Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai aktivitas ekspansi dunia usaha masih berlanjut di tengah ketidakpastian ekonomi global. Salah satu sektor yang dinilai masih menunjukkan prospek pertumbuhan kuat adalah pusat data (data center).

Airlangga mengatakan realisasi investasi pada kuartal I/2026 telah melampaui target pemerintah. Menurutnya, kondisi tersebut mencerminkan bahwa sejumlah sektor usaha masih melanjutkan ekspansi.

“Pertama dari segi investasi kita ketahui di kuartal I itu di atas daripada target investasi. Dan kami masih melihat berbagai sektor itu tetap melakukan ekspansi,” kata Airlangga dalam konferensi Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di Smesco Indonesia, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026).

Menurut Airlangga, pelaku usaha pada dasarnya akan memperluas kapasitas produksi apabila masih melihat adanya peluang pasar. Perusahaan juga akan berupaya mengoptimalkan biaya pendanaan (cost of fund) yang telah dikeluarkan dengan meningkatkan penjualan melalui ekspansi.

Dia mencontohkan sejumlah kawasan ekonomi khusus (KEK) dan kawasan industri yang masih berkembang. Pemerintah, misalnya, tengah memproses perluasan KEK di Jawa Timur. Sementara itu, tingkat keterisian kawasan industri di Kendal, Batang, dan Bintan disebut telah mendekati penuh.

“Kita lihat contoh di kawasan ekonomi khusus Jawa Timur, nah itu kita juga sedang mengurus untuk ekspansi. Kemudian di Kendal, Batang itu juga sudah hampir 100% penuh lokasinya. Kemudian juga di dalam Batang di Bintan juga hampir penuh,” ujarnya.

Selain sektor manufaktur, Airlangga menyebut industri data center masih menjadi salah satu tujuan investasi baru. Pemerintah mencatat terdapat tambahan permintaan kapasitas pusat data yang siap direalisasikan di Indonesia.

“Dan juga saya melihat minat dari sektor data center misalnya, itu ada demand tambahan sebesar 1,32 GW atau 1,2 GW yang sedang siap untuk masuk ke Indonesia,” katanya.

Di sisi lain, kalangan dunia usaha sebelumnya menyampaikan pandangan berbeda. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai meningkatnya ketidakpastian global dan berbagai tantangan domestik mendorong pelaku usaha bersikap lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengatakan tekanan yang dihadapi dunia usaha pada saat ini lebih berat dibandingkan kuartal I/2026. Menurutnya, eskalasi ketegangan geopolitik telah berdampak terhadap pasar keuangan maupun sektor riil.

“Pelaku usaha prihatin dengan tekanan dan tantangan ekonomi yang ada saat ini, baik di tingkat nasional maupun internasional,” kata Shinta kepada Bisnis, Minggu (28/6/2026).

Shinta menilai pemerintah masih menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas makroekonomi, terutama nilai tukar yang meningkatkan biaya usaha. Di sisi lain, proyeksi inflasi biaya hidup yang masih berada di kisaran batas atas target pemerintah turut menekan daya beli masyarakat.

Apindo juga menyoroti masih terbatasnya kepastian dan prediktabilitas kebijakan pemerintah, mulai dari tata kelola fiskal hingga berbagai regulasi yang memengaruhi iklim usaha dan investasi. Kondisi tersebut dinilai menambah tekanan di pasar keuangan sekaligus meningkatkan risiko bagi pelaku usaha.

Menurutnya, iklim usaha saat ini belum cukup kondusif untuk mendorong ekspansi secara agresif, setidaknya dalam jangka pendek hingga menengah. Dengan prospek pertumbuhan sektor riil yang cenderung melambat, dunia usaha akan lebih bergantung pada efektivitas stimulus pemerintah dan kebijakan yang mampu meningkatkan produktivitas, ekspor, serta investasi.

Karena itu, pelaku usaha cenderung memprioritaskan keberlangsungan bisnis dibandingkan memperluas kapasitas usaha.

“Akibatnya, pertumbuhan lapangan kerja jauh lebih stagnan, bahkan cenderung menyusut, karena perusahaan tidak ingin mengambil risiko ekspansi tenaga kerja. In turn, kinerja pasar domestik dan pertumbuhan ekonomi nasional akan makin terbebani,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Indonesia dinilai memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara dalam menarik investasi data center. Di tengah lonjakan kebutuhan pusat data akibat perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), pemerintah optimistis Indonesia mampu menjadi tujuan utama investasi digital di kawasan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan terdapat tiga faktor utama yang menjadi daya tarik Indonesia bagi investor data center.

“Satu kita [Indonesia] masih punya space [lahan] di mana Singapura enggak punya space,” kata Airlangga dalam acara 1 Dekade Indonesian Data Center Provider Organization (IDPRO) di Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Selain ketersediaan lahan, Airlangga menuturkan Indonesia memiliki harga energi yang lebih kompetitif dibandingkan Singapura maupun kawasan Johor di Malaysia. Menurutnya, biaya energi di Indonesia hanya sekitar 50%-60% dari harga yang berlaku di negara-negara tersebut.

Keunggulan lainnya adalah ketersediaan air yang melimpah untuk kebutuhan sistem pendingin data center. Selain itu, Indonesia telah memiliki Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Amerika Serikat (AS) yang dinilai dapat mendukung pengembangan maupun pemanfaatan semikonduktor di dalam negeri.

Airlangga juga menyoroti pentingnya pasokan listrik yang andal bagi operasional data center. Menurutnya, salah satu tantangan yang masih dihadapi, khususnya di Pulau Jawa, adalah ketersediaan transformator untuk menurunkan tegangan listrik dari high voltage ke low voltage.

Dia mencontohkan, sebelum memutuskan berinvestasi di Karawang, Amazon Web Services (AWS) telah beberapa kali berdiskusi dengan pemerintah terkait kesiapan infrastruktur pendukung.

“Sehingga sekarang sudah melihat bahwa berbagai player sudah relatif mau masuk ke Indonesia dan di antara negara ASEAN yang lain saya bisa katakan Indonesia lebih siap,” katanya.

Airlangga menilai momentum tersebut harus dijaga agar Indonesia tidak tertinggal dari negara-negara lain di kawasan. Dia mengungkapkan Malaysia dan Singapura bahkan telah mengajak Indonesia membangun kerja sama trilateral dalam pengembangan data center. Kerja sama tersebut saat ini masih dalam tahap pertimbangan.

“Karena masing-masing butuh juga disaster recovery dan berbagai macam daripada hal yang bisa menjaga reliability daripada data center,” ujarnya.

Cari Peluang

Sementara itu, Senior Director of Investment Danantara Indonesia Sunata Tjiterosampurno mengatakan pihaknya Danantara tengah mengevaluasi empat peluang investasi data center di Indonesia.

Sunata menjelaskan secara umum pasar data center terbagi ke dalam tiga segmen utama, yakni data center yang melayani western hyperscaler seperti Amazon dan Microsoft, data center yang melayani Asian hyperscaler yang didominasi perusahaan-perusahaan China seperti ByteDance, Tencent, dan Baidu, serta segmen co-location yang melayani kebutuhan korporasi.

Masing-masing segmen memiliki karakteristik bisnis yang berbeda. Western hyperscaler umumnya memiliki kontrak jangka panjang dengan tingkat kepastian yang lebih tinggi, sementara Asian hyperscaler juga memiliki kontrak panjang namun dengan sejumlah batasan tertentu.

Adapun bisnis co-location menawarkan tarif lebih tinggi, tetapi dengan masa kontrak yang relatif lebih pendek.

“Nah karakteristik ini penting dalam lakukan investasi karena kita mau investasi yang berkesinambungan dan memberikan value. Dan mandat kita itu adalah mandat komersial,” katanya.

Sunata menjelaskan Danantara berperan sebagai fasilitator dan pengalokasi modal, bukan sebagai pengembang maupun operator data center. Karena itu, strategi investasi yang dijalankan adalah bermitra dengan developer dan operator yang memiliki rekam jejak kuat.

Menurutnya, tren global menunjukkan para hyperscaler lebih banyak menyewa kapasitas data center dari platform-platform besar dibandingkan membangun fasilitas sendiri.

Di Asia terdapat sejumlah platform data center yang aktif melakukan ekspansi, termasuk beberapa yang telah beroperasi di Indonesia.

Karena itu, Danantara memilih berinvestasi pada platform-platform tersebut agar dapat mendukung pembangunan data center di Indonesia sekaligus memperoleh pemahaman lebih luas mengenai perkembangan industri data center di kawasan.

“Cara kita investasi adalah kita investasi di platform tersebut dan platform tersebut membangun data center di Indonesia,” ungkapnya.

Selain mempercepat pembangunan infrastruktur digital nasional, pendekatan tersebut juga memungkinkan Danantara memperoleh eksposur terhadap tren dan pergerakan industri data center di seluruh Asia.

Sunata menambahkan penguatan sumber daya manusia juga menjadi bagian penting dari strategi investasi perusahaan. Menurutnya, Danantara terus membuka peluang secondment dan program pembelajaran bagi tim internal agar dapat memperdalam pemahaman mengenai sektor teknologi, kecerdasan buatan, dan infrastruktur digital.

“Dan kami punya tim yang benar-benar menguasai sektor teknologi, AI dan termasuk digital infrastructure itu sendiri,” katanya.

Terbatas Pasokan Air dan Energi

Sementara itu, Ketua IDPRO Hendra Suryakusuma mengatakan pesatnya pertumbuhan industri data center di Johor, Malaysia, tidak terlepas dari kebijakan moratorium pembangunan data center yang diterapkan Singapura pada 2019 akibat keterbatasan lahan dan pasokan energi. Pada saat yang sama, Malaysia memberikan berbagai insentif sehingga menarik banyak investor untuk membangun pusat data di Johor.

Namun, perkembangan yang sangat pesat tersebut kini mulai menimbulkan tantangan baru berupa keterbatasan pasokan air dan energi.

“Ada isu dengan air dan juga energi. Akhirnya memang ini potensi besar di Indonesia,” kata Hendra.

Menurut Hendra, Indonesia memiliki keunggulan berupa ketersediaan sumber daya energi dan air yang melimpah. Salah satu potensi yang dinilai strategis adalah energi panas bumi (geothermal).

Dia menuturkan hanya sedikit negara yang memiliki sumber energi bersih dari panas bumi dalam jumlah besar. Indonesia sendiri memiliki cadangan geothermal terbesar kedua di dunia, dengan sekitar 70% kapasitas yang saat ini dikelola oleh Pertamina Geothermal Energy.

Karena itu, IDPRO aktif menjalin kolaborasi dengan Pertamina Geothermal untuk memastikan pembangunan data center ke depan dapat memanfaatkan sumber energi terbarukan.

“Karena tadi 62% pasokannya PLN kan masih dari batu bara,” katanya.

Hendra mengungkapkan kapasitas data center yang telah terbangun di Indonesia saat ini mencapai sekitar 637 megawatt (MW). Angka tersebut diproyeksikan meningkat hingga sekitar 1,6 gigawatt (GW) pada kuartal II/2027.

Meski demikian, pembangunan data center masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Menurutnya, kondisi tersebut didukung oleh jaringan transmisi listrik Jawa-Madura-Bali (Jamali) yang lebih matang serta ketersediaan tenaga kerja terampil.

Dia mengatakan kebutuhan teknisi dan engineer untuk industri data center saat ini masih lebih mudah dipenuhi di Pulau Jawa dibandingkan wilayah lain.

Bisnis.com, JAKARTA— Indonesia dinilai memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara dalam menarik investasi data center. Di tengah lonjakan kebutuhan pusat data akibat perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), pemerintah optimistis Indonesia mampu menjadi tujuan utama investasi digital di kawasan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan terdapat tiga faktor utama yang menjadi daya tarik Indonesia bagi investor data center.

“Satu kita [Indonesia] masih punya space [lahan] di mana Singapura enggak punya space,” kata Airlangga dalam acara 1 Dekade Indonesian Data Center Provider Organization (IDPRO) di Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Selain ketersediaan lahan, Airlangga menuturkan Indonesia memiliki harga energi yang lebih kompetitif dibandingkan Singapura maupun kawasan Johor di Malaysia. Menurutnya, biaya energi di Indonesia hanya sekitar 50%-60% dari harga yang berlaku di negara-negara tersebut.

Keunggulan lainnya adalah ketersediaan air yang melimpah untuk kebutuhan sistem pendingin data center. Selain itu, Indonesia telah memiliki Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Amerika Serikat (AS) yang dinilai dapat mendukung pengembangan maupun pemanfaatan semikonduktor di dalam negeri.

Airlangga juga menyoroti pentingnya pasokan listrik yang andal bagi operasional data center. Menurutnya, salah satu tantangan yang masih dihadapi, khususnya di Pulau Jawa, adalah ketersediaan transformator untuk menurunkan tegangan listrik dari high voltage ke low voltage.

Dia mencontohkan, sebelum memutuskan berinvestasi di Karawang, Amazon Web Services (AWS) telah beberapa kali berdiskusi dengan pemerintah terkait kesiapan infrastruktur pendukung.

“Sehingga sekarang sudah melihat bahwa berbagai player sudah relatif mau masuk ke Indonesia dan di antara negara ASEAN yang lain saya bisa katakan Indonesia lebih siap,” katanya.

Airlangga menilai momentum tersebut harus dijaga agar Indonesia tidak tertinggal dari negara-negara lain di kawasan. Dia mengungkapkan Malaysia dan Singapura bahkan telah mengajak Indonesia membangun kerja sama trilateral dalam pengembangan data center. Kerja sama tersebut saat ini masih dalam tahap pertimbangan.

“Karena masing-masing butuh juga disaster recovery dan berbagai macam daripada hal yang bisa menjaga reliability daripada data center,” ujarnya.

Cari Peluang

Sementara itu, Senior Director of Investment Danantara Indonesia Sunata Tjiterosampurno mengatakan pihaknya Danantara tengah mengevaluasi empat peluang investasi data center di Indonesia.

Sunata menjelaskan secara umum pasar data center terbagi ke dalam tiga segmen utama, yakni data center yang melayani western hyperscaler seperti Amazon dan Microsoft, data center yang melayani Asian hyperscaler yang didominasi perusahaan-perusahaan China seperti ByteDance, Tencent, dan Baidu, serta segmen co-location yang melayani kebutuhan korporasi.

Masing-masing segmen memiliki karakteristik bisnis yang berbeda. Western hyperscaler umumnya memiliki kontrak jangka panjang dengan tingkat kepastian yang lebih tinggi, sementara Asian hyperscaler juga memiliki kontrak panjang namun dengan sejumlah batasan tertentu.

Adapun bisnis co-location menawarkan tarif lebih tinggi, tetapi dengan masa kontrak yang relatif lebih pendek.

“Nah karakteristik ini penting dalam lakukan investasi karena kita mau investasi yang berkesinambungan dan memberikan value. Dan mandat kita itu adalah mandat komersial,” katanya.

Sunata menjelaskan Danantara berperan sebagai fasilitator dan pengalokasi modal, bukan sebagai pengembang maupun operator data center. Karena itu, strategi investasi yang dijalankan adalah bermitra dengan developer dan operator yang memiliki rekam jejak kuat.

Menurutnya, tren global menunjukkan para hyperscaler lebih banyak menyewa kapasitas data center dari platform-platform besar dibandingkan membangun fasilitas sendiri.

Di Asia terdapat sejumlah platform data center yang aktif melakukan ekspansi, termasuk beberapa yang telah beroperasi di Indonesia.

Karena itu, Danantara memilih berinvestasi pada platform-platform tersebut agar dapat mendukung pembangunan data center di Indonesia sekaligus memperoleh pemahaman lebih luas mengenai perkembangan industri data center di kawasan.

“Cara kita investasi adalah kita investasi di platform tersebut dan platform tersebut membangun data center di Indonesia,” ungkapnya.

Selain mempercepat pembangunan infrastruktur digital nasional, pendekatan tersebut juga memungkinkan Danantara memperoleh eksposur terhadap tren dan pergerakan industri data center di seluruh Asia.

Sunata menambahkan penguatan sumber daya manusia juga menjadi bagian penting dari strategi investasi perusahaan. Menurutnya, Danantara terus membuka peluang secondment dan program pembelajaran bagi tim internal agar dapat memperdalam pemahaman mengenai sektor teknologi, kecerdasan buatan, dan infrastruktur digital.

“Dan kami punya tim yang benar-benar menguasai sektor teknologi, AI dan termasuk digital infrastructure itu sendiri,” katanya.

Terbatas Pasokan Air dan Energi

Sementara itu, Ketua IDPRO Hendra Suryakusuma mengatakan pesatnya pertumbuhan industri data center di Johor, Malaysia, tidak terlepas dari kebijakan moratorium pembangunan data center yang diterapkan Singapura pada 2019 akibat keterbatasan lahan dan pasokan energi. Pada saat yang sama, Malaysia memberikan berbagai insentif sehingga menarik banyak investor untuk membangun pusat data di Johor.

Namun, perkembangan yang sangat pesat tersebut kini mulai menimbulkan tantangan baru berupa keterbatasan pasokan air dan energi.

“Ada isu dengan air dan juga energi. Akhirnya memang ini potensi besar di Indonesia,” kata Hendra.

Menurut Hendra, Indonesia memiliki keunggulan berupa ketersediaan sumber daya energi dan air yang melimpah. Salah satu potensi yang dinilai strategis adalah energi panas bumi (geothermal).

Dia menuturkan hanya sedikit negara yang memiliki sumber energi bersih dari panas bumi dalam jumlah besar. Indonesia sendiri memiliki cadangan geothermal terbesar kedua di dunia, dengan sekitar 70% kapasitas yang saat ini dikelola oleh Pertamina Geothermal Energy.

Karena itu, IDPRO aktif menjalin kolaborasi dengan Pertamina Geothermal untuk memastikan pembangunan data center ke depan dapat memanfaatkan sumber energi terbarukan.

“Karena tadi 62% pasokannya PLN kan masih dari batu bara,” katanya.

Hendra mengungkapkan kapasitas data center yang telah terbangun di Indonesia saat ini mencapai sekitar 637 megawatt (MW). Angka tersebut diproyeksikan meningkat hingga sekitar 1,6 gigawatt (GW) pada kuartal II/2027.

Meski demikian, pembangunan data center masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Menurutnya, kondisi tersebut didukung oleh jaringan transmisi listrik Jawa-Madura-Bali (Jamali) yang lebih matang serta ketersediaan tenaga kerja terampil.

Dia mengatakan kebutuhan teknisi dan engineer untuk industri data center saat ini masih lebih mudah dipenuhi di Pulau Jawa dibandingkan wilayah lain.

Bisnis.com, JAKARTA — Sektor infrastruktur digital di kawasan Asia Pasifik mencatatkan akselerasi masif dengan nilai investasi pada industri data center menembus US$4,1 miliar atau Rp73,2 triliun sepanjang kuartal I/2026.

Berdasarkan laporan terbaru perusahaan konsultan properti global JLL, lonjakan modal ini dipicu oleh eskalasi kebutuhan komputasi kecerdasan buatan (AI), pengetatan regulasi kedaulatan data domestik, serta stimulus agresif dari pemerintah di berbagai negara untuk menarik modal asing.

CEO Asia Pacific Capital Markets JLL Stuart Crow mengatakan di tengah keterbatasan pasokan daya listrik di pasar utama, para pengembang kini mulai mengalihkan ekspansi mereka ke lokasi baru yang potensial seperti Batam di Indonesia, Johor Bahru di Malaysia, dan Bangkok di Thailand.

Kinerja cemerlang sektor data center ini menjadi bagian dari rekor total investasi properti komersial (commercial real estate/CRE) Asia Pasifik yang menyentuh angka Rp839 triliun pada kuartal I/2026, atau melonjak hingga 31% secara tahunan.

JLL memproyeksikan permintaan kapasitas pusat data yang digerakkan oleh teknologi AI dan layanan cloud akan tumbuh ekspansif dengan rata-rata 19% per tahun selama 5 tahun ke depan. Kebutuhan daya yang masif untuk operasional AI membuat ketersediaan energi menjadi komoditas paling krusial bagi para investor saat ini.

Kendati menorehkan pencapaian tertinggi sepanjang sejarah regional, dinamika geopolitik global yang memengaruhi sektor energi tetap menjadi perhatian serius. Ketegangan di Timur Tengah menjadi faktor risiko utama yang dicermati oleh pelaku pasar komersial.

“Ekonomi Asia Pasifik masih rentan terhadap gejolak harga energi akibat perkembangan geopolitik terbaru,” kata Stuart, dikutip Selasa (2/6/2026).

Selain itu, kata Stuart, kenaikan biaya konstruksi akibat fluktuasi harga energi berpotensi membatasi pasokan ruang baru di pasar yang matang. Dampaknya, aliran modal diprediksi akan bergerak lebih selektif menuju aset-aset di lokasi strategis yang mampu memberikan imbal hasil stabil.

Kondisi keterbatasan energi di negara matang seperti Jepang dan Singapura justru membuka peluang emas bagi korporasi di Indonesia. Batam. Hal ini menempatkan Indonesia pada posisi diuntungkan dalam peta kompetisi ekonomi digital Asia Tenggara.

Country Head, JLL Indonesia Farazia Basarah mengatakan Indonesia terus menarik minat investor yang kuat, didukung oleh fundamental pasar yang solid serta tren struktural jangka panjang seperti ekonomi digital yang besar dan terus berkembang, populasi usia produktif yang besar, serta adopsi AI yang semakin luas.

“Kami melihat minat investor yang tetap tinggi terhadap sektor-sektor dengan potensi pertumbuhan yang kuat, termasuk logistik dan manufaktur, data center, dan perhotelan,” ujar Farazia.

Selain ceruk pasar digital, laporan JLL juga menunjukkan sektor tradisional seperti perkantoran masih mendominasi transaksi regional dengan nilai mencapai US$24 miliar.

Sektor industri dan logistik mengekor di posisi berikutnya dengan pertumbuhan kokoh 53% menjadi US$8,5 milar. Disusul oleh pemulihan sektor perhotelan didorong peningkatan kunjungan wisatawan internasional.

Bisnis.com, JAKARTA— Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) menilai pembangunan data center di wilayah Indonesia timur merupakan langkah yang realistis, meskipun membutuhkan dukungan infrastruktur dan investasi yang besar.

Ketua Industri AI, IoT & Big Data Mastel Teguh Prasetya mengatakan desentralisasi pusat data, termasuk untuk kebutuhan disaster recovery center (DRC), sangat memungkinkan dilakukan di luar Pulau Jawa.

“Tinggal seberapa besar size dan usecasenya yang tentunya harus mengikuti dan sejalan dengan besaran investasi tersebut,” kata Teguh kepada Bisnis, Jumat (8/5/2026).

Menurut Teguh, hingga saat ini pembangunan data center masih banyak terpusat di Jawa karena didukung ketersediaan infrastruktur utama yang lebih memadai, mulai dari jaringan fiber optik (FO), listrik, air, hingga kawasan industri dan sarana penunjang lainnya. Selain itu, mayoritas permintaan pengguna juga masih berada di Pulau Jawa.

Namun, dia menilai pembangunan data center di Indonesia timur akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan karena dapat mendorong investasi pada infrastruktur penunjang secara lebih luas.

Mastel mencatat Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki eksposur risiko yang unik terhadap pembangunan pusat data. Salah satu studi menunjukkan 11 dari 28 data center yang disampling di ASEAN diproyeksikan menghadapi tingkat water stress “medium-high” hingga “extremely high” pada 2030, termasuk di Indonesia dan Thailand. Selain itu, risiko gempa bumi, banjir, dan bencana alam lain juga perlu diperhitungkan dalam desain ketahanan fasilitas.

Di sisi lain, sistem kelistrikan Jawa-Bali saat ini mengalami oversupply. Meski terlihat positif, kondisi tersebut justru menimbulkan tekanan finansial terhadap PT PLN akibat kewajiban pembayaran tetap dalam perjanjian jual beli listrik (PPA) jangka panjang untuk pembangkit batu bara.

Menurut Mastel, kondisi itu secara paradoks menghambat penambahan kapasitas energi terbarukan baru. Kesiapan infrastruktur kontrol jaringan juga masih menjadi tantangan. JAMALI Control Center yang mengelola sekitar 70% kapasitas pembangkit Indonesia dinilai masih memiliki keterbatasan pada kapasitas database, kemampuan forecasting energi terbarukan variabel, hingga analisis stabilitas grid.

Secara kuantitatif, infrastruktur data center Indonesia terus berkembang. Pada 2025, Indonesia memiliki 81 fasilitas data center operasional dan 24 fasilitas tambahan yang masih dalam tahap pembangunan atau perencanaan di lebih dari 18 kota.

Kapasitas IT load diproyeksikan meningkat dari 1,44 GW pada 2025 menjadi 3,56 GW pada 2030 dengan compound annual growth rate (CAGR) sebesar 19,89%.

Beroperasinya Pusat Data Nasional (PDN) di Cikarang sejak Maret 2025 juga menjadi tonggak penting dalam konsolidasi beban kerja pemerintah. Kehadiran hyperscaler global seperti AWS, Google Cloud, dan Microsoft yang telah mengaktifkan atau mengumumkan region multi-availability zone (AZ) di Indonesia turut memperkuat ekosistem digital nasional dengan latensi domestik di bawah 20 milidetik.

Selain itu, Oracle meluncurkan region cloud pertamanya di Batam pada Juli 2025. Kolaborasi Indonesia Investment Authority (INA) bersama mitra internasional untuk pengembangan fasilitas hyperscale di Batam dan Jakarta juga menunjukkan momentum investasi yang terus meningkat.

Meski demikian, Teguh menilai kesiapan infrastruktur untuk kebutuhan artificial intelligence (AI) masih perlu ditingkatkan. Menurutnya, fasilitas AI-ready membutuhkan spesifikasi khusus seperti liquid cooling, power density tinggi per rak, serta konektivitas ultra-rendah latensi antar GPU cluster.

Menurut Teguh, Indonesia masih berada pada tahap awal pembangunan kapasitas tersebut. Dia mencontohkan kolaborasi Indosat dan NVIDIA yang bermigrasi dari GPU H100 ke Blackwell GB200, serta peluncuran fasilitas AI CGK4 milik BDx Indonesia berbasis energi terbarukan sebagai langkah awal yang menjanjikan.

“Namun masih perlu diperluas secara masif,” katanya.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mendorong pembangunan data center tidak hanya terpusat di wilayah barat Indonesia, tetapi juga menjangkau kawasan timur.

Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto mengatakan pemerintah tengah menyiapkan master plan pengembangan data center nasional, khususnya untuk sektor swasta.

“Kami mengupayakan bagaimana data center itu jangan terfokus di satu wilayah, wilayah Barat,“ kata Wayan dalam acara Indotelko Forum “How 5G and AI can Accelerate Indonesia’s Digital Economy” di Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Menurut Wayan, data center kini bukan sekadar fasilitas penyimpanan data, melainkan telah menjadi tulang punggung ekonomi digital sekaligus fondasi utama pengembangan AI. Kebutuhan komputasi skala besar, penyimpanan data masif, hingga integrasi cloud dan edge computing diperkirakan akan terus meningkat.

Karena itu, arah kebijakan Komdigi ke depan adalah memperkuat ekosistem data center nasional sebagai aset digital strategis, mendorong kedaulatan data, sekaligus memastikan pengembangan pusat data yang efisien dan berkelanjutan melalui konsep green data center.

“Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi hub data center di kawasan, dan ini harus kami dorong menjadi lebih serius sebagai bagian dari pemosisian strategis nasional,” katanya.

Di tengah dorongan pemerataan pembangunan pusat data, Equinix Indonesia mengungkap ekspansi perusahaan saat ini masih akan terfokus di Jakarta.

Managing Director Equinix Indonesia Haris Izmee mengatakan perusahaan tengah melanjutkan pengembangan fase berikutnya dari pusat data JK1 International Business Exchange (IBX).

“Saat ini, kami tengah melanjutkan pengembangan fase berikutnya dari pusat data JK1 International Business Exchange™ (IBX®),” kata Haris.

Equinix menargetkan penambahan lebih dari 1.000 kabinet pada JK1 Fase 2 yang dijadwalkan rampung pada kuartal IV/2026.

Kapasitas ini dirancang untuk mendukung kebutuhan AI, termasuk inferensi, dengan akses ke layanan seperti GroqCloud™ melalui Equinix Fabric.

Menurut Haris, lokasi JK1 di kawasan CBD Jakarta memberikan keunggulan berupa akses berlatensi rendah ke pusat keuangan dan meningkatkan performa layanan digital serta sistem pembayaran. Selain itu, perusahaan juga menghadirkan teknologi orkestrasi berbasis AI melalui Equinix Fabric Intelligence yang memungkinkan pengelolaan jaringan lebih otomatis dan efisien.

Haris mengatakan perusahaan juga memastikan infrastruktur siap AI melalui penggunaan teknologi pendinginan canggih seperti liquid-ready cooling. Ekspansi tersebut juga sejalan dengan target global Equinix untuk mencapai 100% penggunaan energi terbarukan pada 2030.

“Di Indonesia, kami memanfaatkan sertifikat energi terbarukan serta terus mengeksplorasi efisiensi energi untuk mendukung target Indonesia Emas 2045,” katanya.

Dia menilai Indonesia memiliki potensi strategis besar untuk menjadi hub digital regional karena didukung netralitas geopolitik dan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Meski demikian, Haris menilai terdapat sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan, mulai dari ketahanan energi dan operasional, kedaulatan data, hingga percepatan perizinan.

Menurutnya, pendekatan berbasis otomatisasi dan kecerdasan jaringan akan menjadi kunci dalam memastikan efisiensi dan keandalan operasional di tengah meningkatnya kebutuhan infrastruktur AI.

Selain itu, implementasi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dan PP 71 menjadikan aspek kedaulatan data semakin penting dalam pembangunan infrastruktur digital nasional.

“Dengan terus mengembangkan infrastruktur berbasis konektivitas serta investasi pada talenta digital, Indonesia berada pada posisi yang kuat untuk tidak hanya melayani pasar domestik, tetapi juga menjadi pusat digital regional yang tangguh,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mendorong perusahaan teknologi untuk turut membangun data center secara merata, tidak hanya terpusat di wilayah barat, tetapi juga di kawasan timur Indonesia.

Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto menilai, di era artificial intelligence (AI), pemerintah harus memberikan perhatian besar pada penguatan infrastruktur pendukung, khususnya data center. Dia mengatakan, pihaknya bersama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah berdiskusi terkait pengembangan AI dan data center.

“Kami mengupayakan bagaimana data center itu jangan terfokus di satu wilayah, wilayah Barat,“ kata Wayan dalam acara Indotelko Forum “How 5G and AI can Accelerate Indonesia’s Digital Economy” di Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Wayan menambahkan, pihaknya tengah menyiapkan master plan untuk pengembangan data center, khususnya untuk sektor swasta. Melalui upaya tersebut, pemerintah berusaha mendorong agar pembangunan data center tidak hanya terkonsentrasi di wilayah barat, tetapi juga menjangkau wilayah timur. Namun demikian, dia belum dapat merinci wilayah yang dinilai paling sesuai.

“Nanti kan disusun. Disusun bentuk roadmap data center itu seperti apa,” katanya.

Dia memastikan akan mendorong keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Pasalnya, bisnis data center memerlukan dukungan lintas sektor, mulai dari penyediaan listrik oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN), pengelolaan air oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), hingga perizinan bangunan seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Lebih lanjut, dia menekankan data center bukan lagi sekadar fasilitas penyimpanan data, melainkan telah menjadi tulang punggung ekonomi digital dan fondasi utama bagi pengembangan AI. Kebutuhan akan komputasi skala besar, penyimpanan data masif, serta integrasi dengan cloud dan edge computing diperkirakan akan terus meningkat.

Oleh karena itu, arah kebijakan Komdigi ke depan adalah memperkuat ekosistem data center nasional sebagai aset digital strategis, mendorong kedaulatan data dengan tetap membuka ruang investasi, serta memastikan pengembangan data center yang efisien dan berkelanjutan melalui konsep Green Data Center.

“Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi hub data center di kawasan, dan ini harus kami dorong menjadi lebih serius sebagai bagian dari pemosisian strategis nasional,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Seiring dengan percepatan transformasi digital, kebutuhan akan sistem kelistrikan yang andal dan aman menjadi semakin penting, terutama untuk menopang operasional sektor-sektor strategis seperti pusat data, industri, hingga fasilitas layanan publik.

Pertumbuhan investasi data center dan meningkatnya adopsi layanan digital mendorong permintaan terhadap infrastruktur daya yang stabil dan berkelanjutan. Indonesia pun dinilai menjadi salah satu pasar potensial di kawasan, dengan nilai pasar data center diperkirakan mencapai US$3,1 miliar pada 2025 dan terus bertumbuh dalam beberapa tahun ke depan.

President Director Legrand Indonesia Kovi Valoo mengatakan keandalan sistem daya kini menjadi kebutuhan utama di berbagai industri, seiring meningkatnya tuntutan operasional yang tidak boleh terhenti.

“Di banyak industri saat ini, keandalan sistem kelistrikan (power reliability) dan transisi energi sudah menjadi kebutuhan utama untuk menjaga operasional tetap berjalan lancar dan efisien," ujarnya dalam siaran pers, Kamis (23/4/2026).

Dalam konteks tersebut, Legrand memperkenalkan berbagai solusi kelistrikan dalam ajang Legrand Technology Summit 2026 di Jakarta, pada Rabu (22/4/2026). Solusi yang dihadirkan mencakup uninterruptible power supply (UPS), sistem distribusi daya, hingga busduct untuk mendukung kontinuitas operasional dan efisiensi energi.

Di sisi lain, Ketua Umum Himpunan Ahli Elektro Indonesia Achmad Sutowo Sutopo menekankan pentingnya kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam membangun infrastruktur kelistrikan yang berkelanjutan.

“Seiring percepatan transformasi digital, kebutuhan akan sistem kelistrikan yang andal dan aman menjadi semakin penting. Kolaborasi antara industri, asosiasi, dan pelaku teknologi menjadi kunci,” ujarnya.

Sementara itu, CEO BDX Indonesia Agus Hartono Wijaya menilai tantangan utama pengembangan infrastruktur digital terletak pada perancangan sistem yang fleksibel tanpa mengorbankan keandalan.

Menurutnya, perencanaan infrastruktur kelistrikan perlu dilakukan sejak awal agar mampu mengakomodasi kebutuhan jangka panjang yang terus berkembang.

Seiring akselerasi ekonomi digital, infrastruktur daya diproyeksikan menjadi salah satu fokus utama investasi teknologi di Indonesia, sekaligus menjadi fondasi bagi keberlanjutan ekosistem digital nasional.

Bisnis.com, JAKARTA— Eskalasi konflik di Timur Tengah, khususnya antara Amerika Serikat dan Iran, membuka peluang baru bagi kawasan Asia Tenggara (ASEAN), termasuk Indonesia, untuk menyerap investasi infrastruktur digital global, terutama data center.

Ketua Industri AI, IoT & Big Data Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), Teguh Prasetya, menegaskan fenomena ini bukan sekadar relokasi investasi dari Timur Tengah ke ASEAN, melainkan bagian dari strategi diversifikasi global.

Dia menjelaskan investasi di Timur Tengah tetap tumbuh. Pasar data center kolokasi di kawasan tersebut diproyeksikan mencapai sekitar US$33,79 miliar atau sekitar Rp574,4 triliun pada periode 2025–2030, dengan pertumbuhan hampir 195% dibandingkan basis 2024.

“Arab Saudi telah meluncurkan inisiatif Transcendence AI senilai US$100 miliar yang didukung Public Investment Fund, sementara UEA terus membangun fasilitas AI berkapasitas besar,” kata Teguh saat dihubungi Bisnis, Selasa (7/4/2026).

Namun demikian, Teguh menilai yang berubah adalah selera risiko investor dan prioritas ekspansi. Hyperscaler global seperti Microsoft, Google, Amazon, dan Meta kini lebih berhati-hati dalam ekspansi di Timur Tengah, sekaligus mempercepat pembangunan di kawasan yang lebih stabil secara geopolitik seperti ASEAN.

Menurutnya, kawasan Asia Pasifik telah menerima komitmen investasi infrastruktur AI lebih dari US$55 miliar atau sekitar Rp935 triliun pada 2025, dengan proyeksi peningkatan kapasitas data center hingga 180% pada 2030.

Teguh menambahkan, faktor pendorong pergeseran ini tidak hanya terkait keamanan, tetapi juga faktor struktural seperti pertumbuhan ekonomi digital ASEAN, populasi muda yang melek teknologi, kebijakan pemerintah yang mendukung, serta kebutuhan kedaulatan data.

“Dengan kata lain, ASEAN sudah menarik investasi besar bahkan sebelum risiko geopolitik di Timur Tengah meningkat,” kata Teguh.

Dalam jangka pendek, percepatan pembangunan data center di ASEAN akan dipengaruhi langsung oleh ketidakpastian di Timur Tengah. Namun, dalam jangka panjang, tren ini akan berkembang menjadi strategi diversifikasi geografis permanen atau geographic redundancy.

Meski demikian, Teguh mengingatkan Indonesia perlu berhati-hati agar tidak hanya menjadi pasar bagi perusahaan global. Dia mencontohkan Malaysia yang menghadapi dilema karena sebagian besar investasi AI berasal dari hyperscaler asing, sehingga manfaat terhadap kapasitas inovasi lokal belum optimal.

Selain itu, terdapat sejumlah risiko yang perlu diantisipasi, mulai dari ketegangan teknologi AS-Tiongkok, volatilitas nilai tukar, hingga potensi kelebihan kapasitas (stranded assets) jika terjadi koreksi pasar AI.

Teguh menilai Indonesia berada pada posisi strategis dengan pasar domestik besar. Dengan populasi sekitar 280 juta jiwa, lebih dari 200 juta pengguna internet, serta produk domestik bruto (PDB) sekitar US$1,4 triliun atau setara Rp23.800 triliun, Indonesia memiliki daya tarik yang tidak dimiliki negara lain di kawasan.

“Ini adalah daya tarik fundamental yang tidak dimiliki oleh Singapura maupun Malaysia,” katanya.

Pasar hyperscale data center Indonesia sendiri diproyeksikan tumbuh dari US$3,49 miliar atau sekitar Rp59,3 triliun pada 2025 menjadi US$7,96 miliar atau sekitar Rp135,3 triliun pada 2031.

Selain itu, Indonesia memiliki keunggulan berupa ketersediaan lahan, sumber air untuk pendinginan, serta potensi pembangunan pembangkit listrik. Kawasan seperti Greater Jakarta, Batam, hingga kota-kota lain seperti Surabaya dan Medan dinilai memiliki potensi besar.

Tantangan Energi

Teguh juga menyoroti insentif fiskal seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan sistem perizinan OSS (Online Single Submission) yang mempercepat proses perizinan dari 24 minggu menjadi 10 minggu. Namun, tantangan masih besar, terutama pada sektor energi.

Indonesia masih bergantung pada batu bara sekitar 68% dan belum mencapai target energi terbarukan 23% pada 2025. Selain itu, keterbatasan talenta, birokrasi, serta konsentrasi data center di Jakarta juga menjadi kendala.

Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, menilai pergeseran investasi ke ASEAN memang mungkin terjadi, tetapi tidak bersifat masif dalam jangka pendek.

“ASEAN, termasuk Indonesia, bisa menjadi tujuan alternatif karena relatif stabil secara geopolitik,” kata Heru saat dihubungi Bisnis.

Dia menjelaskan bahwa investor cenderung melakukan diversifikasi lokasi untuk mitigasi risiko, bukan menarik investasi sepenuhnya dari Timur Tengah. Dalam jangka panjang, tren multi-region deployment akan semakin menguat.

Heru menilai Indonesia memiliki keunggulan dari sisi pasar domestik, pertumbuhan ekonomi digital, dan ketersediaan lahan. Namun, sejumlah hambatan seperti ketidakpastian regulasi, proses perizinan, dan kualitas infrastruktur masih menjadi tantangan.

“Salah satunya perijinan yang super ribet, banyak pintu dan lama keluarnya, serta sering kita dengar harus kasih upeti dan bahkan hadapi preman berkedok ormas maupun mengaku aktivis di kamar dagang. Sehingga, banyak investor memilih luar Indonesia,” katanya.

Dia juga menyoroti risiko bottleneck energi yang dapat menghambat investasi, mengingat kebutuhan listrik untuk AI sangat besar. Selain itu, ketergantungan pada teknologi asing juga berpotensi menjadi risiko jangka panjang.

Sementara itu, Head of Research and Consultancy CBRE Indonesia, Anton Sitorus, menilai permintaan data center di Indonesia masih didorong kuat oleh kebutuhan domestik.

Anton menjelaskan permintaan global terhadap data center masih sangat besar dan bahkan melampaui kapasitas yang tersedia. Namun, pembangunan data center cenderung berfokus pada kedekatan dengan pengguna.

“Jadi membutuhkan data center, tapi masih tergolong baru dan kita masih di tahap awal pengembangan, ke depan akan masih terus bertambah investasinya,” kata Anton.

Berdampak Tidak Langsung

Dia menilai konflik di Timur Tengah tidak berdampak langsung terhadap investasi data center di Indonesia karena infrastruktur tersebut umumnya dibangun untuk melayani pasar lokal.

Anton juga menekankan pertimbangan utama investor lebih bersifat teknis, seperti lokasi, ketersediaan listrik, dan kesiapan infrastruktur, dibandingkan faktor geopolitik jarak jauh. Selain itu, Indonesia dinilai masih tertinggal dibandingkan Singapura dan Malaysia dari sisi kesiapan ekosistem.

Senior Research Advisor Knight Frank Indonesia, Syarifah Syaukat, mengatakan sektor properti, khususnya lahan industri dan kawasan digital, ikut terdorong oleh meningkatnya kebutuhan data center di tengah dinamika geopolitik global.

Dia menyebutkan permintaan lahan data center meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama di Greater Jakarta, seiring percepatan digitalisasi, adopsi AI, dan penggunaan cloud.

“Pertumbuhannya hingga belasan persen per tahunnya dan penyerapannya hingga 190 hektare,” kata Syarifah kepada Bisnis pada Selasa (7/4/2026).

Namun, pertumbuhan tersebut mulai terkoreksi pada akhir 2025. Menurutnya, Indonesia tetap memiliki daya tarik dari sisi harga lahan yang kompetitif, meskipun infrastruktur seperti jaringan fiber optik, energi, dan air masih perlu ditingkatkan.

Syarifah menambahkan bahwa lokasi data center sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur, ekosistem pendukung, harga lahan, talenta, serta kedekatan dengan pasar utama.

Dia menilai dinamika geopolitik global tetap akan memengaruhi keputusan investasi, tetapi pertumbuhan data center tidak dapat dibendung karena menjadi tulang punggung ekonomi digital.

“Namun, sebagai catatan penyediaan infrastruktur menjadi hal yang perlu ditingkatkan seiring dengan upaya meningkatkan pasar dari sektor data center,” kata Syarifah.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten portofolio Otto Toto Sugiri dan Anthoni Salim, PT DCI Indonesia Tbk. (DCII) mengungkapkan strategi bisnis di tengah kompetisi pusat data atau data center saat ini.

VP Market Development and Sales Strategy DCI Indonesia Abieta Billy menjelaskan saat ini customer mencari beberapa kriteria untuk data center, salah satunya track record melayani pengguna.

“DCII sudah memiliki posisi yang sangat kuat. Kami sudah ada lebih dari 270 customer, 80% adalah pelanggan multinasional, termasuk perusahaan-perusahaan teknologi dan enterprise terbesar di dunia,” ujar Billy dalam paparan publik DCII, Senin (30/3/2026).

Menurutnya, track record ini memberikan peace of mind kepada pelanggan jika DCII sudah melayani customer besar dan lain-lainnya.

Selain itu, kata dia, saat ini DCII memimpin dalam sisi speed to market, dalam arti, DCII bisa membangun data center tercepat di Indonesia dalam waktu kurang dari 12 bulan.

Menurut Billy, hal ini sangat penting untuk memenangkan kompetisi, karena semakin cepat pusat data terbangun, maka semakin cepat DCII mendapatkan pendapatan dari pengguna mereka.

Finance Director DCI Indonesia Evelyn mengatakan DCII terus melakukan review atas struktur permodalan melalui pemanfaatan pendanaan berbiaya rendah, untuk mendukung perolehan kontrak dalam skala besar serta ekspansi kapasitas pusat data kami.

“Sejalan dengan perolehan laba, perseroan mencatat jumlah ekuitas tahun 2025 sebesar Rp4 triliun atas hasil kinerja perseroan sepanjang tahun 2025,” kata Evelyn.

Dia melanjutkan DCII secara konsisten akan terus melanjutkan investasi untuk memperkuat kapasitas dan keandalan operasional.

Menurutnya, hingga saat ini, realisasi capex DCII 2026 berjalan sesuai rencana dan dialokasikan terutama untuk ekspansi kapasitas pusat data. Meski demikian, Evelyn tak merinci besaran capex DCII untuk 2026.

“Ke depannya, investasi akan terus kami lakukan secara disiplin untuk mempertahankan posisi kami sebagai pemimpin pasar,” tuturnya.

Sebagai informasi, salah satu capaian DCII pada tahun 2025 adalah telah beroperasinya secara penuh pusat data JK6 yang berlokasi di Kampus H1 Cibitung dengan kapasitas 36 MW.

Selain itu, DCII juga telah menyelesaikan pembangunan E2 Data Center Surabaya dengan kapasitas IT sebesar 9 MW yang mulai beroperasi secara komersial pada kuartal I/2026. Kehadiran fasilitas ini memperluas jangkauan geografis platform pusat data Perseroan yang kini tersebar di empat lokasi strategis, yaitu Cibitung (H1), Karawang (H2), Jakarta (E1), dan Surabaya (E2), sekaligus memperkuat konektivitas digital nasional, khususnya bagi wilayah Indonesia bagian timur.

Penambahan kapasitas di Surabaya ini merupakan langkah awal ekspansi Perseroan untuk terus memperluas platform pusat data di Indonesia ke depannya.

Manajemen DCII menuturkan ke depan, Perseroan akan terus meningkatkan kapasitas di Surabaya seiring dengan perkembangan permintaan pasar, dengan tetap mengedepankan standar operasional pusat data kelas dunia, keandalan yang konsisten, serta keunggulan time-to-market sebagai diferensiasi utama Perseroan di industri.

Sebagai informasi, DCII membukukan pendapatan sebesar Rp2,54 triliun, tumbuh 40,1% dari periode sebelumnya. EBITDA tercatat Rp1,55 triliun dengan margin 61,0%, sementara laba bersih mencapai Rp1 triliun, meningkat 25,7% secara tahunan.

Total aset DCII juga meningkat menjadi Rp6,65 triliun, dengan total ekuitas sebesar Rp4 triliun.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) mengungkapkan akan memulai proses untuk menggandeng mitra global (global player) dalam pengembangan bisnis data center.

Direktur Utama Telkom Indonesia, Dian Siswarini, mengatakan kerja sama dengan pemain global diharapkan dapat membawa teknologi baru, menghadirkan klien besar seperti hyperscalers, serta mendatangkan investasi.

“Kalau data Telkom Data Center itu kami perlu partner yang bisa, mungkin menjadi in the driver’s seat [di kursi pengemudi] supaya kami bisa membawa ekspansi,” kata Dian kepada Bisnis, dikutip Kamis (19/2/2026).

Dian mengakui bisnis data center tengah berkembang pesat, terutama akibat akselerasi pertumbuhan artificial intelligence (AI) yang luar biasa.

Dia menyebutkan proyeksi permintaan (demand) terhadap data center saat ini jauh lebih tinggi dibandingkan lima tahun lalu.

Menurutnya, pertumbuhan data center terus menanjak secara signifikan. Meski demikian, dia menegaskan bisnis ini bukanlah bisnis yang mudah, terutama karena membutuhkan investasi besar.

“Kemudian juga bukan bisnis yang payback periodenya itu pendek. Payback periodenya lumayan panjang. Investasinya besar,” kata Dian.

Selain itu, Dian menjelaskan bahwa bisnis data center juga memiliki tingkat ketidakpastian yang cukup tinggi. Pasalnya, calon pelanggan umumnya baru akan masuk setelah melihat infrastruktur atau gedungnya tersedia. Sementara itu, pembangunan fasilitas membutuhkan investasi besar di awal tanpa jaminan langsung memperoleh pelanggan.

“Jadi unpredictability-nya itu lumayan,” imbuhnya.

Kendati demikian, dia menilai data center tetap menjadi bisnis strategis bagi Telkom. Bisnis ini melengkapi portofolio perseroan sebagai pemain infrastruktur digital dan menjadi bagian penting dalam ekosistem layanan digital perusahaan.

“Tapi mungkin kami kalau sendirian tidak akan cukup bisa untuk men-supply semua demand yang ada, untuk bisa expand secara signifikan,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu dengan sejumlah pimpinan perusahaan digital asal Amerika Serikat (AS) di sela-sela agenda pertemuan tahunan World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026).

Pertemuan itu melibatkan dunia usaha khususnya di bidang ekonomi digital, sebagai tindak lanjut dari perundingan tarif yang dilakukan Indonesia dan AS.

Bertempat di Indonesia Pavilion, Airlangga bertemu dengan beberapa pimpinan perusahaan digital asal AS untuk berdialog mengenai potensi investasi yang dapat dilakukan.

Beberapa perusahaan yang diklaim tertarik antara lain Nvidia, Amazon Web Service, Docusign, Crowdstrike, dan Cloudflare.

Adapun sebagai perwakilan dari dunia usaha Indonesia, Nongsa Digital Park yang menjadi pengelola dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Batam turut menghadiri pertemuan tersebut.

Pertemuan antara pihak-pihak tersebut membahas ihwal tren ekonomi digital dan potensi pengembangan investasi di Indonesia, khususnya di bidang data center, keamanan siber, hingga infrastruktur digital.

Pada kesempatan yang sama, Airlangga juga bertemu dengan Menteri Investasi Yordania Tareq Abu Ghazaleh.

Pertemuan itu turut dihadiri oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani dan Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia Pandu Sjahrir.

Pertemuan dengan pihak Yordania itu membahas tindak lanjut atas Nota Kesepahaman antara Danantara dan Jordan Investment Fund terkait peluang investasi strategis di Kerajaan Hashemite Yordania.

PIDATO PRABOWO

Adapun agenda utama pemerintah Indonesia menghadiri WEF 2026 di Davos, Swiss, adalah untuk mendampingi Presiden Prabowo memberikan Special Address di Davos Congress Center, Kamis (22/1/2026).

"Perdamaian dan stabilitas adalah aset paling berharga yang kita miliki. Keduanya bukanlah kemewahan, melainkan merupakan prasyarat utama bagi pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran bersama," ujar Prabowo dalam sambutannya.

Menurut Airlangga, partisipasi Prabowo dalam WEF Annual Meeting kali ini memiliki makna yang sangat strategis, untuk menyampaikan konsep pemikiran ekonomi Presiden Prabowo Subianto.

"Bapak Presiden secara tegas dan lengkap menjelaskan program-program ekonomi prioritas di bawah kepemimpinan beliau yang pro rakyat, dengan mendorong kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha. Beliau juga menegaskan bagaimana cara memimpin Indonesia: kebijakan sosial harus meningkatkan produktivitas, dan produktivitas harus menghasilkan pertumbuhan," tuturnya.

Turut hadir pada acara WEF Annual Meeting antara lain yakni Menteri Luar Negeri, Menteri Komunikasi dan Digitalisasi, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sekretaris Kabinet, dan Wakil Menteri Keuangan, serta Sekretaris Kemenko Perekonomian.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia Data Center Provider Organization (IDPRO) menilai penurunan skor Indonesia dalamNational Cybersecurity Index(NCSI) menjadi 47,50 poin serta merosotnya peringkat ke posisi 84 sebagai catatan serius bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang keamanan siber, termasuk pelaku industri pusat data (data center).

Namun demikian, Ketua IDPRO Hendra Suryakusuma menekankan ketahanan siber suatu negara tidak dapat ditentukan hanya oleh satu insiden, seperti serangan terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), meskipun dampaknya memang sangat signifikan.

“Ini adalah gambaran kompleks dari kesiapan kebijakan, respons insiden, perlindungan infrastruktur kritis, kolaborasi internasional, hingga kemampuan membangun ekosistem keamanan siber yang kuat dan adaptif apalagi di era serangan siber yang diperkuat dengan teknologi AI,” kata Hendra,dikutip Rabu (21/1/2026).

Terkait potensi dampaknya terhadap minat investasi data center global ke Indonesia, Hendra menilai hal tersebut bisa berpengaruh, tetapi juga bisa tidak, tergantung pada bagaimana pemerintah dan industri merespons situasi tersebut. Menurutnya, investor memang sangat memperhatikan aspek keamanan, terutama pada infrastruktur kritikal seperti pusat data.

Namun yang lebih penting dari sekadar adanya insiden adalah bagaimana pemerintah dan pemangku kepentingan mampu belajar, merespons, serta melakukan perbaikan sistem secara berkelanjutan. “Indonesia masih memiliki sejumlah keunggulan kompetitif dalam menarik investasi data center,” katanya.

Keunggulan tersebut antara lain meliputi lokasi strategis di kawasan Asia Tenggara, populasi digital yang besar, serta pertumbuhan ekonomi digital yang cepat. Selain itu, komitmen sektor swasta dalam meningkatkan standar keamanan dan kepatuhan (compliance) juga menjadi faktor pendukung penting.

Dari sisi industri, Hendra menyampaikan IDPRO terus mendorong penerapan standar terbaik, sertifikasi internasional, serta kolaborasi erat dengan regulator seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), serta lembaga terkait lainnya guna memperkuat ketahanan siber nasional.

Oleh sebab itu, menurutnya, insiden dan penurunan skor NCSI justru harus dijadikan momentum percepatan pembenahan, bukan menjadi penghalang bagi investasi.

“Dengan langkah-langkah perbaikan yang konkret dan kolaboratif, kami yakin kepercayaan investor tetap bisa dijaga bahkan bisa meningkat jika Indonesia mampu menunjukkan komitmen dan transparansi dalam membangun keamanan siber yang kuat,” ungkapnya.

Sementara itu, pakar keamanan siber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, menilai penilaian NCSI sangat bergantung pada keterbukaan dokumen dari pemerintah. Dia mencontohkan NCSI tidak memasukkan Thailand dan Vietnam dalam pemeringkatan 2025 karena tidak memperoleh data yang mencukupi.

Hal tersebut, menurutnya, perlu menjadi catatan agar Indonesia tidak berkecil hati dalam menanggapi hasil indeks tersebut. Namun demikian, Alfons mengakui kebocoran data di Indonesia sepanjang 2024–2025 memang tergolong parah, salah satunya disebabkan oleh pengelolaan PDNS yang dinilainya sarat kolusi dan tidak disiplin dalam mengikuti standar pengelolaan data yang baik.

“Itu salah satu sebabnya diiringi oleh kurangnya kesadaran pengamanan data dan kompleksitas antar lembaga dan organisasi di Indonesia yang sangat besar dan luas dibandingkan negara lain di Asean,” kata Alfons saat dihubungi,Selasa (20/1/2026).

Alfons menilai Indonesia perlu belajar dari hasil tersebut, tetapi tidak menelannya mentah-mentah. Menurutnya, NCSI bukan termasuk indekstop tierdalam mengukur kesiapan siber suatu negara.

Dia menyebut terdapat sejumlah lembaga internasional yang lebih independen dan reliabel dalam menilai ketahanan siber nasional.

Menurutnya, indeks yang lebih dapat dijadikan rujukan adalahGlobal Cybersecurity Index(GCI) yang dikeluarkan International Telecommunication Union (ITU), badan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang menilai dari lima pilar utama, yakni aspek legal, technical, organizational, capacity development, dan cooperation.

“Skor yang diberikan NCSI menurut hemat saya dibuat berdasarkan pada dokumen publik dan kebijakan. Jadi saya lebih berpatokan pada GCI. Tetapi ini harus tetap menjadi evaluasi kita dan cambuk supaya kita tetap waspada dan berhati-hati,” katanya.

Lebih lanjut, Alfons menekankan pentingnya peningkatan kesadaran dalam pengelolaan data. Dia menyebut kasus serangan terhadap layanan PDNS harus menjadi peringatan keras agar Indonesia berbenah dan tidak terjebak pada pola lama, khususnya di lingkungan kementerian.

Menurutnya, selama ini masih terjadi perebutan anggaran dalam pengelolaan data, namun tidak diiringi kepatuhan terhadap standar keamanan yang memadai, sehingga masyarakat sebagai pemilik data justru menjadi pihak yang paling dirugikan saat kebocoran terjadi.

“Saya harapkan sih kesadaran siber kita makin hari harus makin baik dan kita harus tetap semangat dan berpikiran positif untuk memperbaiki dan mengubah kebiasaan kita dalam mengelola data,” katanya.

Alfons menambahkan, strategi yang perlu dilakukan pemerintah adalah memperlakukan data sebagai amanah yang wajib dijaga dengan baik, bukan sebagai sumber keuntungan yang dieksploitasi demi kepentingan sendiri. Selain itu, pengelola data harus disiplin mengikuti standar internasional seperti ISO 27001, HIPAA, dan PCI DSS, serta tidak saling melindungi ketika terjadi kebocoran data.

Menurutnya, teguran dan sanksi harus diberikan secara adil sesuai aturan tanpa pandang bulu agar setiap pengelola data memahami bahwa kelalaian memiliki konsekuensi serius.

Adapun National Cybersecurity Index mencatat skor ketahanan siber Indonesia sebesar 47,50 poin. Angka tersebut turun signifikan dibandingkan skor pada 2023 yang mencapai 63,64 poin. Penurunan ini membuat posisi Indonesia merosot ke peringkat ke-84 dari sebelumnya berada di urutan ke-48 dari total 136 negara di dunia.

Sebelumnya diberitakan, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengungkap penurunan skor ketahanan siber nasional pada 2025 dipicu oleh kasus Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang terjadi pada 2024. Ketua BSSN Nugroho Sulistyo Budi menjelaskan laporan NCSI tersebut memotret kondisi pada tahun sebelumnya.

“Nah, 2025 itu kan dia [NCSI] memotret tahun 2024. Tahun 2024 ada apa? Ada kasus PDNS,” kata Nugroho usai Rapat Kerja bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Kompleks Parlemen, Selasa (20/1/2026).

Menurut Nugroho, serangan ransomware yang menimpa layanan PDNS 2 berdampak besar terhadap penurunan skor ketahanan siber nasional. Meski demikian, berdasarkan Global Cybersecurity Index, Indonesia masih berada pada kategori tier 1. Untuk meningkatkan kembali ketahanan siber nasional, Nugroho menekankan pentingnya kerja sama kolaboratif antar tim tanggap insiden siber di seluruh pemangku kepentingan.

“Itu kan akan membuat layer pertahanan berlapis,” katanya.

Dia menjelaskan sistem pengamanan siber harus dibangun secara menyeluruh, mulai dari tingkat entitas, sektor, hingga BSSN sebagai koordinator nasional. Dalam fungsi pemantauan, BSSN saat ini menangani lebih dari 700 entitas pemerintah pusat dan daerah, belum termasuk sektor swasta yang cakupannya jauh lebih luas.

Oleh sebab itu, setiap instansi dinilai perlu memiliki kesadaran yang kuat terhadap aspek keamanan siber. Selama ini, perhatian kerap hanya terfokus pada penggunaan sistem elektronik dan aplikasi.

“Tapi hanya penggunaannya lupa dengan keamanannya,” katanya.

Dia mengibaratkan sistem keamanan digital seperti membangun rumah tanpa petugas keamanan. Infrastruktur telah berdiri, tetapi tanpa perlindungan yang memadai. Kondisi tersebut, menurutnya, masih sering terjadi di lapangan.

Nugroho menambahkan berdasarkan pemantauan BSSN, masih banyak entitas yang belum memiliki tim tanggap insiden siber, sehingga peringatan dini atau notifikasi kerap tidak tersampaikan.

“Nggak akan ter-deliver,” katanya.