Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM subsidi tidak akan naik sampai dengan akhir 2026.

Menurut Purbaya, APBN masih bisa menjadi peredam kejut (shock absorber) dengan asumsi harga minyak naik ke level US$80 hingga US$100 per barel sepanjang tahun. Bahkan, menurutnya harga BBM subsidi bisa ditahan untuk tidak naik apabila harga minyak rata-rata US$100 per barel sepanjang tahun.

"Harga minyak US$100 per barel sampai akhir tahun sudah dihitung rata-rata, untuk yang bersubsidi ya. Kalau yang nonsubsidi bukan hitungan kami. Saya enggak ada di anggaran juga, jadi yang bersubsidi sampai akhir tahun aman," terangnya saat rapat dengan Komisi XI DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Purbaya mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan exercise kebutuhan anggaran apabila harga minyak naik masing-masing sampai US$80 per barel, US$90 per barel maupun US$100 per barel. Sebagaimana diketahui, APBN 2026 dirancang dengan asumsi Indonesian Crude Price (ICP) US$70 per barel.

Dengan demikian, Bendahara Negara memastikan defisit APBN masih akan berada di bawah batas 3% terhadap PDB apabila harga minyak rata-rata di level US$100 per barel.

"Kami sudah hitung asumsi harga minyak dunia US$100 [per barel] rata-rata sepanjang 2026 dan dengan exercise tertentu anggaran bisa ditekan masih di 2,92% dari PDB," tuturnya.

Di sisi lain, Purbaya kembali menyatakan opsi terbuka bagi otoritas fiskal untuk menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL). Nilainya mencapai Rp420 triliun.

"Itu merupakan bantalan tersendiri kalau diperlukan kalau harga minyak naik tinggi sekali tidak terkendali. Tentu saya akan ke Komisi XI untuk minta izin bagaimana mengelola anggaran SAL," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memperkirakan defisit APBN melebar dari target seiring dengan pembengkakan belanja subsidi akibat kenaikan harga minyak dunia yang dipicu perang Timur Tengah.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut setiap kenaikan harga minyak US$1 per barel akan menambah Rp6 triliun terhadap defisit, yang sebelumnya ditargetkan Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB.

Kendati yakin tetap berada di bawah batas 3%, Purbaya memperkirakan defisit APBN bisa melebar ke 2,9% terhadap PDB. Khususnya, apabila harga minyak berada di level US$100 secara konsisten sepanjang tahun.

"Untuk sementara ya [outlook defisit 2,9%] kalau asumsi harga minyak dunia rata-rata dari sini sampai akhir tahun atau setahun penuh US$100 per barel," terangnya kepada wartawan usai rapat di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Namun demikian, dia mengeklaim pemerintah masih memiliki ruang fiskal. Salah satu alasannya karena harga minyak dunia pun masih berfluktuasi. Dia menyebut hari ini masih di level US$76 sampai US$77 per barel.

Untuk diketahui, pemerintah menargetkan defisit APBN 2026 sebesar 2,68% terhadap PDB salah satunya dengan asumsi Indonesian Crude Price (ICP) di level US$70 per barel.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mengatakan pemerintah akan terus melakukan penghematan guna mengantisipasi harga minyak terus bertengger di US$100 per barel sepanjang tahun. Beberapa cara yang dilakukan yakni penghematan belanja kementerian/lembaga hingga tiga tahap, sampai dengan pemanfaatan saldo anggaran lebih (SAL) guna menambal defisit.

"Kalau kepepet saya punya SAL sekarang naik Rp120 triliun," ujarnya.

ANGGARAN SUBSIDI BENGKAK

Pelebaran defisit ini tidak lepas dari bengkaknya belanja subsidi. Apalagi, APBN akan tetap menjadi peredam kejut (shock absorber) kenaikan harga minyak usai pemerintah tak menaikkan harga BBM.

Purbaya menyebut anggaran subsidi energi berpotensi bengkak hingga sebesar Rp100 triliun untuk meredam kenaikan harga minyak.

"Rp90 sampai Rp100 [triliun]. Itu subsidi, kompensasi lain lagi," ungkapnya saat dimintai konfirmasi oleh wartawan.

Namun, Purbaya memastikan pihaknya akan tetap menghitung lagi potensi penambahan belanja subsidi BBM. Untuk diketahui, pemerintah menetapkan anggaran subsidi energi 2026 sebesar Rp210,1 triliun. Sementara itu, subsidi nonenergi senilai Rp108,8 triliun.

Di sisi lain, dia juga mengeklaim PT Pertamina (Persero) juga akan ikut menanggung kenaikan harga minyak usai tidak adanya penyesuaian harga BBM oleh pemerintah. Dia meyakini perusahaan pelat merah itu kini memiliki arus kas yang lebih baik usai perubahan skema pembayaran kompensasi.

"Yang kompensasi kan sekarang kami bayar setiap bulan 70% terus-terusan. Jadi keuangan Pertamina juga amat baik. Untuk jangka waktu pendek enggak masalah, nanti mereka biar rapatkan dengan ESDM," kata ekonom yang pernah bekerja di Danareksa hingga Kantor Staf Presiden (KSP) itu.