Presiden Rusia Vladimir Putin akhirnya muncul ke publik mengakui negara produsen minyak terancam krisis bahan bakar minyak (BBM) gara-gara perang Ukraina.

Dalam sebuah wawancara, Putin menyebut Rusia kekurangan BBM tertentu setelah serangkaian serangan Ukraina belakangan menyasar fasilitas energi.

"Terkait serangan terhadap infrastruktur kritis secara umum, dan infrastruktur energi secara khusus, tentu saja serangan terhadap fasilitas infrastruktur kami menimbulkan masalah, itu jelas," kata Putin dalam wawancara yang dipublikasikan oleh Kremlin, dikutip Reuters, Senin (29/6).

"Saat ini kami memang melihat adanya kekurangan tertentu, tetapi tidak dalam kondisi kritis," imbuhnya.

Menurut Putin, tugas utama saat ini adalah meningkatkan kapasitas pertahanan udara Rusia dan memastikan ketersediaan pasokan bahan bakar, terutama ke wilayah Krimea.

Dalam wawancara tersebut, Putin juga memperkirakan tim negosiator Amerika Serikat (AS) akan datang ke Moskow untuk membahas upaya mengakhiri perang Ukraina, setelah Washington tidak lagi terlalu fokus pada Iran dan konflik di Timur Tengah.

Terkait kemungkinan perundingan untuk mengakhiri perang Ukraina, Putin menyatakan terbuka dengan opsi itu.

"Kami berharap setelah seluruh peristiwa ini berakhir, setelah fase aktif terkait Iran mereda, kami akan menyambut kedatangan para perwakilan pemerintahan AS yang sebelumnya telah beberapa kali bertemu dengan kami di Moskow," ujarnya.

"Kami siap melanjutkan negosiasi dan membahas seluruh detailnya," ucap Putin.

Namun, bagian wawancara dengan jurnalis Rusia Pavel Zarubin tersebut tidak dipublikasikan oleh Kremlin, tetapi dikutip oleh sejumlah kantor berita Rusia setelah sang pewawancara mengunggahnya melalui Telegram.

Jumat lalu, otoritas Crimea menetapkan status darurat akibat kelangkaan BBM dan pemadaman listrik yang dipicu serangan Ukraina terhadap rantai logistik dan fasilitas minyak di wilayah tersebut.

Rusia mencaplok Krimea dari Ukraina pada 2014, langkah yang tidak diakui oleh sebagian besar negara di dunia.

Beberapa jam sebelumnya, dalam pidatonya di kongres partai berkuasa United Russia, Putin berjanji akan menjamin keamanan dan mengatasi berbagai tantangan seiring meningkatnya serangan balasan Ukraina di wilayah Rusia.

"Ya, kami melihat masalah tersebut, kami menyadarinya dan sedang meresponsnya. Namun kami tentu akan menjamin keamanan negara dan warga kami, serta menjaga keutuhan perbatasan Rusia," kata Putin kepada anggota partai.

"Kami tanpa ragu akan mengatasi semua tantangan yang kami hadapi saat ini, termasuk serangan teroris terhadap wilayah dan fasilitas infrastruktur kami," tambahnya.

Pidato Putin disampaikan beberapa jam setelah serangan drone Ukraina menewaskan satu orang di wilayah selatan Rusia, Krasnodar Krai, dan memicu kebakaran di sebuah kilang minyak, menurut gubernur setempat, Veniamin Kondratyev.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut serangan itu sebagai bagian dari operasi yang melemahkan kemampuan Rusia untuk melanjutkan perang kedua negara.

"Kilang minyak Slavyansk di wilayah Krasnodar berhasil diserang, sekitar 300 kilometer dari garis depan. Kami juga mencapai sebuah kilang di wilayah Yaroslavl, sekitar 700 kilometer dari perbatasan kami," tulis Zelensky di platform X pada Minggu.

Pekan lalu, serangan Ukraina lainnya memicu kebakaran besar di sebuah kilang minyak di tenggara Moskow, yang menyebabkan asap hitam pekat menyelimuti kawasan pinggiran ibu kota Rusia.

Para analis menilai Ukraina semakin mampu bertahan di medan perang. Namun, kota-kotanya masih terus menjadi sasaran serangan mematikan Rusia dalam konflik yang kini telah berlangsung lebih lama dibandingkan World War I.

Harga minyak mentah dunia bergerak stabil pada Selasa (9/12) setelah turun 2 persen pada sesi sebelumnya, di tengah fokus pelaku pasar pada perkembangan pembicaraan damai untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina.

Pasar juga menanti keputusan bank sentral Amerika Serikat (The Fed) soal suku bunga yang akan diumumkan pekan ini.

Mengutip Reuters, harga minyak Brent turun tipis 2 sen, atau 0,03 persen, menjadi US$62,47 per barel. Sementara West Texas Intermediate (WTI) melemah 4 sen, atau 0,07 persen, ke posisi US$58,84 per barel.

Kedua patokan minyak tersebut sebelumnya anjlok lebih dari US$1 pada Senin (8/12), setelah Irak memulihkan produksi di ladang minyak West Qurna 2 milik Lukoil, salah satu ladang terbesar di dunia.

Ukraina dikabarkan akan menyerahkan rencana perdamaian yang telah direvisi kepada Amerika Serikat. Rencana itu dibahas setelah Presiden Volodymyr Zelensky bertemu para pemimpin Prancis, Jerman, dan Inggris di London.

"Minyak bergerak dalam kisaran sempit sampai kita mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang arah pembicaraan damai tersebut," ujar Kepala Analis Pasar KCM Trade, Tim Waterer.

"Jika pembicaraan gagal, kami memperkirakan harga minyak bergerak lebih tinggi. Namun jika ada kemajuan dan terdapat kemungkinan pasokan Rusia kembali ke pasar energi global, harga diperkirakan akan turun," tambahnya.

Menurut sejumlah sumber, negara-negara G7 dan Uni Eropa tengah membahas kemungkinan mengganti mekanisme batas harga ekspor minyak Rusia dengan larangan penuh layanan maritim untuk menekan pendapatan energi Moskow.

Pasar juga menanti keputusan kebijakan moneter The Federal Reserve yang akan diumumkan Rabu (10/12) waktu setempat. Saat ini, pelaku pasar mematok probabilitas 87 persen bahwa bank sentral AS akan menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin.

Ke depan, analis di BMI memproyeksikan kondisi kelebihan pasokan masih membayangi pasar energi pada 2026 sehingga memberi tekanan pada harga.

"Meskipun banyak yang bergantung pada respons OPEC+ terhadap penurunan harga pada kuartal I 2026, kami memperkirakan harga minyak akan pulih sepanjang sisa 2026," kata BMI.

Jakarta, CNBC Indonesia - Ukraina dan Prancis telah menandatangani surat niat atau Letter of Intent (LOI) untuk akuisisi hingga 100 unit jet tempur Dassault Rafale buatan Prancis dalam jangka waktu 10 tahun ke depan. Hal ini sebagai upaya memperkuat pertahanan Kyiv terhadap invasi Rusia.

Mengutip Reuters, kesepakatan strategis ini diteken pada Senin (17/11/2025) oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Prancis Emmanuel Macron di pangkalan militer Villacoublay, Paris, disaksikan oleh bendera kedua negara.

Perjanjian pertahanan jangka panjang ini mencakup tidak hanya jet tempur Rafale, tetapi juga sistem pertahanan udara, amunisi, dan drone. Jet tempur Rafale yang akan dibeli merupakan generasi baru, bukan berasal dari stok Prancis, dan akan dilengkapi dengan berbagai persenjataan termasuk amunisi udara-ke-permukaan AASM Hammer serta sistem pertahanan udara SAMP/T generasi terbaru.

"Akuisisi ini akan mengubah kemampuan pertahanan negara kami secara fundamental. Ini akan menjadi pertahanan udara terhebat, salah satu yang terhebat di dunia," ujar Zelensky kepada wartawan di lokasi acara.

Meskipun masih berstatus komitmen politik dan bukan kontrak pembelian final, pasar merespons positif kabar ini. Saham Dassault, produsen jet Rafale, melonjak tajam setelah berita tersebut diumumkan, naik sekitar 8%.

Pihak Istana Élysée menjelaskan bahwa tujuan jangka panjang dari kesepakatan ini adalah untuk memungkinkan Ukraina melawan setiap kemungkinan serangan baru setelah kesepakatan damai dengan Rusia tercapai. Macron mengakui skala ambisius dari rencana ini.

"Kami merencanakan Rafale, 100 Rafale - itu besar. Itulah yang dibutuhkan untuk regenerasi militer Ukraina," kata Macron kepada LCI TV, menekankan bahwa Prancis juga akan membantu Ukraina dalam jangka pendek dengan pasokan drone, pencegat drone, dan perlengkapan lainnya.

Pemerintah Prancis mengindikasikan bahwa pembiayaan untuk pembelian peralatan militer baru ini ditargetkan berasal dari program Uni Eropa dan penggunaan aset Rusia yang dibekukan, meskipun Uni Eropa masih belum mencapai kesepakatan akhir mengenai mekanisme penggunaan dana tersebut.

Pengumuman kesepakatan ini muncul setelah Ukraina menghadapi gelombang serangan rudal dan drone Rusia yang meningkat dalam beberapa pekan terakhir, dan sementara Moskow melaporkan kemajuan di wilayah Zaporizhzhia tenggara. Di samping itu, Prancis, bersama dengan Inggris, juga mendorong pembentukan koalisi sekitar 30 negara yang bersedia mengirim pasukan dan aset ke Ukraina setelah tercapainya kesepakatan damai dengan Rusia.

Sementara itu, Kremlin mengecam keras penandatanganan kesepakatan pembelian jet tempur tersebut dan menyebutnya justru meningkatkan tensi perang.

"Paris sama sekali tidak berkontribusi pada perdamaian, melainkan memicu sentimen militeristik dan pro-perang," ujar juru bicara Kremlin Dmitry Peskov, dilansir AFP.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan bahwa Rusia di bawah kepemimpinan Vladimir Putin tengah bersiap menggelar "perang besar" di Eropa, yang bisa dimulai paling cepat pada 2029.

"Kita perlu lebih banyak tekanan pada Rusia. Berdasarkan situasi di medan perang, kita tidak melihat Rusia ingin berhenti," kata Zelensky dalam unggahan di X pada Kamis (13/11/2025).

Menurutnya, industri pertahanan Rusia terus meningkatkan kapasitas produksi, sebuah indikasi bahwa Moskow berencana memperpanjang perang.

"Kami pikir jika kita memberikan tekanan besar, Rusia akan membutuhkan jeda. Tetapi kita harus menyadari bahwa mereka menginginkan perang besar dan bersiap untuk siap pada tahun 2029 atau 2030 untuk memulai perang sebesar itu di benua Eropa," ujarnya.

Zelensky menegaskan bahwa komunitas internasional perlu bertindak lebih tegas dengan memperkuat sanksi terhadap Rusia, khususnya di sektor energi.

"Kita tidak boleh memberi mereka uang, yang masih bisa mereka dapatkan dari energi. Dan bukan memberi mereka senjata," tegasnya.

Pernyataan itu memperkuat seruan Kyiv agar negara-negara Barat segera memperketat embargo terhadap ekspor energi Rusia yang selama ini menjadi sumber utama pendanaan perang Moskow. Parlemen Eropa bahkan telah mengusulkan percepatan larangan penuh impor bahan bakar fosil Rusia mulai 1 Januari 2027.

Komentar Zelensky senada dengan kekhawatiran sejumlah pemimpin Eropa dan NATO yang menilai Moskow tengah membangun kekuatan untuk kemungkinan perang skala besar di akhir dekade ini.

Ancaman tersebut juga menjadi dasar penyusunan "Peta Jalan Kesiapan Pertahanan 2030" oleh Komisi Eropa yang menyerukan peningkatan postur militer di seluruh benua.

Jakarta, CNBC Indonesia - Rusia mengklaim pasukannya berhasil maju di kota Pokrovsk, Ukraina timur, setelah lebih dari setahun berusaha merebut kota strategis itu. Namun, Ukraina menegaskan tentaranya masih bertahan di tengah gempuran intensif pasukan Moskow.

Kementerian Pertahanan Rusia menyebut tentaranya telah menghancurkan "formasi Ukraina yang terkepung" di sekitar stasiun kereta dan kawasan industri Pokrovsk. Pasukan Rusia dikatakan sudah memasuki wilayah Prigorodny dan memperkuat pertahanan di sana.

Namun, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membantah klaim tersebut. Ia mengatakan situasi di Pokrovsk masih terkendali meski di bawah tekanan berat.

"Pasukan Rusia belum memperoleh kemajuan berarti dalam 24 jam terakhir. Sekitar 300 prajurit mereka masih berada di kota yang porak-poranda itu," ujar Zelensky, dikutip dari Reuters, Selasa (4/11/2025).

Zelensky menambahkan bahwa Rusia tengah mengerahkan tambahan pasukan di sekitar Dobropillia, wilayah di mana Kyiv sempat mencatat kemajuan dalam serangan balasan awal tahun ini.

Sementara itu, Panglima Angkatan Darat Ukraina Oleksandr Syrskyi mengatakan pasukannya meningkatkan tekanan di Dobropillia untuk memaksa Rusia mengalihkan fokus dari Pokrovsk.

Militer Ukraina menegaskan pasukan Rusia belum menguasai satu distrik pun di Pokrovsk.

"Para penyerbu menyerang dalam kelompok kecil, tanpa kendaraan lapis baja," tulis satuan tugas operasi di garis depan timur Ukraina melalui Facebook.

Pokrovsk, yang sebelum perang berpenduduk sekitar 60.000 jiwa, kini menjadi kota reruntuhan. Penguasaan kota ini akan memberi Moskow posisi strategis untuk melancarkan serangan ke Kramatorsk dan Sloviansk, dua kota terbesar yang masih dikuasai Ukraina di Donetsk.

Perundingan Damai

Jika Pokrovsk jatuh, itu akan menjadi kemenangan teritorial terbesar Rusia sejak merebut Avdiivka pada awal 2024. Sejak itu, Moskow perlahan tapi pasti terus menekan di sepanjang garis depan sepanjang 1.000 km, dalam perang yang telah berlangsung hampir empat tahun.

Tidak ada perundingan damai tatap muka sejak Juli lalu, meski Presiden AS Donald Trump berupaya mendorong diakhirinya konflik tersebut. Kyiv menyebut pertempuran telah menemui jalan buntu, sementara Moskow mengklaim masih mencatat "kemajuan penting."

Selain Pokrovsk, Rusia juga melancarkan serangan besar-besaran ke berbagai fasilitas militer Ukraina, termasuk lapangan udara, pabrik perbaikan alat tempur, dan infrastruktur gas.

Moskow mengklaim telah mengusir pasukan Ukraina dari empat posisi di kawasan industri Kupiansk, kota di tepi Sungai Oskol. Namun, Zelensky mengatakan pasukannya masih berupaya menyingkirkan sekitar 60 tentara Rusia yang tersisa di wilayah itu.

Juru bicara militer Ukraina, Viktor Trehubov, menegaskan bahwa serangan balik Kyiv telah memperlambat langkah Rusia menuju pusat Kupiansk. "Upaya Rusia untuk menembus jantung kota Kupiansk sejauh ini gagal," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan kesiapannya memulai perundingan damai dengan Rusia, namun menolak permintaan Moskow agar Ukraina menarik pasukannya dari wilayah tambahan yang kini dikuasai.

Dalam pernyataannya kepada wartawan yang dikutip dari Reuters pada Rabu (29/10/2025), Zelensky mengatakan dirinya terbuka untuk menggelar pembicaraan di mana saja, kecuali di Rusia atau di wilayah sekutu dekat Moskow, Belarus.

Sebelumnya, Zelensky juga menyebut bahwa dia bersedia menghadiri perundingan di Hungaria, meski memiliki perbedaan pandangan dengan Perdana Menteri Viktor Orban, yang dinilainya sering menghambat segala sesuatu yang berkaitan dengan Ukraina.

“Selama ada hasil, maka biarlah perundingan berlangsung di mana pun. Tempatnya hampir tidak penting, asalkan bukan di Rusia, dan tentu saja tidak di Belarus," ujarnya.

Zelensky juga mendesak anggota parlemen AS untuk memperketat sanksi terhadap Rusia, menyusul langkah Presiden AS Donald Trump yang memberlakukan sanksi terhadap dua perusahaan minyak terbesar Rusia.

Rencana pertemuan puncak antara Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Budapest bulan ini ditunda setelah Moskow tetap bersikeras agar Ukraina menyerahkan lebih banyak wilayah sebagai syarat gencatan senjata.

Trump sebelumnya telah mendukung seruan Ukraina untuk gencatan senjata segera berdasarkan garis pertahanan saat ini.

Zelensky menambahkan bahwa pejabat Ukraina dan Eropa akan bertemu pada Jumat atau Sabtu pekan ini untuk membahas rincian rencana gencatan senjata tersebut. Pertemuan itu diadakan setelah dia bertemu Menteri Luar Negeri Belanda David van Weel di Kyiv.

“Ini bukan rencana untuk mengakhiri perang sepenuhnya. Langkah pertama yang dibutuhkan adalah gencatan senjata, baru kemudian diplomasi,” katanya.

Dia menuturkan, para penasihat dari kedua pihak akan bertemu dalam beberapa hari ke depan untuk membahas detail rencana tersebut.

Zelenskiy juga menekankan Ukraina masih membutuhkan dukungan pendanaan yang stabil dari sekutu Eropa selama dua hingga tiga tahun ke depan untuk menopang kondisi ekonomi dan militer negara itu.

Selain itu, dia juga berharap China dapat berperan lebih aktif dalam upaya menghentikan perang.

“Kami sangat berharap China mau menekan Rusia untuk mengakhiri perang ini, dan tidak membantu kelanjutannya dalam bentuk apa pun,” ujar Zelenskiy.

Jakarta, CNBC Indonesia - Rusia menanggapi manuver Amerika Serikat (AS) yang menjatuhkan sanksi terhadap dua perusahaan minyaknya, Rosneft dan Lukoil, dengan serius. Respons ini disampaikan Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia dan mantan presiden, Dmitry Medvedev, Kamis (23/10/2025).

Dalam pengumumannya di Telegram yang dikutip Reuters, Medvedev menuduh AS telah sepenuhnya memilih jalan perang melawan Rusia. Ia juga mengkritik manuver Presiden AS Donald Trump yang selama ini memposisikan diri sebagai "pembawa perdamaian".

"Jika salah satu dari banyak komentator masih menyimpan ilusi-ini dia. AS adalah musuh kita, dan 'pembawa perdamaian' mereka yang banyak bicara kini telah sepenuhnya memilih jalan menuju perang dengan Rusia," kata anak buah Presiden Vladimir Putin itu.

"Trump telah sepenuhnya berpihak pada Eropa gila," tambahnya.

Sebelumnya, dalam sebuah langkah mengejutkan pada Rabu, Gedung Putih mengumumkan sanksi terhadap dua perusahaan minyak terbesar Rusia-Rosneft dan Lukoil-sebagai upaya untuk menekan Moskow agar kembali ke meja perundingan. Sanksi ini diumumkan sesaat setelah Trump membatalkan rencana pertemuan tatap muka dengan Putin di Hungaria, dengan alasan ia tidak menginginkan "pertemuan yang sia-sia".

Di sisi lain, Uni Eropa mengumumkan paket sanksi ke-19 terhadap Rusia, menargetkan pendapatan energi Moskow, lembaga keuangan, dan "armada bayangan" kapal tanker minyak Rusia yang berlayar dan menghindari sanksi di seluruh dunia. Secara resmi, respons pemerintah Rusia sejauh ini singkat, dengan Kementerian Luar Negeri Moskow menyebut sanksi tersebut "kontraproduktif."

Dari segi yang berseberangan, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyambut baik sanksi AS tersebut. Menurutnya, hal ini akan terus menjatuhkan tekanan pada Moskow agar berkomitmen dalam pemenuhan perdamaian.

"Sanksi itu merupakan langkah yang adil dan benar-benar layak yang akan membantu memberikan tekanan pada Rusia dalam negosiasi," ujarnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pertemuan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Washington pada Jumat (17/10/2025) berakhir dengan kekecewaan mendalam di pihak Ukraina.

Dalam pertemuan yang digambarkan sebagai tegang itu, Trump dikabarkan mendesak Kyiv untuk menyerahkan sebagian wilayahnya kepada Rusia demi mengakhiri perang yang telah berlangsung lebih dari 3 tahun.

Menurut dua sumber yang mengetahui langsung jalannya pembicaraan, Trump juga menolak permintaan Zelensky untuk mendapatkan rudal jarak jauh jenis Tomahawk, serta mengemukakan gagasan untuk memberikan jaminan keamanan bagi baik Ukraina maupun Rusia, pernyataan yang disebut membuat delegasi Ukraina bingung.

Usai pertemuan tersebut, Trump secara terbuka menyerukan gencatan senjata di garis depan pertempuran saat ini. Posisi itu kemudian diikuti oleh Zelensky dalam komentarnya kepada media.

"Pertemuan berakhir dengan keputusan Trump untuk membuat 'kesepakatan di mana posisi kita sekarang, pada garis demarkasi'," kata salah satu sumber, dilansir Reuters, Senin (20/10/2025).

Dalam pernyataannya di Air Force One pada Minggu, Trump menegaskan kembali pandangannya.

"Kami pikir mereka seharusnya berhenti di garis tempat mereka berada sekarang, di garis pertempuran," ujarnya. "Bagian lainnya sangat sulit dinegosiasikan jika kalian mulai berkata, 'kamu ambil ini, kami ambil itu'."

Ketika ditanya apakah ia meminta Ukraina menyerahkan seluruh wilayah Donbas kepada Rusia, Trump menjawab dengan nada kurang tegas.

"Tidak. Biarkan saja seperti sekarang. Itu sudah terpecah. Saya pikir sekitar 78% wilayah sudah diambil Rusia. Biarkan begitu dulu. Mereka bisa menegosiasikan sesuatu lagi di kemudian hari," tuturnya.

Ukraina Kecewa Berat

Pertemuan itu, meski tidak sepenuhnya bencana bagi Ukraina, jelas merupakan pukulan bagi harapan Zelensky untuk mendapatkan dukungan senjata jarak jauh dari Washington. Trump belum memutuskan apakah akan mengizinkan penggunaan rudal Tomahawk oleh Ukraina.

Beberapa pekan terakhir, muncul tanda-tanda bahwa Trump mulai menurunkan prioritas dalam memaksa tercapainya kesepakatan damai antara Kyiv dan Moskow, dan lebih condong menunjukkan dukungan terbuka terhadap Ukraina.

Pada pertemuan di Majelis Umum PBB September lalu, misalnya, Trump sempat berspekulasi bahwa Ukraina bisa merebut kembali seluruh wilayah yang diduduki Rusia, sesuatu yang bahkan dianggap tidak realistis oleh pihak Kyiv sendiri.

Namun, pertemuan pada Jumat menunjukkan adanya perubahan arah kebijakan. Menurut beberapa sumber, Trump tampak kembali mendorong kesepakatan cepat, meskipun dengan syarat yang sulit diterima Ukraina.

Para pejabat AS disebut berulang kali mengangkat gagasan "pertukaran wilayah" antara Ukraina dan Rusia, konsep yang sebelumnya sudah sempat didukung Trump pada awal tahun. Presiden AS itu menegaskan bahwa kesepakatan cepat "sangat penting," kata salah satu sumber.

Pengaruh Putin?

"Itu pertemuan yang buruk," ujar salah satu sumber menggambarkan situasi tersebut. "Pesannya jelas: 'Negaramu akan membeku dan hancur jika tidak membuat kesepakatan dengan Rusia.'"

Namun sumber lain membantah bahwa Trump mengucapkan kata "hancur". Keduanya sepakat bahwa Trump beberapa kali melontarkan kata-kata kasar selama diskusi berlangsung.

Dua sumber tersebut juga mengatakan mereka merasa Trump telah dipengaruhi oleh percakapannya sehari sebelumnya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Dalam panggilan telepon pada Kamis, seperti dilaporkanThe Washington Post, Putin disebut mengusulkan pertukaran wilayah: Ukraina menyerahkan Donetsk dan Luhansk, dan sebagai gantinya menerima sebagian kecil wilayah di Zaporizhzhia dan Kherson.

Salah satu sumber mengungkapkan bahwa proposal pertukaran wilayah itu bahkan disampaikan secara langsung oleh pejabat AS kepada Zelensky pada pertemuan Jumat.

Menurut laporan, Ukraina menilai wilayah Donetsk dan Luhansk yang masih mereka kuasai memiliki nilai strategis penting, kehilangan daerah itu akan membuat seluruh negara lebih rentan terhadap serangan Rusia.

"Menyerahkan wilayah barat Donetsk dan Luhansk sama saja dengan bunuh diri," ujar salah satu pihak yang mengetahui jalannya pembicaraan.

Dua sumber lainnya menyebut Utusan Khusus AS Steve Witkoff termasuk yang paling gencar mendesak agar Ukraina menerima proposal Rusia tersebut. Witkoff bahkan menyinggung bahwa kedua wilayah itu "memiliki populasi berbahasa Rusia yang signifikan," argumen yang pernah ia sampaikan secara terbuka sebelumnya.

Pertemuan Lanjutan AS-Rusia

Sebelum bertemu Zelensky, Trump mengatakan bahwa ia akan segera bertemu Putin di Budapest. Tak lama setelah itu, seorang ajudan Kremlin mengonfirmasi bahwa Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dan Menlu Rusia Sergei Lavrov akan melakukan pembicaraan persiapan dalam beberapa hari ke depan.

Dalam pertemuan Jumat, para pejabat AS memberi tahu bahwa Rubio dijadwalkan bertemu Lavrov pada Kamis mendatang, menurut salah satu sumber. Departemen Luar Negeri AS belum memberikan tanggapan atas laporan tersebut.

Pertemuan sebelumnya antara Trump dan Putin di Alaska pada Agustus lalu tidak menghasilkan terobosan apapun.