Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) 2 dan 3 memilih memperkuat strategi penghimpunan dana murah (current account saving account/CASA) di tengah meningkatnya persaingan likuiditas di industri perbankan dan peredaran dana yang terkonsentrasi di Himbara.

Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) Lani Darmawan menyampaikan, perseroan tetap berfokus meningkatkan dana murah melalui operating account, layanan payroll, serta cash management.

“Kami tetap fokus di CASA lewat operating acct, payrolls, dan cash management,” kata Lani kepada Bisnis.com, Senin (29/6/2026).

Sementara itu, PT Allo Bank Indonesia Tbk. (BBHI) memilih meningkatkan dana pihak ketiga (DPK) secara selektif dengan menawarkan suku bunga yang kompetitif tanpa mengorbankan biaya dana (cost of fund).

Direktur Risiko, Kepatuhan, dan Hukum Allo Bank Ganda Raharja Rusli mengatakan, perseroan memperkuat strategi ecosystem banking dengan mengintegrasikan layanan perbankan ke dalam aktivitas harian nasabah.

“Bank juga secara masif mendorong akuisisi nasabah baru melalui aplikasi mobile banking untuk menekan biaya operasional,” tutur Ganda kepada Bisnis, Senin (29/6/2026).

Selain itu, Ganda menyebut bahwa Allo Bank juga menawarkan berbagai insentif nonbunga, seperti bebas biaya transfer antarbank, kemudahan pembayaran QRIS, serta program poin reward transaksi untuk meningkatkan loyalitas nasabah.

Dari sisi industri bank syariah, PT Bank Mega Syariah menilai pengetatan likuiditas dan konsentrasi dana di bank-bank Himbara merupakan tantangan yang dihadapi seluruh industri perbankan.

Untuk menjaga pertumbuhan dana murah, Corporate Secretary Bank Mega Syariah Hanie Dewita menyampaikan bahwa perseroan memperkuat ekosistem yang menjadi fokus bisnisnya, seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan pesantren.

“Strategi penghimpunan dana murah Bank Mega Syariah lebih diarahkan pada penguatan ekosistem yang menjadi fokus bisnis perseroan,” ungkap Hanie kepada Bisnis, Senin (29/6/2026).

Melalui pendekatan berbasis ekosistem tersebut, Bank Mega Syariah membangun hubungan jangka panjang dengan institusi beserta seluruh stakeholder di dalamnya. Dengan begitu, penghimpunan dana juga didukung oleh aktivitas keuangan yang berkelanjutan.

Di sisi lain, PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) sebagai salah satu Himbara yang menerima dana pemerintah mengaku tidak mengubah strategi strategi penghimpunan dana meski likuiditas pasar diperkirakan semakin ketat.

Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo menuturkan, strategi utama perseroan sejak awal memang bertumpu pada penghimpunan dana murah, terutama melalui tabungan haji.

“Kami memang dari dulu strateginya dana murah, dari tabungan haji itu memang kami perkuat. Jadi apakah dengan SAL ini ada perubahan strategi? Enggak ada,” kata Anggoro kepada Bisnis, Senin (29/6/2026).

Menurut Anggoro, BSI justru akan terus memperkuat digitalisasi layanan, termasuk mendorong proses pendaftaran haji secara daring agar penghimpunan dana masyarakat menjadi lebih berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA – Di tengah lesunya realisasi penjualan SBN Ritel seri ORI029, kalangan analis membeberkan sejumlah catatan bagi pemerintah untuk menghindari kejadian serupa tidak terulang dalam rilis ORI selanjutnya.

Berdasarkan data mitra distribusi ORI029, PT Bibit Tumbuh Bersama (Bibit), penjualan ORI029 hingga pukul 09.50 WIB masih tersisa sekitar Rp10,51 triliun. Angka itu menunjukkan bahwa 10 menit jelang penutupan penjualan, produk ini baru terserap Rp14,49 triliun.

Diperinci, ORI029-T3 menyisakan Rp4,05 triliun atau 27,00% dari target, sementara ORI029-T6 tersisa Rp6,51 triliun atau 65,1% dari target penjualan produk tersebut. Secara total, penjualan ORI029 baru memenuhi 57,96% dari target dana terhimpun.

Torehan lesu ini menjadi tantangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan. Pasalnya, sejak setahun belakangan, penerbitan SBN Ritel selalu membukukan penjualan lebih dari 90%.

Head of Economic Research Division Pefindo Suhindarto menilai penting bagi DJPPR untuk mengatur ulang strategi penentuan kupon dan jadwal penerbitan SBN Ritel sepanjang 2026. Sebab, jika menilik data historis, laris manisnya penyerapan SBN Ritel tidak dapat dilepaskan dari aksi reinvestasi dari SBN Ritel jatuh tempo.

”Penyesuaian jadwal dengan periode jatuh tempo SBN besar merupakan langkah strategis yang sangat krusial. Saya berpandangan bahwa strategi reinvestasi otomatis atau kemudahan bagi investor lama untuk beralih ke seri baru dapat menjaga likuiditas tetap berada di dalam ekosistem instrumen pemerintah, terutama saat dana pokok investor kembali tersedia,” kata Suhindarto kepada Bisnis, Kamis (19/2/2026).

Selain penyelarasan jadwal dengan SBN Ritel jatuh tempo, penting bagi pemerintah untuk menawarkan kupon yang kompetitif, alih-alih hanya memberikan stimulus pajak bagi investor. Pasalnya, yield obligasi korporasi dengan rating AAA bertenor tiga tahun telah berada pada level 5,87% atau hanya terpaut 42 bps terhadap imbal hasil ORI029-T3.

Suhindarto menilai, penting bagi pemerintah untuk menawarkan kupon yang masih memiliki daya saing dengan instrumen korporasi berisiko rendah dan berada di atas rata-rata deposito perbankan umum.

”Saya melihat bahwa skema kupon floating with floor tetap menjadi fitur favorit investor untuk memitigasi risiko inflasi yang masih dinamis dan kemungkinan pemotongan suku bunga acuan ke depan,” katanya.

Pasalnya, dia menilai bahwa penetapan kupon yang dinamis, yang pula menyesuaikan dengan pergerakan yield pasar sekunder akan memastikan bahwa produk SBN Ritel tersebut tidak tampak inferior terhadap seri lain yang sudah beredar.

Meskipun begitu, Suhindarto menilai penerbitan SBN Ritel di 2026 masih cenderung positif. Surat utang negara ritel ini dinilai bakal tetap menjadi komponen krusial dalam strategi pembiayaan pemerintah, kendati dihadapkan pada tantangan likuiditas yang ketat.

Terlebih, kebutuhan pembiayaan diprediksi bakal meningkat seiring dengan pelebaran shortfall pajak dan tingginya angka surat utang yang jatuh tempo.

Terhadap produk ORI, Suhindarto menilai bahwa produk tersebut tetap memiliki prospek yang solid lantaran sifatnya yang dapat diperdagangkan di pasar sekunder dan memiliki basis investor yang loyal. Kendati imbal hasil tengah menghadapi tekanan, instrumen ini dinilai menawarkan premi yang menarik dibandingkan deposito perbankan.

Selain itu, minat investor terhadap SBN Ritel juga diprediksi tetap tinggi lantaran didorong oleh prediksi kebijakan pelonggaran moneter oleh Bank Indonesia pada akhir tahun.

”Meskipun kondisi awal tahun menantang, saya menilai bahwa ketergantungan pada pembiayaan domestik akan semakin besar untuk memitigasi risiko arus modal keluar asing. Kepemilikan asing yang fluktuatif di angka Rp880 triliun memperkuat urgensi bagi pemerintah untuk memperdalam pasar ritel domestik sebagai jangkar stabilitas pembiayaan fiskal,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Sederet emiten bergeliat menggelar penambahan modal melalui rights issue pada 2025, seperti emiten Grup Djarum, PT Sarana Menara Nusantara Tbk. (TOWR) hingga emiten besutan Hashim Djojohadikusumo, PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI).

Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI) I Gede Nyoman Yetna menjelaskan sampai jelang akhir tahun, 24 Desember 2025 telah terdapat 14 perusahaan tercatat yang telah menerbitkan rights issue. Adapun, total nilai raupan dana hasil rights issue mencapai Rp34,47 triliun.

"Masih terdapat 1 perusahaan tercatat dalam pipeline rights issue BEI," kata Nyoman dalam keterangan tertulis pada Rabu (24/12/2025).

Catatan rights issue pada 2025 itu menyamai capaian rights issue pada tahun sebelumnya. Pada 2024, nilai fundraising melalui rights issue mencapai Rp34,41 triliun.

Sejumlah emiten memang telah menjajal aksi rights issue pada 2025. TOWR misalnya menggelar rights issue dengan menawarkan 8,08 miliar lembar saham baru dan menghimpun total dana Rp5,49 triliun.

WIFI melakukan rights issue dengan menerbitkan 2,95 miliar saham baru dan mengumpulkan dana senilai Rp5,9 triliun. Adapun, PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI) menggelar rights issue dan berhasil menghimpun dana segar hingga Rp16,7 triliun.

Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT), David Kurniawan menilai terdapat sejumlah sentimen yang menyertai aksi rights issue pada 2025, di antaranya kondisi pasar yang lebih selektif dan ketatnya likuiditas.

Selain itu, terdapat risiko eksternal yang tinggi dan banyak ketidakpastian global. Pada 2026, menurutnya terdapat dorongan aksi rights issue akan lebih semarak.

"Sentimen yang akan memengaruhi di antaranya suku bunga global dan arah The Fed," kata David kepada Bisnis pada beberapa waktu lalu.

Selain itu, terdapat dorongan semaraknya aksi rights issue dari stabilitas indeks harga saham gabungan (IHSG) dan arus modal asing. Kinerja emiten dan narasi pertumbuhan ekonomi pun akan menjadi perhatian.

Menurutnya, terdapat sejumlah sektor yang berpotensi ramai menggelar rights issue pada 2026, di antaranya sektor digital dan telekomunikasi. Hal ini seiring dengan kebutuhan belanja modal (capital expenditure/capex) yang besar.

Sektor transportasi dan aviasi pun diproyeksikan ramai menggelar aksi rights issue pada 2026 seiring dengan aksi konsolidasi, recovery, dan restrukturisasi.

Kemudian, sektor energi dan infrastruktur didorong oleh proyek jangka panjang. Lalu, sektor properti yang sebelumnya delay karena pasar belum kondusif, kemungkinan akan kembali mempertimbangkan aksi korporasi pada 2026.

Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia Abdul Azis Setyo Wibowo pun mengatakan aksi korporasi berupa rights issue pada 2026 berpotensi semarak.

"Ke depannya aksi korporasi seperti rights issue masih berpotensi meningkat mengingat target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditargetkan tumbuh akan mendorong aksi ekspansi," kata Azis.

_________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Saham bank besar seperti BBCA, BBRI, BMRI, dan BBNI terpantau landai pada tahun 2025. Lantas kapan asing kembali masuk ke saham big banks atau BBCA, BBRI, BMRI, dan BBNI?

Sedikitnya terdapat dua faktor yang menjadi sinyal asing bakal kembali ke saham BBCA, BBRI, BMRI, dan BBNI. Hal itu diungkapkan analis OCBC Sekuritas, Farell Nathanael dalam acara "Premium Market Talks Goes To IDX: Jelang Tutup Tahun Pasar Modal 2025: Strategi, Inovasi, dan Peluang" pada Selasa (11/11).