MOSKOW - Kremlin telah secara dramatis meningkatkan keamanan pribadi di sekitar Presiden Vladimir Putin, memasang sistem pengawasan di rumah-rumah staf terdekat sebagai bagian dari langkah-langkah baru yang dipicu oleh gelombang pembunuhan tokoh-tokoh militer Rusia terkemuka dan kekhawatiran akan kudeta. Itu terungkap dalam laporan dari sebuah badan intelijen Eropa yang diperoleh CNN.

Para juru masak, pengawal, dan fotografer yang bekerja dengan presiden juga dilarang bepergian dengan transportasi umum, kata dokumen tersebut. Pengunjung kepala Kremlin harus diperiksa dua kali, dan mereka yang bekerja dekat dengannya hanya dapat menggunakan telepon tanpa akses internet, tambahnya.

7 Alasan Penjagaan Putin Diperketat, dari Konflik Elite Moskow hingga Kudeta MIliter

1. Penjagaan Diperketat sejak Desember Tahun Lalu

Beberapa langkah tersebut diterapkan dalam beberapa bulan terakhir menyusul pembunuhan seorang jenderal tinggi pada bulan Desember, yang memicu perselisihan di jajaran atas lembaga keamanan Rusia, menurut laporan tersebut. Langkah-langkah tersebut menunjukkan meningkatnya keresahan di dalam Kremlin karena menghadapi masalah yang semakin besar di dalam dan luar negeri, termasuk kesulitan ekonomi, meningkatnya tanda-tanda perbedaan pendapat, dan kemunduran di medan perang di Ukraina.

Para pejabat keamanan Rusia telah secara drastis mengurangi jumlah lokasi yang secara rutin dikunjungi Putin, menurut laporan tersebut. Ia dan keluarganya telah berhenti pergi ke kediaman mereka yang biasa di wilayah Moskow dan di Valdai, properti musim panas terpencil presiden yang terletak di antara St. Petersburg dan ibu kota.

Ia belum mengunjungi fasilitas militer tahun ini sejauh ini, menurut laporan tersebut, meskipun ada perjalanan rutin pada tahun 2025. Untuk menghindari pembatasan ini, Kremlin merilis gambar dirinya yang telah direkam sebelumnya kepada publik, tambah laporan tersebut.

2. Lebih Banyak Hidup di Bunker

Sejak invasi ke Ukraina pada tahun 2022, Putin juga menghabiskan waktu berminggu-minggu di bunker yang telah ditingkatkan, seringkali di Krasnodar, wilayah pesisir yang berbatasan dengan Laut Hitam dan berjarak beberapa jam dari Moskow, menurut laporan tersebut.

Dokumen tersebut, yang dirilis ke CNN dan media lain oleh sumber yang dekat dengan badan intelijen Eropa, muncul di tengah meningkatnya krisis yang dirasakan di sekitar Kremlin, empat tahun setelah perang brutal dan naasnya dimulai.

Kerugian Rusia, yang diperkirakan oleh negara-negara Barat, sekitar 30.000 orang tewas dan terluka setiap bulan, ditambah dengan perolehan wilayah yang terbatas di garis depan, dan serangan drone berulang kali oleh Ukraina jauh di dalam wilayah Rusia, telah meningkatkan dampak konflik ke tingkat yang menurut banyak orang tidak berkelanjutan. Baru pada Minggu malam, sebuah drone menghantam gedung apartemen bertingkat tinggi di lingkungan kelas atas di bagian barat pusat Moskow, menurut otoritas setempat dan video dari lokasi kejadian.

Biaya ekonomi perang kini terasa nyata – dengan gangguan data telepon seluler yang secara teratur mengganggu kota-kota besar, bahkan membuat marah kaum borjuis pro-Putin – menambah kesan bahwa perang mulai menghantam elit perkotaan, yang hingga kini sebagian besar terisolasi dari dampak invasi.

3. Perselisihan di Komando Militer Rusia

Laporan tersebut memberikan detail langka tentang kekhawatiran Moskow atas memburuknya keamanan internal. Laporan itu juga menguraikan detail yang berpotensi memalukan tentang perselisihan di komando keamanan dan militer Rusia mengenai siapa yang bertanggung jawab atas perlindungan para petinggi – sesuatu yang menurut laporan tersebut mendorong peninjauan protokol Putin dan perluasan tingkat keamanan pribadi yang lebih tinggi kepada 10 komandan senior lainnya.

Laporan tersebut menyatakan bahwa, sejak awal Maret 2026, “Kremlin dan Vladimir Putin sendiri telah khawatir tentang potensi kebocoran informasi sensitif, serta risiko rencana atau upaya kudeta yang menargetkan presiden Rusia. Ia sangat waspada terhadap penggunaan drone untuk kemungkinan upaya pembunuhan oleh anggota elit politik Rusia.”

Namun kesimpulan yang paling mencolok menyangkut mantan orang kepercayaan Putin, Sergei Shoigu.

4. Banyak Barisan Sakit yang Muncul

Mantan menteri pertahanan yang terpinggirkan, yang saat ini menjabat sebagai sekretaris Dewan Keamanan, “dikaitkan dengan risiko kudeta, karena ia mempertahankan pengaruh yang signifikan di dalam komando tinggi militer,” kata laporan itu.

Laporan itu menambahkan bahwa penangkapan mantan wakil dan rekan dekat Shoigu, Ruslan Tsalikov, pada 5 Maret dianggap sebagai “pelanggaran terhadap perjanjian perlindungan diam-diam di antara para elit, yang melemahkan Shoigu dan meningkatkan kemungkinan bahwa ia sendiri dapat menjadi target penyelidikan yudisial.”

Komite investigasi Rusia dalam sebuah pernyataan bulan Maret mengatakan bahwa Tsalikov telah ditangkap atas tuduhan terkait penggelapan, pencucian uang, dan penyuapan. Laporan korupsi di kalangan elit militer sering terjadi, tetapi telah meningkat sejak invasi Ukraina dimulai.

Presiden Rusia akan menandai pembalikan kesetiaan yang mencolok. Mengingat rilisnya mungkin bertujuan untuk menggoyahkan Kremlin, patut dicatat bahwa dinas intelijen Eropa pada saat yang sama secara efektif memperingatkan Kremlin tentang kemungkinan kudeta.

Putin selamat dari upaya kudeta sebelumnya pada Juni 2023, ketika bos tentara bayaran Yevgeny Prigozhin memimpin serangan yang gagal ke Moskow.

5. Konflik di Antara Elite Moskow

Perselisihan internal di kalangan elit Moskow seringkali menjadi subjek spekulasi besar tetapi jarang terungkap. Dan jauh di dalam invasi Ukraina, ketika dukungan AS untuk Kyiv berkurang, badan intelijen Eropa memiliki motivasi yang signifikan untuk menunjukkan meningkatnya perselisihan dan paranoia di Kremlin.

Sifat intelijen semacam itu membuat beberapa detail sulit diverifikasi. CNN telah menghubungi Kremlin untuk meminta komentar.

Langkah-langkah baru ini menyusul pembunuhan Letnan Jenderal Fanil Sarvarov, kemungkinan besar oleh Ukraina.

Beberapa langkah keamanan di sekitar Putin yang dirinci telah dilaporkan sebelumnya, atau secara luas diasumsikan demikian, termasuk pemeriksaan tubuh intensif, penghindaran Kremlin terhadap ponsel pintar, dan pembatasan pergerakan presiden. Putin masih sering terlihat di depan umum, minggu ini bertemu dengan pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov dan menteri luar negeri Iran, Abbas Araghchi.

Putin mulai mengisolasi diri selama pandemi Covid-19, sering duduk di ujung meja panjang terpisah dari tamu-tamu pentingnya, hingga ia memerintahkan invasi Februari 2022. Laporan menunjukkan bahwa ia menggunakan pengaturan kantor yang sama di beberapa lokasi untuk menyampaikan pidato kepada kabinetnya melalui tautan video.

6. Tidak Ada Pamer Senjata pada Parade Militer

Rincian langkah-langkah keamanan baru ini muncul beberapa hari setelah Moskow mengumumkan perubahan signifikan pada parade Lapangan Merah 9 Mei untuk memperingati kemenangan atas Nazi Jerman. Acara tahun ini – yang kelima sejak invasi skala penuh ke Ukraina – akan berlangsung tanpa persenjataan berat, seperti kendaraan lapis baja dan rudal.

Putin akan menggelar parade yang lebih sederhana di Lapangan Merah tahun ini, di tengah meningkatnya tekanan dan ancaman.

7. Ukraina Sukses Meluncurkan Drone Jarak Jauh

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengindikasikan ancaman dan keberhasilan serangan jarak jauh Ukraina baru-baru ini sebagai salah satu motivasinya.

“Dengan latar belakang ancaman teroris ini,” katanya, “tentu saja, semua tindakan sedang diambil untuk meminimalkan bahaya.” Parade sebelumnya merupakan pertunjukan kekuatan militer Kremlin, namun telah dikurangi sejak awal invasi Ukraina, dengan alasan kekhawatiran operasional dan keamanan.

MOSKOW - Dinas Intelijen Luar Negeri Rusia (SVR) menuduh Prancis berencana melakukan “kudeta neokolonial” di negara-negara bekas jajahannya di Afrika, khususnya di Sahel, dalam upaya untuk menggoyahkan pemerintahan yang tidak diinginkannya.

Sahel merupakan kawasan tempat Prancis menderita kerugian besar dalam beberapa tahun terakhir. Paris telah kehilangan pijakannya di beberapa bekas koloninya di tengah gelombang sentimen anti-Prancis yang didorong oleh tuduhan agresi, kegagalan militer, dan campur tangan.

Burkina Faso, Mali, dan Niger telah memutuskan hubungan dengan Prancis, mengusir pasukan Prancis dan menuduh bekas kekuatan kolonial itu mendukung kelompok bersenjata yang memicu pemberontakan jihadis yang mematikan di kawasan Sahel.

Prancis telah menyatakan tidak akan mengakui legitimasi pemerintahan militer di tiga negara Afrika Barat tersebut dan berjanji untuk mendukung upaya memulihkan otoritas sipil yang telah digulingkan.

Dalam pernyataan yang dirilis oleh biro persnya pada hari Senin, SVR mengatakan: "Pemerintah Prancis dengan panik menjajaki jalan untuk balas dendam politik di Afrika sebagai tanggapan terhadap pengambilalihan kekuasaan oleh militer."

Menurut badan intelijen tersebut, yang dikutip Russia Today, Selasa (3/2/2026), Presiden Prancis Emmanuel Macron telah mengizinkan badan intelijen khusus untuk meluncurkan rencana untuk melenyapkan pemimpin yang tidak diinginkan dari negara-negara Afrika.

SVR juga menuduh Prancis terlibat dalam upaya kudeta yang gagal di Burkina Faso pada 3 Januari, dengan mengatakan bahwa rencana tersebut termasuk rencana untuk membunuh pemimpin militer Burkina Faso, Ibrahim Traore, yang digambarkan sebagai “salah satu pemimpin dalam perjuangan melawan neokolonialisme.”

Badan intelijen tersebut selanjutnya menuduh Paris berupaya untuk menggoyahkan Mali melalui serangan terhadap konvoi bahan bakar dan upaya untuk memblokade kota-kota, serta berupaya untuk menabur keresahan di Republik Afrika Tengah. Mereka mengulangi tuduhan lama dari negara-negara Sahel bahwa Prancis “memberikan dukungan langsung kepada teroris” dan berkoordinasi dengan Ukraina untuk memasok militan dengan drone dan instruktur.

Di Madagaskar, laporan intelijen menyebutkan Prancis berupaya menggulingkan Presiden sementara Michael Randrianirina, yang menjabat pada Oktober 2025 setelah pencopotan mantan Presiden Andry Rajoelina.

Laporan tersebut muncul beberapa hari setelah pemimpin transisi Niger, Jenderal Abdourahamane Tchiani, menuduh Prancis dan negara-negara tetangga mensponsori tentara bayaran di balik serangan terhadap bandara internasional di Niamey.

Prancis belum menanggapi tuduhan terbaru ini, tetapi sebelumnya telah membantah memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok Islamis di Sahel.

BEIJING - Dalam pengumuman yang mengejutkan, Kementerian Pertahanan China mengatakan sedang menyelidiki Jenderal Zhang Youxia, jenderal paling senior China dan orang yang berada di urutan kedua setelah Xi Jinping sendiri di badan pengambilan keputusan militer tertinggi China.

Pencopotannya menandai korban paling senior dalam serangkaian pembersihan militer tingkat tinggi, dan telah memicu spekulasi yang heboh tentang apa yang menyebabkan kejatuhannya dan apa artinya semua ini tentang konsolidasi kendali absolut Xi atas angkatan bersenjata China.

Ingin Jadi Presiden Abadi, Xi Jinping Singkirkan Semua Jenderal yang Menghalangi

1. Sinyal Pelanggaran Serius

Pengumuman hari Sabtu menjelaskan bagaimana Zhang dan jenderal senior lainnya, Liu Zhenli, sedang diselidiki karena "pelanggaran serius terhadap disiplin partai dan hukum".

Seringkali dalam kasus-kasus seperti ini, itu semacam kode untuk "korupsi", tetapi ada sejumlah indikator yang menunjukkan bahwa kali ini, mungkin ada lebih dari itu.

Pertama, sulit untuk melebih-lebihkan betapa pentingnya hal ini. Bukan hanya senioritas pangkat Zhang yang membuatnya luar biasa.

Ya, dia adalah tokoh militer teratas di China setelah Xi sendiri, dia memiliki peran kunci dalam modernisasi militer dan merupakan salah satu dari sedikit jenderal Tiongkok dengan pengalaman tempur yang sebenarnya.

Tetapi dia juga sekutu dekat dan lama Presiden Xi, mereka tumbuh di lingkungan yang sama, karena kedua pria itu adalah putra pahlawan revolusi komunis, dan dia telah lama dianggap sebagai orang militer yang paling dipercaya Xi.

Pemecatannya menunjukkan sesuatu yang luar biasa tentang sejauh mana presiden bersedia bertindak untuk merombak apa yang disebut sebagai "kebusukan" korupsi di angkatan bersenjatanya.

Memang, pembersihan militer Xi dengan alasan korupsi telah sangat dahsyat dan tak henti-hentinya. Hanya dalam beberapa tahun terakhir, puluhan orang telah dipecat dan menghilang dari pandangan publik.

Mereka termasuk orang-orang yang bertugas di angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, polisi paramiliter, dan "Pasukan Roket" - pasukan komando rudal dan nuklir China.

2. Penguasa Tunggal Militer China

Penyelidikan telah menjatuhkan para jenderal, komandan, seorang menteri pertahanan, dan sekarang total lima dari tujuh anggota Komisi Militer Pusat (CMC), badan pembuat keputusan tertinggi China.

Ini berarti kelompok yang membuat keputusan militer terpenting China sekarang hanya terdiri dari Xi Jinping dan satu orang lainnya, sebuah perombakan yang hanya dapat dibandingkan dengan pembersihan yang terjadi di bawah Mao Zedong, menurut para analis.

Namun, apakah korupsi adalah keseluruhan cerita di sini adalah pertanyaan yang sangat penting, dan karena politik elit China begitu terkenal sebagai kotak hitam, ada ruang bagi spekulasi untuk berkembang pesat.

Menurut Lyle Morris dari Asia Society Policy Institute, fakta bahwa hanya Xi dan satu jenderal CMC yang tersisa adalah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya.

"PLA sedang dalam kekacauan," katanya kepada BBC, menambahkan bahwa militer China sekarang memiliki "kekosongan kepemimpinan yang besar".

Ketika ditanya apa yang sebenarnya mendorong pemecatan begitu banyak jenderal top, dia berkata: "Ada banyak rumor yang beredar. Saat ini kita tidak tahu apa yang benar dan apa yang salah… tetapi ini jelas buruk bagi Xi Jinping, bagi kepemimpinannya dan kendalinya atas PLA."

3. Zhang dan Liu Terlibat Rencana Kudeta

Dan memang telah berkembang pesat. Rumor beredar, misalnya, bahwa Zhang dan Liu terlibat dalam rencana kudeta tingkat tinggi untuk menjatuhkan Xi.

Dan laporan dari Wall Street Journal menunjukkan bahwa tokoh-tokoh penting telah diberi pengarahan bahwa Zhang memberikan rahasia nuklir Tiongkok kepada AS.

Keduanya akan sangat mengejutkan jika benar, keduanya memiliki alasan yang kuat untuk relatif tidak mungkin, dan keduanya hampir tidak mungkin untuk dibuktikan.

Namun, ada beberapa indikasi bahwa pembersihan terbaru ini mungkin lebih dari sekadar korupsi.

Pertama adalah kecepatan pengumumannya.

Dalam kasus-kasus serupa sebelumnya, para jenderal menghilang dari pandangan publik selama berbulan-bulan sebelum dugaan kejahatan mereka diumumkan; kali ini, hanya dalam hitungan hari.

Apakah sesuatu yang begitu buruk telah terjadi sehingga sistem merasa perlu untuk mendahului narasi?

Dan kedua, beberapa bahasa yang digunakan memang demikian.

Sebuah editorial hari Minggu di PLA Daily, sebuah publikasi militer, mengatakan bahwa kedua pria itu "serius". Masalah politik dan korupsi yang dipicu secara terang-terangan memengaruhi kepemimpinan absolut Partai atas militer".

Profesor Madya Chong Ja Ian dari Universitas Nasional Singapura juga mengatakan bahwa ia tidak yakin apa alasan sebenarnya di balik kejatuhan Zhang, tetapi ada banyak spekulasi mengenainya.

"Segala hal mulai dari membocorkan rahasia nuklir ke Amerika Serikat hingga merencanakan kudeta dan perselisihan faksi. Bahkan ada rumor tentang baku tembak di Beijing," katanya, dilansir BBC.

"Namun, kejatuhan Zhang dan Liu beserta spekulasi liar tersebut menyoroti dua hal: bahwa Xi tetap tak tergoyahkan dan ada keterbatasan informasi yang signifikan di Beijing yang memicu ketidakpastian dan memicu spekulasi ini."

4. Siapa yang Merugikan Xi, Pasti Disikat

Petunjuknya, mungkin, adalah bahwa Xi merasa secara pribadi dirugikan.

Dan mungkin pertanyaan yang paling menarik dalam semua ini adalah: apa yang dikatakan pembersihan militer Xi tentang kekuasaannya? Dan apa yang dikatakan tentang ambisi militer utamanya, terutama dalam kaitannya dengan Taiwan?

Pada poin pertama, para pengamat China awalnya terpecah.

Terutama pada tahap awal pembersihan ini, beberapa berpendapat bahwa hal itu mungkin menandakan paranoia, hilangnya kendali, atau pemimpin yang lemah yang bergulat dengan militer yang terlalu cenderung memiliki ide sendiri.

Tetapi seiring berjalannya waktu dan semakin banyaknya korban yang tewas, tampaknya lebih mungkin bahwa kebalikannya yang benar.

Mungkin sebaliknya, tindakan Xi menunjukkan kepercayaan diri yang penuh. Dalam posisinya yang memiliki kekuasaan absolut; ia dapat menjatuhkan bahkan seseorang sekuat Zhang dan mengkonsolidasikan kendali totalnya atas militer dengan keyakinan bahwa tidak ada yang dapat atau akan menantangnya.

Dan Taiwan mungkin menjadi motivasinya. Xi telah lama menyatakan bahwa China dapat merebut kembali pulau yang berpemerintahan sendiri itu dengan kekerasan jika perlu.

Sangat mungkin bahwa ia menganggap sistem korupsi yang mengakar sebagai sesuatu yang benar-benar membahayakan kemampuan militer untuk mencapai tujuan tersebut - bahwa semua ini adalah tentang membuat tentaranya benar-benar siap berperang.

LONDON - Menteri dalam negeri Benin telah muncul di TV nasional untuk mengumumkan bahwa upaya kudeta di negara Afrika Barat tersebut telah digagalkan.

Sebelumnya, sekelompok tentara, yang dipimpin oleh Letkol Pascal Tigri, telah menyiarkan bahwa mereka telah menggulingkan Presiden Patrice Talon dan menangguhkan konstitusi.

Dalam unggahan media sosial, kedutaan besar Prancis di Benin mengatakan telah terjadi penembakan di dekat kediaman presiden di kota utama Cotonou, yang merupakan pusat pemerintahan. Saksi mata mengatakan kepada BBC bahwa mereka mendengar suara tembakan dan beberapa jurnalis yang bekerja untuk stasiun televisi pemerintah tersebut disandera.

Seorang penasihat presiden telah memberi tahu BBC bahwa presiden dalam keadaan aman dan berada di kedutaan Prancis.

"Pada Minggu pagi, 7 Desember 2025, sekelompok kecil tentara melancarkan pemberontakan yang bertujuan untuk mengganggu stabilitas negara dan lembaga-lembaganya," kata Menteri Dalam Negeri Alassane Seidou.

"Menghadapi situasi ini, angkatan bersenjata Benin dan para pemimpinnya, sesuai dengan sumpah mereka, tetap berkomitmen pada republik. Respons mereka memungkinkan mereka untuk tetap mengendalikan situasi dan menggagalkan upaya tersebut," katanya.

"Oleh karena itu, pemerintah mengimbau penduduk untuk beraktivitas seperti biasa."

Helikopter terlihat terbang di atas Cotonou dan jalan-jalan diblokir dengan kehadiran militer yang besar di beberapa jalan di kota tersebut.

Benin, bekas koloni Prancis, telah dianggap sebagai salah satu negara demokrasi yang paling stabil di Afrika.

Benin adalah salah satu produsen kapas terbesar di benua itu, tetapi termasuk di antara negara-negara termiskin di dunia.

Sebelumnya, upaya kudeta ini terjadi di saat Benin sedang mempersiapkan pemilihan presiden pada bulan April yang akan menandai berakhirnya masa jabatan Talon, yang telah berkuasa sejak 2016.

Bulan lalu, Benin mengadopsi konstitusi baru yang memperpanjang masa jabatan presiden dari lima menjadi tujuh tahun, yang oleh para kritikus disebut sebagai perebutan kekuasaan oleh koalisi yang berkuasa, yang mencalonkan Menteri Keuangan Romuald Wadagni sebagai kandidatnya.

Partai oposisi Demokrat, yang didirikan oleh pendahulu Talon, Thomas Boni Yayi, mengalami penolakan terhadap kandidat yang diusulkannya karena menurut pengadilan, dukungan dari anggota parlemen tidak memadai.

Talon telah lama dipuji karena berhasil memulihkan pertumbuhan ekonomi, tetapi negara itu juga mengalami peningkatan jumlah serangan oleh para pejuang yang telah menimbulkan kekacauan di Mali dan Burkina Faso.

Pada bulan April, pemerintah Benin mengatakan bahwa 54 tentara tewas dalam serangan di wilayah utara oleh afiliasi al-Qaeda.

MOSKOW - Pemerintah Sudan menawarkan pangkalan angkatan laut pertamanya di Afrika kepada Rusia, dengan imbalan persenjataan. Sementara militer terus memerangi Pasukan Dukungan Cepat (RSF), milisi pemberontak yang awalnya didukung Moskow.

Perjanjian tersebut akan mencakup pendirian pangkalan angkatan laut Rusia di Pelabuhan Sudan di Laut Merah, atau fasilitas lain, yang akan menampung 300 personel dan berlabuh hingga empat kapal angkatan laut, termasuk yang bertenaga nuklir, menurut pejabat Sudan yang berbicara kepada The Wall Street Journal.

Pemerintah Rusia juga akan memenangkan konsesi pertambangan di Sudan, sementara militer Sudan, sebagai imbalannya, akan mendapatkan akses ke sistem antipesawat serta perangkat keras militer lainnya dengan harga istimewa.

Melansir The New Arab, para pejabat militer mengatakan peralatan tersebut dibutuhkan untuk perang melawan RSF, mengingat pertempuran berdarah antara kedua belah pihak telah berlangsung sejak April 2023 dan menewaskan puluhan ribu warga sipil.

Kesepakatan semacam itu dapat menimbulkan masalah dengan Uni Eropa dan AS, catat para pejabat, terkait hubungan Rusia yang tegang dengan Barat akibat invasinya ke Ukraina.

Kesepakatan yang dilaporkan ini muncul lima tahun setelah kesepakatan yang hampir identik diumumkan oleh Rusia, yang menguraikan operasi pangkalan angkatan laut selama 25 tahun yang akan menampung 300 personel dan hingga empat kapal, termasuk kapal bertenaga nuklir, pada satu waktu.

Perjanjian ini juga menetapkan perpanjangan otomatis setiap 10 tahun jika tidak ada pihak yang keberatan, tetapi penggulingan diktator lama Omar al-Bashir membuat dewan penguasa militer yang baru meninjau kembali perjanjian tersebut.

Kedekatan kembali pemerintah Sudan dengan Rusia terjadi setelah RSF merebut ibu kota Darfur, El-Fasher, pada akhir Oktober, yang memperkuat kendali atas sebagian besar wilayah Sudan barat.

Jatuhnya El-Fasher menyebabkan pembantaian warga sipil yang melarikan diri dari kota tersebut, banyak di antaranya kini berada di Tawila, oleh RSF.

Selain perolehan di Darfur, RSF pada hari Senin mengatakan telah menguasai persimpangan transportasi Babanusa di Kordofan Barat, meskipun klaim tersebut telah dibantah oleh tentara Sudan.

Provinsi-provinsi di Kordofan telah menjadi sasaran pertempuran sengit sejak tentara menguasai ibu kota, Khartoum, dan Omdurman, kota tetangga, awal tahun ini.

Diperkirakan setidaknya 150.000 orang tewas dalam perang saudara di Sudan, yang melibatkan beberapa aktor internasional, termasuk UEA di pihak RSF, serta Mesir dan Turki yang mendukung pemerintah. Rusia sebelumnya telah mendukung RSF dalam perang tersebut.

BISSAU - Jenderal Horta Inta-A telah dilantik sebagai presiden transisi Guinea-Bissau pada Kamis, sehari setelah para perwira militer mengumumkan bahwa mereka telah menggulingkan presiden negara tersebut; Umaro Sissoco Embalo. Ini merupakan kudeta militer terbaru di negara Afrika barat tersebut.

“Saya baru saja dilantik untuk memimpin komando tinggi,” ujar Jenderal Inta-A, setelah mengambil sumpah jabatan dalam sebuah upacara di markas militer pada Kamis (27/11/2025).

Setelah menjabat sebagai kepala staf Angkatan Darat negara itu hingga saat ini, Inta-A dianggap dekat dalam beberapa tahun terakhir dengan Presiden Umaro Sissoco Embalo, yang digulingkan pada hari Rabu.

Dia mengatakan bukti telah "cukup untuk membenarkan operasi tersebut". Dia menambahkan, "Langkah-langkah yang diperlukan mendesak dan penting serta membutuhkan partisipasi semua orang".

Ketua Komisi Uni Afrika (AU) pada hari Kamis mengutuk kudeta militer dan menyerukan pembebasan segera dan tanpa syarat Embalo dan semua pejabat yang ditahan.

Para perwira militer, yang menyebut diri mereka sebagai "Komando Militer Tinggi untuk Pemulihan Ketertiban", mengatakan dalam sebuah pernyataan yang disiarkan televisi pada hari Rabu bahwa mereka telah menggulingkan Embalo.

Kudeta militer ini terjadi satu hari sebelum hasil sementara pemilu presiden diperkirakan akan diumumkan dalam persaingan antara Embalo dan Fernando Dias, seorang pendatang baru politik berusia 47 tahun yang muncul sebagai penantang utama Embalo untuk memimpin negara Afrika barat tersebut—yang merupakan pusat perdagangan kokain.

Pada hari Kamis, ibu kota, Bissau, sebagian besar sepi, dengan tentara di jalanan dan banyak penduduk tetap tinggal di dalam rumah bahkan setelah jam malam dicabut. Bisnis dan bank tutup.

Pada hari Rabu, sehari setelah dua kandidat terdepan dalam pemilu presiden yang ketat masing-masing menyatakan kemenangan, sekelompok perwira militer mengeklaim "kendali penuh" atas negara tersebut.

Pengumuman pengambilalihan negara pada hari Rabu datang tak lama setelah suara tembakan beruntun terdengar di dekat markas komisi pemilihan umum, istana presiden, dan Kementerian Dalam Negeri di ibu kota.

“Saya telah digulingkan,” kata Embalo kemudian kepada penyiar France24 melalui panggilan telepon pada hari Rabu. “Saat ini [saya] berada di markas staf umum."

Hingga Kamis, keberadaan pasti Embalo masih belum diketahui.

BISSAU - Kudeta militer telah mengguncang Guinea-Bissau, di mana para pejabat militer mengatakan mereka telah merebut kendali penuh atas negara Afrika barat tersebut pada hari Rabu. Militer juga menangkap Presiden Umaro Sissoco Embalo dan menutup perbatasan negara.

Kudeta ini terjadi setelah negara itu menggelar pemilu presiden pada hari Minggu. Presiden Embalo menjadi kandidat favorit untuk memenangkan kembali pemilu. Proses pemilu kini dihentikan.

Tembakan keras terdengar di dekat istana presiden pada hari Selasa, dengan orang-orang berseragam militer mengambil alih jalan utama menuju gedung tersebut.

Pada Selasa sore, Kepala Kantor Militer Kepresidenan, Jenderal Denis N’Canha, mengatakan kepada para wartawan bahwa sebuah komando yang terdiri dari semua cabang angkatan bersenjata akan mengambil alih kendali negara sampai pemberitahuan lebih lanjut.

Dia membacakan pengumuman tersebut sambil duduk di meja dan dikelilingi oleh tentara bersenjata.

Presiden Embalo ditangkap dan ditahan di markas staf umum di mana dia diperlakukan dengan baik, kata seorang sumber militer kepada AFP, Kamis (27/11/2025).

Seorang perwira senior yang juga mengonfirmasi penangkapan presiden menambahkan bahwa Embalo telah ditahan bersama kepala staf dan menteri dalam negeri.

Pemimpin oposisi Domingos Simoes Pereira, yang dilarang ikut dalam pemilu presiden akhir pekan lalu oleh Mahkamah Agung, juga ditangkap pada hari Rabu, menurut dua sumber yang dekat dengannya.

Karena tidak dapat mencalonkan diri, Pereira memberikan dukungannya kepada kandidat oposisi Fernando Dias. Dia dan Embalo telah mendeklarasikan kemenangan dalam pemilu presiden, dengan hasil sementara resmi diperkirakan akan diumumkan pada hari Kamis.

Guinea-Bissau telah mengalami empat kudeta sejak kemerdekaan, serta beberapa upaya kudeta.

Stabilitas politik merupakan salah satu isu utama dalam pemilu ini, mengingat masa lalu negara yang bergejolak. Pada bulan Oktober, militer negara tersebut mengatakan telah menggagalkan "upaya untuk menumbangkan tatanan konstitusional" dan menangkap beberapa perwira militer senior.

Jam Malam dan Penutupan Perbatasan

N'Canha, dalam pernyataannya pada hari Rabu, mengeklaim telah menemukan rencana untuk mendestabilisasi Guinea-Bissau yang melibatkan gembong narkoba nasional."Yang mencakup pengenalan senjata ke negara tersebut untuk mengubah tatanan konstitusional," katanya.

Selain menghentikan seluruh proses pemilu, dia mengatakan pasukan militer telah menangguhkan semua program media, menutup perbatasan darat, udara, dan laut, dan memberlakukan jam malam wajib.

Menjelang akhir hari, jalanan Bissau lengang, dan militer telah menguasai semua jalan utama, demikian pengamatan jurnalis AFP.

Guinea-Bissau termasuk di antara negara termiskin di dunia dan juga merupakan pusat perdagangan narkoba antara Amerika Latin dan Eropa, sebuah perdagangan yang difasilitasi oleh sejarah panjang ketidakstabilan politik negara tersebut.

Komisi Pemilihan Umum Nasional (CNE) negara itu diserang oleh orang-orang bersenjata tak dikenal pada hari Rabu, kata pejabat komunikasi CNE, Abdourahmane Djalo, kepada AFP.

"Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memantau situasi ini dengan keprihatinan yang mendalam", kata juru bicaranya, dan mendesak semua pemangku kepentingan untuk menahan diri dan menghormati supremasi hukum.

Mantan penguasa kolonial negara itu, Portugal, ikut menyerukan dimulainya kembali proses pemilu, dan mendesak segala bentuk kekerasan institusional atau sipil.

Krisis yang Berulang

Lebih dari 6.780 personel keamanan, termasuk dari Pasukan Stabilisasi Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat (ECOWAS), dikerahkan untuk pemungutan suara Guinea-Bissau dan periode pasca-pemilu.

Misi pemantau dari Uni Afrika dan ECOWAS, serta Forum Tetua Afrika Barat, menyatakan keprihatinan yang mendalam dalam sebuah pernyataan, menyesalkan apa yang mereka sebut sebagai upaya terang-terangan untuk mengganggu proses demokrasi.

Pemungutan suara presiden terakhir Guinea-Bissau pada tahun 2019 ditandai dengan krisis pasca-pemilu selama empat bulan karena kedua kandidat utama mengeklaim kemenangan.

Pemilu tersebut mempertemukan Embalo dengan Pereira, kandidat dari partai oposisi utama negara itu, PAIGC, yang mengamankan kemerdekaan Guinea-Bissau dari Portugal pada tahun 1974.

Pemilu hari Minggu secara khusus mengecualikan PAIGC dan Pereira, yang dicoret dari daftar akhir kandidat dan partai oleh Mahkamah Agung, yang menyatakan bahwa mereka telah mengajukan permohonan resmi mereka terlambat.

Pada tahun 2023, Embalo membubarkan badan legislatif—yang didominasi oleh oposisi—dan sejak itu memerintah melalui dekrit.

Oposisi mengatakan bahwa pengecualian PAIGC dari pemilu presiden dan parlemen merupakan "manipulasi" dan menyatakan bahwa masa jabatan Embalo berakhir pada 27 Februari, lima tahun setelah pelantikannya.

Wilayah Afrika Barat telah dilanda kudeta dalam beberapa tahun terakhir, dengan Mali, Burkina Faso, Niger, dan Guinea yang pemerintahannya digulingkan.

EL-FASHER - Komandan Rapid Support Forces (RSF), Mohamed Hamdan Dagalo, telah meminta maaf kepada warga El-Fasher setelah pasukannya melakukan pembantaian massal terhadap warga sipil selama merebut kota Sudan tersebut. Jumlah korban pembantaian RSF dilaporkan telah mencapai lebih dari 2.000 orang.

Pembantaian massal ini mewarnai babak baru mengerikan dari perang saudara Sudan antara pasukan militer pemerintah melawan pasukan paramiliter RSF.

Dalam pesan video yang dirilis di saluran Telegram-nya—tiga hari setelah RSF merebut kendali El-Fasher, benteng terakhir militer Sudan di wilayah Darfur—Dagalo mengatakan, "Saya meminta maaf kepada rakyat El-Fasher atas bencana yang menimpa mereka."

"Kami dipaksa terlibat dalam perang ini; perang ini dipaksakan kepada kami. Namun pembebasan El-Fasher adalah demi persatuan Sudan—baik secara damai maupun melalui perang," ujarnya.

Dagalo, yang juga dikenal sebagai Hemedti, menggambarkan pasukannya sebagai "rakyat yang cinta damai", dan mendesak pasukannya untuk tidak melukai warga sipil.

"Membunuh tentara yang ditangkap dilarang," katanya. "Sedangkan warga sipil, kalian tidak ada urusan dengan mereka," katanya lagi, seperti dikutip dari Middle East Monitor, Jumat (31/10/2025).

Komandan RSF mengumumkan pembentukan komite akuntabilitas di El-Fasher untuk menyelidiki dugaan pelanggaran, dengan mengatakan, "Kami menjunjung tinggi hukum dan meminta pertanggungjawaban mereka yang bersalah."

Laporan dari para saksi, aktivis lokal, dan organisasi internasional, yang diperkuat oleh citra satelit, menunjukkan bahwa pasukan paramiliter RSF melakukan pembantaian dan pembunuhan etnis yang meluas terhadap warga sipil setelah merebut kota El-Fasher.

Uni Eropa pada hari Rabu mengecam apa yang disebutnya sebagai "kebrutalan" RSF dan "penargetan etnis" terhadap warga sipil, sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan meningkatnya risiko pelanggaran dan kekejaman bermotif etnis di wilayah tersebut.

Jatuhnya El-Fasher ke tangan RSF menandai perubahan signifikan dalam perang saudara yang sedang berlangsung di Sudan, yang secara efektif memberikan RSF kendali penuh atas Darfur dan semakin memperdalam kekhawatiran akan bencana kemanusiaan.

Sekutu militer Sudan, Joint Force (Pasukan Gabungan), mengatakan pada hari Selasa bahwa RSF melakukan kejahatan keji terhadap warga sipil tak berdosa di kota El-Fasher. "Tempat lebih dari 2.000 warga tak bersenjata dieksekusi dan dibunuh pada tanggal 26 dan 27 Oktober, kebanyakan dari mereka adalah perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia," katanya.

Pada hari Senin, Kepala Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, Volker Turk, berbicara tentang meningkatnya risiko pelanggaran dan kekejaman bermotif etnis di El-Fasher.

"Kami menerima banyak laporan yang mengkhawatirkan bahwa RSF melakukan kekejaman, termasuk eksekusi singkat," katanya.

Sementara itu, para aktivis pro-demokrasi mengatakan penduduk El-Fasher telah mengalami bentuk-bentuk kekerasan dan pembersihan etnis terburuk sejak RSF mengeklaim kendali kota tersebut.

Sebuah video yang dirilis oleh aktivis lokal dan telah diverifikasi keasliannya oleh AFP menunjukkan seorang anggota RSF yang dikenal sering mengeksekusi warga sipil di wilayah yang dikuasai kelompok itu menembak sekelompok warga sipil tak bersenjata yang duduk di tanah dari jarak dekat.

RSF, yang memiliki rekam jejak kekejaman, telah menewaskan hingga 15.000 warga sipil dari kelompok non-Arab di ibu kota Darfur Barat, El-Geneina.

Militer Sudan, yang telah memerangi RSF sejak April 2023, juga dituduh melakukan kejahatan perang.

RIYADH - Arab Saudi , Mesir, Qatar, Turki, dan Yordania mengecam pelanggaran yang dilakukan oleh Pasukan Dukungan Cepat (RSF) paramiliter selama perebutan kota el-Fasher di Sudan. Itu seiring dengan munculnya lebih banyak bukti pembunuhan massal di wilayah strategis tersebut.

Kecaman pada hari Selasa muncul ketika para peneliti di Universitas Yale mengatakan citra satelit el-Fasher, yang diambil setelah RSF bergerak masuk, menunjukkan gugusan objek yang ukurannya sesuai dengan tubuh manusia, serta area luas berwarna merah di permukaan tanah.

RSF telah terkunci dalam perang saudara berdarah dengan tentara Sudan sejak 2023, dalam konflik yang telah menewaskan puluhan ribu orang dan membuat lebih dari 12 juta orang mengungsi.

Pasukan paramiliter menyerbu el-Fasher, benteng terakhir tentara di Darfur, pada hari Minggu setelah 17 bulan pengepungan.

Pemerintah Sudan mengatakan bahwa setidaknya 2.000 orang telah tewas di kota itu sejak saat itu, sementara lembaga-lembaga bantuan mengatakan mereka telah menerima laporan yang kredibel tentang kekejaman, termasuk eksekusi singkat, serangan terhadap warga sipil di sepanjang rute pelarian, dan penggerebekan dari rumah ke rumah.

Kekerasan seksual, terutama terhadap perempuan dan anak perempuan, juga dilaporkan terjadi di kota itu, kata mereka.

Kejatuhan El-Fasher membuat RSF hampir sepenuhnya menguasai wilayah Darfur yang luas dan telah menimbulkan kekhawatiran akan perpecahan Sudan lainnya, lebih dari satu dekade setelah pembentukan Sudan Selatan.

2.000 Orang Dibantai di Sudan, 5 Negara Arab Kecam Aksi Pemberontak RSF

1. Arab Saudi

Arab Saudi, dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa, menyatakan "keprihatinan mendalam dan kecaman atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat" dan mendesak RSF untuk memenuhi tanggung jawab mereka dalam melindungi warga sipil Sudan.

2. Mesir

Mesir, yang berbatasan dengan Sudan, menyerukan semua "langkah yang memungkinkan untuk diambil guna mencapai gencatan senjata kemanusiaan segera di seluruh Sudan", sekaligus menegaskan kembali komitmen berkelanjutannya untuk "memberikan semua dukungan yang memungkinkan untuk membantu" negara tetangga tersebut mengatasi krisis yang sedang dialaminya.

3. Turki

Turki menyerukan penghentian segera permusuhan di el-Fasher, sekaligus mendesak "perjalanan yang aman, pengiriman bantuan kemanusiaan tanpa hambatan, dan diakhirinya serangan terhadap warga sipil tak berdosa", menurut kantor berita Anadolu.

4. Qatar

Qatar juga mengutuk "kekejaman yang dilakukan terhadap warga sipil di el-Fasher" dan "menyoroti pentingnya dialog untuk menemukan solusi damai bagi konflik tersebut".

Qatar juga mengutuk "pelanggaran mengerikan" di el-Fasher dan menyerukan dialog untuk menyelesaikan krisis.

Mesir, Turki, dan Qatar menegaskan kembali "dukungan tegas mereka terhadap persatuan, kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas wilayah Sudan", dengan Kairo mengatakan pihaknya menolak "segala upaya untuk memecah belah negara atau merusak persatuan dan kohesi teritorialnya".

5. Yordania

Yordania turut menyuarakan keprihatinan, dengan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka mengutuk pelanggaran terhadap warga sipil dan menekankan "kebutuhan mendesak untuk menahan diri dan menerapkan gencatan senjata guna melindungi nyawa warga sipil".

Dalam komentar di Malaysia pada hari Senin, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres mengatakan jatuhnya el-Fasher menandai "eskalasi yang mengerikan" dalam perang dan menyerukan penghentian dukungan militer asing kepada pihak-pihak yang bertikai.

"Masalahnya bukan hanya pertempuran antara tentara dan Pasukan Dukungan Cepat, tetapi juga meningkatnya campur tangan eksternal yang merusak prospek gencatan senjata dan solusi politik," katanya seperti dikutip oleh juru bicara PBB.

Guterres tidak menyebutkan nama negara tertentu, tetapi pemerintah Sudan dan kelompok-kelompok hak asasi manusia telah berulang kali menuduh Uni Emirat Arab terlibat dalam perang dengan memasok senjata kepada RSF, sebuah klaim yang dibantah oleh negara Teluk tersebut.

Secara terpisah pada hari Selasa, Laboratorium Penelitian Kemanusiaan di Sekolah Kesehatan Masyarakat Yale menerbitkan sebuah laporan yang didasarkan pada citra satelit yang menyatakan bahwa pasukan RSF "diduga melakukan pembunuhan massal" setelah merebut el-Fasher.

Menggunakan citra dari Airbus yang diambil pada hari Senin, laboratorium tersebut menunjukkan serangkaian kejadian di lingkungan Daraja Oula, el-Fasher.

Kejadian tersebut termasuk truk-truk yang tampak seperti truk bersenjata, yang dikenal sebagai "technicals", di jalan-jalan dalam formasi yang tampak seperti blokade jalan.

"Analisis citra menunjukkan objek-objek yang sesuai dengan ukuran tubuh manusia di tanah dekat kendaraan RSF, termasuk setidaknya lima contoh perubahan warna tanah menjadi kemerahan," kata laporan itu.

Nathaniel Raymond, direktur eksekutif Laboratorium Penelitian Kemanusiaan Yale, menggambarkan kekerasan di el-Fasher sebagai sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Skalanya sangat besar, mulai dari tanggul tanah, tembok yang kini mengelilingi el-Fasher, hingga permukiman tertentu, seperti Daraja Oula, hingga rumah sakit dan fasilitas kemanusiaan. Kami melihat benda-benda berukuran antara 1,5 hingga 2 meter [5 hingga 6,5 kaki], yang merupakan panjang standar tubuh manusia, tergeletak horizontal, seperti yang terlihat pada citra satelit beresolusi tinggi,” ujarnya kepada Al Jazeera.

“Benda-benda itu tidak ada di sana 36 hingga 48 jam yang lalu. Kini, benda-benda itu berserakan di kota.”

Raymond mengatakan kekejaman itu tidak mengejutkan.

“Kampanye pembunuhan massal yang kita saksikan sekarang di el-Fasher telah diperingatkan secara sangat rinci oleh Laboratorium Penelitian Kemanusiaan dan banyak organisasi rekanan lainnya, terutama komunitas tanggap darurat lokal, di Darfur selama berbulan-bulan,” ujarnya.

Peneliti tersebut memperingatkan bahwa pembunuhan tersebut merupakan pratinjau dari apa yang mungkin terjadi di wilayah lain di Darfur dan Provinsi Kordofan Utara seiring pasukan RSF bergerak ke timur negara itu setelah jatuhnya el-Fasher.

Laboratorium Penelitian Kemanusiaan, dalam laporannya, menambahkan bahwa tindakan RSF "mungkin konsisten dengan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan (CAH) dan dapat meningkat ke tingkat genosida".

"Dunia harus segera bertindak untuk memberikan tekanan maksimal kepada RSF dan para pendukungnya, khususnya UEA, agar segera mengakhiri pembunuhan tersebut," tambahnya.

EL-FASHER - Perang saudara di Sudan antara pasukan pemerintah dengan pasukan paramiliter Rapid Support Forces (RSF) semakin brutal. RSF telah melakukan lebih dari selusin eksekusi mati di sebuah lapangan di El-Fasher dalam beberapa hari terakhir.

Salah satu korban yang dieksekusi adalah Siham Hassan, mantan anggota Parlemen, sebagaimana dikutip dari The New Arab, Selasa (28/10/2025).

RSF mengumumkan pada Minggu malam bahwa mereka telah merebut El-Fasher, ibu kota negara bagian Darfur utara di Sudan barat, setelah pengepungan yang berlangsung lebih dari setahun. El-Fasher adalah kota besar terakhir di Darfur yang selama ini dipertahankan tentara Sudan.

Hassan, politisi perempuan yang dieksekusi pada Minggu malam, tak hanya dikenal sebagai mantan anggota Parlemen tapi juga aktivis hak asasi manusia (HAM).

Dia dikenal karena mengelola dapur umum untuk memberi makan orang-orang yang kelaparan di El-Fasher, dan karena vokal menyuarakan isu-isu perempuan.

Penghormatan mengalir deras untuk Hassan, dengan para aktivis dan komentator mengatakan bahwa politisi Parlemen dari Partai Keadilan dan Pembebasan tersebut adalah anggota termuda yang bertugas di Parlemen Sudan. Hasan tetap tinggal di kota yang terkepung untuk membantu komunitasnya meskipun ada ancaman serangan dari milisi yang diketahui telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia berat.

"Kemartiran Siham Hassan yang terkasih bagi rakyatnya lebih berat daripada Gunung Kilimanjaro. Dia adalah bagian dari utusan para martir yang cemerlang, kumpulan perempuan-ibu, anak perempuan, dan saudara perempuan yang gigih melawan dan menentang. Dengan darahnya, rakyatnya akan dibebaskan," tulis seorang pengguna X yang berduka atas kematiannya.

"Almarhumah tokoh ini dikenal karena patriotismenya dan kegigihannya dalam membela perjuangan di Sudan dan Darfur, serta aktivismenya dalam mendukung perempuan dan pemuda," bunyi komentar pengguna X lainnya.

Jaringan Dokter Sudan juga mengungkapkan pada hari Senin bahwa RSF telah menjarah fasilitas medis dan apotek.

Jaringan tersebut menyebut eksekusi-eksekusi tersebut sebagai "pembantaian keji" dan mengatakan, "RSF membunuh warga sipil tak bersenjata atas dasar etnis dalam tindakan pembersihan etnis. Laporan dari tim lapangan kami menunjukkan bahwa jumlah korban melebihi puluhan."

Kelompok tersebut lebih lanjut mengatakan bahwa terdapat kesulitan dalam mengakses beberapa wilayah akibat keamanan yang lemah dan meluasnya kekacauan.

Pada hari Sabtu, jaringan tersebut mengutuk penembakan yang disengaja terhadap Rumah Sakit Pendidikan El-Fasher, yang menewaskan seorang perawat dan melukai tiga staf medis.

"Penargetan rumah sakit dan fasilitas kesehatan merupakan kejahatan perang dan pelanggaran nyata hukum humaniter internasional," kata kelompok tersebut.

Sementara itu, Gubernur Darfur, Minni Minawi, mendesak keselamatan dan keamanan warga sipil, dengan mengatakan: "Kami menuntut perlindungan warga sipil, pengungkapan nasib para pengungsi, dan penyelidikan independen atas pelanggaran dan pembantaian yang dilakukan oleh milisi RSF di depan umum."

Sejak dimulainya perang saudara antara tentara Sudan dan RSF pada April 2023, El-Fasher telah menjadi titik api dan benteng militer utama.

Meskipun Dewan Keamanan PBB sebelumnya telah mengeluarkan resolusi pada tahun 2024 untuk menyerukan diakhirinya pengepungan di El-Fasher, RSF terus melancarkan serangan di wilayah tersebut.

Setidaknya 2.500 warga sipil mengungsi dari El-Fasher pada hari Minggu saja, menurut para aktivis.

Awal bulan ini, Reuters melaporkan bahwa penduduk di El-Fasher dibuntuti oleh pesawat nirawak dan sekitar 30 orang meninggal setiap hari akibat kekerasan, kelaparan, dan penyebaran penyakit.

"Dengan RSF melancarkan serangan terhadap warga sipil di El-Fasher, mereka dan Angkatan Bersenjata Sudan menghalangi bantuan yang sangat dibutuhkan di banyak wilayah negara ini, komunitas global tidak dapat lepas tangan dari tanggung jawabnya untuk meringankan penderitaan di Sudan," ujar Mohamed Osman, seorang peneliti Sudan di Human Rights Watch, dalam sebuah pernyataan di X pada bulan Agustus.

Situasi kemanusiaan di El-Fasher masih memprihatinkan, terutama karena 260.000 warga sipil—setengahnya anak-anak—masih terjebak dan terputus dari bantuan dan pasokan makanan.

Komunikasi juga masih terputus di seluruh kota, membuat El-Fasher mengalami "kegagalan media", demikian peringatan dari Sindikat Jurnalis Sudan.

ANTANANARIVO - Pemimpin militer baru Madagaskar Kolonel Michael Randrianirina, yang berkuasa berkat pemberontakan rakyat, mengumumkan ia akan dilantik sebagai presiden negara tersebut. Dia menentang keputusan Uni Afrika (AU) yang menangguhkan keanggotaan negara kepulauan tersebut setelah kudeta.

Militer merebut kekuasaan, memaksa Presiden Andry Rajoelina meninggalkan negara itu pekan lalu.

Kolonel Michael Randrianirina mengumumkan pada Rabu malam (15/10/2025) bahwa ia akan mengambil sumpah sebagai pemimpin baru negara itu pada hari Jumat, dengan mengatakan Mahkamah Konstitusi Tinggi akan memimpin upacara tersebut.

“Kolonel Michael Randrianirina akan dilantik sebagai Presiden untuk Reformasi Republik Madagaskar dalam sidang resmi,” ungkap bunyi pernyataan tersebut.

Pengumuman ini semakin memperburuk krisis konstitusional negara tersebut, karena Rajoelina menolak melepaskan jabatannya sebagai presiden dan sebelumnya memerintahkan pembubaran Majelis Nasional.

Ia juga menuduh majelis tersebut berkolusi dengan Randrianirina untuk melancarkan pengambilalihan kekuasaan oleh militer.

Dalam pernyataan kepada kantor berita AFP pada Rabu malam, Rajoelina mengatakan ia meninggalkan negara itu antara 11 dan 12 Oktober setelah "ancaman eksplisit dan sangat serius dilontarkan terhadap nyawa Kepala Negara".

Menurut laporan berita, Rajoelina dievakuasi pada hari Minggu dengan pesawat militer Prancis.

Pada hari Senin, Rajoelina mengatakan ia telah berlindung di "tempat aman" tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Rajoelina tetap bungkam tentang kemungkinan kembali ke negara itu.

Randrianirina sebelumnya mengatakan militer telah mengambil alih kekuasaan dan membubarkan semua lembaga kecuali Majelis Nasional.

Ia juga mengatakan komite yang dipimpin oleh militer akan memerintah hingga dua tahun bersama pemerintahan transisi sebelum menyelenggarakan pemilihan umum baru.

Pelengseran mantan pemimpin tersebut menyusul protes mematikan "Gen-Z" selama berminggu-minggu, yang awalnya meletus karena kekurangan listrik dan air, dan berkembang menjadi krisis paling serius yang dihadapi negara dan pemerintahan Rajoelina selama bertahun-tahun.

Randrianirina adalah seorang komandan di unit tentara elit CAPSAT yang memainkan peran kunci dalam kudeta 2009, yang membawa Rajoelina ke tampuk kekuasaan, tetapi ia membelot darinya pekan lalu, mendesak tentara untuk tidak menembaki para pengunjuk rasa.

Madagaskar adalah negara terbaru dari beberapa bekas koloni Prancis yang jatuh di bawah kendali militer sejak 2020, setelah kudeta di Mali, Burkina Faso, Niger, Gabon, dan Guinea.

Pada hari Rabu, Uni Afrika menangguhkan keanggotaan Madagaskar dengan segera setelah kudeta, dan menyerukan pemulihan pemerintahan yang dipimpin sipil serta pemilihan umum.

Penghentian keanggotaan oleh blok beranggotakan 55 negara ini memiliki bobot politik dan dapat mengisolasi kepemimpinan baru negara tersebut.