JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memastikan pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah akan segera berakhir.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, sesuai komitmen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN ke pemerintah, masalah ini akan selesai setelah Juni mendatang.

"Kemarin PLN sudah menjanjikan sesudah bulan Juni akan normal," ujarnya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (24/6/2026) malam.

Airlangga mengakui gangguan pasokan listrik telah memengaruhi sejumlah sektor, terutama industri yang beroperasi di Pulau Jawa.

Namun, dia belum bisa merincikan sejauh mana dampak yang ditimbulkan terhadap aktivitas ekonomi.

"Ya tentu, beberapa sektor terutama di Jawa kan terkait dengan beberapa industri," ucapnya.

Sebelumnya, PT PLN (Persero) mengakui adanya kendala teknis operasional pembangkit dan gangguan pada dua unit pembangkit besar yang menyebabkan penurunan kemampuan pasokan listrik di sistem kelistrikan Pulau Jawa.

Kondisi tersebut membuat PLN menerapkan manajemen beban secara terbatas dan terukur di sejumlah wilayah, alias pemadaman bergilir.

Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto mengatakan, meski terdapat gangguan pada pembangkit, sistem kelistrikan Jawa saat ini masih beroperasi dan terkendali dengan baik.

"Namun demikian, untuk menjaga keandalan pasokan listrik kepada pelanggan, PLN melakukan manajemen beban secara terbatas dan terukur di sejumlah wilayah," ucapnya dalam keterangan resmi, Jumat (19/6/2026).

Ia menjelaskan, terdapat kendala teknis operasional pembangkit bersamaan dengan dua unit pembangkit besar mengalami gangguan sehingga tidak beroperasi sementara.

Kondisi ini berdampak pada penurunan kemampuan sistem pasokan listrik.

Menurut Gregorius, PLN saat ini terus melakukan berbagai upaya untuk mempercepat pemulihan pasokan.

Perseroan bekerja sama dengan berbagai pihak guna mempercepat perbaikan pembangkit yang mengalami gangguan.

Berdasarkan catatan Kompas.com, sejumlah wilayah di Jawa mengalami padam listrik selama beberapa hari terakhir dengan durasi mencapai berjam-jam.

Terpantau pemadaman terjadi pada wilayah Kabupaten Demak, Semarang, Solo di Jawa Tengah, Kota Bekasi, Bandung di Jawa Barat, serta Surabaya, Pasuruan, Sidoarjo, Gresik di Jawa Timur.

Pada Jumat (19/6/2026), sejumlah wilayah di Kota Bekasi kembali mengalami pemadaman listrik.

Wilayah terdampak di antaranya yakni pada jalur Penyulang Holy, meliputi Perumnas 3, Jalan Pulau Bangka, Jalan Kalimantan, Jalan Singkep, Jalan Bintan, Jalan Pulau Sulawesi, Jalan Sumatera, Jalan Pulau Jawa, Jalan Pulau Panaitan, hingga Kampung Rawa Aren.

Lalu wilayah Mutiara Gading Timur, Graha Harapan, Jalan Bayan, serta Ciketing Rawamulya.

Kemudian pada Jalan Raya Narogong, Jalan Cipendawa Baru, RSUD Bantar Gebang, serta Perumahan Cluster Natura.

Begitu pula dengan sejumlah wilayah Kota Semarang masih mengalami pemadaman listrik secara bergantian.

Gelombang pemadaman listrik terjadi sudah sejak pekan lalu.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) memperingatkan pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah kawasan industri mulai mengganggu aktivitas produksi pabrik alas kaki berorientasi ekspor. Gangguan pasokan listrik dikhawatirkan menghambat pengiriman pesanan ke pasar global hingga menggerus kepercayaan buyer internasional.

Sekretaris Jenderal Aprisindo Yoseph Billie Dosiwoda mengatakan, hampir seluruh anggota asosiasi di sejumlah sentra industri alas kaki melaporkan terdampak pemadaman listrik dalam dua pekan terakhir.

Menurutnya, gangguan tersebut terjadi di berbagai wilayah, mulai dari Jawa Timur seperti Jombang dan Sidoarjo, Jawa Tengah, Jawa Barat meliputi Sukabumi, Cikampek, dan Karawang, hingga kawasan industri Balaraja di Banten.

"Hampir semua anggota melapor terkait pemadaman listrik," ujar Billie kepada Bisnis, Selasa (23/6/2026).

Dia menjelaskan, pemadaman listrik secara langsung mengganggu proses produksi karena pabrik terpaksa mengoperasikan generator set (genset) sebagai sumber energi alternatif.

Penggunaan genset tersebut membuat biaya operasional meningkat lantaran perusahaan harus mengonsumsi solar dalam jumlah besar. "Sementara harga solar sudah tinggi sekali," keluhnya.

Adapun dari laporan yang diterima Aprisindo, durasi pemadaman bervariasi, mulai dari dua hingga enam jam. Bahkan, terdapat usulan agar jam istirahat pekerja diperpanjang hingga tiga jam untuk menyesuaikan kondisi pasokan listrik.

Di sisi lain, gangguan pasokan listrik dinilai berpotensi menghambat penyelesaian pesanan ekspor. Pasalnya, industri alas kaki merupakan sektor yang sangat bergantung pada ketepatan waktu pengiriman kepada buyer global.

Menurut Billie, apabila pemadaman terus berlanjut dan semakin meluas, lead time atau waktu pengiriman ekspor berpotensi mundur sehingga mengganggu komitmen perusahaan terhadap pelanggan di luar negeri.

Dia menambahkan, merek-merek global memiliki standar ketepatan pengiriman yang sangat ketat. Karena itu, gangguan produksi akibat listrik padam berisiko menurunkan tingkat kepercayaan buyer terhadap pemasok dari Indonesia.

"Jadi harus menjaga kepercayaan, jangan sampai kehilangan kepercayaan dari brand atau buyer untuk pesanan dari Indonesia," tegasnya.

Menurut Billie, kondisi tersebut menjadi semakin krusial setelah kebijakan tarif impor ke Amerika Serikat berubah. Saat ini seluruh negara dikenakan tarif global yang sama sebesar 10%, sehingga faktor daya saing tidak lagi hanya ditentukan oleh tarif, melainkan juga kelancaran operasional industri.

"Kalau harga dari Vietnam dan Indonesia sama, tetapi Indonesia terkendala masalah listrik, tentu akan memberikan dampak negatif terhadap pesanan dari Indonesia," katanya.

Aprisindo memperkirakan tekanan terhadap industri alas kaki masih akan berlanjut apabila persoalan pasokan listrik tidak segera ditangani. Bahkan, dalam dua hingga tiga bulan ke depan, kinerja industri diperkirakan terus melemah apabila gangguan listrik masih berulang.

"Kalau tidak berubah dalam dua sampai tiga bulan ke depan, kondisinya akan semakin merosot," pungkas Billie.

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad memberikan sinyal positif jika isu terkait pemadaman listrik secara bergilir di sejumlah daerah, akan selesai pada pekan ini. Hal ini disampaikan Dasco saat memberikan sambutan di acara Rakernas Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Selasa (23/6/2026).

Dasco mulanya menceritakan jika dirinya baru saja menggelar diskusi bersama Kementerian ESDM, PLN, Kejaksaan Agung dan Badan Intelijen Negara (BIN) terkait isu pemadaman listrik bergilir ini.2 Pembangkit Besar Jadi Penyebab Pemadaman Listrik di Jawa, Dirut PLN: Satu Berhasil Pulih

"Kita urai satu per satu, sehingga insyaAllah pemadaman listrik itu tidak akan terjadi lagi di minggu-minggu ini dan minggu ke depan," kata Dasco.

Dasco mengakui, jika dampak dari kondisi global ini sangat luar biasa terasa di dalam negeri. Hanya saja, ia meyakini semua persoalan yang terjadi bisa dipecahkan masalahnya jika semua pihak kompak.

"Kalau kita sama-sama kompak, kita sama-sama berkeinginan baik untuk memecahkan hal ini bersama, tentunya kita bisa kemudian sama-sama memitigasi hal-hal yang kemudian tidak kita inginkan yang kemudian akan membuat rakyat kita kemudian menjadi susah," ujarnya.

Sementara itu sebelumnya Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengungkapkan, kendala teknis dua pembangkit listrik besar pada Jumat (19/6) menjadi penyebab pemadaman listrik di Pulau Jawa. Namun diterangkan bahwa pada Minggu (21/6) malam, satu pembangkit besar berhasil dipulihkan.

Pasokan Seret Batu Bara Picu Pemadaman Listrik, Legislator Soroti Lambannya Persetujuan RKAB



“Hari Jumat kami menyampaikan ada dua pembangkit besar milik mitra kami yang mengalami kendala teknis dan terpaksa keluar dari sistem. Dan untuk itu kami Minggu lalu langsung menurunkan tim PLN bersama dengan mitra kami untuk melakukan perbaikan,” ujar Dirut PLN, Darmawan saat Konferensi Pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/6).

“Dan ada kabar yang baik tadi malam, satu pembangkit besar berhasil dipulihkan dan sinkron dengan sistem kelistrikan di Pulau Jawa dan mulai memasok listrik untuk sistem di Pulau Jawa,” jelas Darmawan.

Jakarta: Pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Pulau Jawa sejak awal Juni 2026 tak hanya membuat aktivitas masyarakat terganggu.

Kondisi ini juga mulai menekan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergantung pada pasokan listrik untuk menjalankan bisnis sehari-hari.

Mulai dari pedagang es, pelaku usaha makanan beku (frozen food), hingga usaha rumahan berbasis pendingin menjadi kelompok yang paling merasakan dampaknya.

Ketika listrik padam selama berjam-jam, produk berisiko rusak, aktivitas produksi terhenti, hingga omzet harian ikut tergerus.

UMKM jadi kelompok paling rentan saat listrik padam

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengungkapkan, pemadaman listrik bergilir yang terjadi di Pulau Jawa sejak awal Juni lalu menimbulkan berbagai dampak terhadap aktivitas pelaku usaha.

Ia mengatakan saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kemarin bahwa pemadaman listrik bergilir tersebut juga berdampak terhadap kegiatan sehari-hari masyarakat luas, tidak hanya pelaku UMKM.

“Misalnya mereka yang jualan es, pada saat mati (listrik) ya esnya cair, nggak bisa jualan mereka, terus (pedagang) frozen food (makanan beku), dan segala macam (lainnya). Jadi sebetulnya impact (dampak) sosialnya tuh ke mana-mana,” kata Maman dilansir Antara, Selasa, 23 Juni 2026.

Pembenahan rantai pasok batu bara

Ia pun meminta agar PT PLN (Persero) segera membenahi tata kelola rantai pasok (supply chain) komoditas batu bara, mengingat berbagai pembangkit listrik utama di Pulau Jawa masih berupa Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

“Potensi blackout (pemadaman listrik secara luas) seperti yang (terjadi) 3 tahun yang lalu ini berpotensi terjadi lagi kalau supply chain management (manajemen rantai pasok) yang ada di PLN itu tidak segera dibenahi dan ditata secara baik,” ujar Maman.

Ditemui dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga mengakui bahwa pemadaman listrik bergilir tersebut sangat berpengaruh terhadap aktivitas perekonomian.

Pihaknya pun telah menggelar pertemuan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlill Lahadalia serta jajaran direksi PLN untuk mengatasi persoalan tersebut.

“Harapannya sih Juni ini bisa diselesaikan,” ucap Airlangga Hartarto.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ANN)

IDXChannel – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memberikan perhatian serius terhadap pemadaman listrik bergilir yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Gangguan pasokan energi ini dinilai telah memukul mundur produktivitas operasional dan mengacaukan ritme aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya para pelaku usaha di level akar rumput.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman mengatakan bahwa efek domino dari ketidakstabilan pasokan daya tersebut tidak hanya mengemas kerugian bagi sektor usaha formal, melainkan juga merembet ke lini kehidupan harian masyarakat luas.

Dia menegaskan, pemadaman yang terjadi secara berulang ini menjadi sinyal adanya potensi risiko sistemik dalam arsitektur nasional. Pemerintah mendesak adanya pembenahan menyeluruh pada manajemen rantai pasok komoditas energi serta keandalan operasional di internal PT PLN (Persero).

“Dampaknya pertama ke masyarakat, yang kedua ke UMKM. Misalnya mereka yang jualan es, pada saat mati (listrik) ya esnya cair. Enggak bisa jualan mereka. Terus (pedagang) frozen food, segala macam. Ini aja yang sebetulnya, impact sosialnya ke mana-mana,” kata Maman di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (22/6/2026).

Maman mencontohkan, para pedagang kecil yang menggantungkan pendapatan harian pada sektor makanan dan minuman berbasis mesin pendingin menjadi klaster yang paling rentan tersungkur.

Matinya aliran listrik secara mendadak otomatis memicu kerusakan bahan baku dan melahirkan kerugian finansial secara langsung.

Menurut pandangannya, apabila tidak ada tindakan korektif yang radikal dalam tata kelola energi nasional, ancaman gangguan serupa akan terus membayangi dan berisiko memperluas stagnasi pada laju pertumbuhan ekonomi rakyat.

Sebagai informasi, gelombang pemadaman listrik bergilir di sejumlah titik di Pulau Jawa terpantau mulai terjadi sejak awal Juni 2026.

Gangguan interkoneksi sistem transmisi ini memicu pemutusan aliran daya sementara di kawasan permukiman hingga sentra industri, yang kemudian memantik keluhan massal dari para pelaku usaha komersial.

Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menyampaikan kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai mengalami perbaikan setelah sebelumnya terjadi pemadaman bergilir pada pekan lalu.

Hal tersebut disampaikan Darmawan saat memberikan keterangan kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (22/6/2026).

Darmawan mengatakan, sejak Minggu, 21 Juni 2026, sistem kelistrikan Jawa mulai kembali membaik sehingga pemadaman bergilir dapat ditekan secara signifikan.

PLN juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang terjadi akibat gangguan pasokan listrik tersebut.

“Rekan-rekan media dan juga masyarakat, kami ingin menyampaikan kabar baik, bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa, mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisasi,” ujar Darmawan.

Menurut Darmawan, perbaikan kondisi kelistrikan tersebut didukung oleh mulai normalnya pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit.

“Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau Independent Power Producer, minggu lalu mulai mengalir dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa,” katanya.

Selain perbaikan pasokan energi primer, PLN juga melakukan penanganan terhadap kendala teknis yang terjadi pada dua pembangkit besar milik mitra yang sebelumnya harus keluar dari sistem kelistrikan Jawa. Darmawan menyampaikan bahwa PLN bersama mitra pembangkit langsung melakukan upaya pemulihan.

“Dan ada kabar yang baik, tadi malam satu pembangkit besar berhasil dipulihkan dan sinkron dengan sistem kelistrikan di Pulau Jawa, dan mulai memasok listrik untuk sistem di Pulau Jawa,” tutur Darmawan.

Darmawan turut menyampaikan apresiasi atas dukungan dan arahan pemerintah dalam upaya menjaga keandalan sistem kelistrikan nasional. Lebih lanjut, PLN terus melakukan penguatan tata kelola rantai pasok energi primer serta peningkatan keandalan pembangkit, baik yang dikelola PLN maupun pembangkit milik mitra.

“Kami melakukan upaya all out 24 jam, 7 hari seminggu, baik itu dalam melakukan monitoring, memetakan seluruh upaya kami agar perbaikan keandalan sistem listrik di Jawa ini bisa terus terjaga dan bahkan ditingkatkan,” kata Darmawan.

Darmawan juga mengajak masyarakat untuk terus memberikan dukungan terhadap upaya pemulihan dan penguatan sistem kelistrikan yang tengah dilakukan PLN bersama seluruh mitra.

“Kami mohon doa, dukungan, dari seluruh masyarakat agar upaya all out dari kami semuanya ini bisa dimudahkan dan berjalan dengan lancar,” katanya.

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XII DPR RI Jamaludin Malik, meminta PT PLN (Persero) membenahi manajemen kontrak, distribusi, dan logistik batu bara guna menjaga keandalan pasokan listrik nasional.

Hal itu sebagai tindaklanjut dari kondisi pemadaman bergilir yang terjadi berbagai wilayah di Pulau Jawa selama beberapa hari terakhirnya.

Menurut Jamaludin, pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menjamin ketersediaan pasokan batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik nasional. Maka aspek operasional kelistrikan menjadi bagian PLN sebagai operator sistem.

"ESDM telah memastikan pasokan batu bara tersedia dan memberikan penugasan yang bahkan melebihi kebutuhan PLN. Karena itu, secara teknis PLN harus bergerak lebih cepat menyelesaikan persoalannya sendiri, mulai dari manajemen kontrak, distribusi, logistik, hingga pengelolaan operasional pembangkit," ujar Jamaludin dalam keterangannya, Senin (22/6/2026).

Ia menuturkan, berdasarkan data Kementerian ESDM, kebutuhan batu bara PLN pada tahun 2026 berada pada kisaran 154 juta ton.

Untuk memenuhi kebutuhan itu, Ditjen Mineral dan Batubara (Minerba) telah memberikan penugasan kepada perusahaan-perusahaan pertambangan nasional melalui skema domestic market obligation (DMO) sebesar 180-190 juta ton, atau jauh di atas kebutuhan PLN.

Dengan besaran jumlah tersebut, yang sudah dikontrakkan saat ini baru sekitar 134 juta ton.

"Artinya, persoalannya bukan pada ketersediaan batu bara nasional, melainkan bagaimana pasokan yang sudah dialokasikan pemerintah tersebut dapat segera dikontrak, didistribusikan, dan sampai ke pembangkit sesuai kebutuhan," ucap anggota dari Fraksi Partai Golkar itu.

Menurutnya, kendala yang dihadapi saat ini lebih banyak berkaitan dengan aspek teknis, termasuk kebutuhan batu bara berkalori menengah yang diperlukan untuk proses blending di sejumlah pembangkit PLN.

Dalam hal ini, Jamaludin menilai langkah Kementerian ESDM telah tepat dengan memastikan sejumlah pemasok batu bara berkalori menengah segera mengirimkan pasokannya ke lokasi pembangkit, khususnya di wilayah Jawa.

Selain itu, dia juga menyoroti adanya dua unit pembangkit besar yang sedang menjalani pemeliharaan (maintenance) sehingga mengurangi daya mampu sistem kelistrikan Jawa, Madura, dan Bali.

Menurutnya, kondisi tersebut harus segera diatasi melalui percepatan penyelesaian pemeliharaan dan penguatan manajemen operasional agar keandalan sistem tetap terjaga.

Maka dari itu, Jamaludin meminta PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen kontrak, rantai pasok, distribusi, dan logistik internal perusahaan.

Pasokan yang telah dijamin pemerintah harus dapat diterjemahkan menjadi ketersediaan batu bara yang siap digunakan di setiap pembangkit sehingga tidak menimbulkan gangguan layanan listrik kepada masyarakat.

"Masyarakat tentu berharap tidak ada lagi pemadaman yang disebabkan oleh persoalan yang sebenarnya dapat diantisipasi melalui perencanaan dan manajemen yang lebih baik," tutup Jamaludin.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JUMAT malam, 22 Mei 2026, pukul 18.44 WIB, Sumatera mendadak gelap. Bukan sebagian kecil, bukan satu kota.

Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan serentak kehilangan aliran listrik dalam hitungan detik.

Di Medan, warga yang baru saja menyelesaikan shalat Maghrib mendapati seluruh kota mati. Di Padang, kemacetan meluber ke jalan-jalan besar karena lampu lalu lintas ikut padam.

Di Palembang, kabar lumpuhnya jaringan listrik menyebar dari mulut ke mulut dengan kata-kata pendek yang mencekam: Sumatera "blackout".

Penyebab awalnya, menurut Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, adalah sambaran petir yang menghantam jaringan transmisi 275 kilovolt jalur Muara Bungo dan Sungai Rumbai di Jambi.

Gangguan pada satu ruas itu memicu power swing, frekuensi sistem merosot, dan efek domino menjalar ke seluruh jaringan interkoneksi Sumatera.

Bareskrim Polri memastikan tidak ada sabotase setelah melakukan olah tempat kejadian perkara di Tower 175 dan 176 di Desa Tempino, Kabupaten Muaro Jambi.

Namun di balik terminologi teknis itu, ada kenyataan lebih menohok: infrastruktur energi jutaan orang bergantung pada satu jalur transmisi yang lumpuh hanya karena sambaran petir biasa.

Dalam dua hari blackout itu, banyak pabrik berhenti beroperasi, UMKM lumpuh, dan transaksi digital mati total karena jaringan komunikasi ikut terganggu.

ATM tidak berfungsi, SPBU tutup, dan antrean panjang terbentuk di pompa bensin yang masih menyala berkat genset.

Kadin Indonesia menyebut aktivitas ekonomi Sumatera lumpuh karena ketergantungan transaksi pada sistem digital yang tidak bisa beroperasi tanpa listrik.

Pedagang kehilangan pembeli, bahan makanan membusuk, dan pelaku usaha terpaksa menanggung biaya tambahan pembelian solar non-subsidi untuk genset di tengah harga bahan bakar yang sudah tinggi.

Kota Medan mengalami pemadaman selama sekitar 19 jam, baru pulih pada Sabtu (23/5) pukul 13.00 WIB.

Korban jiwa ikut berjatuhan. Di Kecamatan Koto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, tiga remaja keracunan karbon monoksida dari gas buang genset masjid yang dinyalakan saat blackout; dua di antaranya meninggal dan satu kritis.

Di Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, empat pegawai toko mengalami keracunan gas genset yang menyebabkan dua orang meninggal dan dua lainnya kritis.

Mereka bukan korban bencana alam. Mereka korban dari sistem kelistrikan yang rapuh dan dari ketidaksiapan menghadapi blackout yang datang tanpa peringatan.

Seorang mahasiswi di Palembang bahkan sempat terjebak di dalam lift selama satu jam ketika listrik tiba-tiba padam.

Belum selesai krisis di Sumatera, giliran Jawa menyusul. Pada 9 dan 10 Juni 2026, gangguan teknis pada PLTGU Jawa 1 di Cilamaya, Karawang, Jawa Barat, pembangkit berkapasitas 1.760 MW yang merupakan pembangkit gas terintegrasi terbesar di Asia Tenggara, memaksa PLN menerapkan pemadaman bergilir di Depok, Bogor, Bekasi, Sukabumi, Bandung, dan sejumlah wilayah Jawa Tengah selama 3 hingga 6 jam per giliran.

Lampu lalu lintas mati di beberapa titik Bandung dan petugas terpaksa mengatur kendaraan secara manual.

Pada 19 Juni, pemadaman bergilir kembali melanda Jawa menyusul gangguan pada dua unit pembangkit besar sekaligus, dan PLN menyampaikan permohonan maaf dalam bahasa Jawa, nyuwun ngapunten. Permintaan maaf yang terasa hangat secara kultural, tetapi dingin secara struktural.

Institute for Essential Services Reform (IESR) mempertanyakan penjelasan resmi PLN dengan tajam.

Dalam sistem interkoneksi Jawa-Madura-Bali, gangguan pada satu pembangkit seharusnya tidak langsung berkembang menjadi pemadaman luas jika cadangan daya atau reserve margin sebesar 30 persen benar-benar terjaga.

IESR menduga pemadaman bergilir Jawa sesungguhnya dipicu oleh rendahnya stok batu bara di sejumlah PLTU akibat keterlambatan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya oleh Kementerian ESDM, persoalan birokrasi yang sudah disampaikan industri sejak Maret dan April 2026, tetapi tidak ditindaklanjuti secara memadai hingga dampaknya terasa di ruang-ruang kegelapan rumah warga.

Blackout di Indonesia bukan peristiwa pertama. Dalam tujuh tahun terakhir, pemadaman massal berulang setidaknya tiga kali.

Pada 4 Agustus 2019 di Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat akibat gangguan SUTET 500 kV Ungaran-Pemalang yang melumpuhkan puluhan juta orang.

Pada Juni 2024 di Sumatera akibat gangguan SUTET 275 kV Lubuk Linggau-Lahat yang berdampak pada 1,5 juta pelanggan.

Kini Mei 2026 kembali di Sumatera dengan skala yang lebih luas. Ini bukan sial berulang, tapi semacam pola yang terus berulang. Dan pola itu menunjukkan tidak ada perbaikan struktural yang berarti di antara satu blackout dan blackout berikutnya.

Situasi ini semakin sulit untuk diterima karena kontradiksi yang menyolok di dalamnya. Pemerintah sedang gencar mempromosikan transisi energi, narasi tentang energi baru terbarukan, net zero emission, dan kedaulatan energi terus diserukan dari berbagai forum.

Namun pada saat yang sama, infrastruktur transmisi dibiarkan bergantung pada satu jalur yang lumpuh karena sambaran petir biasa, sementara stok batu bara pembangkit Jawa bisa menipis hanya karena keterlambatan tanda tangan di meja birokrasi.

Trend Asia mencatat ironi ini, bahwa energi fosil yang menyokong kelistrikan Indonesia justru menjadi penyumbang utama krisis iklim yang memicu cuaca ekstrem itu sendiri.

Dapat dikatakan, bahan bakar yang membakar langit adalah bahan bakar yang juga memadamkan lampu.

Permintaan maaf PLN sudah disampaikan, dalam bahasa resmi di Sumatera, dalam bahasa Jawa yang lembut di Jawa. Keduanya wajar diapresiasi.

Namun, permintaan maaf tidak boleh mengganti logika pembenahan. Yang dibutuhkan adalah dorongan untuk mengaudit secara total terhadap ketahanan infrastruktur transmisi nasional, rencana investasi konkret untuk membangun redundansi jaringan, percepatan desentralisasi pembangkitan energi berbasis komunitas lokal, serta reformasi birokrasi pengesahan RKAB agar tidak ada lagi pembangkit yang terpaksa beroperasi di bawah kapasitas karena menunggu tanda tangan. Bangsa ini tidak sedang menuju transisi energi.

Lebih jauh, realitas pelik ini juga memberi pengertian bahwa, bangsa yang besar dengan sumber daya alam melimpah ini masih sibuk menambal kegelapan yang sama dari tahun ke tahun, dari Jawa hingga Sumatera, dari pejabat satu ke pejabat berikutnya, dengan maaf yang sama.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengatakan penyaluran pasokan batu bara yang sesuai spesifikasi kebutuhan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berjalan dengan lancar.

“Pasokan energi primer (batu bara) yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh pembangkit kami berjalan dengan lancar,” ujar Darmawan dalam rekaman suaranya yang telah dikonfirmasi ANTARA ke PLN di Jakarta, Senin.

Oleh karena itu, tutur Darmawan, upaya perbaikan sistem kelistrikan di Pulau Jawa berjalan dengan lancar, dan berangsur-angsur membaik.

Darmawan menyampaikan bahwa ke depannya, PLN akan memperbaiki tata kelola rantai pasok batu bara dan penguatan pembangkit listrik agar sistem kelistrikan di Pulau Jawa bisa terus terjaga dan terus ditingkatkan.

“Kami ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan masyarakat karena terjadi pemadaman bergilir pada pekan lalu,” kata Darmawan.

Kementerian ESDM mencermati adanya kendala pada batu bara kalori menengah, khususnya dengan spesifikasi sekitar 5.200 kcal per kg GAR yang dibutuhkan pembangkit PLN.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia lantas membentuk tim pengadaan batu bara kalori menengah untuk mengatasi kendala PLN dalam memenuhi kebutuhan pembangkitnya.

Ia juga membuka peluang merevisi harga batu bara bagi PLN di tengah meningkatnya tekanan biaya produksi pemasok dan tantangan menjaga pasokan batu bara kalori menengah.

Penyesuaian harga itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO), yang saat ini ditetapkan sebesar 70 dolar AS per ton bagi PLN.

Kemudian, pada Jumat (19/6), Darmawan menyampaikan pihaknya mempercepat pengadaan pasokan batu bara, khususnya batu bara dengan tingkat kandungan kalori menengah (medium rank coal) untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik.

Proses penyaluran medium rank coal mulai mengalir kepada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di seantero Pulau Jawa, baik PLTU milik PLN, PLTU milik mitra PLN, maupun PLTU milik Independent Power Producer (IPP).

Lebih lanjut, ia merinci berbagai PLTU yang akan menerima pasokan medium rank coal. Untuk PLTU di Jawa bagian barat, terdapat PLTU Pelabuhan Ratu, PLTU Lontar, PLTU Labuan, PLTU Suralaya 1 sampai dengan 8, PLTU Jawa 7, PLTU Jawa 9 dan 10, PLTU Indramayu.

Untuk PLTU di Jawa bagian timur di antaranya PLTU Paiton 1 dan 2, PLTU Paiton 9, PLTU Rembang, PLTU Pacitan, dan PLTU Tanjung Awar-awar.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menyampaikan satu dari dua pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang mengalami gangguan teknis, berhasil pulih.

“Salah satu pembangkit berhasil dipulihkan,” ujar Darmawan dalam rekaman suaranya yang telah dikonfirmasi ANTARA ke PLN di Jakarta, Senin.

Darmawan menjelaskan sejak Minggu (21/6) pukul 18.00 WIB, PLTU yang berhasil dipulihkan kembali sinkron dengan sistem kelistrikan Pulau Jawa dan mulai memasok listrik untuk menambah keandalan sistem kelistrikan di Pulau Jawa.

“Untuk itu, pemadaman bergilir yang terjadi pada pekan lalu, hari ini sudah berhasil diminimalisir,” ujar Darmawan.

Lebih lanjut ia menyampaikan akan terus memonitor upaya perbaikan sistem kelistrikan Pulau Jawa.

“Kami mengupayakan yang terbaik agar perbaikan yang sudah berlangsung ini bisa terus terjaga dan terus ditingkatkan,” kata Darmawan.

Pada Jumat (19/6), Darmawan mengungkapkan dua PLTU di Pulau Jawa mengalami gangguan teknis yang menyebabkan pemadaman bergilir di Pulau Jawa.

Darmawan menyampaikan bahwa gangguan teknis yang dialami oleh pembangkit Independent Power Producer (IPP), menyebabkan kedua pembangkit tersebut keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.

Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Gregorius Adi Trianto mengatakan untuk menjaga keandalan pasokan listrik kepada pelanggan, PLN melakukan manajemen beban secara terbatas dan terukur di sejumlah wilayah.

Langkah tersebut menyebabkan pemadaman listrik bergilir terjadi di sejumlah wilayah. Berdasarkan pantauan ANTARA, sejumlah wilayah di Jawa Timur khususnya Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik seringkali mengalami mati listrik sejak pekan lalu dengan waktu berbeda-beda.

Beberapa wilayah tersebut mengalami mati listrik secara tiba-tiba selama dua hingga lima jam dalam sehari. Bahkan pekan lalu beberapa jalan protokol di Surabaya juga mengalami mati listrik berjam-jam sampai malam hari sehingga cukup berbahaya bagi pengendara.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN masih berkutat pada permasalahan pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia selama lebih dari sepekan.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mendesak PLN untuk segera membenahi manajemen rantai pasok batu bara dan meningkatkan kualitas pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) agar pemadaman tidak terus berlarut.

"PLN harus segera mengatasi pemadaman listrik bergilir dalam tempo sesingkatnya," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (21/6/2026).

Sebab, kata Fahmy, pemadaman listrik bergilir telah menimbulkan kerugian bagi konsumen PLN, baik dari sektor industri maupun rumah tangga.

Bagi sektor industri, pemadaman memaksa perusahaan menggunakan generator set (genset) untuk menjaga operasional tetap berjalan. Namun, penggunaan genset menyebabkan biaya operasional perusahaan meningkat.

Sementara bagi konsumen rumah tangga yang tidak memiliki genset terpaksa menghadapi gangguan aktivitas, bahkan harus menggunakan lilin saat pemadaman terjadi pada malam hari.

"Pemadaman listrik bergilir sudah pasti sangat merugikan bagi konsumen industri dan rumah tangga," kata dia.

Jika mengacu pada penjelasan dari manajemen PLN, penyebab dari pemadaman listrik bergilir itu dipicu oleh gangguan teknis pada PLTU utama di Jawa serta tersendatnya pasokan batu bara yang dibutuhkan pembangkit.

Peristiwa serupa pernah terjadi beberapa tahun lalu akibat kekurangan pasokan batu bara untuk kebutuhan PLTU.

Padahal berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 1395 K/30/MEM/2018, perusahaan tambang diwajibkan memasok sedikitnya 20 persen dari total produksi batu bara untuk kebutuhan domestik atau domestic market obligation (DMO).

Aturan itu juga menetapkan harga jual batu bara ke PLN sebesar 70 dollar AS per metrik ton. Namun, menurut Fahmy, kewajiban DMO tersebut kerap tidak terpenuhi karena dinamika harga batu bara di pasar global.

Pada saat harga batu bara dunia tinggi, pengusaha batu bara cenderung lebih mendahulukan ekspor ketimbang memasok batu bara ke PLN.

"Dampaknya, PLN mengalami kekurangan pasokan batubara sehingga menyebabkan terjadinya pemadaman listrik bergilir," ucapnya.

Oleh karenanya, selain PLN, Fahmy juga meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban DMO batu bara.

Menurutnya, pemerintah perlu menerapkan sistem pemantauan untuk memastikan jumlah dan jadwal pasokan batu bara ke PLN terpenuhi.

Selain itu, pemerintah juga diminta memberikan sanksi tegas kepada perusahaan tambang yang tidak memenuhi kewajiban DMO, mulai dari denda, larangan ekspor, hingga pencabutan izin usaha.

"Kalau pemadaman listrik bergilir tidak dapat segera diatasi, konsumen akan mengubah singkatan PLN menjadi Perusahaan Lilin Negara," tukasnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Industri semen mulai merasakan dampak dari kebijakan pengurangan beban listrik di sejumlah wilayah Pulau Jawa. Pelaku usaha mewanti-wanti pembatasan pasokan listrik yang berkepanjangan berpotensi memangkas utilisasi pabrik hingga 50%, sekaligus meningkatkan biaya produksi.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Semen Seluruh Indonesia (ASPERSSI) Lilik Unggul Raharjo mengatakan sebagian besar pabrik semen di Jawa Barat telah menerima permintaan untuk menurunkan konsumsi listrik dengan skema yang berbeda-beda.

"Ada yang diminta mengurangi beban pemakaian 50%, ada juga yang diminta kurangi beban selama tiga jam sehari,” katanya kepada Bisnis, Minggu (21/6/2026).

Sementara itu, pabrik semen terintegrasi di Jawa Timur belum menerima permintaan pengurangan beban. Namun, dia mengungkapkan telah terjadi pemadaman listrik mendadak di unit penggilingan akhir di Gresik. Adapun di Jawa Tengah hingga saat ini belum terdapat kendala serupa.

Menurut Lilik, pembatasan konsumsi listrik tersebut berpotensi menekan kinerja industri semen, terutama dari sisi produksi dan utilisasi pabrik. Apabila kebijakan pengurangan beban listrik terus berlangsung dalam jangka panjang, Lilik memperkirakan utilisasi industri semen dapat mengalami penurunan yang cukup signifikan.

"Potensi terburuk penurunan utilisasi bisa mencapai 30% sampai 50% pada kondisi pengurangan beban," prediksinya.

Dia mengingatkan risiko yang lebih besar muncul apabila pemadaman listrik terjadi secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan. Kondisi tersebut dapat memicu kerusakan pada peralatan produksi yang bernilai tinggi.

"Kalau sering mati mendadak, sudah ada beberapa pengalaman terjadi kerusakan fatal di alat," tegas Lilik.

Untuk meminimalkan dampak tersebut, industri semen katanya telah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi. Salah satunya dengan menyesuaikan rencana produksi dan jadwal pemeliharaan mengikuti jadwal pengurangan beban listrik.

Selain itu, perusahaan juga akan merevisi rencana distribusi apabila pembatasan listrik telah dipastikan berlangsung karena volume produksi ikut terdampak. Selain itu, pelaku usaha akan melakukan pemeriksaan terhadap sistem proteksi seluruh peralatan vital guna mengantisipasi kerusakan apabila terjadi pemadaman mendadak.

Lilik menilai, komunikasi yang intensif antara PT PLN (Persero) dan pelaku industri menjadi faktor penting agar perusahaan dapat menyesuaikan operasi pabrik secara lebih efektif. PLN diminta terbuka terkait kemampuan kapasitas pasokan tenaga listrik.

Di sisi lain, dia berharap pemerintah dapat memastikan keandalan pasokan energi primer untuk menjaga kontinuitas operasional industri. “Harapan utama ke Kementerian ESDM agar menjamin supply batu bara ke pembangkit PLN dan juga suppply batu bara ke industri semen," pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menyampaikan permohonan maaf atas terjadinya pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa imbas gangguan teknis dan masalah pasokan batu bara ke pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Darmawan menyebut, saat ini, sistem kelistrikan di Pulau Jawa menghadapi tantangan gangguan teknis dari dua operasi pembangkit listrik besar yang dimiliki dan dioperasikan oleh produsen listrik swasta (independent power producer/IPP). Kedua PLTU tersebut tidak dapat memasok listrik untuk sistem kelistrikan di Jawa.

Bisnis.com, JAKARTA — pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah di Pulau Jawa dalam beberapa waktu terakhir mulai menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha karena berpotensi mengganggu kelancaran produksi, distribusi, hingga kepastian operasional perusahaan.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani, mengatakan pemadaman listrik yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir telah menjadi perhatian serius pelaku usaha.

Berdasarkan komunikasi Apindo dengan pelaku usaha di sejumlah daerah dan kawasan industri, gangguan listrik berpotensi menghambat aktivitas operasional perusahaan.

"Memang terdapat kekhawatiran, terutama karena gangguan atau pemadaman listrik dapat menghambat proses produksi, menunda penyelesaian pesanan, mengganggu jadwal pengiriman, serta menambah biaya operasional," katanya saat dihubungi, Minggu (21/6/2026).

Menurut Shinta, dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa berhentinya aktivitas produksi selama pemadaman berlangsung. Bagi industri yang mengandalkan proses produksi berkelanjutan, gangguan listrik dapat memicu biaya tambahan yang lebih besar.

Dia menjelaskan, perusahaan harus menanggung biaya restart mesin, penggunaan generator set (genset), tambahan konsumsi bahan bakar, hingga risiko kerusakan bahan baku maupun barang dalam proses produksi. Selain itu, keterlambatan pemenuhan kontrak kepada pembeli juga berpotensi terjadi apabila gangguan listrik berlangsung berulang.

"Sektor yang paling rentan terdampak umumnya adalah sektor yang membutuhkan pasokan listrik stabil dan kontinyu," ujarnya.

Tidak hanya industri besar, Shinta menyebut pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga dinilai menghadapi risiko yang tidak kalah besar. Banyak pelaku UMKM belum memiliki kapasitas maupun sumber daya untuk menyediakan pasokan listrik cadangan ketika terjadi pemadaman.

Akibatnya, gangguan listrik berpotensi menekan produktivitas usaha kecil dan menengah yang selama ini menjadi salah satu penopang aktivitas ekonomi daerah.

Apindo pun meminta pemerintah segera menemukan solusi atas kondisi tersebut. Di sisi lain, organisasi pengusaha itu mendorong penguatan keandalan sistem kelistrikan nasional agar gangguan serupa tidak terus berulang.

Shinta menilai evaluasi menyeluruh perlu dilakukan terhadap kecukupan cadangan daya, keandalan pembangkit, kesiapan jaringan transmisi dan distribusi, ketersediaan energi primer, hingga sistem mitigasi saat terjadi gangguan.

Menurutnya, bagi pelanggan industri dan kawasan industri, aspek komunikasi juga menjadi faktor penting. Pelaku usaha membutuhkan pemberitahuan dini serta respons yang cepat agar dapat menyesuaikan jadwal produksi dan meminimalkan kerugian.

"Untuk pelanggan industri dan kawasan industri, pemberitahuan dini, kanal komunikasi yang jelas, serta respons yang cepat tanggap dibutuhkan agar pelaku usaha dapat menyesuaikan jadwal produksi, mengamankan bahan baku, mengatur tenaga kerja, dan meminimalkan kerugian operasional," katanya.

Lebih lanjut, Apindo mengingatkan bahwa keandalan pasokan listrik tidak hanya berpengaruh terhadap kegiatan operasional harian perusahaan, tetapi juga terhadap persepsi investor terhadap kepastian berusaha di Indonesia.

Hal itu terutama berlaku bagi sektor manufaktur, kawasan industri, dan industri berbasis teknologi yang membutuhkan pasokan listrik stabil dan berkesinambungan.

Karena itu, Apindo berharap pemerintah dan PT PLN (Persero) memperkuat koordinasi untuk memastikan pemulihan berlangsung cepat sekaligus mencegah gangguan serupa terjadi kembali.

"Listrik merupakan prasyarat utama kegiatan ekonomi. Karena itu, mitigasi, transparansi, dan percepatan pemulihan menjadi sangat penting agar dampaknya terhadap kegiatan usaha dapat diminimalkan dan tidak kontra-produktif terhadap kegiatan ekonomi masyarakat secara keseluruhan," ujar Shinta.

Sementara itu, Associate Principal Energy Shift Indonesia (ESI) Ahmad Zuhdi menambahkan, di tengah munculnya gangguan pasokan listrik, pemerintah dinilai perlu bergerak cepat dan merancang kebijakan yang optimal baik untuk jangka pendek maupun perbaikan struktural dalam jangka panjang.

Dalam jangka pendek, Zuhdi mengatakan pemerintah perlu segera meningkatkan stok batubara pada PLTU yang saat ini kekurangan karena berbagai Faktor. Sementara itu, dalam jangka panjang, pemerintah dan PLN perlu mengurangi ketergantungan terhadap satu jenis sumber energi pembangkit.

"Pemerintah dan PLN harus menyadari kalau bergantung besar pada PLTU akan memberikan peluang untuk kejadian ini terulang lagi. Dibutuhkan diversifikasi ke sumber lain dan penguatan seluruh ekosistem pendukung seperti integrasi grid, dan sistem penyimpanan energi yang intermittent," katanya.