Bisnis.com, JAKARTA — Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BBMI) memutuskan tidak membagikan dividen dari laba bersih tahun buku 2025 kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai pemegang saham mayoritas. Seluruh laba bersih setelah pajak sebesar Rp21,28 miliar akan dialokasikan sebagai cadangan perseroan untuk memperkuat permodalan. Keputusan tersebut disepakati secara bulat dalam mata acara kedua RUPST yang digelar pada pekan lalu.

"Rapat menyetujui laba bersih setelah pajak Perseroan untuk tahun buku 2025 sebesar Rp21.279.848.000 setelah dikurangi zakat perusahaan, seluruhnya dipergunakan untuk cadangan Perseroan, sehingga tidak ada pembagian dividen atas laba bersih Perseroan tahun buku 2025," dikutip dari keputusan RUPST.

Sebagai informasi, pemegang saham Bank Muamalat adalah BPKH (82,692%), Andre Mirza Hartawan (5,19%), Islamic Development Bank atau IsDB (2,04%) dan pemegang saham lainnya (10,08%).

Dalam rapat yang sama, pemegang saham juga menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Perseroan, termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025.

RUPST turut mengesahkan laporan keuangan konsolidasian tahun buku 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (DBSD&A), afiliasi BKR International. Berdasarkan laporan auditor independen tertanggal 31 Maret 2026, laporan keuangan Bank Muamalat memperoleh opini wajar dalam semua hal yang material.

Seiring dengan pengesahan laporan keuangan tersebut, pemegang saham memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah atas pelaksanaan tugas pengurusan dan pengawasan sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan serta bukan merupakan tindak pidana.

Pada mata acara ketiga, RUPST memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk, mengakhiri, atau mengganti kantor akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan tahun buku 2026, sekaligus menetapkan besaran honorarium dan persyaratan penunjukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, pemegang saham menyetujui agar gaji, honorarium, dan tunjangan bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, serta Dewan Pengawas Syariah pada 2026 tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya, sesuai rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

RUPST juga menyetujui pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan Tahun 2025 sebagai bagian dari upaya memperkuat kesiapan Bank Muamalat dalam menjaga ketahanan usaha dan memenuhi ketentuan regulator.

Dalam laman perusahaan, kredit yang diberikan Bank Muamalat pada 2025 mencapai Rp18,5 triliun. Sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) hingga akhir 2025mencapai Rp45,5 triliun. Sedangkan total aset mencapai Rp62,3 triliun.

JAKARTA - Auditor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Dedy Nurmawan tidak ada tekanan atau intervensi dari pihak mana pun terkait audit kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM). Hal itu dia sampaikan saat dihadirkan jaksa sebagai ahli di ruang sidang dengan terdakwa mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim , Senin (13/4/2026).

"Saya pastikan tidak ada yang namanya pesanan penyidik maupun intervensi-intervensi semacam itu," tegas Dedy.

Menurut dia, perhitungan dilakukan secara profesional. Perhitungan kerugian negara dalam perkara tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

"Untuk menjaga tadi kami selalu transparan, diskusi-diskusi selalu terbuka, tidak pernah ada diskusi yang sifatnya tertutup semacam itu. Dan tentu semuanya sepengetahuan pimpinan, dilaporkan segala macam," ungkapnya

"Itu upaya kami menjaga independensi termasuk penegakan kode etik, saya dan teman-teman tim selalu menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," ucapnya.

Diketahui, Nadiem didakwa memperkaya diri sendiri atau orang lain terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan CDM. Jumlahnya mencapai Rp809 miliar.

Angka itu terungkap berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (5/1/2026).

Jaksa mengatakan, dugaan perbuatan melawan hukum Nadiem itu dilakukan bersama mantan konsultan Kemendikbudristek Ibrahim Arief alias IBAM, mantan Direktur SD Kemendikbudristek Sri Wahyuningsih, dan mantan Direktur SMP Kemendikbudristek Mulyatsyah.

Selain itu, Nadiem diduga memperkaya pihak lain yang merupakan perorangan atau korporasi. Dalam dakwaan disebutkan, terdapat 25 orang yang diduga diperkaya dalam pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek.

Jaksa mengatakan kerugian negara dalam perkara ini mencapai total Rp2,1 triliun. Hasil penghitungan kerugian berasal dari angka kemahalan harga Chromebook sebesar Rp1,5 triliun dan pengadaan CDM yang tidak diperlukan serta tidak bermanfaat sebesar Rp621 miliar berdasarkan kurs terendah pada kurun waktu Agustus 2020-Desember 2022.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri RI Sugiono melaporkan bahwa Indonesia berhasil memenangkan 10 pencalonan penting di panggung internasional. Indonesia pun akan menjadi Dewan Auditor PBB hingga Presiden Dewan HAM.

Dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 pada Rabu (14/1/2026), Sugiono menjelaskan bahwa di tengah dunia yang semakin multiplex, kompetitif, dan tidak terprediksi, multilateralisme tetap memiliki relevansi strategis bagi Indonesia. Multilateralisme menjadi instrumen untuk memperluas ruang bertindak nasional dan memperkuat ketahanan.

“Pendekatan ini tercermin dalam capaian konkret, di mana sepanjang 2025 Indonesia mengikuti 10 pencalonan penting di berbagai organisasi internasional dan seluruhnya berhasil kita menangkan,” kata Sugiono dala, PPTM 2026 pada Rabu (14/1/2026).

Dengan begitu saat memasuki 2026, Indonesia memegang sejumlah peran kepemimpinan strategis, termasuk sebagai anggota Dewan Auditor PBB periode 2026-2032 melalui BPK RI serta sebagai Presiden Dewan HAM PBB pada 2026.

Indonesia juga di antaranya menjadi Board Member of Coalition for Epidemic Preparedness Innovations untuk 2025 hingga 2028. Kemudian, Indonesia menjadi Executive Board of the United Nations Human Settlements Programme mulai dari 2025 hingga 2029.

Lalu, Indonesia menjadi Executive Council of the Intergovernmental Oceanographic Commisions UNESCO dari 2025 hingga 2027. Indonesia juga menjadi Secretary General of the Asian Productivity Organization dari 2025 hingga 2026.

Indonesia menjadi Council of Administration of the Universal Postal Union dari 2025 hingga 2029, jadi Postal Operation Council of the Universal Postal Union dari 2025 hingga 2029, dan United Nations Committee for Programme and Coordination dari 2026 hingga 2028.

Selain itu, Indonesia menjadi IMO Council’s Category C serta Executive Council of the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons 2026 hingga 2028.

Sugiono menjelaskan bahwa di dunia yang multiplex, ketahanan nasional tidak dibangun melalui isolasi, melainkan melalui jejaring. Menurutnya, keterlibatan aktif Indonesia di berbagai arena multilateral merupakan bagian dari strategi ketahanan berbasis jejaring, bukan politik pemilihan kubu.

Indonesia juga akan hadir secara konsisten di berbagai platform, mulai dari PBB, G20, BRICS, APEC, OKI, hingga forum-forum teknis. Tujuannya untuk menjembatani kepentingan, membentuk aturan, dan memperluas ruang strategis nasional.

Badung (ANTARA) - Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI mengingatkan pentingnya kehadiran auditor internal tersertifikasi baik di lembaga pemerintah, BUMN/BUMD maupun perusahaan.

Hal itu Anggota VI BPK RI Fathan Subchi sampaikan dalam Seminar Nasional Internal Audit (SNIA) 2025 di Kabupaten Badung, Bali, Kamis, kepada sekitar 600 akuntan yang hadir.

“Keberadaan auditor internal sangat penting untuk memberikan penjaminan, konsultasi independen, dan objektif untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan organisasi, dengan internal audit yang sudah tersertifikasi kita akan menemukan entitas sehat dan bijak, termasuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,“ katanya.

Berdasarkan data BPK RI, jumlah eksisting auditor internal tersertifikasi saat ini di pemerintahan sekitar 21.189, tersebar di 546 entitas termasuk pemerintah daerah, tapi belum termasuk BUMD dan BLU.

“Kebutuhannya sangat besar sekali, kebutuhannya adalah 46 ribu. Ini kita belum dapat yang tersebar di entitas BUMD dan BLU karena banyak sekali,” ujar dia.

Fathan mengatakan di tengah pentingnya auditor internal tersertifikasi, masih banyak tantangan dalam kerja-kerja audit internal, salah satunya kompleksitas regulasi pengelolaan keuangan daerah yang banyak dan sangat rumit.

“Ini juga diakui karena memang negara kita terkenal dengan regulasi yang banyak sekali sekali, undang-undang yang tumpang tindih, harmonisasi yang terus menerus, bahkan sampai hari ini cipta kerja saja masih belum selesai harmonisasi, jadi ini satu tantangan yang harus kita cermati,” katanya.

Tantangan berikutnya adalah digitalisasi dan kecerdasan buatan (AI) dalam pengelolaan keuangan daerah yang menurut BPK RI mestinya jadi prioritas di tengah sulitnya akses antar-daerah jika harus melakukan pertemuan fisik.

“Terakhir yaitu tantangan dalam penerapan environmental, social, governance (ESG) di lingkungan pemerintah daerah,” kata Fathan Subchi.

Ketua Umum Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) Setyanto Santosa mengatakan untuk menjawab tantangan tersebut, dirinya bersama unit dan berbagai lembaga berkolaborasi melahirkan auditor internal yang cakap untuk membantu organisasi pemerintah maupun swasta.

Ia sepakat dengan BPK bahwa seorang auditor internal perlu mendapat pembekalan untuk bisa melakukan penelitian, pengkajian, dan analisa sehingga menghasilkan laporan yang baik bahkan dapat membantu pimpinan daerah/lembaga membuat keputusan.

Dari SNIA 2025 tersebut akhirnya para internal audit termasuk 238 yang disertifikasi memberi rekomendasi atas tantangan pemerintah hari ini.

Rekomendasi tersebut yaitu agar memperkuat tata kelola AI dan algoritmik sebagai pilar tata kelola moderen, mengintegrasikan ESG oversight dan green risk assurance dalam praktik audit internal, meningkatkan kapabilitas auditing policy impact untuk memperkuat tata kelola sektor publik, mengokohkan digital trust architecture di era ekspansi QRIS global dan layanan digital nasional.

Selanjutnya agar memperkuat tata kelola dan risk oversight BUMN pasca implementasi UU Nomor 16 Tahun 2025, dan membangun jalur bakat auditor internal masa depan berbasis kompetensi.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025