Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun anggaran 2025 senilai Rp431 miliar akibat kendala administrasi dalam proses pembayaran sejumlah perangkat daerah.

Juru Bicara Pemprov NTB Ahsanul Khalik mengatakan SILPA tinggi tersebut bukan karena penyerapan anggaran yang rendah ataupun kegagalan pelaksanaan program pembangunan daerah.

"Akar persoalan terletak pada tata kelola administrasi keuangan, bukan pada pelaksanaan pembangunan," ujar dia dalam keterangan di Mataram, Selasa.

Ahsanul menjelaskan sebagian besar pekerjaan pembangunan sudah rampung, tetapi pembayaran kepada penyedia proyek belum bisa dilakukan lantaran dokumen administrasi belum memenuhi seluruh persyaratan yang diwajibkan oleh ketentuan perundang-undangan.

Aparat pengelola keuangan tidak dibenarkan melakukan pembayaran apabila persyaratan administratif dan dokumen pendukung belum lengkap.

"Memaksakan pencairan hanya demi meningkatkan realisasi belanja dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang jauh lebih serius daripada menunda pembayaran hingga seluruh persyaratan dipenuhi," kata Ahsanul.

SILPA merupakan indikator posisi fiskal yang menunjukkan selisih antara realisasi pendapatan dan penerimaan pembiayaan dengan realisasi belanja dan pengeluaran pembiayaan pada akhir tahun anggaran.

Menurut Ahsanul, SILPA yang besar mencerminkan adanya kewajiban pembayaran atas pekerjaan yang telah rampung tetapi belum dapat diselesaikan pada tahun anggaran yang sama.

Kewajiban pembayaran akan segera dituntaskan melalui APBD 2026 dengan memanfaatkan ruang fiskal yang tersedia dari SILPA tersebut.

Dia mengakui SILPA senilai Rp431 miliar menjadi bahan evaluasi serius Pemprov NTB untuk memperbaiki tata kelola administrasi keuangan.

Pemerintah NTB memusatkan perbaikan terhadap peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan pengendalian internal, manajemen kas, serta koordinasi antarperangkat daerah agar keterlambatan administrasi serupa tidak kembali terjadi.

"Evaluasi terhadap perangkat daerah yang kurang cermat dalam tata kelola administrasi merupakan langkah yang tepat demi mencegah terulangnya persoalan serupa," pungkas Ahsanul.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat kualitas tata kelola keuangan daerah, pengawasan internal, hingga sistem pelayanan publik berbasis digital.

Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan konsolidasi dilakukan bersama Direktorat Gratifikasi KPK dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) guna memastikan sistem pemerintahan berjalan lebih akuntabel dan efektif.

“Kemarin kami bersama Direktur Gratifikasi KPK dan lintas OPD melakukan konsolidasi bagaimana pengendalian gratifikasi di Pemprov Jabar dan 27 kabupaten/kota bisa optimal,” ujar Herman, Rabu (20/5/2026).

Selain pengendalian gratifikasi, Pemprov Jabar bersama KPK juga mengevaluasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) agar mampu mendorong kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Herman, digitalisasi pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa, hingga pengawasan internal pemerintah menjadi fokus utama pembenahan tata kelola di Jawa Barat.

“Pengadaan barang dan jasa tentu harus akuntabel, demikian juga sistem pengawasan internal pemerintah. Kami berikhtiar kebaikan itu harus dibackup oleh sistem dan tata kelola yang baik,” katanya.

Pihaknya mengungkapkan, salah satu target yang ingin dicapai Pemprov Jabar pada 2026 adalah meningkatkan maturitas Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) dari level tiga menjadi level empat.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya kualitas hasil pekerjaan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, bukan sekadar capaian administratif.

“Dari sisi angka mungkin bagus, tapi orientasinya harus ke outcome, benefit, dan impact. Jangan sampai administrasinya bagus tetapi hasil pekerjaannya tidak berkualitas,” ujarnya.

Di sektor pelayanan publik, Herman menegaskan digitalisasi bukan satu-satunya solusi pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, pelayanan manual tetap diperlukan agar masyarakat tetap mendapatkan pendekatan yang humanis.

“Digitalisasi itu salah satu tools saja. Jangan berpikir dengan digitalisasi semua urusan selesai. Faktanya kita harus multichannel, digitalisasi yes, manual juga yes,” katanya.

Ia juga memaparkan sejumlah indikator pengelolaan keuangan daerah Jawa Barat yang dinilai cukup baik, mulai dari konsistensi perencanaan dan penganggaran, pemenuhan mandatory spending, hingga tingkat transparansi anggaran.

Bahkan, Sekda Jabar menegaskan jika seluruh proses penyusunan APBD Jawa Barat dilakukan secara terbuka dan disiarkan langsung.

“Transparansi sampai penyusunan anggaran di-live-kan bersama Pak Gubernur, sampai gemetaran kita,” ungkapnya.

Di tengah situasi fiskal yang tengah mengalami dinamika, sejauh ini, Pemprov Jabar mencatat tingkat kemandirian fiskal sebesar 63% dengan total APBD mencapai Rp31 triliun, di mana sekitar Rp19 triliun berasal dari pendapatan asli daerah (PAD).

Meski sempat mengalami penurunan anggaran sekitar Rp2,4 triliun dari pemerintah pusat, Herman menegaskan Pemprov Jabar tetap berkomitmen menjaga kualitas pembangunan daerah.

“Kami ingin membuktikan walaupun duitnya berkurang, pembangunan tetap kami dorong,” tuturnya.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur resmi membatalkan pengadaan kendaraan dinas gubernur senilai Rp8,5 miliar yang sempat menuai kontroversi.

Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud menyatakan pembatalan ini merupakan respons atas aspirasi rakyat.

"Keputusan ini, insyaallah, tidak akan mengganggu kinerja pemerintahan. Fokus kami tetap pada kesejahteraan masyarakat," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (2/3/2026).

Kendati demikian, langkah mundur ini justru memantik pertanyaan mengenai tata kelola keuangan daerah.

Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman Purwadi Purwoharsojo menilai proses pengembalian kendaraan dinas tidak sesederhana membalikkan telapak tangan.

Kompleksitas prosedur dan mekanisme pengadaan barang milik negara menjadi batu sandungan tersendiri.

"Satu jam keluar dari dealer saja harga barang sudah turun, nah maka dari itu, BPKAD Kaltim harus jelas di sini untuk memastikan aset daerah tersebut. Jangan sampai dibeli harga Rp 8,5 miliar, nanti masuk ke kas daerahnya kurang dari itu, karena barangnya sudah second," tegasnya.

Purwadi menambahkan, tanggung jawab BPKAD Kaltim dalam hal ini bukan sekadar formalitas.

Lembaga tersebut harus mampu memastikan setiap rupiah uang rakyat kembali utuh ke kas daerah, tanpa potongan akibat penyusutan nilai barang.

Lebih jauh, dia menekankan perlunya keterlibatan lembaga pengawas independen.

Menurutnya, inspektorat Provinsi Kaltim harus secara transparan menelusuri alur dana hingga tuntas.

"Inspektorat juga di sini harus jelas menelusuri itu sampai selesai. Bagaimana alurnya itu, sampai benar-benar duitnya itu balik dalam kondisi utuh dan BPKP atau BPK harus masuk untuk melakukan audit mendampingi inspektorat supaya tidak terjadi lagi kejadian begini ke depannya," jelasnya.

Adapun, dia menuturkan kendati kendaraan dinas dikembalikan, jejak perencanaan anggaran yang dinilai tidak tepat sasaran tetap tertulis dalam catatan sejarah pemerintahan Kaltim.

"Meski mobdin (mobil dinas) tersebut dikembalikan, tidak serta merta menghapus jejak perencanaan anggaran yang buruk. Mengingat, perencanaan harus mengarah kepada kebermanfaatan bagi masyarakat luas," pungkasnya.

Bisnis.com, PALEMBANG, 29 Oktober 2025 — Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) menggandeng Bank Sumsel Babel (BSB) dalam memperkuat sistem pajak daerah berbasis digital.

Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian antara Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Muba dan Bank Sumsel Babel Cabang Sekayu di Kantor Pusat Jakabaring Palembang, sebagai langkah konkret menuju tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien.

Melalui sinergi tersebut, seluruh proses pembayaran pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Muba akan dilakukan secara nontunai dengan memanfaatkan sistem Virtual Account (VA) dan kanal pembayaran digital lain milik Bank Sumsel Babel.

Inovasi ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kapan pun dan di mana pun, sekaligus menekan potensi kebocoran serta mempercepat pelaporan keuangan daerah.

Sementara itu, PPS Direktur Utama Bank Sumsel Babel Festero Mohamad Papeko menegaskan bahwa langkah ini sejalan dengan misi Bank Sumsel Babel untuk memperkuat ekosistem keuangan daerah berbasis digital.

“Kami percaya bahwa kemajuan daerah akan terwujud bila sistem keuangan publiknya transparan dan efisien. Bank Sumsel Babel berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pembayaran digital, mendukung optimalisasi penerimaan pajak, serta memastikan tata kelola keuangan yang modern dan akuntabel,” ujarnya.

Dengan dukungan infrastruktur teknologi perbankan yang andal, Bank Sumsel Babel akan menyediakan berbagai kanal pembayaran digital seperti QRIS, Virtual Account, dan integrasi RKUD Digital, yang terhubung langsung dengan sistem pemerintah daerah. Inisiatif ini diharapkan juga dapat meningkatkan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Kabupaten Muba.

Kerja sama antara Pemkab Muba dan Bank Sumsel Babel ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk membangun budaya transaksi non-tunai di masyarakat sekaligus memperkuat semangat good governance di tingkat daerah.