Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyambut keputusan pemerintah memangkas harga gas industri menjadi US$13 per MMBtu, tetapi menekankan perihal kepastian pasokan gas agar kebijakan tersebut mampu memperkuat daya saing industri secara berkelanjutan.

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menyampaikan bahwa kebijakan itu menunjukkan bahwa pemerintah merespons kebutuhan industri yang selama ini menghadapi tekanan biaya produksi. Selama beberapa waktu terakhir, terbatasnya realisasi pasokan gas pipa dan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) memaksa sebagian industri beralih ke LNG hasil regasifikasi dengan harga yang jauh lebih mahal.

Menurutnya, penurunan harga gas dari kisaran US$20—23 per MMBtu menjadi US$13 per MMBtu dapat memberikan ruang penghematan ke angka 35% hingga 43%. Kondisi tersebut memberi ruang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan efisiensi operasional.

"Langkah kebijakan penurunan harga gas industri ini tentu memberikan sinyal positif bahwa pemerintah mendengar kebutuhan untuk menjaga daya saing industri nasional di tengah tekanan biaya produksi yang semakin tinggi," kata Shinta kepada Bisnis, Senin (29/6/2026).

Dia lantas menjelaskan besarnya manfaat kebijakan tersebut akan berbeda pada setiap sektor, bergantung pada porsi penggunaan gas dalam proses produksi. Menurutnya, industri padat energi seperti keramik, kaca, baja, pupuk, petrokimia, pulp dan kertas, serta sebagian subsektor makanan dan minuman maupun tekstil diperkirakan memperoleh manfaat paling besar karena biaya gas menjadi komponen produksi yang dominan.

Shinta menilai penurunan biaya energi akan membantu perusahaan menjaga utilisasi produksi, mempertahankan margin usaha, meningkatkan daya saing ekspor, sekaligus membuka ruang untuk reinvestasi dan ekspansi ketika permintaan mulai pulih.

Meski demikian, pihaknya menggarisbawahi kepastian realisasi pasokan gas, lantaran keberlangsungan operasi industri tidak hanya ditentukan oleh harga yang kompetitif, tetapi juga pasokan yang andal sehingga perusahaan dapat menyusun rencana produksi dan memenuhi komitmen kepada pelanggan.

Dia juga menilai kebijakan tersebut berpotensi mengurangi risiko pemutusan hubungan kerja (PHK), terutama pada sektor yang paling terdampak kenaikan harga gas. Namun, dampaknya akan lebih optimal apabila diikuti perbaikan iklim usaha secara menyeluruh.

"Keputusan perusahaan dalam mempertahankan tenaga kerja juga dipengaruhi oleh kondisi permintaan pasar domestik dan ekspor, tingkat utilisasi kapasitas produksi, biaya logistik, suku bunga, nilai tukar, serta berbagai biaya usaha lainnya," ujarnya.

Di sisi lain, Apindo menilai peningkatan daya saing industri hilir dan keberlanjutan investasi di sektor hulu migas harus berjalan seiring. Shinta mengatakan daya tarik investasi hulu tidak hanya ditentukan oleh harga gas, melainkan juga kepastian regulasi, keekonomian proyek, stabilitas kebijakan, kepastian kontrak jangka panjang, skema fiskal, kemudahan perizinan, infrastruktur, dan kepastian pasar.

Menurutnya, implementasi kebijakan penurunan harga gas industri perlu disertai mekanisme yang jelas, transparan, dan memberikan kepastian bagi seluruh pelaku dalam rantai nilai gas nasional. Dengan demikian, industri memperoleh pasokan energi yang kompetitif dan andal, sementara investasi di sektor hulu tetap terjaga.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah ke posisi Rp17.753 pada perdagangan hari ini, Rabu (17/5/2026). Di sisi lain, pergerakan greenback juga mengalami apresiasi.

Berdasarkan data TradingView, rupiah dibuka melemah 28 poin atau 0,16% ke level Rp17.753 per dolar AS. Adapun, indeks dolar AS juga melemah 0,02% ke 99,52.

Sementara itu, mata uang di Asia dibuka bervariasi. Yen Jepang terapresiasi 0,07% bersama rupee India sebesar 0,16%. Di sisi lain, baht Thailand dan won Korea masing-masing melemah sebesar 0,03% dan 0,35% terhadap dolar AS.

Direktur PT Traze Andalan Futures Ibrahim Assuaibi menjelaskan tekanan terhadap rupiah sebelumnya masih dibayangi oleh ancaman pengenaan tarif impor tambahan dari AS terhadap sejumlah produk asal Indonesia.

Pemerintah memperkirakan tarif untuk produk nasional berisiko meningkat hingga 18% setelah investigasi terkait kapasitas berlebih selesai dilakukan.

Menurut Ibrahim, kebijakan proteksionisme tersebut berpotensi menekan daya saing ekspor manufaktur Indonesia ke pasar AS, yang selama ini menjadi salah satu mitra dagang utama dan tujuan ekspor nonmigas nasional.

“Tidak hanya mengurangi daya saing produk di pasar AS, kebijakan tersebut juga berisiko memengaruhi utilisasi pabrik, investasi, hingga penyerapan tenaga kerja di sektor tersebut,” ungkap Ibrahim dalam riset harian.

Di sisi lain, sentimen dari eksternal mulai bergerak ke zona positif setelah AS dan Iran mengumumkan kesepakatan awal untuk mengakhiri konflik serta membuka kembali jalur dagang strategis di Selat Hormuz.

Langkah damai tersebut sukses memicu kejatuhan harga minyak mentah dunia dan mendorong pelaku pasar kembali masuk ke aset berisiko (risk-on).

Pelemahan indeks dolar AS juga ikut terpicu oleh meredanya kekhawatiran terhadap inflasi global seiring berkurangnya risiko gangguan pasokan energi.

"Washington dan Teheran mengumumkan kesepakatan awal untuk mengakhiri konflik mereka dan membuka kembali Selat Hormuz. Kerangka kerja perdamaian tersebut memicu penurunan tajam harga minyak dan meningkatkan sentimen risiko di pasar global," ujar Ibrahim.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia tengah mengupayakan agar 18 komoditas dan produk manufaktur nasional terbebas dari kebijakan tarif impor baru Amerika Serikat (AS) yang akan mulai berlaku pada 24 Juli 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah telah mengajukan daftar produk tersebut untuk mendapatkan pengecualian dari tarif yang dikenakan melalui skema Pasal 301 Undang-Undang Perdagangan AS 1974.

"Tarif nanti sesudah tanggal 24 Juli baru bisa ketahuan. Yang diajukan itu produk yang diproduksi di Indonesia, komoditas kebun, termasuk spare parts," ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Pemerintah berharap langkah tersebut dapat menjaga daya saing ekspor Indonesia di pasar Amerika Serikat di tengah kebijakan perdagangan yang semakin proteksionis.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan Indonesia memiliki peluang besar untuk memperoleh pengecualian atas seluruh 18 produk yang diajukan.

Menurut dia, posisi Indonesia dinilai cukup menguntungkan karena masuk dalam kelompok negara yang mendapatkan perlakuan lebih baik dibanding sejumlah negara lain yang menjadi sasaran investigasi Amerika Serikat.

"Posisi Indonesia yang kuat di dalam kelompok baik, ditambah niat AS mengabulkan seluruh 18 pengecualian, menempatkan Indonesia pada pijakan yang menguntungkan," ujar Susi.

Kebijakan tarif tersebut merupakan bagian dari investigasi Pemerintah AS terkait dugaan praktik kerja paksa dan kapasitas produksi berlebih (excess capacity).

Sebelumnya, Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) menetapkan tarif kerja paksa sebesar 10 persen terhadap Indonesia dan lima negara lainnya.

Pemerintah memperkirakan tarif terhadap produk Indonesia dapat meningkat hingga 18 persen setelah investigasi kapasitas berlebih rampung.

Meski demikian, besaran tarif tersebut masih lebih rendah dibanding rencana awal Pemerintah AS yang sempat mengusulkan tarif hingga 32 persen terhadap Indonesia.

Pemerintah Indonesia juga terus melakukan negosiasi agar sejumlah komoditas unggulan memperoleh tarif lebih rendah, bahkan nol persen.

Produk yang diproyeksikan mendapatkan tarif nol persen antara lain komoditas perkebunan seperti kelapa sawit, kopi, kakao, karet alam, dan rempah-rempah, serta produk tekstil dan pakaian jadi.

Selain mengajukan 18 produk untuk dikecualikan dari tarif Pasal 301, pemerintah juga tengah mengusulkan sekitar 1.700 komoditas tambahan agar memperoleh perlakuan tarif yang lebih kompetitif di pasar AS.

Kebijakan tarif baru AS ini akan menjadi salah satu faktor penting bagi kinerja ekspor Indonesia pada paruh kedua 2026, mengingat Amerika Serikat masih menjadi salah satu tujuan utama ekspor nasional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai implementasi Local Currency Transaction (LCT), penguatan orientasi ekspor, diversifikasi rantai pasok, serta efisiensi operasional menjadi langkah efektif untuk memitigasi tekanan akibat fluktuasi kurs terhadap sektor industri. Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti, saat dihubungi di Jakarta, Jumat (5/6/2026), menyampaikan salah satu strategi yang perlu diperkuat adalah diversifikasi rantai pasok (supply chain) agar industri tidak bergantung pada satu negara pemasok.

Langkah ini dapat dilakukan dengan mencari alternatif pemasok dari negara yang memiliki biaya produksi lebih kompetitif sekaligus meningkatkan penggunaan komponen dan bahan baku dalam negeri.

Selain itu, penerapan Local Currency Transaction (LCT) dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam transaksi perdagangan internasional.

Melalui skema ini, menurut dia, perdagangan dapat dilakukan menggunakan mata uang lokal dengan negara mitra seperti Jepang, China, maupun Thailand.

“Dorong transaksi perdagangan internasional menggunakan mata uang lokal dengan negara mitra, seperti Jepang, China, atau Thailand untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS,” ujar Esther.

Di sisi lain, Esther melihat pelemahan nilai tukar juga dapat dimanfaatkan sebagai peluang untuk memperkuat kinerja ekspor nasional.

Menurut dia, produk Indonesia menjadi relatif lebih murah di pasar internasional sehingga berpotensi meningkatkan daya saing dan permintaan dari pembeli luar negeri.

Bisnis.com, JAKARTA - Sebagai kelanjutan dari pembahasan sebelumnya me­­­ngenai urgensi percepatan pe­­­ngem­­bangan in­­­dustri manufaktur Bisnis Indonesia, 8 Desember 2025, dan percepatan foreign direct investment (FDI) Bisnis Indonesia, 5 Maret 2026, tulisan ini menyoroti salah satu faktor kunci yang berpengaruh pada keberhasilan transformasi tersebut, yakni ekspor impor khususnya upaya untuk memperkuat ekspor.

Indonesia memiliki ambisi besar untuk menjadi negara maju pada 2045. Dalam ke­­­rangka Indonesia Emas 2045, pemerintah menarget­­­kan pendapatan per kapita nasional meningkat hingga sekitar US$23.000—US$30.300, dengan pertum­­buh­an ekonomi yang perlu dijaga pada kisaran 6%—7% per tahun secara berkelanjutan.

Dalam visi tersebut, sektor industri manufaktur diharap­kan kembali memainkan pe­­ran strategis dengan kontribusi sekitar 26%—28% terhadap PDB, sehingga mampu menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional. Saat ini, dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil di kisaran 5% dan pendapatan per kapita sekitar US$4.800, Indonesia masih memiliki ruang yang cukup besar untuk mempercepat transformasi ekonominya.

Dalam struktur ekonomi, pertumbuhan ekonomi ditopang oleh beberapa komponen utama, yaitu konsumsi domestik, investasi, belanja pemerintah, serta perdagangan internasional. Keempat komponen tersebut saling melengkapi dalam membentuk dinamika pertumbuhan suatu negara.

FONDASI

Pengalaman negara-negara industri menunjukkan pasar domestik memainkan peran penting dalam tahap awal pembangunan industri. Permintaan domestik yang kuat memungkinkan perusahaan meningkatkan kapasitas produksi, memperbaiki kualitas produk, dan meningkatkan efisiensi produksi serta pencapaian skala ekonomi (economies of scale).

Pasar domestik juga memberikan ruang bagi perusahaan untuk melakukan proses pembelajaran teknologi dan mengembangkan kemampuan manajerial sebelum memasuki pasar global. Dengan demikian, pasar domestik berfungsi sebagai ‘play ground’ awal yang sangat penting bagi perkembangan industri nasional.

Pengalaman dari berbagai negara industri menunjukkan bahwa keberhasilan ekspor biasanya dimulai dari penguatan industri domestik. Negara yang berhasil membangun daya saing ekspor umumnya memiliki institusi atau kebijakan yang menjadi penggerak utama industrialisasi.

Pertama, Jepang: MITI dan Penguatan Produksi Nasional. Pemerintah Jepang mengambil langkah strategis dengan membangun kembali industri nasional melalui kebijakan industrialisasi yang terkoordinasi setelah Perang Dunia II. Salah satu institusi kunci dalam proses ini adalah MITI (Ministry of International Trade and Industry).

Kedua, Korea Selatan: Chae­­­bol sebagai Motor Indus­­­­triali­sasi. Pada awal pengembangan ekonomi, Korea Selatan mengembangkan strategi in­­­dus­­­trialisasi melalui dukungan terhadap kelompok industri be­­­sar yang dikenal sebagai Chaebol, seperti Samsung, Hyundai, dan LG.

Ketiga, Cina: Reformasi Eko­nomi dan Industrialisasi Berbasis Negara. Cina memulai transformasi industrinya melalui kebijakan Reform and Opening Up yang diperke­­nal­­­kan pada akhir 1970-an. Re­­­for­­masi ini membuka ruang bagi investasi industri, pengembangan sektor manufaktur, serta integrasi ekonomi Cina dengan perdagangan global.

Keempat, Jerman: Mittel­stand dan Keunggulan In­­­dus­­­tri Berbasis Teknologi. Jerman membangun kekuatan industrinya melalui jaringan perusahaan menengah yang dikenal sebagai Mittelstand. Banyak dari perusahaan ini merupakan hidden champions, yaitu perusahaan yang tidak terlalu dikenal secara luas tetapi memiliki posisi dominan di pasar global dalam niche tertentu.

Meskipun pendekatan yang digunakan berbeda, ter­­­dapat pola yang relatif konsisten dari keempat negara tersebut. Keberadaan institusi dan struktur terse­but menjadi penggerak uta­­ma dalam pengembangan industri domestik sebagai fondasi daya saing. Dari pengalaman tersebut terlihat bahwa keberhasilan ekspor pada dasarnya merupakan hasil dari penguatan industri dalam negeri yang dilakukan secara konsisten dan terarah.

PERAN NEGARA

Pengalaman negara-negara tersebut juga menunjukkan bahwa pemerintah memainkan peran penting dalam menciptakan ekosistem industri yang kompetitif. Peran tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai instrumen kebijakan, mulai dari kebijakan industri yang konsisten, pembangunan infrastruktur yang andal dan terintegrasi, dukungan investasi yang terarah, hingga pengembangan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Dalam konteks Indonesia, penguatan industri yang berkaitan dengan menarik investasi baru mempunyai peran yang sama pentingnya dalam menjaga keberlanjutan industri yang telah beroperasi agar tetap kompetitif. Industri yang sudah berkembang di dalam negeri pada dasarnya telah membangun basis produksi yang penting, termasuk jaringan pemasok, tenaga kerja terampil, serta pengalaman teknologi yang telah terbentuk dalam waktu yang lama.

Oleh karena itu, kebijakan industri perlu diarahkan selain untuk ekspansi investasi baru, tetapi juga untuk memastikan bahwa industri yang sudah ada dapat terus melakukan peningkatan teknologi, efisiensi produksi, akses ke pasar domestik yang dikembangkan secara kerkelanjutan, serta integrasi yang lebih kuat ke dalam rantai nilai global.

Fenomena relokasi industri di kawasan Asia dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan bahwa industri cenderung bergerak menuju negara yang mampu menyediakan ekosistem produksi yang lebih efisien dan kompetitif. Faktor-faktor seperti kepastian regulasi, kualitas infrastruktur, efisiensi logistik, biaya energi, serta kualitas tenaga kerja menjadi pertimbangan utama dalam keputusan relokasi industri.

Negara-negara yang mampu menjaga stabilitas kebijakan serta terus meningkatkan kualitas ekosistem industrinya akan lebih mampu mempertahankan basis industri yang telah ada sekaligus menarik investasi baru secara berkelanjutan.

Dalam pembahasan mengenai perdagangan internasional, impor sering dipersepsikan sebagai faktor yang melemahkan neraca perdagangan. Namun, dalam praktik pembangunan industri modern, impor justru sering menjadi bagian penting dari proses produksi.

Dalam menghadapi dinamika ekonomi global, pengalaman dari berbagai negara menunjukkan bahwa penguatan perdagangan tidak terlepas dari pembangunan fondasi industri yang kuat dan terintegrasi. Dalam konteks Indonesia, terdapat beberapa arah penguatan yang dapat menjadi pertimbangan.

Dengan memperkuat industri domestik, mengelola impor secara produktif, serta mendorong ekspor bernilai tambah tinggi, Indonesia memiliki peluang besar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. Ekspor yang kuat bertumpu pada industri domestik yang kuat. Impor yang dikelola secara strategis dapat menjadi instrumen untuk memperkuat kapasitas produksi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan tengah menyiapkan berbagai kebijakan stimulus dan insentif untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia, sekaligus memperkuat daya saing ekspor tanpa mengganggu pasar dalam negeri.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan struktur industri Tanah Air saat ini masih didominasi pasar domestik dengan porsi sekitar 80%, sementara ekspor baru mencapai 20%.

“Kami ingin meningkatkan kontribusi ekspor tanpa mengurangi porsi domestik. Artinya, perlindungan terhadap pasar dalam negeri tetap dijaga, tetapi kita juga harus meningkatkan ekspansi produk manufaktur lebih besar ke pasar global sehingga mampu meningkatkan utilitas produksi dan penyerapan tenaga kerja lebih besar lagi,” katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Pada kuartal I/2026, dia menyebut sektor industri pengolahan tumbuh 5,04% secara tahunan (YoY) dan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi terbesar dengan kontribusi 1,03% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,61%.

Agus menyebut capaian tersebut mencerminkan ketahanan sektor manufaktur di tengah dinamika global, dengan permintaan yang tetap meningkat dari pasar domestik maupun internasional.

“Kinerja industri manufaktur tetap solid karena adanya permintaan yang meningkat, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Ini menegaskan bahwa manufaktur masih menjadi tulang punggung perekonomian nasional,” ujarnya.

Menurutnya, optimisme tersebut tecermin dari Indeks Kepercayaan Industri (IKI) yang berada di level ekspansi sepanjang kuartal I/2026, yakni 54,12 pada Januari, 54,02 pada Februari, dan 51,86 pada Maret.

Selain itu, Indeks Kondisi dan Prospek Bisnis Industri Manufaktur (IKBM) disebutnya juga berada di level 51,37, mengindikasikan mayoritas pelaku industri masih berada dalam fase ekspansi dari sisi produksi maupun permintaan.

“Nilai IKBM sebesar 51,37 berarti di atas 50 menunjukkan bahwa mayoritas pelaku industri berada dalam fase ekspansi, baik dari sisi produksi maupun permintaan,” jelas Agus.

Oleh karena itu, dia menjelaskan bahwa kombinasi stimulus, perlindungan industri, serta dorongan ekspor akan menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan manufaktur ke depan.

“Kami terus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi pelaku industri di lapangan dan merumuskan langkah-langkah solutif. Kebijakan stimulus dan insentif menjadi penting agar pertumbuhan manufaktur dapat berjalan lebih cepat, berkualitas dan berkelanjutan,” tuturnya.

Bisnis.com, MAKASSAR - Pelaku usaha dan eksportir di Sulawesi Selatan (Sulsel) mulai mewaspadai dampak eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah yang kian memanas.

Selain mengancam stabilitas pasokan energi global, ketegangan tersebut dikhawatirkan bakal memicu lonjakan biaya logistik yang dapat menekan daya saing komoditas ekspor daerah.

Ketua Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) Arief R Pabettingi mengungkapkan bahwa invasi yang melibatkan Amerika Serikat dan Iran di jalur Selat Hormuz berpotensi menghambat distribusi minyak mentah dunia.

Bagi Indonesia, hal ini menjadi alarm serius mengingat ketergantungan pada impor Bahan Bakar Minyak (BBM) yang masih cukup tinggi.

Kekhawatiran utama para eksportir, lanjut Arief, terletak pada transmisi harga energi ke sektor logistik. Saat ini penyesuaian harga pada lini bahan bakar nonsubsidi seperti Dexlite bahkan sudah mulai dirasakan.

Namun, titik krusial berada pada ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam menahan beban subsidi solar.

"Dampaknya sudah terasa sekarang melalui berkurangnya pasokan dan perubahan harga di sektor nonsubsidi. Kekhawatiran kita adalah jika APBN tidak kuat, subsidi solar bisa jebol. Pemerintah harus mencari solusi agar harga solar subsidi tetap bertahan demi menjaga roda logistik tetap bergerak," kata Arief kepada Bisnis, Senin (27/4/2026).

Sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat bergantung pada moda transportasi berbasis BBM untuk distribusi barang. Jika biaya bahan bakar melambung, maka sektor logistik akan menjadi yang paling pertama terpukul, yang kemudian berdampak pada kenaikan harga barang di tingkat masyarakat.

Sebagai langkah mengantisipasi krisis yang lebih dalam, pemerintah didorong untuk segera melakukan diversifikasi sumber energi dengan mencari jalur pasokan dari negara-negara yang tidak terlibat langsung dalam konflik geopolitik tersebut.

Beberapa opsi yang muncul adalah memperkuat kerja sama energi dengan negara penghasil minyak besar lainnya seperti Rusia atau Venezuela. Langkah ini dinilai perlu diambil guna memastikan stok BBM nasional tetap aman di atas level kritis 30 hari.

Di sisi lain, para eksportir di Sulsel juga mengharapkan adanya langkah konkret pemerintah dalam bentuk insentif fiskal dan kemudahan pembiayaan.

Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menggenjot ekspor barang jadi ketimbang bahan mentah guna meningkatkan nilai tambah dan profitabilitas.

"Kita butuh dukungan pemerintah, terutama bagi pelaku UMKM yang menguasai mayoritas produk ekspor. Setelah sempat terpuruk akibat pandemi, kini mereka dihadapkan pada ketidakpastian geopolitik. Insentif pembiayaan sangat dibutuhkan agar operasional mereka tidak berhenti," lanjut Arief.

Pemberian insentif ini diharapkan dapat menjadi bantalan bagi para pelaku usaha komoditas agar tetap kompetitif di pasar global, meskipun biaya logistik dunia tengah mengalami tren kenaikan akibat ketegangan di Timur Tengah.

Bisnis.com, SURABAYA — Nilai tukar terus ambrol seiring dengan kondisi geopolitik yang panas. Dampak pun dirasakan terhadap aktivitas perdagangan luar negeri.

Direktur PT Mega Global Food Industry Richard Cahadi mengatakan melemahnya nilai tukar rupiah memang dari satu sisi akan memberi keuntungan bagi eksportir seperti Mega Global Food Industry. Perusahaan mengekspor makanan olahan, yakni biskuit ke 55 negara.

"Nilai tukar rupiah banyak rekan-rekan saya bilang, wah enak ekspor, cuannya banyak. Saat mereka lihat kurs melemah berarti terima uangnya banyak. Tapi itu sebetulnya hanya satu siklus," katanya dalam media briefing pada Jumat (17/4/2026).

Di satu sisi, menurutnya pelemahan nilai tukar rupiah akan membuat negara tujuan ekspor tidak lagi kompetitif. Sebab, biasanya nilai tukar mata uang negara lain pun akan ikut melemah.

"Jadi kita mau enggak mau harus mengikuti permintaan di negara lain. Jadi saat di kita melemah, di Filipina juga. Permintaan berkurang, barang Jadi tidak kompetitif," ujarnya.

Ditambah, menurutnya saat nilai tukar rupiah terjadi dengan jangka waktu panjang, maka bahan baku terutama dari impor akan mahal.

Direktur Pelaksana Bisnis II Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank, Sulaeman juga mengatakan sebenarnya pelemahan nilai tukar rupiah akan meningkatkan daya saing ekspor. Namun terdapat pula dampak jika perusahaan bergantung pada bahan baku impor.

Untuk itu, LPEI melakukan berbagai antisipasi dampak yang terjadi seperti dengan melakukan stress testing. Upaya itu juga dilakukan saat dampak gejolak geopolitik terjadi yang berimbas pada aktivitas ekspor, terutama biaya logistik.

"Untuk kurs rupiah yang melemah kami lakukan antisipasi, seberapa besar sih dampaknya ke seluruh portofolio yang dimiliki," katanya.

Di sisi lain, LPEI pun memiliki program khusus ekspor (PKE) yang bisa memberikan dukungan mulai dari penjaminan apabila goodwill yang dimiliki eksportir masih belum cukup di pasar. Selain itu, terdapat kredit modal kerja serta skema-skema penjaminan asuransi.

Sementara itu, mengacu data TradingView, nilai tukar rupiah ditutup melemah 0,28% atau turun 48 poin menuju level Rp17.185 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Jumat (17/4/2026). Nilai tukar rupiah sendiri tercatat telah melemah di kisaran 2% sepanjang tahun berjalan (year to date/YtD).

Bisnis.com, JAKARTA - Kebijakantarif impor terbaru Amerika Serikat (AS) memicu dinamika dalam perdagangan global setelah terbit putusan Mahkamah Agung setempat yang membatalkan kebijakan tarif sebelumnya sehingga mengubah peta negosiasi perdagangan internasional, termasuk bagi Indonesia.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Wildan Syafitri, menilai pembatalan tarif lama yang sebelumnya sangat tinggi, bahkan dalam beberapa skema mencapai 60% hingga 90%, memberikan sinyal positif bagi stabilitas ekonomi global.

Dia menyebut kebijakan tarif ekstrem sebelumnya menyerupai perang dagang dan praktik merkantilisme yang bertentangan dengan semangat liberalisme perdagangan.

“Tarif besar-besaran itu seperti perang dagang. Dengan kembali ke 10%, setidaknya tekanan berkurang dan pasar merespons lebih positif,” ujarnya, Selasa (24/2/2026).

Menurutnya, tarif impor pada dasarnya dibayar oleh konsumen di negara tujuan karena eksportir cenderung menaikkan harga untuk menutup biaya tambahan. Ketika harga naik, permintaan bisa menurun dan berdampak pada volume ekspor.

Dampak terhadap Indonesia, dia menilai, sangat bergantung pada skenario tarif yang diterapkan. Jika Indonesia dikenakan tarif lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain, daya saing produk ekspor akan menurun.

Hal ini berpotensi menekan volume ekspor dan mengurangi permintaan terhadap rupiah, sehingga nilai tukar bisa melemah.

Sebaliknya, jika tarif Indonesia setara dengan negara lain, daya saing relatif tetap terjaga. Ekspor dapat dipertahankan, bahkan meningkat jika permintaan stabil.

“Kalau ekspor meningkat, permintaan terhadap rupiah naik dan itu bisa memperkuat nilai tukar. Tapi kalau kalah bersaing, rupiah bisa tertekan,” jelasnya.

Dari sisi UMKM, Wildan menilai dampaknya tidak selalu langsung. Sebagian besar UMKM Indonesia tidak banyak terlibat dalam ekspor langsung ke AS, tetapi terdampak melalui harga bahan baku impor seperti kedelai dan tepung terigu. Jika tarif rendah membuat bahan baku lebih murah, biaya produksi UMKM bisa turun dan meningkatkan daya saing produk.

“Kalau bahan baku impor lebih murah, itu bisa menguntungkan UMKM, terutama sektor makanan. Tapi tetap tergantung komoditas dan kebijakan, akhirnya seperti apa,” kata Wildan yang juga Ketua ISEI Malang itu.

Dia juga menekankan pentingnya strategi jangka panjang untuk meningkatkan daya saing nasional, seperti perbaikan kualitas produk, sertifikasi internasional, kemudahan perizinan, akses pembiayaan ekspor, serta percepatan hilirisasi komoditas unggulan agar memiliki nilai tambah lebih tinggi.

Persoalan Legal, Bukan Politik

Sementara itu, dosen FISIP UB, Pantri Muthriana Erza Killian, menjelaskan bahwa kebijakan tarif yang sebelumnya diumumkan pemerintah AS pada April 2025 terdiri atas dua jenis, yakni tarif universal dan tarif resiprokal. Namun, Mahkamah Agung AS menyatakan kebijakan tersebut ilegal karena penetapan tarif seharusnya melalui persetujuan Kongres, bukan kewenangan sepihak presiden.

“Penetapan tarif itu harus melalui Kongres. Presiden AS tidak memiliki hak untuk mengeluarkan keputusan tersebut secara sepihak. Jadi ini persoalan legalitas, bukan semata-mata motif politik,” ujarnya.

Setelah pembatalan itu, pemerintah AS kembali mengeluarkan kebijakan baru berupa tarif 10% dengan menggunakan dasar hukum berbeda. Erza menilai langkah tersebut memperlihatkan konsistensi arah proteksionisme AS yang telah terlihat sejak periode pertama kepemimpinan Donald Trump.

Dia menyebut komitmen AS terhadap sistem perdagangan multilateral dan WTO telah melemah. Kebijakan tarif sepihak dinilai bertentangan dengan prinsip dasar WTO, terutama terkait prediktabilitas dan kewajiban konsultasi dengan mitra dagang sebelum menetapkan kebijakan baru.

“Dalam sistem WTO, perubahan tarif idealnya dinegosiasikan bersama, bukan diputuskan sepihak. Ini jelas memperlihatkan pelemahan komitmen terhadap rezim perdagangan bebas global,” katanya.

Erza juga menjelaskan bahwa jika negara lain menggugat kebijakan tersebut ke WTO, proses penyelesaian sengketa bisa berlangsung lama, bahkan hingga lima tahun.

Selain itu, tidak ada jaminan bahwa negara yang kalah akan patuh sepenuhnya terhadap putusan karena hukum internasional tidak memiliki mekanisme pemaksaan yang kuat.

Dia menambahkan bahwa dampak kebijakan tarif terhadap negara berkembang tidak bisa digeneralisasi. Setiap negara memiliki karakteristik komoditas dan tingkat ketergantungan yang berbeda terhadap pasar AS. Indonesia, misalnya, memiliki komoditas mineral kritis seperti nikel yang dibutuhkan AS, sementara negara lain memiliki keunggulan di sektor berbeda.

“Negara yang memiliki komoditas strategis akan punya daya tawar lebih tinggi. Jadi dampaknya sangat tergantung pada struktur ekspor masing-masing negara,” jelasnya.

Erza menambahkan pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan langkah renegosiasi jika kesepakatan dagang sebelumnya didasarkan pada ancaman tarif tinggi yang kini telah dibatalkan. Menurutnya, perubahan kondisi hukum di AS membuka ruang evaluasi ulang perjanjian yang telah disepakati.

“Kalau basis ancamannya sudah hilang, seharusnya ada ruang untuk renegosiasi. Jangan langsung menerima kesepakatan lama tanpa mempertimbangkan situasi terbaru,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Arah perdagangan Indonesia diperkirakan menghadapi ujian besar pada 2026, seiring dengan penerapan tarif resiprokal dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Kebijakan proteksionisme AS dinilai berisiko menekan kinerja ekspor, memperlambat pertumbuhan perdagangan, dan mempersempit surplus dagang Indonesia.

Sinyal perlambatan sejatinya mulai terlihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS). Meski sempat tumbuh sejak September 2025 di level US$24,67 miliar, nilai ekspor Indonesia pada Oktober 2025 tercatat sebesar US$24,23 miliar atau turun 2,31% dibandingkan Oktober 2024. Ekspor nonmigas juga melemah 0,51% menjadi US$23,34 miliar.

Secara kumulatif, ekspor Indonesia sepanjang Januari—Oktober 2025 masih tumbuh 6,96% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dari US$218,82 miliar menjadi US$234,04 miliar.

Kinerja ekspor ditopang oleh ekspor nonmigas yang naik 8,42% dari US$205,79 miliar menjadi US$223,12 miliar, sementara ekspor migas justru merosot 16,11% dari US$13,02 miliar menjadi US$10,92 miliar.

BPS mengungkapkan penurunan ekspor migas dipicu oleh anjloknya ekspor minyak mentah sebesar 30,31% menjadi US$1,26 miliar, ekspor hasil minyak turun 7,05% menjadi US$3,54 miliar, serta ekspor gas alam yang melemah 17,29% menjadi US$6,11 miliar.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai kinerja perdagangan Indonesia pada 2026 masih akan tumbuh, namun dengan laju yang lebih lambat. Menurutnya, baik impor maupun ekspor diperkirakan meningkat, meski surplus perdagangan akan lebih rendah dibandingkan 2025.

Dari sisi komoditas, motor ekspor Indonesia dinilai belum banyak berubah, yakni batubara, minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPOP), nikel, dan tembaga.

Namun, Wijayanto menekankan tantangan struktural masih menjadi penghambat utama. Menurutnya, diversifikasi produk dan daya saing ekspor Indonesia masih lemah, sehingga berbagai perjanjian dagang bebas (FTA) belum dimanfaatkan optimal.

Di sisi lain, negara tujuan utama ekspor seperti China, India, Malaysia, dan AS justru diperkirakan tumbuh landai atau melemah, yang akan menekan volume impor mereka.

Wijayanto juga memandang, tekanan juga datang dari tren harga komoditas unggulan. Dalam beberapa bulan terakhir, harga batubara, CPO, dan nikel cenderung menurun. Menurutnya, kombinasi penurunan harga dan volume ini dinilai menjadi kendala serius bagi upaya peningkatan ekspor.

Dalam hal risiko global, Wijayanto menyebut diversifikasi pasar dan produk merupakan kunci, meski implementasinya masih jauh dari ideal.

“Kita sangat lemah dalam melakukan peningkatan diversifikasi dan daya saing produk, 60%—65% ekspor kita adalah commodities atau commodities related products, di mana 4 ekspor utama, batubara, CPO, nikel, dan tembaga mewakili lebih dari 40% ekspor,” kata Wijayanto kepada Bisnis, Senin (29/12/2025).

Wijayanto menambahkan, pemerintah perlu melakukan perbaikan kepastian hukum dan penyederhanaan regulasi.

Terlebih, dia menyebut, dunia usaha bukan lagi menghadapi ketidakpastian iklim usaha, melainkan sudah masuk kategori ketakutan berusaha. Kondisi ini membuat dunia usaha hanya wait and see. “Ini buruk bagi penerimaan negara, pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja,” tambahnya.

Efek Ganda Tarif Trump

Senada, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal memandang kebijakan Trump berpotensi menimbulkan dampak berlapis terhadap perdagangan Indonesia pada 2026.

“Kami melihat perdagangan di 2026 ini memang akan ada gangguan dari faktor eksternal yang epicentrum-nya tentu saja yang utama adalah dari Amerika dengan kebijakan Trump,” kata Faisal kepada Bisnis.

Faisal memperkirakan pertumbuhan ekspor akan lebih lambat dibandingkan 2025 dan tahun-tahun sebelumnya. Dia juga menilai, dampak langsung atau first round effect berasal dari kenaikan tarif resiprokal AS yang akan menghambat ekspor Indonesia ke pasar Negeri Paman Sam. Pada saat yang sama, Indonesia berpotensi diminta melonggarkan impor dari AS.

Namun, Faisal menyoroti adanya second round effect yang tak kalah signifikan, yakni potensi lonjakan impor dari negara lain, terutama China, yang kesulitan menembus pasar AS akibat kebijakan tarif. Kondisi ini, sambung dia, berisiko mendorong impor Indonesia meningkat, sementara ekspor melambat, sehingga surplus perdagangan pada 2026 diproyeksikan menyempit.

Meski demikian, Core menilai dampak kebijakan Trump mungkin tidak akan terlalu drastis karena berpotensi menghadapi hambatan internal di AS sendiri, seperti kenaikan harga dan tekanan inflasi yang bisa menekan konsumsi domestik.

Dari sisi prospek sektor, Faisal menekankan pentingnya mendorong ekspor manufaktur bernilai tambah menengah dan tinggi. Harga komoditas energi seperti batubara dan CPO cenderung melemah, sementara kebijakan hilirisasi juga menahan laju ekspor produk pertanian dan perkebunan.

“Sebagian pelambatan ekspor itu juga karena merupakan konsekuensi kebijakan hilirisasi, yang walaupun mungkin tidak akan terjadi larangan ekspor sebagaimana terjadi di nikel,” tuturnya.

Faisal menambahkan, diversifikasi pasar ke negara-negara nontradisional semakin mendesak. Meski pasar China masih menyimpan peluang seiring kebijakan mereka yang mendorong konsumsi domestik, lemahnya konsumsi di dalam negeri China tetap menjadi tantangan.

“Ini bisa jadi peluang tapi hambatannya adalah kita tahu dari konsumsi domestik China sendiri sekarang masih lemah, sehingga mereka membutuhkan juga stimulus-stimulus untuk mendorong konsumsinya,” sambungnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Koordinator Kadin Indonesia Erwin Aksa menilai perdagangan Indonesia pada 2026 masih positif, meski jauh lebih menantang.

Menurut Kadin, ekspor diproyeksikan tumbuh moderat seiring normalisasi harga komoditas global, sementara impor meningkat untuk menopang kebutuhan industri, pangan, dan energi domestik.

Erwin memandang, pemerintah perlu menggeser fokus dari sekadar mengejar surplus menuju kualitas neraca perdagangan yang berkelanjutan. Dia memproyeksi sektor hilirisasi mineral, manufaktur berorientasi ekspor, agribisnis dan pangan olahan, serta produk berbasis ekonomi hijau akan menjadi motor utama ekspor ke depan.

Di sisi kebijakan, dunia usaha menilai kepastian regulasi, insentif ekspor bernilai tambah, penurunan biaya logistik dan energi, serta percepatan perjanjian dagang menjadi kunci menjaga daya saing.

Di samping itu, Erwin menyebut, diversifikasi pasar ke Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin juga krusial untuk meredam risiko eskalasi tarif dari AS.

“Jika terjadi eskalasi kebijakan tarif, termasuk dari AS, diversifikasi ini menjadi tameng utama agar kinerja ekspor Indonesia tetap resilien,” kata Erwin kepada Bisnis.

Dia menambahkan, kolaborasi erat antara pemerintah dan dunia usaha menjadi kunci agar perdagangan Indonesia tidak hanya tumbuh, namun juga tangguh dan inklusif.

Bisnis.com, JAKARTA — Gita Wirjawan menerima penghargaan BIG 40 Awards dari Bisnis Indonesia untuk kategori Economic Vision & Public Discourse, Senin (8/12/2025).

Sosok yang dikenal sebagai inisiator pendidikan digital dan kewirausahaan serta sempat mengisi posisi Menteri Perdagangan RI periode 2011–2014 itu meraih penghargaan atas kontribusinya dalam memperkaya wacana ekonomi publik Indonesia melalui kepemimpinan, pendidikan, dan pemikiran visioner.

Sebagai Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan dipandang memperkuat daya saing ekspor nasional dan membuka akses pasar global.

Sementara di luar pemerintahan, Gita dinilai aktif menjadi motor penggerak literasi digital, kewirausahaan, dan edukasi generasi muda.

“Kiprahnya menjadikan ekonomi bukan hanya kebijakan, tetapi gerakan pemikiran yang mencerahkan,” ungkap Pemimpin Redaksi Bisnis Indonesia Maria Y. Benyamin, di sela-sela malam penganugerahan BIG 40 Awards, Senin (8/12/2025).

Seperti diketahui, Gita Wirjawan, selain menjabat Menteri Perdagangan periode 2011—2014, sempat mengisi posisi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 2009—2011.

Dia juga merupakan Kepala Ancora Group yang bergerak di sektor real estate, teknologi, pendidikan, dan sumber daya alam.

Di bidang keuangan, Gita berpengalaman sebagai Presiden DirekturJ.P.MorganIndonesia dan Wakil PresidenGoldman Sachs.

Di bidang pendidikan, dia menjadi salah satu Dewan Penasihat Global untuk Yale University School of Management dan Dewan Gubernur untuk Asia School of Business (MIT Sloan).

Kini Gita aktif menjalankan program siniar (podcast) Endgame. Adapun, di Bandung dia dikenal sebagai pemilik properti megah The Maj yang berada di Dago.

Adapun penghargaan BIG 40 dipersembahkan oleh Bisnis Indonesia Group dalam rangka memperingati ulang tahun ke-40 tahun Harian Bisnis Indonesia. Ajang tersebut merupakan sebuah bentuk apresiasi kepada 40 tokoh yang memberikan kontribusi dan pengaruh signifikan bagi kemajuan Indonesia.

Penghargaan tersebut mencakup berbagai bidang dan berdampak nasional mulai dari ekonomi dan bisnis; sosial dan politik; budaya dan lingkungan; hingga olahraga.

Penghargaan BIG 40 diberikan kepada figur-figur dengan rekam jejak luar biasa: para inspirator nasional, perumus kebijakan yang mendukung perkembangan dunia usaha, pendiri dan pelopor perusahaan berskala besar, tokoh penggerak pembangunan daerah, para eksekutif dan profesional terkemuka, generasi muda visioner, serta para tokoh yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat dan penguatan hubungan publik.

Proses pemilihan dilakukan melalui metodologi yang ketat, meliputidesk researchmendalam, penelusuran rekam jejak publik, dan kurasi komprehensif oleh Tim Redaksi Bisnis Indonesia yang dikenal sangat selektif dan independen.

BIG 40 diharapkan tidak hanya mengapresiasi kiprah individu, tetapi juga menghadirkan inspirasi bagi masyarakat dan dunia usaha untuk terus berkontribusi dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing.

“Penghargaan ini menjadi wujud penghormatan Bisnis Indonesia Group atas dedikasi, integritas, dan pencapaian para tokoh tersebut.”

Bisnis.com, DEPOK — Pemerintah menyebut penyelesaian negosiasi Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU–CEPA) dapat membantu pencapaian target pertumbuhan ekonomi 5,4% pada 2026.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan, mengatakan finalisasi IEU-CEPA akan membuka akses pasar yang jauh lebih besar bagi produk Indonesia di kawasan Uni Eropa.

“Kami berharap IEU–CEPA menjadi salah satu pendorong utama untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,4% pada 2026. Dalam jangka menengah, perjanjian ini juga menjadi fondasi penting untuk mewujudkan target pertumbuhan 8% pada 2029,” katanya dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Universitas Indonesia, Depok pada Senin (24/11/2025).

Ferry melanjutkan, kesepakatan IEU–CEPA memberikan manfaat signifikan bagi ekonomi kita, terutama melalui penurunan tarif hingga 98,61% untuk produk Indonesia yang masuk pasar Eropa.

Menurut Ferry, melalui IEU-CEPA, sejumlah komoditas unggulan akan menikmati tarif 0%. Produk-produk tersebut mulai dari produk pertanian dan perkebunan seperti kelapa sawit, kopi, kakao, dan karet.

Selain itu, pemerintah juga akan menikmati tarif 0% untuk komoditas perikanan seperti ikan, lobster, dan udang; hingga kayu olahan, panel kayu, tekstil, serta komponen listrik dan elektronik.

Menurutnya, dengan pemberlakuan tarif 0%, daya saing ekspor Indonesia akan meningkat signifikan. Dia menuturkan, peluang Indonesia untuk memperluas pasar di Uni Eropa pun akan menjadi lebih besar.

Selain penurunan tarif, IEU–CEPA juga mencakup kebijakan visa fast-track yang diyakini akan mempermudah mobilitas pelaku usaha dan mempercepat arus perdagangan antara Indonesia dan negara-negara Eropa.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendorong agar para pelaku usaha mempersiapkan diri untuk menggenjot ekspor ke pasar Uni Eropa. Hal ini menyusul rampungnya perundingan IEU—CEPA secara substansif pada September 2025.

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Djatmiko Bris Witjaksono menyatakan rampungnya perjanjian IEU—CEPA secara substansif memberikan waktu bagi pelaku usaha untuk menyesuaikan produk dan memenuhi standar pasar Uni Eropa sebelum perjanjian ini diimplementasikan pascaratifikasi.

Sebab, lanjut dia, pasar Eropa menuntut kualitas tinggi, keamanan produk, keberlanjutan lingkungan, serta kemasan dan label yang informatif.