IDXChannel - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan penyerapan anggaran hingga 31 Desember 2026 mencapai 97,48 persen.

Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didyk Choiroel, menjelaskan bahwa pagu anggaran Kementerian PKP Tahun Anggaran 2026 setelah penajaman belanja meningkat dari Rp10,31 triliun menjadi Rp12,53 triliun. Penambahan tersebut turut meningkatkan target fisik pembangunan sebanyak 7.952 unit rumah sehingga total target menjadi 414.212 unit.

Komposisi anggaran Kementerian PKP juga menunjukkan bahwa sebesar 92,67 persen dialokasikan untuk program-program fisik, meliputi untuk Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), penataan kawasan kumuh dan sanitasi, bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU), pembangunan Rumah Khusus, serta Rumah Susun.

Secara rinci, Program BSPS sebagai program prioritas nasional mendapatkan total anggaran mencapai Rp8,57 triliun atau sekitar 68,40 persen dari total pagu, yang ditargetkan menjangkau 400.000 unit rumah. Sementara itu, Program Dukungan Manajemen memperoleh alokasi sebesar Rp918,13 miliar atau 7,33 persen dari total pagu anggaran.

Hingga 1 Juli 2026, realisasi belanja Kementerian PKP mencapai Rp2,604 triliun atau sebesar 25,27 persen dari pagu awal Rp10,31 triliun. Untuk Program Dukungan Manajemen terealisasi sebesar Rp497,94 miliar atau 54,23 persen, Program BSPS sebesar Rp1,906 triliun atau 22,25 persen, sedangkan program non-BSPS mencapai Rp200,57 miliar atau 24,41 persen.

“Sesuai janji kami setiap bulan Kementerian PKP akan menyampaikan realisasi, baik APBN dan Program Perumahan dari Kementerian PKP," ujar Didyk dalam keterangan resmi, Kamis (2/7/2026).

Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Bidang Pertanahan, Keterpaduan Pembangunan, dan Tata Ruang, Teddy Paul H. Siagian, memaparkan mekanisme pelaksanaan pembangunan hunian tetap (Huntap), mulai dari mekanisme teknis, spesifikasi bangunan, penyiapan lahan, hingga sebaran lokasi pembangunan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, Sri Haryati, menyampaikan soal realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan hingga 30 Juni 2026 telah mencapai Rp20,3 triliun. Capaian tersebut menjadi dasar penambahan plafon KUR Perumahan menjadi Rp50 triliun.

Secara wilayah, Provinsi Jawa Tengah menjadi penyerap terbesar KUR Perumahan dengan nilai mencapai Rp4,6 triliun. Sementara itu, berdasarkan lembaga penyalur, Bank Rakyat Indonesia (BRI) mencatat realisasi tertinggi sebesar Rp10,55 triliun.

Untuk Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), realisasi penyaluran subsidi perumahan telah mencapai 93.339 unit rumah. Berdasarkan bank penyalur, Bank Tabungan Negara (BTN) masih menjadi yang terbesar dengan realisasi 45.726 unit. Dari sisi asosiasi pengembang, Realestat Indonesia (REI) mencatat penyaluran tertinggi sebanyak 38.855 unit, sedangkan Provinsi Jawa Barat menjadi wilayah dengan realisasi FLPP terbesar, yakni mencapai 23.021 unit.

Sesditjen Kawasan Permukiman, Musrifah, menjelaskan terkait Program BSPS pada 2026 memperoleh alokasi sebanyak 400.000 unit yang dilaksanakan oleh tiga Direktorat Jenderal, yaitu Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, dan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan.

Per Juli 2026, realisasi Program BSPS telah mencapai 22,25 persen atau sebanyak 88.635 penerima bantuan yang telah ditetapkan dan menerima pencairan bantuan. Selain itu, dipaparkan pula tahapan pelaksanaan Program BSPS mulai dari penetapan calon penerima hingga proses pembangunan rumah.

(Febrina Ratna Iskana)

Ponorogo, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, mempercepat realisasi proyek pembangunan yang sempat tertunda pada tahun anggaran sebelumnya sebagai upaya meningkatkan serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, menyusul Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) 2025 yang mencapai Rp96 miliar.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Ponorogo Lisdyarita di Ponorogo, Rabu, mengatakan sebagian Silpa tersebut berasal dari sejumlah kegiatan dan proyek yang belum dapat direalisasikan karena masih memerlukan evaluasi pada akhir tahun anggaran.

"Memang ada kenaikan Silpa dibandingkan tahun sebelumnya. Sebab, ada beberapa kegiatan dan proyek yang harus dievaluasi kembali sehingga anggarannya belum dapat direalisasikan," katanya.

Menurut Lisdyarita, hasil evaluasi tersebut menjadi bahan perbaikan agar proses perencanaan hingga pelaksanaan program pada tahun ini berjalan lebih efektif sehingga manfaat pembangunan dapat segera dirasakan masyarakat.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Ponorogo Agus Sugiarto mengatakan pemerintah daerah memprioritaskan percepatan pelaksanaan proyek, khususnya pembangunan infrastruktur dan kegiatan strategis lainnya, untuk meningkatkan kualitas serapan anggaran.

Ia menjelaskan, selain dipengaruhi evaluasi sejumlah kegiatan, besaran Silpa juga berkaitan dengan belum terlaksananya beberapa proyek infrastruktur serta realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT).

"Ada beberapa pekerjaan infrastruktur yang belum bisa kami laksanakan tahun lalu karena berbagai pertimbangan. Selain itu, realisasi DAK serta dana bagi hasil cukai hasil tembakau juga berpengaruh terhadap besarnya Silpa," ujarnya.

Meski demikian, Agus menilai kinerja pengelolaan APBD masih tergolong baik. Dari total APBD Ponorogo sekitar Rp2,4 triliun, realisasi belanja daerah pada 2025 telah mencapai sekitar 90 persen.

Pemkab Ponorogo menargetkan level penyerapan APBD pada 2026 bisa meningkat hingga melampaui 95 persen melalui percepatan proses pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan proyek pembangunan.

"Tahun ini pelaksanaan program akan kami percepat. Harapannya serapan APBD 2026 bisa di atas 95 persen sehingga anggaran yang tersedia benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," kata Agus.

Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

Sampai dengan akhir Mei 2026 terdapat 9.940 SNI aktif dari berbagai bidang

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) Donny Purnomo Januardhi Effyandono mengatakan, hingga bulan Mei 2026 serapan anggaran BSN mencapai Rp80 miliar atau 47,31 persen dari pagu Rp169 miliar setelah diblokir.

"Sampai dengan bulan Mei 2026 serapan anggarannya adalah 47,31 persen dari pagu setelah diblokir," kata Donny di Jakarta, Senin, saat rapat dengar pendapat bersama Komisi VII DPR-RI.

Menurut dia, pagu anggaran BSN pada 2026 sebesar Rp186 miliar lebih dan setelah dilakukan blokir menjadi Rp169 miliar. Anggaran tersebut telah digunakan untuk berbagai kegiatan di BSN.

Donny mengatakan bahwa di antara program yang telah dijalankan hingga Mei 2026 yaitu penetapan Standar Nasional Indonesia (SNI) sebanyak 46 SNI dari target 300 SNI.

Selain itu, kata Donny, BSN juga telah mengkaji ulang sebanyak 89 SNI dari target 320 SNI, begitu juga dengan penyusunan tujuh kajian standar standar 2027 untuk mendukung hilirisasi, ketahanan energi, swasembada pangan, energi hijau dan energi biru.

"Sampai dengan akhir Mei 2026 terdapat 9.940 SNI aktif dari berbagai bidang," ujarnya.

Denny menambahkan bahwa BSN juga sudah memberikan pelayanan kepada pelaku usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui program Bina UMK untuk mengikuti sertifikasi SNI.

Ia menjelaskan bahwa data terakhir menunjukkan, pelaku UMKM yang telah tersertifikasi SNI mencapai 1.080.812 pelaku dari jumlah total mencapai 64 juta.

"Kami juga telah memberikan fasilitasi ekspor untuk 6 produk UMK binaan hingga akhir Mei," katanya.

Pada rapat dengar pendapat tersebut, sejumlah Anggota DPR RI meminta kepada BSN untuk memperhatikan sertifikasi kepada pelaku UMKM.

Anggota Komisi VII DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo meminta kepada BSN untuk menjaga produk UMKM, agar dapat diterima di pasaran.

Ia mengatakan bahwa banyak pelaku UMKM yang harus berurusan dengan penegak hukum serta tidak mendapatkan sertifikasi, seperti penemuan benih padi di Aceh, pembuatan tv bekas dan lainnya.

"BSN ini gerbang penjaga. Untuk itu kami minta BSN turun memperhatikan pelaku UMKM," katanya.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Realisasi anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mendapat sorotan dari Komisi XII DPR RI. Sebab hingga per 11 Juni 2026, realisasi anggaran kementerian ini baru terserap 44,71% dari total alokasi anggaran 2026 sebesar Rp852,00 miliar.

Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita Sari mengingatkan Kementerian Investasi Hilirisasi/BKPM untuk memerhatikan serapan anggaran tahun ini. Pasalnya, Ratna menilai serapan anggaran hingga bulan keenam 2026 belum maksimal.

“Kalau kita melihat evaluasi kinerja, serapan anggarannya belum maksimal. Tolong ini juga menjadi catatan untuk ke depan,” kata Ratna dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Investasi Hilirisasi/BKPM di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Selain itu, anggota Fraksi PKB itu juga menyoroti serapan anggaran program penanaman modal dan hilirisasi yang baru terealisasi sebesar Rp152,12 miliar atau 37,47% dari total alokasi anggaran 2026. Untuk itu, dia mendorong Kementerian Investasi Hilirisasi/BKPM agar semakin meningkatkan kinerjanya hingga akhir tahun ini.

Serapan anggaran yang masih minim turut mendapat sorotan dari Fraksi Golkar. Anggota Komisi XII DPR RI Dewi Yustisiana dalam kesempatan itu meminta penjelasan dari kementerian tersebut untuk menjabarkan langkah-langkah strategis guna memastikan alokasi anggaran tahun ini dapat terserap seluruhnya.

“Nanti bisa dijelaskan kira-kira apa langkah-langkah strategi untuk memastikan bahwa untuk the remaining budget itu akan bisa diserap 100% Pak, dalam sisa masa bulan yang enam bulan ini,” ujar Dewi.

Untuk diketahui, Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Mohammad Rudy Salahuddin mengungkapkan bahwa realisasi anggaran kementerian per 11 Juni 2026 mencapai sebesar Rp380,94 miliar atau 44,71% dari total alokasi Rp852,00 miliar. Realisasi tersebut termasuk outstanding contract.

Rudy menuturkan, realisasi tersebut terdiri atas program dukungan manajemen sebesar Rp228,83 miliar atau 51,30% dari alokasi anggaran sebesar Rp446,03 miliar dan program penanaman modal dan hilirisasi sebesar Rp152,12 miliar atau 37,47% dari alokasi anggaran sebesar Rp405,97 miliar.

“Dengan demikian, sisa anggaran yang masih tersedia untuk mendukung pelaksanaan program dari kegiatan dan kegiatan sampai dengan akhir tahun 2026 sebesar Rp471,06 miliar atau 55,29% dari total alokasi anggaran,” tutur Rudy.

Meskipun dihadapkan pada berbagai dinamika penyesuaian kebijakan fiskal, efisiensi belanja, dan perubahan alokasi anggaran sepanjang 2026, dia meyakini bahwa pihaknya akan terus berupaya mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian Investasi dan Hilirisasi.

Selain itu, pihaknya juga berupaya untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, khususnya dalam mendukung pencapaian target realisasi investasi 2026 dan percepatan program hilirisasi.

Hingga 31 Mei 2026, realisasi anggaran mencapai Rp9,06 triliun atau 32,27 persen dari pagu efektif sebesar Rp28,09 triliun

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyebutkan realisasi penyerapan anggaran di kementeriannya mencapai Rp9,06 triliun hingga 31 Mei 2026 atau sekitar 32,27 persen dari pagu efektif sebesar Rp28,09 triliun di tahun ini.

"Hingga 31 Mei 2026, realisasi anggaran mencapai Rp9,06 triliun atau 32,27 persen dari pagu efektif sebesar Rp28,09 triliun," kata Menhub dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis.

Dia merinci dari sisi jenis belanja realisasi tersebut terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp3,53 triliun atau 72,62 persen dari pagu efektif Rp4,86 triliun; belanja barang Rp4,04 triliun atau 25,90 persen dari pagu efektif Rp15,60 triliun; belanja modal Rp1,5 triliun atau 19,62 persen dari pagu efektif Rp7,64 triliun.

Dari sisi sumber dana realisasi tersebut terdiri dari rupiah murni Rp6,56 triliun atau 37,90 persen dari pagu efektif Rp17,31 triliun.

Kemudian Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp637 miliar atau 27,38 persen dari pagu efektif Rp2,32 triliun; Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp1,23 triliun atau 26,23 persen dari pagu efektif Rp4,68 triliun.

Berikutnya Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) sebesar Rp557 miliar atau 20,25 persen dari pagu efektif Rp2,75 triliun; Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp78 miliar atau 7,78 persen dari pagu efektif Rp1,01 triliun.

Secara umum, kata Menhub, penyerapan masih berada dalam koridor yang sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan dan proses kontraktual yang berlangsung pada semester pertama tahun anggaran 2026.

"Dapat kami sampaikan juga hingga 31 Mei 2026 realisasi anggaran sebesar 32,27 persen (itu) lebih tinggi dibanding target kumulatif sebesar 30,10 persen. Dengan demikian terdapat deviasi positif sekitar Rp0,60 triliun terhadap target penarikan dana bulan Mei," beber Menhub.

Menurut Menhub dengan mempertahankan tren pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian kontrak, maka realisasi akhir tahun diproyeksikan mencapai Rp27,21 triliun atau sekitar 96,84 persen dari pagu efektif.

Dia menegaskan Kementerian Perhubungan akan terus menjaga kualitas belanja sekaligus memastikan target penyerapan dapat dicapai secara optimal.

Untuk percepatan pelaksanaan anggaran, Kementerian Perhubungan melakukan beberapa langkah strategis di antaranya mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan prioritas dan penyelesaian tagihan.

Selanjutnya memperkuat monitoring dan evaluasi fisik serta keuangan, mempercepat revisi dan pergeseran anggaran pada kegiatan yang siap serap, dan memperkuat koordinasi dan pengendalian rencana penarikan dana.

"Langkah-langkah ini diharapkan dapat menjaga momentum penyerapan hingga akhir tahun anggaran," ucap Dudy.

Diketahui Kementerian Perhubungan memiliki pagu awal sebesar Rp28,49 triliun dengan pagu efektif sebesar Rp28,09 triliun. Sampai akhir Mei 2026, pelaksanaan anggaran menunjukkan perkembangan baik, terutama pada subsidi transportasi perintis dan proyek prioritas nasional.

"Sejumlah tantangan seperti proses kontrak dan pengadaan, revisi anggaran, serta kegiatan strategis yang memerlukan percepatan telah kami antisipasi melalui langkah pengendalian," kata Menhub.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah akan mengubah secara fundamental tata kelola belanja negara, dengan membentuk Unit Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa Nasional (UPPN). Badan pengadaan terpusat (centralised procurement body/ CBP) di bawah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ini sedang dirancang untuk menjawab krisis laten yang selama ini menghantui eksekusi program prioritas pemerintah: lambatnya serapan anggaran, tingginya risiko korupsi, dan ketidakmerataan kapabilitas pengadaan di berbagai kementerian dan lembaga.

Alarm Fiskal yang Tak Bisa Diabaikan

Data Kementerian Keuangan mengungkap gambaran yang mengkhawatirkan: hingga akhir Agustus 2025, realisasi belanja kementerian dan lembaga baru menyentuh Rp686,06 triliun — hanya 59,1% dari pagu Rp1.160,1 triliun. Pola ini bukan anomali, melainkan siklus berulang yang konsisten terjadi setiap kali terjadi transisi kepemimpinan nasional.

Presiden Prabowo Subianto telah mencanangkan agenda ambisius: food estate kawasan pangan, program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, tiga juta unit rumah rakyat, hingga Giant Sea Wall Pesisir Utara Jawa. Semua proyek berskala masif ini bergantung pada satu variabel kritis yang sering terabaikan: kualitas dan kecepatan proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

“Birokrasi harus bisa bekerja secara cerdas, agile, adaptif, dan punya resiliensi terhadap arah kebijakan yang dilakukan pemimpin,” sebuah kalimat yang merangkum spirit transformasi yang sedang diusung.

Anatomi Krisis: Empat Akar Masalah

Pertama, krisis sumber daya manusia. Rasio keterisian jabatan fungsional (JF) pengadaan barang/jasa hanya berkisar 25%, dengan gejala career-ladder thinning, yakni semakin tinggi jenjang jabatan, semakin sedikit SDM yang mengisinya. Akibatnya, di banyak K/L, fungsi pengadaan masih dijalankan oleh non-JF secara perbantuan, menempatkan proyek strategis bernilai triliunan rupiah di tangan personel yang belum terlatih optimal.

Kedua, kelemahan regulasi. Tidak semua dimensi keilmuan pengadaan terakomodasi dalam regulasi yang ada. Hal ini menutup ruang inovasi dan menjadikan pemborosan sebagai konsekuensi yang sulit dihindari. Kondisi ini selaras dengan tesis akademisi Albert Arrowsmith bahwa regulasi PBJ harus mampu mengakomodasi multi-objektif kebijakan.

Ketiga, eksposur korupsi yang mengkhawatirkan. Data KPK Tahun 2024 memperlihatkan bahwa tipologi korupsi pengadaan barang/jasa mendominasi kasus yang ditangani lembaga antikorupsi. Ini konsisten dengan pola agregat 2004–2025 di mana PBJ menyumbang 25% dari total kasus korupsi yang ditangani KPK.

Keempat, absennya kelembagaan formal pengadaan strategis. Selama ini, paket-paket pengadaan berskala besar dan kompleks yang “dititipkan” ke LKPP hanya ditangani secara ad hoc dikarenakan ketidakmampuan dari K/L dalam mengeksekusi belanja pengadaan barang/ jasa.

UPPN: Solusi Berkelas Dunia dengan Bukti Empiris

Gagasan UPPN bukanlah invensi tanpa preseden. Laporan OECD Government at a Glance 2025 mencatat bahwa 32 dari 35 negara OECD (91%) telah mengoperasikan CPB nasional — sebuah data yang menjadi landasan komparatif paling kuat untuk proposal ini.

Benchmarking terhadap empat negara menghasilkan pelajaran berharga:

• Crown Commercial Service/Government Commercial Agency (Inggris) — mengelola portofolio belanja senilai 400 miliar poundsterling melalui category management lintas departemen.
• Public Procurement Service/PPS (Korea Selatan) — mengintegrasikan e-procurement nasional melalui platform KONEPS dengan transparansi berbasis data.
• Consip S.p.A. (Italia) — model perusahaan berbasis akuntabilitas publik dengan 433 pegawai bersertifikasi ISO 9001.
• ChileCompra (Cile) — platform MercadoPublico yang melayani 850+ instansi dengan prinsip open contracting dan observatorium publik.

Dari empat model tersebut, tiga prinsip desain UPPN dikristalisasi: otonomi operasional yang memadai, digital backbone yang terintegrasi penuh dengan SPSE dan SIRUP, serta SDM profesional sebagai penentu kinerja utama.

Angka-Angka yang Bicara

Efektivitas pengadaan terpusat bukan sekadar klaim normatif. LKPP memiliki rekam jejak yang baik: pengadaan obat secara terpusat berhasil menghemat hingga 50% dari harga sebelumnya, pada saat awal konsolidasi obat dilakukan. Jika tidak konsolidasi obat, pemerintah tidak hanya menggelontorkan Rp30 triliun PMN ke BPJS Kesehatan per tahun tetapi bisa Rp 60 triliun per tahunnya. Efisiensi ini secara teoritis bisa menghemat banyak belanja. Pengadaan Interactive Flat Panel untuk sekolah secara terpusat di sektor pendidikan bahkan pernah mencatatkan efisiensi hingga 60%, dengan potensi belanja yang dihemat Rp13,6 trilyun,

Secara rata-rata, efisiensi historis pengadaan terpusat mencapai 30% — angka yang, bila diterapkan secara konsisten pada belanja program prioritas, dapat menghasilkan penghematan APBN dalam skala masif setiap tahunnya. Inilah value proposition UPPN yang paling konkret.

Relevansi Global di Tengah Agenda Asta Cita

Pembentukan UPPN secara eksplisit selaras dengan empat butir Asta Cita Presiden Prabowo–Gibran: kemandirian pangan-energi-air (Butir 2), hilirisasi dan industrialisasi (Butir 3), pemerataan pembangunan (Butir 6), serta reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi (Butir 7).

Di level internasional, proposal ini selaras penuh dengan OECD Recommendation on Public Procurement yang menekankan prinsip-prinsip transparansi, integritas, efisiensi, e-procurement, manajemen risiko, dan akuntabilitas — standar global yang menjadi tolok ukur tata kelola pengadaan berkelas dunia.

Jika UPPN berhasil dioperasionalkan sesuai rancangan, Indonesia tidak hanya akan menutup gap kelembagaan yang selama ini menjadi titik lemah eksekusi program prioritas. Indonesia akan bergabung bersama 32 negara OECD lainnya yang telah membuktikan bahwa pengadaan terpusat yang profesional adalah mesin pertumbuhan ekonomi yang sering tak terlihat — namun dampaknya terasa hingga ke lapisan masyarakat paling bawah.

Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Indonesia membutuhkan UPPN. Pertanyaannya adalah: seberapa cepat kita bisa mewujudkannya?

Bisnis.com, BANDA ACEH — Pemerintah pusat menilai serapan anggaran otonomi khusus (Otsus) Aceh masih belum maksimal, sehingga berdampak pada kemandirian ekonomi.

Komisi II DPR RI menyoroti efektivitas pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) Aceh yang dinilai belum optimal dalam mendorong kemandirian ekonomi daerah meski telah digelontorkan dalam jumlah besar sejak 2008.

Sorotan ini muncul di tengah ancaman penurunan alokasi dana otsus dari 2 persen menjadi 1 persen Dana Alokasi Umum (DAU) nasional hingga 2027, bahkan berpotensi berakhir setelah periode tersebut. DPR menilai persoalan tata kelola dan rendahnya serapan anggaran menjadi faktor utama yang menghambat dampak signifikan dana otsus terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh.

“Memang ada kemajuan, tetapi belum melompat. Bahkan, pada beberapa tahun sebelumnya terdapat sisa anggaran (SiLPA) hingga triliunan rupiah karena tidak terserap optimal,” ujar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, saat Raker Komisi II DPR RI, dikutip Kamis (16/4/2026).

Sejak diberlakukan pada 2008, Aceh telah menerima dana otsus kurang lebih sekitar Rp108 triliun. Namun, realisasi penggunaannya belum maksimal, sekitar Rp89 triliun terserap dan sisanya tidak termanfaatkan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di daerah.

“Kalau kita lihat, anggaran penyerapan mereka di Aceh dari Rp108 triliun, terserap Rp89 triliun selama delapan belas tahun. Ada yang tidak terserap sebanyak kurang lebih Rp14 triliun,” kata Tito.

Dia menambahkan, pada beberapa tahun sebelumnya, angka sisa anggaran bahkan mencapai Rp2 triliun rupiah. “Dikasih Rp8 triliun, bisa nyerap Rp6 triliun, Rp2 triliun dikembalikan ke negara,” ujarnya.

Menurut Tito, persoalan utama terletak pada lemahnya tata kelola anggaran dan perencanaan program. “Artinya ada masalah tata kelola yang kurang baik,” tegasnya.

Dia juga menilai bahwa keterbatasan kemampuan dalam merancang program yang tepat menjadi salah satu penyebab rendahnya penyerapan anggaran.

“Mungkin memang benar masalah utama adalah tata kelola sehingga tidak mampu menyerap dengan baik karena tak bisa buat program,” katanya.

Dalam konteks transparansi, Tito membandingkan pengelolaan dana otsus Aceh dengan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang dinilai lebih berhasil. Menurutnya, tingkat penyerapan anggaran DIY mencapai lebih dari 90 persen dan penggunaannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Kalau bisa juga teman-teman dari Aceh studi banding ke Jogja. Kenapa Jogja bisa menyerap lebih baik dan transparan. Dana otsus itu, masyarakat tahu bahwa dana otsus Jogja dipakai buat becak listrik, promo pangan, lain-lain. Nah, mungkin itu yang tidak diketahui di Aceh. Masyarakat bertanya dana otsus itu buat apa? Karena mungkin tidak terbuka dan jejaknya tidak kelihatan. Di Jogja jejaknya kelihatan,” ujarnya.

Besarnya dana otsus juga belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kemiskinan di Aceh masih berada di atas rata-rata nasional, meskipun terdapat tren perbaikan dalam beberapa indikator pembangunan.

“Karena tingkat kemiskinan masih tinggi di atas nasional dan Sumatra. Pengangguran juga tinggi. Meskipun indeks pembangunan manusia (IPM) membaik, tapi di bawah nasional. Mereka masih memerlukan dana otonomi khusus,” ujar Tito.

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menegaskan bahwa dana otsus merupakan instrumen penting dalam pembangunan daerah, namun harus dikelola secara efektif agar memberikan dampak nyata.

“Dana otsus harus benar-benar menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar menopang birokrasi,” tegas Rifqinizamy.

Dia juga mengingatkan bahwa ketergantungan fiskal terhadap dana transfer pusat masih tinggi, sehingga daerah perlu mulai memperkuat kemandirian melalui peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan optimalisasi potensi ekonomi.

Dalam rapat tersebut, DPR juga menyoroti bahwa dana otsus sering kali lebih banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur pemerintahan dibandingkan sektor produktif yang langsung menyentuh masyarakat.

“Artinya, sebagian besar dana masih terserap pada tahap pembangunan pondasi pemerintahan, belum optimal menyentuh sektor produktif masyarakat,” jelas Rifqinizamy.

Di sisi lain, DPR menilai bahwa kondisi Aceh saat ini juga menghadapi tantangan tambahan, termasuk dampak bencana yang membutuhkan pemulihan jangka panjang hingga tiga tahun.

“Mereka [Aceh] juga mengharapkan otsus diperpanjang dan besarannya juga kalau tak bisa sama seperti Papua 2,25 triliun, setidaknya kembali ke 2%. Itu permintaannya dari teman-teman di Aceh. Kalau kami lihat dari situasi lapangan, apalagi ada bencana. Kami lihat cukup rasional,” kata Tito.

Namun, DPR menegaskan bahwa perpanjangan dana otsus harus disertai reformasi tata kelola yang menyeluruh agar tidak mengulang permasalahan yang sama. Anggota Badan Legislasi DPR RI Khalid turut menyoroti bahwa persoalan utama bukan pada besaran dana, melainkan pada pengelolaan yang belum maksimal.

“Hari ini kita paham sekian banyak uang sudah di Aceh, tetapi tingkat kesejahteraan belum maksimal. Kita semua berbicara tentang pengelolaan,” ujarnya.

Dia juga mempertanyakan efektivitas evaluasi anggaran oleh pemerintah pusat. “Dana otsus yang selama ini dirancang oleh DPR Aceh sebelum disahkan menjadi RAPBA itu ada evaluasi di Kemendagri. Ini sebenarnya apa sih kendalanya sehingga dalam evaluasi itu tidak signifikan hasilnya seperti yang diharapkan,” katanya.

Khalid menekankan pentingnya perbaikan sistem agar lebih efisien dan transparan. “Bagaimana pengelolaan dana otsus yang lebih efisien, yang lebih transparan, yang lebih maksimal sehingga dana ini lebih sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Perdamaian MoU Helsinki bukan cuma berbicara dana, tetapi berbicara kewenangan,” ujarnya.

Menurutnya, dana otsus merupakan konsekuensi dari kewenangan khusus yang diberikan kepada Aceh, sehingga pengelolaannya harus sejalan dengan semangat otonomi dan kesejahteraan masyarakat.

DPR menilai keputusan terkait masa depan dana otsus Aceh harus segera diambil. Kepastian kebijakan dinilai penting agar tidak mengganggu perencanaan pembangunan jangka menengah dan panjang di daerah.

DPR dan pemerintah sepakat bahwa dana otsus tetap menjadi instrumen strategis bagi Aceh, namun efektivitasnya sangat bergantung pada perbaikan tata kelola, transparansi, serta orientasi kebijakan yang lebih fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi melaporkan realisasi serapan anggaran 2025 Kementerian Perhubungan (Kemenhub) baru mencapai 88,88% atau sekitar Rp28,68 triliun dari pagu Rp32,26 triliun.

Dudy menjelaskan, serapan terendah berasal dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang sebesar 70,58% atau mencakup Rp5,09 triliun dari pagu Rp7,74 triliun.

Menurutnya, rendahnya serapan anggaran ini akibat baru dibukanya blokir anggaran pada akhir tahun sehingga belum sempat digunakan.

“Kalau yang kemarin itu kan ada anggaran yang memang baru [dibuka] pada menit-menit terakhir sehingga ini nanti akan kami geser ke tahun [anggaran] 2026,” ujarnya usai Rapat Kerja dengan Komisi V DPR, Rabu (18/2/2026).

Kemenhub mengalami efisiensi anggaran hingga Rp17,87 triliun pada awal 2025 sehingga pagu efektif hanya tersisa Rp13,58 triliun dari pagu awal Rp31,45 triliun.

Setelah adanya rekonstruksi dan relaksasi efisiensi, pagu efektif Kemenhub pada Maret 2025 menjadi Rp23,09 triliun. Kemudian, terdapat tambahan pagu maupun luncuran anggaran 2024 sehingga pagu efektif menjadi Rp30,31 triliun.

Sementara pada akhir tahun atau Desember 2025, terdapat relaksasi efisiensi senilai Rp1,44 triliun dan tambahan pagu. Alhasil, pagu efektif akhir menjadi Rp32,27 triliun.

Secara terperinci, realisasi anggaran Kemenhub per Februari 2026 terbesar di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) yang mencapai 99,46% atau terserap Rp2,99 triliun dari pagu Rp3,01 triliun.

Kemudian, diikuti Sekretariat Jenderal (Setjen) dengan serapan anggaran mencapai 99,34% atau senilai Rp480,99 miliar dari Rp484,19 miliar. Selanjutnya, Inspektorat Jenderal (Itjen) berhasil membelanjakan Rp90,12 miliar dari pagu 90,74 miliar (99,32%).

Sementara itu, realisasi anggaran Badan Kebijakan Transportasi (BKT) sebesar 98,62% atau Rp90,37 miliar dari pagu Rp91,64 miliar. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara membelanjakan anggaran senilai Rp5,09 triliun dari Rp5,27 triliun atau mencakup 96,61%.

Realisasi belanja dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mencapai Rp10,53 triliun dari pagu Rp11,05 triliun (95,30%), dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat senilai Rp3,8 triliun dari Rp4,39 triliun (86,63%).

Dalam raker tersebut, Ketua Komisi V DPR Lasarus menyampaikan bahwa serapan anggaran dari Kemenhub menjadi yang terendah di antara mitra kerja Komisi V, yang umumnya di atas 90%.

“Ini tahun pertama Pak Menteri, kami maklumi. Saya pikir data ini menunjukkan bahwa ada penyesuaian yang terjadi di lingkungan kementerian yang hendaknya di 2026 kita sudah tidak lagi bicara pada tatanan penyesuaian,” ungkapnya.

Bisnis.com, TANGERANG — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan meluluskan permintaan penambahan anggaran dari Kementerian/Lembaga (K/L) di awal tahun ini apabila alokasi yang sudah ada belum terserap maksimal.

Purbaya mengungkapkan banyak pimpinan K/L yang mendatanginya untuk melobi kenaikan pagu anggaran. Padahal, tahun anggaran 2026 baru berjalan satu bulan dan realisasi belanja belum signifikan.

"Mereka banyak datang ke saya minta kenaikan anggaran. Padahal yang ada saja belum dipakai. Saya pastikan mereka belanja dulu itu [sampai habis], baru kita diskusi ya mengenai anggaran yang kurang di bulan-bulan berikutnya," ujarnya saat ditemui di Kabupaten Tangerang, Kamis (5/2/2026).

Bendahara negara itu menegaskan bahwa fokus utamanya saat ini adalah memastikan mesin belanja pemerintah panas sejak awal tahun. Dia tidak ingin pola penumpukan belanja di akhir tahun kembali terulang.

Untuk itu, Purbaya berencana melakukan 'safari' atau kunjungan langsung ke berbagai K/L dalam waktu dekat. Tujuannya memantau serapan anggaran bulan ke bulan (month to month).

Menurutnya, percepatan eksekusi belanja demi mengejar target pertumbuhan ekonomi 2026 yang dibidik mendekati level 6%.

"Tidak ada [efisiensi], yang ada saya 'gebuk-gebuk' biar mereka semua belanja lebih cepat di triwulan pertama dan kedua tahun ini," tegas Purbaya.

Mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu menjelaskan, optimisme target pertumbuhannya itu berdasarkan momentum pembalikan arah ekonomi sudah terjadi pada kuartal IV/2025 dengan realisasi pertumbuhan 5,39% (year on year/YoY).

Angka itu lebih tinggi dari tiga kuartal sebelumnya yaitu 4,87% pada kuartal I/2025; 5,12% pada kuartal II/2025; dan 5,04% pada kuartal III/2025. Menurutnya, meskipun angka ini masih di bawah ekspektasi pribadinya yaitu sekitar 4,5%—4,7%, tren tersebut menjadi sinyal kuat adanya pembalikan arah ekonomi domestik.

"Lumayan kan, 5,39% ya [kuartal IV/2026]. Ini lebih rendah dari perkiraan atau janji saya, maunya 5,6% atau 5,7%. Tapi secara keseluruhan lumayan, kita tumbuh 5,1%. Yang penting apa? Arah ekonomi sudah membalik," ujarnya

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkap total alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah terserap mencapai Rp4,54 triliun sepanjang 2025.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PKP, Dydyk Choiroel menjelaskan bahwa realisasi anggaran tersebut mencapai 96% dari total pagu TA 2025 yakni sebesar Rp5,27 triliun.

"Dari sisi pengelolaan anggaran, tadi sudah disampaikan bahwa realisasi Kementerian PKP mencapai Rp4,54 triliun atau 96,21% dari pagu atau Rp5,27 triliun," kata di Kantor Kementerian PKP, Kamis (15/1/2026).

Dalam paparan yang disampaikan, realisasi tersebut dialokasikan untuk belanja pegawai sebesar Rp366,81 miliar, belanja barang realisasi mencapai Rp2,19 triliun dan belanja modal total realisasi sebesar Rp1,98 triliun.

Sementara berdasarkan programnya, pembangunan rumah swadaya tembus 45.073 unit dengan realisasi anggaran Rp1,01 triliun, rumah susun sebanyak 2.270 unit dengan realisasi anggaran Rp2,41 triliun, rumah khusus 476 unit (Rp220,48 miliar), PSU Rumah Umum, Kumuh, dan Sanitasi sebanyak 2.900an unit (Rp19,72 miliar).

Sementara itu, Kementerian PKP diketahui hanya mendapat alokasi pagu sebesar Rp10,89 triliun untuk Tahun Anggaran (TA) 2026. Posisinya jauh di bawah dari usulan kebutuhan anggaran yang sempat disampaikan mencapai Rp49,8 triliun.

Artinya, terdapat selisih kebutuhan anggaran atau funding gap sebesar Rp38,91 triliun untuk memenuhi pelaksanaan program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto di tahun kedua kepemimpinannya.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) mengungkap kebutuhan anggaran untuk pengerjaan program 3 juta rumah Tahun Anggaran (TA) 2026 mencapai Rp49,85 triliun.

Dalam usulannya, Ara merinci, kebutuhan anggaran Rp49,85 triliun itu bakal digunakan untuk alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) senilai Ro45,55 triliun atau sebesar 91,37% dari usulan pagu anggaran Kementerian PKP TA 2026.

"Kami mengajukan dari usulan anggaran tersebut sebesar Rp45,55 triliun atau 91,37% untuk bantuan stimulan perumahan swadaya dengan target 2 juta unit rumah di tahun 2026," ujarnya.

Selain itu, alokasi usulan anggaran itu bakal digunakan untuk pembangunan 3.047 unit rumah susun (rusun) senilai Rp1,67 triliun dan anggaran senilai Rp287,81 miliar untuk pembangunan 1.166 unit rumah khusus (rusus).

Kementerian PKP juga akan mengalokasikan anggaran senilai Rp290,82 miliar untuk pembangunan PSU rumah umum. Serta, penanganan permukiman kumuh dan sanitasi senilai Rp660 miliar, serta untuk dukungan manajemen Rp1,11 triliun dan monitoring pelaksanaan kegiatan perubahan Rp271,52 miliar.

"Jumlah anggaran tersebut kami yakini dalam rangka mencapai target pembangunan dan renovasi 3 juta rumah dan penanganan kawasan kumuh sebagai target dan prioritas rencana pembangunan jangka menengah nasional 2025-2029 dan rencana kerja pemerintah 2026," pungkasnya.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mencatatkan serapan anggaran mencapai 99,20 persen hingga penutupan tahun anggaran per 31 Desember 2025. Pencapaian ini menjadi dasar kuat bagi BPJPH untuk meningkatkan target layanan sertifikasi halal pada tahun 2026.

Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, mengatakan optimalisasi anggaran sepanjang 2025 menunjukkan keseriusan negara dalam membangun ekosistem halal nasional yang berkelanjutan.

"Serapan anggaran yang tinggi ini mencerminkan kerja yang terukur, terencana, dan fokus pada hasil. Kami tidak hanya mengejar realisasi keuangan, tetapi memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh pelaku usaha, khususnya UMK," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (2/1).

Sepanjang 2025, BPJPH mencatat sejumlah capaian kinerja yang melampaui target. Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) berhasil menerbitkan 1.140.015 sertifikat atau mencapai 114 persen dari target tahunan.

Sejak berlakunya Keputusan Kepala BPJPH Nomor 142 Tahun 2025 pada Juli 2025, sebanyak 25.145 warteg, warung nasi dan sejenisnya telah tersertifikasi halal secara gratis.

Haikal menjelaskan sebelum aturan ini berlaku, banyak keluhan dari warteg yang dimintai biaya Rp5 juta bahkan ada yang sampai Rp10 juta jika ingin mendapatkan sertifikat halal.

"Jumlah produk bersertifikat halal pun per 31 Desember 2026 telah mencapai 10.978.714, yang kami yakini pada awal Januari akan menembus 11 juta produk yang bersertifikasi halal," imbuh dia.

Ia melanjutkan, dari sisi keuangan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) BPJPH mencapai Rp139 miliar atau 132 persen dari target.

Haikal menilai capaian tersebut menunjukkan bahwa BPJPH tidak hanya bergantung pada APBN, tetapi juga mampu mengelola layanan secara profesional dari berbagai sumber. Ini menjadi bukti bahwa BPJPH mampu tumbuh sebagai lembaga yang akuntabel, mandiri, dan dipercaya publik.

Menindaklanjuti capaian tersebut, Presiden Prabowo Subianto menetapkan target lebih ambisius pada 2026 dengan menyiapkan kuota 1,35 juta sertifikat halal gratis bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di seluruh Indonesia. Kebijakan ini ditujukan untuk memperkuat hilirisasi produk UMKM sekaligus memberikan perlindungan bagi konsumen muslim.

Haikal menegaskan BPJPH siap mengawal kebijakan Presiden tersebut dengan memperkuat infrastruktur sertifikasi halal nasional. Saat ini, BPJPH didukung oleh 111.889 Pendamping Proses Produk Halal (P3H), 345 Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), serta 3.539 Juru Sembelih Halal bersertifikat.

"Dengan kesiapan SDM dan sistem yang ada, kami optimistis target 1,35 juta sertifikat halal gratis tahun 2026 dapat tercapai secara efisien dan tepat sasaran," pungkas Haikal.

Dengan serapan anggaran hampir 100 persen pada 2025, BPJPH optimistis dapat mengelola peningkatan kuota sertifikasi halal gratis pada 2026 secara lebih efektif, terutama bagi pelaku usaha di tingkat akar rumput.

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait sejumlah instansi pemerintah yang lamban merealisasikan anggaran belanjanya. Bahkan, dirinya pun telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai hal ini.

Namun, Purbaya enggan membeberkan secara rinci kementerian/lembaga mana saja yang penyerapan anggarannya tergolong lambat. Meski begitu, Purbaya hanya membenarkan ada instansi yang realisasi belanjanya tertunda, bahkan sebagian telah mengembalikan sisa anggaran ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Purbaya memperkirakan rata-rata penyerapan anggaran oleh kementerian/lembaga hingga akhir 2025 hanya akan mencapai sekitar 95 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Saya belum lihat. Tapi ada, dan sebagian juga dibalikin. Ya tapi begitu lah, kita perkirakan biasanya memang hanya 95 persen dari APBN yang terserap,” ujar Purbaya kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Rabu (17/12/2025).

Menurut Purbaya, proses audit anggaran masih terus berjalan hingga akhir tahun. Dia menilai masih ada peluang penyerapan anggaran tambahan di sisa waktu 2025.

“Ini kan belum selesai nih, masih jalan terus kan, audit finalnya kita lihat kan di akhir tahun. Ini masih tanggal 15 kan, mungkin ada penyerapan-penyerapan baru,” ujar Purbaya.

Sebelumnya, Purbaya juga menyampaikan, nilai pengembalian anggaran dari kementerian/lembaga telah mencapai kisaran Rp3,5 triliun hingga Rp4,5 triliun. Namun, dia membuka kemungkinan jumlah tersebut masih akan bertambah.

“Tambah lagi sedikit mungkin (dari total Rp4,5 triliun),” kata dia.

(Dhera Arizona)