JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memangkas anggaran operasional tahun 2026 sebesar Rp 100,31 miliar atau 18,59 persen.

Dalam rilis yang diterima Kompas.com, Rabu (1/7/2026), keputusan itu disepakati dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VIII DPR RI saat pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perubahan (RKAT-P) BPKH Tahun 2026.

Dengan penyesuaian tersebut, pagu biaya operasional BPKH yang semula Rp 539,63 miliar menjadi Rp 439,32 miliar.

Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, mengatakan pemangkasan anggaran dilakukan secara terukur tanpa mengurangi fungsi strategis lembaga.

"Meskipun anggaran operasional berkurang lebih dari Rp100 miliar, BPKH optimistis kualitas pelayanan kepada jemaah, tata kelola kelembagaan, serta kinerja pengembangan investasi keuangan haji sepanjang tahun 2026 akan tetap terjaga secara optimal, amanah, dan profesional," ujar Fadlul.

Menurut dia, efisiensi justru menjadi momentum memperkuat budaya kerja yang lebih efektif, adaptif, dan berorientasi pada hasil.

Jaga Keberlanjutan Dana Haji

Fadlul mengatakan kebijakan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah mendorong efisiensi belanja di berbagai kementerian dan lembaga.

Ia menegaskan, sebagai pengelola dana haji, BPKH berkewajiban memastikan setiap rupiah biaya operasional digunakan secara tepat sasaran sehingga memberikan nilai tambah bagi organisasi sekaligus menjaga kesehatan pengelolaan dana haji.

"Muara dari seluruh langkah efisiensi yang kami lakukan adalah menjaga sustainabilitas dana haji. Dana haji merupakan dana amanah milik jemaah yang harus dikelola secara hati-hati, efisien, produktif, dan bertanggung jawab agar nilai manfaatnya terus terjaga," kata Fadlul.

Ia menambahkan, efisiensi tidak sekadar memangkas belanja operasional, tetapi menjadi strategi memperkuat ketahanan lembaga dalam mengelola dana milik jutaan calon jemaah haji Indonesia.

Program Strategis Dipastikan Tetap Berjalan

Anggota Badan Pelaksana BPKH Bidang Perencanaan dan Investasi Langsung, M. Arief Mufraini, mengatakan penyesuaian anggaran dilakukan setelah mengevaluasi seluruh program kerja sehingga tidak mengganggu pelaksanaan program strategis maupun pengembangan investasi.

Menurut dia, sumber daya akan difokuskan pada program-program yang memberikan dampak terbesar bagi pengelolaan dana haji. "Efisiensi anggaran bukan berarti mengurangi kapasitas organisasi, tetapi mengoptimalkan alokasi sumber daya pada program-program yang memberikan dampak terbesar," ujarnya.

Arief menambahkan, setiap investasi tetap dilakukan secara selektif dengan mengedepankan prinsip syariah dan kehati-hatian.

DPR Setujui RKAT-P BPKH

Sementara itu, Anggota Badan Pelaksana BPKH Bidang Akuntansi dan Keuangan, Amri Yusuf, menyebut efisiensi merupakan bagian dari penguatan disiplin pengelolaan keuangan sekaligus implementasi tata kelola yang baik.

Menurut dia, langkah tersebut juga akan meningkatkan fleksibilitas BPKH dalam menghadapi dinamika ekonomi dan pasar keuangan tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian.

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ansory Siregar mengatakan DPR telah menyetujui RKAT-P BPKH Tahun 2026, termasuk penyesuaian pagu biaya operasional menjadi Rp439,32 miliar. "Kami berharap langkah efisiensi ini semakin memperkuat tata kelola kelembagaan BPKH tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada jemaah haji," kata Ansory.

Persetujuan tersebut sekaligus menjadi dukungan DPR terhadap langkah BPKH melakukan penyesuaian anggaran untuk menjaga pengelolaan dana haji tetap sehat, efisien, dan berkelanjutan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BBMI) memutuskan tidak membagikan dividen dari laba bersih tahun buku 2025 kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai pemegang saham mayoritas. Seluruh laba bersih setelah pajak sebesar Rp21,28 miliar akan dialokasikan sebagai cadangan perseroan untuk memperkuat permodalan. Keputusan tersebut disepakati secara bulat dalam mata acara kedua RUPST yang digelar pada pekan lalu.

"Rapat menyetujui laba bersih setelah pajak Perseroan untuk tahun buku 2025 sebesar Rp21.279.848.000 setelah dikurangi zakat perusahaan, seluruhnya dipergunakan untuk cadangan Perseroan, sehingga tidak ada pembagian dividen atas laba bersih Perseroan tahun buku 2025," dikutip dari keputusan RUPST.

Sebagai informasi, pemegang saham Bank Muamalat adalah BPKH (82,692%), Andre Mirza Hartawan (5,19%), Islamic Development Bank atau IsDB (2,04%) dan pemegang saham lainnya (10,08%).

Dalam rapat yang sama, pemegang saham juga menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Perseroan, termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025.

RUPST turut mengesahkan laporan keuangan konsolidasian tahun buku 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (DBSD&A), afiliasi BKR International. Berdasarkan laporan auditor independen tertanggal 31 Maret 2026, laporan keuangan Bank Muamalat memperoleh opini wajar dalam semua hal yang material.

Seiring dengan pengesahan laporan keuangan tersebut, pemegang saham memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah atas pelaksanaan tugas pengurusan dan pengawasan sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan serta bukan merupakan tindak pidana.

Pada mata acara ketiga, RUPST memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk, mengakhiri, atau mengganti kantor akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan tahun buku 2026, sekaligus menetapkan besaran honorarium dan persyaratan penunjukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, pemegang saham menyetujui agar gaji, honorarium, dan tunjangan bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, serta Dewan Pengawas Syariah pada 2026 tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya, sesuai rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

RUPST juga menyetujui pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan Tahun 2025 sebagai bagian dari upaya memperkuat kesiapan Bank Muamalat dalam menjaga ketahanan usaha dan memenuhi ketentuan regulator.

Dalam laman perusahaan, kredit yang diberikan Bank Muamalat pada 2025 mencapai Rp18,5 triliun. Sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) hingga akhir 2025mencapai Rp45,5 triliun. Sedangkan total aset mencapai Rp62,3 triliun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) membuka rekrutmen pegawai tahun 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas organisasi, meningkatkan tata kelola, serta mendukung optimalisasi pengelolaan keuangan haji yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah mengatakan, penguatan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dana haji yang memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional.

"Melalui rekrutmen terbuka ini, kami mengundang putra-putri terbaik bangsa yang memiliki kompetensi, integritas, dan semangat memberikan kontribusi bagi kemaslahatan umat untuk bergabung bersama BPKH," ujar Fadlul di Jakarta, Jumat (26/6/2026).

BPKH membuka sembilan formasi untuk berbagai posisi strategis, yakni Asisten Manajer Komunikasi Strategis (1 formasi), Asisten Manajer Monitoring dan Evaluasi Kemaslahatan 1 (1 formasi), Asisten Manajer Monitoring dan Evaluasi Kemaslahatan 2 (1 formasi), Asisten Manajer Manajemen Sumber Daya Manusia (1 formasi), Asisten Manajer Manajemen Risiko Korporat 1 (1 formasi), Asisten Manajer Manajemen Risiko Korporat 2 (1 formasi), Asisten Manajer Kepatuhan (1 formasi), serta Asisten Manajer Hukum (2 formasi).

Menurut Fadlul, rekrutmen ini merupakan bagian dari penguatan kelembagaan agar BPKH mampu mengelola dana haji secara semakin akuntabel sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

"BPKH terus berkomitmen membangun organisasi yang profesional dan adaptif terhadap perkembangan kebutuhan pengelolaan keuangan haji," katanya.

Anggota Badan Pelaksana BPKH Sulistyowati mengatakan, BPKH tidak hanya mencari talenta yang unggul dari sisi kompetensi, tetapi juga memiliki integritas dan semangat pelayanan yang tinggi.

"Kami percaya sumber daya manusia merupakan aset utama organisasi. Karena itu, BPKH membuka kesempatan bagi talenta terbaik yang memiliki dedikasi, profesionalisme, serta komitmen untuk tumbuh bersama dan berkontribusi dalam menghadirkan pengelolaan keuangan haji yang semakin baik," ujar Sulistyowati.

JAKARTA - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) resmi membuka Rekrutmen Pegawai BPKH 2026. Lowongan kerja ini dibuka bagi putra-putri terbaik Indonesia yang ingin berkarier di lembaga pengelola dana haji dengan mengisi sembilan formasi strategis.

Rekrutmen tersebut merupakan bagian dari upaya BPKH memperkuat kapasitas organisasi, meningkatkan tata kelola kelembagaan, serta mengoptimalkan pengelolaan keuangan haji yang profesional, transparan, dan berkelanjutan.

Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, mengatakan proses rekrutmen ini menjadi langkah penting dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

"BPKH terus berkomitmen membangun organisasi yang profesional dan adaptif terhadap perkembangan kebutuhan pengelolaan keuangan haji. Melalui rekrutmen terbuka ini, kami mengundang putra-putri terbaik bangsa yang memiliki kompetensi, integritas, dan semangat memberikan kontribusi bagi kemaslahatan umat untuk bergabung bersama BPKH," ujar Fadlul, dikutip dari laman BPKH, Jumat (26/6/2026).

Pada seleksi tahun ini, BPKH menyediakan sembilan formasi untuk sejumlah jabatan strategis. Seluruh proses seleksi akan dilaksanakan secara terbuka, objektif, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme (KKN).

Selain memiliki kemampuan teknis sesuai bidang yang dilamar, pelamar juga harus memiliki integritas tinggi dan rekam jejak yang baik. BPKH menegaskan seluruh peserta tidak boleh pernah terlibat tindak pidana, fraud, kejahatan digital, maupun kejahatan keuangan.

Pendaftaran dilakukan secara daring mulai 26 Juni hingga 2 Juli 2026 pukul 23.59 WIB melalui laman karier resmi BPKH. Seluruh proses rekrutmen tidak dipungut biaya sehingga masyarakat diminta waspada terhadap berbagai bentuk penipuan yang mengatasnamakan BPKH.

Anggota Badan Pelaksana BPKH, Sulistyowati, menegaskan bahwa lembaganya tidak hanya mencari kandidat yang unggul dari sisi kompetensi, tetapi juga memiliki dedikasi dan semangat pelayanan.

9 Formasi Rekrutmen BPKH 2026

1. Asisten Manajer Komunikasi Strategis (1 formasi)

2. Asisten Manajer Monitoring dan Evaluasi Kemaslahatan 1 (1 formasi)

3. Asisten Manajer Monitoring dan Evaluasi Kemaslahatan 2 (1 formasi)

4. Asisten Manajer Manajemen Sumber Daya Manusia (1 formasi)

5. Asisten Manajer Manajemen Risiko Korporat 1 (1 formasi)

6. Asisten Manajer Manajemen Risiko Korporat 2 (1 formasi)

7. Asisten Manajer Kepatuhan (1 formasi)

8. Asisten Manajer Hukum (2 formasi)

Total kebutuhan: 9 formasi dengan 10 posisi yang dibuka.

Persyaratan Rekrutmen BPKH 2026

Persyaratan Umum

- Warga Negara Indonesia (WNI).

- Beragama Islam.

- Pendidikan minimal S1 atau sederajat.

- IPK minimal 3,00.

- Memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun sesuai bidang yang dilamar.

- Memiliki kemampuan bahasa Inggris dengan skor TOEFL minimal 500 atau sertifikat setara yang masih berlaku.

- Memiliki integritas dan rekam jejak yang baik.

- Tidak pernah terlibat tindak pidana, fraud, kejahatan digital, maupun kejahatan keuangan.

- Memenuhi seluruh persyaratan administrasi sesuai ketentuan BPKH.

Jadwal dan Link Pendaftaran Rekrutmen BPKH 2026

Periode pendaftaran:

26 Juni 2026 – 2 Juli 2026 pukul 23.59 WIB.

Pendaftaran:

https://bpkh.go.id/karir

Seluruh proses dilakukan secara online melalui menu Karier pada situs resmi BPKH.

BPKH tidak memungut biaya selama proses rekrutmen. Pelamar diimbau hanya mengakses informasi melalui kanal resmi BPKH dan mewaspadai segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan BPKH.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH menyebut kebijakan kenaikan setoran awal haji reguler maupun haji khusus berpotensi menambah dana kelolaan sebesar Rp 5,65 triliun hingga Mei 2026.

Namun potensi tambahan dana itu belum dapat terealisasi karena kebijakan kenaikan setoran awal haji belum diterapkan.

Kebijakan kenaikan setoran awal haji reguler dari Rp 25 juta menjadi Rp 35 juta serta setoran awal haji khusus dari 4.000 dollar AS menjadi 6.000 dollar AS hingga kini belum diterapkan.

Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah mengatakan, kebijakan tersebut sebelumnya menjadi salah satu asumsi dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BPKH 2026.

Rencananya setoran awal haji regular menjadi sebesar Rp 35 juta dari sebelumnya Rp 25 juta, serta haji khusus menjadi sebesar 6.000 dollar AS dari sebelumnya 4.000 dollar AS.

"Kebijakan kenaikan setoran awal haji belum diterapkan. Kondisi ini berpotensi menyebabkan tambahan dana kelolaan sekitar Rp 5,65 triliun belum dapat terealisasi," ujar Fadlul dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VIII DPR RI, Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Menurut dia, belum terimplementasinya kebijakan tersebut capaian dana kelolaan BPKH yang hingga Mei 2026 tercatat sebesar Rp 181,731 triliun atau hanya sebesar 97,47 persen dari target.

Selain belum diterapkannya kenaikan setoran awal haji, BPKH juga mencatat sejumlah faktor lain yang turut memengaruhi kinerja pengelolaan dana haji, di antaranya belum adanya skema cicilan setoran lunas bagi jemaah tunggu.

Kemudian tingginya pembatalan haji, serta dinamika penarikan uang muka Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) pada periode sebelumnya.

Di sisi lain, nilai manfaat pengelolaan dana haji hingga Mei 2026 tercatat sebesar Rp 4,935 triliun atau 82,73 persen dari target. Sedangkan imbal hasil investasi (yield) berada pada level 6,57 persen, masih di bawah target RKAT 2026 yang sebesar 7,9 persen.

BPKH menyebut capaian tersebut dipengaruhi kondisi pasar keuangan yang dinamis, ruang investasi yang masih terbatas, serta pendekatan investasi yang tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

"Kondisi makro dan pasar keuangan bergerak sangat dinamis, sehingga dampak pada strategi pengelolaan keuangan dana haji menjadi bervolatilitas," kata Fadlul.

Adapun jumlah pendaftar haji tercatat mencapai 203.452 orang atau 118,61 persen dari target hingga Mei 2026.

BPKH menilai, capaian ini menunjukkan tingginya minat masyarakat untuk menunaikan ibadah haji meski di tengah keterbatasan kapasitas dan antrean keberangkatan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Jumlah korban dugaan penipuan biro perjalanan umrah dan haji Hanania Travel terus bertambah. Hingga saat ini, jumlah korban mencapai 1.286 orang dengan total kerugian sebesar Rp 35.342.293.500.

Hal itu terungkap saat kuasa hukum korban, Joddy Mulyasetya Putra, mendatangi Polda Metro Jaya, Rabu (17/6/2026), untuk menyerahkan dokumen laporan gelombang ketiga.

Joddy mengungkapkan, pada pelaporan gelombang ketiga terdapat tambahan 620 jamaah yang menjadi korban dugaan penipuan tersebut.

"Gelombang ketiga hari ini kami sudah merekap data korban yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya, kurang lebih sekitar 620 jamaah. Nominal kerugian untuk gelombang ketiga ini saja mencapai Rp 16.768.745.500. Ini merupakan tambahan dari data sebelumnya yang berjumlah 568 jamaah," katanya.

Joddy menegaskan, pengusutan kasus dugaan penipuan ini kini berkembang ke modus baru. Pihak kuasa hukum menemukan bahwa korban Hanania Travel tidak hanya berasal dari calon jamaah umrah, tetapi juga calon jamaah haji khusus atau ONH Plus.

"Kami perlu sampaikan bahwa korbannya tidak hanya umrah, tetapi juga ada korban haji. Per hari ini kami sudah memegang dokumen dari empat orang korban haji. Mereka sudah menabung dan menyerahkan uang muka (DP) kepada pihak Hanania, namun dana tersebut belum disetorkan oleh agensi ke Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)," jelasnya.

Selain menjanjikan slot haji, Hanania Travel juga menggunakan taktik pemasaran dengan menawarkan paket umrah gratis pada bulan Syawal bagi masyarakat yang bersedia langsung membayar DP haji.

"Pihak travel menjanjikan bahwa bagi mereka yang mendaftar Haji Plus akan mendapatkan fasilitas umrah gratis pada bulan Syawal. Uang sudah masuk, janji umrah tidak terealisasi, dan nomor porsi haji pun tidak didapatkan. Hal ini didasarkan pada dokumen dan kesaksian yang dikirimkan langsung oleh para korban kepada kami," papar Joddy.

Dalam pelaporan gelombang ketiga tersebut, tim kuasa hukum membawa sejumlah barang bukti fisik maupun digital untuk memperkuat berkas pemeriksaan yang sedang berjalan di posko pengaduan yang dibentuk Polda Metro Jaya.

Barang bukti yang diserahkan meliputi formulir resmi penyerahan bukti dari kepolisian, dokumen kependudukan seperti KTP, akta kelahiran, kartu keluarga, dan paspor, salinan bukti percakapan digital, bukti transfer bank ke rekening Hanania Travel, lembar invoice resmi, hingga dokumen visa yang sempat diterbitkan.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengusulkan agar skema angsuran atau cicilan setoran pelunasan biaya haji masuk dalam ekosistem pengelolaan BPKH dalam Revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji.

Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah mengatakan dana angsuran setoran awal dan setoran lunas yang saat ini tersimpan di industri perbankan syariah diperkirakan mencapai sekitar Rp80 triliun.

Jika dana tersebut dapat dikelola BPKH, total dana kelolaan berpotensi meningkat menjadi sekitar Rp260 triliun.

"Karena kami menemukan bahwa konon kabarnya dana pihak ketiga dalam bentuk angsuran setoran lunas plus angsuran setoran awal itu di industri perbankan syariah totalnya Rp80 triliun yang tidak tercapture di dalam BPKH. Harusnya itu ada di dalam ekosistem BPKH," kata Fadlul, Jumat (12/6) dikutip dari Antara.

Ia mengatakan pengelolaan dana tersebut dapat memberikan imbal hasil yang lebih optimal sehingga membantu mengurangi beban tambahan biaya yang harus dibayarkan jemaah saat keberangkatan.

"Kalau cicilan setoran lunasnya masuk maka dikelola, kemudian menghasilkan imbal hasil sehingga jemaah tidak perlu nombok atau nggak perlu nambah lagi," kata dia.

Di samping itu, BPKH juga mendorong penguatan aspek pengawasan. Menurut Fadlul, pengawasan yang kuat diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas dan memberikan perlindungan bagi pengelola dalam mengambil keputusan strategis.

Ia menilai mekanisme tata kelola yang jelas dan terdokumentasi akan membantu mengurangi berbagai potensi persoalan dalam proses pengambilan keputusan investasi.

Fadlul berharap revisi regulasi tersebut mendapat dukungan dari berbagai pihak sebagai bagian dari upaya memperkuat representasi negara dalam pengelolaan dana haji.

"Terjadi tarik-menarik dalam proses penyusunan kebijakan adalah hal yang wajar. Yang penting bagaimana penguatan tata kelola ini bisa memberikan manfaat yang lebih besar bagi jemaah haji Indonesia," katanya.

Sebelumnya, Fadlul Imansyah menilai revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji diperlukan untuk memperkuat fleksibilitas investasi, penguatan modal, optimalisasi dana setoran jemaah, serta pengawasan dalam pengelolaan dana haji.

Fadlul mengatakan fleksibilitas investasi dibutuhkan agar BPKH memiliki landasan hukum yang lebih kuat untuk melakukan investasi langsung pada ekosistem haji dan umrah.

"Kenapa fleksibilitas itu penting? Karena pendukung sistem infrastruktur dari undang-undangnya belum memuatkan kami untuk mengeksekusi dengan tegas," kata Fadlul.

Menurut dia, investasi tersebut dapat membantu menurunkan atau menstabilkan biaya berbagai fasilitas pendukung penyelenggaraan ibadah haji sekaligus memberikan nilai manfaat yang lebih besar bagi jemaah.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Keuangan Haji Abidin Fikri menyampaikan revisi regulasi tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola dana haji agar semakin transparan, akuntabel, dan berkeadilan bagi jemaah.

Saat ini, dana haji yang dikelola BPKH mencapai Rp180 triliun. Karena itu, penguatan regulasi dinilai penting untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan dana, menjaga kepercayaan publik, serta meningkatkan manfaat ekonomi yang dapat kembali dirasakan jemaah haji Indonesia.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyebut Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji membuka ruang yang lebih luas bagi optimalisasi nilai manfaat bagi jutaan calon jemaah haji.

Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah,mengatakan perlu perubahan regulasi agar pengelolaan dana haji dapat lebih adaptif menghadapi perkembangan ekonomi, kebutuhan layanan jemaah, serta tantangan penyelenggaraan ibadah haji yang semakin kompleks.

"Dana haji adalah amanah umat yang harus dikelola secara profesional, transparan, dan berkelanjutan. Revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji menjadi langkah penting untuk memperkuat kelembagaan BPKH sekaligus mengoptimalkan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh jemaah," ujar Fadlul di Bandung, Jumat (12/6) dikutip dari Antara.

Menurutnya, penguatan regulasi akan memberikan landasan yang lebih kokoh bagi BPKH dalam mengembangkan pengelolaan dana haji secara produktif dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan terhadap dana jemaah.

Revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji memuat sejumlah perubahan strategis yang berpotensi meningkatkan efektivitas pengelolaan dana haji nasional.

Salah satunya adalah perluasan ruang investasi yang memungkinkan BPKH berinvestasi secara lebih fleksibel pada sektor-sektor yang terkait dengan ekosistem haji dan instrumen produktif lainnya.

Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai manfaat dana haji sehingga memberikan dampak yang lebih besar bagi keberlangsungan penyelenggaraan ibadah haji dan kualitas layanan jemaah.

Selain itu, revisi juga mengatur penguatan mitigasi risiko melalui pembentukan cadangan modal, memperkuat aspek pengawasan dan transparansi, serta membuka peluang lahirnya skema pembayaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang lebih fleksibel bagi calon jemaah.

Fadlul menilai berbagai perubahan tersebut merupakan upaya untuk memastikan pengelolaan dana haji semakin modern, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan jemaah dalam jangka panjang.

"Kami berharap revisi Undang-Undang ini dapat menjadi fondasi baru bagi pengelolaan dana haji yang lebih kuat, lebih adaptif, dan mampu menghasilkan nilai manfaat yang semakin optimal untuk mendukung kualitas layanan haji Indonesia," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Keuangan Haji Abidin Fikri menyampaikan revisi regulasi tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola dana haji agar semakin transparan, akuntabel, dan berkeadilan bagi jemaah.

Saat ini, dana haji yang dikelola BPKH mencapai Rp180 triliun. Karena itu, penguatan regulasi dinilai penting untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan dana, menjaga kepercayaan publik, serta meningkatkan manfaat ekonomi yang dapat kembali dirasakan  jemaah Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengusulkan agar skema angsuran atau cicilan setoran pelunasan biaya haji masuk dalam ekosistem pengelolaan BPKH dalam Revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji. Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah mengatakan dana angsuran setoran awal dan setoran lunas yang saat ini tersimpan di industri perbankan syariah diperkirakan mencapai sekitar Rp80 triliun. Jika dana tersebut dapat dikelola BPKH, total dana kelolaan berpotensi meningkat menjadi sekitar Rp260 triliun.

“Karena kami menemukan bahwa konon kabarnya dana pihak ketiga dalam bentuk angsuran setoran lunas plus angsuran setoran awal itu di industri perbankan syariah totalnya Rp80 triliun yang tidak tercapture di dalam BPKH. Harusnya itu ada di dalam ekosistem BPKH,” kata Fadlul di Jakarta, Jumat (12/6/2026).

Ia mengatakan pengelolaan dana tersebut dapat memberikan imbal hasil yang lebih optimal sehingga membantu mengurangi beban tambahan biaya yang harus dibayarkan jamaah saat keberangkatan.

"Kalau cicilan setoran lunasnya masuk maka dikelola, kemudian menghasilkan imbal hasil sehingga jamaah tidak perlu nombok atau nggak perlu nambah lagi,” kata dia.

Di samping itu, BPKH juga mendorong penguatan aspek pengawasan. Menurut Fadlul, pengawasan yang kuat diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas dan memberikan perlindungan bagi pengelola dalam mengambil keputusan strategis.

Ia menilai mekanisme tata kelola yang jelas dan terdokumentasi akan membantu mengurangi berbagai potensi persoalan dalam proses pengambilan keputusan investasi.

Fadlul berharap revisi regulasi tersebut mendapat dukungan dari berbagai pihak sebagai bagian dari upaya memperkuat representasi negara dalam pengelolaan dana haji.

“Terjadi tarik-menarik dalam proses penyusunan kebijakan adalah hal yang wajar. Yang penting bagaimana penguatan tata kelola ini bisa memberikan manfaat yang lebih besar bagi jamaah haji Indonesia,” katanya.

Semarang (ANTARA) - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memastikan kondisi dana haji jamaah tetap aman dan terkendali di tengah dinamika nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang belakangan ini melemah.

Anggota Badan Pelaksana BPKH Acep Riana Jayaprawira, di Semarang, Jawa Tengah, Rabu, mengatakan seluruh keputusan investasi dilakukan melalui kajian ketat, mulai dari aspek risiko, hukum, hingga kepatuhan sebelum diputuskan bersama oleh badan pelaksana dan dewan pengawas.

Menurut dia, pengelolaan dana dilakukan secara hati-hati melalui investasi dan penempatan berisiko rendah, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

"Dana itu pencatatannya baik. Pada saat melakukan investasi dan penempatan itu dilakukan dengan kehati-hatian. Kita lakukan kajian risiko, kajian hukum, kajian kepatuhan dan itu melewati komite," kata Acep usai kegiatan "BPKH Connect".

Ia mengatakan seluruh keputusan investasi melibatkan 14 orang, terdiri dari tujuh anggota badan pelaksana dan tujuh anggota dewan pengawas BPKH agar dana haji tidak berkurang.

Saat ini, kata dia, BPKH hanya diperbolehkan menempatkan dana pada instrumen berisiko rendah lantaran belum memiliki modal maupun cadangan kerugian, sebagaimana diatur dalam regulasi lama.

Karena itu, ia berharap revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji nantinya dapat memberi ruang pembentukan modal dan cadangan kerugian agar pengelolaan dana lebih fleksibel, namun tetap aman.

"Mudah-mudahan dengan perubahan undang-undang nanti, setelah ada modal dan diizinkan membentuk cadangan kerugian, BPKH bisa masuk ke tingkat risiko yang sedikit lebih tinggi daripada rendah," katanya.

Diakuinya, tantangan terbesar dalam menjaga keberlanjutan dana haji saat ini berasal dari fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS maupun riyal Saudi, sebab kebutuhan operasional haji banyak menggunakan mata uang asing.

"Kalau kurs tinggi maka diperlukan lebih banyak rupiah untuk melakukan pembayaran hotel, penerbangan, katering di Arab Saudi," katanya.

Meski begitu, Acep memastikan pelemahan rupiah saat ini belum berdampak terhadap biaya penyelenggaraan haji tahun ini karena kebutuhan valuta asing telah dibeli lebih awal ketika kurs masih stabil.

"Kalau yang sekarang kenaikan dolar ini sudah tidak berpengaruh. Karena kita sudah beli dari kemarin saat (nilai tukar rupiah, red.) masih rendah," katanya.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang manilai biaya haji saat ini rentan naik akibat pola pengadaan tahunan. Ia pun mendorong penguatan skema investasi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) agar lebih agresif guna menekan ongkos haji yang rawan berubah.

Marwan menilai skema pembiayaan haji saat ini masih bergantung pada pola pengadaan tahunan, seperti kontrak akomodasi dan layanan yang dinegosiasikan ulang setiap tahun.

Menurut dia, pola tersebut membuat biaya haji mudah berfluktuasi mengikuti kondisi pasar, terutama di tengah tekanan global seperti melambungnya harga energi dan biaya logistik saat ini.

Karena itu, DPR mendorong perubahan pendekatan ke skema investasi jangka panjang, termasuk melalui kontrak layanan dalam periode lebih panjang agar biaya lebih stabil.

"Uang cost haji masih bisa kita turunkan kalau sistem kontrak di Saudi itu tidak per tahun. Kita kontrak 10 tahun hotelnya. Tidak rumit setiap tahun harus berunding, harus MOU. Berat sekali," ujar Marwan dalam acara Majelis Ukhuwah BPKH 1447H/2026M, Jumat (17/4).

Ia menambahkan kontrak jangka panjang tersebut dapat menekan biaya karena harga tidak lagi mengikuti negosiasi tahunan.

"Kalau kita kontrak 10 tahun, jadi harga setiap tahun flat," katanya.

DPR juga mendorong penguatan aspek investasi dalam pengelolaan dana haji agar imbal hasil dapat meningkat dan menopang pembiayaan yang lebih besar.

"Pasal investasi itu harus diperkuat. Sehingga mereka bisa mendapatkan imbal yang lebih. Kalau bisa sampai 12 persen. Kalau 12 persen, 250 ribu jemaah masih bisa kita cover," ujarnya.

Di tempat yang sama, Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menyatakan pihaknya tengah mendorong pergeseran strategi pembiayaan dari skema pengadaan tahunan (procurement) menuju investasi jangka panjang.

Menurut dia, skema tersebut dinilai lebih efisien karena dapat mengurangi ketergantungan pada fluktuasi harga pasar setiap tahun.

"Kalau selama ini tiap tahun harus bayar, nanti kita jangka panjang harus melakukan investment. Nah ini yang Insya Allah akan dikolaborasikan lebih lanjut agar keinginan dari Presiden Republik Indonesia untuk menurunkan biaya haji bisa berlanjut," ujarnya.

Fadlul menambahkan BPKH juga tengah menjajaki kolaborasi investasi dengan sejumlah pihak, termasuk Danantara, khususnya dalam sektor akomodasi haji.

"Danantara dan kami sepakat bahwa sebenarnya biaya haji ini masih bisa turun tanpa harus menurunkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji," katanya.

Di sisi lain, DPR menilai penguatan skema investasi juga penting untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan haji. Dengan skema saat ini, kemampuan pembiayaan dinilai masih terbatas dan belum cukup untuk mengimbangi kebutuhan jemaah dalam daftar tunggu.

[Gambas:Youtube]

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengkaji sejumlah opsi untuk menutup potensi kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH), mulai dari menggeser alokasi nilai manfaat hingga menggunakan dana cadangan yang mencapai sekitar Rp20 triliun.

Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah mengatakan opsi tersebut tengah dibahas di tengah kemungkinan membengkaknya biaya haji imbas lonjakan harga energi global.

"Apakah nanti diambil dari nilai manfaat virtual account yang sudah dianggarkan. Jadi bahasanya di repositioning... Atau ngambil dari cadangan surplus yang telah dipupuk di periode sebelumnya," ujar Fadlul dalam acara Majelis Ukhuwah BPKH 1447H/2026M, Jumat (17/4).

Ia mengungkapkan, total dana cadangan yang saat ini dikelola BPKH mencapai sekitar Rp20 triliun. Namun, dana tersebut pada dasarnya merupakan milik jemaah haji yang masih dalam daftar tunggu.

"Saldo kita kurang lebih kalau saya tidak salah Rp20 triliun. Cuma masalahnya Rp20 triliun itu punyanya jemaah menunggu," ujarnya.

Fadlul menambahkan penggunaan dana cadangan berpotensi berdampak pada kinerja keuangan BPKH. Jika cadangan tersebut digunakan untuk menutup biaya haji, maka laporan operasional lembaga berisiko tercatat defisit.

[Gambas:Youtube]

"Kalau cadangan diambil, operasional kita tahun 2026 bisa tercatat defisit," kata dia.

Di samping itu, ia menekankan langkah tersebut perlu dikaji secara hati-hati, termasuk dari sisi akuntansi dan persepsi publik, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman terkait kinerja lembaga.

Menurut Fadlul, setiap skema yang diambil harus tetap menjaga keberlanjutan pengelolaan dana haji sekaligus melindungi hak jemaah, baik yang sudah berangkat maupun yang masih dalam daftar tunggu.

BPKH saat ini masih berkoordinasi dengan pemerintah dan DPR untuk menentukan skema pembiayaan terbaik di tengah meningkatnya tekanan biaya haji akibat faktor global.