Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan kepada petani maupun pengusaha kelapa sawit bahwa keberadaan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) bukan untuk mengambil untung.

Pasalnya, muncul kekhawatiran dari kalangan pelaku usaha kelapa sawit dengan keberadaan PT DSI terhadap tambahan biaya dalam rantai pasok.

Sudaryono menegaskan, bahwa keberadaan PT DSI bertujuan untuk meminimalisir dan mengidentifikasi kerugian-kerugian negara atas praktik yang selama ini diduga dilaksanakan oleh oknum tertentu dalam perdagangan ekspor SDA.

“Tujuan dari pemerintah bukan nambah rente dan atau kemudian ambil untung di situ,” ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (29/5/2026).

Dalam hal ini, PT DSI bertindak sebagai perusahaan pengelola dan pengawas, yang melakukan secara transparan dan akuntabel nantinya, kemudian tidak mengambil keuntungan.

Penerapan ini tidak serta merta, melainkan dengan masa transisi berlaku selama tiga bulan, yakni 1 Juni sampai dengan 31 Agustus. Kemudian secara bertahap nantinya pengelolaan ekspor akan sepenuhnya oleh PT DSI pada 1 Januari 2027 mendatang.

Harapannya, praktik seperti under invoicing dan under-pricing atau transfer pricing itu dapat diberantas.

Dengan demikian, semua dikelola dengan tertib, adanya keadilan ekonomi yang baik dan negara mendapatkan penerimaan negara sebagaimana mestinya.

“Harusnya dengan adanya DSI ini pelaku usaha yang selama ini baik-baik saja itu tidak akan ada imbas apapun, tidak akan ada perubahan, tidak akan dirugikan,” tuturnya.

Sebelunya, Prabowo Subianto menjelaskan, dalam mekanisme itu hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan terkait. Dia menyebut skema tersebut sebagai bentuk fasilitas pemasaran atau marketing facility.

Menurutnya, tujuan utama kebijakan itu adalah memperkuat pengawasan dan monitoring transaksi ekspor sekaligus memberantas praktik kurang bayar atau under invoicing, pemindahan harga atau transfer pricing, hingga pelarian devisa hasil ekspor.

“Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktik kurang bayar, under invoicing, praktik pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor,” ujarnya.

Prabowo mengatakan kebijakan tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara dari pengelolaan serta penjualan SDA Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) Suroto menilai isu yang mengaitkan penutupan sejumlah gerai Alfamart dan Indomaret dengan keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak tepat. Menurutnya, persoalan tersebut lebih berkaitan dengan pelanggaran aturan zonasi, tata ruang, hingga dugaan praktik monopoli usaha.

Suroto mengatakan, jaringan ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret telah berkembang sangat masif hingga menjangkau gang-gang dan wilayah perkampungan. Jumlah gerai kedua perusahaan itu disebut telah melampaui 40 ribu outlet di berbagai daerah.

Padahal, kata dia, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 mengatur kepemilikan gerai oleh satu perusahaan maksimal 150 outlet. Selain itu, keberadaan gerai ritel modern juga wajib menyesuaikan aturan zonasi dan tata ruang yang ditetapkan pemerintah daerah.

“Pengaturan tata ruang dan larangan monopoli merupakan amanat undang-undang untuk melindungi masyarakat dan menciptakan keadilan ekonomi,” ujar Suroto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (28/5/2026).

Suroto menjelaskan, aturan zonasi dibuat untuk memberikan ruang hidup bagi toko tradisional dan usaha ritel nonjaringan agar tetap dapat berkembang di tengah ekspansi pasar modern. Menurut dia, kebijakan serupa juga diterapkan secara ketat di sejumlah negara maju di Eropa dan Amerika Serikat.

Selain itu, Suroto menyinggung Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Regulasi tersebut, lanjutnya, bertujuan mencegah dominasi pelaku usaha bermodal besar yang berpotensi merugikan masyarakat.

“Jika dibiarkan tanpa kontrol, pelaku usaha besar dapat menentukan harga, mengarahkan pola konsumsi masyarakat, hingga mematikan usaha-usaha kecil. Bahkan pada tingkat tertentu mampu memengaruhi dan membeli aturan pasar itu sendiri,” ucap dia.

Suroto juga menjelaskan KDKMP dibentuk sebagai jalur distribusi kebutuhan pokok masyarakat yang terhubung langsung dengan pabrikan atau prinsipal produk. Koperasi itu juga diarahkan menjadi saluran distribusi berbagai barang subsidi pemerintah, seperti gas melon, beras SPHP, Minyakita, pupuk, benih, obat-obatan, dan kebutuhan lainnya agar tepat sasaran, tepat harga dan tepat kualitas.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin menyampaikan bahwa ibadah Ramadan bukan sekadar ritual spiritual, melainkan momentum untuk memperkuat solidaritas ekonomi melalui instrumen zakat, infak, dan sedekah sebagai motor pemerataan kesejahteraan.

Dalam khotbah Idulfitri 1447 Hijriah di Balai Kota DKI Jakarta, Ma’ruf menyampaikan bahwa Ramadan telah membangun kesalehan sosial yang nyata.

Menurutnya, redistribusi kekayaan yang terjadi selama satu bulan penuh merupakan wujud konkret dari keadilan ekonomi yang diajarkan Islam.

"Ramadan juga membangun solidaritas ekonomi umat. Dalam satu bulan ini kita melihat zakat ditunaikan, infak digerakkan, sedekah dibagikan. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya membangun kesalehan ritual tapi juga kesalehan sosial," ujar Ma’ruf Amin di Balai Kota Jakarta, Sabtu (21/3/2026).

Ma'ruf menjelaskan, para ulama terdahulu telah menekankan bahwa agama tidak hanya tegak dengan ibadah saja, melainkan juga dengan keadilan (al-adlu).

Dalam konteks tersebut, zakat dan sedekah dipandang sebagai instrumen strategis untuk meminimalkan ketimpangan antara kelompok kaya dan miskin.

"Zakat, sedekah, dan kepedulian sosial adalah instrumen pemerataan ekonomi. Jika ini kita kelola dengan baik, maka umat Islam tidak hanya kuat secara spiritual tapi juga kuat secara ekonomi," ucapnya.

Selain menyentuh aspek ekonomi, Ma'ruf juga menyoroti pentingnya silaturahmi sebagai modal sosial peradaban. Dia menganalogikan kemajemukan Indonesia seperti sebuah simfoni musik yang harmoni, di mana perbedaan latar belakang harus dirajut untuk menciptakan stabilitas nasional.

Menurutnya, silaturahmi akan melahirkan kepercayaan, yang kemudian memicu kerja sama antarpihak. Kerja sama inilah yang dianggap sebagai prasyarat mutlak bagi kemajuan sebuah bangsa dan sistem ekonomi yang sehat.

"Silaturahim melahirkan kepercayaan, kepercayaan melahirkan kerja sama, dan kerja sama melahirkan kemajuan. Keadilan tidak akan lahir jika masyarakat terpecah belah," pungkasnya.

Ma'ruf Amin pun mengajak masyarakat untuk konsisten menjalankan nilai-nilai integritas dan kepedulian sosial tersebut guna memastikan roda ekonomi dan sosial tetap berjalan di atas koridor yang inklusif dan berkeadilan.

Wakil Presiden ke-13 RI sekaligus Ketua Penasihat CSED Indef Ma'ruf Amin menyebut ekonomi syariah bisa menjadi solusi mengatasi ketimpangan ekonomi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.

Ma'ruf menilai saat ini ekonomi masih berorientasi terhadap akumulasi sumber daya tanpa batas yang menyebabkan ketimpangan ekonomi. Kekayaan hanya dinikmati oleh sebagian orang saja.

"Dunia hari ini masih didominasi paradigma ekonomi yang berorientasi pada akumulasi sumber daya tanpa batas. Akibatnya ketimpangan ekonomi. Jadi itu kenyataan global, termasuk di Indonesia," ujar Ma'ruf dalam acara Sarasehan 99 Ekonom Syariah Indonesia 2026 di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (24/2).

"Sebagian kecil manusia menikmati sebagian besar kekayaan. Sementara, sebagian besar manusia hanya menikmati sebagian kecil," imbuhnya.

Mengacu terhadap Alquran, yakni surat Al Hasyr ayat 7, Ma'ruf menjelaskan prinsip fundamental ekonomi agar harta tak hanya beredar di kalangan orang kaya.

"Artinya menjaga harta salah satu tujuan diturunkannya syariah. Menjaga harta bukan hanya lindungi kepemilikan tapi distribusi, adil," terang Ma'ruf.

Dengan demikian, menurutnya, hadirnya ekonomi syariah justru untuk keadilan dan keberkahan, bukan hanya untuk pertumbuhan.

Ma'ruf menambahkan untuk menghadapi ketimpangan maka perlu dilakukan perluasan akses kepada masyarakat.

"Ekonomi syariah seperti pesantren. Pesantren memiliki tiga elemen utama ada santri sebagai SDM, kiai sebagai sistem nilai, kiai sebagai penjaga arah. Demikian pula ekonomi syariah. Pelaku ekonomi seperti santri, sistem syariah seperti kiai dan para ekonom syariah adalah seperti kiai-nya yang menjaga arah dan peradaban ekonomi," ungkap Ma'ruf.

Wakil Presiden ke-13 RI sekaligus Ketua Penasihat CSED Indef Ma'ruf Amin menyebut ekonomi syariah bisa menjadi solusi ketimpangan ekonomi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.

Ma'ruf menilai saat ini ekonomi masih berorientasi terhadap akumulasi sumber daya tanpa batas yang menyebabkan ketimpangan ekonomi. Kekayaan hanya dinikmati oleh sebagian orang saja.

"Dunia hari ini masih didominasi paradigma ekonomi yang berorientasi pada akumulasi sumber daya tanpa batas. Akibatnya ketimpangan ekonomi. Jadi itu kenyataan global, termasuk di Indonesia," ujar Ma'ruf dalam acara Sarasehan 99 Ekonom Syariah Indonesia 2026 di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (24/2).

"Sebagian kecil manusia menikmati sebagian besar kekayaan. Sementara, sebagian besar manusia hanya menikmati sebagian kecil," imbuhnya.

Mengacu terhadap Alquran, yakni surat Al Hasyr ayat 7, Ma'ruf menjelaskan prinsip fundamental ekonomi agar harta tak hanya beredar di kalangan orang kaya.

"Artinya menjaga harta salah satu tujuan diturunkannya syariah. Menjaga harta bukan hanya lindungi kepemilikan tapi distribusi, adil," terang Ma'ruf.

Dengan demikian, menurutnya, hadirnya ekonomi syariah justru untuk keadilan dan keberkahan, bukan hanya untuk pertumbuhan.

Ma'ruf menambahkan untuk menghadapi ketimpangan maka perlu dilakukan perluasan akses kepada masyarakat.

"Ekonomi syariah seperti pesantren. Pesantren memiliki tiga elemen utama ada santri sebagai SDM, kiai sebagai sistem nilai, kiai sebagai penjaga arah. Demikian pula ekonomi syariah. Pelaku ekonomi seperti santri, sistem syariah seperti kiai dan para ekonom syariah adalah seperti kiai-nya yang menjaga arah dan peradaban ekonomi," ungkap Ma'ruf.

Jakarta, CNBC Indonesia - Aktivis nasional dan mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu kembali menggaungkan bahaya praktik ekonomi rakus atau Serakahnomics yang dinilai telah mencengkram sektor-sektor vital.

Said menegaskan dalam beberapa kesempatan Presiden Prabowo telah memberi sinyal agar bangsa ini berani menghentikan dominasi oligarki ekonomi, sebuah agenda yang menurutnya sejalan dengan langkah tegas Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam membongkar permainan harga dan manipulasi pangan.

Said Didu menyampaikan bahwa akar dari karut-marut tata kelola perekonomian adalah dengan hilangnya ruang usaha kelompok kecil yang tak bisa dilepaskan dari menguatnya budaya ekonomi serakah yang mengorbankan rakyat oleh para pelaku besar.

"Saya ingin mengingatkan bahwa sebenarnya Presiden Prabowo sudah menyuarakan suatu istilah yang harusnya mahasiswa dan kita semua mengejar ini namanya Serakah-nomics. Ini sebenarnya pernyataan yang mengundang kita semua." kata Said dalam keterangan resmi, Rabu (19/11/2025).

Said menyebut bahwa mahasiswa dan kampus seharusnya menjadi kekuatan moral untuk menagih komitmen pemberantasan praktik ekonomi rakus ini.

"Nah, ini keterlambatan mahasiswa mengambil. Saya berharap dari kampus, suarakan kami melawan Serakahnomic. Supaya menjadi agenda utama Presiden Prabowo," sambungnya.

Dirinya menegaskan bahwa serakahnomics membuat oligarki mampu membeli apa saja: partai, hukum, bahkan ruang demokrasi.

"Karena dengan dia menguasai ekonomi, maka dia mau membeli ketua partai politik, dia membeli aparat hukum, dia membeli semua. Untung masih ada kampus yang tidak dibeli," tuturnya.

Seruan Said Didu agar menjadikan pemberantasan serakahnomics sebagai agenda utama pemerintah klop bertemu dengan langkah konkret Mentan Amran di lapangan. Keduanya menyoroti satu hal, negara harus hadir untuk membongkar dominasi serakahnomics dan memulihkan keadilan bagi rakyat kecil.

Pernyataan Said Didu tersebut sejalan dengan langkah Menteri Pertanian Amran Sulaiman (Mentan) yang kini secara terang-terangan membongkar strategi pelaku besar dalam menguasai rantai pasok pangan, terutama gabah dan beras.

Amran menjelaskan, bahwa praktik Serakahnomics di sektor pangan membuat ribuan penggilingan kecil mati perlahan karena tidak bisa mengakses bahan baku.

Para pemain besar sengaja membeli Gabah Kering Panen (GKP) sedikit di atas harga pasar, bukan untuk membantu petani, tetapi untuk menyapu habis semua pasokan sehingga pelaku kecil tidak memiliki ruang bertahan. Menurutnya, pola tersebut sudah berlangsung lama namun baru hari ini pemerintah mulai membongkarnya karena Presiden Prabowo menaruh perhatian besar pada keadilan ekonomi.

"Ini adalah lama, sudah lama yang tumbuh di Indonesia. Tetapi mungkin baru saatnya hari ini kita membongkar dan berpihak pada rakyat kecil," kata Amran.

Mentan Amran bahkan membuka temuan mengejutkan terkait manipulasi kualitas beras premium yang beredar di pasaran, salah satu indikator serakahnomics yang ada di praktik perberasan. Ia menyebut ada produk beras bermerek yang mengaku premium, tapi setelah diuji ternyata memiliki tingkat patahan (menir) hingga 59 persen, jauh dari standar maksimum 14 persen untuk kualitas premium.

"Pecahannya 59 persen. Artinya menir, makanan ayam, dikemas bahwa ini adalah premium," ujar Amran.

Manipulasi tersebut dipandang sebagai contoh nyata praktik Serakahnomics, mengambil keuntungan semaksimal mungkin dengan menipu konsumen dan merusak pasar.

Mentan Amran juga menyinggung bahwa pelaku besar menikmati manfaat dari skema yang sejatinya ditujukan untuk rakyat kecil, termasuk subsidi tertentu di sektor pangan. Ia menilai sistem pangan nasional perlu dibenahi total agar kelompok kecil tidak terus menjadi korban.

"Negara hari ini perlu berpihak kepada yang selama ini dirugikan. Sistemnya harus dibenahi menyeluruh agar petani, penggilingan kecil, dan konsumen tidak lagi dikorbankan," tegas Amran.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aktivis nasional dan mantan sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu menegaskan kembali bahaya praktik ekonomi rakus atau Serakahnomics yang ia nilai telah mencengkram sektor-sektor vital.

Menurut dia, dalam beberapa kesempatan Presiden Prabowo Subianto memberi sinyal agar bangsa ini berani menghentikan dominasi oligarki ekonomi. Agenda ini, kata dia, sejalan dengan langkah tegas Mentan Andi Amran Sulaiman dalam membongkar permainan harga dan manipulasi pangan.

Said menyatakan, akar dari carut-marut tata kelola perekonomian adalah dengan hilangnya ruang usaha kelompok kecil yang tak bisa dilepaskan dari menguatnya budaya ekonomi serakah yang mengorbankan rakyat oleh para pelaku besar.

“Saya ingin mengingatkan, sebenarnya Presiden Prabowo sudah menyuarakan suatu istilah yang harusnya mahasiswa dan kita semua mengejar ini, namanya Serakah-nomics. Sebenarnya, ini pernyataan yang mengundang kita semua.” kata Said, di Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Said menyebut, mahasiswa dan kampus seharusnya menjadi kekuatan moral untuk menagih komitmen pemberantasan praktik ekonomi rakus ini. “Nah, ini keterlambatan mahasiswa mengambil. Saya berharap dari kampus, suarakan kami melawan Serakahnomic. Supaya menjadi agenda utama Presiden Prabowo.”

Ia menegaskan, Serakahnomics membuat oligarki mampu membeli apa saja: partai, hukum, bahkan ruang demokrasi. “Karena dengan dia menguasai ekonomi, maka dia mau membeli ketua partai politik, dia membeli aparat hukum, dia membeli semua. Untung masih ada kampus yang tidak dibeli.”

Pernyataan Said Didu tersebut sejalan dengan langkah Mentan Amran Sulaiman yang kini secara terang-terangan membongkar strategi pelaku besar dalam menguasai rantai pasok pangan, terutama gabah dan beras.

Mentan Amran menjelaskan, praktik Serakahnomics di sektor pangan membuat ribuan penggilingan kecil mati perlahan karena tidak bisa mengakses bahan baku.

Para pemain besar sengaja membeli Gabah Kering Panen (GKP) sedikit di atas harga pasar, bukan untuk membantu petani tetapi menyapu habis semua pasokan sehingga pelaku kecil tidak memiliki ruang bertahan.

Menurutnya, pola tersebut sudah berlangsung lama namun baru hari ini pemerintah mulai membongkarnya karena Presiden Prabowo menaruh perhatian besar pada keadilan ekonomi.“Ini lama, sudah lama yang tumbuh di Indonesia. Tetapi mungkin baru saatnya hari ini kita membongkar dan berpihak pada rakyat kecil.”

Mentan bahkan membuka temuan mengejutkan terkait manipulasi kualitas beras premium yang beredar di pasaran, salah satu indikator serakahnomics yang ada di praktik perberasan.

Ia menyebut ada produk beras bermerek yang mengaku premium, tapi setelah diuji ternyata memiliki tingkat patahan (menir) hingga 59 persen, jauh dari standar maksimum 14 persen untuk kualitas premium. “Pecahannya 59 persen. Artinya menir, makanan ayam, dikemas bahwa ini adalah premium,” ujar Mentan Amran.

Manipulasi tersebut dipandang sebagai contoh nyata praktik Serakahnomics, mengambil keuntungan semaksimal mungkin dengan menipu konsumen dan merusak pasar.

Mentan mengungkapkan pula, pelaku besar menikmati manfaat dari skema yang sejatinya ditujukan untuk rakyat kecil, termasuk subsidi tertentu di sektor pangan. Ia menilai sistem pangan nasional perlu dibenahi total agar kelompok kecil tak terus jadi korban.

“Negara hari ini perlu berpihak kepada yang selama ini dirugikan. Sistemnya harus dibenahi menyeluruh agar petani, penggilingan kecil, dan konsumen tidak lagi dikorbankan.”

Seruan Said Didu agar menjadikan pemberantasan Serakahnomics sebagai agenda utama pemerintah klop bertemu dengan langkah konkret Mentan Amran di lapangan. Keduanya menyoroti satu hal, negara harus hadir untuk membongkar dominasi serakahnomics dan memulihkan keadilan bagi rakyat kecil.

Direktur Amnesty International Indonesia (AII) Usman Hamid mengaku mendapat cerita dari petugas di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) soal keluhan menarik pajak dari orang-orang kaya.

Hal itu disampaikan Usman dalam program 1 tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di CNN Indonesia TV, Senin (20/10) malam.

Usman awalnya menyampaikan dua hal yang harus dibenahi oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan.

Pertama, pemerintah harus menjamin kebebasan berekspresi. Masyarakat yang berunjuk harus diperlakukan secara manusiawi.

"Kalau ada pelanggaran, saya ngerti kondisi lapangan kadang-kadang rumit, kejadian Affan itu misalnya bisa terjadi. Tapi setidaknya ada pertanggungjawaban yang adil, itu yang pertama," kata Usman.

Kedua, harus ada redistribusi keadilan ekonomi. Usman mengatakan orang-orang super kaya harus ditarik pajak dengan benar.

Usman lalu bercerita soal keluhan petugas di Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu menarik pajak dari orang kaya.

"Dua tiga bulan lalu saya ketemu dengan Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak. Mereka mengeluh, enggak bisa memajak yang besar. Akhirnya yang dipajak di bawah aja," kata Usman.

Usman mengatakan istri cendekiawan Nurcholis Madjid bahkan mengeluh kenaikan Pajak Bumi Bangunan (PBB) untuk rumah.

"Rumahnya naik sekian persen itu, PBB-nya. Jadi pajaknya akhirnya terkena di masyarakat saja. Sementara the super rich-nya itu nggak kena pajak. Kena pajak mungkin dengan berbagai metode atau modus tax avoidance atau tax evasion gitu, yang dibantu oleh petugas-petugas dan pejabat pajak sendiri," kata Usman.

Ia mengatakan jika tidak ada redistribusi keadilan ekonomi yang memadai, ketimpangan sosial yang terjadi akan menimbulkan gejolak sosial.

Menurutnya, demonstrasi akhir Agustus lalu adalah peringatan kecil untuk pemerintah.

"Bahwa ke depan, kalau krisis sosial ekonomi, ketimpangan sosial ekonomi tidak dibenahi, bertemu dengan gejolak politik, ketidakpuasan, protes. Kasus Nepal, peringatan kita. Kasus Madagaskar, peringatan kita. Sebelumnya di Bangladesh misalnya," ujarnya