Jakarta (ANTARA) - Vice President Corporate Communication PT Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora mengatakan 29 dari 126 terminal bahan bakar minyak (BBM) Pertamina siap mendistribusikan Biodiesel 50 (B50) dalam bentuk Biosolar.

“Hari ini, 29 dari 126 terminal Pertamina siap mendistribusikan B50 sesuai ketetapan dari pemerintah,” ujar Kitty ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu.

Kitty mengatakan jumlah terminal tersebut akan terus bertambah secara bertahap selama masa transisi.

Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026 tentang Kewajiban Pencampuran Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dengan Bahan Bakar Minyak Solar Sebesar 50 persen, terdapat masa transisi bagi badan usaha bahan bakar minyak yang masih memiliki persediaan bahan bakar nabati jenis biodiesel untuk pencampuran sebesar 40 persen atau B40.

Badan usaha yang masih memiliki persediaan B40 diberi kesempatan untuk menyalurkan bahan bakar tersebut sampai dengan tanggal 30 September 2026, sesuai dengan standar dan spesifikasi yang telah ditetapkan.

“Kami masih terus melakukan monitoring untuk memastikan distribusi B50 berjalan lancar, sampai ke lembaga penyalur, dan dapat dikonsumsi oleh masyarakat,” ujar Kitty.

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahan bakar biodiesel B50 segera diluncurkan pada bulan Juli 2026. Jika B50 telah berlaku, Presiden yakin ada banyak penghematan.

"Saya perkirakan tiga tahun lagi, maksimal empat tahun lagi, kita akan swasembada energi. Kita tidak mau impor apa pun untuk BBM kita, untuk energi kita," ujar Presiden Prabowo.

Menurut Presiden, kemandirian energi dan ketahanan energi mutlak dibutuhkan oleh rakyat Indonesia mengingat dampak yang dapat dialami masyarakat manakala gejolak terjadi di negara-negara penghasil minyak ataupun rute-rute distribusi minyak sebagaimana yang saat ini terjadi di Selat Hormuz.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan seluruh sektor siap menerapkan kebijakan wajib B50 menjelang peresmian oleh Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan berlangsung bulan Juli 2026.

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menjelaskan kesiapan untuk mengimplementasikan B50 akan dilaksanakan secara serentak di semua sektor. B50 telah diujicobakan di berbagai kendaraan, seperti alat berat, kapal, kereta api, hingga sejumlah kendaraan lain seperti tambang, ekskavator, dan alat pertanian.

Lebih lanjut, ia juga memastikan bahwa B50 akan diterapkan secara bersamaan di seluruh Indonesia setelah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Sudah siap di seluruh Indonesia, persiapannya matang,” kata Anggia.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

biaya tersebut diperlukan untuk pemeliharaan mesin kendaraan, terutama bagi mesin-mesin diesel lama yang tidak dirancang untuk menggunakan campuran minyak nabati berkadar tinggi

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan terdapat potensi peningkatan biaya operasional seiring dengan penerapan mandatori bahan bakar minyak (BBM) dengan campuran biodiesel 50 persen (B50).

Esther menuturkan biaya tersebut diperlukan untuk pemeliharaan mesin kendaraan, terutama bagi mesin-mesin diesel lama yang tidak dirancang untuk menggunakan campuran minyak nabati berkadar tinggi.

“Pada sektor berat seperti pertambangan, penggunaan bahan bakar dengan kadar lemak nabati tinggi berisiko meningkatkan biaya pemeliharaan mesin hingga 10 persen,” ujar Esther Sri Astuti saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.

Ia juga menyoroti sifat hidroskopik pada bahan bakar nabati yang mudah menyerap air, sehingga membutuhkan tempat penyimpanan yang benar-benar kedap untuk mencegah kerusakan atau penurunan kualitas.

Meskipun demikian, ia menyatakan penerapan mandatori B50 juga menghadirkan sejumlah keuntungan, salah satunya meningkatkan nilai tambah komoditas kelapa sawit dan memperkuat kemandirian energi nasional.

Esther juga mengatakan bahwa kebijakan tersebut memungkinkan pemerintah untuk menghentikan impor solar secara masif.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemanfaatan biodiesel 50 persen diproyeksikan mengurangi impor BBM fosil hingga 4 juta kiloliter per tahun dan menghemat devisa negara hingga Rp157,28 triliun.

Peningkatan konsumsi bahan bakar nabati sebagai dampak dari kebijakan mandatori tersebut pun diproyeksikan dapat menyerap hingga 2,21 juta tenaga kerja.

Dengan semakin besarnya kebutuhan terhadap minyak sawit sebagai salah satu bahan baku pembuatan B50, Esther pun mendorong penguatan akuntabilitas dalam pengelolaan ekosistem sawit.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menugaskan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana dari pungutan ekspor sawit untuk pengembangan industri dan kesejahteraan petani, salah satunya lewat program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) serta penelitian dan pengembangan produk sawit.

“Dukungan terhadap petani sawit dan penyaluran dana yang akuntabel harus terus dipantau untuk menjaga keberlanjutan ekosistem industri sawit dari hulu hingga hilir,” ucapnya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) bersama Koalisi Transisi Bersih mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru menerapkan mandatori biodiesel B50 yang dijadwalkan berlaku secara nasional mulai 1 Juli 2026.

B50 merupakan campuran bahan bakar yang terdiri atas 50% biodiesel berbasis fatty acid methyl ester (FAME) sawit dan 50% solar berbasis fosil.

Ketua Umum POPSI Mansuetus Darto meminta pemerintah mempertimbangkan dampak kebijakan tersebut terhadap petani sawit rakyat. Menurutnya, di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor sawit, implementasi B50 justru berpotensi menambah tekanan bagi jutaan petani.

“Kami tidak menolak biodiesel. Yang kami tolak adalah ketika biaya kebijakan ini akhirnya dibayar oleh petani sawit melalui semakin rendahnya harga TBS[tandan buah segar ],” kata Darto dalam keterangan resmi, Jumat (26/6/2026).

Darto mengacu pada hasil riset Traction yang menunjukkan apabila diimplementasikan secara sembarangan atau sekadar mengejar mandat (brute force), kebijakan B50 berpotensi menimbulkan beban multidimensi.

Tanpa disertai langkah pembenahan ataudebottleneckingpada aspek produktivitas, implementasi B50 berisiko mengakibatkan defisit Dana Sawit Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) hingga Rp28 triliun serta menghilangkan potensi penerimaan negara dari pajak badan, bea keluar, dan pungutan sebesar Rp620 triliun dalam 10 tahun.

Selain itu, menurut Darto, kenaikan pungutan ekspor crude palm oil (CPO) menjadi 12,5% untuk mendukung implementasi B50 akan semakin menekan harga CPO bersih yang menjadi dasar transaksi di dalam negeri.

Dia menjelaskan dampak tersebut akan langsung dirasakan di tingkat kebun karena harga pembelian TBS mengikuti harga CPO setelah dikurangi berbagai pungutan dan biaya lainnya. Akibatnya, meskipun harga CPO dunia relatif tinggi, harga yang diterima petani tidak lagi mencerminkan nilai pasar sebenarnya.

Menurutnya, harga TBS akan semakin tertekan karena beban kebijakan pada akhirnya ditransmisikan kepada petani sebagai mata rantai paling lemah dalam industri sawit.

Karena itu, POPSI mengusulkan pemerintah menerapkan skemaflexi blending, yakni menjadikan B30 sebagai batas minimum, sedangkan peningkatan ke B40 atau B50 dilakukan secara fleksibel sesuai kondisi produksi CPO nasional, harga minyak dunia, kemampuan fiskal negara, serta kebutuhan energi dalam negeri.

Darto menilai pendekatan tersebut lebih rasional dibandingkan memaksakan target pencampuran yang tinggi ketika konsekuensi pembiayaannya justru dibebankan kepada petani. Dia juga meminta pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh implementasi B35 dan B40 sebelum memutuskan pemberlakuan B50 secara nasional.

Evaluasi tersebut, lanjutnya, perlu mencakup dampak terhadap harga TBS, keberlanjutan dana BPDPKS, kemampuan fiskal pemerintah, daya saing ekspor sawit Indonesia, inflasi komoditas turunan sawit, serta kesejahteraan petani.

“Jika seluruh beban kebijakan terus dibebankan kepada petani, maka yang terjadi bukan transisi energi yang berkeadilan, melainkan tekanan berlapis terhadap petani sawit Indonesia,” kata Darto.

Peneliti Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti yang terlibat dalam kajian bersama Traction Energy Asia juga menilai pemerintah perlu mengubah pendekatan dalam implementasi B50.

“Pilihannya bukan B50 ‘ya atau tidak’; melainkan B50 murni versus B50 yang dijalankan dengan sustainable [keberlanjutan],” kata Yayan.

Menurut Yayan, mandat B50 sebagai upaya mencapai kedaulatan energi akan menimbulkan beban multidimensi apabila tidak memperhatikan aspek keberlanjutan. Dampaknya meliputi peningkatan beban fiskal negara secara berkelanjutan, tekanan terhadap harga pangan seperti minyak goreng, ekspansi lahan sawit yang nyaris dua kali lipat, hingga utang karbon yang dapat berlangsung lebih dari satu abad.

“Namun, jika dipadukan dengan reformasi struktural seperti peningkatan produktivitas pekebun rakyat, penggunaan bahan baku dari limbah seperti minyak jelantah dan fleksibilitas campuran biodiesel, justru berbalik memberikan manfaat,” ungkapnya.

Yayan juga menilai sudah saatnya pemerintah mengevaluasi kembali formulasi harga indeks pasar (HIP) biodiesel dan penetapan harga CPO setelah dikurangi berbagai pungutan sebagai dasar pembentukan harga TBS. Menurutnya, harga tersebut tidak lagi mencerminkan harga pasar yang sebenarnya sehingga petani tidak memperoleh manfaat yang seimbang.

Dia menambahkan tekanan terhadap petani berpotensi bertambah dengan kehadiran DSI dalam tata kelola sawit nasional apabila tidak diikuti tata kelola yang transparan dan berpihak kepada petani. Setiap perubahan kelembagaan maupun tata niaga, katanya, harus dipastikan tidak memperlemah posisi tawar petani dalam rantai pasok sawit nasional.

Di sisi lain, data Traction juga memperingatkan adanya potensi ekspansi lahan baru seluas 3,22 juta hektare dan utang karbon selama 122 tahun apabila kebutuhan bahan baku B50 dipenuhi dari pembukaan lahan baru tanpa peningkatan produktivitas.

Sementara itu, petani saat ini juga masih menghadapi kenaikan biaya produksi, mulai dari harga pupuk, biaya tenaga kerja, hingga ongkos perawatan kebun. Apabila harga TBS kembali turun akibat meningkatnya pungutan dan implementasi B50, kesejahteraan petani sawit dinilai akan semakin tergerus.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) memastikan penerapan mandatori biodiesel 50% atau B50 mulai 1 Juli 2026 tidak akan mengganggu target produksi perusahaan, meski penggunaan campuran biodiesel yang lebih tinggi memerlukan sejumlah penyesuaian teknis pada alat berat pertambangan.

Corporate Secretary Division Head PTBA, Eko Prayitno mengatakan secara prinsip, perusahaan mendukung pengembangan bahan bakar alternatif yang dicanangkan pemerintah.

Dia menuturkan, perseroan terus melakukan kajian teknis internal serta memantau hasil uji coba penggunaan biodiesel pada alat-alat berat yang digunakan dalam kegiatan operasional pertambangan.

"Dari hasil evaluasi umum, penggunaan biodiesel dengan campuran lebih tinggi memang membutuhkan penyesuaian pada sistem filtrasi. Namun secara keseluruhan, kinerja mesin dan efisiensi alat berat masih berada dalam koridor operasional yang aman dan andal," kata Eko kepada Bisnis, dikutip Minggu (21/6/2026).

Menjelang implementasi wajib B50 pada awal Juli mendatang, PTBA juga menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk menjaga kelancaran operasional dan memastikan produksi tetap berjalan sesuai target.

Perseroan memperketat prosedur perawatan preventif, terutama pada sistem bahan bakar dan penggantian filter secara berkala. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi karakteristik cleaning effect biodiesel yang berpotensi meningkatkan endapan kotoran pada sistem bahan bakar.

Selain itu, PTBA memberikan edukasi dan pelatihan kepada tim mekanik di lapangan agar mampu menangani kebutuhan teknis selama masa transisi penggunaan B50.

Eko menegaskan seluruh persiapan tersebut dilakukan agar implementasi kebijakan pemerintah dapat berjalan tanpa mengganggu produktivitas operasional perusahaan.

Dari sisi investasi, PTBA menyebut implementasi B50 belum memerlukan tambahan belanja modal di luar rencana yang telah disusun perusahaan.

Penyesuaian fasilitas pendukung seperti tangki penyimpanan bahan bakar maupun stasiun pengisian bahan bakar, termasuk kebutuhan pemeliharaan mesin, masih dapat ditanggung melalui anggaran operasional rutin maupun belanja modal yang telah dialokasikan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

"Penyesuaian fasilitas sarana dan prasarana pendukung penampungan BBM serta aspek pemeliharaan mesin masih dapat diakomodasi melalui anggaran operasional maupun capex yang sudah direncanakan dalam RKAP," ujar Eko.

Dia menambahkan, perseroan saat ini lebih berfokus mengoptimalkan fasilitas yang telah tersedia agar implementasi B50 berjalan secara efisien dari sisi biaya.

Indonesia berpeluang menjadi pionir dalam penerapan biodiesel dengan campuran tinggi

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Hendry Cahyono menilai Indonesia berpeluang menjadi pionir dalam penerapan biodiesel dengan campuran tinggi menjelang implementasi B50 pada Juli 2026.

“Indonesia berpeluang menjadi pionir dalam penerapan biodiesel dengan campuran tinggi,” ujar Hendry dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Hendry menyampaikan sejumlah negara masih menerapkan kadar biodiesel lebih rendah, seperti Malaysia yang berada di kisaran B10–B20, Thailand sekitar B20, dan sejumlah negara di Eropa yang menggunakan campuran sekitar 7–10 persen.

Selain itu, Hendry mengatakan penggunaan B50 dapat menekan angka impor energi. Berkurangnya kebutuhan impor solar juga berpotensi memberikan dampak positif terhadap neraca perdagangan dan nilai tukar rupiah.

“Kalau yang disampaikan demikian, memang itu akan menurunkan angka impor. Salah satu dampaknya nanti juga bisa terhadap apresiasi nilai tukar rupiah,” ujar Hendry.

Pemerintah memperkirakan penerapan B50 dapat membuat Indonesia menghentikan impor solar dan menghemat devisa hingga Rp157 triliun. Menurut Hendry, target tersebut dapat dicapai selama pemerintah telah menghitung secara cermat kebutuhan bahan baku, kapasitas industri biodiesel, serta skema pembiayaannya.

Ia menilai mandatori B50 juga dapat menjadi salah satu proyek penting dalam mewujudkan ketahanan energi.

Meski swasembada energi tidak hanya bergantung pada biodiesel, peningkatan penggunaan bahan bakar berbasis sumber daya domestik dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri.

“Kalau nanti B50 digunakan dan sektor industri juga menggunakan B50, itu bisa menjadi salah satu pilot project bagi ketahanan energi,” ucapnya.

Lebih jauh Hendry menambahkan penerapan B50 juga dapat mendorong pertumbuhan industri biodiesel nasional.

Peningkatan permintaan bahan bakar nabati dapat membuka investasi baru, meningkatkan utilisasi pabrik biodiesel, serta menciptakan efek berganda terhadap sektor perkebunan dan industri pengolahan sawit.

Meskipun demikian, ia mengingatkan bahwa aspek lingkungan juga perlu dijaga dari sisi hulu. Hendry mengatakan peningkatan kebutuhan sawit sebaiknya dipenuhi melalui peningkatan produktivitas dan teknologi, bukan dengan pembukaan perkebunan secara masif yang berisiko menimbulkan deforestasi dan utang karbon.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan implementasi mandatori biodiesel B50 tidak akan mengganggu pasokan minyak goreng domestik di tengah peningkatan kebutuhan crude palm oil (CPO) nasional.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan produksi sawit nasional saat ini masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pangan, ekspor, maupun tambahan alokasi Biodiesel.

“Dulu 26 juta [ton] cukup. Kalau 32 juta [ton] bagaimana? Ini datanya. Aku tidak ubah datanya,” kata Amran dalam konferensi pers di kediamannya di Kalibata 10, Jakarta Selatan, Selasa (19/5/2026).

Dia menjelaskan tambahan kebutuhan CPO untuk implementasi B50 diperkirakan hanya sekitar 5 juta ton hingga 6 juta ton. Sementara itu, kebutuhan domestik untuk minyak goreng dan lainnya masih berada di kisaran 20 juta ton.

“Kecil, 20-an [juta ton]. Jadi B50 kan 5 juta ton. Kalau 6 juta ton kan masih berlebih. Berarti tidak terganggu kan?” ujarnya.

Amran memaparkan sebelumnya total produksi sawit nasional mencapai sekitar 46 juta ton, dengan kebutuhan domestik sekitar 20 juta ton dan ekspor 26 juta ton. Kini, volume ekspor meningkat menjadi sekitar 32 juta ton.

“Dulu 46 juta ton. 20 juta ton untuk minyak goreng dan lain-lain. Kemudian 26 juta ton ekspor. Sekarang 32 juta ton ekspor. Kalau ini diambil 5 juta. Artinya masih ada surplus 1 juta untuk B50,” katanya.

Berdasarkan data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), produksi CPO nasional hingga akhir 2025 tercatat mencapai 51,66 juta ton atau naik 7,2% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 48,16 juta ton.

Di sisi lain, konsumsi domestik naik 3,8% menjadi 24,76 juta ton dari sebelumnya 23,85 juta ton.

Adapun, volume ekspor sawit nasional meningkat 9,5% menjadi 32,34 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 29,53 juta ton.

Data Gapki juga menunjukkan konsumsi biodiesel domestik mencapai 12,7 juta ton hingga akhir 2025. Untuk itu, Kementan menilai peningkatan produksi sawit nasional masih cukup untuk menopang implementasi mandatori B50 di tengah kenaikan kebutuhan ekspor dan konsumsi domestik.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan badan usaha SPBU swasta sudah membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dari PT Pertamina (Persero).

Hal ini menyusul pemerintah telah mewajibkan SPBU swasta membeli solar dari produksi dalam negeri mulai April 2026.

"Sudah, sudah. Kalau ditanya ke swasta pasti sudah ada," ujar Dirjen Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman, ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Kompas.com/Erwin Setiawan Ilustrasi pengisian Biosolar di SPBU

Laode menuturkan, sejak pemerintah mengumumkan kebijakan wajib membeli solar dari produksi dalam negeri, sudah dilakukan pertemuan-pertemuan antara SPBU swasta dengan Pertamina.

"Sebenernya kan sejak diumumkan, itu sudah dilakukan pertemuan pertemuan. Jadi sudah jalan," kata dia.

Sebelumnya, kebijakan pembelian solar dari produksi dalam negeri merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menyetop impor solar.

Rencana itu diungkapkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (15/12/2025) lalu.

Menurut Bahlil dengan mulai beroperasinya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, Kalimantan Timur, yang akan diresmikan Desember 2025 ini, maka kapasitas produksi solar nasional bakal bertambah sekitar 100.000 barrel per hari.

Proyek modernisasi dan pengembangan kilang minyak terbesar yang dikerjakan oleh PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) itu bakal memiliki kapasitas pengolahan minyak mentah dari sekitar 260.000 barrel per hari menjadi 360.000 barrel per hari.

Dengan tambahan tersebut, kebutuhan konsumsi solar nasional dinilai dapat terpenuhi dari produksi dalam negeri.

Sehingga pemerintah menetapkan mulai tahun ini sudah tidak perlu impor solar.

"Sekalipun belum kita dorong ke B50, itu kita sudah surplus untuk solar. Jadi mulai tahun depan Indonesia tidak lagi melakukan impor solar, karena antara konsumsi dan produksi kita sudah cukup," ujar Bahlil.

Lebih lanjut, jika proyek kilang tersebut dikombinasikan dengan penerapan mandatori B50, Indonesia berpotensi mengalami surplus solar sekitar 4 juta ton.

Sebab, penerapan B50, yakni pencampuran solar dengan 50 persen minyak kelapa sawit atau fatty acid methyl ester (FAME), akan mengurangi konsumsi solar.

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) memproyeksikan implementasi mandatori biodiesel B50 akan menyerap tambahan minyak sawit mentah (CPO) hingga 1,5–1,7 juta ton pada 2026, di tengah tren produksi yang stagnan dalam beberapa tahun terakhir.

Seperti diketahui, pemerintah menargetkan penggunaan B50 di seluruh Indonesia akan dimulai pada 1 Juli 2026 mendatang.

Ketua Umum Gapki Eddy Martono mengatakan rencana pemerintah menerapkan mandatori B50 diperkirakan akan mengubah peta perdagangan minyak sawit nasional. Menurutnya, implementasi kebijakan tersebut akan meningkatkan serapan domestik, dengan tambahan kebutuhan pada 2026 yang diperkirakan hingga 1,7 juta ton.

“Kalau B50 tahun ini saja kira-kira sekitar penambahan ya, saya bilang penambahan 1,5–1,7 juta ton. Kalau 1 tahun diimplementasikan kira-kira penambahannya sekitar 3 sampai dengan 3,5 juta ton. Kalau secara produksi cukup,” kata Eddy saat ditemui seusai Syukuran HUT dan Launching Buku 45 Tahun Gapki di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Rabu (29/4/2026).

Namun demikian, dalam lima tahun terakhir industri kelapa sawit menghadapi tren produksi yang stagnan, bahkan cenderung menurun. Di sisi lain, kebutuhan dalam negeri, baik untuk biodiesel maupun pangan, terus meningkat setiap tahun, terutama untuk program biodiesel.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan serius apabila tidak diimbangi dengan upaya peningkatan produktivitas dan produksi, salah satunya melalui program peremajaan sawit rakyat (PSR).

Dia juga mengingatkan, stagnasi produksi berpotensi membuat Indonesia kesulitan memenuhi lonjakan permintaan ekspor jika terjadi peningkatan dari negara importir. Meski demikian, dia menegaskan pemenuhan kebutuhan dalam negeri tetap menjadi prioritas utama.

Lebih lanjut, Eddy menyebut peningkatan produktivitas dan produksi merupakan syarat mutlak agar implementasi B50 dapat berkelanjutan. Adapun untuk menjaga keberlanjutan program tersebut, bahkan membuka peluang peningkatan campuran ke level lebih tinggi, Indonesia membutuhkan produksi CPO yang aman di kisaran 60 juta ton atau lebih.

Dia menilai target tersebut sebenarnya dapat dicapai, asalkan program PSR berjalan optimal. Namun, realisasi PSR hingga kini masih sangat lambat dan menjadi salah satu penyebab stagnasi produksi.

“Kemarin terjadi kenaikan sedikit karena memang cuaca mendukung, dan juga ada replanting-replanting yang dilakukan oleh perusahaan sudah mulai panen. Nah, kita berharap tahun ini segera peremajaan sawit rakyat harus ditingkatkan. Jangan lagi ada kendala di situ, harus kita lihat kendalanya apa,” ujarnya.

Eddy menambahkan, tingginya permintaan global terhadap minyak sawit harus dimanfaatkan dengan meningkatkan produksi dan produktivitas domestik agar Indonesia tidak tertinggal dalam memenuhi kebutuhan pasar. Dia menegaskan, peluang tersebut terbuka lebar mengingat permintaan dunia terhadap minyak sawit masih tinggi.

Tertekan EUDR hingga Harga Pupuk

Di sisi lain, berbagai tekanan eksternal juga membayangi industri sawit nasional. Gapki menilai kebijakan Uni Eropa melalui regulasi deforestasi atau EUDR, serta dinamika harga global, menjadi tantangan tersendiri bagi ekspor.

“Mau tidak mau, industri sawit nasional harus bersiap diri untuk menghadapi implementasi dari EUDR tersebut. Bagaimanapun juga, Uni Eropa merupakan salah satu pasar utama minyak sawit Indonesia selain China dan India,” lanjutnya.

Selain itu, dampak konflik geopolitik turut mendorong kenaikan biaya produksi. Eddy mengungkap harga pupuk tercatat naik hingga 30% disertai kelangkaan pasokan. Sementara itu, biaya bahan bakar industri melonjak signifikan dari sekitar Rp15.000 menjadi Rp29.000–Rp30.000 per liter.

Kenaikan tersebut berdampak luas terhadap biaya operasional, mulai dari angkutan tandan buah segar (TBS), pengapalan CPO, hingga penggunaan alat berat. Biaya logistik ekspor juga meningkat, terutama ke Eropa, akibat perubahan rute pelayaran dan kenaikan premi asuransi.

“Waktu awal perang sebelum kemarin terjadi gejatan senjata, bahkan harus memutar melalui Afrika. Ini menyebabkan biaya transport sangat tinggi. Kemudian biaya asuransi juga naik dan rata-rata kenaikan ini sekitar 50%,” ungkapnya.

Di sisi lain, dia menilai ekspor ke kawasan Timur Tengah berpotensi mengalami penurunan, padahal kontribusi pasar tersebut tergolong besar dengan volume ekspor Indonesia yang mencapai sekitar 3 juta ton pada tahun lalu.

Gapki juga mengingatkan potensi penurunan produksi akibat faktor cuaca. Fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi berpotensi menekan produksi sawit hingga 1–2 juta ton pada tahun ini, dengan dampak yang lebih besar pada 2027.

“Yang ada kemungkinan bukan terjadi kenaikan [produksi CPO], malah penurunan. Yang kami khawatirkan itu seperti masyarakat petani tidak memupuk. Memang betul, pupuk itu efeknya baru 6 bulan kemudian,” pungkasnya.

Lembang, Jawa Barat (ANTARA) - Kementerian ESDM menyampaikan hasil sementara uji jalan pemakaian biodiesel 50 persen atau B50 di sektor otomotif berjalan dengan baik dan menunjukkan bahan bakar nabati (BBN) tersebut telah sesuai spesifikasi yang dipersyaratkan.

"Kalau performa mesin, tadi dari laporannya tim teknis itu sesuai spesifikasi," ujar Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi ketika ditemui di Stasiun Blending dan Pengisian Bahan Bakar Uji Jalan B50, Lembang, Jawa Barat, Selasa.

Eniya menyampaikan laporan tersebut juga berdasarkan klaim dari perusahaan yang mobilnya mengikuti uji coba B50.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kualitas bahan bakar B50 telah memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan dengan kandungan FAME 49-50 persen serta parameter kadar air, monogliserida dan stabilitas oksidasi dalam batas yang dipersyaratkan sesuai rekomendasi Komite Teknis Bioenergi Cair, yaitu kadar air menjadi maksimum sebesar 300 ppm, lebih rendah dari 320 ppm yang ditetapkan untuk B40.

"Tadi, uji kandungan air sudah keluar, angkanya 208,81 ppm. Itu berarti di bawah 300 ppm (kadar air maksimal). Jadi, lebih bagus. Karena (kadar air) lebih rendah, lebih bagus," kata Eniya.

Sementara itu, untuk kandungan monogliserida menjadi maksimum 0,47 persen massa untuk B50, lebih rendah dari 0,5 persen massa untuk B40.

Lebih lanjut, terdapat persyaratan berupa kestabilan oksidasi menjadi minimal 900 menit untuk B50 dari minimal 720 menit untuk B40.

"Jadi, kami akan selesai (uji jalan) nanti di Mei. Mei semua yang otomotif," ujar Eniya.

Uji jalan yang sudah berlangsung sejak 9 Desember 2025 melibatkan sembilan unit kendaraan dari sektor otomotif.

Adapun rincian dari sembilan unit tersebut, yakni empat unit kendaraan dari empat agen tunggal pemegang merek (ATPM) uji B50 yang merepresentasikan kendaraan dengan kapasitas kurang dari 3,5 ton atau passenger car dan lima unit kendaraan dari empat ATPM uji B50 yang merepresentasikan kendaraan niaga berat dengan kapasitas lebih dari 3,5 ton, seperti truk besar dan bus.

"Dan, kali ini, pabrikannya bukan hanya (kendaraan) pabrikan Jepang. Pabrikan Eropa juga ikut (uji jalan). Bus sama truk besarnya (pabrikan Eropa)," ujar Eniya.

Saat ini, Eniya menerima laporan bahwa tiga unit kendaraan yang terdiri atas truk dan bus sudah menyelesaikan uji jalan sejauh 40 ribu km. Sementara itu, uji jalan untuk kendaraan lainnya masih berlangsung.

Untuk kendaraan niaga berat, jarak tempuh uji jalan B50 berada di angka 40 ribu km. Sedangkan, untuk kendaraan penumpang, jarak tempuh uji jalan B50 berada di angka 50 ribu km.

"Insya Allah sesuai dengan arahan, bisa berlaku 1 Juli," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan Indonesia akan memberlakukan kebijakan B50 mulai 1 Juli 2026 untuk menghemat subsidi senilai Rp48 triliun per tahun.

Ia menyampaikan Pertamina sudah siap untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Kebijakan penerapan B50, kata Airlangga, berpotensi mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) fosil sebanyak 4 juta kiloliter (kl) dalam satu tahun.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Yang sektor kereta minggu depan. Minggu depan kami jalankan menggunakan rute dari Stasiun Lempuyangan ke Stasiun Pasar Senen

Bandung Barat, Jabar (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera melakukan uji jalan biodiesel 50 atau B50 di sektor perkeretaapian pada pekan depan atau akhir April hingga awal Mei 2026.

“Yang sektor kereta (uji jalannya) minggu depan. Minggu depan kami jalankan menggunakan rute dari Stasiun Lempuyangan (Yogyakarta) ke Stasiun Pasar Senen (Jakarta),” ujar Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi ketika ditemui di Stasiun Blending dan Pengisian Bahan Bakar Uji Jalan B50 Lembang Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa.

Kemudian, untuk lokomotif lainnya akan dilakukan uji jalan dari Stasiun Gambir Jakarta, menuju Stasiun Pasar Turi Surabaya.

Eniya menjelaskan sesungguhnya kick off uji jalan B50 telah dilakukan secara serentak di enam sektor pada 9 Desember 2025. Enam sektor tersebut meliputi otomotif, tambang, alat pertanian, kelautan, pembangkit dan kereta.

Akan tetapi, untuk sektor kereta api dilakukan penyesuaian uji jalan, sebab menunggu musim libur Lebaran 2026 berlalu.

“Uji kereta baru dimulai karena memang menunggu habis Lebaran. Jadi, kami menyesuaikan. Yang lain sudah kick off sejak 9 Desember, jadi sudah berlangsung. Nanti kami rekap hasilnya,” ucap Eniya.

Setelah melakukan uji jalan kepada sektor perkeretaapian, Eniya menyampaikan akan melakukan uji jalan di tempat dingin, seperti Bromo, Jawa Timur.

Eniya menyampaikan B50 masih dalam tahap uji jalan yang ditargetkan selesai pada Mei 2026 untuk sektor otomotif. Tahap uji jalan, tutur Eniya, telah berlangsung sejak 9 Desember 2025 terhadap 9 unit kendaraan.

Setelah dilakukan uji jalan, Kementerian ESDM akan melakukan pengecekan terhadap kondisi mesin.

Uji jalan dan pengecekan mesin untuk sektor otomotif ditargetkan selesai pada Juni 2026. Eniya menyampaikan, hasil sementara uji B50 menunjukkan bahwa kualitas bahan bakar B50 telah memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan.

“Ini performa mesin tadi dilaporkan tidak ada ganti filter,” ucap Eniya.

Pada Selasa (31/3), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan Indonesia akan memberlakukan kebijakan B50 mulai 1 Juli 2026 untuk menghemat subsidi senilai Rp48 triliun.

Ia menyampaikan bahwa Pertamina sudah siap untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Kebijakan penerapan B50, kata Airlangga, berpotensi mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) fosil sebanyak 4 juta kiloliter (KL) dalam satu tahun.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Mulai (1 Juli), itu untuk semua sektor. Semua sektor tadi (pakai) B50

Bandung Barat, Jabar (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan kebijakan mandatori biodiesel 50 atau B50 akan diterapkan secara serentak untuk semua sektor yang dimulai pada 1 Juli 2026.

“Mulai (1 Juli), itu untuk semua sektor. Semua sektor tadi (pakai) B50,” ujar Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi ketika ditemui di Stasiun Blending dan Pengisian Bahan Bakar Uji Jalan B50 Lembang Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa.

Eniya menyampaikan B50 masih dalam tahap uji jalan yang ditargetkan selesai pada Mei 2026 untuk sektor otomotif. Tahap uji jalan, tutur Eniya, telah berlangsung sejak 9 Desember 2025 terhadap 9 unit kendaraan.

Setelah dilakukan uji jalan, Kementerian ESDM akan melakukan pengecekan terhadap kondisi mesin.

Uji jalan dan pengecekan mesin untuk sektor otomotif ditargetkan selesai pada Juni 2026. Eniya menyampaikan hasil sementara uji B50 menunjukkan bahwa kualitas bahan bakar B50 telah memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan.

Selain sektor otomotif, B50 juga diuji di sektor alat mesin pertanian, alat berat pertambangan, angkutan laut, kereta api serta pembangkit listrik.

“Jadi, tidak ada yang B40 lagi (mulai 1 Juli). Infrastrukturnya malah kesusahan (kalau campur). Sehingga, mulainya serentak, ya, di semua sektor,” ujar Eniya.

Dari sisi ekonomi, program biodiesel berpotensi meningkatkan nilai tambah CPO dan menghemat devisa negara, dengan proyeksi penghematan menjadi Rp157,28 triliun pada tahun 2026, meningkat dari Rp140 Triliun.

“Insyaallah sesuai dengan arahan, bisa berlaku 1 Juli,” ucapnya.

Pada Selasa (31/3), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan Indonesia akan memberlakukan kebijakan B50 mulai 1 Juli 2026 untuk menghemat subsidi senilai Rp48 triliun.

Ia menyampaikan bahwa Pertamina sudah siap untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Kebijakan penerapan B50, kata Airlangga, berpotensi mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) fosil sebanyak 4 juta kiloliter (KL) dalam satu tahun.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kalau saya prediksi, cukup. Cukup. FAME-nya cukup

Bandung Barat, Jabar (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yakin pasokan FAME (Fatty Acid Methyl Ester) atau biodiesel yang dihasilkan dari minyak sawit dapat memenuhi kebutuhan Program Biodiesel 50 atau B50.

“Kalau saya prediksi, cukup. Cukup. FAME-nya cukup,” ujar Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi ketika ditemui di Stasiun Blending dan Pengisian Bahan Bakar Uji Jalan B50 Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa.

Eniya menyampaikan bahwa hingga saat ini, pemerintah masih menghitung kebutuhan FAME untuk program mandatori B50. Pemerintah berencana untuk mewajibkan kandungan B50 dalam bahan bakar diesel per 1 Juli 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Eniya juga menegaskan bahwa pada 1 Juli 2026, mandatori B50 diterapkan untuk semua sektor.

Saat ini, B50 masih dalam tahap uji jalan yang ditargetkan selesai pada Mei 2026 untuk sektor otomotif. Setelah dilakukan uji jalan, Kementerian ESDM akan melakukan pengecekan terhadap kondisi mesin.

Uji jalan dan pengecekan mesin untuk sektor otomotif ditargetkan selesai pada Juni 2026. Eniya menyampaikan hasil sementara uji B50 menunjukkan bahwa kualitas bahan bakar B50 telah memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan.

Selain sektor otomotif, B50 juga diuji di sektor alat mesin pertanian, alat berat pertambangan, angkutan laut, kereta api, serta pembangkit listrik.

“(1 Juli) itu untuk semua sektor. Semua sektor tadi (pakai) B50. Jadi, tidak ada yang B40 lagi. Infrastrukturnya malah kesusahan (kalau campur). Sehingga, mulainya serentak, ya, di semua sektor,” ujar Eniya.

Pada Selasa (31/3), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan Indonesia akan memberlakukan kebijakan B50 mulai 1 Juli 2026 untuk menghemat subsidi senilai Rp48 triliun.

Ia menyampaikan bahwa Pertamina sudah siap untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Kebijakan penerapan B50, kata Airlangga, berpotensi mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) fosil sebanyak 4 juta kiloliter (KL) dalam satu tahun.

Lebih lanjut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan geliat petani sawit meningkat seiring sebagian crude palm oil (CPO) disisihkan untuk program mandatori Biodiesel 50 (B50) mulai 1 Juli 2026 guna memperkuat ketahanan energi dan ekonomi sektor perkebunan.

Ia menyebut sekitar 5,3 juta ton CPO dialihkan menjadi biofuel untuk menghentikan impor solar, sehingga memberikan keuntungan bagi negara melalui penghematan devisa sekaligus mendukung kemandirian energi nasional.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026