IDXChannel - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas menepis dugaan pihaknya melakukan praktik 'ijon pajak' terhadap para pengusaha guna mengamankan target penerimaan negara yang tengah mengalami kekurangan (shortfall).

Purbaya bahkan mengaku tidak memahami istilah ijon pajak yang santer dibicarakan.

"Saya enggak pernah bilang ijon, orang saya bukan tukang ijon. Jadi saya enggak ngerti istilah itu," ujar Purbaya usai konferensi pers APBN KiTa, Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Istilah ijon pajak sendiri merujuk pada praktik di mana otoritas pajak meminta Wajib Pajak untuk menyetorkan kewajiban pajaknya lebih awal di tahun berjalan, padahal pajak tersebut secara legal baru terutang pada tahun berikutnya.

Meski membantah praktik ijon, Purbaya mengakui Kemenkeu tengah melakukan sejumlah penyesuaian (adjustment) teknis.

Langkah ini diambil untuk terus memacu realisasi penerimaan pajak agar mendekati target APBN 2025. Namun, dia enggan memaparkan lebih detail mengenai bentuk penyesuaian yang sedang dilakukan.

"Mungkin ada adjustment di sana sini-sini untuk pajak, tapi kita lihat lagi seperti apa ke depannya tergantung kondisi di lapangan," kata Purbaya.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, tantangan penerimaan pajak memang cukup berat di penghujung tahun ini. Rincian kinerja penerimaan pajak hingga November 2025 adalah total realisasi mencapai Rp1.634,43 triliun.

Untuk capaian target sebesar 78,7 persen dari total outlook tahun 2025 dan mengalami penurunan neto sebesar 3,31 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Penurunan ini menjadi latar belakang munculnya spekulasi mengenai upaya agresif pemerintah dalam mengumpulkan pajak di sisa waktu tahun anggaran 2025.

Meski demikian, Purbaya menegaskan setiap langkah yang diambil akan sangat bergantung pada dinamika kondisi ekonomi di lapangan.

(Dhera Arizona)

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membantah isu bakal menerapkan ijon pajak, meski penerimaan pajak seret pada 2025.

"Siapa yang bilang ijon pajak? Gue bilang ijon? Emang saya bilang ijon? Saya enggak pernah bilang ijon, orang saya bukan tukang ijon. Jadi, saya enggak ngerti istilah itu," tegas Purbaya usai Konferensi Pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (18/12).

"Mungkin ada adjustment di sana-sini untuk pajak, tapi kita lihat lagi seperti apa ke depannya, tergantung kondisi di lapangan," sambungnya.

Isu mengenai implementasi ijon pajak mencuat dari salah satu pemberitaan media massa, yang akhirnya dibantah Purbaya. Bantahan tersebut senada dengan yang disampaikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu beberapa saat lalu.

DJP menegaskan pemerintah tetap akan mengumpulkan pajak pada tahun ini sesuai peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut juga bakal ditempuh dengan prinsip profesionalisme.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto ikut meluruskan soal ribut-ribut penerapan ijon pajak. Ia mengutip praktik dinamisasi pajak, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Ayat 6 UU Pajak Penghasilan (UU PPh).

"Ini prinsipnya angsuran bulanan PPh Pasal 25 itu yang dibayar sendiri oleh wajib pajak didasarkan pada kinerja Y-1, jadi tahun sebelumnya," jelas Bimo.

Bimo menyebut DJP diberikan kewenangan untuk menyesuaikan besaran angsuran PPh Pasal 25.

Hal itu dilakukan terhadap beberapa kondisi, misalnya ketika ada penghasilan-penghasilan yang berbeda polanya dengan tahun sebelumnya atau penghasilan yang bersifat tidak teratur.

Ada juga penyesuaian angsuran yang bisa ditempuh DJP Kemenkeu ketika muncul perubahan kegiatan usaha, perubahan size usaha, dan juga peningkatan bisnis dari wajib pajak.

"Nah, hal ini dimaksudkan supaya angsuran wajib pajak di dalam tahun yang berjalan ini sedapat mungkin bisa diupayakan mendekati jumlah pajak yang memang seharusnya terutang di akhir tahun. Konteksnya, supaya itu bisa mengurangi beban kurang bayar wajib pajak pada saat penyampaian SPT tahunan di 2026," tuturnya.

Ijon diartikan sebagai praktik meminta wajib pajak (WP) menyetor di tahun ini atas kewajiban perpajakan yang terutang pada tahun depan, artinya membayar pajak di depan. Laman resmi Ditjen Pajak juga menegaskan praktik ijon pajak bertentangan dengan asas kepastian hukum.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah isu ijon pajak yang dilakukan pihaknya untuk menutup target penerimaan yang masih kurang Rp442,5 triliun sampai dengan akhir November 2025.

Bimo menjelaskan bahwa yang dilakukan pihaknya adalah dinamisasi pajak. Hal itu sebelumnya juga sudah disampaikan ke Komisi XI DPR pada November 2025 lalu.

Dinamisasi, terang Bimo, sesuai dengan aturan pada pasal 25 ayat (6) Undang-Undang (UU) tentang Pajak Penghasilan. Secara prinsip, angsuran bulanan PPh pasal 25 dibayar sendiri oleh wajib pajak (WP) didasarkan pada kinerja tahun sebelumnya.

Oleh sebab itu, ketika tahun berjalan, Direktorat Jenderal Pajak diberikan kewenangan untuk menyesuaikan besaran angsuran tersebut dalam rangka penyesuaian terhadap adanya penghasilan-penghasilan yang berbeda polanya dengan tahun sebelumnya, atau penghasilan yang sifatnya tidak teratur.

Penyesuaian juga bisa dilakukan oleh otoritas pajak, lanjut Bimo, apabila ada perubahan kegiatan maupun size usaha, serta peningkatan bisnis dari WP.

"Hal ini dimaksudkan supaya angsuran wajib pajak di dalam tahun yang berjalan ini sedapat mungkin bisa diupayakan mendekati jumlah pajak yang memang seharusnya terhutang di akhir tahun. Konteksnya apa? Supaya itu bisa mengurangi beban kurang bayar wajib pajak pada saat penyampaian SPT tahunan di tahun 2026," terang Bimo pada konferensi pers APBN KiTa edisi Desember 2025 di kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Secara terpisah, Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kemenkeu Yon Arsal menjelaskan bahwa otoritas fiskal pusat tidak memberikan target spesifik untuk penerimaan yang berasal dari upaya dinamisasi itu. Sebab, dia menyebut upaya-upaya dimaksud dilakukan oleh masing-masing kantor pelayanan pajak (KPP).

Yon menjelaskan bahwa upaya dinamisasi juga bukan hal yang luar biasa. "Enggak ada target masing-masing itu kan masing-masing KPP saja. Enggak ada secara angka," tuturnya.

Sebelumnya, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menduga Ditjen Pajak bakal melakukan ijon pajak seiring dengan risiko shortfall penerimaan pajak akan relatif besar dengan kondisi tersebut. Hal itu kendati defisit diperkirakan masih dalam batas 3% terhadap PDB.

"Ada kemungkinan pemerintah melakukan ijon pajak; paling tidak ini informasi yang beredar dari para pelaku usaha," ujar ekonom yang pernah menjabat penasihat ekonomi bagi Gubernur Jakarta hingga Wakil Presiden ini.

Sampai dengan akhir November 2025, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp1.634,4 triliun atau 78,7% dari outlook laporan semester I/2025 yakni Rp2.067,9 triliun.

Realisasi itu lebih rendah dari penerimana bruto Rp1.985,4 triliun, sehingga tercatat selisih atau restitusinya mencapai Rp351 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memanggil wajib pajak (WP) super kaya alias high wealth individual (HWI), di tengah upaya otoritas mengejar setoran penerimaan yang baru terkumpul 70,2% jelang akhir tahun.

Sekadar catatan, Maklumat Dirjen Pajak menetapkan tunggakan WP super kaya sebagai salah satu sasaran untuk menutup target penerimaan pajak tahun ini. Sejauh ini, para Kepala Kantor Wilayah alias Kanwil DJP hanya sanggup memenuhi target penerimaan sebesar Rp1.947,2 triliun.

Namun demikian, otoritas pajak melakukan simulasi, supaya defisit anggaran bisa aman di angka 3%, batas aman penerimaan pajak harus berada di angka Rp2.005 triliun.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kemenkeu, Rosmauli mengatakan bahwa pemanggilan WP kaya itu adalah dalam rangka klarifikasi dan pengawasan kepatuhan perpajakan.

"Pemanggilan tersebut pada dasarnya berupa konsultasi dan diskusi antara DJP dengan wajib pajak HWI, yang membahas hak dan kewajiban perpajakan. Dalam forum tersebut, DJP memberikan penjelasan dan klarifikasi, sekaligus mendengarkan masukan dari wajib pajak guna meningkatkan kepatuhan sukarela," terangnya kepada Bisnis, Senin (15/12/2025).

Menurut Rosmauli, pemanggilan wajib pajak (WP) itu dalam rangka klarifikasi data sebagai bagian dari pengawasan kewajiban perpajakan. Itu dinilai olehnya merupakan praktik lazim yang dilakukan oleh otoritas pajak.

Upaya pemanggilan dilakukan sebagai bentuk eskalasi penanganan dari kantor wilayah (kanwil) Ditjen Pajak ke kantor pusat."Klarifikasi tersebut didasarkan pada proses pencocokan antara data yang dilaporkan oleh wajib pajak dengan data yang dimiliki dalam sistem DJP, termasuk data yang diperoleh dari pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ungkap Rosmauli.

Akan tetapi, pejabat eselon II Ditjen Pajak Kemenkeu itu mengklaim bahwa tingkat kepatuhan WP HWI pada 2025 cukup baik apabila dilihat dari sisi pelaporan SPT, maupun pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya.

Perempuan yang pernah menjabat Kepala KPP Wajib Pajak Besar Tiga itu menyebut pihaknya akan terus mengedepankan pendekatan persuasif dan edukatif dalam meningkatkan kepatuhan WP.

Di sisi lain, Rosmauli membantah pemanggilan WP HWI itu berkaitan dengan ijon pajak, alias permintaan pembayaran tahun ini bagi kewajiban pajak terutang tahun depan."Pemanggilan tersebut tidak berkaitan dengan praktik ijon pajak. Seluruh proses dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip profesionalisme," tegasnya.

Khawatir Defisit Melebar

Di sisi lain, Kepala Pusat Makrekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurrahman mengamini bahwa realisasi pajak yang baru 70,2% sampai kuartal IV/2025 itu bisa memicu risiko pelebaran defisit.

Rizal memandang bahwa risiko pelebaran defisit APBN menjadi cukup besar apalagi di tengah tekanan belanja yang tinggi. Untuk diketahui, berdasarkan outlook defisit APBN pada laporan semester I/2025, defisit APBN yakni 2,78% terhadap PDB.

"Dalam kondisi ini, ruang fiskal pemerintah menyempit sehingga fokus kebijakan lebih ke menjaga disiplin fiskal dan kredibilitas APBN, bukan lagi mendorong ekspansi, agar defisit tetap di bawah 3% PDB," ujarnya kepada Bisnis, dikutip Senin (15/12/2025).

Menurut Rizal, di tengah seretnya penerimaan pajak, opsi paling cepat adalah pengendalian belanja, khususnya belanja yang tidak bersifat wajib dan bisa ditunda.

Pengendalian belanja, terangnya, bisa melalui penundaan proyek non-prioritas, pengetatan belanja kementerian/lembaga (K/L), serta efisiensi belanja barang dan perjalanan dinas menjadi langkah realistis meski kurang populer secara politik.

Adapun dari sisi penerimaan, pemerintah bisa mengandalkan intensifikasi pajak dan optimalisasi PNBP tanpa menambah beban baru ke dunia usaha."Langkah ini membantu menutup sebagian kekurangan, tetapi kapasitasnya terbatas dan tidak menyelesaikan masalah penerimaan yang bersifat struktural," ujarnya.

Sementara itu, opsi terakhir yang bisa diambil pemerintah adalah pengelolaan pembiayaan yang lebih aktif, termasuk penyesuaian penerbitan SBN dan pemanfaatan instrumen jangka pendek. Menurutnya, selama itu dilakukan hati-hati, langkah tersebut bisa menahan defisit tanpa mengguncang kepercayaan pasar.

Namun demikian, apabila pemerintah memutuskan untuk menahan belanja, maka ada prediksi trade off yang bakal muncul. Utamanya berkaitan dengan target pertumbuhan ekonomi di atas 5,5% pada kuartal IV/2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diduga bakal melakukan ijon pajak untuk mengamankan setoran pajak yang realisasinya baru mencapai 70,2% darioutlooksampai dengan akhir Oktober 2025.

Ijon pajak dalam praktiknya adalah meminta wajib pajak (WP) untuk menyetor di tahun ini kewajiban perpajakannya yang terutang di tahun depan.

Sementara itu, Kemenkeu mencatat bahwa penerimaan pajak sampai dengan 31 Oktober 2025 lalu baru terkumpul Rp1.459 triliun, atau 70,2% terhadap outlook laporan semester (lapsem) I/2025 Rp2.076,9 triliun. Pada lapsem itu juga defisit APBN diperkirakan melebar dari target UU yakni dari 2,53% menjadi 2,78% terhadap PDB.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin melihat risiko shortfall penerimaan pajak akan relatif besar dengan kondisi tersebut, meskipun defisit diperkirakan masih dalam batas 3% terhadap PDB.

"Shortfall penerimaan pajak akan relatif besar, tetapi defisit akan terjaga di bawah 3% PDB, kendati sangat dekat level 3%," paparnya kepada Bisnis, Minggu (14/12/2025).

Kondisi tersebut, terang Wijayanto, terjadi saat penyerapan anggaran oleh kementerian/lembaga dan daerah lambat. Masih merujuk pada pembukuan APBN sampai dengan akhir Oktober 2025, belanja pemerintah pusat baru terealisasi Rp1.879,6 triliun atau 70,6% terhadap outlook Rp2.663,4 triliun.

Sementara itu, anggaran transfer ke daerah (TKD) sudah terserap Rp713,4 triliun atau 82,6% dari outlook Rp864,1 triliun.

Menurut Wijayanto, utamanya dengan kondisi penerimaan negara yang belum optimal mendekat akhir tahun, pemerintah diperkirakan bakal melakukan ijon pajak.

"Ada kemungkinan pemerintah melakukan ijon pajak; paling tidak ini informasi yang beredar dari para pelaku usaha," ujar ekonom yang pernah menjabat penasihat ekonomi bagi Gubernur Jakarta hingga Wakil Presiden ini.

Bisnis.com, JAKARTA – Kebijakan yang ditempuh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa belum mampu menyelamatkan kondisi fiskal tahun 2025. Penerimaan pajak sudah dipastikan shortfall, belanja tidak optimal, dan yang terburuk adalah defisit anggaran terkerek ke angka 3% dari produk domestik bruto alias PDB.

Sebuah simulasi yang terdapat dalam maklumat Direktur Jenderal atau Dirjen Pajak pada 6 Desember 2026 lalu, mengungkap bahwa risiko pelebaran shortfall pajak tahun ini sudah tidak bisa terelakkan lagi.

Para kepala kantor wilayah DJP hanya mampu berkomitmen merealisasikan penerimaan pajak sebesar Rp1.947,2 triliun. Padahal, batas aman supaya defisit APBN tidak tembus di angka 3% dari produk domestik bruto (PDB), otoritas pajak harus merealisasikan penerimaan sebesar Rp2.005 triliun.

Artinya kalau mengacu kepada angka komitmen kanwil DJP dengan batas aman tersebut, masih terdapat selisih hingga Rp57,8 triliun. Kalau selisih tersebut tidak mampu teratasi, kredibilitas anggaran-pun menjadi taruhan.

“Ini bukan sekedar tantangan, tetapi “kondisi darurat” yang menuntut kewaspadaan dari seluruh komandan di unit vertikal maupun KPDJP,” demikian bunyi maklumat yang dikutip Bisnis, Jumat (12/12/2025).

Dalam catatan Bisnis, pengelolaan fiskal tahun 2025 memang penuh tantangan. Realokasi anggaran besar-besaran yang dilakukan pada awal pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, tidak begitu berdampak positif ke perekonomian. Yang terjadi justru proses penyerapan seret, sampai sejumlah kementerian menggembalikan anggaran ke Kementerian Keuangan.

Padahal, pemerintah dalam berbagai kesempatan telah sesumbar tentang target pertumbuhan ekonomi di angka 5,2%, 6%, atau bahkan 8% untuk capaian jangka panjangnya.

Sementara itu, dari sisi penerimaan khususnya pajak, sejak awal tahun hingga Oktober lalu, pertumbuhannya tidak berangsur ke level positif. Tingginya restitusi ditambah kondisi perekonomian yang memang jauh dari ekspekasi, mengakibatkan pergerakan penerimaan pajak sulit beranjak dari zona kontraksi.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pihaknya tetap akan mengoptimalkan setoran penerimaan negara sampai dengan akhir tahun, yang tersisa persis sekitar 20 hari lagi sebelum tutup buku. Dia mengeklaim defisit APBN masih akan tetap aman.

"Kami akan optimalkan, harusnya sampai akhir tahun yang jelas defisitnya masih aman, jadi enggak usah, kami akan usahakan aman," ujarnya usai ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Purbaya tidak memerinci lebih lanjut apa strateginya dalam mengincar setoran pajak ratusan triliun untuk menutupi kekurangan penerimaan. Dia hanya menyebut otoritas akan menggali seluruh potensi penerimaan yang ada.

"Semua potensi akan kami gali," kata Purbaya.

Orang Kaya, Sawit, dan Batu Bara

Di tengah tingginnya risiko pelebaran defisit anggaran, pemerintah mulai menyusun daftar sasaran pajak yang berpotensi bisa menutup gap penerimaan pajak pada tahun 2025.

Tunggakan pajak orang kaya, sektor batu bara, hingga praktik misinvoicing ekspor sawit menjadi sasarannya. Oritas pajak bahkan telah memanggil sejumlah

Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menyebut pemanggilan WP kaya, atau high wealth individual (HWI), itu dalam rangka konsultasi berkaitan dengan data-data yang dinilai olehnya belum terkomunikasikan dengan baik.

Dia menyinggung bahwa beberapa WP kaya belum mengetahui bahwa otoritas pajak bisa memantau kepatuhan mereka berdasarkan data dari instansi lain, yakni data kepemilikan manfaat atau beneficial ownership.

"Sekarang itu data luar biasa untuk benchmarking kepatuhan dari wajib pajak, terkadang wajib pajak mungkin merasa kami enggak punya akses terhadap data tersebut, sehingga di laporan SPT-nya itu tidak dimasukkan," ungkapnya sebagaimana dikutip dari YouTube Pusdiklat Pajak, Kamis (11/12/2025).

Bimo menyampaikan bahwa harusnya kebijakan fiskal, yang salah satunya mencakup pajak, harusnya bisa menjadi penyeimbang guna menekan ketimpangan sosial dan penghasilan di Indonesia. Lulusan Taruna Nusantara itu menyebut harusnya hal itu menjadi kompas moral bagi masyarakat maupun penyelenggara negara.

Pada kesempatan yang sama, Bimo turut mengakui bahwa sektor mineral dan batu bara (minerba) serta sawit merupakan sektor yang sampai saat ini masih sulit dipajaki.

Menurut Bimo, kesulitan otoritas pajak untuk memungut setoran dari kedua sektor industri ekstraktif itu sudah dialami olehnya sejak awal berkarier di Ditjen Pajak pada 2002 lalu.

"Sejak 2002 saya bekerja di pajak itu selalu sektor strategis yang dikejar-kejar pajaknya dan enggak rampung-rampung sampai hari ini tuh sektor minerba dan sawit " ujarnya di forum tersebut.

Ijon Pajak Lagi?

Di balik langkah agresif pemerintah dalam mengejar pajak, terdapat informasi bahwa otoritas pajak sedang melakukan ijon pajak. Istilah ijon pajak sebelumnya lazim digunakan, namun karena ada tendensi negatif, istilah ini kemudian diganti dengan dinamisasi.

Dinamisasi sendiri menjadi salah satu strategi dari otoritas pajak untuk menutup penerimaan pajak tahun ini. Strategi ini bahkan pernah diungkapkan ke DPR beberapa pekan lalu.

Pengajar Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia (UI) Prianto Budi Saptono menyebutkan bahwa kemampuan otoritas pajak untuk mengumpulkan sisa target penerimaan sangat bergantung kepada kapasitas masing-masing kantor pelayanan pajak (KPP). Sebab, setiap KPP memiliki karakteristik yang berbeda-beda, tergantung dengan wajib pajak (WP) yang mereka layani.

"Jadi ada yang memang KPP punya wajib pajak lumayan bagus, karena industrinya lagi moncer. Akan tetapi di sisi lain, ada KPP yang memang wajib pajak dengan karakteristik yang lagi down," jelasnya kepada Bisnis, Kamis (11/12/2025).

Prianto, yang juga berjibaku di Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), menceritakan bahwa sejumlah Kepala KPP beberapa kali pernah memanggil wajib pajak (WP) terutama pada kantor WP besar. Mereka rata-rata adalah BUMN yang ada di Jakarta.

Pemanggilan itu berdasarkan mutual relationship antara otoritas dan wajib pajak untuk memenuhi target penerimaan. WP besar bisa diberikan opsi untuk menyetorkan pajak mereka lebih dulu pada akhir tahun untuk kemudian dipindahbukukan dari tahun berikutnya.

"Itu praktik terjadi beberapa tahun lalu, saya mendapatkannya dari wajib pajak yang cerita. Jadi dipanggil KPP kemudian ditanya mau menyumbang berapa, setor pajak tambahan berapa. Ada juga yang dipatok sekian, kalau begini otomatis akan berbeda-beda setiap KPP," tuturnya.

Prianto mengatakan bahwa praktik ini mirip dengan ijon pajak. Praktik itu dilarang setidaknya saat Menkeu dijabat Sri Mulyani Indrawati, kendati tidak ada aturan sanksinya.

"Ada yang cerita, deposito di perusahaan cari dipindahkan ke setoran pajak nanti tahun berikutnya di awal-awal bisa di PBK [pindahbukukan] ke jenis pajak lainnya. Itu nanti mutual relationsip, bisa terjadi juga, kembali ke kreativitas kepala kantor pelayanan pajak," ucapnya.

Namun, apabila opsi dimaksud tidak berhasil, pemerintah setidaknya memiliki dua opsi untuk memastikan defisit APBN tidak semakin membengkak seiring pelebaran shortfall. Salah satu opsi yang sudah dikantongi pemerintah adalah penggunaan saldo anggaran lebih (SAL).

Adapun Badan Anggaran (Banggar) DPR telah menyetujui rencana pemerintah untuk memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp85,6 triliun pada 2025. Wakil Ketua Banggar DPR Wihadi Wiyanto menyampaikan bahwa pemanfaatan SAL tersebut akan digunakan untuk mengurangi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), memenuhi kewajiban pemerintah, serta menutup belanja prioritas dan defisit anggaran.

"Silpa itu bisa digunakan, atau ternyata memang pajaknya terpenuhi keran utang dimungkinkan sesuai UU Perbendaharaan Negara. Ada cara lain, ya efisiensi lagi," lanjut Prianto.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tidak memiliki banyak opsi untuk memastikan defisit APBN akhir 2025 tak melampaui batas 3% terhadap PDB. Hal ini di tengah risiko shortfall penerimaan pajak yang diperkirakan semakin melebar.

Apabila mengacu pada data yang disampaikan pada konferensi pers APBN KiTa edisi November 2025, realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Oktober 2025 yakni Rp1.459 triliun atau baru 70,2% terhadap outlook laporan semester I/2025 Rp2.076,9 triliun.

Sementara itu, dari informasi yang dihimpun Bisnis, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto disebut memberikan instruksi kepada jajaran kepala kantor wilayah (kanwil) di bawahnya untuk mengejar target penerimaan hingga Rp2.005 triliun. Hal itu di tengah kemampuan kanwil untuk berkomitmen mengumpulkan Rp1.947,2 triliun.

Artinya, otoritas pajak memiliki waktu hanya kurang dari sebulan untuk mengumpulkan selisih senilai Rp57,8 triliun.

Menurut Pengajar Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia (UI) Prianto Budi Saptono, kemampuan otoritas pajak untuk mengumpulkan sisa target penerimaan sangat bergantung kepada kapasitas masing-masing kantor pelayanan pajak (KPP). Sebab, setiap KPP memiliki karakteristik yang berbeda-beda, tergantung dengan wajib pajak (WP) yang mereka layani.

"Jadi ada yang memang KPP punya wajib pajak lumayan bagus, karena industrinya lagi moncer. Akan tetapi di sisi lain, ada KPP yang memang wajib pajak dengan karakteristik yang lagi down," jelasnya kepada Bisnis, Kamis (11/12/2025).

Prianto, yang juga berjibaku di Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), menceritakan bahwa sejumlah Kepala KPP beberapa kali pernah memanggil wajib pajak (WP) terutama pada kantor WP besar. Mereka rata-rata adalah BUMN yang ada di Jakarta.

Pemanggilan itu berdasarkan mutual relationship antara otoritas dan wajib pajak untuk memenuhi target penerimaan. WP besar bisa diberikan opsi untuk menyetorkan pajak mereka lebih dulu pada akhir tahun untuk kemudian dipindahbukukan dari tahun berikutnya.

"Itu praktik terjadi beberapa tahun lalu saya mendapatkannya dari wajib pajak yang cerita. Jadi dipanggil KPP kemudian ditanya mau menyumbang berapa, setor pajak tambahan berapa. Ada juga yang dipatok sekian, kalau begini otomatis akan berbeda-beda setiap KPP," tuturnya.

Prianto mengatakan bahwa praktik ini mirip dengan ijon pajak. Praktik itu dilarang setidaknya saat Menkeu dijabat Sri Mulyani Indrawati, kendati tidak ada aturan sanksinya.

"Ada yang cerita, deposito di perusahaan cari dipindahkan ke setoran pajak nanti tahun berikutnya di awal-awal bisa di PBK [pindahbukukan] ke jenis pajak lainnya. Itu nanti mutual relationsip, bisa terjadi juga kembali ke kreativitas kepala kantor pelayanan pajak," ucapnya.

Namun, apabila opsi dimaksud tidak berhasil, pemerintah setidaknya memiliki dua opsi untuk memastikan defisit APBN tidak semakin membengkak seiring pelebaran shortfall. Salah satu opsi yang sudah dikantongi pemerintah adalah penggunaan saldo anggaran lebih (SAL).

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Badan Anggaran (Banggar) DPR telah menyetujui rencana pemerintah untuk memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp85,6 triliun pada 2025. Wakil Ketua Banggar DPR Wihadi Wiyanto menyampaikan bahwa pemanfaatan SAL tersebut akan digunakan untuk mengurangi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), memenuhi kewajiban pemerintah, serta menutup belanja prioritas dan defisit anggaran.

"Silpa itu bisa digunakan, atau ternyata memang pajaknya terpenuhi keran utang dimungkinkan sesuai UU Perbendaharaan Negara. Ada cara lain, ya efisiensi lagi," lanjut Prianto.

Ke depan, senjata pemerintah untuk mengumpulkan penerimaan pajak dengan target lebih tinggi yakni Rp2.357,7 triliun juga tidak banyak. Senjatanya masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya yakni memaksimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi.

Apalagi, Menkeu Purbaya telah mengamanatkan kepada kementeriannya untuk tidak membuat pungutan pajak baru atau penaikan tarif. Hal itu kendati di tahun depan otoritas akan mulai memungut bea keluar untuk ekspor batu bara dan emas.

Dari sisi intensifikasi, Prianto menyebut otoritas bisa menggeser-geser WP dari pengurusannya di kantor pajak madya ke pratam apabila dinilai kurang potensial. Fiskus juga dinilai bisa menggunakan mekanisme SP2DK untuk pemeriksaan.

"Untuk ekstensifikasi, bisa menyisir wajib pajak yang belum masuk yaitu di underground economy, atau kebijakannya bisa diubah dengan sekarang membatasi wajib pajak badan yang masih menerapkan PPh final UMKM 0,5% dengan harapan mereka bayar lebih tinggi karena enggak bisa lagi [dapat insentif pajak 0,5%]," paparnya.

Di sisi lain, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pihaknya tetap akan mengoptimalkan setoran penerimaan negara sampai dengan akhir tahun, yang tersisa persis sekitar 20 hari lagi sebelum tutup buku. Dia mengeklaim defisit APBN masih akan tetap aman.

"Kami akan optimalkan, harusnya sampai akhir tahun yang jelas defisitnya masih aman, jadi enggak usah, kami akan usahakan aman," ujarnya usai ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Purbaya tidak memerinci lebih lanjut apa strateginya dalam mengincar setoran pajak ratusan triliun untuk menutupi kekurangan penerimaan. Dia hanya menyebut otoritas akan menggali seluruh potensi penerimaan yang ada.

"Semua potensi akan kami gali," terang mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak memiliki banyak opsi untuk memastikan defisit APBN 2025 tidak semakin melebar hingga melampaui batas 3% terhadap PDB.

Apalagi, realisasi penerimaan pajak sebagai kontributor penerimaan terbesar negara masih serat akibat berbagai faktor.