Jakarta: Pemerintah memastikan kondisi energi nasional tetap aman dengan pasokan yang mencukupi serta harga bahan bakar minyak (BBM) yang stabil. Bahkan, hingga akhir 2026, harga BBM subsidi dipastikan tidak mengalami kenaikan.

Kepastian ini disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, usai melaporkan perkembangan sektor energi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 17 April 2026.

“Kita akan mencari harga yang terbaik. Yang jelas kita akan mencoba untuk tidak boleh lebih daripada harga pasar,” kata Bahlil.

Bahlil pun mengatakan pemerintah akan mengupayakan agar harga BBM tetap berapa di bawah pasar.

“Harga di bawah pasar itu jauh lebih baik, tapi minimal sama dengan harga pasar,” lanjut dia.

Bahlil juga menyampaikan, berdasarkan arahan Presiden Prabowo, pemerintah telah menindaklanjuti langkah pengamanan pasokan energi nasional termasuk memastikan ketersediaan minyak mentah untuk kebutuhan dalam negeri hingga Desember 2026.

“Untuk crude (minyak mentah) satu tahun dari mulai bulan ini sampai dengan Desember, insyaallah sudah aman. Jadi kita nggak perlu risau,” ujar Bahlil.

Harga BBM subsidi tak naik

Lebih lanjut, selain pasokan minyak mentah, pemerintah juga memastikan stok BBM dan LPG nasional berada di atas standar minimum.

Menurut Bahlil, kondisi tersebut menjadi landasan bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas harga energi domestik khususnya BBM subsidi.

Bahlil juga turut menegaskan bahwa pemerintah telah bersepakat, atas arahan Prabowo, untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi hingga akhir tahun.

“Harga BBM untuk subsidi tidak akan dinaikkan sampai dengan akhir tahun,” tegasnya.

Terkait penguatan ketahanan energi jangka panjang, Bahlil juga melaporkan perkembangan kerja sama energi Indonesia dengan Rusia. Menurutnya, Rusia siap memasok kebutuhan minyak Indonesia.

“Kita akan mendapat pasokan crude dari Rusia. Pihak Rusia juga siap membangun beberapa infrastruktur yang penting dalam rangka meningkatkan cadangan dan ketahanan energi nasional kita,” ujarnya.

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM subsidi tidak akan naik sampai dengan akhir 2026.

Menurut Purbaya, APBN masih bisa menjadi peredam kejut (shock absorber) dengan asumsi harga minyak naik ke level US$80 hingga US$100 per barel sepanjang tahun. Bahkan, menurutnya harga BBM subsidi bisa ditahan untuk tidak naik apabila harga minyak rata-rata US$100 per barel sepanjang tahun.

"Harga minyak US$100 per barel sampai akhir tahun sudah dihitung rata-rata, untuk yang bersubsidi ya. Kalau yang nonsubsidi bukan hitungan kami. Saya enggak ada di anggaran juga, jadi yang bersubsidi sampai akhir tahun aman," terangnya saat rapat dengan Komisi XI DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Purbaya mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan exercise kebutuhan anggaran apabila harga minyak naik masing-masing sampai US$80 per barel, US$90 per barel maupun US$100 per barel. Sebagaimana diketahui, APBN 2026 dirancang dengan asumsi Indonesian Crude Price (ICP) US$70 per barel.

Dengan demikian, Bendahara Negara memastikan defisit APBN masih akan berada di bawah batas 3% terhadap PDB apabila harga minyak rata-rata di level US$100 per barel.

"Kami sudah hitung asumsi harga minyak dunia US$100 [per barel] rata-rata sepanjang 2026 dan dengan exercise tertentu anggaran bisa ditekan masih di 2,92% dari PDB," tuturnya.

Di sisi lain, Purbaya kembali menyatakan opsi terbuka bagi otoritas fiskal untuk menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL). Nilainya mencapai Rp420 triliun.

"Itu merupakan bantalan tersendiri kalau diperlukan kalau harga minyak naik tinggi sekali tidak terkendali. Tentu saya akan ke Komisi XI untuk minta izin bagaimana mengelola anggaran SAL," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memangkas kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk 2026, dengan kuota untuk Pertalite turun 6,28 persen dan solar bersubsidi turun 1,32 persen.

“Kami BPH telah menetapkan penyaluran kuota JBT dan JBKP tahun 2026,” ujar Kepala BPH Migas Wahyudi Anas dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XII di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Wahyudi memaparkan kuota jenis bahan bakar minyak tertentu (JBT) minyak solar atau solar subsidi untuk 2026 sebesar 18.636.500 kilo liter (kl), turun 1,32 persen apabila dibandingkan dengan kuota solar subsidi tahun 2025 sebesar 18.885.000 kl.

Kemudian, kuota untuk Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) atau Pertalite pada 2026 sebesar 29.267.947 kl, turun 6,28 persen apabila dibandingkan dengan kuota Pertalite tahun 2025 sebesar 31.230.017 kl.

Berbeda dengan kedua BBM bersubsidi tersebut, untuk kuota jenis bahan bakar minyak tertentu (JBT) minyak tanah mengalami peningkatan sebesar 0,19 persen dari 525 ribu kl pada 2025 menjadi 526 ribu kl pada 2026.

Diwartakan sebelumnya, BPH Migas berhasil menghemat Rp4,9 triliun dengan mengawal penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar tepat sasaran.

Keberhasilan penghematan tersebut disebabkan oleh BPH Migas yang menjalankan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi, sehingga penyaluran BBM bersubsidi terkendali dan tidak melebihi kuota yang ditetapkan di dalam APBN 2025.

Penyaluran solar subsidi mencapai 97,49 persen dari kuota yang ditetapkan di dalam APBN 2025. Dari penyaluran solar subsidi yang tepat sasaran, pemerintah berhasil menghemat 473,6 ribu kl atau setara Rp2,11 triliun.

Kemudian, realisasi penyaluran minyak tanah sebesar 507,9 ribu KL atau sebesar 96,75 persen dari kuota yang ditetapkan oleh APBN sebesar 525 ribu kl. Pemerintah menghemat sekitar 17 ribu kl atau setara dengan Rp0,12 triliun.

Penghematan terbesar datang dari penyaluran Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) atau Pertalite, dengan realisasi penyaluran Pertalite sebesar 28,06 juta kl atau 89,86 persen dari kuota yang ditetapkan di dalam APBN sebesar 31,23 juta kl.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026