Bisnis.com, JAKARTA — Defisit APBN sampai dengan 31 Mei 2026 tercatat mencapai Rp180,4 triliun atau setara 0,70% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada konferensi pers APBN KiTa edisi Juni 2026, Jumat (5/6/2026). Defisit ini tumbuh 763,2% (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yakni Rp20,9 triliun.

"Jadi APBN kita amat aman. Yang jelas, bisa kami kendalikan karena pajak dan bea cukai ada perbaikan yang signifikan," ujar Purbaya di Aula Mezzanine, Gedung Juanda Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Defisit ini disebabkan oleh selisih antara penerimaan negara keseluruhan sebesar Rp1.185 triliun sampai akhir Mei lalu. Pertumbuhannya mencapai 19,1% (yoy).

Seluruh komponen penerimaan tumbuh positif. Penerimaan pajak terealisasi Rp834,4 triliun atau tumbuh 22,1% dari Rp683,3 triliun pada Mei 2025.

Penerimaan kepabeanan dan cukai juga melanjutkan pertumbuhan positif dari April, setelah sepanjang kuartal I/2026 terkontraksi. Realisasinya mencapai Rp123,8 triliun atau tumbuh 0,7% (yoy).

Adapun PNBP sudah terealisasi Rp226,4 triliun dan tumbuh dua digit, yakni 19,9% (yoy).

Adapun keseluruhan belanja negara tercatat sebesar Rp1.365,4 triliun atau tumbuh 34,4% (yoy). Purbaya menyebut pertumbuhan tinggi itu sejalan dengan strategi pemerintah untuk menyamaratakan belanja sepanjang tahun.

Kemudian, keseimbangan primer tercatat sebesar surplus Rp58,6 triliun. Ini melanjutkan tren positif akhir April lalu setelah sepanjang kuartal I/2026 defisit.

Artinya, pemerintah tidak menerbitkan utang baru untuk memenuhi kewajibannya pada Mei 2026,

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah diminta tidak mengandalkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk menutup tekanan fiskal. Di tengah risiko pelebaran defisit APBN, sisa anggaran dikhawatirkan jadi bantalan lagi seperti tahun lalu.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyatakan bahwa pemerintah masih memiliki SAL senilai total Rp420 triliun. Perinciannya, Rp300 triliun berada di himbara dan Rp120 triliun masih di Bank Indonesia (BI).

Pemerintah kembali membuka ruang untuk menggunakan SAL sebagai bantalan fiskal apabila belanja pemerintah untuk subsidi energi membengkak akibat harga minyak. Apabila harga minyak naik ke US$100 per barel rata-rata sepanjang tahun, defisit APBN bisa melebar hingga ke 2,92% terhadap PDB.

Pada 2025, Badan Anggaran DPR sudah menyetujui penggunaan SAL Rp85,6 triliun untuk mencegah pelebaran defisit APBN tahun lalu. Kendati sudah ada SAL, defisit keuangan negara tetap melebar ke Rp695,1 triliun atau 2,92% terhadap PDB.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai SAL total Rp420 triliun dalam jangka pendek memang cukup memberi rasa aman. Masalahnya, dia melihat kekuatan SAL sebagai bantalan sangat tergantung pada sumber tekanannya.

Apabila harga minyak benar-benar tembus US$100 per barel rata-rata per tahun, maka tambahan beban subsidi bisa meningkat.

"Dalam situasi seperti itu, bahkan angka sekitar Rp 300 triliun menjadi sangat krusial untuk mengompensasi lonjakan tersebut. Artinya, sebagian besar ruang SAL bisa terserap hanya untuk menjaga stabilitas harga energi saja," ujarnya kepada Bisnis, Jumat (10/4/2026).

Adapun berdasarkan data Tradingview, Jumat (10/4/2026), harga minyak berjangka jenis West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Mei naik 0,39% menjadi US$98,28 per barel. Sementara itu, harga minyak jenis Brent untuk pengiriman Juni menguat 0,5% ke level US$96,40 per barel.

Ketegangan di Selat Hormuz masih terjadi kendati Amerika Serikat (AS) dan Iran sudah menyepakati gencatan senjata selama dua pekan.

Yusuf pun memberikan tiga catatan untuk pengelolaan fiskal ke depannya seiring masih tingginya ketidakpastian. Pertama, tidak semua SAL itu benar-benar likuid.

Sebagaimana diketahui, Rp300 triliun atau 71,4% dari total SAL yang ditempatkan di perbankan sudah tersalurkan menjadi kredit. Ketika ditarik kembali, maka tidak bisa sepenuhnya instan tanpa implikasi ke likuiditas perbankan.

Purbaya sebelumnya telah menarik kembali uang pemerintah yang telah ditempatkan di himbara pada akhir 2025 lalu senilai Rp75 triliun. Sebelumnya, total uang pemerintah di himbara sekaligus Bank Jakarta tahun lalu mencapai Rp276 triliun.

"Artinya, ruang fiskal yang terlihat di atas kertas tidak sepenuhnya fleksibel dalam praktik," kata Yusuf.

Kedua, ada risiko dari sisi pola penggunaan. Apabila SAL digunakan untuk menutup tekanan yang sifatnya berulang, seperti subsidi energi yang membengkak atau penerimaan yang tidak mencapai target, maka fungsinya bergeser dari dana darurat menjadi buffer rutin.

"Ini berbahaya karena bisa menciptakan ilusi bahwa ruang fiskal masih longgar, padahal sebenarnya sedang mengandalkan cadangan," papar Yusuf.

Ketiga, dari sisi keberlanjutan, Yusuf menegaskan bahwa SAL bukan sumber yang bisa dengan cepat diisi ulang. Dalam kondisi penerimaan yang masih tertekan, penggunaan yang agresif berpotensi menguras bantalan APBN dalam waktu relatif singkat.

Menurutnya, SAL bahkan bisa terkuras dalam satu siklus anggaran jika tekanannya besar.

DPR Minta Transparansi

Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie Othniel Frederic Palit menegaskan bahwa penggunaan SAL harus transparan. Apabila nantinya pemerintah memutuskan untuk menggunakan SAL, maka harus didiskusikan dengan DPR.

Namun, sampai dengan saat ini dia memastikan pemerintah belum mengajukan penggunaan SAL APBN. Menurutnya, pemerintah akan harus berkoordinasi dengan DPR ketika defisit benar-benar akan melebar dari target 2,68% terhadap PDB.

"[Sekarang] belum. Ya, setidaknya kalau defisit melebihi 3%, supaya defisit tidak melebihi 3%, dibantu dengan SAL, kan bisa. Nanti kalau kondisinya ada, baru kami bahas. Jangan berandai-andai," katannya kepada wartawan saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Pada rapat yang diselenggarakan hari itu, Dolfie juga memperkirakan terdapat belanja tambahan subsidi energi senilai Rp204 triliun apabila harga minyak benar-benar bertengger di level US$100 per barel rata-rata per tahun.

Hitung-hitungan ini berdasarkan asumsi Kementerian Keuangan berkaitan dengan sensitivitas harga minyak terhadap APBN. Setiap kenaikan harga minyak US$1 per barel, terdapat perkiraan Rp6,8 triliun terhadap belanja pemerintah.

Oleh sebab itu, dengan asumsi Indonesia Crude Price (ICP) US$70 per barel pada APBN, maka selisih dengan worst case scenario pemerintah US$100 per barel adalah US$30 per barel. Hasil itu dikali dengan Rp6,8 triliun mencapai Rp204 triliun.

Akibatnya, belanja subsidi pemerintah bisa tembus total melebihi Rp400 triliun per tahun apabila harga minyak naik sampai US$100 per barel.

"Ya kalau jadi total bisa jadi [Rp400 triliun lebih]. Tetapi kan itu nanti di akhir tahun," ujar Dolfie.

Masih Ada Bantalan

Sebelumnya, Purbaya menyebut SAL sekitar Rp420 triliun ini berasal dari realisasi APBN akhir tahun. Dia mengeklaim ternyata defisit APBN akhir 2025 tidak sampai 2,92% terhadap PDB, atau Rp695,1 triliun, sebagaimana estimasi sementara.

"Ternyata setelah diperiksa di LKPP [Laporan Keuangan Pemerintah Pusat] itu ada indikasi di bawah itu. Jadi mungkin [defisit] 2,8% sekian, nanti tunggu pengumuman resmi. Itu memberikan ruang, jadi ada dana tidak dipakai. Itu memberikan tambahan tahun ini SAL-nya," kata Purbaya saat rapat dengan Komisi XI DPR, Senin (6/4/2026).

Adapun sebagian besar penggunaan SAL ini untuk membanjiri likuiditas di pasar keuangan melalui himbara. Awalnya, setelah menarik kembali Rp75 triliun, dana pemerintah di perbankan mencapai sekitar Rp200 triliun.

Penempatan ini kemudian diperpanjang oleh Purbaya dari Maret sampai dengan September 2026. Di atas itu, dia turut menambah injeksi ke himbara senilai Rp100 triliun sehingga total penempatan dana di perbankan mencapai Rp300 triliun.

"Rp200 [triliun] penempatan di bank, saya tambah lagi Rp100 [triliun], sisa Rp120 [triliun, red] masih di BI," kata mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

Purbaya mengatakan bahwa total SAL Rp420 triliun itu merupakan bantalan fiskal yang bisa digunakan pemerintah apabila kenaikan harga minyak semakin menekan APBN.

Namun, dia memperkirakan apabila kenaikan harga minyak mencapai skenario US$100 per barel, maka defisit APBN masih bisa di bawah 3% atau tepatnya 2,9%.

"Rp420 triliun itu merupakan bantalan tersendiri kalau diperlukan, kalau harga minyak naik tinggi sekali tidak terkendali. Tentu saya akan ke Komisi XI untuk minta izin bagaimana mengelola anggaran SAL," paparnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Defisit APBN mencatatkan rekor terbesar pada kuartal I/2026 jika dibandingkan dengan triwulan pertama pada tahun-tahun sebelumnya, akibat belanja jor-joran tetapi penerimaan loyo. Pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan fiskal, terutama dengan adanya tekanan global imbas perang AS-Israel vs Iran.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2026 mengalami defisit Rp240,1 triliun pada kuartal I/2026. Defisit itu setara 0,93% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Berdasarkan catatan Bisnis, defisit itu menjadi yang paling besar jika dibandingkan dengan kuartal I pada tahun-tahun sebelumnya. Kondisi APBN biasanya masih surplus pada bulan-bulan pertama, meskipun surplus semakin menipis dari waktu ke waktu, seperti pada kuartal I/2024 APBN masih surplus Rp8,1 triliun atau 0,04% PDB.

Pada kuartal I/2025, defisit APBN terjadi dengan cepat, yakni mencapai Rp104,2 triliun atau 0,43% PDB. Defisit ini terjadi karena penerimaan negara terkontraksi sedangkan belanja negara terus bergulir.

Purbaya mengungkap bahwa defisit APBN pada kuartal I/2026 juga terjadi karena pemerintah mempercepat realisasi belanja negara. Purbaya bahkan berkelakar agar publik tidak khawatir saat defisit melebar, karena masih sesuai rencana pemerintah dan perkembangannya terus diawasi dengan cermat.

"Jadi, ketika ada defisit, masyarakat jangan kaget. Memang anggaran kita didesain defisit, kalau saya belanjakan lebih merata sepanjang tahun, kan, harusnya di triwulan pertama sekarang lebih besar [dari] triwulan pertama tahun lalu defisitnya," ujar Purbaya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Berdasarkan data APBN sampai dengan 31 Maret 2026, defisit fiskal Rp240,1 triliun itu tumbuh 140,5% (YoY) dari periode yang sama tahun lalu yakni Rp99,8 triliun (0,41% terhadap PDB).

Pertumbuhan yang tinggi ini sejalan dengan akselerasi belanja negara yang dibukukan sebesar Rp815 triliun. Nilai ini tumbuh 31,4% (yoy) dari periode sampai 31 Maret 2025 yakni Rp620,3 triliun.

Purbaya menyebut bahwa realisasi belanja negara setiap kuartal I selama ini sekitar 17% terhadap target belanja APBN. Namun, pada kuartal I/2026, dia mencatat realisasi belanja sudah mencapai 21,2% terhadap APBN Rp3.842,7 triliun.

"Orang bertanya kenapa sekarang lebih cepat? Karena kami maunya begitu, kami ingin sekali belanjanya bisa dibelanjakan hampir merata sepanjang tahun sehingga dampak ekonominya lebih signifikan dirasakan sepanjang tahun," kata mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

Belanja ini meliputi belanja pemerintah pusat Rp610,3 triliun, yang mencakup kementerian/lembaga Rp281,2 triliun dan non-kementerian/lembaga Rp329,1 triliun. Sementara itu, transfer ke daerah (TKD) sudah dibelanjakan Rp204,8 triliun.

Purbaya juga menjelaskan bahwa terdapat total Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp420 triliun di kas negara. Sebagian besar ditaruh di perbankan.

Purbaya mengatakan bahwa SAL ini sudah disebar ke perbankan senilai Rp300 triliun. Dia sebelumnya telah menambahkan Rp100 triliun ke himbara sesudah menginjeksi Rp200 triliun sejak September 2025.

Sementara itu, masih terdapat sisa Rp120 triliun yang disimpan di rekening pemerintah di Bank Indonesia (BI).

"Rp200 [triliun] penempatan di bank, saya tambah lagi Rp100 [triliun], sisa Rp120 [triliun] masih di BI," ujarnya.

Purbaya mengatakan bahwa total SAL Rp420 triliun itu merupakan bantalan fiskal yang bisa digunakan pemerintah apabila kenaikan harga minyak semakin menekan APBN.

"Rp420 triliun itu merupakan bantalan tersendiri kalau diperlukan, kalau harga minyak naik tinggi sekali tidak terkendali. Tentu saya akan ke Komisi XI untuk minta izin bagaimana mengelola anggaran SAL," paparnya.

Penerimaan Pajak

Purbaya melaporkan bahwa penerimaan negara terealisasi Rp574,9 triliun. Pertumbuhannya mencapai 10,5% (YoY) dari periode tahun lalu yakni Rp520,4 triliun. Penerimaan ini meliputi pajak Rp394,8 triliun, kepabenan dan cukai Rp67,9 triliun serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp112,1 triliun.

Khusus penerimaan pajak, pertumbuhannya melandai dari dua bulan pertama 2026 yang tumbuh masing-masing di atas 30% (YoY). Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai masih terkontraksi sebesar 12,6% (YoY).

"Penerimaan pajak neto tumbuh 20,7% dan secara bruto Rp9,9%. Hal ini menunjukkan kualitas penerimaan pajak konsisten membaik dan basis pajak yang lebih solid," pungkas Purbaya.

Tumbuhnya penerimaan pajak tidak lepas dari kinerja tahun lalu yang terkontraksi, sehingga terdapat efek basis rendah atau low base effect.

Meskipun penerimaan pajak tumbuh tinggi dari sisi persentasenya, sejumlah pihak mencermati kinerja perpajakan Indonesia yang lesu. Salah satunya lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings yang menilai rasio pajak atau tax ratio Indonesia cenderung turun dalam satu dekade terakhir.

Terakhir, tax ratio Indonesia 2024 ada di level 10,08% lalu turun pada 2025 menjadi 9,31%.

Fitch sendiri memproyeksikan bahwa rasio pendapatan negara terhadap PDB Indonesia hanya akan mencapai rata-rata 13,3% terhadap PDB selama periode 2026—2027, jauh tertinggal dari median negara setara di kategori 'BBB' yang berada di level 25,5%.

Fitch pun menurunkan prospek (outlook) Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating (IDR) Indonesia dari stabil menjadi negatif, salah satunya karena pertimbangan kondisi fiskal Indonesia.

"Peringkat ini tertahan oleh penerimaan negara yang lemah, tingginya biaya pembayaran utang, serta sejumlah faktor struktural yang tertinggal seperti indikator tata kelola dibandingkan dengan negara-negara lain yang berada pada peringkat 'BBB'," tulis Fitch dalam pernyataan resminya

Defisit APBN Melebar Bahkan jika Tak Ada Perang AS-Israel vs Iran

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Dipo Satria Ramli menilai bahwa pelebaran defisit APBN pada awal tahun bukan semata-mata karena dampak perang AS-Israel vs Iran, yang meningkatkan harga minyak dunia lalu memengaruhi subsidi energi.

Menurut Dipo, pelebaran defisit terjadi karena belanja yang tinggi tidak diimbangi oleh penerimaan negara yang ideal. Dia pun menilai bahwa perencanaan APBN 2026 sejak awal memang kurang matang, dan menjadi cukup menantang karena adanya tekanan global akibat perang.

"Asumsinya memang sangat-sangat agresif, terutama di penerimaan pajak, pemerintah targetkan hampir 20%, padahal ekonomi sendiri tumbuh 5%. Itu dari mana? ... Terlepas ada perang Iran, tanpa perang Iran pun kita sudah pasti miss target, karena terlalu agresif di penerimaan, sedangkan beban [belanja] tidak mau turun sama sekali," ujar Dipo dalam diskusi bertajuk Kritisi Pelebaran Batas Defisit APBN, belum lama ini.

Dipo menyebut bahwa wacana pelebaran batas defisit APBN sebagai solusi malas pengelolaan keuangan negara, karena pada intinya pelebaran itu berarti penambahan utang. Strategi itu menurutnya hanya memberikan beban kepada generasi mendatang, bukan menjadi solusi tepat untuk mengatasi masalah fiskal.

Dia juga mengingatkan agar pemerintah mempersiapkan diri mengantisipasi dampak ekonomi jika perang AS-Israel vs Iran terjadi dalam waktu panjang, karena akan berpengaruh terhadap harga minyak, lalu merembet ke nilai tukar rupiah, hingga ke anggaran subsidi energi yang pada akhirnya membebani APBN.

"Kalau nilai tukar Rp17.000 [per dolar AS] dan harga minyak di US$100 [per barel] itu kita hit 3,55% defisitnya. Kami prediksi sama bahwa sepertinya ini akan berkelanjutan perangnya, jadi kita memang perlu siap-siap," ujar Dipo. (Wibi Pangestu Pratama)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM subsidi tidak akan naik sampai dengan akhir 2026.

Menurut Purbaya, APBN masih bisa menjadi peredam kejut (shock absorber) dengan asumsi harga minyak naik ke level US$80 hingga US$100 per barel sepanjang tahun. Bahkan, menurutnya harga BBM subsidi bisa ditahan untuk tidak naik apabila harga minyak rata-rata US$100 per barel sepanjang tahun.

"Harga minyak US$100 per barel sampai akhir tahun sudah dihitung rata-rata, untuk yang bersubsidi ya. Kalau yang nonsubsidi bukan hitungan kami. Saya enggak ada di anggaran juga, jadi yang bersubsidi sampai akhir tahun aman," terangnya saat rapat dengan Komisi XI DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Purbaya mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan exercise kebutuhan anggaran apabila harga minyak naik masing-masing sampai US$80 per barel, US$90 per barel maupun US$100 per barel. Sebagaimana diketahui, APBN 2026 dirancang dengan asumsi Indonesian Crude Price (ICP) US$70 per barel.

Dengan demikian, Bendahara Negara memastikan defisit APBN masih akan berada di bawah batas 3% terhadap PDB apabila harga minyak rata-rata di level US$100 per barel.

"Kami sudah hitung asumsi harga minyak dunia US$100 [per barel] rata-rata sepanjang 2026 dan dengan exercise tertentu anggaran bisa ditekan masih di 2,92% dari PDB," tuturnya.

Di sisi lain, Purbaya kembali menyatakan opsi terbuka bagi otoritas fiskal untuk menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL). Nilainya mencapai Rp420 triliun.

"Itu merupakan bantalan tersendiri kalau diperlukan kalau harga minyak naik tinggi sekali tidak terkendali. Tentu saya akan ke Komisi XI untuk minta izin bagaimana mengelola anggaran SAL," ujarnya.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) defisit Rp695,1 triliun atau 2,92 persen dari produk domestik bruto (PDB) sepanjang 2025.

Realisasinya di atas asumsi awal APBN 2025 sebesar Rp616,2 persen atau 2,53 persen dari PDB dan nyaris melampaui batas maksimal yang dipatok Undang-undang (UU) Keuangan Negara, 3 persen dari PDB.

"Walaupun defisit membesar ke Rp695,1 triliun, itu lebih tinggi dibandingkan APBN yang sebesar Rp606,2 triliun tapi kita tetap jaga bahwa defisitnya tidak di atas 3 persen. Defisitnya memang naik ke 2,92 persen dari rencana awal 2,53 persen," ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Konferensi Pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (8/1).

Jika dilihat, APBN tekor lantaran belanja negara melampaui pendapatan yang masuk.

Tercatat, realisasi pendapatan terkumpul Rp2.756,3 triliun atau 91,7 persen dari target 2025, Rp3.005,1 triliun. Sementara, belanja negara menembus Rp3.451,4 triliun atau 95,3 persen dari target Rp3.621,3 triliun.

"Kenapa enggak potong belanja agar defisit kecil? Ketika ekonomi kita downfall (menurun), kita harus menurunkan stimulus perekonomian. Ini cara pemerintah menjaga ekonomi tumbuh berkesinambungan tanpa membebani APBN," terang Purbaya.

Berdasarkan catatan Purbaya, pendapatan negara per 31 Desember 2025 diperoleh dari penerimaan pajak sebesar Rp1.917,6 triliun dan kepabeanan serta cukai senilai Rp300 triliun.

Ada juga yang bersumber dari pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sejumlah Rp534,1 triliun.

Dari sisi belanja negara, Purbaya merinci belanja negara untuk pemerintah pusat tembus Rp2.602,2 triliun atau 96,3 persen.

Kemudian, transfer ke daerah (TKD) terealisasi Rp894,triliun alias 92,3 persen dari pagu APBN 2025, Rp919,9 triliun.

Selanjutnya, keseimbangan primer, yang berasal dari selisih total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang, mencapai Rp180,7 triliun atau 63,3 persen dari target.

Adapun realisasi sementara pembiayaan anggaran mencapai Rp744 triliun dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) tercatat Rp48,9 triliun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatatkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hingga 30 November 2025 mengalami defisit Rp560,3 triliun. Capaian tersebut setara 2,35 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Perinciannya, pendapatan negara per November 2025 terealisasi sebesar Rp2.351,5 triliun atau 82,1 persen dari outlook APBN 2025 sebesar Rp2.865,5 triliun. Penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp1.903,9 triliun atau 79,8 persen dari outlook Rp2.387,3 triliun.

Penerimaan tersebut meliputi pajak sebesar Rp1.634,4 triliun atau 78,7 persen dari outlook Rp2.076,9 triliun, serta kepabeanan dan cukai Rp269,4 triliun atau 86,8 persen dari outlook Rp310,4 triliun. Kemudian, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga akhir November 2025 mencapai Rp444,9 triliun atau 93,2 persen dari outlook Rp477,2 triliun.

Adapun dari sisi belanja, realisasi belanja negara hingga November 2025 mencapai Rp2.911,8 triliun atau 82,5 persen dari outlook belanja negara Rp3.527,5 triliun. Belanja tersebut meliputi belanja pemerintah pusat Rp2.116,2 triliun atau 79,5 persen dari outlook Rp2.663,4 triliun.

Angka tersebut terdiri atas belanja kementerian/lembaga (K/L) Rp1.110,7 triliun atau 87,1 persen dari outlook Rp1.275,6 triliun dan belanja non-K/L Rp1.005,5 triliun atau 72,5 persen dari outlook Rp1.387,8 triliun. Sementara itu, transfer ke daerah (TKD) terealisasi Rp795,6 triliun atau 92,1 persen dari outlook Rp864,1 triliun.

“Pendapatan negara hingga November 2025 sebesar Rp2.351,5 triliun atau 82,1 persen dari outlook lapsem dan belanja negara Rp2.911,8 triliun atau 82,5 persen dari outlook, sehingga defisit APBN Rp560,3 triliun. APBN tetap ekspansif dengan defisit terkendali 2,35 persen PDB,” ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewan dalam konferensi pers APBN Kita edisi Desember 2025 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (18/12/2025).

Adapun keseimbangan primer hingga akhir November 2025 tercatat surplus Rp82,2 triliun atau 74,8 persen dari outlook lapsem sebesar Rp109,9 triliun. Hingga November 2025, pembiayaan anggaran mencapai Rp573,5 triliun atau 86,6 persen dari outlook Rp662 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – Kebijakan yang ditempuh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa belum mampu menyelamatkan kondisi fiskal tahun 2025. Penerimaan pajak sudah dipastikan shortfall, belanja tidak optimal, dan yang terburuk adalah defisit anggaran terkerek ke angka 3% dari produk domestik bruto alias PDB.

Sebuah simulasi yang terdapat dalam maklumat Direktur Jenderal atau Dirjen Pajak pada 6 Desember 2026 lalu, mengungkap bahwa risiko pelebaran shortfall pajak tahun ini sudah tidak bisa terelakkan lagi.

Para kepala kantor wilayah DJP hanya mampu berkomitmen merealisasikan penerimaan pajak sebesar Rp1.947,2 triliun. Padahal, batas aman supaya defisit APBN tidak tembus di angka 3% dari produk domestik bruto (PDB), otoritas pajak harus merealisasikan penerimaan sebesar Rp2.005 triliun.

Artinya kalau mengacu kepada angka komitmen kanwil DJP dengan batas aman tersebut, masih terdapat selisih hingga Rp57,8 triliun. Kalau selisih tersebut tidak mampu teratasi, kredibilitas anggaran-pun menjadi taruhan.

“Ini bukan sekedar tantangan, tetapi “kondisi darurat” yang menuntut kewaspadaan dari seluruh komandan di unit vertikal maupun KPDJP,” demikian bunyi maklumat yang dikutip Bisnis, Jumat (12/12/2025).

Dalam catatan Bisnis, pengelolaan fiskal tahun 2025 memang penuh tantangan. Realokasi anggaran besar-besaran yang dilakukan pada awal pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, tidak begitu berdampak positif ke perekonomian. Yang terjadi justru proses penyerapan seret, sampai sejumlah kementerian menggembalikan anggaran ke Kementerian Keuangan.

Padahal, pemerintah dalam berbagai kesempatan telah sesumbar tentang target pertumbuhan ekonomi di angka 5,2%, 6%, atau bahkan 8% untuk capaian jangka panjangnya.

Sementara itu, dari sisi penerimaan khususnya pajak, sejak awal tahun hingga Oktober lalu, pertumbuhannya tidak berangsur ke level positif. Tingginya restitusi ditambah kondisi perekonomian yang memang jauh dari ekspekasi, mengakibatkan pergerakan penerimaan pajak sulit beranjak dari zona kontraksi.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pihaknya tetap akan mengoptimalkan setoran penerimaan negara sampai dengan akhir tahun, yang tersisa persis sekitar 20 hari lagi sebelum tutup buku. Dia mengeklaim defisit APBN masih akan tetap aman.

"Kami akan optimalkan, harusnya sampai akhir tahun yang jelas defisitnya masih aman, jadi enggak usah, kami akan usahakan aman," ujarnya usai ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Purbaya tidak memerinci lebih lanjut apa strateginya dalam mengincar setoran pajak ratusan triliun untuk menutupi kekurangan penerimaan. Dia hanya menyebut otoritas akan menggali seluruh potensi penerimaan yang ada.

"Semua potensi akan kami gali," kata Purbaya.

Orang Kaya, Sawit, dan Batu Bara

Di tengah tingginnya risiko pelebaran defisit anggaran, pemerintah mulai menyusun daftar sasaran pajak yang berpotensi bisa menutup gap penerimaan pajak pada tahun 2025.

Tunggakan pajak orang kaya, sektor batu bara, hingga praktik misinvoicing ekspor sawit menjadi sasarannya. Oritas pajak bahkan telah memanggil sejumlah

Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menyebut pemanggilan WP kaya, atau high wealth individual (HWI), itu dalam rangka konsultasi berkaitan dengan data-data yang dinilai olehnya belum terkomunikasikan dengan baik.

Dia menyinggung bahwa beberapa WP kaya belum mengetahui bahwa otoritas pajak bisa memantau kepatuhan mereka berdasarkan data dari instansi lain, yakni data kepemilikan manfaat atau beneficial ownership.

"Sekarang itu data luar biasa untuk benchmarking kepatuhan dari wajib pajak, terkadang wajib pajak mungkin merasa kami enggak punya akses terhadap data tersebut, sehingga di laporan SPT-nya itu tidak dimasukkan," ungkapnya sebagaimana dikutip dari YouTube Pusdiklat Pajak, Kamis (11/12/2025).

Bimo menyampaikan bahwa harusnya kebijakan fiskal, yang salah satunya mencakup pajak, harusnya bisa menjadi penyeimbang guna menekan ketimpangan sosial dan penghasilan di Indonesia. Lulusan Taruna Nusantara itu menyebut harusnya hal itu menjadi kompas moral bagi masyarakat maupun penyelenggara negara.

Pada kesempatan yang sama, Bimo turut mengakui bahwa sektor mineral dan batu bara (minerba) serta sawit merupakan sektor yang sampai saat ini masih sulit dipajaki.

Menurut Bimo, kesulitan otoritas pajak untuk memungut setoran dari kedua sektor industri ekstraktif itu sudah dialami olehnya sejak awal berkarier di Ditjen Pajak pada 2002 lalu.

"Sejak 2002 saya bekerja di pajak itu selalu sektor strategis yang dikejar-kejar pajaknya dan enggak rampung-rampung sampai hari ini tuh sektor minerba dan sawit " ujarnya di forum tersebut.

Ijon Pajak Lagi?

Di balik langkah agresif pemerintah dalam mengejar pajak, terdapat informasi bahwa otoritas pajak sedang melakukan ijon pajak. Istilah ijon pajak sebelumnya lazim digunakan, namun karena ada tendensi negatif, istilah ini kemudian diganti dengan dinamisasi.

Dinamisasi sendiri menjadi salah satu strategi dari otoritas pajak untuk menutup penerimaan pajak tahun ini. Strategi ini bahkan pernah diungkapkan ke DPR beberapa pekan lalu.

Pengajar Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia (UI) Prianto Budi Saptono menyebutkan bahwa kemampuan otoritas pajak untuk mengumpulkan sisa target penerimaan sangat bergantung kepada kapasitas masing-masing kantor pelayanan pajak (KPP). Sebab, setiap KPP memiliki karakteristik yang berbeda-beda, tergantung dengan wajib pajak (WP) yang mereka layani.

"Jadi ada yang memang KPP punya wajib pajak lumayan bagus, karena industrinya lagi moncer. Akan tetapi di sisi lain, ada KPP yang memang wajib pajak dengan karakteristik yang lagi down," jelasnya kepada Bisnis, Kamis (11/12/2025).

Prianto, yang juga berjibaku di Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), menceritakan bahwa sejumlah Kepala KPP beberapa kali pernah memanggil wajib pajak (WP) terutama pada kantor WP besar. Mereka rata-rata adalah BUMN yang ada di Jakarta.

Pemanggilan itu berdasarkan mutual relationship antara otoritas dan wajib pajak untuk memenuhi target penerimaan. WP besar bisa diberikan opsi untuk menyetorkan pajak mereka lebih dulu pada akhir tahun untuk kemudian dipindahbukukan dari tahun berikutnya.

"Itu praktik terjadi beberapa tahun lalu, saya mendapatkannya dari wajib pajak yang cerita. Jadi dipanggil KPP kemudian ditanya mau menyumbang berapa, setor pajak tambahan berapa. Ada juga yang dipatok sekian, kalau begini otomatis akan berbeda-beda setiap KPP," tuturnya.

Prianto mengatakan bahwa praktik ini mirip dengan ijon pajak. Praktik itu dilarang setidaknya saat Menkeu dijabat Sri Mulyani Indrawati, kendati tidak ada aturan sanksinya.

"Ada yang cerita, deposito di perusahaan cari dipindahkan ke setoran pajak nanti tahun berikutnya di awal-awal bisa di PBK [pindahbukukan] ke jenis pajak lainnya. Itu nanti mutual relationsip, bisa terjadi juga, kembali ke kreativitas kepala kantor pelayanan pajak," ucapnya.

Namun, apabila opsi dimaksud tidak berhasil, pemerintah setidaknya memiliki dua opsi untuk memastikan defisit APBN tidak semakin membengkak seiring pelebaran shortfall. Salah satu opsi yang sudah dikantongi pemerintah adalah penggunaan saldo anggaran lebih (SAL).

Adapun Badan Anggaran (Banggar) DPR telah menyetujui rencana pemerintah untuk memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp85,6 triliun pada 2025. Wakil Ketua Banggar DPR Wihadi Wiyanto menyampaikan bahwa pemanfaatan SAL tersebut akan digunakan untuk mengurangi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), memenuhi kewajiban pemerintah, serta menutup belanja prioritas dan defisit anggaran.

"Silpa itu bisa digunakan, atau ternyata memang pajaknya terpenuhi keran utang dimungkinkan sesuai UU Perbendaharaan Negara. Ada cara lain, ya efisiensi lagi," lanjut Prianto.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ditutup menguat ke level Rp16.656 pada perdagangan hari ini, Selasa (25/11/2025). Rupiah menguat bersama mayoritas mata uang Asia lainnya.

Mengutip data Bloomberg pukul 15.00 WIB, rupiah ditutup menguat 0,25% ke Rp16.656 per dolar AS. Adapun indeks dolar AS menguat 0,02% ke 100,16.

Sementara itu, mata uang Asia lainnya mayoritas ditutup menguat seperti yen Jepang naik 0,15%, dolar Hong Kong menguat 0,07%, dolar Singapura naik 0,14%, dolar Taiwan stagnan, dan won Korea Selatan menguat 0,39%.

Lalu peso Filipina melemah 0,06%, yuan China menguat 0,11%, ringgit Malaysia menguat 0,05%, dan baht Thailand naik 0,21%.

Pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi menjelaskan pelaku pasar tampaknya yakin bahwa Federal Reserve (Fed) akan memangkas suku bunga pada pertemuan bulan Desember seiring terus mengalirnya data ekonomi AS. Hal tersebut terlihat dari komentar dovish para pejabat Federal Reserve yang meningkatkan kemungkinan penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin (bps) pada pertemuan bulan Desember.

Komentar terbaru datang dari Gubernur Fed Christopher Waller yang mendukung penurunan suku bunga di bulan Desember, senada dengan komentar Jumat lalu dari Presiden Fed New York, John Williams, yang mengatakan bahwa penurunan suku bunga di bulan Desember dimungkinkan karena pasar tenaga kerja yang melemah.

Pasar sekarang memperkirakan peluang hampir 80% bahwa The Fed akan memangkas suku bunga seperempat poin bulan depan, naik dari 30% sebelum pernyataan mereka, menurut perangkat CME FedWatch.

“Saat ini Pelaku pasar bersiap untuk data ekonomi AS terbaru untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut tentang kebijakan moneter,” kata Ibrahim, Selasa (25/11/2025).

Dia melanjutkan indeks Harga Produsen (IHP) AS diperkirakan akan menunjukkan peningkatan sebesar 0,3% MoM pada bulan September, sementara Penjualan Ritel diproyeksikan akan menunjukkan peningkatan sebesar 0,4% MoM selama periode yang sama.

Dari dalam negeri, Presiden Prabowo Subianto berharap APBN pada 2027 atau 2028 tidak lagi defisit. Dengan begitu, pendapatan dan belanja negara seimbang atau bahkan pendapatan lebih besar daripada belanja.

Keinginan tersebut diungkapkan Prabowo saat menyampaikan nota keuangan dalam Sidang Tahunan MPR pada 15 Agustus 2025.

Dalam nota keuangan tersebut, menyampaikan target defisit APBN 2026 sebesar 2,48 persen dari produk domestik bruto (PDB). Artinya, butuh waktu setahun untuk menekan defisit dari 2,48 persen menjadi nol seperti cita-cita Prabowo.

Namun, alih-alih turun, Kementerian Keuangan pada September 2025 mengerek target defisit tahun depan dari rancangan awal 2,48 persen menjadi 2,68 persen. Kenaikan tersebut pun disetujui Dewan Perwakilan Rakyat lewat pengesahan Undang-Undang APBN 2026.

Defisit anggaran dinaikkan karena pemerintah bersikeras menjalankan program prioritas tahun depan, di antaranya makan bergizi gratis dan koperasi desa merah putih.

Adapun untuk perdagangan besok (26/11), Ibrahim memperkirakan nilai tukar rupiah akan bergerak fluktuatif namun ditutupmelemahdi rentang Rp16.650- Rp16.700 per dolar AS.