Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan harga Pertamax Green 95 memunculkan pertanyaan baru mengenai keekonomian bioetanol sebagai bahan bakar nabati. Di tengah dorongan pemerintah memperluas penggunaan bioetanol untuk mendukung ketahanan energi, harga bahan bakar campuran etanol justru naik lebih tinggi dibandingkan bensin non-bioetanol.

Pertamax Green 95 yang merupakan campuran Pertamax dan 5% bioetanol naik 31,7% dari Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter per 10 Juni 2026. Kenaikan tersebut melampaui kenaikan harga Pertamax yang meningkat dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai kondisi itu menunjukkan peningkatan campuran bioetanol tidak otomatis membuat harga bahan bakar lebih murah bagi konsumen.

“Jadi makin besar campuran bioetanol dengan bensin, maka akan smakin besar juga beban defisit APBN dan akhirnya akan menambah utang pemerintah yang sekarang sudah hampir Rp10.000 triliun,” kata Bhima bersama Manajer Program Bioenergi Trend Asia Amalya Reza Oktaviani dalam keterangan tertulis, Jumat (12/6/2026).

Pemerintah saat ini tengah mendorong pengembangan bahan baku bioetanol melalui proyek food estate tebu yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional. Program tersebut diposisikan sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional.

Namun, laporan Celios bertajuk "Mengapa Bioethanol Tidak Menjawab Ketahanan Energi" memperkirakan pengembangan bahan bakar nabati berbasis bioetanol membutuhkan investasi lebih dari US$11 miliar atau sekitar Rp176 triliun dalam periode 10 tahun.

Menurut Bhima, kebutuhan dana tersebut setara sekitar 89% dari total anggaran subsidi energi pada 2026.

Dia menilai tingginya biaya pengembangan bioetanol tidak hanya berasal dari produksi bahan baku, tetapi juga dari pembukaan lahan skala besar untuk food estate dan energy estate, termasuk di Merauke, Papua Selatan.

Bhima mengatakan biaya investasi dan logistik yang tinggi pada akhirnya akan dibebankan produsen dalam harga jual produk ke Pertamina. Di sisi lain, Pertamina juga menghadapi tekanan karena harus menanggung selisih antara harga riil dan harga keekonomian bahan bakar.

Dia juga mengatakan masyarakat di lokasi food estate juga tidak menikmati hasil dari proyek bioetanol dari segi biaya hidup yang makin mahal. Pembukaan lahan hutan untuk kebutuhan pangan juga dia nilai harus dihitung sebagai kerugian perekonomian dari pencampuran bioetanol.

Sementara itu, Amalya menyoroti kebijakan pemerintah yang di satu sisi mendorong pembukaan lahan untuk pengembangan tebu, tetapi di sisi lain menyetujui impor etanol hingga 1 juta ton per tahun dari Amerika Serikat.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksinkronan kebijakan pengembangan bioetanol nasional.

Selain itu, dia menilai permintaan pasar terhadap bahan bakar nabati masih terbatas karena masyarakat maupun industri otomotif belum menunjukkan minat besar untuk melakukan modifikasi kendaraan agar dapat menggunakan bahan bakar berbasis bioetanol.

Amalya juga menyoroti dampak lingkungan dari pengembangan perkebunan tebu untuk mendukung program bioetanol.

Berdasarkan kajian Trend Asia, pelepasan kawasan hutan untuk Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional di Papua Selatan berpotensi menyebabkan deforestasi seluas 61.370 hektar.

“Artinya Indonesia bisa kehilangan karbon dari hutan begitu besar untuk proyek strategis nasional energi, namun kenyataannya produk nabati yang sampai di pasar harganya mahal dan sepi peminat,” katanya.

Dia menambahkan Papua Selatan telah kehilangan kawasan hutan seluas 486.939 hektar akibat perubahan fungsi kawasan hutan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 591 Tahun 2025.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menilai kenaikan harga Pertamax dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter mulai 10 Juni 2026 berpotensi menekan kelompok kelas menengah rentan. Kenaikan sekitar 32 persen tersebut dinilai tidak hanya berdampak pada masyarakat berpenghasilan tinggi, tetapi juga jutaan pengguna BBM nonsubsidi yang mengandalkan Pertamax untuk mobilitas sehari-hari.

Direktur Kebijakan Publik CELIOS Media Wahyudi Askar mengatakan anggapan bahwa kenaikan Pertamax 92 hanya memukul kelompok kaya merupakan pandangan yang keliru. Menurut dia, pengguna Pertamax 92 juga berasal dari kalangan pekerja, pegawai, guru, pengemudi ojek daring, hingga masyarakat yang sedang menuju kelas menengah.

"Pandangan bahwa kenaikan Pertamax 92 hanya memukul orang kaya merupakan penyederhanaan yang keliru. Pengguna Pertamax 92 bukan cuma orang kaya, tapi juga kelas menengah rentan," kata Media dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Ia menjelaskan kenaikan harga yang terlalu lebar membuat masyarakat dihadapkan pada pilihan sulit, yakni membayar lebih mahal atau beralih menggunakan Pertalite. Peralihan tersebut, jelas dia, akan memperbesar jumlah pengguna BBM bersubsidi.

Direktur Ekonomi CELIOS Nailul Huda mengatakan keputusan menaikkan harga Pertamax tanpa mengubah harga Pertalite akan mendorong peningkatan permintaan BBM bersubsidi. Kondisi tersebut berpotensi menambah beban subsidi energi yang harus ditanggung pemerintah.

"Ketika pemerintah memutuskan menaikkan harga Pertamax 92 tanpa menaikkan harga Pertalite, maka ada konsekuensi kenaikan permintaan Pertalite. Akibatnya, kuota Pertalite akan meningkat dan menyebabkan subsidi BBM juga akan membengkak," kata Huda.

Ia mengingatkan pembatasan pembelian melalui QR Code hanya efektif apabila tidak terjadi kebocoran distribusi di lapangan. Menurut dia, praktik penjualan Pertalite di luar SPBU masih ditemukan sehingga berpotensi mengurangi efektivitas pengawasan.

CELIOS juga memperkirakan kenaikan harga Pertamax akan berdampak lebih luas terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Dampaknya antara lain penurunan daya beli kelompok menengah dan aspiring middle class, bertambahnya jumlah penduduk rentan miskin, kenaikan harga pangan, hingga percepatan penyesuaian suku bunga kredit.

Lembaga tersebut mengingatkan risiko peningkatan pemutusan hubungan kerja pada kuartal ketiga tahun ini, disertai potensi meningkatnya kriminalitas dan gejolak sosial apabila tekanan ekonomi terus berlanjut. Media menilai pemerintah masih memiliki sejumlah pilihan untuk menghadapi tekanan defisit fiskal, mulai dari mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), menambah utang, meningkatkan penerimaan pajak, hingga menyesuaikan harga BBM.

"Ini sangat aneh, ketika negara membutuhkan tambahan uang, yang diminta berkorban adalah kelas menengah bawah. Mereka dijadikan penanggung biaya atas masalah fiskal yang lahir dari buruknya pilihan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah sendiri," ujarnya.

Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira menilai kenaikan harga Pertamax menjadi sinyal menyempitnya ruang fiskal pemerintah. Menurut dia, keputusan tersebut tidak sekadar penyesuaian harga BBM nonsubsidi, tetapi juga mencerminkan tekanan yang semakin besar terhadap APBN.

"Utang jatuh tempo dan kewajiban bunga menembus Rp 1.434 triliun. Tahun ini merupakan salah satu puncak pembayaran utang. Outlook penerimaan pajak shortfall diperkirakan Rp 300-340 triliun, dan kebutuhan belanja program masih besar. Pemerintah sudah kehabisan amunisi menjaga harga energi tetap stabil," ujar Bhima.

Ia menjelaskan tekanan terhadap APBN juga datang dari pelemahan nilai tukar rupiah yang disebut telah merosot sekitar delapan persen sejak awal tahun. Kondisi tersebut meningkatkan biaya impor energi sekaligus memperbesar kebutuhan kompensasi dan subsidi energi.

Bhima menilai penguatan harga minyak dunia memang berada di luar kendali pemerintah. Namun, stabilitas nilai tukar rupiah ikut menentukan besarnya tekanan terhadap biaya impor BBM dan beban fiskal negara.

"Harga minyak yang tinggi berada di luar faktor pemerintah, tapi nilai tukar rupiah yang melemah berada dalam kendali pemerintah dan BI, sehingga punya andil besar terhadap penyesuaian harga BBM," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Lonjakan harga Pertamax hingga Rp3.950 per liter dinilai menjadi sinyal menyempitnya ruang fiskal pemerintah di tengah tingginya kewajiban pembayaran utang, potensishortfallpenerimaan negara, dan membengkaknya kebutuhan belanja energi.

Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menilai kenaikan harga Pertamax per hari ini, Rabu (10/6/2026), bukan sekadar penyesuaian mengikuti harga pasar. Hal itu juga mencerminkan semakin terbatasnya kemampuan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga energi.

Menurut dia, tekanan terhadap APBN saat ini datang dari berbagai arah, mulai dari tingginya kewajiban pembayaran utang hingga risiko penerimaan negara yang tidak mencapai target.

"Utang jatuh tempo dan kewajiban bunga menembus Rp1.434 triliun, tahun ini salah satu puncak pembayaran utang.Outlookpenerimaan pajakshortfalldiperkirakan Rp300 triliun hingga Rp340 triliun, dan kebutuhan belanja program masih besar. Pemerintah sudah kehabisan amunisi menjaga harga energi tetap stabil," kata Bhima dalam keterangannya, Rabu (10/6/2026).

Seperti diketahui, PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga Pertamax (RON 92) dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter mulai hari ini, Rabu (10/6/2026). Pada saat yang sama, harga Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Kenaikan tersebut terjadi ketika pemerintah tetap mempertahankan harga Pertalite di level Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter.

Bhima menjelaskan, selama beberapa tahun terakhir pemerintah masih memiliki ruang untuk meredam gejolak harga energi melalui mekanisme subsidi dan kompensasi. Namun, tekanan fiskal yang semakin besar membuat kemampuan tersebut mulai terbatas.

Selain faktor fiskal, pelemahan nilai tukar rupiah turut memperberat beban pemerintah. Menurut Bhima, kurs rupiah yang melemah sekitar 8% sejak awal tahun memperbesar biaya impor BBM dan meningkatkan kebutuhan kompensasi energi.

Dia menilai persoalan harga minyak dunia memang berada di luar kendali pemerintah. Namun, stabilitas nilai tukar rupiah merupakan faktor domestik yang turut menentukan besarnya biaya energi nasional.

Begitu rupiah terus melemah, biaya impor BBM akan semakin mahal dan berdampak langsung terhadap kebutuhan subsidi maupun kompensasi energi yang harus ditanggung negara.

"Hasil simulasi sensitivitas perubahan asumsi makro APBN 2026 menjelaskan kaitan kegagalan mengendalikan kurs rupiah menyebabkan belanja negara bertambah Rp91,5 triliun, salah satunya semakin berat biaya kompensasi ke Pertamina," ujarnya.

Bhima menilai keputusan menaikkan harga Pertamax menunjukkan pemerintah mulai mengalihkan sebagian tekanan biaya energi kepada konsumen nonsubsidi untuk menjaga keberlanjutan fiskal.

Meski demikian, langkah tersebut tetap memiliki konsekuensi terhadap perekonomian domestik. Kenaikan harga BBM berpotensi menekan daya beli masyarakat, khususnya kelompok kelas menengah dan masyarakat yang sedang menuju kelas menengah.

Selain itu, biaya transportasi dan logistik juga berpotensi meningkat sehingga memberikan tekanan lanjutan terhadap harga barang dan jasa.

Secara terpisah, ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengatakan dampak kenaikan Pertamax tidak hanya dirasakan saat masyarakat mengisi bahan bakar kendaraan.

Menurut dia, biaya distribusi barang, transportasi usaha kecil, hingga mobilitas pekerja berpotensi ikut meningkat seiring kenaikan harga BBM nonsubsidi tersebut.

"BBM bukan barang biasa. BBM adalah darah mobilitas ekonomi. Ketika harga BBM naik, yang melonjak bukan hanya ongkos mengisi tangki," katanya.

Oleh karena itu, jelasnya, kenaikan Pertamax saat ini tidak hanya menjadi isu energi, tetapi juga mencerminkan semakin beratnya tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara keberlanjutan APBN, stabilitas harga energi, dan daya beli masyarakat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira menilai anggapan bahwa pelemahan rupiah otomatis menguntungkan sektor ekspor merupakan persepsi yang keliru.

Menurut dia, kondisi saat ini justru menunjukkan depresiasi rupiah ikut mendorong kenaikan biaya produksi dan membebani pelaku usaha.

“Jadi itu salah persepsinya soal rupiah melemah menguntungkan ekspor,” ujar Bhima kepada Kompas.com, Rabu (27/5/2026).

Kompas.com/Manda Firmansyah Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira Adhinegara dalam diskusi Polemik Harga Beras dan Kebijakan Pangan di Tengah Krisis Iklim, Selasa (16/9/2025).

Ia menjelaskan, pelemahan nilai tukar rupiah saat ini diikuti kenaikan berbagai komponen biaya produksi, mulai dari bahan baku, logistik, hingga kebutuhan penunjang industri yang sebagian masih bergantung pada impor.

“Karena yang terjadi saat ini rupiah melemah itu diikuti oleh kenaikan dari sisi biaya bahan baku, biaya produksi, biaya logistik. Semuanya mengalami penyesuaian,” ujarnya.

Bhima mencontohkan sektor pertanian yang turut terdampak akibat kenaikan harga pupuk nonsubsidi, plastik, alat pertanian, pestisida, hingga obat-obatan pertanian.

Menurut dia, lonjakan biaya input produksi di sejumlah sektor bahkan mencapai 30 persen akibat pelemahan kurs.

“Ada yang bervariasi, kenaikan input produksinya bahkan sampai 30 persen karena pelemahan nilai tukar,” ujar Bhima.

Dia menilai kondisi tersebut membuat Indonesia tidak memperoleh windfall atau keuntungan besar dari sektor komoditas ekspor meskipun rupiah melemah.

Bhima mencontohkan harga tandan buah segar (TBS) sawit di tingkat petani yang justru terus mengalami penurunan meski sawit merupakan salah satu komoditas ekspor utama Indonesia.

ANTARA FOTO/Darryl Ramadhan Ilustrasi nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah kembali tertekan hingga menyentuh kisaran Rp 17.600 per dollar AS. Jika rupiah terus melemah hingga Rp 20.000 per dollar AS, ekonom menilai tekanan terhadap ekonomi domestik bisa semakin berat.

“Ini membuktikan bahwa petani justru dibebani oleh biaya-biaya yang naik cukup signifikan sehingga tidak bisa terkompensasi dari meningkatnya permintaan ekspor,” katanya.

Selain itu, Bhima mencatat volume ekspor Indonesia juga mengalami perlambatan sejak tren pelemahan rupiah terjadi pada kuartal I 2026.

Ia menyebut pertumbuhan ekspor Indonesia pada kuartal I 2026 hanya mencapai 0,7 persen secara tahunan atau year on year (yoy), sementara impor justru meningkat lebih dari 7 persen.

“Ini menunjukkan bahwa memang kondisi saat ini pelemahan kurs merugikan ekonomi, bahkan merugikan pengusaha ekspor,” ujar Bhima.

Menurut dia, penilaian terhadap dampak pelemahan rupiah tidak bisa hanya melihat sisi nilai tukar semata tanpa memperhitungkan struktur biaya produksi yang ditanggung industri.

“Jadi tidak benar ya (pelemahan rupiah menguntungkan ekspor). Jika (persepsi seperti itu) artinya tidak memahami teori ekonomi yang paling dasar. Yang harus dicek adalah input biaya produksinya,” jelas Bhima.

“Bukan semata-mata karena pelemahan rupiah, otomatis ada daya saing yang menguat,” lanjutnya.

Bhima juga menilai daya saing produk ekspor Indonesia saat ini masih tertinggal dibanding sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia.

“Sebagian produk ekspor Indonesia daya saingnya kalah dibandingkan negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia,” ujar Bhima.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira Adhinegara mendesak pemerintah segera menerapkan kebijakan pajak terhadap kelompok super kaya atau tax the super rich di tengah meningkatnya tekanan ekonomi global dan domestik. Bhima menilai rencana Kementerian Keuangan yang baru akan menyiapkan pajak kekayaan paling lambat pada 2028 terlalu lambat mengingat kondisi ekonomi yang semakin rentan.

“Kementerian Keuangan mengeluarkan rencana, baru paling lambat 2028 mereka punya pajak kekayaan. Jangan 2028 (tapi) April, masih ada beberapa hari. Sahkan masalah pajak kekayaan ini, bahas di parlemen," ujar Bhima saat peluncuran laporan dan penelitian berjudul "Laporan Ketimpangan Ekonomi di Indonesia 2026: Republik Oligarki" di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Bhima memperingatkan dunia, termasuk Indonesia, sedang menuju situasi perfect storm akibat kombinasi krisis energi, konflik global, hingga gangguan pasokan energi seperti LPG. Dia menilai kondisi ini akan kian menekan masyarakat, terutama di tengah potensi kenaikan harga energi, termasuk BBM.

Menurut Bhima, dalam situasi krisis tersebut, terdapat kelompok yang justru meraup keuntungan besar, khususnya pelaku usaha di sektor ekstraktif. Ia menilai kondisi ini tidak adil karena beban ekonomi lebih banyak ditanggung masyarakat luas.

“Ada yang profit, ada yang mendapatkan laba besar sekali. Siapa? Pengusaha-pengusaha ekstraktif. 50 orang paling kaya, sebagian besar ada di sektor ekstraktif yang sekarang sedang menikmati windfall. Kita yang nanggung deritanya, enak saja. Dia yang untung, kita yang rugi," kecam Bhima.

Bhima juga mengkritik struktur perpajakan yang masih membebani kelas menengah, sementara kelompok kaya belum dikenakan pajak secara proporsional. Bagi Bhima, percepatan penerapan pajak kekayaan merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat luas.

"Kalau mereka memang tidak mau melakukan itu, berarti mereka memang jelas berpihaknya pada oligarki," ucap Bhima.

Bhima pun mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mendorong perubahan kebijakan fiskal yang lebih adil. Ia menilai momentum saat ini harus dimanfaatkan untuk menuntut reformasi sistem perpajakan.

"Ini momentumnya, anak-anak muda. Momentumnya kita semua untuk bisa bilang enough is enough dan salah satu solusinya adalah tax the super rich," kata Bhima.

Solusinya saat ini menggeser realokasi anggaran yang belum prioritas ke tambahan subsidi energi

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai pemerintah dapat mempertimbangkan realokasi anggaran untuk menjaga stabilitas harga energi di tengah potensi kenaikan inflasi akibat lonjakan harga minyak dunia.

Ia mengatakan kenaikan harga minyak memiliki efek transmisi langsung terhadap inflasi energi dan pangan di dalam negeri.

“Inflasi yang paling terdampak langsung karena kenaikan harga minyak dunia sifatnya menyebabkan transmisi inflasi pangan dan energi secara paralel,” kata Bhima kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan pengendalian inflasi sangat dipengaruhi oleh kebijakan subsidi energi yang dapat menahan kenaikan harga energi di tingkat konsumen.

Menurut dia, tanpa kebijakan penahan harga energi maka kenaikan harga minyak dapat mendorong peningkatan inflasi domestik.

“Pengendalian inflasi tergantung seberapa kuat subsidi energi,” ujarnya.

Ia mencatat inflasi Indonesia telah mencapai sekitar 4,76 persen pada Februari sebelum terjadinya eskalasi konflik yang memicu kenaikan harga minyak dunia.

Bhima kemudian mengatakan inflasi berpotensi meningkat di atas 5,5 persen apabila subsidi energi dikurangi sehingga beban kenaikan harga lebih banyak ditanggung konsumen.

“Indonesia bisa menghadapi kenaikan inflasi di atas 5,5 persen begitu subsidi dikurangi dan beban konsumen bertambah,” tutur dia.

Ia menilai kondisi tersebut berpotensi menekan daya beli masyarakat dan aktivitas usaha, menimbulkan efek berantai pada perekonomian.

Untuk meredam dampak tersebut, Bhima menilai pemerintah dapat menggeser anggaran yang belum menjadi prioritas untuk menambah subsidi energi.

“Solusinya saat ini menggeser realokasi anggaran yang belum prioritas ke tambahan subsidi energi,” ungkapnya.

Ia menambahkan masih terdapat ruang sekitar Rp340 triliun dalam anggaran yang dapat dimanfaatkan untuk menjaga harga energi bagi masyarakat.

“Masih ada ruang sekitar Rp340 triliun untuk menjaga harga BBM, LPG 3 kilogram, dan tarif listrik subsidi tidak naik,” jelasnya.

Selain itu, ia menilai percepatan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dapat menjadi langkah jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak.

Di sektor energi listrik, Bhima menyebut program pengembangan pembangkit listrik hingga 100 gigawatt dapat dipercepat terutama di wilayah yang masih bergantung pada pembangkit berbahan bakar diesel.

Ia juga mengatakan bahwa percepatan investasi pada sumber energi terbarukan dapat memperkuat ketahanan energi nasional dalam menghadapi fluktuasi harga minyak dunia.

"Danantara bisa mempercepat eksekusi investasi di floating panel surya, hidro, dan angin. Kunci nya Danantara sebagai channel finansial untuk bantu transisi energi," ucapnya.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ekonom menilai pemerintah perlu mengantisipasi potensi peningkatan subsidi energi akibat kenaikan harga minyak dunia yang dapat memberi tekanan terhadap APBN jika tidak diimbangi penyesuaian kebijakan anggaran.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan sektor yang pertama kali terdampak dari kenaikan harga minyak dunia adalah subsidi energi pemerintah.

"Semuanya sebetulnya akan terdampak, tapi memang yang paling terdampak secara langsung pertama kali adalah di antaranya subsidi energi," kata Faisal kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan subsidi energi sangat bergantung pada asumsi harga minyak dalam APBN yang berada di kisaran 70 dolar AS per barel.

Ketika realisasi harga minyak melampaui asumsi tersebut, kebutuhan subsidi energi pemerintah akan meningkat.

"Subsidi energi itu bergantung pada asumsi makro APBN sekitar 70 dolar AS per barel. Sekarang kalau kita lihat rata-ratanya sudah di atas 80 dolar AS per barel," ujarnya.

Menurut Faisal, dengan asumsi kurs sekitar Rp17.000 per dolar AS dan harga minyak berada pada kisaran 80-90 dolar AS per barel, tambahan kebutuhan subsidi energi dapat meningkat signifikan.

"Potensi peningkatan subsidi bisa di atas Rp100 triliun," tuturnya.

Ia mengatakan peningkatan belanja subsidi tersebut berpotensi memperlebar defisit APBN apabila tidak diimbangi dengan realokasi atau refocusing anggaran.

Faisal menambahkan pelebaran defisit fiskal juga berpotensi memengaruhi persepsi investor terhadap stabilitas ekonomi Indonesia serta penilaian lembaga pemeringkat terhadap prospek ekonomi nasional.

Senada, Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira juga menilai kenaikan harga minyak berpotensi meningkatkan tekanan terhadap belanja negara melalui subsidi energi.

Bhima mengatakan simulasi yang dilakukan lembaganya menunjukkan jika harga minyak bertahan pada kisaran 90-100 dolar AS per barel, maka tambahan kebutuhan subsidi energi dapat mencapai Rp126 triliun hingga Rp130 triliun.

Dengan demikian, maka total tambahan beban belanja pemerintah termasuk subsidi dapat mencapai sekitar Rp309 triliun.

Menurut dia, kondisi tersebut berpotensi menambah defisit APBN sekitar Rp204 triliun apabila tidak diimbangi dengan penyesuaian kebijakan anggaran.

"Defisit tambahan Rp204 triliun membuat proyeksi defisit APBN bisa melebar ke Rp866 triliun sampai akhir tahun 2026. Ini setara 3,4 persen produk domestik bruto PDB," jelasnya.

Bhima menilai pemerintah dapat mengantisipasi tekanan tersebut melalui realokasi anggaran untuk menjaga stabilitas harga energi bagi masyarakat.

"Solusi untuk saat ini bisa dengan menggeser realokasi anggaran yang sekiranya belum prioritas ke tambahan subsidi energi," ucap dia.

Pemerintah sebelumnya telah menyiapkan sejumlah skenario untuk mengantisipasi dampak konflik geopolitik terhadap perekonomian nasional, termasuk potensi kenaikan harga minyak dunia.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Jumat (13/3/2026), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan bahwa dalam skenario terburuk dengan harga minyak mentah dunia mencapai 115 dolar AS per barel dan kurs rupiah Rp17.500 per dolar AS, maka defisit APBN dapat meningkat hingga menjadi 4,06 persen terhadap PDB.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Iran memperingatkan dunia untuk bersiap menghadapi lonjakan harga minyak mentah dunia yang berpotensi menembus US$200 per barel di tengah eskalasi konflik dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel.

Peringatan tersebut muncul setelah militer Iran melancarkan serangan terhadap kapal-kapal dagang di kawasan Teluk pada Rabu (11/3).

Berdasarkan unggahan akun Instagram @middleeasteye, komando militer Iran menyatakan Amerika Serikat harus bersiap menghadapi lonjakan harga minyak hingga US$200 per barel menyusul serangan terhadap tiga kapal di kawasan Teluk yang diblokade.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai peluang harga minyak dunia mencapai US$200 per barel memang ada. Ia memperkirakan kemungkinan tersebut berada di kisaran 40 persen.

"Probabilitas harga minyak naik ke US$200 per barel sekitar 40 persen. Artinya tetap mungkin meski saat ini IEA (International Energy Agency atau Badan Energi Internasional) telah memerintahkan pelepasan cadangan minyak," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (12/3).

Menurut Bhima, jika dibandingkan dengan krisis minyak pada 1973 saat embargo minyak terjadi, gangguan pasokan saat ini lebih besar. Pada krisis 1973, gangguan pasokan hanya sekitar 7 persen dari stok minyak dunia.

Sementara dalam konflik AS-Israel melawan Iran saat ini, sekitar 20 persen stok minyak dunia disebut berpotensi terganggu.

Ia mengatakan harga minyak bisa melonjak hingga US$200 per barel jika pembatasan di Selat Hormuz terus berlanjut dan serangan terhadap kapal tanker masih terjadi.

Selain itu, eskalasi perang berpotensi makin parah jika yang disasar adalah infrastruktur energi di Iran dan negara-negara Teluk.

Faktor lain yang dapat memicu lonjakan harga adalah jika cadangan minyak yang dirilis oleh IEA tidak cukup untuk menutup penurunan produksi global.

Peluang harga minyak mentah dunia menembus US$200 per barel semakin besar lagi jika pengembangan energi terbarukan sebagai sumber cadangan tidak dipercepat penerapannya.

Senada, pengamat ekonomi, mata uang, dan komoditas Ibrahim Assuabi juga menilai peluang harga minyak mencapai US$200 per barel cukup memungkinkan terjadi.

Namun, hal tersebut baru bisa terjadi jika konflik berkembang menjadi perang besar yang melibatkan kekuatan militer secara langsung.

Ia menilai lonjakan harga ekstrem bisa terjadi apabila kilang-kilang minyak di Timur Tengah milik negara seperti Arab Saudi, Kuwait, Qatar, dan Irak menjadi sasaran serangan.

Meski demikian, Ibrahim mengaku belum sepenuhnya yakin harga minyak akan benar-benar mencapai level tersebut. Salah satu faktor yang menurutnya menahan eskalasi adalah langkah Angkatan Laut Amerika Serikat di Selat Hormuz yang penuh kehati-hatian.

"Angkatan Laut Amerika tidak mau mengambil risiko di Selat Hormuz (karena) sampai saat ini ribuan ranjau sudah dipasang oleh pasukan Garda Revolusi Iran," kata Ibrahim.

China di Tengah Konflik Timur Tengah

Di tengah konflik yang berlangsung, China juga menjadi sorotan karena tetap menerima pasokan minyak mentah dari Iran.

Data dari TankerTrackers menunjukkan Iran telah mengirimkan sedikitnya 11,7 juta barel minyak mentah ke China melalui Selat Hormuz sejak perang pecah pada 28 Februari 2024.

Bhima Yudhistira menilai langkah tersebut menunjukkan kemampuan China menjaga pasokan energi di tengah situasi perang.

Ia memprediksi ke depan Indonesia juga bisa bergantung pada China dalam memenuhi kebutuhan bahan baku dan energi.

"Ke depan ekonomi Indonesia makin andalkan dukungan dari China, termasuk dalam pembelian berbagai bahan baku dan minyak dengan rute memutar. Biasanya beli dari Timur Tengah langsung, (sekarang) bisa saja impor dari China," kata Bhima.

Sementara itu, Ibrahim Assuabi menyebut China memang dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki kedekatan dengan Iran. Contohnya dalam hal tekonologi.

Sebelumnya, muncul laporan yang menyebutkan Iran diduga menggunakan sistem navigasi satelit milik China untuk menargetkan aset militer Israel dan Amerika Serikat di Timur Tengah.

Sejumlah pakar menilai Iran kemungkinan telah mengintegrasikan sistem navigasi China jauh sebelum delapan bulan terakhir.

[Gambas:Photo CNN]

Mantan direktur intelijen luar negeri Prancis, Alain Juillet, mengatakan dalam podcast independen Prancis Tocsin pekan ini bahwa Iran kemungkinan telah diberi akses ke sistem navigasi satelit BeiDou milik China.

Menurut Juliet, penggunaan BeiDou menjadi penjelasan yang masuk akal atas meningkatnya presisi serangan Iran.

"Kalau China masih bagus karena memang sampai saat ini China salah satu negara pendukung Iran kan. Teknologi-teknologi (yang dipakai Iran, red) semua kan dari China," kata Ibrahim.

Ibrahim juga mengatakan kapal-kapal dari negara tertentu masih dapat melewati Selat Hormuz.

Menurut Ibrahim, Iran bahkan dapat memilah kapal yang melewati jalur tersebut berdasarkan asal negaranya.

"Nah, di situ kan dipilah-pilah juga kapal yang melewati Selat Hormuz. 'Oh iya ini Indonesia, ini China, ini Jepang, ini Korea Selatan, silakan keluar'," ujarnya.

Empat organisasi masyarakat sipil mengajukan gugatan terhadap perjanjian perdagangan resiprokal Indonesia-Amerika Serikat atau The Agreement on Reciprocal Trade (ART) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Keempat organisasi itu terdiri dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Indonesia for Global Justice (IGJ), dan Perserikatan Solidaritas Perempuan.

Lembaga WALHI Nasional dan Trend Asia juga mendukung gugatan ini.

Gugatan didampingi oleh tim advokat dari CELIOS, yakni Muhamad Saleh, Mazdan Maftukha Assyayuti, dan Yuniar Riza Hakiki.

Gugatan tersebut diajukan atas tindakan Presiden Republik Indonesia, Prabowo, yang menandatangani perjanjian pada 19 Februari 2026, yang oleh penggugat dinilai sebagai perbuatan melawan hukum oleh pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad).

Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira mengatakan bahwa tujuan dari gugatan tersebut adalah batalnya perjanjian yang dimaksud.

"Ya, dengan tegas pesannya jelas bahwa kami sebagai penggugat, ini meminta agar perjanjian dagang resiprokal, Agreement on Reciprocal Trade antara Indonesia dengan Amerika Serikat itu dinyatakan batal demi hukum, tidak sah," ujar Bhima kepada wartawan di PTUN Jakarta, Rabu (11/3).

Bhima menganggap bahwa perjanjian tersebut bersifat sepihak dan dominan menuntut Indonesia untuk mengubah kebijakan domestik, sementara kewajiban serupa dari pihak AS dinilai sangat minim.

"Ini dilakukan secara unilateral, secara sepihak, di mana tuntutan agar Indonesia melakukan perubahan kebijakan itu sangat dominan, sementara kewajiban Amerika Serikat untuk melakukan perubahan kebijakan itu sangat minim,"

Selain itu, Bhima juga menyoroti pelanggaran prosedural dari penandatanganan perjanjian ini karena pemerintah membuat komitmen semacam tanpa konsultasi DPR dan masyarakat.

"Mereka hanya menjadi penonton, tidak pernah diberikan consent, tidak pernah diberitahu, DPR pun juga tidak dijadikan sebagai mitra untuk melakukan konsultasi dalam perjanjian perdagangan ini," katanya.

Sementara itu, Ketua Umum AJI Indonesia Nany Afrida menyoroti soal publisher right yang menurutnya dapat merugikan media secara keuangan dan kepemilikan media oleh asing.

"Karena kan di perjanjian ART ini ini eh telah membuat Indonesia tidak bisa lagi menarik bagi hasil dari platform, dan itu merugikan media," kata Nany.

"Coba bayangkan sama siapa nih kita wartawan mengabdi kalau bukan sama rakyat sendiri? Sementara itu sudah dimiliki asing," sambungnya.

Kemudian Direktur Eksekutif IGJ, Rahmat Maulana juga menyoroti peran DPR yang tidak kritis terhadap perjanjian ini.

"Padahal, diamanatkan dalam konstitusi maupun undang-undang Indonesia, dalam peraturan Indonesia, bahwa DPR itu bisa menolak perjanjian dagang yang itu merusak atau mengancam kepentingan nasional," katanya.

Dari segi lingkungan, Rahmat juga menyoroti persoalan eksploitasi mineral kritis. Dalam hal ini, Rahmat menyinggung soal AS yang bisa memperluas eksplorasi tambangnya di Indonesia.

"Bahkan, dalam penegasannya unsur elemen tanah jarang itu juga akan diserahkan oleh Indonesia dan akan diberikan lokasinya di mana, ditentukan lokasinya di mana. Ini sangat berbahaya sekali," terangnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tarif global 15 persen yang tetap diberlakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dinilai berpotensi menghapus keuntungan negosiasi dagang yang telah dilakukan Indonesia dengan AS, meskipun kebijakan tarif resiprokal sebelumnya dibatalkan pengadilan.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menilai langkah Trump menunjukkan tarif tetap menjadi instrumen utama untuk menekan mitra dagang, termasuk Indonesia.

“Trump tetap ingin menggunakan tarif sebagai senjata utama menekan negara lain. Begitu dibatalkan Mahkamah Agung AS, Trump gunakan section 122 untuk kenakan tarif 15 persen. Tapi bagi Indonesia artinya mau negara punya kerja sama dengan AS ataupun tidak punya kerja sama, maka tarifnya tetap sama,” ujar Bhima kepada Kompas.com, Minggu (22/2/2026).

SHUTTERSTOCK/OLIVIER LE MOAL Ilustrasi tarif impor Trump.

Sebelumnya, Mahkamah Agung AS membatalkan kebijakan tarif resiprokal yang sempat dikenakan kepada sejumlah negara, termasuk Indonesia.

Putusan ini sempat dipandang sebagai angin segar bagi posisi Indonesia dalam perdagangan bilateral.

Bhima menyebut, dengan dibatalkannya tarif resiprokal tersebut, Indonesia sebenarnya tidak lagi memiliki kewajiban untuk melanjutkan proses ratifikasi perjanjian dagang dengan AS.

“Keputusan Mahkamah Agung AS yang membatalkan kebijakan tarif resiprokal Trump menjadi kabar positif bagi Indonesia. Indonesia tidak perlu melakukan ratifikasi atas perjanjian ART (Agreement on Reciprocal Trade) dengan Trump,” katanya.

Namun, penerapan tarif baru sebesar 15 persen melalui mekanisme berbeda justru membuat posisi Indonesia kembali setara dengan negara lain, tanpa keistimewaan khusus dari hasil negosiasi sebelumnya.

Kompas.com/Manda Firmansyah Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira Adhinegara dalam diskusi Polemik Harga Beras dan Kebijakan Pangan di Tengah Krisis Iklim, Selasa (16/9/2025).

Menurut Bhima, kondisi ini membuat berbagai upaya diplomasi ekonomi Indonesia kehilangan relevansi.

Bahkan, peluang Indonesia untuk memperoleh perlakuan tarif lebih rendah menjadi tertutup.

Ia juga menilai ancaman tarif resiprokal yang sebelumnya menjadi tekanan utama kini telah gugur secara hukum.

Hal ini membuka peluang bagi perusahaan Indonesia untuk menuntut pengembalian bea masuk yang sebelumnya dikenakan.

“Ancaman tarif resiprokal sudah tidak berlaku lagi, bahkan perusahaan Indonesia bisa menagih selisih bea masuk ke AS,” ujarnya.

Selain itu, Bhima menilai Indonesia kini memiliki ruang lebih luas untuk menentukan arah kebijakan perdagangan tanpa tekanan perjanjian yang dinilai merugikan.

Ia mengungkapkan, sejumlah klausul dalam perjanjian dagang tersebut berpotensi menekan kepentingan ekonomi nasional, termasuk risiko banjir impor, pelemahan industri dalam negeri, hingga pembatasan kerja sama dengan negara lain.

“DPR sudah tidak perlu memasukkan ART dalam agenda ratifikasi undang-undang. Kita bisa lepas dari jebakan AS, termasuk membuka diri pada kerja sama negara lain,” kata Bhima.

Ia menambahkan, penerapan tarif 15 persen secara merata menunjukkan bahwa pendekatan proteksionisme AS tetap berlanjut, terlepas dari putusan pengadilan.

Kondisi ini menjadi sinyal bahwa Indonesia perlu memperkuat diversifikasi pasar ekspor dan mengurangi ketergantungan terhadap pasar AS, sekaligus memperkuat daya saing industri nasional di tengah dinamika kebijakan perdagangan global yang semakin tidak pasti.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang membatalkan kebijakan tarif resiprokal Presiden AS Donald Trump menjadi kabar positif bagi Indonesia.

Hal itu disampaikan Bhima saat dihubungi Bisnis melalui sambungan telepon, Sabtu (21/2/2026). Menurut Bhima, dengan adanya putusan tersebut, Perjanjian Perdagangan Resiprokal atau Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat berpotensi batal demi hukum.

“Iya, batal berarti yang ART-nya. ART-nya bisa batal, jadi paling nggak dari pemerintah nggak perlu meratifikasi ART-nya dan tidak perlu renegoisasi,” ujar Bhima.

Sebelumnya, Presiden Trump menandatangani kebijakan tarif global sebesar 10% untuk seluruh negara pada Jumat (waktu setempat), hanya beberapa jam setelah Mahkamah Agung AS menyatakan sejumlah tarif impor sebelumnya ilegal.

Bhima menilai, dengan dasar tarif baru sebesar 10%, skema tarif resiprokal yang membebani Indonesia hingga 19% menjadi tidak relevan.

“Kalau tarif dasarnya 10% yang mau diambil Trump, sementara kita kena 19%, berarti kan nggak ini. Jadi opsinya bukan renegosiasi tapi dibatalkan,” katanya.

Dia bahkan menyebut, perusahaan Indonesia berpeluang menagih selisih bea masuk yang sebelumnya dibayarkan ke AS jika kebijakan lama dinyatakan tidak sah.

DPR Tak Perlu Ratifikasi

Bhima menegaskan, dengan putusan Mahkamah Agung AS tersebut, pemerintah dan DPR tidak lagi memiliki beban untuk melanjutkan proses ratifikasi ART.

“DPR sudah tidak perlu memasukkan ART dalam agenda ratifikasi undang-undang. Kita bisa lepas dari jebakan AS,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia juga menyebut tekanan agar Indonesia bergabung dalam skema Board of Peace (BoP_ atau Dewan Perdamaian Internasional yang dikaitkan dengan kebijakan tarif resiprokal semestinya ikut gugur.

“Dengan pembatalan Supreme Court ini kita sangat-sangat diuntungkan,” tegas Bhima.

Menurutnya, pembatalan tersebut membuka kembali ruang bagi Indonesia untuk memperluas kerja sama dagang dengan berbagai negara tanpa terikat klausul yang membatasi kedaulatan ekonomi nasional.

Bhima menyimpulkan bahwa momentum ini seharusnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun ulang strategi perdagangan internasional yang lebih berpihak pada industrialisasi dan kepentingan jangka panjang Indonesia.

Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi menandatangani kebijakan tarif global sebesar 10% untuk seluruh negara pada Jumat (waktu setempat).

Kebijakan tersebut diteken hanya beberapa jam setelah Mahkamah Agung AS memutuskan bahwa sejumlah tarif impor sebelumnya dinyatakan ilegal.

Trump mengumumkan keputusan tersebut melalui platform media sosial miliknya, Truth Social.

"Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk baru saja menandatangani, dari Oval Office, tarif global 10% untuk seluruh negara, yang akan berlaku hampir segera," tulis Trump dikutip pada Sabtu (21/2/2026).

Tujuh Poin Kerugian ART

Celios mencatat setidaknya terdapat tujuh poin bermasalah dalam ART yang dinilai merugikan kepentingan nasional:

Banjir impor pangan, teknologi, dan migas yang berpotensi menekan neraca perdagangan dan neraca pembayaran serta melemahkan rupiah terhadap dolar AS.

1. Poison pill, yakni pembatasan kerja sama Indonesia dengan negara lain sehingga seolah menjadi blok perdagangan eksklusif AS.
2. Ancaman deindustrialisasi, akibat penghapusan kewajiban TKDN dan minimnya transfer teknologi.
3. Kepemilikan absolut asing di sektor pertambangan tanpa kewajiban divestasi.
4. Kewajiban mengikuti kebijakan sanksi AS, yang berarti “musuh perdagangan AS adalah musuh Indonesia”.
5. Tertutupnya peluang transhipment Indonesia dalam rantai perdagangan global.
6. Risiko transfer data personal ke luar negeri yang mengancam keamanan data dan ekosistem digital nasional.

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan Mahkamah Agung AS yang membatalkan kebijakan tarif resiprokal Trump menjadi kabar positif bagi Indonesia.

Ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, Indonesia tidak perlu melakukan ratifikasi atas perjanjian ART (Agreement on Reciprocal Trade) dengan Trump.

Ratifikasi sendiri berarti pengesahan suatu dokumen negara oleh parlemen, khususnya pengesahan undang-undang, perjanjian antarnegara, dan persetujuan hukum internasional.

"Ancaman tarif resiprokal sudah tidak berlaku lagi, bahkan perusahaan Indonesia bisa menagih selisih bea masuk ke AS," kata dia dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/2/2025).

Ia menambahkan, semua yang dilakukan tim negosiasi Indonesia di Washington DC bisa dianggap batal.

Selain itu, tekanan Indonesia bergabung di Board of Peace karena Trump menggunakan tarif resiprokal seharusnya gugur.

Bhima bilang, DPR sudah tidak perlu memasukkan ART dalam agenda ratifikasi undang-undang.

"Kita bisa lepas dari jebakan AS, termasuk membuka diri pada kerja sama negara lain," ucap dia.

Sebagai informasi, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan menolak kebijakan tarif Presiden Donald Trump.

Putusan MA tersebut berpotensi memberi kelegaan bagi perusahaan yang terbebani biaya lebih tinggi akibat bea masuk serta meredakan kekhawatiran atas inflasi yang masih membandel di ekonomi AS.

Mahkamah Agung membatalkan sebagian besar kebijakan tarif luas Trump berdasarkan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), dengan mayoritas hakim menyatakan undang-undang tersebut “tidak memberi kewenangan kepada Presiden untuk memberlakukan tarif.”

Sebagai respons, Trump mengumumkan akan memberlakukan “tarif global” baru sebesar 10 persen.

“Sekarang saya akan mengambil arah berbeda, mungkin arah yang seharusnya saya ambil sejak awal,” kata Trump dalam konferensi pers di Gedung Putih setelah putusan pengadilan tinggi.

“Saya akan mengambil jalur yang sebenarnya bisa saya tempuh sejak awal, yang bahkan lebih kuat daripada pilihan awal kami,” tambah dia.