JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi membuka Program Magang Nasional (PMN) 2026. Peluncurannya dilakukan Senin, 29 Juni 2026, dengan target rekrutmen mencapai 150.000 orang.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, menyebut inisiatif ini lahir dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya sederhana memastikan lulusan perguruan tinggi tidak menganggur lama, tapi bisa langsung masuk dunia kerja dan punya penghasilan.

Lewat PMN 2026, sarjana baru akan ditempatkan selama 6 bulan di perusahaan-perusahaan rekanan. Selama periode magang, peserta akan menerima upah. Besarannya berkisar Rp3,5 juta hingga Rp6 juta per bulan, menyesuaikan UMR di daerah penempatan masing-masing.

“Setiap peserta akan dibina langsung oleh mentor atau karyawan senior di perusahaan, supaya kompetensinya naik. Program kali ini juga lebih inklusif. Tidak cuma lulusan S1, tapi juga lulusan profesi dan teman-teman disabilitas,” ujar Teddy, Selasa (30/6/2026).

Sebagai perbandingan, pada 2025 lalu PMN sudah berjalan dengan 100.000 peserta yang disebar di berbagai perusahaan di Indonesia. “Tahun ini kuotanya naik jadi 150.000 orang. Mereka akan magang di sekitar 8.800 perusahaan, mulai dari BUMN sampai swasta,” jelasnya.

Lihat video: Konferensi Pers Bakom Bahas Lanjutan Program Magang Nasional dan Aset Negara



Evaluasi batch pertama menunjukkan hasil positif. Dari 100.000 peserta, 30% atau sekitar 30.000 orang langsung diangkat jadi karyawan tetap setelah magang selesai. Sedangkan 30% lainnya masih dalam proses rekrutmen dan dipanggil kerja dalam 2-3 bulan ke depan. “Jadi PMN ini benar-benar jadi jembatan bagi lulusan baru untuk kerja dan dapat gaji secepatnya,” tegas Teddy.

Dengan menambah jumlah peserta dan mitra perusahaan, pemerintah menargetkan PMN jadi salah satu strategi utama menekan angka pengangguran lulusan baru. Program ini juga diharapkan memperkuat skill SDM muda Indonesia agar lebih siap masuk ke industri.

Jakarta (ANTARA) - Program Magang Nasional (PMN) 2026 yang diluncurkan pemerintah menawarkan gaji bagi peserta magang berkisar Rp3,5-6 juta per-bulan, bergantung pada upah minimum kabupaten/kota tempat peserta bekerja.

"Selama mengikuti magang, para peserta mendapatkan gaji sekitar Rp3,5 sampai Rp6 juta per-bulan tergantung upah minimum Kabupaten/Kota tempat ia bekerja," kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya saat pembukaan Program Magang Nasional 2026 yang dikutip dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Teddy mengatakan Program Magang Nasional merupakan inisiatif Presiden Prabowo yang mulai dijalankan sejak 2025 melalui Kementerian Ketenagakerjaan. Program itu bertujuan menjembatani lulusan perguruan tinggi agar lebih mudah memasuki dunia kerja dan menyasar lulusan sarjana, penyandang disabilitas, serta peserta dari berbagai profesi.

"Salah satu 'PR' pemerintah yang terus ada sejak dulu adalah bagaimana caranya mahasiswa khususnya S1 yang lulus kuliah bisa langsung dapat kerja dan dapat gaji," ujarnya.

Selain memperoleh penghasilan, peserta PMN mengikuti masa magang selama enam bulan di perusahaan mitra serta mendapat pendampingan dari mentor atau pekerja senior untuk meningkatkan keterampilan kerja.

"Peserta PMN dilatih dan didampingi oleh mentor atau pekerja senior perusahaannya agar skill bertambah. Tahun ini juga tidak hanya merekrut lulusan S1, tetapi juga dari profesi dan saudara kita dari difabel," kata Teddy.

Pada 2026, jumlah peserta PMN ditingkatkan menjadi 150 ribu orang dari 100 ribu peserta pada tahun sebelumnya. Mereka akan ditempatkan di sekitar 8.800 perusahaan milik BUMN maupun swasta di berbagai daerah.

Menurut Teddy, pelaksanaan PMN pada tahun pertama menunjukkan hasil positif, yaitu dari 100 ribu peserta yang mengikuti program di 2025, sekitar 30 persen atau sekitar 30 ribu peserta direkrut menjadi pegawai tetap setelah menyelesaikan masa magang. Sementara itu, 30 persen lainnya masih menunggu panggilan kerja dalam kurun dua hingga tiga bulan.

"Artinya program ini juga adalah jembatan nyata bagi mahasiswa yang lulus untuk dapat langsung bekerja dan mendapat penghasilan," kata Teddy.

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2026

Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) mengkonsolidasikan 258 Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dalam waktu dekat, super holding perusahaan pelat merah ini menargetkan 300 BUMN bakal dikonsolidasikan lebih lanjut sebagai bagian dari transformasi.

Hal tersebut dilaporkan Chief Executive Officer (CEO) BPI Danantara Rosan Roeslani kepada Presiden Prabowo Subianto di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (21/6).

"Dari total sekitar 1.077 entitas BUMN, sebanyak 258 telah berhasil dikonsolidasikan, dan dilanjutkan dengan target sekitar 300 entitas dalam waktu dekat," ungkap Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam unggahan resmi akun Instagram @sekretariat.kabinet, Minggu (21/6).

Teddy menjelaskan transformasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, memperkuat tata kelola BUMN, hingga mengurangi beban negara.

Ia pun menyebut pengelolaan aset negara perlu dilakukan lebih baik untuk menghasilkan manfaat bagi masyarakat.

"Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, memperkuat tata kelola, serta mengurangi beban biaya yang selama ini ditanggung negara," terangnya.

Selain konsolidasi BUMN, Teddy mengungkapkan pertemuan tersebut juga membahas berbagai peluang ekonomi baru yang dapat didorong Danantara.

Peluang itu mencakup industri kreatif dan sektor pariwisata, termasuk kegiatan olahraga hingga konser musik.

"Peluang pertumbuhan ekonomi baru yang dapat didorong oleh Danantara, termasuk penguatan sektor pariwisata melalui penyelenggaraan event olahraga, konser musik, hingga industri kreatif yang mampu menciptakan lapangan kerja, menarik investasi, dan meningkatkan perputaran ekonomi nasional," ujar Teddy.

Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani untuk membahas percepatan transformasi badan usaha milik negara (BUMN) serta pengembangan sektor-sektor baru yang dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi nasional.

Pertemuan berlangsung pada Minggu (21/6) di kediaman pribadi Prabowo di Kertanegara, Jawa Barat. Informasi tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui unggahan di akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet.

Dalam pertemuan itu, Prabowo dan Rosan membahas berbagai peluang pertumbuhan ekonomi yang dapat didorong melalui Danantara, termasuk penguatan sektor pariwisata lewat penyelenggaraan berbagai kegiatan berskala besar.

"Penguatan sektor pariwisata melalui penyelenggaraan event olahraga, konser musik, hingga industri kreatif yang mampu menciptakan lapangan kerja, menarik investasi, dan meningkatkan perputaran ekonomi nasional," tulis Teddy dalam keterangannya.

Selain membahas sumber pertumbuhan ekonomi baru, keduanya juga mengevaluasi proses konsolidasi dan transformasi BUMN yang saat ini masih berlangsung.

Menurut Teddy, dari total sekitar 1.077 entitas BUMN yang ada saat ini, sebanyak 258 entitas telah berhasil dikonsolidasikan. Pemerintah selanjutnya menargetkan sekitar 300 entitas tambahan dapat dikonsolidasikan dalam waktu dekat.

"Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, memperkuat tata kelola, serta mengurangi beban biaya yang selama ini ditanggung negara," pungkas Teddy.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Prabowo Subianto tengah menggenjot konstruksi infrastruktur jaringan irigasi untuk mendorong target Swasembada Pangan. Sistem irigasi yang dibangun pada era Joko Widodo dinilai belum sempurna sehingga perlu dilakukan penataan ulang agar indeks pertanaman nasional dapat meningkat.

Secara garis besar, jaringan irigasi diperlukan guna memastikan suplai air baku benar-benar sampai ke sawah atau perkebunan petani. Terlebih, dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan, pemerintah telah masif membangun infrastruktur air baku berupa bendungan.

Adapun, percepatan konstruksi jaringan irigasi ini telah tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan yang diteken Prabowo pada 30 Januari 2025.

Seiring hal tersebut, Kementerian PU kini mulai membidik perluasan pembangunan dari jaringan sekunder hingga ke tingkat tersier. Menteri PU, Dody Hanggodo menjelaskan langkah penajaman itu ditekankan agar distribusi pasokan air berlangsung jauh lebih efektif serta efisien.

“Khusus untuk air yang diperuntukkan bagi irigasi sawah maupun kebun, wajib juga dibuat jaringan irigasi tersier," jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PU, dikutip Minggu (21/6/2026).

Kementerian PU menyebut Percepatan pembangunan jaringan irigasi ini juga dilakukan sebagai langkah mitigasi konkret dalam menghadapi ancaman anomali cuaca El-Nino. Kesiapan sistem pengairan serta pengamanan pasokan air baku diperlukan demi mengamankan ketahanan pangan nasional.

Mempersiapkan hal itu, pemerintah secara riil masih memerlukan alokasi modal jumbo untuk merealisasikan program pembangunan seluruh jaringan irigasi di berbagai daerah.

Dalam postur DIPA awal tahun anggaran 2026, Kementerian PU mengalokasikan anggaran sebesar Rp29 triliun untuk mendukung operasional Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA).

Pagu anggaran jumbo pada Ditjen SDA tersebut mencakup kebutuhan biaya untuk mendukung pembangunan bendungan, pengendali banjir, penyediaan air baku, jaringan irigasi, hingga program infrastruktur kerakyatan P3-TGAI.

Adapun, khusus untuk penanganan pembangunan jaringan irigasi daerah pada tahun anggaran berjalan ini dilaporkan baru mengantongi pagu awal sekitar Rp350 miliar untuk menangani konstruksi 19.760 hektare (Ha) jaringan.

Anggaran tersebut masih jauh dari kebutuhan. Di mana, Kementerian PU mengungkapkan masih membutuhkan tambahan anggaran TA 2026 khusus untuk mendukung program irigasi saja sebesar Rp14,65 triliun.

Kebutuhan dana ini mencakup pembiayaan paket kontrak tahun jamak (multi-years contract) berjalan serta usulan paket kontrak baru di lapangan.

Usulan tambahan anggaran tersebut kini tengah dikoordinasikan secara intensif bersama jajaran kabinet serta telah didiskusikan langsung dengan Presiden. Pemenuhan dana ini dinilai krusial agar target fisik pemulihan jaringan irigasi daerah seluas 19.760 hektare tidak mengalami penundaan operasional.

Kementerian PU berharap kepastian alokasi anggaran penajaman ini dapat segera disetujui oleh Kementerian Keuangan dalam waktu dekat. Dengan demikian, pengerjaan proyek strategis penunjang ketahanan pangan nasional ini dapat dieksekusi lebih awal guna mengantisipasi hambatan cuaca.

“Inpres irigasi daerah Insyaallah sudah akan dianggarkan, sudah kami diskusikan dengan Pak Presiden. Sebagai informasi kebutuhan terbesar berada pada irigasi daerah sebesar Rp14,65 triliun,” ujar Dody.

Pemenuhan kebutuhan modal pengairan ini kian mendesak mengingat tingkat keandalan sistem irigasi nasional dilaporkan belum mengalami kenaikan yang signifikan dalam dua tahun terakhir.

PR Irigasi Jokowi

Pengamat Pertanian dan pegiat dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori menjelaskan, berdasarkan data evaluasi ekonomi, jaringan irigasi yang pasokan airnya selalu terjamin secara berkelanjutan dari bendungan atau waduk baru menyentuh porsi sekitar 11% di akhir 2024.

Dia menilai, kondisi tersebut mencerminkan bahwa operasional pengairan sawah di berbagai daerah masih sangat bergantung pada fluktuasi debit air sungai alami. Ketika memasuki musim kemarau dan debit sungai menyusut tajam, kualitas serta jangkauan layanan irigasi otomatis akan ikut merosot drastis.

Fenomena tersebut terjadi akibat belum terhubungnya proyek bendungan peninggalan era sebelumnya dengan jaringan saluran irigasi primer, sekunder, hingga tersier yang mengarah langsung ke sawah petani.

Akibatnya, volume air melimpah yang tertampung di dalam waduk tidak dapat termanfaatkan secara optimal saat bencana kekeringan melanda sektor pertanian.

“Kalau debit sungai turun, layanan irigasi menurun dan sebaliknya. Ini terjadi karena bendungan-bendungan yang dibangun di era Presiden Jokowi belum terhubung dengan saluran irigasi primer, sekunder, dan tersier hingga ke sawah. Air di bendungan atau waduk bisa saja ada, tapi tak termanfaatkan," tegasnya.

Karenanya, percepatan konstruksi jaringan irigasi memang sudah diperlukan dalam rangka menyempurnakan pembangunan infrastruktur sumber air baku yang telah dijalankan oleh pemerintah.

Anomali Cuaca

Sementara itu, Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menjelaskan konsekuensi dari kelangkaan produk pertanian, khususnya komoditas makanan pokok, dinilai akan memicu lonjakan inflasi yang tinggi karena makanan mewakili sekitar 50% belanja rumah tangga di Indonesia. Kenaikan harga diyakini bakal menyasar komoditas pangan esensial seperti beras, jagung, gula, hingga minyak kelapa sawit mentah (CPO).

Tekanan ini kian pelik karena sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan darat merupakan tempat bergantung bagi 29% rakyat yang mendiami kantung kemiskinan. Penurunan produktivitas otomatis menaikkan angka kemiskinan, ditambah dengan risiko kebakaran hutan atau lahan gambut yang membawa gangguan kesehatan dan beban ekonomi tambahan.

"Jika El Nino terjadi secara masif, seperti prediksi banyak lembaga, dampak inflasi dan peningkatan kemiskinan masyarakat akan sangat tinggi," ujarnya.

Lebih jauh lagi, kegagalan panen akibat anomali cuaca ini menyimpan risiko koreksi yang cukup dalam terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional hingga akhir tahun. Pasalnya, sektor-sektor yang terdampak langsung oleh dinamika iklim ekstrem ini tercatat merepresentasikan sekitar 30% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Apabila berkaca pada pengalaman historis, fenomena El-Nino kuat yang melanda pada 2015 silam tercatat menjadi kekeringan terbesar dalam kurun waktu 2010–2025. Dampak negatif dari guncangan eksternal tersebut secara langsung menahan laju pertumbuhan ekonomi nasional hingga mengalami koreksi sekitar 0,4%.

Sementara itu, fenomena serupa yang berlangsung lebih moderat pada 2019 diketahui masih memberikan dampak koreksi pertumbuhan ekonomi hingga 0,2%. Oleh sebab itu, seluruh pemangku kebijakan diimbau bersiap menghadapi intensitas El-Nino kali ini yang diproyeksikan mampu mendekati kondisi krisis pada tahun 2015.

"Sektor yang terdampak langsung oleh El Nino mewakili sekitar 30% PDB. Perlambatan pada sektor-sektor tersebut akan berdampak pada perlambatan ekonomi,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan jajaran direksi dan komisaris Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam sebuah pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Himbara tidak hanya berfungsi sebagai lembaga perbankan, tetapi juga memiliki tanggung jawab strategis dalam mendorong kemajuan ekonomi nasional.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan pers tertulis yang diunggah melalui akun Instagram @sekretariat.kabinet menyebutkan bahwa pertemuan tersebut menjadi momentum pertama kalinya Presiden mengumpulkan secara lengkap seluruh pimpinan bank-bank anggota Himbara.

"Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan bersama jajaran Direksi dan Komisaris Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yaitu BRI, BNI, Bank Mandiri, BTN dan BSI di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 18 Juni 2026," ujar Teddy.

Menurut Teddy, forum tersebut dihadiri sekitar 100 pimpinan bank anggota Himbara yang terdiri atas direktur utama, jajaran direksi, hingga komisaris.

"Pertemuan tersebut menjadi momentum pertama kalinya Presiden RI mengumpulkan secara lengkap pimpinan bank-bank Himbara, mulai dari direktur utama, jajaran direksi, hingga komisaris, yang berjumlah 100 orang," katanya.

Dalam arahannya, Presiden menekankan bahwa Himbara harus dipandang sebagai salah satu instrumen penting pembangunan nasional.

Dengan kapitalisasi pasar gabungan yang mencapai sekitar Rp1.100 triliun atau sekitar 10% dari nilai seluruh perusahaan nasional, Himbara dinilai memiliki peran besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

"Dalam arahannya, Presiden menekankan bahwa Himbara tidak hanya dipandang sebagai entitas bisnis semata. Dengan kapitalisasi pasar gabungan yang mencapai sekitar Rp1.100 triliun atau sekitar 10% dari nilai seluruh perusahaan nasional, Himbara memiliki tanggung jawab besar untuk turut mendorong kemajuan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tutur Teddy.

Selain itu, Presiden juga menyoroti pentingnya peran Himbara dalam memperluas akses ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Bank-bank milik negara juga diminta untuk terus mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah.

"Meski demikian, seluruh bank Himbara diingatkan untuk tetap menjalankan peran dan proses bisnis secara profesional, menjaga tata kelola yang baik, dan memegang teguh prinsip kehati-hatian," kata Teddy.

JAKARTA - Analis Kebijakan Publik M Said Didu mengungkapkan bahwa kawan-kawan Presiden Prabowo Subianto berada di luar kekuasaan. Dia mengaku pernah menyampaikan hal itu kepada Prabowo.

“Pak Prabowo sekarang menurut saya ini sudah ada perubahan sedikitlah bahwa dia ingin mendengarkan, mencari kawan. Karena saya sampaikan Pak Prabowo, kawan Bapak tuh ada di luar. Bukan di dalam,” ujar Said dalam siniar atau podcast To The Point Aja yang tayang di YouTube SindoNews, dikutip Rabu (17/6/2026).

Said Didu menyebut orang-orang yang berada di dalam kekuasaan sebagai penikmat. “Penikmat kekuasaan, bukan petarung untuk menyelamatkan negara ini,” kata Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini.

“Saya belum pernah lihat wajah-wajah mereka sebagai petarung menyelamatkan negeri ini. Dia penikmat, bahkan saya menyatakan penari sorak,” sambungnya.

Dia juga menilai 90 persen masalah adalah kelakuan orang dalam kekuasaan. “Omongan orang dalam yang bikin masalah ini dalam masalah arogansi yang saya katakan tadi penguasa bermental oposisi,” ujarnya.

Dia pun memberikan contoh fakta orang dalam kekuasaan merusak adalah kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyeret mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana serta mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung.

“Jadi pengkhianatan tertinggi sebenarnya adalah orang dalam. Saya belum pernah melihat orang luar yang merusak presiden,” tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menegaskan dirinya bukanlah musuh Presiden Prabowo Subianto. Ia menjelaskan, partainya kerap mengkritik pemerintahan Prabowo dalam rangka demokratisasi.

Hal itu diungkapkan Megawati saat menyampaikan pidato tanpa teks dalam peresmian renovasi Istana Gebang dan patung Bung Karno di Blitar, Jawa Timur, Senin (15/6/2026). Ia menunjukkan bukti kedekatan mereka saat peringatan Hari Lahir Pancasila, 1 Juni lalu, guna menepis upaya pihak mana pun yang ingin membenturkan mereka.

"Pak Prabowo sama saya bersahabat. Tapi kan harusnya dipisahkan, bersahabat ya bersahabat, tapi berpolitik kita bisa untuk apa? Untuk demokratisasi. Tapi saya bukan musuh dia, itu teman saya. Kamu lihat toh waktu 1 Juni? Aku kan gandengan sama dia, ketawa-ketawa. Ayo, apa artinya? Nggak ada. Nanti baru orang teman-temannya yang maunya mem-berang-ko-kan (membenturkan), 'Oh Ibu Mega itu coba gitu mau melawan Pak Prabowo'. Nanti bisa saya jawab. Jangan gitu dong! Kalian tuh harus berani, karena negara kita ini punya tata hukumnya," jelas Megawati dalam keterangannya.

Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menerima kunjungan Duta Besar India untuk Indonesia, Sandeep Chakravorty, di Kantor Sekretariat Kabinet, Selasa (16/6/2026).

Pertemuan tersebut membahas perkembangan kerja sama bilateral Indonesia dan India serta rencana kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia.

Dalam keterangan pers tertulis yang diunggah melalui akun Instagram @sekretariat.kabinet, Seskab Teddy mengungkapkan bahwa Dubes India secara khusus menyampaikan sejumlah hal terkait hubungan kedua negara.

"Dalam pertemuan tersebut, Dubes Sandeep secara khusus meminta waktu untuk menyampaikan beberapa hal terkait perkembangan kerja sama Indonesia dan India," tulis Seskab Teddy.

Menurut Teddy, India merupakan salah satu mitra strategis Indonesia dengan jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 1,4 miliar jiwa. Selain itu, terdapat komunitas diaspora India yang cukup besar di Indonesia.

"Negara dengan jumlah populasi mencapai lebih dari 1,4 miliar jiwa itu memiliki sekitar lebih dari 150.000 diaspora yang tinggal di Indonesia," lanjutnya.

Pada kesempatan tersebut, Dubes Sandeep juga menyampaikan agenda penting yang akan mempererat hubungan bilateral kedua negara, yakni rencana kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia pada pertengahan tahun ini.

"Selanjutnya Dubes menyampaikan rencana kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia yang direncanakan pada pertengahan tahun ini," kata Teddy dalam keterangannya.

Ia menambahkan, kunjungan tersebut diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat kemitraan strategis yang telah dibangun Indonesia dan India selama puluhan tahun.

"Kunjungan tersebut diharapkan menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemitraan strategis Indonesia–India yang telah terjalin selama 76 tahun serta membuka peluang kerja sama yang lebih erat di berbagai bidang," tandas Teddy.

JAKARTA - Terdapat 3 mantan Kapolda Jawa Barat (Jabar) yang duduk di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto. Ketiganya yakni Jenderal Pol (Purn) Ahmad Dofiri, Komjen Pol (Purn) Suntana, dan Komjen Pol (Purn) Akhmad Wiyagus.

Dengan pengalaman ketiganya yang luas di dunia kepolisian, mereka siap mengemban tugas dalam pemerintahan. Kemudian, mendukung berbagai kebijakan strategis di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.

Diharapkan mereka mampu memberikan kontribusi signifikan bagi peningkatan kinerja kementerian atau lembaga yang mereka pimpin. Berikut trio mantan Kapolda Jabar yang mengemban amanah di Kabinet Prabowo.

3 Mantan Kapolda Jabar yang Duduk di Kabinet Prabowo

1. Jenderal Pol (Purn) Ahmad Dofiri

Dofiri menjabat Kapolda Jabar periode 16 November 2020-31 Oktober 2021. Dia pernah menjadi Wakapolri pada 11 November 2024.

Perjalanan karier moncer peraih Adhi Makayasa 1989 ini diawali dengan menempuh pendidikan di Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1989. Pada tahun 2010, Dofiri mengisi dua jabatan penting yakni Kabag Kermadagri Robangpers SDE SDM Polri dan Koorspripim Polri.

Pada 2013 dia menjabat Wakapolda DIY, Karobinkar SSDM Polri tahun 2014, dan Kapolda Banten tahun 2016. Ketika masih berpangkat Irjen, dia mengisi jabatan Karosunluhkum Divkum Polri (2016), Kapolda DIY (2016), Asisten Logistik Kapolri (2019), serta Kapolda Jawa Barat (2020).

Barulah di tahun 2021, Dofiri mendapat kenaikan pangkat menjadi Komjen Pol ketika menjabat Kabaintelkam Polri. Setelah 2 tahun di Baintelkam Polri, Dofiri mendapat amanah sebagai Irwasum Polri pada 26 Februari 2023.

Perjalanan kariernya mencapai puncak pada 11 November 2024, dia ditunjuk menjadi Wakapolri hingga diberikan pangkat Jenderal Kehormatan kemudian Dofiri dilantik Presiden Prabowo menjadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Kamtibmas dan Reformasi Polri.

2. Komjen Pol (Purn) Suntana

Suntana menjabat Kapolda Jabar periode 31 Oktober 2021-27 Maret 2023. Sebelumnya, jenderal bintang 3 lulusan Akpol 1989 ini berdinas sebagai Kapolda Lampung pada 2018.

Dia pernah menjabat Wakabaintelkam Polri di tahun 2018. Kemudian, Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada Mei 2023.

Karier panjangnya di Korps Bhayangkara meliputi berbagai jabatan strategis di bidang intelijen, termasuk sebagai Deputi VI Bidang Intelijen Siber BIN dan Kabaintelkam Polri periode 2023 hingga pensiun pada Juni 2024.

Setelah pensiun, Suntana dipercaya menjabat Wakil Menteri Perhubungan di pemerintahan Presiden Prabowo.

3. Komjen Pol (Purn) Akhmad Wiyagus

Akhmad Wiyagus menjabat Kapolda Jabar periode 27 Maret 2023-13 April 2025. Jenderal bintang 3 lulusan Akpol 1989 ini memiliki latar belakang bidang reserse.

Sebelum dilantik menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Wiyagus merupakan Pati Baintelkam Polri. Dia pernah menjabat Kabaintelkam menggantikan Komjen Pol Syahardiantono. Jabatan itu diembannya sejak 5 Agustus 2025-19 September 2025.

Jabatan lain yang pernah diemban Wiyagus antara lain Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (13 April 2025-5 Agustus 2025) dan Kapolda Jawa Barat (27 Maret 2023-13 April 2025).

Wiyagus juga pernah menjadi Wakapolda Jawa Barat (2019), Kapolda Gorontalo (2020), dan Kapolda Lampung (2022-2023). Selain itu, Wiyagus pernah menjabat Direktur Pengaduan Masyarakat (Dumas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada tahun 2022, Wiyagus meraih Hoegeng Awards kategori Polisi Berintegritas.

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (11/6), banyak membahas pengembangan sektor energi nasional, termasuk rencana investasi senilai Rp60 triliun hingga Rp70 triliun.

JK mengatakan dirinya datang bersama putranya, Solihin Kalla, dan berdiskusi cukup lama dengan Prabowo yang juga didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

"Kami, saya dengan Solihin Kalla baru saja berdiskusi, berbicara lama dengan Bapak Presiden, didampingi juga oleh Pak Mensesneg dan Pak Seskab," kata JK dalam konferensi pers usai pertemuan itu.

Menurut JK, salah satu topik utama yang dibahas adalah penguatan kapasitas energi nasional untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih tinggi dalam beberapa tahun mendatang.

Ia mengatakan kebutuhan energi akan meningkat seiring target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5-6 persen hingga 8 persen yang dicanangkan pemerintah.

"Karena kita melihat bahwa untuk pertumbuhan negara 5-6 persen sampai 8 persen, itu butuh energi luar biasa banyaknya. Karena itu, tanpa energi, kita akan sulit untuk meningkatkan (pertumbuhan ekonomi) itu," ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, JK menyampaikan kesiapan pihaknya untuk mengembangkan proyek pembangkit listrik skala besar.

Ia menyebut kelompok usahanya telah membangun pembangkit listrik tenaga air (PLTA) berkapasitas sekitar 1.500 megawatt dan siap menambah kapasitas baru hingga 2.000 megawatt, termasuk melalui pembangkit listrik tenaga gas (PLTG).

"Kita siap membangun lagi 2.000 megawatt termasuk juga PLTG," ujarnya.

JK menyebut Prabowo mendukung percepatan pembangunan energi nasional, terutama energi hijau atau green energy, yang dinilai penting untuk menopang pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

"Karena itu Bapak Presiden (Prabowo) setuju untuk segera kita bangun energi nasional, khususnya green energy, untuk menjadi bagian daripada pembangunan nasional," ujar JK.

Selain energi, pertemuan itu juga menyinggung sejumlah isu internasional, termasuk perkembangan situasi di beberapa negara.

JK menegaskan pembahasan proyek energi tersebut tidak terlepas dari aspek bisnis karena membutuhkan investasi dalam jumlah besar.

"Tentu ini hubungannya pembangunan. Pembangunan itu mesti ada aspek bisnisnya karena investasi, investasi yang besar," katanya.

Ia memperkirakan nilai investasi yang dibutuhkan mencapai Rp60 triliun hingga Rp70 triliun. Menurutnya, desain proyek dan lokasi pembangunan sudah tersedia sehingga tinggal memasuki tahap pembahasan teknis lebih lanjut.

"Kita bicara tentang investasi kira-kira Rp60 triliun-Rp70 triliun, dan kita sanggup melaksanakan itu. Desain sudah ada, tempat sudah ada, tinggal pembicaraan dengan teknisnya. Dan beliau, Bapak Presiden setuju untuk segera kita realisir," ujar JK.

Group Kalla selama ini memiliki bisnis di sektor energi melalui PT Poso Energy.

Perusahaan tersebut mengoperasikan proyek PLTA Poso di Sulawesi Tengah dengan kapasitas terpasang 515 megawatt yang telah beroperasi secara komersial sejak 2023.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Chatib Basri dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sama-sama mengungkap agenda pertemuan mereka dengan Presiden Prabowo Subianto di tengah mencuatnya spekulasi mengenai perombakan kabinet.

Baik Chatib Basri dan Budi Gunadi Sadikin kompak membantah kabar yang menyebut mereka akan menjadi Menteri Keuangan (Menkeu) menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.

Chatib mengaku bertemu langsung dengan Presiden, namun ia enggan mengungkap materi pembahasan dan meminta menanyakan hal tersebut kepada Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

Namun, saat diminta menjelaskan agenda pembicaraan, ia hanya berkata, "Tanya Pak Luhut. Tuh ada, rame-rame kok." Ujarnya ditemui di Istana Negara, Jakarta pada Selasa (9/6/2026).

Chatib mengungkap kedatangannya ke Istana untuk melaporkan soal hasil kajian DEN.

Ia menyebutkan, pertemuan DEN dengan Prabowo adalah forum yang berbeda dengan yang dihadiri Budi Gunadi.

"Enggak ada (isu jadi Menkeu). Masa?," kata Chatib selepas pertemuan.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap bahwa pertemuannya dengan Presiden berfokus pada evaluasi tiga program prioritas atau quick wins di sektor kesehatan.

"Yang pertama itu cek kesehatan gratis, yang kedua TBC, sama rumah sakit yang 66 itu. Dan itu kan sudah jadi. Dua puluh sudah beroperasi, dua belas. Jadi beliau, 'ya sudah saya mau lihat'," kata Budi.

Menurut dia, Presiden juga berencana mengunjungi salah satu rumah sakit yang telah dibangun dalam program tersebut, termasuk rencana kunjungan ke Krui, Lampung Barat.

Saat Budi juga ditanya mengenai isu dirinya masuk bursa Menteri Keuangan.

Ia tidak menanggapi spekulasi tersebut secara serius.

Budi Gunadi menegaskan bahwa sampai saat ini ia masih menjabat sebagai Menteri Kesehatan.

"Sekarang masih jadi Menkes," ujarnya.

Di sisi lain pertemuan Chatib dan Luhut sebagai DEN, membahas tentang hasil survei DEN terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke Presiden RI Prabowo Subianto.

Luhut menjelaskan, survei tersebut dilakukan secara profesional dan independen dengan melibatkan 800 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Survei itu dilakukan secara independen dan dibiayai langsung oleh DEN dengan mengambil sampel secara acak.

"Hasil survei yang dilakukan oleh Dewan Ekonomi mengenai pelaksanaan makan bergizi yang kita lakukan di 800 titik, jadi betul-betul dengan profesional. Jadi kita harus, kami di DEN menjaga betul kredibilitas kami dan itu kami laporkan ke Presiden,” kata Luhut usai bertemu Prabowo.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah pada perdagangan Selasa (9/6/2026) dinilai tidak lepas dari membaiknya sentimen pasar setelah beredarnya klarifikasi terkait isu reshuffle kabinet. Meredanya spekulasi mengenai perubahan di jajaran ekonomi turut membantu mengurangi ketidakpastian yang sebelumnya menjadi perhatian investor.

Ekonom STIE YKP Yogyakarta, Aditya Hera Nurmoko, mengatakan pasar pada umumnya merespons positif ketika ketidakpastian politik dan kebijakan berkurang. Menurut dia, isu pergantian pejabat ekonomi, khususnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, sempat memunculkan pertanyaan mengenai kesinambungan kebijakan fiskal dan koordinasi ekonomi pemerintah.

"Rumor pergantian menteri keuangan sempat memunculkan pertanyaan mengenai arah kebijakan fiskal pemerintah. Ketika isu itu dibantah, sebagian investor kembali percaya bahwa tidak akan ada perubahan mendadak pada kebijakan ekonomi," kata Aditya, Selasa (9/6/2026).

Ia menjelaskan, pelaku pasar umumnya memperhatikan stabilitas dan konsistensi kebijakan ekonomi. Kejelasan mengenai arah kebijakan dinilai dapat membantu menjaga kepercayaan investor, terutama di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh tantangan.

Selain faktor tersebut, Aditya menilai penguatan pasar juga dipengaruhi aksi beli investor setelah tekanan yang terjadi pada perdagangan sebelumnya. Sehari sebelumnya, IHSG mengalami koreksi cukup dalam, sementara rupiah juga melemah terhadap dolar AS.

Ketika tekanan pasar mulai mereda, sebagian investor memanfaatkan penurunan harga saham untuk melakukan aksi beli. Kondisi tersebut kemudian mendorong terjadinya pemulihan di pasar saham maupun nilai tukar.

Meski demikian, Aditya menegaskan penguatan IHSG dan rupiah tidak dapat dijelaskan hanya oleh satu faktor. Pergerakan pasar keuangan dipengaruhi berbagai variabel, mulai dari arus modal asing, kebijakan suku bunga, perkembangan ekonomi global, pergerakan dolar AS, hingga ekspektasi pelaku pasar terhadap kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia.

"Meredanya rumor reshuffle kemungkinan menjadi salah satu katalis positif yang mengurangi kepanikan pasar. Namun, itu bukan satu-satunya faktor yang menentukan penguatan IHSG dan rupiah pada hari ini," ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip), Esther Sri Astuti. Menurut dia, penguatan pasar keuangan sangat bergantung pada tingkat kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi nasional dan stabilitas kebijakan.

"Yang utama, jika aliran modal besar masuk ke Indonesia dan devisa negara banyak, maka nilai rupiah tidak terdepresiasi," ujar Esther.

Ia menjelaskan terdapat sejumlah faktor yang menjadi pertimbangan investor dalam menanamkan modal di Indonesia, antara lain kepastian hukum, prospek pertumbuhan ekonomi, ketersediaan bahan baku, dukungan ekosistem usaha, integrasi rantai pasok global, infrastruktur yang memadai, serta harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Menurut Esther, stabilitas kebijakan dan kepastian arah pengelolaan ekonomi menjadi salah satu elemen penting dalam menjaga daya tarik Indonesia di mata investor.

"Jika faktor-faktor tersebut dapat dijaga dengan baik, maka peluang masuknya investasi akan semakin besar dan pada akhirnya mendukung penguatan pasar keuangan domestik," katanya.