Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyambut keputusan pemerintah memangkas harga gas industri menjadi US$13 per MMBtu, tetapi menekankan perihal kepastian pasokan gas agar kebijakan tersebut mampu memperkuat daya saing industri secara berkelanjutan.

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menyampaikan bahwa kebijakan itu menunjukkan bahwa pemerintah merespons kebutuhan industri yang selama ini menghadapi tekanan biaya produksi. Selama beberapa waktu terakhir, terbatasnya realisasi pasokan gas pipa dan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) memaksa sebagian industri beralih ke LNG hasil regasifikasi dengan harga yang jauh lebih mahal.

Menurutnya, penurunan harga gas dari kisaran US$20—23 per MMBtu menjadi US$13 per MMBtu dapat memberikan ruang penghematan ke angka 35% hingga 43%. Kondisi tersebut memberi ruang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan efisiensi operasional.

"Langkah kebijakan penurunan harga gas industri ini tentu memberikan sinyal positif bahwa pemerintah mendengar kebutuhan untuk menjaga daya saing industri nasional di tengah tekanan biaya produksi yang semakin tinggi," kata Shinta kepada Bisnis, Senin (29/6/2026).

Dia lantas menjelaskan besarnya manfaat kebijakan tersebut akan berbeda pada setiap sektor, bergantung pada porsi penggunaan gas dalam proses produksi. Menurutnya, industri padat energi seperti keramik, kaca, baja, pupuk, petrokimia, pulp dan kertas, serta sebagian subsektor makanan dan minuman maupun tekstil diperkirakan memperoleh manfaat paling besar karena biaya gas menjadi komponen produksi yang dominan.

Shinta menilai penurunan biaya energi akan membantu perusahaan menjaga utilisasi produksi, mempertahankan margin usaha, meningkatkan daya saing ekspor, sekaligus membuka ruang untuk reinvestasi dan ekspansi ketika permintaan mulai pulih.

Meski demikian, pihaknya menggarisbawahi kepastian realisasi pasokan gas, lantaran keberlangsungan operasi industri tidak hanya ditentukan oleh harga yang kompetitif, tetapi juga pasokan yang andal sehingga perusahaan dapat menyusun rencana produksi dan memenuhi komitmen kepada pelanggan.

Dia juga menilai kebijakan tersebut berpotensi mengurangi risiko pemutusan hubungan kerja (PHK), terutama pada sektor yang paling terdampak kenaikan harga gas. Namun, dampaknya akan lebih optimal apabila diikuti perbaikan iklim usaha secara menyeluruh.

"Keputusan perusahaan dalam mempertahankan tenaga kerja juga dipengaruhi oleh kondisi permintaan pasar domestik dan ekspor, tingkat utilisasi kapasitas produksi, biaya logistik, suku bunga, nilai tukar, serta berbagai biaya usaha lainnya," ujarnya.

Di sisi lain, Apindo menilai peningkatan daya saing industri hilir dan keberlanjutan investasi di sektor hulu migas harus berjalan seiring. Shinta mengatakan daya tarik investasi hulu tidak hanya ditentukan oleh harga gas, melainkan juga kepastian regulasi, keekonomian proyek, stabilitas kebijakan, kepastian kontrak jangka panjang, skema fiskal, kemudahan perizinan, infrastruktur, dan kepastian pasar.

Menurutnya, implementasi kebijakan penurunan harga gas industri perlu disertai mekanisme yang jelas, transparan, dan memberikan kepastian bagi seluruh pelaku dalam rantai nilai gas nasional. Dengan demikian, industri memperoleh pasokan energi yang kompetitif dan andal, sementara investasi di sektor hulu tetap terjaga.

Bisnis.com,JAKARTA — PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) atau PGN buka suara soal potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) imbas kenaikan harga gas industri.
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) sebelumnya menyebut, sedikitnya 50.000 orang terancam PHK imbas kenaikan harga gas industri. Sejak kondisi geopolitik global bergejolak tahun ini, harga gas industri disebut telah naik dari US$8 per MMBtu menjadi US$22 per MMBtu.
Menanggapi hal tersebut, Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman mengatakan bahwa pihaknya sudah menerima masukan dari asosiasi, pelanggan, maupun serikat pekerja terkait kondisi gas yang mahal.
Dia menjelaskan, saat ini kebutuhan gas bumi untuk pelanggan industri PGN dipenuhi oleh PGN melalui portofolio gas pipa dan gas dari regasifikasi LNG. Menurutnya, yang paling penting, PGN memastikan bahwa pasokan gas bagi seluruh pelanggan pada Juni 2026 tersedia, baik yang bersumber dari gas pipa maupun LNG.
Merujuk pernyataan serikat buruh, Fajriyah menjelaskan bahwa US$8 per MMBtu adalah harga gas pipa, sedangkan US$22 per MMBtu adalah harga gas hasil regasifikasi LNG.
"Perlu dipahami bahwa mekanisme harga LNG memiliki struktur biaya yang berbeda dibandingkan gas pipa, karena mencakup harga pembelian LNG dari produsen LNG, biaya transportasi, penyimpanan hingga regasifikasi. Sehingga secara umum lebih tinggi dari harga gas pipa," jelas Fajriyah kepada Bisnis, Rabu (24/6/2026).
Selain itu, dia juga menyebut kenaikan harga LNG juga menjadi lebih tinggi lagi karena dalam beberapa bulan terakhir, dinamika geopolitik global telah mendorong kenaikan harga energi dunia. Ini termasuk lonjakan Indonesian Crude Price (ICP) dari sekitar US$64 per barel pada Januari menjadi sekitar US$117 per barel pada April 2026.
Menurutnya, kondisi tersebut turut meningkatkan biaya perolehan LNG yang dikeluarkan PGN untuk produsen LNG. Dari total keseluruhan gas yang dikelola PGN, penyesuaian ini hanya berlaku pada sekitar 21% porsi pasokan berbasis LNG dengan dampak terbesar di wilayah Jawa Bagian Barat.
Sementara itu, sekitar 79% pasokan lainnya, termasuk gas pipa dan pasokan untuk tujuh sektor industri penerima HGBT, tidak mengalami kenaikan dan tetap mengacu pada ketetapan pemerintah.
"PGN telah berupaya menahan dampak kenaikan biaya tersebut selama beberapa bulan di awal tahun dan baru menerapkan penyesuaian secara bertahap pada Juni 2026 setelah melalui evaluasi menyeluruh serta koordinasi dengan kementerian terkait," imbuh Fajriyah.
Dia juga berharap, penyesuaian ini bersifat sementara karena mekanisme harga LNG mengikuti pergerakan indikator energi global secara dinamis. Dengan tren penurunan harga minyak mentah yang mulai terlihat sejak pertengahan Juni 2026, pihaknya berharap harga gas berbasis LNG juga berpotensi mengalami penurunan dalam sekitar tiga bulan ke depan sesuai formula yang berlaku.
Fajriyah mengatakan, penyesuaian harga LNG PGN disusun secara terukur agar harga di dalam negeri tetap berada pada tingkat yang wajar dan suportif bagi industri. Dia menekankan bahwa jika melihat peta harga gas di regional Asia Tenggara, harga penyesuaian LNG domestik relatif lebih rendah dibandingkan dengan harga jual gas di negara tetangga.
Pada prinsipnya, kata dia, PGN memahami tantangan yang dihadapi pelanggan. Oleh karena itu, selain menjaga keandalan pasokan, PGN akan terus berkoordinasi dengan asosiasi industri untuk mendiskusikan berbagai solusi yang memungkinkan.
Hal itu termasuk optimalisasi penggunaan gas pipa serta skema fleksibilitas komersial, mencakup pengaturan penggunaan aktual, pengelolaan deposit, hingga penyesuaian rencana pemakaian gas sesuai ketentuan yang berlaku.
"Fokus kami tetap menjaga keseimbangan antara keberlanjutan pasokan, kepentingan pelanggan, dan ketahanan energi nasional," ucap Fajriyah.

Bisnis.com, JAKARTA — Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) menilai rampungnya pabrik LNG terintegrasi LPG dan kondensat sebagai tambahan penting infrastruktur gas nasional. Namun, manfaatnya harus tercermin pada penguatan daya saing industri.

Ketua Umum FIPGB Yustinus Gunawan mengatakan ukuran keberhasilan proyek tidak berhenti pada kapasitas produksi. Dampaknya terhadap harga dan kepastian pasokan bagi manufaktur menjadi faktor penentu.

“Keberhasilan proyek ini tidak hanya diukur dari kapasitas produksi, melainkan dari sejauh mana LNG domestik benar-benar memperkuat daya saing industri nasional," kata Yustinus kepada Bisnis, Sabtu (28/2/2026).

Pihaknya mencatat kebutuhan gas industri di Jawa dan Sumatera terus meningkat. Tambahan LNG dinilai bisa menutup celah pasokan saat produksi hulu turun akibat naturaldecline atau gangguan teknis.

Meski begitu, persoalan utama industri bukan semata volume. Harga dan kepastian suplai dinilai lebih krusial dalam menjaga efisiensi produksi.

"LNG yang diregasifikasi dan dialirkan ke pabrik dengan harga melampaui tingkat keekonomian justru menekan struktur biaya dan menggerus daya saing," tuturnya.

Untuk itu, FIPGB mendukung pembatasan harga LNG domestik agar tidak melampaui US$9 per MMBTU. Harga tersebut dinilai masih dalam batas keekonomian industri. Pihaknya juga menilai gas hasil regasifikasi yang dialirkan ke pabrik seharusnya berada di kisaran yang sama, termasuk bila digunakan sebagai pengganti skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).

"Forum Industri Pengguna Gas Bumi sangat mendukung pandangan Menteri Keuangan agar harga LNG tidak melebihi US$9/MMBTU. Harga gas pipa hasil regasifikasi dari LNG juga sewajarnya dan pasti bisa maksimal US$9/MMBTU at plant gate, termasuk ketika digunakan sebagai substitusi pasokan bagi industri penerima kebijakan HGBT US$7/MMBTU," tegasnya.

FIPGB mengusulkan substitusi LNG regasifikasi hanya menjadi opsi terakhir jika pasokan hulu berkurang. Porsinya pun dibatasi. Volume penggantiannya disarankan tidak melebihi 15% dari alokasi dalam Kepmen ESDM 76.K/2026 pada Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG). Batas ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas biaya energi.

"Dalam skala luas, kondisi ini menekan pertumbuhan manufaktur, kontributor utama PDB dan penyerapan tenaga kerja, serta memperlambat ekonomi nasional, yang berujung pada penurunan utilitas serta penurunan penyerapan tenaga kerja, dan menggentarkan investor," terangnya.

Sebelumnya, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) menyatakan pabrik LNG terintegrasi yang dikelola PT Sumber Aneka Gas segera beroperasi komersial. Fasilitas ini memproduksi LNG 10 BBtud, LPG 30 metrik ton per hari, serta kondensat sekitar 500 barel per hari.

Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, menyebut proyek tersebut sebagai pabrik LNG kedua di Pulau Jawa dan yang terbesar di wilayah itu.

“PT Sumber Aneka Gas berhasil membangun pabrik OLNG, LPG, dan kondensat yang terintegrasi. Ini menjadi pabrik LNG kedua di Pulau Jawa dan OLNG terbesar di Jawa,” ujarnya.

Adapun, bahan baku pabrik berasal dari Lapangan Sumber milik Pertamina EP di Jawa Timur yang ditemukan sekitar 10 tahun lalu. Proyek ini diharapkan memperkuat ketahanan energi sekaligus mendukung peningkatan lifting migas nasional.