REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menilai kenaikan harga Pertamax dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter mulai 10 Juni 2026 berpotensi menekan kelompok kelas menengah rentan. Kenaikan sekitar 32 persen tersebut dinilai tidak hanya berdampak pada masyarakat berpenghasilan tinggi, tetapi juga jutaan pengguna BBM nonsubsidi yang mengandalkan Pertamax untuk mobilitas sehari-hari.

Direktur Kebijakan Publik CELIOS Media Wahyudi Askar mengatakan anggapan bahwa kenaikan Pertamax 92 hanya memukul kelompok kaya merupakan pandangan yang keliru. Menurut dia, pengguna Pertamax 92 juga berasal dari kalangan pekerja, pegawai, guru, pengemudi ojek daring, hingga masyarakat yang sedang menuju kelas menengah.

"Pandangan bahwa kenaikan Pertamax 92 hanya memukul orang kaya merupakan penyederhanaan yang keliru. Pengguna Pertamax 92 bukan cuma orang kaya, tapi juga kelas menengah rentan," kata Media dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Ia menjelaskan kenaikan harga yang terlalu lebar membuat masyarakat dihadapkan pada pilihan sulit, yakni membayar lebih mahal atau beralih menggunakan Pertalite. Peralihan tersebut, jelas dia, akan memperbesar jumlah pengguna BBM bersubsidi.

Direktur Ekonomi CELIOS Nailul Huda mengatakan keputusan menaikkan harga Pertamax tanpa mengubah harga Pertalite akan mendorong peningkatan permintaan BBM bersubsidi. Kondisi tersebut berpotensi menambah beban subsidi energi yang harus ditanggung pemerintah.

"Ketika pemerintah memutuskan menaikkan harga Pertamax 92 tanpa menaikkan harga Pertalite, maka ada konsekuensi kenaikan permintaan Pertalite. Akibatnya, kuota Pertalite akan meningkat dan menyebabkan subsidi BBM juga akan membengkak," kata Huda.

Ia mengingatkan pembatasan pembelian melalui QR Code hanya efektif apabila tidak terjadi kebocoran distribusi di lapangan. Menurut dia, praktik penjualan Pertalite di luar SPBU masih ditemukan sehingga berpotensi mengurangi efektivitas pengawasan.

CELIOS juga memperkirakan kenaikan harga Pertamax akan berdampak lebih luas terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Dampaknya antara lain penurunan daya beli kelompok menengah dan aspiring middle class, bertambahnya jumlah penduduk rentan miskin, kenaikan harga pangan, hingga percepatan penyesuaian suku bunga kredit.

Lembaga tersebut mengingatkan risiko peningkatan pemutusan hubungan kerja pada kuartal ketiga tahun ini, disertai potensi meningkatnya kriminalitas dan gejolak sosial apabila tekanan ekonomi terus berlanjut. Media menilai pemerintah masih memiliki sejumlah pilihan untuk menghadapi tekanan defisit fiskal, mulai dari mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), menambah utang, meningkatkan penerimaan pajak, hingga menyesuaikan harga BBM.

"Ini sangat aneh, ketika negara membutuhkan tambahan uang, yang diminta berkorban adalah kelas menengah bawah. Mereka dijadikan penanggung biaya atas masalah fiskal yang lahir dari buruknya pilihan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah sendiri," ujarnya.

Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira menilai kenaikan harga Pertamax menjadi sinyal menyempitnya ruang fiskal pemerintah. Menurut dia, keputusan tersebut tidak sekadar penyesuaian harga BBM nonsubsidi, tetapi juga mencerminkan tekanan yang semakin besar terhadap APBN.

"Utang jatuh tempo dan kewajiban bunga menembus Rp 1.434 triliun. Tahun ini merupakan salah satu puncak pembayaran utang. Outlook penerimaan pajak shortfall diperkirakan Rp 300-340 triliun, dan kebutuhan belanja program masih besar. Pemerintah sudah kehabisan amunisi menjaga harga energi tetap stabil," ujar Bhima.

Ia menjelaskan tekanan terhadap APBN juga datang dari pelemahan nilai tukar rupiah yang disebut telah merosot sekitar delapan persen sejak awal tahun. Kondisi tersebut meningkatkan biaya impor energi sekaligus memperbesar kebutuhan kompensasi dan subsidi energi.

Bhima menilai penguatan harga minyak dunia memang berada di luar kendali pemerintah. Namun, stabilitas nilai tukar rupiah ikut menentukan besarnya tekanan terhadap biaya impor BBM dan beban fiskal negara.

"Harga minyak yang tinggi berada di luar faktor pemerintah, tapi nilai tukar rupiah yang melemah berada dalam kendali pemerintah dan BI, sehingga punya andil besar terhadap penyesuaian harga BBM," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Lonjakan harga Pertamax hingga Rp3.950 per liter dinilai menjadi sinyal menyempitnya ruang fiskal pemerintah di tengah tingginya kewajiban pembayaran utang, potensishortfallpenerimaan negara, dan membengkaknya kebutuhan belanja energi.

Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menilai kenaikan harga Pertamax per hari ini, Rabu (10/6/2026), bukan sekadar penyesuaian mengikuti harga pasar. Hal itu juga mencerminkan semakin terbatasnya kemampuan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga energi.

Menurut dia, tekanan terhadap APBN saat ini datang dari berbagai arah, mulai dari tingginya kewajiban pembayaran utang hingga risiko penerimaan negara yang tidak mencapai target.

"Utang jatuh tempo dan kewajiban bunga menembus Rp1.434 triliun, tahun ini salah satu puncak pembayaran utang.Outlookpenerimaan pajakshortfalldiperkirakan Rp300 triliun hingga Rp340 triliun, dan kebutuhan belanja program masih besar. Pemerintah sudah kehabisan amunisi menjaga harga energi tetap stabil," kata Bhima dalam keterangannya, Rabu (10/6/2026).

Seperti diketahui, PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga Pertamax (RON 92) dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter mulai hari ini, Rabu (10/6/2026). Pada saat yang sama, harga Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Kenaikan tersebut terjadi ketika pemerintah tetap mempertahankan harga Pertalite di level Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter.

Bhima menjelaskan, selama beberapa tahun terakhir pemerintah masih memiliki ruang untuk meredam gejolak harga energi melalui mekanisme subsidi dan kompensasi. Namun, tekanan fiskal yang semakin besar membuat kemampuan tersebut mulai terbatas.

Selain faktor fiskal, pelemahan nilai tukar rupiah turut memperberat beban pemerintah. Menurut Bhima, kurs rupiah yang melemah sekitar 8% sejak awal tahun memperbesar biaya impor BBM dan meningkatkan kebutuhan kompensasi energi.

Dia menilai persoalan harga minyak dunia memang berada di luar kendali pemerintah. Namun, stabilitas nilai tukar rupiah merupakan faktor domestik yang turut menentukan besarnya biaya energi nasional.

Begitu rupiah terus melemah, biaya impor BBM akan semakin mahal dan berdampak langsung terhadap kebutuhan subsidi maupun kompensasi energi yang harus ditanggung negara.

"Hasil simulasi sensitivitas perubahan asumsi makro APBN 2026 menjelaskan kaitan kegagalan mengendalikan kurs rupiah menyebabkan belanja negara bertambah Rp91,5 triliun, salah satunya semakin berat biaya kompensasi ke Pertamina," ujarnya.

Bhima menilai keputusan menaikkan harga Pertamax menunjukkan pemerintah mulai mengalihkan sebagian tekanan biaya energi kepada konsumen nonsubsidi untuk menjaga keberlanjutan fiskal.

Meski demikian, langkah tersebut tetap memiliki konsekuensi terhadap perekonomian domestik. Kenaikan harga BBM berpotensi menekan daya beli masyarakat, khususnya kelompok kelas menengah dan masyarakat yang sedang menuju kelas menengah.

Selain itu, biaya transportasi dan logistik juga berpotensi meningkat sehingga memberikan tekanan lanjutan terhadap harga barang dan jasa.

Secara terpisah, ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengatakan dampak kenaikan Pertamax tidak hanya dirasakan saat masyarakat mengisi bahan bakar kendaraan.

Menurut dia, biaya distribusi barang, transportasi usaha kecil, hingga mobilitas pekerja berpotensi ikut meningkat seiring kenaikan harga BBM nonsubsidi tersebut.

"BBM bukan barang biasa. BBM adalah darah mobilitas ekonomi. Ketika harga BBM naik, yang melonjak bukan hanya ongkos mengisi tangki," katanya.

Oleh karena itu, jelasnya, kenaikan Pertamax saat ini tidak hanya menjadi isu energi, tetapi juga mencerminkan semakin beratnya tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara keberlanjutan APBN, stabilitas harga energi, dan daya beli masyarakat.

SYDNEY - Para petugas satwa liar telah membongkar operasi penangkaran kecoak ilegal di sebuah kota di Australia. Mereka menyita sejumlah besar kecoak senilai USD140.000 (lebh dari Rp2,5 miliar) di pasar gelap serangga eksotis.

Lebih dari 100.000 kecoa selundupan ditemukan dalam penggerebekan terhadap peternak komersial di kota Bathurst, sebelah barat Sydney. Demikian pengumuman Departemen Lingkungan Australia, Jumat (5/6/2026).

Mereka menemukan kecoak "mendesis" Madagaskar, serangga besar yang dinamai berdasarkan mekanisme pertahanan berisiknya, dan kecoak dubia, serangga invasif yang dibiakkan sebagai camilan untuk kadal peliharaan.

Foto-foto yang dirilis departemen tersebut menunjukkan salah satu kecoak Madagaskar yang disita hampir cukup besar untuk menutupi seluruh telapak tangan orang dewasa.

“Kami sangat serius dalam tugas kami melindungi keanekaragaman hayati unik Australia dan pelanggaran hukum lingkungan nasional,” kata departemen tersebut melalui seorang juru bicaranya, yang dilansir AFP.

“Kami melihat pembiakan dan perdagangan kecoak eksotis ilegal dan kami memberi peringatan kepada bisnis hewan peliharaan dan pemilik hewan peliharaan," paparnya.

Departemen tersebut mengatakan serangga ilegal itu diperkirakan bernilai USD140.000.

Para pejabat sekarang memiliki tugas yang tidak menyenangkan untuk memusnahkan serangga-serangga menjijikkan itu, serangga yang begitu tangguh sehingga memunculkan legenda urban bahwa mereka dapat bertahan hidup dari ledakan nuklir.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkap mayoritas pelaku usaha di sektor e-commerce Indonesia saat ini masih didominasi usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ia mencatat sebanyak 97 persen penjual online di Indonesia merupakan pelaku UMKM.

Data itu disampaikan Budi saat memaparkan regulasi e-commerce dan strategi perlindungan pelaku usaha dalam negeri. Di sisi lain, ia menyoroti dominasi platform digital yang saat ini masih terkonsentrasi pada sejumlah marketplace besar.

"Hingga 2024 e-commerce didominasi oleh pelaku usaha mikro yang mencapai 97 persen. Di sisi lain, platform perdagangan dikuasai oleh beberapa platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak," kata Budi dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (26/5).

Menurutnya, kondisi tersebut membuat pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap kemungkinan praktik monopoli maupun kebijakan platform yang berpotensi merugikan pedagang kecil.

Budi menjelaskan pelaku usaha online di Indonesia kini sudah tersebar di seluruh provinsi. Namun, berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, aktivitas perdagangan digital masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dengan porsi mencapai 42 persen.

Untuk menjaga persaingan usaha tetap seimbang, pemerintah saat ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 sebagai dasar hukum perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

"Kebijakan tersebut merupakan dasar untuk menciptakan level playing field yang setara antara pelaku usaha lokal dan global serta perdagangan online maupun offline," ujarnya.

Ia menegaskan prinsip utama regulasi tersebut adalah memastikan seluruh ketentuan yang berlaku di perdagangan offline juga diterapkan dalam perdagangan online.

Selain membahas e-commerce, Budi juga memaparkan strategi pengendalian impor yang saat ini dijalankan pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri dari serbuan barang asing.

Budi menjelaskan barang impor kini dibagi dalam tiga kelompok utama, yakni barang yang dilarang impor, barang yang diatur impor, serta barang yang bebas impor.

Barang yang dilarang impor diatur dalam Permendag Nomor 47 Tahun 2025 dan mencakup 10 komoditas. Sementara barang yang diatur impor tercantum dalam Permendag Nomor 16 hingga 24 Tahun 2025 yang mencakup 54 komoditas.

"Barang impor pada prinsipnya harus dalam keadaan baru, dan importir wajib memiliki nomor induk berusaha yang berlaku sebagai API," kata Budi.

Ia mengatakan pemerintah juga terus memperkuat tata kelola impor melalui digitalisasi layanan perdagangan, integrasi sistem perizinan, hingga pengawasan berbasis elektronik yang kini diklaim dilakukan sepenuhnya secara online.

Menurut Budi, Indonesia termasuk negara yang paling aktif menggunakan instrumen pengamanan perdagangan atau safeguard untuk membendung lonjakan barang impor dari luar negeri.

"Dalam instrumen safeguard, Indonesia tercatat sebagai negara yang paling banyak mengenakan tindakan pengamanan perdagangan yaitu sebanyak sembilan kasus atau sekitar 25 persen dari total kasus yang tercatat," ujarnya.

Posisi Indonesia disebut berada di atas sejumlah negara lain seperti Madagaskar dan Turki dalam penggunaan instrumen safeguard.

Budi menilai langkah tersebut menunjukkan pemerintah cukup aktif melindungi industri domestik dari lonjakan impor yang dinilai bisa mengganggu keberlangsungan industri nasional.

Meski begitu, dalam kebijakan anti-dumping Indonesia masih tergolong terbatas dibanding negara lain. Budi menyebut Indonesia berada di posisi ke-18 dengan total lima kasus anti-dumping, jauh di bawah Amerika Serikat (AS), India, dan Argentina yang menjadi negara paling aktif menggunakan instrumen tersebut.

Sementara untuk tindakan anti-subsidi atau countervailing measure, Indonesia hingga kini belum pernah menerapkannya.

"Hal ini menjadi catatan penting mengingat instrumen tersebut dapat digunakan untuk melindungi industri domestik dari dampak subsidi negara lain yang menyebabkan distorsi perdagangan," kata Budi.

NABAWI - Otoritas keamanan Arab Saudi memberlakukan pengawasan super ketat di area Masjid Nabawi , Madinah, demi menjaga kesucian rumah ibadah selama musim haji . Aparat penegak hukum tidak akan menerima alasan ketidaktahuan dari jemaah yang tertangkap tangan melanggar regulasi yang telah ditetapkan.

Kepala Seksi Khusus (Seksus) Nabawi PPIH Arab Saudi Daker Madinah M Thoriq mengingatkan bahwa jemaah Indonesia harus meningkatkan kewaspadaan dan disiplin perilaku. Pengawasan berlapis diterapkan melalui teknologi kamera pemantau (CCTV) hingga pengerahan personel keamanan (Askar) yang membaur tanpa seragam resmi.

"Polisi di sana tidak pandang bulu. Siapa pun yang kedapatan melakukan larangan pasti akan dicari untuk diberikan sanksi," tegas Thoriq di Madinah, Senin (27/4/2026).

Deretan larangan keras yang pantang dilanggar meliputi aktivitas siaran langsung di media sosial, pembuatan video komersial, hingga merekam proses evakuasi medis. Jemaah juga diharamkan membentangkan atribut partai politik, organisasi massa, maupun spanduk identitas kloter.



Kepala Seksi Khusus (Seksus) Nabawi PPIH Arab Saudi Daker Madinah M Thoriq

Berbagai tindakan yang memicu kegaduhan seperti meneriakkan yel-yel, membawa pengeras suara, hingga merokok di lingkungan masjid akan menjadi target operasi Askar. Sanksi yang dijatuhkan sangat terukur, mulai dari pembinaan dengan surat pernyataan hingga denda tunai 400 Riyal Saudi bagi pelaku yang merokok.

"Pelanggaran lain bahkan bisa dipenalti atau larangan masuk ke Arab Saudi untuk waktu tertentu," urai Thoriq menjelaskan risiko fatal bagi tindak pidana asusila atau perkelahian.

Guna mencegah jemaah berurusan dengan hukum setempat, Tim Seksus Nabawi PPIH Arab Saudi Daker Madinah telah menyiagakan 68 personel khusus yang bersiaga dalam rotasi ketat. Sebanyak 17 petugas disebar setiap sifnya pada lima titik strategis di dalam area masjid.

Fokus utama puluhan petugas ini adalah mengawal akses jemaah menuju Raudhah dan menangani insiden jemaah tersesat atau terpisah dari rombongan. Kehadiran negara di titik vital ini diharapkan mampu menjadi tameng agar kekhusyukan ibadah tamu Allah tidak terganggu oleh jerat hukum aparat Saudi.

Direktur Amnesty International Indonesia (AII) Usman Hamid mengaku mendapat cerita dari petugas di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) soal keluhan menarik pajak dari orang-orang kaya.

Hal itu disampaikan Usman dalam program 1 tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di CNN Indonesia TV, Senin (20/10) malam.

Usman awalnya menyampaikan dua hal yang harus dibenahi oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan.

Pertama, pemerintah harus menjamin kebebasan berekspresi. Masyarakat yang berunjuk harus diperlakukan secara manusiawi.

"Kalau ada pelanggaran, saya ngerti kondisi lapangan kadang-kadang rumit, kejadian Affan itu misalnya bisa terjadi. Tapi setidaknya ada pertanggungjawaban yang adil, itu yang pertama," kata Usman.

Kedua, harus ada redistribusi keadilan ekonomi. Usman mengatakan orang-orang super kaya harus ditarik pajak dengan benar.

Usman lalu bercerita soal keluhan petugas di Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu menarik pajak dari orang kaya.

"Dua tiga bulan lalu saya ketemu dengan Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak. Mereka mengeluh, enggak bisa memajak yang besar. Akhirnya yang dipajak di bawah aja," kata Usman.

Usman mengatakan istri cendekiawan Nurcholis Madjid bahkan mengeluh kenaikan Pajak Bumi Bangunan (PBB) untuk rumah.

"Rumahnya naik sekian persen itu, PBB-nya. Jadi pajaknya akhirnya terkena di masyarakat saja. Sementara the super rich-nya itu nggak kena pajak. Kena pajak mungkin dengan berbagai metode atau modus tax avoidance atau tax evasion gitu, yang dibantu oleh petugas-petugas dan pejabat pajak sendiri," kata Usman.

Ia mengatakan jika tidak ada redistribusi keadilan ekonomi yang memadai, ketimpangan sosial yang terjadi akan menimbulkan gejolak sosial.

Menurutnya, demonstrasi akhir Agustus lalu adalah peringatan kecil untuk pemerintah.

"Bahwa ke depan, kalau krisis sosial ekonomi, ketimpangan sosial ekonomi tidak dibenahi, bertemu dengan gejolak politik, ketidakpuasan, protes. Kasus Nepal, peringatan kita. Kasus Madagaskar, peringatan kita. Sebelumnya di Bangladesh misalnya," ujarnya

Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai belum memenuhi ekspektasi publik.

Survei Center of Economic and Law Studies (Celios) menempatkan kinerja kabinet dengan skor 3 dari 10, turun dari survei 100 hari pertama yang sebelumnya berada di angka 5.

Direktur Kebijakan Fiskal Celios Media Wahyu Askar menjelaskan penurunan nilai tersebut mencerminkan lemahnya koordinasi antar lembaga, komunikasi publik yang tidak konsisten, serta lambatnya realisasi sejumlah program prioritas.

"Pak Prabowo Subianto mendapatkan skor 3 dari 10, sementara Gibran 2 dari 10. Selama setahun terakhir, banyak kebijakan yang belum menunjukkan dampak nyata bagi publik," ujarnya dalam rapor kinerja satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran secara daring, Minggu (19/10).

Survei yang melibatkan 1.338 responden di 34 provinsi itu juga menyoroti sepuluh pejabat dengan kinerja terburuk yang direkomendasikan untuk di-reshuffle.

Nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana termasuk di antaranya, bersama Menteri HAM Natalius Pigai dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon.

Celios menilai Bahlil gagal menjaga stabilitas sektor energi dan komunikasi kebijakan yang kerap menimbulkan kebingungan publik. Sejumlah keputusan dinilai tidak selaras dengan kebutuhan daerah, seperti pengelolaan LPG, proyek transisi energi yang mandek, hingga ketahanan listrik di kawasan 3T yang belum membaik.

Sementara itu, Dadan Hindayana menjadi sorotan karena munculnya kasus keracunan massal yang diduga berasal dari makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah.

Celios mencatat 64 persen responden menilai program MBG belum tepat sasaran, sedangkan 71 persen menyoroti lemahnya standar gizi dan pengawasan kualitas makanan. Askar menilai program tersebut baik secara ide, tetapi buruk dalam pelaksanaan.

"Program MBG bisa menjadi warisan besar pemerintahan Prabowo, tetapi eksekusinya amburadul. Insiden keracunan di beberapa sekolah menunjukkan lemahnya kontrol kualitas dan kesiapan dapur umum di daerah," kata Askar.

Sementara itu, Peneliti Hukum CELIOS Muhammad Saleh mengungkapkan mayoritas publik merasa program pemerintah belum menghadirkan perubahan nyata.

Berdasarkan hasil survei, 45 persen responden menyebut kondisi ekonomi rumah tangganya stagnan, 27 persen merasa lebih buruk, dan hanya 28 persen yang merasa lebih baik dibanding tahun sebelumnya.

Kinerja penegakan hukum juga mendapat sorotan tajam, dengan 75 persen responden menilai masih buruk, serta 91 persen menilai komunikasi kebijakan pemerintah tidak memadai.

Celios menemukan persepsi negatif yang makin kuat terhadap kepolisian dan TNI, yang masing-masing hanya mendapat nilai 2 dan 3 dari 10.

Sektor ekonomi juga belum menunjukkan perbaikan signifikan. Mayoritas masyarakat menilai program bantuan ekonomi tidak efektif dan kebijakan fiskal justru menambah beban.

Celios menemukan 84 persen responden merasa terbebani oleh pungutan dan pajak baru, sementara 53 persen menilai subsidi dan bantuan pemerintah belum mampu menekan biaya hidup.

Peneliti Celios Galau D Muhammad menilai rendahnya kepuasan publik bisa berdampak langsung pada stabilitas politik dan efektivitas program pemerintah.

"Kalau reshuffle tidak dilakukan, dua hal yang akan terancam adalah efektivitas kebijakan dan kepercayaan publik," ujarnya.

Tanpa penyegaran kabinet, Celios memperkirakan penurunan kinerja akan terus berlanjut di tahun kedua pemerintahan. Banyak program strategis seperti MBG, transisi energi, dan digitalisasi pemerintahan dinilai belum berjalan optimal karena lemahnya koordinasi lintas kementerian.

Survei juga menunjukkan penurunan elektabilitas Prabowo-Gibran, dengan 36 persen responden menyatakan tidak akan memilih pasangan ini kembali jika pemilu digelar hari ini. Celios menilai reshuffle menjadi langkah mendesak untuk memulihkan kepercayaan publik.

Askar menegaskan hasil survei bukan bentuk perlawanan, melainkan peringatan publik terhadap pemerintah.

"Presiden di negara mana pun tidak kebal kritik. Ini bentuk tanggung jawab masyarakat agar pemerintahan bisa memperbaiki diri," tutupnya.

ANTANANARIVO - Pemimpin militer baru Madagaskar Kolonel Michael Randrianirina, yang berkuasa berkat pemberontakan rakyat, mengumumkan ia akan dilantik sebagai presiden negara tersebut. Dia menentang keputusan Uni Afrika (AU) yang menangguhkan keanggotaan negara kepulauan tersebut setelah kudeta.

Militer merebut kekuasaan, memaksa Presiden Andry Rajoelina meninggalkan negara itu pekan lalu.

Kolonel Michael Randrianirina mengumumkan pada Rabu malam (15/10/2025) bahwa ia akan mengambil sumpah sebagai pemimpin baru negara itu pada hari Jumat, dengan mengatakan Mahkamah Konstitusi Tinggi akan memimpin upacara tersebut.

“Kolonel Michael Randrianirina akan dilantik sebagai Presiden untuk Reformasi Republik Madagaskar dalam sidang resmi,” ungkap bunyi pernyataan tersebut.

Pengumuman ini semakin memperburuk krisis konstitusional negara tersebut, karena Rajoelina menolak melepaskan jabatannya sebagai presiden dan sebelumnya memerintahkan pembubaran Majelis Nasional.

Ia juga menuduh majelis tersebut berkolusi dengan Randrianirina untuk melancarkan pengambilalihan kekuasaan oleh militer.

Dalam pernyataan kepada kantor berita AFP pada Rabu malam, Rajoelina mengatakan ia meninggalkan negara itu antara 11 dan 12 Oktober setelah "ancaman eksplisit dan sangat serius dilontarkan terhadap nyawa Kepala Negara".

Menurut laporan berita, Rajoelina dievakuasi pada hari Minggu dengan pesawat militer Prancis.

Pada hari Senin, Rajoelina mengatakan ia telah berlindung di "tempat aman" tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Rajoelina tetap bungkam tentang kemungkinan kembali ke negara itu.

Randrianirina sebelumnya mengatakan militer telah mengambil alih kekuasaan dan membubarkan semua lembaga kecuali Majelis Nasional.

Ia juga mengatakan komite yang dipimpin oleh militer akan memerintah hingga dua tahun bersama pemerintahan transisi sebelum menyelenggarakan pemilihan umum baru.

Pelengseran mantan pemimpin tersebut menyusul protes mematikan "Gen-Z" selama berminggu-minggu, yang awalnya meletus karena kekurangan listrik dan air, dan berkembang menjadi krisis paling serius yang dihadapi negara dan pemerintahan Rajoelina selama bertahun-tahun.

Randrianirina adalah seorang komandan di unit tentara elit CAPSAT yang memainkan peran kunci dalam kudeta 2009, yang membawa Rajoelina ke tampuk kekuasaan, tetapi ia membelot darinya pekan lalu, mendesak tentara untuk tidak menembaki para pengunjuk rasa.

Madagaskar adalah negara terbaru dari beberapa bekas koloni Prancis yang jatuh di bawah kendali militer sejak 2020, setelah kudeta di Mali, Burkina Faso, Niger, Gabon, dan Guinea.

Pada hari Rabu, Uni Afrika menangguhkan keanggotaan Madagaskar dengan segera setelah kudeta, dan menyerukan pemulihan pemerintahan yang dipimpin sipil serta pemilihan umum.

Penghentian keanggotaan oleh blok beranggotakan 55 negara ini memiliki bobot politik dan dapat mengisolasi kepemimpinan baru negara tersebut.

Jakarta, CNBC Indonesia - Krisis politik di Madagaskar kian dalam setelah pemimpin militer baru negara itu, Kolonel Michael Randrianirina, menyatakan dirinya akan segera dilantik sebagai presiden menyusul kudeta yang menggulingkan Presiden Andry Rajoelina.

Langkah ini memicu reaksi cepat dari Uni Afrika, yang langsung menangguhkan keanggotaan Madagaskar akibat pengambilalihan kekuasaan secara paksa, menandai isolasi diplomatik awal bagi pemerintahan baru di negara kepulauan tersebut.

"Kami akan segera dilantik," kata Randrianirina dalam konferensi pers di Antananarivo, sehari setelah Mahkamah Konstitusi Tinggi mengundangnya untuk menjabat sebagai presiden sementara, Rabu (15/10/2025). "Kami telah mengambil tanggung jawab ini kemarin," ujarnya menegaskan.

Dua sumber yang dekat dengan Randrianirina mengatakan kepada Reuters bahwa pelantikan akan berlangsung "dalam satu atau dua hari ke depan."

Sebelumnya, Randrianirina mengumumkan bahwa militer telah mengambil alih kekuasaan dan membubarkan seluruh lembaga pemerintahan, kecuali Majelis Nasional, atau Dewan Rendah Parlemen.

Randrianirina menyatakan pada Selasa bahwa komite yang dipimpin militer akan memerintah hingga dua tahun ke depan, bersama dengan pemerintahan transisi yang bertugas menyiapkan pemilihan umum baru.

"Kami akan memastikan stabilitas dan mengembalikan ketertiban sebelum rakyat kembali memilih pemimpin mereka," kata Randrianirina.

Ia sebelumnya merupakan komandan unit elit CAPSAT, pasukan yang memainkan peran kunci dalam kudeta 2009 yang membawa Rajoelina ke tampuk kekuasaan. Namun pekan lalu, Randrianirina membelot dari Rajoelina, dan menyerukan agar tentara tidak menembaki demonstran antipemerintah.

Selain CAPSAT, gendarmerie paramiliter dan kepolisian juga dikabarkan telah berbalik menentang Rajoelina, tanda bahwa kekuasaannya benar-benar kehilangan fondasi di dalam negeri.

Adapun kudeta ini terjadi hanya beberapa hari setelah Rajoelina melarikan diri ke luar negeri pada akhir pekan lalu, di tengah meningkatnya demonstrasi Gen Z yang menuntut pengunduran dirinya dan gelombang pembelotan besar-besaran di tubuh aparat keamanan.

Meski telah dimakzulkan oleh parlemen, Rajoelina menolak untuk menyerahkan jabatan. Dalam pernyataan yang dirilis dari pengasingannya, ia mengecam pengambilalihan kekuasaan tersebut sebagai "pelanggaran terhadap tatanan konstitusional dan kehendak rakyat."

Menurut sejumlah sumber keamanan, Rajoelina meninggalkan Madagaskar pada Minggu menggunakan pesawat militer Prancis. Tiga sumber diplomatik dan oposisi mengatakan ia kini diyakini berada di Dubai.

Pria berusia 51 tahun itu sebelumnya dikenal sebagai mantan DJ yang naik ke tampuk kekuasaan lewat kudeta pada 2009 dengan dukungan demonstrasi anak muda, menjadikannya kepala negara termuda di dunia saat itu, pada usia 34 tahun. Namun, janji-janjinya untuk memperbaiki taraf hidup rakyat dan memberantas korupsi tak pernah terpenuhi.

Menanggapi kudeta tersebut, juru bicara Uni Afrika pada Rabu mengonfirmasi bahwa blok beranggotakan 55 negara itu menangguhkan keanggotaan Madagaskar secara langsung dan tanpa batas waktu.

"Langkah ini mencerminkan komitmen kami terhadap prinsip tata pemerintahan yang sah," ujarnya.

Ketua Komisi Uni Afrika, Mahmoud Ali Youssouf, dalam pertemuan blok regional itu menegaskan pentingnya supremasi hukum di atas kekuasaan militer.

Penangguhan tersebut bukan hanya memiliki konsekuensi politik, tetapi juga dapat memperparah isolasi internasional Madagaskar, yang sangat bergantung pada bantuan dan investasi luar negeri.

Madagaskar, negara kepulauan di Samudra Hindia dengan populasi sekitar 30 juta jiwa, kini menghadapi situasi ekonomi dan sosial yang genting. Sekitar tiga perempat penduduknya hidup dalam kemiskinan, sementara menurut data Bank Dunia, pendapatan per kapita negara itu merosot hingga 45 persen antara tahun 1960 dan 2020.

(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia -Sebuah Unit Militer Elit Madagaskar telah mengambil alih kekuasaan di negara tersebut, setelah anggota parlemen memilih memakzulkan Presiden Andry Rajoelina menyusul protes anti-pemerintah selama berminggu-minggu.

Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Rabu, 15/10/2025) berikut ini.

Jakarta, CNBC Indonesia - Krisis politik di Madagaskar memuncak pada Selasa (14/10/2025) ketika militer mengambil alih kekuasaan setelah Presiden Andry Rajoelina dimakzulkan oleh parlemen dan dilaporkan melarikan diri dari negara itu di tengah gelombang protes besar-besaran yang dipimpin kaum muda.

Kolonel Michael Randrianirina, komandan pasukan elite yang memimpin pemberontakan, mengumumkan pengambilalihan kekuasaan melalui siaran radio nasional. "Kami telah mengambil alih kekuasaan," ujarnya, dilansir Reuters.

Ia menambahkan bahwa militer akan membentuk komite pemerintahan sementara bersama kabinet transisi yang akan memimpin selama maksimal dua tahun sebelum pemilihan umum baru digelar.

Dalam pernyataan resmi, para pemimpin militer menyatakan pembubaran berbagai lembaga negara utama, termasuk Senat, Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum, Mahkamah Agung, serta Dewan Tinggi Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum.

"Satu-satunya lembaga yang tetap berjalan adalah Majelis Nasional," bunyi pernyataan tersebut.

Langkah militer itu terjadi setelah hari penuh kekacauan politik di negara kepulauan di lepas pantai Afrika bagian selatan tersebut. Rajoelina sempat mencoba membubarkan Majelis Nasional lewat dekrit, namun anggota parlemen tetap melanjutkan pemungutan suara pemakzulan, menciptakan kebuntuan konstitusional yang dimanfaatkan militer untuk mengambil alih.

Dalam pernyataan yang dirilis dari tempat persembunyiannya, Rajoelina, yang sendirinya berkuasa melalui kudeta pada 2009, mengecam langkah militer itu sebagai "perebutan kekuasaan ilegal".

Sumber dari kalangan oposisi, militer, dan diplomatik mengonfirmasi kepada Reuters bahwa Rajoelina telah meninggalkan Madagaskar pada Minggu malam dengan menggunakan pesawat militer Prancis. Dalam pidato terakhirnya di televisi, ia mengaku harus "mengungsi ke tempat aman" karena adanya ancaman terhadap nyawanya.

Pemakzulan Rajoelina bahkan didukung oleh anggota parlemen dari koalisi pemerintah yang sebelumnya menopang kekuasaannya. Mereka menuduh sang presiden melakukan "tindakan yang tidak sesuai dengan tugas kepresidenan".

Protes Gen Z Meluas

Gelombang demonstrasi dimulai pada 25 September, dipicu oleh kelangkaan air dan pemadaman listrik, sebelum berkembang menjadi pemberontakan nasional terhadap korupsi, buruknya tata kelola, dan memburuknya pelayanan publik.

Di Lapangan 13 Mei, jantung ibu kota Antananarivo yang dikelilingi pohon palem dan bangunan kolonial Prancis, ribuan pengunjuk rasa berorasi, menari, dan membawa spanduk bertuliskan kecaman terhadap Rajoelina yang dianggap sebagai "boneka Prancis" karena kewarganegaraan ganda dan hubungan dekatnya dengan bekas penjajah Madagaskar.

Bendera nasional berkibar berdampingan dengan simbol tengkorak khas anime JepangOne Piece, ikon perlawanan kaum muda yang marak di demonstrasi.

Dalam momen dramatis di tengah massa, Kolonel Randrianirina sempat naik ke panggung dan bertanya, "Apakah kalian siap menerima pemerintahan militer?" yang langsung disambut sorak dukungan ribuan orang.

Unit elit CAPSAT yang dipimpin Randrianirina, pasukan yang dulu berperan besar dalam kudeta 2009, sebelumnya menyatakan bergabung dengan demonstran dan menolak menembaki warga sipil. Langkah itu memicu efek domino: kepolisian dan pasukan paramiliter gendarmerie kemudian ikut membelot dari Rajoelina.

Situasi ekonomi Madagaskar kini terpuruk. Negara berpenduduk sekitar 30 juta jiwa itu memiliki usia rata-rata di bawah 20 tahun, dengan tiga perempat populasi hidup dalam kemiskinan. Data Bank Dunia mencatat, antara 1960 hingga 2020, pendapatan per kapita Madagaskar anjlok hingga 45%.

(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Madagaskar Andry Rajoelina dilaporkan melarikan diri dari negaranya setelah sebagian militer membelot dan bergabung dengan gelombang protes besar yang mengguncang ibu kota Antananarivo.

Pemimpin oposisi di parlemen, Siteny Randrianasoloniaiko, mengatakan Rajoelina meninggalkan Madagaskar setelah pasukan elit berbalik arah mendukung massa.

“Kami menghubungi staf kepresidenan dan mereka mengonfirmasi bahwa dia telah meninggalkan negara,” ujarnya dikutip dari Reuters, Selasa (14/10/2025).

Dia menambahkan, lokasi keberadaan Rajoelina belum diketahui.

Kantor kepresidenan belum memberikan komentar atas laporan tersebut. Namun, dalam pidato yang disiarkan melalui Facebook pada Senin malam (13/10/2025), Rajoelina menyatakan dirinya harus berpindah ke lokasi aman demi keselamatan pribadi. Ia tidak menyebutkan tempat persembunyiannya, tetapi menegaskan tidak akan membiarkan Madagaskar hancur.

Seorang sumber diplomatik menyebut Rajoelina menolak mengundurkan diri meski telah meninggalkan istana.

Terbang dengan Pesawat Militer Prancis

Sumber militer mengatakan Rajoelina meninggalkan Madagaskar, bekas koloni Prancis, dengan pesawat militer Prancis pada Minggu. Radio RFI melaporkan bahwa Rajoelina telah mencapai kesepakatan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron.

Saat dimintai tanggapan di Mesir usai menghadiri KTT gencatan senjata Gaza, Macron menyatakan belum dapat memastikan kabar bahwa Prancis membantu pelarian Rajoelina.

Dia menegaskan ketertiban konstitusional harus dijaga di Madagaskar, seraya menambahkan bahwa Prancis memahami keluhan generasi muda negara tersebut, namun tidak seharusnya dimanfaatkan oleh faksi militer.

Menurut sumber militer itu, pesawat angkut Casa milik Angkatan Darat Prancis mendarat di Bandara Sainte Marie pada Minggu, beberapa menit sebelum helikopter tiba dan menurunkan penumpang yang kemudian naik ke pesawat tersebut.

"Penumpang itu adalah Rajoelina,” ujarnya.

Akar Krisis

Gelombang aksi protes di Madagaskar dimulai pada 25 September akibat krisis air dan listrik, namun dengan cepat berkembang menjadi gerakan nasional menentang korupsi, pemerintahan buruk, serta minimnya layanan publik.

Aksi ini mencerminkan kemarahan serupa di berbagai negara, seperti Nepal—yang perdana menterinya mundur bulan lalu—dan Maroko.

Rajoelina semakin terisolasi setelah kehilangan dukungan dari pasukan elit CAPSAT, unit yang membantunya merebut kekuasaan lewat kudeta pada 2009.

Akhir pekan lalu, CAPSAT bergabung dengan pengunjuk rasa dan menolak menembak warga sipil. Mereka bahkan mengawal ribuan demonstran menuju alun-alun utama Ibu Kota Antananarivo dan mengumumkan pengambilalihan komando militer dengan menunjuk kepala staf baru.

Langkah itu membuat Rajoelina menuding adanya upaya kudeta pada Minggu lalu.

Sehari kemudian, sebagian pasukan paramiliter gendarmerie juga menyatakan dukungan terhadap gerakan protes dan menunjuk kepala baru dalam upacara resmi yang dihadiri sejumlah pejabat tinggi pemerintah.

Sementara itu, Senat Madagaskar mengumumkan pemberhentian ketuanya yang menjadi sasaran kemarahan publik dan menunjuk Jean André Ndremanjary sebagai pengganti sementara. Berdasarkan konstitusi, ketua Senat berhak menjabat sebagai presiden interim apabila kursi presiden lowong hingga pemilihan baru digelar.

Pada Senin, ribuan warga kembali memadati alun-alun ibu kota sambil meneriakkan, “Presiden harus mundur sekarang!”

Seorang pekerja hotel berusia 22 tahun, Adrianarivony Fanomegantsoa, mengatakan kepada Reuters bahwa gajinya sebesar 300.000 ariary (sekitar US$67) per bulan hampir tidak cukup untuk makan.

“Selama 16 tahun, presiden dan pemerintah hanya memperkaya diri sendiri sementara rakyat tetap miskin. Kaum muda, Gen Z, yang paling menderita,” ujarnya.

PBB mencatat sedikitnya 22 orang tewas dalam bentrokan antara pengunjuk rasa dan aparat sejak 25 September. Madagaskar, negara berpenduduk sekitar 30 juta jiwa dengan usia median di bawah 20 tahun, masih bergulat dengan kemiskinan—tiga perempat populasinya hidup di bawah garis kemiskinan.

Bank Dunia mencatat, produk domestik bruto (PDB) per kapita negara itu merosot 45% sejak merdeka pada 1960 hingga 2020.

Sebelum kabur, Rajoelina sempat menandatangani surat grasi terhadap sejumlah narapidana, termasuk dua warga negara Prancis yang sebelumnya divonis bersalah atas upaya kudeta pada 2021.