Bisnis.com, JAKARTA — Penurunan suku bunga deposito secara industri per April 2026 menunjukkan likuiditas perbankan secara umum masih memadai. Kendati begitu, adanya perbedaan arah kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) menunjukkan bahwa likuiditas tidak sepenuhnya merata.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam laporan Perkembangan Pasar Keuangan Mei 2026 mencatat suku bunga simpanan rupiah pada April 2026 secara industri masih melanjutkan tren penurunan secara terbatas. Kondisi tersebut sejalan dengan likuiditas perbankan yang masih memadai serta arah transmisi kebijakan moneter yang kian longgar.

Meski secara industri menunjukkan tren penurunan, pergerakan suku bunga simpanan antar kelompok bank masih bervariasi seiring dengan strategi penghimpunan dana masing-masing KBMI. LPS mengungkapkan, suku bunga deposito KBMI 1 turun 4 basis poin (bps) menjadi 3,78%, sementara KBMI 4 juga turun 4 bps menjadi 2,86%.

Di sisi lain, suku bunga simpanan pada kelompok KBMI 2 dan KBMI 3 justru mengalami kenaikan. LPS mencatat suku bunga deposito KBMI 2 naik 3 bps menjadi 3,72%, sedangkan KBMI 3 meningkat 3 bps menjadi 3,50%.

“Perkembangan tersebut menunjukkan kompetisi penghimpunan dana masih berlangsung di tengah distribusi likuiditas yang belum merata,” ungkap LPS dalam laporannya, dikutip pada Rabu (24/6/2026).

Sementara itu, PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) sebagai salah satu penghuni KBMI 3 mengungkapkan likuiditas di pasar sejatinya masih tersedia.

Kendati begitu, Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan menyampaikan bahwa instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) turut menyerap dana di pasar sehingga berpotensi meningkatkan biaya dana (cost of fund/CoF).

Selain itu, Lani menyebut bahwa rencana pemerintah menarik sebagian dana yang ditempatkan di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) hingga Juli 2026 berpotensi mendorong bank-bank besar untuk lebih agresif menghimpun dana masyarakat.

“Bank-bank Himbara besar akan segera mengambil dana dari masyarakat lebih banyak sehingga kemungkinan besar akan menaikkan cost of fund,” kata Lani kepada Bisnis, Rabu (24/6/2026).

Direktur Community Financial Services PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (BNII) Bianto Surodjo menilai kenaikan suku bunga deposito sejumlah bank tidak terlepas dari penyesuaian terhadap kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI).

Selain itu, likuiditas pasar yang relatif lebih ketat turut mendorong persaingan dana pihak ketiga (DPK) semakin sengit dibandingkan sebelumnya.

Bianto mengatakan perbankan saat ini tidak hanya mengandalkan penawaran suku bunga yang lebih tinggi untuk mempertahankan dana nasabah, tetapi juga memperkuat keterikatan nasabah melalui pengembangan produk simpanan dan layanan wealth management.

“Kami di Maybank terus berusaha meningkatkan engagement nasabah kami dengan menyediakan produk-produk yang inovatif, baik yang berbasis DPK maupun wealth management,” tutur Bianto kepada Bisnis, Rabu (24/6/2026).

Meski demikian, Direktur PT Bank Jago Tbk. (ARTO) Sonny Christian Joseph menilai kenaikan bunga deposito tidak dapat digeneralisasi berdasarkan kelompok KBMI.

Menurutnya, besaran bunga deposito lebih ditentukan oleh kebutuhan likuiditas masing-masing bank, ketersediaan DPK, hingga kesesuaian tenor pendanaan dengan penyaluran kredit.

“Bisa jadi di KBMI 2 dan KBMI 3 ada bank yang menaikkan bunga, ada yang mempertahankan, dan ada juga yang menurunkan. Tergantung kondisi likuiditas masing-masing bank,” ujar Sonny saat ditemui Bisnis di Kantor Bank Jago, Jakarta Selatan, Rabu (24/6/2026).

Persaingan Dana Kian Ketat

Di lain sisi, Sonny tidak menampik bahwa persaingan penghimpunan dana saat ini memang masih ketat. Kendati begitu, pertumbuhan DPK tak selalu bergantung pada kenaikan bunga deposito.

Dia menilai, strategi membangun ekosistem dan menghadirkan produk yang relevan juga dapat menjadi sumber pertumbuhan dana yang signifikan.

Sebagai contoh, Bank Jago berhasil mencatat pertumbuhan dana rekening dana nasabah (RDN) yang kuat seiring meningkatnya aktivitas penawaran umum perdana saham (IPO) dan sinergi dengan ekosistem Stockbit. Kondisi tersebut memungkinkan perseroan meningkatkan penghimpunan dana tanpa harus menawarkan bunga deposito di atas rata-rata pasar.

Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menyebut kenaikan bunga deposito pada KBMI 2 dan KBMI 3 sebesar 3 bps bukan tanda tekanan berat, melainkan sinyal bahwa persaingan dana mulai lebih terasa pada kelompok bank menengah.

Fenomena ini, lanjut dia, juga memperlihatkan bahwa deposan besar semakin peka terhadap imbal hasil. Ketika pilihan investasi jangka pendek seperti SRBI dan SBN menawarkan imbal hasil menarik, deposan besar tidak hanya membandingkan antarbank, tetapi juga membandingkan deposito dengan instrumen pasar uang dan surat berharga negara.

Akibatnya, bank yang tidak memiliki basis dana murah kuat harus lebih agresif menjaga dana, terutama jika porsi pendanaan mereka banyak berasal dari deposito besar yang mudah berpindah.

“Inilah sebabnya, meskipun likuiditas industri masih cukup, biaya dana bank menengah bisa naik lebih cepat daripada bank besar,” kata Josua kepada Bisnis, Rabu (24/6/2026).

Perbedaan ini tidak serta-merta berarti bank menengah berada dalam kondisi tidak sehat. Josua mengatakan, masalahnya lebih tepat disebut sebagai ketimpangan distribusi likuiditas dan perbedaan daya tawar dalam pasar dana.

Apabila persaingan ini meningkat, Josua menyebut bahwa margin bunga bank menengah bisa lebih tertekan, terutama bila kenaikan bunga deposito tidak dapat langsung diteruskan ke bunga kredit karena permintaan kredit masih harus dijaga.

Josua memperkirakan, fenomena ini berpotensi berlanjut pada semester II/2026. Apalagi, setelah BI menaikkan BI Rate menjadi 5,75% pada Juni 2026 untuk memperkuat stabilitas rupiah.

Sebagaimana diketahui, bank sentral turut menjaga struktur suku bunga SRBI tenor 6, 9, dan 12 bulan agar tetap menarik bagi aliran modal asing, sekaligus membuka kembali lelang repo tenor 3, 6, 9, dan 12 bulan untuk menjaga kecukupan likuiditas perbankan.

“Ini berarti sistem perbankan tetap disuplai likuiditas, tetapi harga dana tetap berisiko naik karena suku bunga acuan dan instrumen pasar uang menjadi lebih menarik,” ungkap Josua.

Namun, dia melihat kenaikan bunga deposito pada bank menengah tidak akan menjadi lonjakan besar, melainkan cenderung selektif dan bertahap. LPS, lanjut Josua, memperkirakan suku bunga simpanan rupiah ke depan cenderung stabil dengan ruang penurunan yang masih terbuka, meskipun terbatas.

Penyesuaian bunga juga diperkirakan tetap bervariasi antarbank karena dipengaruhi kebutuhan likuiditas, strategi penghimpunan dana, dan persaingan pada deposan besar. Dengan demikian, arah industrinya bisa stabil, tetapi di tingkat kelompok bank, terutama KBMI 2 dan KBMI 3, tekanan untuk mempertahankan dana tetap lebih besar.

Menurutnya, bank menengah sebaiknya tidak menanggapi kondisi ini hanya dengan menaikkan bunga deposito karena itu berisiko memicu perang bunga dan menekan margin.

Josua menilai, strategi yang lebih sehat adalah memperbesar dana murah melalui layanan transaksi, rekening operasional korporasi, penggajian, ekosistem digital, dan peningkatan loyalitas nasabah ritel. Bank juga perlu lebih selektif dalam pertumbuhan kredit agar tidak menciptakan kebutuhan likuiditas yang terlalu mahal.

Sementara itu, regulator perlu memantau likuiditas bukan hanya dari angka industri, tetapi juga per kelompok bank dan konsentrasi deposan besar.

“Karena risiko likuiditas sering muncul dari ketimpangan distribusi, bukan dari kekurangan likuiditas agregat,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Raya Indonesia Tbk. (AGRO) memilih menunggu kelanjutan kajian regulator terkait rencana penguatan modal dan konsolidasi industri perbankan di tengah peluang bank digital tersebut untuk naik kelas ke KBMI 2. Perseroan menilai kebijakan penguatan struktur modal perbankan dapat mendukung ketahanan industri dalam menghadapi dinamika ekonomi global.

Direktur Bisnis Bank Raya Kicky Andrie Davetra menyampaikan, Bank Raya pada dasarnya menyambut baik gagasan dan inisiatif regulator mengenai penguatan struktur modal perbankan. Mengingat, inisiatif ini bertujuan memperkuat ketahanan dan stabilitas dari sistem perbankan nasional.

“Kami tentunya akan dengan seksama mengikuti dan menunggu kelanjutan atas kajian konsolidasi perbankan dari regulator,” kata Kicky dalam Konferensi Pers Bank Raya dalam agenda Pubex Live 2026, Selasa (9/6/2026).

Lebih lanjut, Kicky menuturkan bahwa langkah-langkah penataan yang nantinya diambil oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan sebuah terobosan dalam mendukung mendukung struktur permodalan perbankan nasional.

Menurutnya, langkah ini dapat membuat struktur permodalan perbankan Tanah Air lebih efektif dan efisien dalam menghadapi dinamika perkembangan global di masa mendatang.

Untuk itu, perseroan berkomitmen berpedoman pada prinsip good governance dalam setiap operasionalnya dan pengambilan keputusan yang strategis.

Kicky mengharapkan setiap potensi konsolidasi ataupun langkah penguatan modal yang nanti akan dilakukan senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip tersebut, serta memenuhi ketentuan dan regulasi yang berlaku.

Pada akhir Oktober 2025, OJK telah mengimbau bank-bank penghuni KBMI 1 untuk memperkuat fundamental dan konsolidasi, baik secara organik maupun anorganik.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, OJK pada Desember 2025 telah mengundang bank-bank KBMI 1 untuk melakukan FGD dalam rangka menyusun roadmap.

“Perlu disampaikan bahwa penguatan fundamental dan konsolidasi bank-bank KBMI 1 yang saat ini bersifat himbauan akan dievaluasi secara berkala untuk melihat tingkat keberhasilannya,” jelas Dian dalam keterangan tertulisnya beberapa waktu lalu.

Sejalan dengan imbauan tersebut, OJK juga tengah menyiapkan kerangka kebijakan dan mekanisme yang paling tepat agar penguatan permodalan bank-bank KBMI 1 dapat berlangsung secara prudent, terukur, dan berkelanjutan.

Dian menuturkan, penyiapan kebijakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan stabilitas sistem keuangan, perlindungan nasabah, serta kesinambungan fungsi intermediasi.

Dengan demikian, pelaksanaannya tidak dilakukan secara tergesa-gesa dan tetap sejalan dengan kapasitas masing-masing bank.

Bisnis.com, DENPASAR – PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali menargetkan masuk Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) 2 di usianya ke-64 tahun.

Direktur Utama Bank Bali I Nyoman Sudharma menjelaskan total modal disetor per Mei 2026 mencapai Rp3,63 triliun dan modal inti sebesar Rp5,98 triliun, yang memproyeksikan Bank BPD Bali untuk naik kelas menjadi bank kategori KBMI 2 pada 2026.

Sudharma menjelaskan Bank BPD Bali berfokus untuk menjadi lebih besar dan lebih baik melalui langkah yang terukur. Ekspansi bisnis dijalankan tidak sekadar untuk mengejar angka, melainkan untuk memperkuat sistem, menyelaraskan seluruh elemen serta memastikan inovasi berjalan beriringan dengan pengendalian risiko demi kemajuan bank secara jangka panjang.

Sebagai bentuk rasa syukur dan kepedulian sosial, peringatan HUT ke-64 ini diisi dengan berbagai kegiatan humanis maupun kekeluargaan. Rangkaian kegiatan tersebut meliputi persembahyangan bersama, penyerahan punia, pemberian bantuan langsung kepada panti asuhan, serta kunjungan silaturahmi kepada para pendiri dan pensiunan pengurus Bank BPD Bali. Selain itu, diselenggarakan pula kegiatan donor darah, turnamen tenis meja dan kompetisi frontliner untuk menjaga serta meningkatkan kualitas layanan.

Mewakili manajemen dan seluruh insan Bank BPD Bali, kami mengucapkan terima kasih kepada nasabah, Pemegang Saham, Pemerintah serta seluruh lapisan masyarakat atas kepercayaan maupun dukungan yang senantiasa diberikan. Kepercayaan inilah yang menjadi pondasi utama bagi Bank BPD Bali untuk dapat terus bertahan, bertumbuh dan berupaya memberikan layanan yang terbaik," jelas Sudharma, Jumat (5/6/2026).

Memasuki usia baru, Bank BPD Bali kembali mengukuhkan komitmennya yang tertuang dalam visi perusahaan, yakni menjadi bank yang kuat, berdaya saing tinggi, dan terkemuka dalam melayani serta berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Komitmen untuk bertumbuh secara terukur ini tercermin dari kinerja keuangan Bank BPD Bali per 31 Mei 2026 yang mencatatkan hasil positif. Total aset tumbuh sebesar 8,19 persen (year-on-year/yoy) menjadi Rp43,12 triliun. Penyaluran kredit mencapai Rp25,63 triliun atau tumbuh 8,46 persen (yoy), dengan porsi kredit UMKM mencapai Rp13,51 triliun (tumbuh 12,55 persen (yoy)). Dana Pihak Ketiga (DPK) juga mengalami pertumbuhan sebesar 5,68 persen (y-o-y) menjadi Rp35,40 triliun. Adapun laba per Mei 2026 tercatat sebesar Rp670 miliar, tumbuh 16,50 persen (yoy).

Rasio keuangan Bank BPD Bali menunjukkan indikator yang sehat, di mana Capital Adequacy Ratio (CAR) berada pada level 30,34 persen, Return on Assets (ROA) 4,29 persen, Return on Equity (ROE) 28,39 persen, NPL Gross terjaga di angka 0,96 persen, BOPO 59,09 persen, serta Net Interest Margin (NIM) mencapai 5,89 persen. Posisi keuangan ini diperkuat oleh penambahan modal dari pemegang saham di tahun 2026 sebesar Rp746 miliar.

Menginjak usia ke-64 tahun pada 5 Juni 2026, PT Bank Pembangunan Daerah Bali menyelenggarakan rangkaian peringatan hari ulang tahun dengan mengusung tema "Harmoni Bertumbuh Menjaga Stabilitas". Tema ini merupakan manifestasi dari filosofi manajemen dan tata kelola perusahaan yang menekankan pada keseimbangan dinamis antara kemajuan bisnis maupun ketahanan institusi.

Makna dari harmoni bertumbuh adalah sebuah pertumbuhan kolektif, di mana setiap sektor saling mendukung secara selaras. Pertumbuhan ini juga berpegang teguh pada regulasi yang berlaku, sehingga kemajuan yang dicapai tetap terukur, aman dan berkelanjutan.

Sementara itu, menjaga stabilitas dimaknai sebagai jangkar institusi dalam menghadapi dinamika ekonomi global. Bank BPD Bali berkomitmen memastikan seluruh kondisi fundamental, mulai dari kesehatan finansial, permodalan, kepatuhan hukum, hingga keamanan data, tetap terjaga dengan mengedepankan manajemen risiko pada setiap langkah strategisnya.

Kinerja yang stabil ini mendapat apresiasi di tingkat nasional saat Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri dan mitra kerja di Jakarta pada Rabu (3/6/2026). Rapat yang dihadiri oleh Direktur Utama Bank BPD Bali, I Nyoman Sudharma, ini membahas perkembangan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) BUMD serta dukungan regulasi bagi BPD sebagai BUMD sektor jasa keuangan.

Dalam forum tersebut, I Nyoman Sudharma bersama Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA) menyampaikan terima kasih kepada Menteri Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, serta seluruh pemangku kepentingan atas dukungannya terhadap penguatan peran BPD. "Regulasi yang kuat bagi BUMD, khususnya BPD, sangat penting untuk menjaga keberlanjutan fungsi intermediasi, memperluas akses pembiayaan masyarakat, dan mendukung pembangunan daerah," jelas Sudharma.

Apresiasi khusus juga datang dari Anggota Komisi II DPR RI, Wahyudin Noor Aly. Ia menyoroti rasio profitabilitas Bank BPD Bali yang efisien. "Kita mengapresiasi Bank BPD Bali. Dengan aset di kisaran Rp40 triliun, labanya mencatatkan hasil yang sangat baik sebesar Rp1,1 triliun. Hal ini membuktikan bahwa bank dengan aset yang relatif tidak terlalu besar tetap dapat dikelola secara optimal untuk menghasilkan keuntungan yang baik bagi daerah," tuturnya.

IDXChannel- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat struktur dan ketahanan industri perbankan syariah, yang mana saat ini telah terdapat tiga bank syariah berskala besar yang mengisi posisi Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) 2 dan 3.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan pada tahun ini diharapkan terbentuk satu Bank Umum Syariah (BUS) baru hasil proses spin-off.

"OJK harapkan terbentuk satu BUS baru hasil proses spin-off akan memperkuat struktur industri perbankan syariah nasional pada kelompok KBMI 2," kata Dian Sabtu (16/5/2026).

Sejalan dengan upaya tersebut, konsolidasi industri juga terus berlangsung pada sektor Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Syariah melalui proses penggabungan terhadap 21 BPR/BPR Syariah yang ditargetkan menghasilkan 9 BPR Syariah yang lebih kuat, efisien, dan berdaya saing.

Berbagai langkah tersebut semakin memperkuat struktur industri perbankan syariah yang merupakan bentuk implementasi dari pilar pertama dalam Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI), yaitu Penguatan Struktur dan Ketahanan Industri Perbankan Syariah.

Hingga Maret 2026, aset industri perbankan syariah tumbuh 10,49 persen year-on-year (yoy) atau sebesar Rp1.061,61 triliun.

Sedangkan pembiayaan perbankan syariah tumbuh sebesar 9,82 persen yoy menjadi Rp716,40 triliun, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional, didukung oleh pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 11,14 persen yoy menjadi Rp811,76 triliun.

Adapun rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) terus menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir hingga mencapai 87,65 persen, sejalan dengan semakin kuatnya kontribusi perbankan syariah terhadap sektor riil.

"Kinerja industri juga tetap terjaga dengan kualitas pembiayaan yang baik, tercermin dari rasio Non Performing Financing (NPF) Gross dan NPF Net yang masing-masing berada pada level 2,28 persen dan 0,87 persen," kata Dian.

(kunthifahmar sandy)

Bisnis.com, JAKARTA — Industri perbankan syariah nasional diperkirakan segera kedatangan pemain baru di kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) 2 pada tahun ini.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan, satu Bank Umum Syariah atau BUS hasil spin-off ditargetkan mulai terbentuk tahun ini guna memperkuat struktur industri perbankan syariah nasional.

“Pada tahun ini juga diharapkan terbentuk satu BUS baru hasil proses spin-off yang akan memperkuat struktur industri perbankan syariah nasional pada kelompok KBMI 2,” ungkap OJK dalam keterangannya, Sabtu (16/5/2026).

Saat ini, OJK mengungkapkan terdapat tiga bank syariah berskala besar yang mengisi posisi KBMI 2 dan 3. Untuk diketahui, OJK mengelompokkan bank berdasarkan KBMI. Hal itu tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) No.12/POJK.03/2021 tentang Konsolidasi Bank Umum.

Perinciannya, KBMI 1 untuk bank dengan modal inti kurang dari Rp6 triliun, KBMI 2 untuk bank dengan modal inti Rp6 triliun—Rp14 triliun, KBMI 3 untuk bank dengan modal inti Rp14 triliun—Rp70 triliun, dan KBMI 4 untuk bank dengan modal inti lebih dari Rp70 triliun.

Adapun sejalan dengan upaya memperkuat struktur dan ketahanan industri perbankan syariah, konsolidasi industri juga terus berlangsung pada sektor Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Syariah.

Hingga saat ini, OJK tengah memroses penggabungan terhadap 21 BPR/BPR Syariah yang ditargetkan menghasilkan 9 BPR Syariah yang lebih kuat, efisien, dan berdaya saing.

OJK menyebut, berbagai langkah tersebut semakin memperkuat struktur industri perbankan syariah yang merupakan bentuk implementasi dari pilar pertama dalam RP3SI, yaitu Penguatan Struktur dan Ketahanan Industri Perbankan Syariah.

Kinerja Industri Perbankan Syariah

Hingga Maret 2026, industri perbankan syariah mencatat pertumbuhan aset dua digit sebesar 10,49% secara tahunan (year on year/YoY) menjadi Rp1.061,61 triliun.

Sejalan dengan itu, pembiayaan perbankan syariah tumbuh 9,82% YoY menjadi Rp716,40 triliun, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional. Pertumbuhan tersebut turut ditopang kenaikan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 11,14% YoY menjadi Rp811,76 triliun.

Di sisi lain, rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir hingga mencapai 87,65%, seiring menguatnya kontribusi perbankan syariah terhadap sektor riil.

Kinerja industri juga tetap terjaga dengan kualitas pembiayaan yang baik, tercermin dari rasio Non Performing Financing (NPF) Gross sebesar 2,28% dan NPF Net 0,87%.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Ina Perdana Tbk. (BINA) atau Bank Ina berencana melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) atau private placement sebagai bagian dari strategi penguatan permodalan dan langkah menuju kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI 2).

Wakil Direktur Utama Bank Ina, Yulius Purnama Junaedi mengatakan untuk penambahan modal saat ini pihaknya sedang memantau permintaan ataupun timeline yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Tapi, di sisi lain kita sudah melakukan koordinasi dengan kita punya pemegang saham dan sampai saat ini kita masih menyusun action plan untuk mengarah ke sana,” ujarnya dalam acara Public Expose 2026 PT Bank Ina Perdana Tbk, di Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Yulius menekankan bahwa yang pasti Bank Ina akan berkomitmen untuk mengikuti ketentuan yang dicanangkan OJK mengenai KBMI 2. Dia meneruskan, kemungkinan besar pemenuhan itu akan dilakukan secara organik.

Dia meneruskan pengumuman penambahan modal itu sudah disampaikan dalam keterbukaan informasi di BEI pada 28 April 2026. Bank Ina akan melakukan penambahan modal melalui RUPS, yang akan diselenggarakan pada Juli 2026.

“Jadi kami sudah punya rencana untuk penambahan modal juga, itu bagian daripada co-protection yang kita lakukan,” bebernya.

Mengutip keterbukaan informasi BEI pada Rabu (13/5/2026), Bank Ina berencana untuk melakukan penerbitan sebanyak-banyaknya 80 juta saham biasa tanpa HMETD. Penerbitan itu dilakukan sehubungan dengan ketentuan yang diatur dalam POJK No. 32/2015.

“Sehubungan dengan rencana PMTHMETD, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan dari para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham independen [“RUPS Independen”] yang akan diadakan pada hari Jumat, 5 Juni 2026,” tulis keterbukaan tersebut.

Untuk diketahui, OJK mengungkapkan rencana untuk menghapus kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) 1 untuk mendorong konsolidasi perbankan.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam acara Indonesia Islamic Finance Summit 2025 di Surabaya pada Selasa (4/11/2025).

"Dalam jangka waktu yang mungkin tidak terlalu lama, saya akan menghapuskan KBMI I. Jadi, yang ada cuma tiga [kelompok KBMI], enggak ada 4. Yang KBMI I itu berarti harus bergeser ke KBMI II," jelasnya.

Dian menambahkan langkah tersebut sejalan dengan upaya OJK mendorong ekspansi anorganik perbankan, termasuk melalui merger dan akuisisi.

Dia menyebut OJK telah berdiskusi dan mendorong bank-bank di KBMI I untuk mulai berbicara mengenai kemungkinan merger. Menurutnya, konsolidasi bank di negara dengan skala ekonomi besar seperti Indonesia tidak dapat dihindari karena merupakan bagian dari upaya memperkuat struktur industri agar lebih efisien.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) meraih penghargaan prestisius dalam ajang The Asian Post Regional Champion Forum & Appreciation 2026 untuk kinerja keuangan 2025 berpredikat "Sangat Baik", dalam kategori BPD KBMI 2.

Diselenggarakan di Hotel Alila Surakarta pada Kamis malam (16/4), acara bertema Kebijakan Transfer Kas Daerah dan Masa Depan Penguatan BUMD, penghargaan diberikan langsung oleh Chairman Infobank Media Group Eko B. Supriyanto serta Dewan Pakar Infobank Sigit Pramono, dan diterima oleh Direktur Bisnis Mikro, Ritel, & Usaha Syariah Bank Jatim, Tonny Prasetyo.

Tonny merasa bersyukur dan berterima kasih atas apresiasi yang telah diberikan kepada perusahaan. Penghargaan ini disebut menandai keberhasilan kinerja keuangan Bank Jatim pada periode September 2024-September 2025.

Ia menyebut, keberhasilan ini merupakan buah dari kerja keras seluruh tim, kepercayaan para pemangku kepentingan, serta komitmen Bank Jatim dalam menjalankan strategi secara disiplin dan berkelanjutan.

"Ke depan, kami akan terus menjaga momentum ini dengan tetap berfokus pada pertumbuhan yang sehat, inovasi, dan penciptaan nilai jangka panjang, yang menjadi modal penting bagi Bank Jatim untuk mempertahankan kredibilitas dan kepercayaan publik," kata Tonny.

Menurut Tonny, Bank Jatim tidak sekadar mencatat pertumbuhan kinerja, tetapi juga mengunci posisi sebagai salah satu BPD paling agresif dalam konsolidasi dan transformasi digital. Terbukti, sepanjang 2025, Bank Jatim mampu membukukan laba bersih Rp 1,54 triliun atau tumbuh 20,65% (YoY).

Kemudian secara konsolidasi, Bank Jatim mencatat lonjakan kinerja yang signifikan setelah resmi menjadi induk lima BPD, yakni Bank NTB Syariah, Bank Banten, Bank Lampung, Bank Sultra, dan Bank NTT. Konsolidasi ini menjadi salah satu faktor utama penguatan skala bisnis. Total aset konsolidasi Bank Jatim melonjak 42,93% menjadi Rp168,855 triliun, dari Rp118,142 triliun pada 2024.

Penyaluran kredit juga meningkat tajam 46,65 persen menjadi Rp110,503 triliun, sementara laba bersih konsolidasi tumbuh 24,80 persen menjadi Rp1,617 triliun. Digitalisasi menjadi akselerator utama. Pengguna JConnect Mobile mencapai 993.972 user atau naik 22,40 persen, dengan nilai transaksi Rp65,77 triliun.

Dengan kombinasi antara konsolidasi, pertumbuhan laba, serta digitalisasi, mampu menjadikan Bank Jatim bukan hanya tumbuh secara bisnis, tetapi juga semakin matang sebagai institusi keuangan daerah berskala besar dan terintegrasi.

"Kami ucapkan terima kasih kepada penyelenggara the Asian Post 2026 karena telah menilai dan mengapresiasi kinerja keuangan Bank Jatim. Penghargaan ini tentu akan menjadi semangat pendorong bagi seluruh Jatimers dalam memperkuat komitmen ke depan guna menjadikan Bank Jatim sebagai BPD nomor 1 di Indonesia," pungkas Tonny.

Bisnis.com, DENPASAR – Bank BPD Bali menargetkan bisa masuk menjadi Bank dengan kategori KBMI 2 pada 2026 dengan tambahan modal dari pemegang saham.

Pemegang saham yakni Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Badung telah menambah modal Rp746 miliar sehingga modal inti saat ini mencapai Rp5,7 triliun.

Direktur Utama Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma menjelaskan untuk masuk KBMI 2 dibutuhkan modal inti di atas Rp6 triliun.

"Diharapkan Bank BPD Bali pada tahun 2026 dapat naik kelas menjadi Bank dengan kategori KBMI 2 sesuai Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2026," jelas Sudharma dikutip Senin (13/4/2026).

Sudharma menjelaskan pencapaian kinerja positif Bank BPD Bali didorong oleh ekspansi kredit yang agresif dan berfokus pada sektor produktif, peningkatan DPK dengan CASA yang terkendali serta inovasi produk dan layanan digital.

“Bank BPD Bali secara konsisten menerapkan Good Corporate Governance (GCG) dalam menjaga kepercayaan publik. Kedepannya, Bank BPD Bali akan terus melakukan upaya peningkatan fundamental bisnis, sinergi yang terintegrasi di seluruh lini bisnis untuk mendorong akselerasi pertumbuhan yang berkelanjutan, serta memperkuat keunggulan kompetitif bank," jelas Sudharma.

Hingga kuartal I/2026, pertumbuhan aset yang mencapai Rp42,71 triliun atau tumbuh 8,23% secara tahunan (yoy) per Maret 2026. Dalam menjalankan fungsi intermediasi, Bank BPD Bali mencatat penyaluran kredit sebesar Rp25,29 triliun atau tumbuh 8,66% secara tahunan (yoy), sedangkan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp35,46 triliun atau meningkat 5,36% secara tahunan (yoy).

Penyaluran kredit didominasi oleh kredit UMKM mencapai 52,09% dari total portofolio kredit. Pencapaian ini tidak terlepas dari komitmen Bank BPD Bali dalam mendukung UMKM, yaitu melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah terealisasi mencapai Rp550,9 miliar dan Kredit Program Perumahan (KPP) mencapai Rp78,41 miliar per Maret 2026.

Selain penyaluran KUR, Bank BPD Bali juga mencatat realisasi debitur graduasi dari KUR melalui produk kredit KUSUMA (Kredit Usaha untuk Sejahtera, Unggul & Maju) dengan volume sebesar Rp1,27 triliun, sehingga capaian tersebut menunjukkan program KUR semakin efektif mendorong pelaku UMKM untuk berkembang dan meningkatkan skala usahanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Aset bank-bank mini atau yang masuk ke dalam Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) 1 dan 2 menyusut secara tahunan (year on year/YoY) pada kuartal IV/2025. Bankir dan ekonom pun menyampaikan sejumlah faktor yang ditengarai sebagai penyebab.

Berdasarkan data OJK, total aset perbankan per kuartal IV/2025 mencapai Rp13.646,41 triliun, meningkat 9,51% YoY dibandingkan kuartal IV/2024 yang sebesar Rp12.460,95 triliun.

Hingga kuartal IV/2025, total aset KBMI 1 mengalami penurunan sebesar 9,55% YoY menjadi Rp1.309,08 triliun dibandingkan kuartal IV/2024 yang mencapai Rp1.447,34 triliun.

Penurunan aset juga terjadi pada KBMI 2 yang menyusut 4,41% YoY, dari Rp1.674,82 triliun pada kuartal IV/2024 menjadi Rp1.600,99 triliun pada kuartal IV/2025.

Sebaliknya, aset KBMI 3 dan KBMI 4 mencatatkan pertumbuhan pada kuartal IV/2025. Otoritas mengungkapkan, total aset KBMI 3 mencapai Rp3.725,44 triliun, meningkat 19,52% YoY dari kuartal IV/2024 sebesar Rp3.117,10 triliun.

Aset KBMI 4 juga tercatat tumbuh 12,69% YoY dari kuartal IV/2024 sebesar Rp6.221,68 triliun menjadi Rp7.010,90 triliun pada kuartal IV/2025.

Menanggapi penyusutan aset bank-bank kecil tersebut, Presiden Direktur PT Krom Bank Indonesia Tbk. (BBSI) Anton Hermawan menyampaikan banyak faktor yang menyebabkan aset KBMI 1 dan 2 menurun.

Di antaranya, ketidakpastian ekonomi, inflasi global, dan kebijakan suku bunga tinggi (seperti dari The Fed) dapat secara tidak langsung meningkatkan biaya dana (cost of fund) bagi bank KBMI 1 dan 2.

“Tentunya hal ini dapat membatasi kemampuan ekspansi kredit yang merupakan komponen utama pertumbuhan aset bank,” kata Anton kepada Bisnis, Kamis (5/3/2026).

Kendati begitu, Anton mengungkapkan bahwa aset Krom Bank tumbuh signifikan dan berkelanjutan. Hingga Desember 2025, Krom Bank mencatatkan aset sebesar Rp12,23 triliun (unaudited) atau tumbuh 84% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya Rp6,65 triliun.

“Pertumbuhan ini didorong oleh ekspansi kredit yang agresif sebesar 103% YoY menjadi Rp8,63 triliun dan lonjakan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 166% YoY, didukung oleh berbagai inovasi produk digital,” ungkapnya.

Pihaknya optimistis dapat menutup 2026 dengan pertumbuhan aset yang baik dan berkelanjutan. Salah satu strategi yang dilakukan perseroan yakni dengan menerapkan berbagai macam strategi seperti fokus pada penyaluran kredit secara prudent ke sektor UMKM dan konsumsi produktif, peningkatan DPK, dan menargetkan pertumbuhan dana murah (CASA) dua digit melalui inovasi layanan digital.

Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Neo Commerce Tbk. (BBYB) Eri Budiono melihat penurunan aset pada kedua kelompok bank ini sebagai bagian dari dinamika siklus industri perbankan yang sangat dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi, risk appetite, kondisi likuiditas, dan strategi pertumbuhan masing-masing bank.

“Kami memandang langkah ini sebagai pendekatan prudent yang wajar, dengan prioritas pada keberlanjutan dan manajemen risiko yang terukur di tengah kondisi makroekonomi yang masih sulit,” jelas Eri kepada Bisnis, Kamis (5/3/2026).

Memasuki 2026, Bank Neo Commerce melihat keadaan geopolitik dunia semakin tidak menentu, utamanya dengan menyeruaknya perang antara AS, Israel dan Iran yang dapat menghambat pasokan minyak dan mendorong inflasi di tengah daya beli yang melemah.

Karena itu, Eri menegaskan bahwa pihaknya akan berhati-hati menyikapi kondisi terkini dan terus fokus untuk menjaga kualitas dari portofolio kredit Bank Neo Commerce.

Penyesuaian Strategi

Di sisi lain, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menyebut bahwa pada dasarnya, kondisi tersebut tidak otomatis berisiko pada stabilitas KBMI 1 dan 2. Sebab, penyusutan aset bisa bersifat defensif dan justru mengurangi risiko bila disertai perbaikan kualitas aset, penguatan modal, dan likuiditas.

“Namun risikonya meningkat bila penyusutan terjadi karena tekanan pendanaan yang mendadak, konsentrasi deposan besar, atau penurunan kualitas kredit,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (5/3/2026).

Sebagai konteks, Josua menuturkan bahwa indikator industri perbankan secara agregat masih menunjukkan likuiditas, kualitas aset, dan permodalan yang kuat seperti rasio alat likuid yang memadai, rasio kecukupan modal yang tinggi, dan rasio kredit bermasalah yang terjaga.

“Sehingga penurunan aset KBMI 1 dan 2 lebih dibaca sebagai redistribusi dan penyesuaian strategi pada sebagian bank, bukan sinyal guncangan sistemik,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan total aset Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) 1 dan 2 menyusut secara tahunan (year on year/YoY) pada kuartal IV/2025.

Berdasarkan data OJK, total aset perbankan per kuartal IV/2025 mencapai Rp13.646,41 triliun, meningkat 9,51% YoY dibandingkan kuartal IV/2024 yang sebesar Rp12.460,95 triliun.

Sebagaimana diketahui, OJK mengelompokkan bank berdasarkan KBMI. Hal itu tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) No.12/POJK.03/2021 tentang Konsolidasi Bank Umum.

KBMI 1 untuk bank dengan modal inti kurang dari Rp6 triliun, KBMI 2 untuk bank dengan modal inti Rp6 triliun—Rp14 triliun, KBMI 3 untuk bank dengan modal inti Rp14 triliun—Rp70 triliun, dan KBMI 4 untuk bank dengan modal inti lebih dari Rp70 triliun.

Hingga kuartal IV/2025, total aset KBMI 1 mengalami penurunan sebesar 9,55% YoY menjadi Rp1.309,08 triliun dibandingkan kuartal IV/2024 yang mencapai Rp1.447,34 triliun.

Penurunan aset juga terjadi pada KBMI 2 yang menyusut 4,41% YoY, dari Rp1.674,82 triliun pada kuartal IV/2024 menjadi Rp1.600,99 triliun pada kuartal IV/2025.

Sebaliknya, aset KBMI 3 dan KBMI 4 mencatatkan pertumbuhan pada kuartal IV/2025. Otoritas mengungkapkan, total aset KBMI 3 mencapai Rp3.725,44 triliun, meningkat 19,52% YoY dari kuartal IV/2024 sebesar Rp3.117,10 triliun. Aset KBMI 4 juga tercatat tumbuh 12,69% YoY dari kuartal IV/2024 sebesar Rp6.221,68 triliun menjadi Rp7.010,90 triliun pada kuartal IV/2025.

Apa Penyebabnya?

Presiden Direktur PT Krom Bank Indonesia Tbk. (BBSI) Anton Hermawan menyampaikan banyak faktor yang menyebabkan aset KBMI 1 dan 2 menurun pada periode tersebut.

Di antaranya, ketidakpastian ekonomi, inflasi global, dan kebijakan suku bunga tinggi (seperti dari The Fed) dapat secara tidak langsung meningkatkan biaya dana (cost of fund) bagi bank KBMI 1 dan 2.

“Tentunya hal ini dapat membatasi kemampuan ekspansi kredit yang merupakan komponen utama pertumbuhan aset bank,” kata Anton kepada Bisnis, Kamis (5/3/2026).

Kendati begitu, Anton mengungkapkan bahwa aset Krom Bank tumbuh signifikan dan berkelanjutan. Hingga Desember 2025, Krom Bank mencatatkan aset sebesar Rp12,23 triliun (unaudited) atau tumbuh 84% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya Rp6,65 triliun.

“Pertumbuhan ini didorong oleh ekspansi kredit yang agresif sebesar 103% YoY menjadi Rp8,63 triliun dan lonjakan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 166% YoY, didukung oleh berbagai inovasi produk digital,” ungkapnya.

Pihaknya optimistis dapat menutup 2026 dengan pertumbuhan aset yang baik dan berkelanjutan. Salah satu strategi yang dilakukan perseroan yakni dengan menerapkan berbagai macam strategi seperti fokus pada penyaluran kredit secara prudent ke sektor UMKM dan konsumsi produktif, peningkatan DPK, dan menargetkan pertumbuhan dana murah (CASA) dua digit melalui inovasi layanan digital.

Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Neo Commerce Tbk. (BBYB) Eri Budiono melihat penurunan aset pada kedua kelompok bank ini sebagai bagian dari dinamika siklus industri perbankan yang sangat dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi, risk appetite, kondisi likuiditas, dan strategi pertumbuhan masing-masing bank.

“Kami memandang langkah ini sebagai pendekatan prudent yang wajar, dengan prioritas pada keberlanjutan dan manajemen risiko yang terukur di tengah kondisi makroekonomi yang masih sulit,” jelas Eri kepada Bisnis, Kamis (5/3/2026).

Memasuki 2026, Bank Neo Commerce melihat keadaan geopolitik dunia semakin tidak menentu, utamanya dengan menyeruaknya perang antara AS, Israel dan Iran yang dapat menghambat pasokan minyak dan mendorong inflasi di tengah daya beli yang melemah.

Karena itu, Eri menegaskan bahwa pihaknya akan berhati-hati menyikapi kondisi terkini dan terus fokus untuk menjaga kualitas dari portofolio kredit Bank Neo Commerce.

Sinyal Guncangan Sistemik?

Di sisi lain, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menyebut bahwa pada dasarnya, kondisi tersebut tidak otomatis berisiko pada stabilitas KBMI 1 dan 2. Sebab, penyusutan aset bisa bersifat defensif dan justru mengurangi risiko bila disertai perbaikan kualitas aset, penguatan modal, dan likuiditas.

“Namun risikonya meningkat bila penyusutan terjadi karena tekanan pendanaan yang mendadak, konsentrasi deposan besar, atau penurunan kualitas kredit,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (5/3/2026).

Sebagai konteks, Josua menuturkan bahwa indikator industri perbankan secara agregat masih menunjukkan likuiditas, kualitas aset, dan permodalan yang kuat seperti rasio alat likuid yang memadai, rasio kecukupan modal yang tinggi, dan rasio kredit bermasalah yang terjaga.

“...sehingga penurunan aset KBMI 1 dan 2 lebih dibaca sebagai redistribusi dan penyesuaian strategi pada sebagian bank, bukan sinyal guncangan sistemik,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Wacana penghapusan kategori bank berdasarkan modal (KBMI) I masih bergulir. Bank-bank yang berada pada kategori itu pun memberikan sejumlah tanggapan.

Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana menghapus kategori KBMI 1 dan mendorong bank untuk naik kelas ke KBMI 2.

Dalam pengelompokan bank berdasarkan KBMI, bank dengan modal inti kurang dari Rp6 triliun masuk ke KBMI 1. Kemudian, bank dengan modal inti Rp6 triliun hingga Rp14 triliun masuk ke KBMI 2.

Lalu, KBMI 3 merupakan kelompok bank dengan modal inti Rp14 triliun hingga Rp70 triliun dan KBMI 4 untuk bank dengan modal inti lebih dari Rp70 triliun.

Salah satunya adalah PT Bank Ina Perdana Tbk. (Bank Ina) yang merupakan bagian dari Salim Group. Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan Bank Ina Adhiputra Tanoyo mengatakan hingga saat ini perseroan masih menunggu kejelasan aturan resmi dari OJK.

“Sebenarnya kita juga masih nanya-nanya. Modal minimum kan dari Rp3 triliun sampai Rp6 triliun. Begitu Rp6 triliun otomatis naik ke KBMI 2. Modal kita sekarang sekitar Rp3,1 triliun,” ujar Adhiputra, Selasa (24/2/2026).

Dia menilai, arah kebijakan tersebut tentu akan memunculkan pertanyaan mengenai langkah strategis Bank Ina ke depan, khususnya terkait penambahan modal inti dari kisaran Rp3 triliun menuju Rp6 triliun.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, Bank Ina memilih bersikap hati-hati. Manajemen menyatakan masih menunggu kepastian regulasi dari OJK sebelum mengambil langkah strategis.

“Kalau nanti OJK memutuskan semua harus Rp6 triliun, ya mau tidak mau pemegang saham harus menambah modal. Tapi saat ini kami masih wait and see, menunggu kejelasan aturan dari OJK,” tegas Adhiputra.

Bank KBMI 1 lain juga telah menyampaikan tanggapannya terhadap wacana tersebut. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan dan Hukum Bank Panin Dubai Syariah Andri Latif menyampaikan bahwa perseroan sejauh ini belum memiliki rencana tindakan korporasi dalam memenuhi kebijakan dari OJK tersebut.

Perseroan juga belum memiliki linimasa dalam menghadapi kebijakan tersebut. “Perseroan belum memiliki linimasa [timeline],” terang Andri dalam keterbukaan yang disampaikan ke BEI, dikutip pada Selasa (23/12/2025).

Kendati begitu, PNBS memastikan akan senantiasa mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK. Selain itu, perseroan juga memastikan akan mengikuti ketentuan permodalan perbankan yang berlaku saat ini.

Di sisi lain, PT Bank Multiarta Sentosa Tbk. atau Bank Mas menuturkan bahwa perseroan akan terus memantau perkembangan wacana ini, termasuk dengan berkomunikasi aktif dengan OJK.

Bank milik Wings Group, yang didirikan oleh Johanes Ferdinand Katuari dan Harjo Sutanto itu, juga menyatakan siap melakukan langkah-langkah yang diperlukan.

“Bank MAS sebagai bank umum yang berizin dan diawasi oleh OJK, sepenuhnya menghormati dan mendukung langkah strategis dan kebijakan yang diambil OJK,” ungkap Manajemen Bank Mas.

Dalam memenuhi kebijakan OJK tersebut, manajemen berencana menerapkan sejumlah strategi. Di antaranya, melakukan evaluasi dan analisis terhadap kondisi keuangan, struktur bisnis, dan prospek pertumbuhan usaha, serta kesiapan dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha dan kebijakan/regulasi.

Perseroan juga berkomitmen meningkatkan kapasitas dan kesiapan infrastruktur TI untuk mendukung transformasi digital yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas layanan kepada nasabah.

Tidak berhenti di situ, manajemen juga memastikan penerapan prinsip tata kelola yang baik dan menerapkan manajemen risiko yang memadai serta memperkuat permodalan, meningkatkan efisiensi dan memperluas skala bisnis perseroan.

Saat ini, manajemen menyebut bahwa kondisi permodalan dan likuiditas perseroan berada pada posisi yang sehat dan kuat, serta telah memenuhi rasio kecukupan modal yang ditetapkan OJK. “Fokus utama kami tetap pada pemberian layanan terbaik bagi stakeholder,” tegas manajemen.

Bisnis.com, JAKARTA — Manajemen PT Bank Ina Perdana Tbk (Bank INA) angkat bicara terkait wacana penghapusan kategori KBMI 1 dan dorongan kenaikan kelas menjadi KBMI 2 yang sebelumnya mengemuka dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan Bank INA, Adhiputra Tanoyo, mengatakan hingga saat ini perseroan masih menunggu kejelasan aturan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Sebenarnya kita juga masih nanya-nanya. Modal minimum kan dari Rp3 triliun sampai Rp6 triliun. Begitu Rp6 triliun otomatis naik ke KBMI 2. Modal kita sekarang sekitar Rp3,1 triliun,” ujar Adhiputra, Selasa (24/2/2026).

Dia menilai, arah kebijakan tersebut tentu akan memunculkan pertanyaan mengenai langkah strategis Bank INA ke depan, khususnya terkait penambahan modal inti dari kisaran Rp3 triliun menuju Rp6 triliun.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, Bank INA memilih bersikap hati-hati. Manajemen menyatakan masih menunggu kepastian regulasi dari OJK sebelum mengambil langkah strategis.

“Kalau nanti OJK memutuskan semua harus Rp6 triliun, ya mau tidak mau pemegang saham harus menambah modal. Tapi saat ini kami masih wait and see, menunggu kejelasan aturan dari OJK,” tegas Adhiputra.

Untuk diketahui, OJK mengelompokkan bank berdasarkan KBMI. Hal itu tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) No.12/POJK.03/2021 tentang Konsolidasi Bank Umum.

Perincian aturan KBMI yaitu KBMI 1 untuk bank dengan modal inti kurang dari Rp6 triliun, KBMI 2 untuk bank dengan modal inti Rp6 triliun sampai dengan Rp14 triliun, KBMI 3 untuk bank dengan modal inti Rp14 triliun sampai dengan Rp70 triliun, dan KBMI 4 untuk bank dengan modal inti lebih dari Rp70 triliun.

Rencana OJK

OJK mengungkapkan rencana untuk menghapus kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) 1 untuk mendorong konsolidasi perbankan.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam acara Indonesia Islamic Finance Summit 2025 di Surabaya pada Selasa (4/11/2025).

"Dalam jangka waktu yang mungkin tidak terlalu lama, saya akan menghapuskan KBMI I. Jadi, yang ada cuma tiga [kelompok KBMI], enggak ada 4. Yang KBMI I itu berarti harus bergeser ke KBMI II," jelasnya.

Dian menambahkan langkah tersebut sejalan dengan upaya OJK mendorong ekspansi anorganik perbankan, termasuk melalui merger dan akuisisi.

Dia menyebut OJK telah berdiskusi dan mendorong bank-bank di KBMI I untuk mulai berbicara mengenai kemungkinan merger. Menurutnya, konsolidasi bank di negara dengan skala ekonomi besar seperti Indonesia tidak dapat dihindari karena merupakan bagian dari upaya memperkuat struktur industri agar lebih efisien.

Siapkan Insentif

Seiring dengan hal ini, OJK membuka peluang pemberian insentif bagi bank-bank dengan modal inti kecil atau KBMI I yang mengambil langkah konsolidasi untuk memperkuat struktur perbankan nasional.

Dian menjelaskan bahwa penguatan fundamental dan konsolidasi bank-bank kecil merupakan agenda strategis untuk memperkuat ketahanan perbankan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Langkah tersebut juga penting di tengah akselerasi digitalisasi perbankan dan meningkatnya risiko siber.

"Pendekatan OJK tentu sekarang ini masih bersifat persuasif ya, saya kira ini adalah cara yang bagus adalah tentu saja mendorong nanti mungkin memberikan insentif juga kepada bank-bank yang akan melakukan konsolidasi," ujar Dian.

Menurutnya, OJK telah menyampaikan imbauan resmi kepada seluruh bank KBMI 1 pada akhir Oktober 2025 untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja bisnis, permodalan, dan prospek jangka panjang.

Bank diminta mengidentifikasi strategi penguatan, baik melalui peningkatan modal organik maupun langkah anorganik seperti merger atau akuisisi.

“Imbauan secara formal untuk penguatan fundamental dan konsolidasi telah kami sampaikan kepada bank-bank KBMI I pada akhir bulan Oktober lalu melalui surat yang kita kirim,” tuturnya.