Bisnis.com, JAKARTA — Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BBMI) memutuskan tidak membagikan dividen dari laba bersih tahun buku 2025 kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai pemegang saham mayoritas. Seluruh laba bersih setelah pajak sebesar Rp21,28 miliar akan dialokasikan sebagai cadangan perseroan untuk memperkuat permodalan. Keputusan tersebut disepakati secara bulat dalam mata acara kedua RUPST yang digelar pada pekan lalu.

"Rapat menyetujui laba bersih setelah pajak Perseroan untuk tahun buku 2025 sebesar Rp21.279.848.000 setelah dikurangi zakat perusahaan, seluruhnya dipergunakan untuk cadangan Perseroan, sehingga tidak ada pembagian dividen atas laba bersih Perseroan tahun buku 2025," dikutip dari keputusan RUPST.

Sebagai informasi, pemegang saham Bank Muamalat adalah BPKH (82,692%), Andre Mirza Hartawan (5,19%), Islamic Development Bank atau IsDB (2,04%) dan pemegang saham lainnya (10,08%).

Dalam rapat yang sama, pemegang saham juga menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Perseroan, termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025.

RUPST turut mengesahkan laporan keuangan konsolidasian tahun buku 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (DBSD&A), afiliasi BKR International. Berdasarkan laporan auditor independen tertanggal 31 Maret 2026, laporan keuangan Bank Muamalat memperoleh opini wajar dalam semua hal yang material.

Seiring dengan pengesahan laporan keuangan tersebut, pemegang saham memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah atas pelaksanaan tugas pengurusan dan pengawasan sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan serta bukan merupakan tindak pidana.

Pada mata acara ketiga, RUPST memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk, mengakhiri, atau mengganti kantor akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan tahun buku 2026, sekaligus menetapkan besaran honorarium dan persyaratan penunjukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, pemegang saham menyetujui agar gaji, honorarium, dan tunjangan bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, serta Dewan Pengawas Syariah pada 2026 tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya, sesuai rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

RUPST juga menyetujui pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan Tahun 2025 sebagai bagian dari upaya memperkuat kesiapan Bank Muamalat dalam menjaga ketahanan usaha dan memenuhi ketentuan regulator.

Dalam laman perusahaan, kredit yang diberikan Bank Muamalat pada 2025 mencapai Rp18,5 triliun. Sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) hingga akhir 2025mencapai Rp45,5 triliun. Sedangkan total aset mencapai Rp62,3 triliun.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka kasus dugaan suap pengondisian audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Edison melakukan praktik suap agar daerah yang dipimpinnya meraih gelar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Eks Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai, opini WTP dari BPK merupakan penilaian penting bagi Pemerintah Daerah (Pemda). Namun hal tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memperoleh keuntungan dengan merekayasa hasil audit.

"Bagi saya, temuan BPK sehingga tidak bisa WTP adalah mimpi buruk bagi pemda. Inilah yang dimanfaatkan oleh auditor nakal, sehinggal alih-alih temuan sangat penting untuk menyelamatkan uang negara, malah jadi ajang negoisasi untuk mendapatkan uang," kata Yudi saat dihubungi Sabtu (13/6/2026).

Akan hal itu, Yudi mendesak adanya perbaikan diinternal BPK. Sebab kasus tersebut telah mencoreng nama baik BPK di mata publik. "Itulah sebabnya maka pimpinan BPK harus bersih-bersih dari auditor seperti itu, dikhawatirkan tim yang memeriksa semua terlibat. Sebab, tanpa persetujuan semua auditor sulit mereka bisa bermain," ujarnya.

Sebelumnya, Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan, BPK menemukan nilai melebihi batas materialitas di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan Pemkab Muara Enim dalam pengadaan smart TV. Temuan tersebut dinilai dapat mengganggu opini WTP yang sebelumnya diperoleh Pemkab Muara Enim pada 2025.

Lihat video: Bupati Muara Enim Terjaring OTT KPK Terkait Korupsi Lingkungan & Kebudayaan



"Jadi tahun sebelumnya kalau tidak salah, Kabupaten Muara Enim itu opininya WTP. Jadi jangan sampai ini tidak WTP, gitu," kata Taufik saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kamis, 11 Juni 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Tugu Reasuransi Indonesia (Tugure) berhasil mengimplementasikan PSAK 117 dalam Laporan Keuangan Tahun Buku 2025, sebagai bagian dari komitmen terhadap kepatuhan regulasi dan peningkatan kualitas pelaporan keuangan.

Presiden Direktur Tugure, Teguh Budiman, mengatakan laporan keuangan tersebut telah diaudit dan mendapatkan opini wajar dalam semua hal.

“Secara umum, progres implementasi berjalan sesuai rencana, meskipun terdapat beberapa area yang disempurnakan sesuai penerapan standar akuntansi PSAK 117,” katanya kepadaBisnis.com, dikutip pada Senin (13/4/2026).

Meski sesuai rencana, Teguh tidak menampik ada empat tantangan yang dihadapi perusahaan dalam mengimplementasikan PSAK 117. Dia menilai PSAK tersebut membawa kompleksitas yang cukup tinggi.

Tantanganpertamaadalah penyesuaian sistem IT untuk mendukung model pengukuran baru yang membutuhkan investasi waktu dan biaya yang tidak kecil.Keduaberkenaan kebutuhan akan sumber daya manusia yang memahami PSAK 117, baik dari sisi akuntansi maupun aktuaria, menjadi tantangan tersendiri.

“Ketigaadalah peningkatan kompleksitas dalam perhitungan cadangan dankeempat,perubahan signifikan dalam pengakuan pendapatan dan beban, yang memerlukan penyesuaian kebijakan akuntansi secara menyeluruh,” ucapnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, katanya, Tugure melakukan berbagai langkah strategis seperti pelatihan intensif, pendampingan oleh konsultan eksternal, penguatan tim aktuaria, dan pengembangan sistem IT secara bertahap.

Lebih lanjut, pria yang pernah menjabat sebagai Direktur PT Jamkrida Jabar pada 2010-2021 ini menegaskan bahwa PSAK 117 membawa perubahan yang fundamental terhadap struktur laporan keuangan perusahaan reasuransi. Pasalnya, profit tidak lagi diakui secara langsung seperti sebelumnya.

Selain itu, imbuh Teguh, pencatatan cadangan menjadi lebih berbasis pada estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan serta memperhitungkanrisk adjustment.

“Hal ini menyebabkan laporan keuangan menjadi lebih mencerminkan nilai ekonomi yang sesungguhnya [economic value], tetapi juga dapat meningkatkan volatilitas pada laba rugi,” tuturnya.

Dia meneruskan bahwa kajian yang lebih mendalam terhadap portfolio dan pengalaman perusahaan juga diperlukan untuk dapat menentukan metode dan asumsi yang sesuai dengan persyaratan PSAK 117.

“Dari sisi kinerja, perubahan implementasi PSAK 117 menuntut perusahaan mengedepankan prinsipprudent underwritingdalam mendapatkan hasil kinerja yang optimal,” tegasnya.

Lebih jauh, Teguh menjelaskan pada dasarnya PSAK 117 merupakan perubahan standar akuntansi, bukan perubahan fundamental bisnis. Yang pasti, standar ini mendorong perusahaan untuk lebih disiplin dalam mengelola profitabilitas setiap portofolio bisnis.

Sebab itu, Tugure akan semakin selektif dalamunderwriting, dengan fokus pada lini bisnis yang memberikan nilai ekonomi yang optimal dan berkelanjutan. Selain itu, transparansi yang lebih tinggi dalam pelaporan juga akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan.

“Dengan demikian, meskipun PSAK 117 tidak secara langsung mengubah strategi bisnis, tetapi secara tidak langsung memperkuat prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan profitabilitas dalam jangka panjang,” kata Teguh.

Di lain sisi, Teguh turut menilai langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengkaji relaksasi batas waktu pelaporan laporan keuangan tahun 2025 (audited) menjadi alternatif yang meringankan perusahaan lain.

“Yang belum menyelesaikan laporan keuanganauditedtahun 2025. Implementasi PSAK 117 merupakan perubahan besar yang membutuhkan kesiapan menyeluruh, baik dari sisi sistem, proses, maupun sumber daya,” tutupnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta pengendalian internal Pemerintah secara konsisten guna menghadirkan kinerja terbaik.

"Capaian tersebut adalah prestasi tersendiri yang telah mendapatkan opini WTP selama 17 kali berturut-turut sejak tahun 2008. Kami meyakini bahwa tata kelola yang dibangun di Kemenko Perekonomian memberikan andil besar bagi akuntabilitas pelaporan keuangan di Kemenko Perekonomian," ujar Airlangga di Jakarta, Kamis.

Meski demikian, ia mengingatkan seluruh jajaran Kemenko Perekonomian untuk tidak lengah dan terus melakukan penyempurnaan pengelolaan keuangan negara.

Beberapa langkah perbaikan yang ditekankan antara lain yaitu peningkatan kualitas, kewajaran, dan kebenaran dari penyajian informasi dalam laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta peningkatan efektivitas sistem pengendalian internal.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menyoroti dinamika perekonomian global yang masih menghadapi tekanan.

Laporan World Economic Situation and Prospects 2026 dari Perserikatan Bangsa-Bangsa memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sebesar 2,7 persen pada 2026, lebih rendah dibandingkan tren sebelum pandemi. Ketidakpastian geopolitik dan perdagangan juga menuntut kerangka kebijakan yang kuat guna menjaga momentum pertumbuhan dan stabilitas sosial.

Menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 berada di kisaran 5,4 persen. Target ini didukung melalui pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan dan Program Direktif Presiden dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026.

“Sasaran tersebut tentu perlu dilaksanakan dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabilitas laporan keuangan yang menjadi landasan kepercayaan publik dan para investor. Dalam konteks ini laporan keuangan yang andal tidak hanya sebagai pertanggungjawaban tetapi juga instrumen pengendalian untuk memastikan efisiensi, kepatuhan, dan mitigasi resiko dalam pelaksanaan program prioritas nasional,” ujar Menko.

Lebih lanjut, Airlangga menegaskan bahwa seluruh jajaran Kemenko Perekonomian akan memberikan dukungan penuh terhadap seluruh proses pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemenko Perekonomian Tahun 2025 sehingga dapat terlaksana sesuai jadwal dan target waktu yang telah ditetapkan.

Menutup sambutannya, Menko Airlangga menyampaikan apresiasi kepada Anggota II BPK Daniel Lumban Tobing beserta jajaran yang hadir langsung dalam Entry Meeting Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemenko Perekonomian Tahun 2025.

Kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat akuntabilitas dan tata kelola keuangan negara di lingkungan Kemenko Perekonomian.

“Semoga sinergi yang terbangun dapat terus dijaga dan ditingkatkan, agar terwujud pengelolaan keuangan negara yang baik dan mendorong peningkatan pemulihan ekonomi nasional,” tutup dia.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026