PAPUA - Ketua Komisi I DPRK Kabupaten Mimika, Alfian Akbar Balyanan menegaskan advokasi perlindungan warga sipil Papua harus bergerak lebih maju. Advokasi tidak boleh hanya berhenti pada seruan moral, ekspresi keprihatinan, atau tekanan sesaat, tetapi harus diperkuat melalui data, riset, jejaring aktor lokal, komunikasi publik, dan dorongan kebijakan yang konkret.

Pernyataan itu disampaikan Alfian dalam kegiatan Workshop Penguatan Riset Advokasi dan Pengembangan Jaringan Aktor Lokal dalam Perlindungan Warga Sipil Papua yang diselenggarakan oleh Yayasan Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) di Horison Diana Hotel Timika, Kamis (25/6/2026).

Dalam paparannya bertajuk “Advokasi dan Penguatan Demokrasi di Mimika” Alfian mengapresiasi penyelenggaraan workshop tersebut. Alfian menilai kegiatan ini memiliki pijakan yang kuat karena sejalan dengan mandat konstitusi, terutama kewajiban negara untuk melindungi warga, menghormati hak masyarakat adat, menjamin rasa aman, serta membuka ruang partisipasi warga dalam memperjuangkan haknya secara kolektif.

“Saya mengapresiasi kegiatan workshop ini. Advokasi warga sipil tidak boleh berhenti sebagai keluhan. Ia harus naik kelas menjadi data, argumen, jejaring, dan keputusan kebijakan yang benar-benar melindungi masyarakat,” tegas Alfian.

Alfian menekankan, advokasi yang efektif harus dibangun secara sistematis. Prosesnya dimulai dari pemetaan masalah, pengumpulan data lapangan, identifikasi aktor dan sasaran kebijakan, penyusunan pesan advokasi, pembentukan koalisi, strategi komunikasi publik, hingga pengawalan aspirasi ke ruang pengambilan keputusan.

Lihat video: Wajah Baru Papua! Otonomi Khusus & Asta Cita Dorong Pembangunan



Menurut Alfian, tanpa data dan riset, advokasi mudah dipatahkan. Sebaliknya, dengan basis data yang kuat, aspirasi masyarakat akan lebih mudah diterima sebagai agenda kebijakan yang rasional, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Advokasi yang kuat bukan yang paling keras suaranya, tetapi yang paling jelas datanya, paling tepat sasarannya, dan paling konsisten mengawal perubahan kebijakan,” ujarnya.

Alfian juga menilai perlindungan warga sipil Papua membutuhkan kerja kolaboratif antara masyarakat adat, pemuda, mahasiswa, jurnalis, organisasi masyarakat sipil, pemerintah daerah, dan DPRK. Kolaborasi tersebut penting agar setiap persoalan warga tidak berhenti di ruang keluhan publik, tetapi dapat diterjemahkan menjadi langkah kelembagaan yang konkret.

“DPRK Mimika memiliki peran strategis sebagai jembatan antara aspirasi masyarakat dan kebijakan daerah. Melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan komunikasi politik, DPRK harus memastikan suara warga dapat masuk ke dalam proses kebijakan secara bermartabat”, jelasnya.

Dalam konteks Mimika Papua, Alfian mencontohkan pentingnya advokasi dalam penyelesaian persoalan lokal, termasuk isu tapal batas Mimika dan Dogiyai. Menurutnya, kasus tersebut menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat harus dikelola melalui kanal advokasi yang tepat, mulai dari komunikasi dengan pemerintah daerah, DPRK, hingga kementerian terkait.

“Papua tidak kekurangan suara. Yang harus diperkuat adalah kemampuan mengolah suara itu menjadi data, argumentasi, jejaring, dan kebijakan. Di situlah advokasi menemukan kekuatannya,” kata Alfian.

Alfian berharap workshop yang diselenggarakan MPSI dapat memperkuat kapasitas aktor lokal Papua dalam melakukan advokasi berbasis riset. Ia menilai perlindungan warga sipil hanya akan berjalan efektif apabila masyarakat memiliki kemampuan membaca masalah, menyusun bukti, membangun koalisi, dan mendorong solusi melalui jalur kebijakan.

“Perlindungan warga sipil Papua bukan hanya agenda kemanusiaan, tetapi juga agenda demokrasi dan konstitusi. Karena itu, advokasi harus dilakukan secara cerdas, terukur, dan berorientasi pada kebijakan yang melindungi masyarakat,” pungkasnya.

SULTRA - Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Pemdes Kemendagri) melalui Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) melakukan percepatan penyelesaian batas desa di tiga kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Tiga kabupaten tersebut adalah Muna, Muna Barat, dan Buton Tengah.

Program ini mendesak dilakukan karena data nasional 2026 menunjukkan kondisi riil capaian batas desa definitif di Indonesia baru menyentuh angka 14,4% atau 10.909 desa. Bahkan, untuk ketiga kabupaten di Sultra tersebut tercatat masih berada di angka 0% untuk progres capaian batas desanya.

Direktur Jenderal Bina Pemdes Kemendagri La Ode Ahmad P. Bolombo menegaskan, penegasan batas desa bukan sekadar urusan administratif domestik, melainkan agenda global yang krusial bagi legalitas wilayah, integrasi data spasial nasional, penyelesaian sengketa, dan efisiensi pelayanan publik.

"Ribuan mil batas negara dan benua, dimulai dari batas desa," katanya saat Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Lokasi Institutional Strengthening for Improved Village Service Delivery Penegasan Batas Desa (ILASPP) Tahun 2026, di Muna, Sabtu (13/6/2026).

Dalam ILASPP ini, Ditjen Bina Pemdes Kemendagri berkolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN, Badan Informasi Geospasial (BIG), dan Bank Dunia. La Ode mengharapkan, pemanfaatan teknologi seperti citra satelit dan pemetaan spasial dapat menghasilkan data batas desa yang akurat dan berkepastian hukum.

Lihat video: Presiden Prabowo Targetkan 1.386 Desa Nelayan Diresmikan Desember 2026



Menurut La Ode, langkah ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mewujudkan program Asta Cita Presiden, Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Sebab, batas desa yang jelas dan tegas menjadi fondasi kepastian hukum pembangunan infrastruktur, tata kelola dana desa, dan pengelolaan potensi ekonomi desa secara optimal.

"Merujuk pada arahan Menteri Dalam Negeri, bupati dan wali kota memegang peran kunci dalam menetapkan batas desa yang nantinya disahkan melalui Peraturan Bupati (Perbup) sesuai amanat Permendagri Nomor 45 Tahun 2016," paparnya.

Untuk mendukung daerah, Kemendagri juga telah mengeluarkan Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.1/4206/SJ terkait dukungan pendanaan penegasan batas desa di daerah.

La Ode juga meminta pemerintah daerah mendorong penuh fasilitasi proses regulasi dan penganggaran di daerah. Masyarakat juga harus ikut berpartisipasi aktif dalam penetapan batas desa guna meminimalkan konflik.

Selain itu, kolaborasi pusat dan daerah harus diperkuat. "Harus di maksimalkan dukungan data, peta dasar dari BIG, dan teknologi ILASPP demi hasil yang akurat. “Segera menerbitkan dan merampungkan Peraturan Kepala Daerah mengenai batas desa sebagai legalitas hukum formal untuk dilaporkan ke Kemendagri, " katanya.

Denpasar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali meraih juara atau peringkat pertama dalam pengendalian inflasi serta penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting pada malam Apresiasi Pemerintah Daerah Terbaik 2026 Regional Jawa-Bali yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Gubernur Bali Wayan Koster dalam keterangan Pemprov Bali di Denpasar, Jumat, menyampaikan ia sengaja hadir langsung menerima penghargaan dalam malam apresiasi tersebut.

“Penghargaan peringkat pertama sebagai pemerintah daerah berprestasi kategori Pengendalian Inflasi yang diserahkan Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto, lalu menerima penghargaan peringkat pertama nasional sebagai pemerintah daerah berprestasi kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting yang diserahkan Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait,” katanya.

Tak hanya Pemprov Bali, sambungnya, pada malam apresiasi tersebut penghargaan kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting tingkat kabupaten/kota juga sebagian besar diterima oleh Bali.

“Peringkat satu tingkat kabupaten diraih oleh Kabupaten Badung disusul peringkat dua dan tiga diperoleh oleh Kabupaten Gianyar dan Tabanan, sedangkan peringkat satu tingkat kota diterima oleh Kota Denpasar,” ujar Gubernur Koster.

Selain itu Kabupaten Gianyar juga memperoleh peringkat terbaik tiga dalam kategori Creative Financing tingkat kabupaten dan Kota Denpasar memperoleh peringkat terbaik tiga dalam kategori Penurunan Tingkat Pengangguran tingkat kota.

Gubernur Koster mengatakan tidak hanya trofi penghargaan, Provinsi Bali juga memperoleh insentif apresiasi dengan total Rp6 miliar untuk dua capaian peringkat satu yang diperoleh.

Untuk tingkat provinsi, kabupaten, dan kota diberikan penghargaan masing-masing sebesar Rp1 miliar untuk peringkat tiga, Rp2 miliar untuk peringkat dua, dan Rp3 milyar untuk peringkat satu.

Malam Apresiasi Pemerintah Daerah 2026 Regional Jawa-Bali sendiri merupakan momen apresiasi bagi Pemerintah Daerah Regional Jawa-Bali yang telah menunjukkan kinerja terbaik dalam pembangunan daerah.

Mendagri Tito Karnavian mengatakan apresiasi ini adalah bagian dari upaya Kemendagri untuk mendorong peningkatan kinerja dan inovasi pemerintah daerah.

“Acara ini bertujuan untuk memberikan reward atau penghargaan kepada rekan-rekan atas kinerjanya sehingga timbul iklim kompetisi dan semangat bersaing yang sehat,” ujar Mendagri.

Ia menekankan bahwa di tengah banyaknya kasus hukum yang menjerat oknum kepala daerah, masih banyak kepala daerah yang memiliki kinerja dan prestasi yang bagus.

“Ini perlu diangkat bahwa banyak juga pemimpin-pemimpin yang bagus sehingga ada kepercayaan dari publik kepada para kepala daerah,” ucapnya.

Terdapat empat kategori penghargaan yang diberikan mulai dari tingkat kabupaten, kota, hingga provinsi di wilayah Jawa-Bali antara lain kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting, kategori Creative Financing, kategori Pengendalian Inflasi, dan kategori Penurunan Tingkat Pengangguran.

Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa sistem penilaian tahun ini dibagi enam regional sebagai upaya menciptakan kompetisi yang lebih adil bagi seluruh daerah, termasuk daerah dengan kapasitas fiskal yang terbatas.

“Untuk Bali tidak kita gabungkan dengan regional NTB (Nusa Tenggara Barat), NTT (Nusa Tenggara Timur), karena kalau masuk regional itu pasti akan menang lagi, Bali masuk regional Jawa-Bali pun menang lagi,” ujarnya.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kartu Skor Keberhasilan Pemerintah Daerah atau Regional Government Success Scorecard (RGSS) resmi diluncurkan di Jakarta, Rabu (3/6/2026). Instrumen berbasis data ini diharapkan dapat membantu pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun kebijakan, perencanaan, serta penganggaran yang lebih efektif.

RGSS dikembangkan oleh Chandler Governance Group (CGG) dengan dukungan Gates Foundation. Alat ini dirancang untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mendorong keberhasilan pemerintah daerah sekaligus menjawab pertanyaan mengenai apa yang berhasil dan mengapa hal tersebut dapat terjadi.

Untuk penerapannya di Indonesia, CGG menggandeng Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) guna menyesuaikan kerangka kerja RGSS dengan karakteristik tata kelola daerah di Tanah Air.

Peluncuran RGSS ditandai dengan seminar yang menghadirkan pejabat kementerian, kepala daerah, dan kalangan akademisi. Acara tersebut juga diisi pidato utama dari perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

Direktur Evaluasi Kinerja Daerah dan Peningkatan Kapasitas Kemendagri Heriyandi Roni mengatakan tata kelola daerah yang baik membutuhkan pendekatan berbasis bukti dan responsif terhadap kebutuhan lokal. "Kami menyambut inisiatif RGSS sebagai alat yang bermanfaat untuk lebih memahami faktor-faktor yang terkait dengan perbedaan hasil dan kinerja pemerintah daerah di seluruh Indonesia," ujar Heriyandi.

Sebanyak 14 kota dan kabupaten akan menjadi daerah awal penerapan RGSS dengan mempertimbangkan kondisi struktural masing-masing wilayah. Heriyandi berharap inisiatif tersebut dapat mendorong pembelajaran antardaerah serta mendukung pengambilan kebijakan yang lebih tepat guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan hasil pembangunan.

Menurutnya, upaya ini sejalan dengan fokus pemerintah dalam mengurangi kesenjangan antarwilayah dan meningkatkan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. RGSS dirancang untuk mengungkap faktor-faktor yang memengaruhi variasi hasil pembangunan daerah, mulai dari kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan hingga kualitas lingkungan.

Kerangka kerja RGSS dibangun berdasarkan empat pilar utama. Tiga pilar pertama meliputi kemampuan (kapasitas dan kualitas kelembagaan), masukan (sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah), dan kinerja (hasil yang dirasakan masyarakat).

Sementara itu, pilar keempat yakni lingkungan dasar mencakup kondisi struktural seperti geografi dan kekayaan sumber daya alam yang berada di luar kendali langsung pemerintah daerah.

Kepala Kajian Bidang Keuangan Publik dan Perencanaan Pembangunan LPEM FEB UI Khoirunurrofik menilai RGSS menunjukkan pentingnya integrasi antara riset yang kuat, konteks lokal, dan kebutuhan kebijakan yang praktis. "Melalui kolaborasi kami dengan CGG, kami bertujuan menciptakan versi RGSS yang kuat secara metodologis dan berlandaskan pada realitas serta keragaman lanskap pemerintahan daerah di Indonesia," katanya.

Dia berharap RGSS dapat memperkaya diskusi berbasis bukti terkait tata kelola pemerintahan, kebijakan publik, dan pembangunan daerah di Indonesia.

Sementara itu, Chief Executive Officer Chandler Governance Group Wu Wei Neng, menegaskan bahwa RGSS bukanlah rapor penilaian daerah, melainkan alat diagnostik yang membantu memahami faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan capaian pembangunan antardaerah.

"Tujuan kami adalah membantu para pemimpin nasional dan lokal memahami faktor-faktor yang terkait dengan variasi hasil dan keluaran tata kelola di berbagai konteks, serta mengungkap pelajaran praktis yang dapat dibagikan di seluruh pemerintahan daerah," ujarnya.

Menurut Wei Neng, Indonesia menjadi negara pertama yang menerapkan RGSS dalam skala besar dengan melibatkan 514 kabupaten dan kota sebagai konteks pengembangan kerangka kerja. "Ini menunjukkan bagaimana alat ini dapat diadaptasi ke sistem pemerintahan daerah yang besar dan beragam," katanya.

RGSS Indonesia dikembangkan melalui proses selama satu tahun yang melibatkan berbagai kementerian, lembaga, asosiasi pemerintah daerah, serta peneliti kebijakan.

Dalam proses penyusunannya, CGG dan LPEM FEB UI melakukan konsultasi mendalam dengan Kemendagri, Badan Pusat Statistik (BPS), Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) guna memastikan kerangka kerja yang dihasilkan sesuai dengan konteks tata kelola daerah di Indonesia.

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyematkan Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya Bidang Pemerintahan dalam Pengelolaan, Pengembangan, dan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Pengusulan Tahun 2025. Prosesi ini dilaksanakan di Gedung Kemendagri, Jakarta, Senin, 1 Juni 2026 bertepatan dengan momentum Peringatan Hari Lahir Pancasila.

Penganugerahan ini diberikan kepada tujuh figur yang terdiri dari kepala daerah dan kepala perangkat daerah. Mereka dinilai sukses melahirkan inovasi kebijakan yang berdampak nyata pada peningkatan mutu lingkungan pesisir serta penguatan taraf hidup masyarakat nelayan.

Namun, di balik penyerahan penghargaan tersebut, terdapat proses seleksi dan rekam jejak yang sangat ketat. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Dirjen Bina Adwil) Kemendagri Safrizal ZA menegaskan pemberian tanda kehormatan ini tidak merujuk pada penilaian subjektif, melainkan melalui fase verifikasi berlapis sejak diusulkan pada 10 Juli 2025.

Selain penilaian teknis dan administratif oleh Tim Penilai yang melibatkan Kemenko Bidang Pangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta internal Kemendagri (Ditjen Bina Adwil dan Ditjen Bangda), para kandidat juga harus lolos dari proses pembersihan rekam jejak hukum yang ekstrem.

“Para penerima penghargaan telah mendapatkan hasil klarifikasi dan verifikasi dari empat lembaga hukum utama, yaitu Badan Intelijen Negara (BIN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian RI, dan Kejaksaan Agung RI," ungkapnya, Rabu (3/6/2026).

Setelah dinyatakan bersih dan lolos dari skrining empat lembaga hukum tersebut, Tim Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres) melakukan verifikasi lapangan sebelum akhirnya dinilai oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Legalitas penghargaan ini kemudian dikukuhkan melalui Keputusan Presiden RI Nomor 126/TK/Tahun 2025 yang ditetapkan pada 10 Desember 2025.

Lihat video: SUMATRA BANGKIT! Mendagri Tito Targetkan Pemulihan Tuntas 3 Tahun



Berdasarkan regulasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2024, penganugerahan Satyalancana Wira Karya ini semestinya digelar pada upacara puncak Hari Nusantara yang diperingati setiap 13 Desember. Namun, Safrizal ZA mengungkapkan terjadi perubahan agenda menyusul transisi pemerintahan dan penyesuaian nomenklatur Kabinet.

Peringatan Hari Nusantara yang sebelumnya dikoordinasikan oleh Kemenko Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) terakhir kali diselenggarakan pada 2023. Pada 2024 dan 2025, peringatan Hari Nusantara tidak diselenggarakan secara nasional. Oleh karena itu, Kemendagri mengambil inisiatif strategis untuk mengintegrasikan prosesi penyematan tanda kehormatan ini ke dalam rangkaian Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026.

Hal ini dinilai selaras dengan spirit Asta Cita, khususnya dalam mendorong konsep Ekonomi Biru sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan yang berakar pada kearifan lokal.

Mendagri Tito Karnavian menyampaikan pengelolaan kelautan bukan sekadar simbol, melainkan fondasi strategis nasional. Merujuk Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025, luas wilayah daratan Indonesia mencapai 1.892.410,091 Km² dengan 17.380 pulau yang tersebar di 38 Provinsi.

Sementara itu, luas perairan laut nasional menembus 6.400.000 Km² dengan garis pantai sepanjang 108.000 Km. Dengan volume produksi perikanan nasional tahun 2025 yang mencapai 26.262.141 ton senilai Rp117,01 triliun, sektor ini menjadi pilar krusial bagi ketahanan pangan dan posisi geopolitik dunia di delapan global maritime choke points (termasuk Selat Malaka dan tiga ALKI).

“Penganugerahan ini adalah pengakuan atas dedikasi, inovasi, pengabdian, dan kontribusi nyata dalam memperkuat tata kelola sektor kelautan dan perikanan," ujar Mendagri.

Apresiasi tertinggi negara ini disematkan langsung kepada para figur berprestasi, dimulai dari tingkat gubernur yakni Gubernur Sumatera Selatan Periode 2021-2025 dan 2025-sekarang Herman Deru, Gubernur Kepulauan Riau Periode 2021-2025 dan 2025-sekarang Ansar Ahmad, serta Gubernur Kalimantan Tengah Periode 2016-2020 dan 2021-2024 Sugianto Sabran.

Penghargaan ini juga dianugerahkan kepada para pemimpin di tingkat kabupaten/kota, yaituBupati Demak Periode 2021-2025 dan 2025-sekarang Eisti’anah, Bupati Pangkajene dan Kepulauan Periode 2020-2024 dan 2025-sekarang Muhammad Yusran Lalogau, serta Wali Kota Manado Periode 2021-2022-sekarang Andrei Angouw. Sementara dari unsur kepala perangkat daerah, penghargaan diraih oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Periode 2022-sekarang Muhammad Isa Anshori.

Di akhir acara, Mendagri menyampaikan ucapan selamat dan menaruh harapan besar agar penghargaan ini mampu memicu stimulus kompetitif bagi kepala daerah lainnya di Indonesia untuk terus membangun wilayah pesisir yang berdaya saing tinggi tanpa meninggalkan nilai-nilai ekologis

Program Lisdes merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga diharapkan menjadi prioritas lintas sektor

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah (pemda) dalam percepatan penyediaan akses listrik nasional melalui Program Listrik Desa (Lisdes).

“Program Lisdes merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga diharapkan menjadi prioritas lintas sektor,” ujar Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Tri Winarno yang dikutip melalui laman resmi Kementerian ESDM yang diakses dari Jakarta, Selasa.

Tri menyampaikan bahwa pelaksanaan Program Lisdes di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain proses perizinan, keterbatasan infrastruktur dasar seperti akses jalan, jembatan, dan pelabuhan, serta ketersediaan lahan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal.

Menurutnya, keberhasilan Program Lisdes sebagai program prioritas Presiden memerlukan dukungan aktif pemerintah daerah, khususnya dalam memfasilitasi penyelesaian berbagai kendala pelaksanaan di lapangan.

Oleh karena itu, ia menggelar Rapat Koordinasi dan Dukungan Fasilitasi Kendala Pelaksanaan Program Lisdes Tahun 2026 di Jakarta, Senin (25/5).

Tri juga menyampaikan bahwa Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah melaksanakan Program Lisdes melalui pembiayaan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Tahun 2025 dengan target awal 1.285 lokasi dan dioptimalisasi menjadi 1.516 lokasi.

Hingga 30 April 2026, realisasi pembangunan telah mencapai 1.403 lokasi atau sekitar 92,5 persen.

Dalam forum tersebut, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan bahwa ketersediaan listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat serta mendukung peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kami menargetkan pada tahun 2029 tidak ada lagi satu pun desa di Sulawesi Tengah yang belum menikmati listrik. Sulawesi Tengah siap mendukung dan menghadapi berbagai tantangan maupun kendala dalam pelaksanaan program ini,” kata Anwar.

Ia juga berharap Program Lisdes dapat menjadi perhatian bersama seluruh pemerintah daerah sebagaimana program prioritas nasional lainnya.

Sementara itu, Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis Andriah Feby Misna menjelaskan bahwa Kementerian ESDM telah menetapkan roadmap Program Lisdes 2025–2029. Pada Tahun 2026, pemerintah menargetkan pembangunan Lisdes di 2.065 lokasi di berbagai wilayah Indonesia.

“Pemerintah sangat fokus menghadirkan akses listrik bagi masyarakat. Hal ini menjadi perhatian Bapak Presiden dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menghadirkan keadilan pembangunan hingga ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal, sehingga no one left behind,” ujar Feby.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

MOJOKERTO - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mengapresiasi komitmen Pemkot Mojokerto dalam menjaga keberlanjutan inovasi daerah. Selama lima tahun berturut-turut Kota Mojokerto berhasil mempertahankan predikat sebagai daerah yang sangat inovatif secara konsisten.

Yusharto menyampaikan hal itu saat memaparkan materi pada kegiatan Strategi Penguatan Kebijakan dan Sinergi Inovasi Daerah Kota Mojokerto di Pendopo Sabha Kridatama pada Selasa, 19 Mei 2026. Dia menjelaskan bahwa inovasi daerah merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

UU ini memberikan ruang bagi pemerintah daerah (Pemda) untuk melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan guna meningkatkan kinerja pelayanan publik dan pembangunan daerah.

“Kita bekerja berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 terutama di mana pemerintah daerah melaksanakan inovasi daerah dan dilaporkan pada pemerintah pusat,” kata Yusharto.

Dia menjelaskan, penilaian inovasi daerah yang dilakukan Kemendagri bukan hanya ditujukan kepada daerah berprestasi, tetapi juga untuk memetakan posisi relatif seluruh daerah di Indonesia dalam pengembangan inovasi. Dengan demikian, pemerintah dapat melihat keunggulan masing-masing daerah sekaligus melakukan analisis terhadap perkembangan inovasi secara nasional.

Lihat video: Kemendagri Minta Pemda Inovasi untuk Kualitas Pelayanan Publik Lebih Baik



“Penilaian inovasi ini bukan hanya dilakukan pada daerah yang berprestasi tetapi juga seluruh daerah, dengan demikian kita bisa mengetahui posisi relatif antara satu daerah dengan daerah lain, dan mengetahui keunggulan masing-masing daerah” ujarnya.

Yusharto mengungkapkan, pemerintah juga terus mendorong penguatan inovasi daerah melalui pemberian penghargaan dan insentif fiskal. “2026 ini kami sampaikan kami sedang melakukan pembahasan dengan Kementerian Keuangan untuk distribusi anggaran dana insentif fiskal, di antaranya menjadi penentu adalah daerah terinovatif,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, dia juga memberikan apresiasi khusus kepada Kota Mojokerto yang dinilai berhasil menjaga keberlanjutan inovasi secara konsisten. Berdasarkan hasil Indeks Inovasi Daerah (IID) Tahun 2025, Kota Mojokerto kembali meraih predikat sangat inovatif dengan skor 95,43 dan menempati peringkat pertama kategori kota secara nasional. Capaian tersebut melanjutkan tren positif Kota Mojokerto sejak tahun 2021.

“Banyak sekali contoh-contoh dari Kota Mojokerto yang sering saya lihat untuk menjadi contoh bagi daerah-daerah lain, dari Inovasi Gempah Genting menjadi Gempa Genting Ning Emi itu menunjukkan bahwa ada keberlanjutan dalam pelaksanaan inovasi di Kota Mojokerto,” ujarnya.

Meski demikian, masih terdapat sejumlah tantangan dalam pengembangan inovasi di Indonesia. Dia menyebutkan tiga persoalan utama yang masih dihadapi, yakni keterbatasan pendanaan inovasi, lemahnya hilirisasi inovasi, dan belum kuatnya budaya inovasi di antara para pemangku kepentingan.

"Syukurnya bulan Januari kemarin (2026) Presiden telah menambahkan alokasi anggaran untuk meningkatkan pengembangan inovasi. Harapannya ini nanti akan berdampak baik terhadap iklim inovasi kita ke depannya," sebutnya.

Selain itu, dalam rangka memperkuat ekosistem inovasi, Yusharto juga turut mendorong pemerintah daerah membangun kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, industri, dan masyarakat. Menurutnya, inovasi tidak dapat berkembang secara optimal tanpa sinergi antarpemangku kepentingan.

Dirinya juga berharap Kota Mojokerto dapat terus mempertahankan budaya inovasi sekaligus menjadi contoh bagi daerah lain dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, efektif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat.

"Selamat untuk Kota Mojokerto telah banyak menunjukan inovasi-inovasi yang begitu bagus. Kami yakin Mojokerto dapat terus menjadi contoh bagi daerah-daerah lain, sehingga menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk terus berinovasi," ujarnya.

JAKARTA - Jelang pelaksanaan The 9th ASEAN Smart Cities Network (ASCN) Annual Meeting di Cebu, Filipina, pada Juli 2026, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkuat koordinasi nasional. Ditjen Bina Adwil menegaskan pengembangan smart city di Indonesia harus disesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan, serta potensi masing-masing daerah.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA yang diwakili Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara Ditjen Bina Adwil Kemendagri Amran saat membacakan keynote speech dan paparan dalam rapat koordinasi persiapan menghadiri The 9th ASEAN Smart Cities Network (ASCN) Annual Meeting 2026.

Amran menjelaskan, pembangunan kota cerdas tidak harus meniru daerah maupun negara lain, sebab setiap wilayah memiliki tantangan, kondisi sosial, serta karakteristik yang berbeda. “Smart city bukan soal menyeragamkan teknologi, tetapi bagaimana inovasi yang dibangun mampu menjawab kebutuhan masyarakat sesuai konteks daerah masing-masing,” ujarnya.

Ditjen Bina Adwil mencatat sejumlah kota anggota ASCN Indonesia telah menghadirkan inovasi pelayanan publik digital yang inklusif. Jakarta mengembangkan layanan publik digital terintegrasi, Banyuwangi melalui program Smart Kampung, Makassar dengan layanan publik berbasis teknologi, serta Sumedang melalui penguatan digitalisasi desa.

Selain itu, Semarang berhasil mengembangkan strategi kota tangguh berbasis mitigasi risiko, sementara Denpasar memperkuat pariwisata digital dan ekonomi kreatif yang didukung konsep green mobility serta pelestarian budaya lokal.

Lihat video: Otorita IKN Jalin Kerja Sama 4 Negara Wujudkan IKN Menjadi Smart City



Amran menegaskan, keberhasilan smart city tidak diukur dari kecanggihan teknologi semata, melainkan sejauh mana inovasi tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperluas akses layanan publik, serta menciptakan tata kelola perkotaan yang efektif dan berkelanjutan.

“Melalui forum ASCN 2026, Indonesia optimistis dapat menghadirkan model pengembangan kota cerdas yang inklusif, adaptif, dan relevan, sekaligus menjadi inspirasi bagi kota-kota lain di kawasan ASEAN,” katanya.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) melalui PT Danantara Investment Management menandatangani kesepakatan (MoU) dengan pemerintah daerah guna mempercepat pembangunan pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan menjadi energi listrik (PSEL) di enam lokasi.

“Baru saja telah ditandatangani MoU antara Danantara dengan pemda untuk percepatan pembangunan PSEL di enam lokasi, yaitu Lampung, Serang, Medan, Semarang, Bogor-Depok, dan Kabupaten Bekasi,” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Graha Mandiri, Jakarta, Senin.

Ia mengatakan penandatanganan tersebut menunjukkan komitmen bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Danantara untuk mempercepat penyelesaian persoalan sampah perkotaan.

Menurut dia, pembangunan PSEL diarahkan untuk menangani daerah dengan kondisi sampah darurat, khususnya wilayah dengan timbunan sampah lebih dari 1.000 ton per hari.

Zulhas menjelaskan pemerintah menargetkan pembangunan PSEL di 25 lokasi yang mencakup 62 kabupaten/kota dengan kondisi sampah darurat.

“Ditargetkan hampir 25 lokasi dengan 62 kabupaten/kota yang di atas 1.000 ton. Nanti di bawah 1.000 kita selesaikan bergantian, tapi target yang darurat dulu,” ujarnya.

Ia mengatakan penanganan sampah mendesak dilakukan karena timbunan sampah telah menimbulkan pencemaran tanah, air, udara, serta mengancam kesehatan masyarakat.

Zulhas menyebut sebagian timbunan sampah di daerah bahkan telah mencapai ketinggian sekitar 14–15 lantai sehingga perlu segera ditangani.

Menurut dia, pembangunan PSEL menjadi salah satu upaya pemerintah mengubah sampah menjadi energi bersih berupa listrik.

“Yang harus dipercepat menjadi energi bersih, listrik. Tanpa bau dan tanpa racun,” ucapnya.

Zulhas mengatakan pemerintah menargetkan penyelesaian PSEL darurat dilakukan secara bertahap dalam tiga tahun ke depan.

Ia menyebut separuh proyek ditargetkan selesai pada 2027, sedangkan sisanya ditargetkan rampung pada Mei 2028.

“Dalam tiga tahun ke depan, separuh akan selesai 2027, separuh lagi Mei 2028,” ujar Zulhas.

Sementara itu, Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir mengatakan pemerintah menargetkan penyelesaian puluhan proyek PSEL hingga 2028.

“Ini merupakan proyek pengolahan sampah yang akan secara fundraising mencapai 5 miliar dolar AS (sekitar Rp87 triliun), jadi ini bukan nilai yang kecil,” ungkap Pandu.

Ia mengatakan percepatan pembangunan PSEL membutuhkan dukungan seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat, mengingat persoalan sampah telah menjadi krisis di berbagai daerah.

Menurut dia, Danantara terus memantau perkembangan proyek PSEL bersama pemerintah guna mengejar target penyelesaian sesuai arahan pemerintah.

“Waktu kita sangat kecil, jadi semua harus bekerja sama, semua bergerak cepat,” ujar Pandu.

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 sebagai dasar percepatan penanganan sampah melalui pembangunan PSEL.

Danantara telah mengawali proses lelang proyek PSEL pada November 2025 dan menetapkan pemenang untuk tiga lokasi, yakni PSEL Denpasar Raya, Kota Bekasi, dan Bogor Raya pada awal Maret 2026.

Dokumen perjanjian kerja sama untuk tiga wilayah tersebut telah ditandatangani pada 21 April 2026, kemudian disusul penandatanganan MoU antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Danantara pada 4 Mei 2026.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Dialog terbuka yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto dengan mengundang akademisi, tokoh ormas, dan pimpinan media massa perlu diperluas di kementerian, lembaga negara, hingga di pemerintah daerah (pemda). SiaapSebab dialog tersebut dinilai dapat memperkaya ruang publik dengan percakapan yang substantif dan mengembalikan politik ke arena argumentasi.

“Dialog terbuka mengembalikan diskusi pada data, argumen, dan substansi kebijakan. Juga memberi kesan bahwa pemerintah mau mendengar, siap diuji, dan tidak anti kritik. Dalam tradisi demokrasi, ini lebih sehat dibandingkan dengan komunikasi satu arah, atau politik yang terlalu tertutup,” ujar pengamat politik Nasrullah Larada saat diskusi Majelis Sabtu, di Menteng, Jakarta, Sabtu (9/5/2026).

Diskusi yang mengangkat tema “Politik Persepsi dan Perang Narasi di Era Demokrasi Digital” ini menampilkan pembicara akademisi Ade Reza Hariyadi, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Alfan Alfian, dan aktivis Taufik Amrullah.

Nasrullah berharap, model dialog terbuka yang dilakukan Presiden Prabowo dapat diperluas ke kementerian, lembaga negara, BUMN, dan pemerintah daerah. Jika itu dilakukan, maka publik akan lebih memahami kebijakan pemerintah. Di era digital, kebijakan yang tidak dijelaskan secara terbuka sering kalah oleh persepsi yang disebarkan secara viral.

Senada, Alfan Alfian menyampaikan pemerintah terbuka terhadap berbagai masukan yang disampaikan publik, tapi seyogyanya disertai dengan basis teori dan argumentasi yang kuat. Sebaliknya, Pemerintah akan merespons semua masukan yang ada dengan argumentasi yang kuat berbasis data.

“Dialog semacam ini, seperti yang dicontohkan Presiden Prabowo, akan memperkaya informasi di ruang publik dengan dialog berkualitas dan mencerdaskan,” ucapnya.

Lihat video: Prabowo Dialog dengan 16 Ormas Islam Sikapi Situasi Nasional, Ajak Masyarakat Lebih Tenang



Sementara itu, Ade Reza Hariyadi mengemukakan dunia digital saat ini telah menjadi public sphere baru, dimana opini publik tidak ditentukan oleh institusi formal, tetapi oleh kekuatan jejaring informasi. Negara bertarung dengan aktor-aktor asimetris, seperti influencer, buzzer, dan sebagainya.

Satu orang yang punya akses ke media sosial nilainya setara dengan institusi negara. Karena itu aktor-aktor negara perlu merumuskan strategi komunikasi yang tepat berbasis data kredibel agar dapat menjadi rujukan publik untuk keluar dari jebakan framing.

“Pemerintah tidak boleh menyikapi ekspresi di ruang publik dengan pendekatan kekuasaan. Kontra narasi harus disampaikan secara kreatif dengan menunjukkan capaian yang proven dan kredibel,” katanya.

Aktivis Taufik Amrullah menyoroti pola komunikasi pemerintah yang masih perlu dimaksimalkan. Beberapa kebijakan Pemerintahan Prabowo, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, sebetulnya punya konsep yang bagus, tetapi manajemen komunikasi dan pelaksanaannya di lapangan kurang baik.

“Perlu kolaborasi dengan multi stake holder seperti akademisi, media, dan komunitas terkait, Kebijakan yang bagus bisa gagal jika tidak dikomunikasikan dengan baik,” katanya.

Harapannya, kolaborasi ini mampu menciptakan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Tapanuli Utara

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat layanan publik sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui kerja sama yang disepakati bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Utara.

Kerja sama yang tertuang dalam nota kesepahaman (MoU) tersebut mencakup layanan jasa perbankan dengan Pemkab Tapanuli Utara, program BTN Solusi dengan RSUD Tarutung, serta program pengembangan operasional dengan Perumda Mual Na Tio.

“Dengan potensi ekonomi Tapanuli Utara yang terus tumbuh, BTN ingin hadir bukan hanya sebagai bank, tetapi sebagai partner pertumbuhan dan pemberdayaan masyarakat Tapanuli Utara,” kata Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Nixon menilai, Tapanuli Utara memiliki potensi ekonomi yang besar terutama didukung oleh basis pertanian dan perkebunan yang kuat, pariwisata kawasan Danau Toba, serta posisi strategis sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan Tapanuli.

Dengan semakin berkembangnya konektivitas, sektor pariwisata, serta aktivitas ekonomi di kawasan Danau Toba, ia memperkirakan kebutuhan terhadap layanan perbankan, pembiayaan, perumahan, UMKM, hingga pembangunan infrastruktur daerah diperkirakan akan terus meningkat.

Melalui kerja sama dengan Pemkab Tapanuli Utara, BTN akan mendukung pengelolaan keuangan daerah, penguatan transaksi layanan publik, hingga optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).

Selain itu, perseroan juga memperluas dukungan terhadap sektor UMKM, layanan rumah sakit daerah, serta pengembangan operasional perusahaan daerah.

Dalam kerja sama tersebut, BTN juga siap memfasilitasi berbagai kebutuhan pembiayaan masyarakat mulai dari kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi dan non-subsidi bagi aparatur sipil negara (ASN) maupun masyarakat umum, pembiayaan UMKM, hingga dukungan pembiayaan untuk sektor-sektor strategis daerah.

Kerja sama program BTN Solusi bersama RSUD Tarutung diharapkan dapat memperkuat sistem layanan keuangan rumah sakit, sehingga dapat meningkatkan efisiensi transaksi layanan kesehatan.

Sementara kolaborasi dengan Perumda Mual Na Tio diarahkan untuk mendukung pengembangan operasional perusahaan daerah sekaligus memperkuat layanan kepada masyarakat.

Nixon berharap, sinergi BTN dan pemerintah daerah dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi Tapanuli Utara, termasuk menciptakan multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Harapannya, kolaborasi ini mampu menciptakan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Tapanuli Utara,” kata Nixon.

Sementara itu, Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan sinergi yang positif antara pemerintah daerah dan sektor perbankan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan, termasuk layanan dasar seperti kesehatan.

“Kami berharap kerja sama ini dapat berjalan optimal dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan ekonomi kerakyatan, meningkatkan daya saing kawasan, serta kesejahteraan masyarakat Tapanuli Utara secara menyeluruh,” kata Jonius.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

BOGOR - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperingatkan ancaman darurat sampah nasional. Awal 2026, timbunan sampah Indonesia telah menembus 26 juta ton, dengan 56,72% berasal dari rumah tangga.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA, dalam pencanangan Gerakan Indonesia Asri di Situ Gede, Bogor, Jumat (8/5/2026).

Menurut Safrizal, jika tren ini tak terkendali, kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) diprediksi penuh sebelum 2030. Dalam kesempatan itu, Safrizal menekankan empat prinsip lingkungan sebagaimana arahan presiden yakni, aman, sehat, resik, dan indah.

Safrizal mengajak masyarakat menanam pohon, membudayakan 4R yakni, Reduce, Reuse, Recycle, Refuse, serta memulai pemilahan sampah dari rumah tangga. Selain itu, Safrizal juga menekankan pentingnya penanaman pohon untuk menjaga lingkungan.

“Setiap orang minimal sekali seumur hidup harus menanam pohon. Mari kita jadikan gerakan ini sebagai budaya baru,” ujarnya.

Lihat video: Tinjau Pengolahan Sampah: Prabowo Sebut Ini Jadi Contoh, Teknologi Sederhana Tapi Efektif



Safrizal juga menegaskan peran Satpol PP sebagai pelopor gerakan Indonesia Asri dengan pendekatan humanis dan persuasif, bukan sekadar penindakan. Safrizal meminta kepada pemerintah daerah (Pemda) perkuat kebijakan lingkungan, penyediaan sarana pengelolaan sampah, dan ruang terbuka hijau.

“Kepada masyarakat pentingnya langkah sederhana membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah sesuai kategori serta menjaga kebersihan lingkungan, dan merawat fasilitas umum,” ucapnya.

Gerakan Indonesia Asri sebelumnya dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah, dan kini mulai diimplementasikan secara nasional. Wali Kota Bogor Dedie Abdu Rachim turut hadir dalam momentum tersebut. Pemerintah berharap gerakan ini menjadi budaya kebersihan baru, bukan sekadar seremoni.