Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan total aset Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) 1 dan 2 menyusut secara tahunan (year on year/YoY) pada kuartal IV/2025.

Berdasarkan data OJK, total aset perbankan per kuartal IV/2025 mencapai Rp13.646,41 triliun, meningkat 9,51% YoY dibandingkan kuartal IV/2024 yang sebesar Rp12.460,95 triliun.

Sebagaimana diketahui, OJK mengelompokkan bank berdasarkan KBMI. Hal itu tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) No.12/POJK.03/2021 tentang Konsolidasi Bank Umum.

KBMI 1 untuk bank dengan modal inti kurang dari Rp6 triliun, KBMI 2 untuk bank dengan modal inti Rp6 triliun—Rp14 triliun, KBMI 3 untuk bank dengan modal inti Rp14 triliun—Rp70 triliun, dan KBMI 4 untuk bank dengan modal inti lebih dari Rp70 triliun.

Hingga kuartal IV/2025, total aset KBMI 1 mengalami penurunan sebesar 9,55% YoY menjadi Rp1.309,08 triliun dibandingkan kuartal IV/2024 yang mencapai Rp1.447,34 triliun.

Penurunan aset juga terjadi pada KBMI 2 yang menyusut 4,41% YoY, dari Rp1.674,82 triliun pada kuartal IV/2024 menjadi Rp1.600,99 triliun pada kuartal IV/2025.

Sebaliknya, aset KBMI 3 dan KBMI 4 mencatatkan pertumbuhan pada kuartal IV/2025. Otoritas mengungkapkan, total aset KBMI 3 mencapai Rp3.725,44 triliun, meningkat 19,52% YoY dari kuartal IV/2024 sebesar Rp3.117,10 triliun. Aset KBMI 4 juga tercatat tumbuh 12,69% YoY dari kuartal IV/2024 sebesar Rp6.221,68 triliun menjadi Rp7.010,90 triliun pada kuartal IV/2025.

Apa Penyebabnya?

Presiden Direktur PT Krom Bank Indonesia Tbk. (BBSI) Anton Hermawan menyampaikan banyak faktor yang menyebabkan aset KBMI 1 dan 2 menurun pada periode tersebut.

Di antaranya, ketidakpastian ekonomi, inflasi global, dan kebijakan suku bunga tinggi (seperti dari The Fed) dapat secara tidak langsung meningkatkan biaya dana (cost of fund) bagi bank KBMI 1 dan 2.

“Tentunya hal ini dapat membatasi kemampuan ekspansi kredit yang merupakan komponen utama pertumbuhan aset bank,” kata Anton kepada Bisnis, Kamis (5/3/2026).

Kendati begitu, Anton mengungkapkan bahwa aset Krom Bank tumbuh signifikan dan berkelanjutan. Hingga Desember 2025, Krom Bank mencatatkan aset sebesar Rp12,23 triliun (unaudited) atau tumbuh 84% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya Rp6,65 triliun.

“Pertumbuhan ini didorong oleh ekspansi kredit yang agresif sebesar 103% YoY menjadi Rp8,63 triliun dan lonjakan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 166% YoY, didukung oleh berbagai inovasi produk digital,” ungkapnya.

Pihaknya optimistis dapat menutup 2026 dengan pertumbuhan aset yang baik dan berkelanjutan. Salah satu strategi yang dilakukan perseroan yakni dengan menerapkan berbagai macam strategi seperti fokus pada penyaluran kredit secara prudent ke sektor UMKM dan konsumsi produktif, peningkatan DPK, dan menargetkan pertumbuhan dana murah (CASA) dua digit melalui inovasi layanan digital.

Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Neo Commerce Tbk. (BBYB) Eri Budiono melihat penurunan aset pada kedua kelompok bank ini sebagai bagian dari dinamika siklus industri perbankan yang sangat dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi, risk appetite, kondisi likuiditas, dan strategi pertumbuhan masing-masing bank.

“Kami memandang langkah ini sebagai pendekatan prudent yang wajar, dengan prioritas pada keberlanjutan dan manajemen risiko yang terukur di tengah kondisi makroekonomi yang masih sulit,” jelas Eri kepada Bisnis, Kamis (5/3/2026).

Memasuki 2026, Bank Neo Commerce melihat keadaan geopolitik dunia semakin tidak menentu, utamanya dengan menyeruaknya perang antara AS, Israel dan Iran yang dapat menghambat pasokan minyak dan mendorong inflasi di tengah daya beli yang melemah.

Karena itu, Eri menegaskan bahwa pihaknya akan berhati-hati menyikapi kondisi terkini dan terus fokus untuk menjaga kualitas dari portofolio kredit Bank Neo Commerce.

Sinyal Guncangan Sistemik?

Di sisi lain, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menyebut bahwa pada dasarnya, kondisi tersebut tidak otomatis berisiko pada stabilitas KBMI 1 dan 2. Sebab, penyusutan aset bisa bersifat defensif dan justru mengurangi risiko bila disertai perbaikan kualitas aset, penguatan modal, dan likuiditas.

“Namun risikonya meningkat bila penyusutan terjadi karena tekanan pendanaan yang mendadak, konsentrasi deposan besar, atau penurunan kualitas kredit,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (5/3/2026).

Sebagai konteks, Josua menuturkan bahwa indikator industri perbankan secara agregat masih menunjukkan likuiditas, kualitas aset, dan permodalan yang kuat seperti rasio alat likuid yang memadai, rasio kecukupan modal yang tinggi, dan rasio kredit bermasalah yang terjaga.

“...sehingga penurunan aset KBMI 1 dan 2 lebih dibaca sebagai redistribusi dan penyesuaian strategi pada sebagian bank, bukan sinyal guncangan sistemik,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana penghapusan klasifikasi Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) I oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ikut menyorot posisi Bank Perekonomian Rakyat (BPR), khususnya terkait peluang penguatan permodalan melalui pasar modal.

Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI) I Gede Nyoman Yetna mengatakan BEI secara aktif membuka ruang komunikasi dengan pelaku industri perbankan, termasuk BPR, di tengah dinamika kebijakan sektor keuangan tersebut.

“Kalau dari sektoral, kita lihat appetite sektoral itu relatif terdiversifikasi, termasuk untuk perbankan,” ujar Nyoman saat ditemui, Selasa (30/12/2025).

Dia menuturkan, BEI telah melakukan diskusi dengan BPR serta memberikan berbagai sharing terkait pasar modal. “Terkait dengan perbankan, kita sudah diskusi dengan BPR. Kami juga memberikan sharing kepada perbankan, khususnya BPR, dan kami rutin melakukan hal tersebut,” katanya.

Nyoman menegaskan BEI bersikap terbuka terhadap berbagai sektor yang berpotensi masuk ke pasar modal, baik sektor finansial maupun nonfinansial.

Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat bank KBMI I dan BPR yang belum tercatat di BEI, yang secara resmi menyampaikan rencana IPO. “Jadi, kami dalam konteks membuka diri untuk berbagai sektor, khususnya yang finansial maupun di luar finansial,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, sejumlah bank yang termasuk dalam Kelompok Bank Modal Inti (KBMI) I mulai merespons rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang mengkaji penghapusan kategori KBMI I.

Seiring dengan hal ini, OJK dikabarkan telah menyampaikan imbauan formal kepada bank-bank kecil tersebut pada akhir Oktober 2025 agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja bisnis, kualitas aset, permodalan, hingga prospek jangka panjang.

Menurut dokumen yang diterima Bisnis, OJK meminta masing-masing bank KBMI I melakukan evaluasi dan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan dan daya saing di tengah dinamika industri perbankan. Dalam surat itu, OJK menekankan empat poin utama.

Pertama, bank diminta melakukan evaluasi dan analisis secara komprehensif terhadap kondisi keuangan, struktur bisnis, serta prospek pertumbuhan jangka menengah dan panjang, termasuk kesiapan menghadapi perubahan kebijakan dan regulasi ke depan.

Kedua, OJK mendorong bank KBMI I untuk mengidentifikasi peluang konsolidasi, kolaborasi, dan sinergi strategis baik dengan sesama bank KBMI I maupun pihak lain, guna memperkuat permodalan, meningkatkan efisiensi, serta memperluas skala bisnis.

Ketiga, OJK meminta bank memperkuat kapasitas dan kesiapan infrastruktur teknologi informasi sebagai bagian dari transformasi digital yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas layanan kepada nasabah.

Terakhir, OJK menegaskan pentingnya penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) dan manajemen risiko yang memadai dalam setiap langkah penguatan maupun rencana konsolidasi yang akan dilaksanakan.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Neo Commerce Tbk. (BBYB) atau BNC hingga PT Bank BCA Syariah menanggapi rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghapus kategori Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) 1.

Direktur Utama BNC Eri Budiono menyampaikan BNC masih mempelajari dan berdiskusi dengan OJK untuk rencana konsolidasi ini, mengingat rencana tersebut masih dalam tahap awal.

“Tentunya kita akan berdiskusi dengan pemegang saham pengendali untuk melihat opsi-opsi yang ada untuk pemenuhan terhadap peraturan tersebut,” kata Eri kepada Bisnis, dikutip Kamis (13/11/2025).

Komentar senada juga disampaikan oleh PT Bank BCA Syariah. Direktur BCA Syariah Pranata mengatakan perseroan masih akan mempelajari wacana tersebut sembari menunggu surat resmi dari OJK.

Dia juga menambahkan bahwa BCA Syariah sejauh ini belum berencana melakukan aksi korporasi seperti merger dan akuisisi. “Kami belum menerima surat tersebut dan sejauh ini belum ada rencana korporasi terkait merger dan akuisisi,” ujar Pranata.

Sementara itu, Presiden Direktur PT Krom Bank Indonesia Tbk. (BBSI) Anton Hermawan menuturkan bahwa Krom Bank secara berkesinambungan melakukan kajian terhadap peluang kolaborasi dan sinergi strategis, baik dengan sesama industri maupun dengan pihak lain dalam ekosistem keuangan dan digital.

Krom Bank juga telah menjalankan berbagai strategi seperti kolaborasi dan sinergi bisnis kolaborasi dengan mitra strategis di sektor teknologi finansial (fintech), e-commerce dan lembaga keuangan lain dalam rangka memperluas jangkauan layanan dan memperkuat portofolio produk, khususnya pada segmen kredit digital dan loan channeling.

Anton mengatakan, Krom Bank terus berkoordinasi dengan pemegang saham untuk memastikan dukungan permodalan yang memadai, sekaligus mengupayakan peningkatan efisiensi melalui digitalisasi proses, optimalisasi struktur biaya dan pemanfaatan sinergi antar-unit usaha.

“Dalam menjalankan strategi bisnisnya, Krom Bank terus menerapkan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan untuk setiap potensi konsolidasi atau kolaborasi yang akan dilakukan,” tutur Anton.

Sebagaimana diketahui, OJK berencana menghapus KMBI 1 dari sistem pengelompokan bank guna mendorong konsolidasi perbankan sehingga dapat memperkuat struktur perbankan nasional lebih efisien.

“Dalam jangka waktu yang mungkin tidak terlalu lama, saya akan menghapuskan KBMI I. Jadi, yang ada cuma tiga [kelompok KBMI], enggak ada 4. Yang KBMI I itu berarti harus bergeser ke KBMI II,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam agenda Indonesia Islamic Finance Summit 2025 di Surabaya pada Selasa (4/11/2025).

Adapun bank yang masuk dalam kategori KBMI 1 adalah bank dengan modal inti sampai dengan Rp6 triliun, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan OJK (POJK) No.12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum.

Sejumlah bank yang masuk dalam kategori ini di antaranya BNC, BCA Syariah, dan Krom Bank. Hingga September 2025, modal inti BNC tercatat sebesar Rp3,94 triliun, BCA Syariah mencapai Rp3,24 triliun, dan Krom Bank sebesar Rp3,31 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom menilai rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghapus kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) 1 tetap relevan dilakukan meski kinerja kelompok bank ini secara industri masih positif.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menyampaikan meski laba berjalan bank-bank KBMI 1 per Juni 2025 menembus angka Rp7,97 triliun, porsi kelompok ini terhadap total laba industri masih kecil, sekitar 6% dari total laba perbankan yang mencapai Rp131,38 triliun pada periode yang sama.

“Artinya, kinerja membaik, tetapi skala kontribusinya tetap terbatas,” kata Josua kepada Bisnis, Rabu (12/11/2025).

Hal serupa juga terlihat dari ukuran neraca. Dalam hal ini, Josua menyebut aset KBMI 1 mencapai sekitar Rp1.307,9 triliun, atau sekitar 10% dari total aset industri Rp12.822,7 triliun. Dana pihak ketiga (DPK) kelompok ini hanya sebesar Rp919,4 triliun atau sekitar 9%-10% dari total DPK industri yang mencapai Rp9.329,0 triliun.

Di sisi lain, lanjut dia, jumlah bank KBMI 1 yang masih banyak yakni 61 bank per Juni 2025, menandakan struktur yang terfragmentasi.

“Inilah konteks mengapa konsolidasi tetap relevan, mengejar efisiensi skala, memperkuat bantalan permodalan dan manajemen risiko, serta menurunkan biaya tetap [IT, kepatuhan, keamanan siber, pelaporan] yang makin mahal bagi bank kecil,” tutur Josua.

Selain itu dari sisi sistem, Josua menyebut bahwa kondisi makro-prudensial saat ini cukup kondusif. Hal ini tercermin dari CAR industri yang tinggi yakni 26,15%, NPL gross rendah pada level 2,24%, serta DPK yang tumbuh 11,81% YoY per September 2025.

Menurutnya, momentum seperti ini cukup ideal digunakan untuk merapikan struktur, mengingat penyesuaian model bisnis pascamerger biasanya lebih aman dilakukan saat siklus risiko terkendali.

Kendati begitu, Josua tidak menampik bahwa rencana OJK menghapus KBMI 1 memiliki beberapa risiko maupun konsekuensi, baik bagi bank kecil, nasabah, hingga stabilitas sistem.

Bagi bank kecil, Josua menyebut bahwa wacana tersebut berisiko terhadap biaya integrasi dan migrasi sistem, potensi kenaikan biaya dana bila merebut kembali nasabah pascamerger, serta risiko fokus kredit ke ceruk yang sama sehingga kualitas aset harus dijaga ketat.

Tanpa pengelompokan KBMI 1, Josua memandang bahwa standar tata kelola dan beban pelaporan bisa seragam lebih tinggi, baik untuk daya saing jangka panjang, meski berat bagi bank yang belum siap modal.

“Perhatikan juga bahwa walau beberapa indikator KBMI 1 tampak kuat, misalnya rasio permodalan kelompok ini tetap tinggi, daya tahan skala menghadapi guncangan besar berbeda dengan bank menengah/besar,” ujarnya.

Kemudian bagi nasabah, Josua melihat adanya potensi rasionalisasi jaringan kantor di daerah tertentu dan penyederhanaan produk. Menurut Josua, hal ini perlu diimbangi dengan kewajiban menjaga akses layanan dasar dan kesinambungan penyaluran kredit ke UMKM/ritel agar tidak memicu kesenjangan layanan.

Sementara itu bagi stabilitas sistem, Josua menyebut bahwa konsentrasi dapat meningkat di bank hasil penggabungan, tetapi integrasi portofolio berisiko memunculkan penurunan kualitas aset.

Oleh karena itu, dia menilai bahwa pengawasan pascamerger harus ketat, di antaranya rencana integrasi risiko-TI yang rinci, stress test pascamerger, dan fase transisi yang jelas, misalnya, pelonggaran indikator tertentu yang bersifat sementara tapi terukur, sembari memastikan CAR dan kualitas aset tidak menurun.

Di sisi lain dalam jangka pendek, Josua melihat bahwa wacana penghapusan KBMI 1 dapat membuat peta persaingan bergeser. Dalam hal ini, bank menengah cenderung unggul harga dan teknologi sehingga perebutan DPK berbiaya murah dan debitur berkualitas akan lebih tajam.

Josua mengatakan bank kecil yang masih sendiri berpotensi terpental ke ceruk yang makin sempit atau terdorong mengerek suku bunga simpanan yang menekan margin. Kendati begitu dalam jangka menengah, hasil konsolidasi justru dinilai dapat menyehatkan kompetisi.

“Kuncinya, regulator menjaga agar konsolidasi tidak mematikan akses dan tidak menimbulkan perilaku harga yang merugikan konsumen sembari memertahankan target inklusi dan kualitas intermediasi,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana menghapus kategori kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) 1. Lantas siapa saja konglomerat Tanah Air pemilik bank kategori ini?

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae sebelumnya menyebut akan menghapus KBMI 1 dalam waktu dekat. Penghapusan ini dilakukan guna mendorong konsolidasi perbankan.

“Dalam jangka waktu yang mungkin tidak terlalu lama, saya akan menghapuskan KBMI I. Jadi, yang ada cuma tiga [kelompok KBMI], enggak ada 4. Yang KBMI I itu berarti harus bergeser ke KBMI II,” kata Dian dalam Indonesia Islamic Finance Summit 2025 di Surabaya pada Selasa (4/11/2025).

Seiring adanya kebijakan tersebut, maka pengelompokan bank berdasarkan modal inti tersebut akan terpangkas dari awalnya empat menjadi tiga kelompok.

Dian menjelaskan rencana ini seiring dengan upaya OJK mendorong bank-bank untuk melakukan ekspansi anorganik seperti melalui merger dan akuisisi.

Untuk diketahui, OJK melalui Peraturan OJK (POJK) No.12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum mengelompokkan bank ke dalam empat kelompok berdasarkan modal inti.

Perinciannya, KBMI 1 bagi bank dengan modal inti sampai dengan Rp6 triliun dan KBMI 2 dengan modal inti lebih dari Rp6 triliun sampai dengan Rp14 triliun.

Kemudian, KBMI 3 untuk bank dengan modal inti lebih dari Rp14 triliun sampai dengan Rp70 triliun. Sementara KBMI 4 dihuni oleh bank-bank dengan modal inti di atas Rp70 triliun.

Tak banyak yang tahu, sejumlah konglomerat besar di Indonesia juga memiliki bank yang masuk dalam kategori KBMI 1. Misalnya, PT Bank Mega Syariah milik konglomerat Chairul Tanjung, masuk dalam kelompok ini. Dalam laporan keuangan yang dipublikasikan, modal inti yang dimiliki perseroan hingga kuartal III/2025 tercatat sebesar Rp2,67 triliun.

Lantas siapa saja konglomerat Tanah Air pemilik bank yang masuk dalam KBMI 1? Berikut daftarnya:

Superbank

Salah satu pendiri Emtek, Eddy Kusnadi Sariaatmadja, merupakan pemilik PT Super Bank Indonesia (Superbank). Hingga September 2025, modal inti Superbank mencapai Rp4,88 triliun turun 2,98% secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp5,03 triliun.

Bank Nobu

PT Bank Nationalnobu Tbk. (NOBU) mencatatkan modal inti sebesar Rp3,82 triliun hingga kuartal III/2025. Dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp3,33 triliun, angka tersebut naik 14,63% YoY.

Mochtar Riady merupakan pemilik Bank Nobu, yang kemudian diambil alih oleh putranya James Riady. Melalui PT Putera Mulia Indonesia (PMI), James Riady memegang 4,50% saham Bank Nobu per 30 September 2025.

Bank Artha Graha

Dalam laporan keuangan yang dipublikasikan, PT Bank Artha Graha Internasional Tbk memiliki modal inti sebesar Rp3,61 triliun hingga September 2025. Capaian itu naik tipis 0,55% YoY dibanding periode yang sama tahun lalu Rp3,59 triliun.

Adapun Bank Artha Graha merupakan anak usaha dari Artha Graha Network, perusahaan milik konglomerat Tomy Winata.

Bank Ina

Anthoni Salim merupakan pemilik PT Bank Ina Perdana Tbk. (BINA). Melalui PT Indolife Pensiontama, Anthoni menggenggam 22,83% saham Bank Ina.

Pada kuartal III/2025, modal inti Bank Ina mencapai Rp3,32 triliun turun 5,57% YoY dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp3,52 triliun.

MNC Bank

Selanjutnya, ada Hary Tanoesoedibjo yang merupakan pemilik PT Bank MNC Internasional Tbk (MNC Bank). Sebagai informasi, MNC Bank lahir usai MNC Group mengakuisisi PT. Bank ICB Bumiputera Tbk.

Dalam laporan keuangan yang dipublikasikan, modal inti MNC Bank mencapai Rp3,27 triliun pada kuartal III/2025, tumbuh 1,80% YoY dari periode yang sama tahun lalu Rp3,21 triliun.

Bank Sampoerna

PT Bank Sahabat Sampoerna (Bank Sampoerna) hingga September 2025 mencatatkan modal inti sebesar Rp3,13 triliun. Capaian itu menyusut 1,41% YoY dibanding periode yang sama tahun lalu Rp3,17 triliun. Sebagai informasi, Bank Sahabat Sampoerna merupakan bagian dari Sampoerna Strategic Group milik keluarga Putera Sampoerna.

Bank Mega Syariah

Nama Chairul Tanjung melengkapi daftar ini. Melalui PT Mega Corpora, CT menguasai PT Bank Mega Syariah dengan modal inti sebesar Rp2,67 triliun hingga kuartal III/2025. Capaian itu tumbuh tipis 1,46% YoY dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp2,64 triliun.