JAKARTA - Danantara menyatakan rencana perampingan sekitar 1.000 entitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi 250 perusahaan tidak akan disertai dengan pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal itu merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto demi menciptakan perusahaan pelat merah yang lebih sehat, efisien, dan berdaya saing kuat.

"Tidak ada PHK. Pak Donny (COO Danantara) menyampaikan tadi tidak ada PHK dalam perampingan itu. Yang dilakukan adalah pengelolaan sumber daya manusia di BUMN-BUMN yang akan dimerger," ujar Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, usai bertemu COO Danantara Donny Oskaria di Wisma Danantara, Rabu (1/7/2026).

Said mengungkapkan, restrukturisasi skala besar ini bertujuan untuk memperkuat kinerja perusahaan melalui pembentukan holding yang lebih efisien. Sebagai contoh, sektor logistik yang selama ini tersebar di sejumlah perusahaan pelat merah akan diintegrasikan dan diperkuat ke dalam satu payung holding guna memangkas tumpang tindih fungsi operasional.

Kendati mendapatkan jaminan bebas PHK, serikat buruh tetap meminta untuk dilibatkan secara aktif dalam setiap tahapan proses restrukturisasi dan merger tersebut. Pelibatan pekerja sejak awal dinilai sangat krusial untuk memastikan penataan organisasi serta pengelolaan sumber daya manusia berjalan secara transparan dan tidak merugikan hak-hak buruh.

Said menekankan kekhawatiran terkait potensi pengurangan tenaga kerja akibat dampak konsolidasi adalah hal yang wajar. Sebab itu, pihaknya mengapresiasi respons positif dari manajemen Danantara yang membuka ruang komunikasi dan sepakat untuk mengajak serikat buruh berdiskusi dalam proses transisi ini.

Selain menyoroti masa depan karyawan BUMN, pertemuan strategis tersebut juga membahas upaya konkret dalam mengantisipasi gelombang PHK di sektor swasta. Serikat buruh mendorong Danantara agar mengambil peran lebih besar dalam menjaga stabilitas lapangan kerja nasional di tengah dinamika ekonomi saat ini.

Danantara diharapkan dapat memfasilitasi dukungan pendanaan bagi perusahaan-perusahaan swasta yang masih memiliki prospek usaha bagus namun sedang mengalami kesulitan modal kerja. Dengan intervensi pembiayaan tersebut, operasional perusahaan swasta yang tercekik modal diharapkan dapat kembali berjalan normal sehingga pemangkasan tenaga kerja dapat dihindari.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan bertemu dengan Presiden Republik Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (2/7/2026). Kehadiran Presiden Lukashenko ke Indonesia merupakan kedua kalinya setelah sebelumnya berkunjung pada 2013.

Sebelumnya, Prabowo dan Lukashenko juga pernah bertemu pada Selasa, 15 Juli 2025. Pertemuan tersebut digelar di kediaman Presiden Lukashenko, Ozyorny, yang terletak di luar ibu kota Minsk.

Kala itu, Prabowo dan Lukashenko bertemu selama tiga jam dalam suasana yang santai dan bersahabat ini mencerminkan kedekatan dan rasa hormat antara kedua pemimpin negara. Prabowo merupakan presiden kedua setelah Presiden Rusia Vladimir Putin yang datang ke kediaman Presiden Lukashenko setelah direstorasi.

Diketahui, Lukashenko tiba di Jakarta, pada Rabu (1/7/2026). Pesawat yang membawa rombongan Presiden Lukashenko tiba melalui Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma. Kedatangan Lukashenko disambut oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafri Sjamsoeddin yang mewakili Prabowo.

"Saya mewakili Presiden RI menyambut kehadiran Presiden Republik Belarus H.E. Alexander Lukashenko di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta," tulis Sjafri yang dibagikan lewat akun media sosial Instagram miliknya @sjafrie.sjamsoeddin.

Sementara itu, Sjafrie mengungkapkan bahwa kehadiran Presiden Belarus menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan persahabatan Indonesia-Belarus. "Sekaligus membuka ruang penguatan kerja sama strategis yang saling menghormati dan saling berkontribusi bagi kemajuan kedua bangsa," pungkasnya.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto mengatakan pemerintah sedang mengkaji usulan penghapusan pajak atas pencairan Jaminan Hari Tua (JHT).

Hal itu disampaikan Bimo saat merespons usulan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal agar pajak JHT dihapus.

"Sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Menteri Keuangan, jadi sedang dikaji," ujar Bimo ketika ditemui di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (1/7).

Bimo menjelaskan pajak JHT baru dipungut saat dana dicairkan. Pencairan JHT dengan saldo maksimal Rp50 juta tidak dikenakan pajak, sedangkan saldo di atas Rp50 juta dikenai pajak sebesar 5 persen.

Menurut dia, ketentuan tersebut sudah berlaku sejak 2009. Oleh karena itu, apabila memang perlu dilakukan penyesuaian, DJP akan mengikuti kebijakan yang ditetapkan Purbaya.

"Kami sih tergantung arah dari pimpinan. Kami ini kan hanya melaksanakan kebijakan. Jadi kebijakan itu nanti ranahnya Pak Menteri Keuangan," ujar Bimo.

Ia juga mengungkapkan berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, sekitar 95 persen peserta JHT memiliki saldo di bawah Rp50 juta, sehingga tidak dikenakan pajak saat pencairan.

"Kami kemarin sudah koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan, 95 persen JHT itu di bawah Rp50 juta. Jadi tidak dipotong pajak," ujar Bimo.

Said Iqbal mengusulkan tarif pajak manfaat JHT menjadi nol persen. Menurut dia, manfaat JHT berasal dari penghasilan pekerja yang sebelumnya telah dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Karena itu, pemotongan pajak saat pencairan JHT merupakan bentuk pajak berganda.

"Upah pekerja sudah dipotong PPh 21 ketika diterima. Karena itu, ketika JHT dibayarkan kepada pekerja, seharusnya tidak lagi dipotong pajak. Saya mengusulkan agar pajak JHT menjadi 0 persen sebagai bentuk keberpihakan negara kepada pekerja," ujar Iqbal dalam keterangan tertulis, Minggu (28/6).

Said Iqbal menjelaskan usulan penghapusan pajak JHT itu merupakan satu dari sejumlah langkah mitigasi yang tengah ditempuh pemerintah bersama serikat buruh untuk menekan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

Bisnis.com, JAKARTA — Aset neto Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan menyusut tajam sepanjang 2025 seiring membengkaknya defisit penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kenaikan beban pelayanan kesehatan yang melampaui pertumbuhan pendapatan iuran membuat aset neto dana program turun hingga Rp18,75 triliun dalam setahun.

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian BPJS Kesehatan dan Entitas Anak Tahun 2025 (Auditan) yang dipublikasikan Kamis (2/7/2026), aset neto DJS Kesehatan pada akhir 2025 tercatat sebesar Rp30,04 triliun, turun 38,4% dibandingkan posisi akhir 2024 yang mencapai Rp48,79 triliun.

Penurunan tersebut terjadi seiring memburuknya hasil jasa kontrak jaminan sosial. Pendapatan jasa kontrak jaminan sosial memang meningkat 6,9% menjadi Rp176,72 triliun dari Rp165,34 triliun pada 2024. Namun, beban jasa kontrak meningkat lebih tinggi, yakni 12,1%, menjadi Rp193,85 triliun dari Rp172,99 triliun.

Akibatnya, defisit hasil jasa kontrak jaminan sosial melonjak menjadi Rp17,13 triliun, atau membengkak 123,8% dibandingkan defisit Rp7,66 triliun pada tahun sebelumnya.

Tekanan terhadap kinerja dana program juga berasal dari menurunnya pendapatan operasional lain. Pos ini turun 23,5% menjadi Rp5,55 triliun dari Rp7,26 triliun pada 2024. Di sisi lain, beban keuangan dan operasional lain masih meningkat 5,5% menjadi Rp7,17 triliun.

Secara keseluruhan, penurunan aset neto sepanjang tahun mencapai Rp18,75 triliun, jauh lebih besar dibandingkan penurunan Rp7,20 triliun pada 2024.

Dari sisi neraca, total aset DJS Kesehatan turun 19,3% menjadi Rp66,48 triliun pada akhir 2025, dari Rp82,41 triliun setahun sebelumnya. Sebaliknya, total liabilitas meningkat 8,4% menjadi Rp36,44 triliun dari Rp33,62 triliun, sehingga semakin menekan posisi dana bersih program.

Meski demikian, likuiditas jangka pendek menunjukkan perbaikan. Kas dan setara kas meningkat 76,5% menjadi Rp57,25 triliun pada akhir 2025, dibandingkan Rp32,43 triliun pada akhir 2024.

Kenaikan kas tersebut berbanding terbalik dengan posisi investasi bersih yang merosot drastis. Nilai investasi bersih DJS Kesehatan tercatat hanya Rp3,16 triliun, turun 92,6% dari Rp42,52 triliun pada 2024. Penurunan investasi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan total aset DJS Kesehatan menyusut signifikan pada 2025.

Hashim Djojohadikusumo resmi diangkat sebagai Komisaris Utama PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI).

Pengangkatan adik Presiden Prabowo Subianto sebagai komisaris tersebut disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025.

Hashim menggantikan Hermansjah, yang sebelumnya mengisi posisi tersebut.

"Berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2026, telah disetujui Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan pengangkatan Bapak Hashim S. Djojohadikusumo sebagai Komisaris Utama Perseroan," kata WIFI dalam keterbukaan informasi, Selasa (30/6).

Selain menetapkan Hashim sebagai Komut WIFI, RUPST juga menyetujui pengangkatan Fadel Muhammad sebagai Komisaris dan Doni Soetadi menjabat Komisaris Independen.

Jajaran direksi ikut dirombak. Pemegang saham menetapkan Hendrik Tee sebagai Direktur Utama WIFI, menggantikan Yune Marketatmo.

Hendrik Tee didampingi Shannedy Ong, Andrew, Yune Marketatmo, Mohammad Mustaghfirin, dan Henny Santoso, yang masing-masing menjabat sebagai direktur.

Susunan pengurus terbaru WIFI:

Direktur Utama: Hendrik TeeDirektur: Shannedy OngDirektur: Yune MarketatmoDirektur: Mohammad MustaghfirinDirektur: Henny Santoso

Komisaris Utama: Hashim DjojohadikusumoKomisaris: Fadel MuhammadKomisaris Independen: Doni Soetadi.

WASHINGTON - Presiden AS Donald Trump menghasilkan lebih dari USD1,4 miliar atau Rp25 triliun pada tahun lalu dari transaksi bisnis di mata uang kripto. Itu berdasarkan laporan keuangan wajibnya untuk tahun 2025.

Dalam pengungkapan setebal 927 halaman, ia melaporkan royalti sebesar USD635 juta dari entitas bernama Celebration Coins, yang diduga berada di balik koin meme $TRUMP yang nilainya telah anjlok sejak ia meluncurkannya beberapa hari sebelum menjabat.

Ia juga melaporkan pendapatan lebih dari USD500 juta dari World Liberty Financial, sebuah perusahaan mata uang kripto yang didirikan oleh putra-putranya sendiri dan anak-anak utusan khususnya, Steve Witkoff.

Ia memperoleh jutaan dolar lebih banyak dari real estat dan barang-barang bertema Trump. Namun Gedung Putih membantah bahwa ia mengambil keuntungan dari jabatan presiden.

Pendapatan dari pengungkapan keuangan terbarunya—yang mencapai setidaknya USD2,2 miliar—jauh melampaui pendapatan sebelumnya untuk tahun 2024, ketika Trump mengungkapkan pendapatan lebih dari USD600 juta.

Namun Gedung Putih, yang berulang kali menekankan bahwa Trump telah menempatkan bisnisnya dalam sebuah perwalian yang dikelola oleh putra-putranya, sekali lagi membantah adanya konflik kepentingan.

Wakil sekretaris pers Gedung Putih, Anna Kelly, mengatakan presiden dengan bangga telah menjadikan AS sebagai "ibu kota kripto dunia".

"Baik Presiden maupun keluarganya tidak pernah terlibat—atau akan pernah terlibat—dalam konflik kepentingan," katanya dalam sebuah pernyataan.

Ia menambahkan: "Semua tindakan Presiden Trump dan pemerintahannya dilakukan demi kepentingan terbaik rakyat Amerika—dan setiap yang disebut 'wartawan' yang mendorong sebaliknya hanya mendaur ulang narasi yang sama, usang, dan salah yang telah didorong oleh Demokrat dan media arus utama selama satu dekade."

Presiden sendiri juga telah menegaskan bahwa ia tidak tunduk pada undang-undang konflik kepentingan federal.

Trump pernah mengkritik mata uang kripto, dengan terkenal menyebut Bitcoin sebagai "penipuan" pada tahun 2021 dan "bencana yang akan segera terjadi".

Namun, selama kampanye presidennya tiga tahun kemudian, Trump mengatakan ia ingin menjadikan AS sebagai "ibu kota kripto planet ini". Salah satu tindakan pertamanya ketika kembali ke Gedung Putih tahun lalu adalah perintah eksekutif untuk "mendukung pertumbuhan yang bertanggung jawab" dari industri kripto.

Richard Painter, mantan kepala pengacara etika Gedung Putih di bawah George W. Bush, mengatakan kepada BBC bahwa "luar biasa" bahwa Trump telah menghasilkan $1 miliar dari kripto.

"Tentu saja itu adalah konflik kepentingan," katanya.

Will Walker-Arnott, direktur klien pribadi di Raymond James Wealth Management, mengatakan: "Pendekatannya, saya kira, berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya dalam hal menghasilkan uang.

"Jimmy Carter memasukkan pertanian kacangnya ke dalam perwalian buta dan George W. Bush menjual sahamnya di Texas Rangers sebelum menjadi presiden, tetapi Trump tampaknya beroperasi dengan cara yang sangat berbeda dan tampaknya menghasilkan banyak uang melalui perusahaan kripto keluarganya ini."

Pengungkapan pada hari Selasa menunjukkan pendapatan kriptonya jauh melampaui pendapatan dari bisnis real estatnya, yang pertama kali melambungkan namanya.

Trump menghasilkan sekitar USD77 juta dari klub Mar-a-Lago dan USD122 juta dari klub golfnya di Doral, Florida.

Ia juga menghasilkan lebih dari USD30 juta masing-masing dari klub golf di Bedminster, New Jersey, dan Jupiter, Florida, serta Turnberry, Skotlandia.

Trump juga menghasilkan jutaan dolar dari usaha bisnis lainnya, menurut pengungkapan keuangan tersebut.

Ini termasuk USD4,7 juta dalam royalti dari Jam tangan bermerek Trump, bersama dengan Alkitab, sepatu olahraga, parfum, dan gitar bermerek Trump.

Ibu Negara Melania Trump juga mencantumkan pendapatannya dari tahun 2025 dalam pengungkapan tersebut. Ia menghasilkan USD10,7 juta dari "perjanjian lisensi" terkait dengan film dokumenter tentang dirinya yang dirilis tahun lalu.

Pendapatan lain sebesar USD6 juta tercantum untuknya dari penjualan NFT, yaitu gambar digital yang dijual secara online.

Presiden mencantumkan sekitar USD86,5 juta pendapatan dari penyelesaian berbagai tindakan hukum.

Ini termasuk USD16 juta dari gugatan terhadap ABC, USD16 juta dari CBS Broadcasting dan CBS Interactive, USD24,5 juta dari Meta, USD22 juta dari YouTube, dan USD8 juta dari X.

Namun Gedung Putih mengatakan sebagian besar uang itu dialokasikan untuk perpustakaan kepresidenan Trump di masa depan atau organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk pemeliharaan situs taman di wilayah Washington DC.

Menurut daftar orang terkaya di dunia yang disusun oleh majalah Forbes, Trump memiliki kekayaan sekitar USD6 miliar - naik dari USD2,3 miliar pada tahun 2024. Indeks Miliarder Bloomberg menempatkan kekayaan bersih presiden sebesar USD7,6 miliar.

Setelah kembali ke Gedung Putih, Trump mengadopsi pendekatan yang ramah terhadap industri kripto, bahkan ketika perusahaan yang terkait dengan keluarganya menerbitkan token digital.

Kepala regulator keuangan, Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC), juga dipandang sebagai sekutu industri kripto.

Sejak menjabat pada April 2025, Paul Atkins telah menggeser lembaga tersebut dari pendekatan regulasi ketat melalui penegakan hukum yang diterapkan pendahulunya.

Juli lalu, presiden menandatangani Undang-Undang GENIUS, untuk "menjadikan Amerika sebagai pemimpin tak terbantahkan dalam aset digital".

Dengan lebih dari 900 halaman, laporan tahunan Trump jauh lebih panjang daripada laporan pendahulunya. Misalnya, laporan keuangan Joe Biden untuk tahun terakhir masa jabatannya hanya sepanjang 11 halaman.

MOSKOW - Italia menunda komitmen bantuan NATO kepada Ukraina untuk tahun 2027 setelah blok tersebut menyetujui paket militer senilai €70 miliar (USD80 miliar atau Rp1.436 triliun) kepada Kiev tahun ini. Itu dilaporkan Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Jerman pada hari Selasa.

Meskipun para utusan NATO menyepakati persyaratan bantuan tahun ini pada hari Selasa di Brussels, Italia menolak untuk menerima klausul lanjutan yang mewajibkan blok tersebut untuk "mempertahankan setidaknya tingkat dukungan yang sebanding" di masa mendatang, menurut sumber diplomatik kepada FAZ. Mereka menambahkan bahwa bagian deklarasi ini masih dalam tanda kurung dan dapat berubah pada menit terakhir.

Putaran baru pembicaraan para duta besar dijadwalkan pada hari Kamis untuk menyelesaikan rumusan sebelum KTT NATO tahunan dibuka pada 7 Juli di Ankara.

Meskipun Italia secara konsisten memberikan dukungan untuk Kiev selama konflik dengan Rusia, Italia menolak komitmen tanpa batas waktu di tengah tekanan ekonomi internal yang terus-menerus.

Bulan lalu, Menteri Pertahanan Guido Crosetto mengatakan kepada parlemen bahwa Roma tidak akan mendukung Daftar Persyaratan Prioritas Ukraina (PURL) NATO, skema untuk mendanai pembelian senjata AS untuk Kiev. Perdana Menteri Giorgia Meloni juga mengisyaratkan bahwa Italia dapat melewatkan skema pendanaan pertahanan Uni Eropa, dengan alasan Roma harus memprioritaskan biaya energi yang melonjak menjelang pemilihan tahun depan.

Wakil Perdana Menteri Matteo Salvini, mitra koalisi utama Meloni, mengkritik bantuan ke Ukraina, dengan mengatakan bahwa ia tidak percaya pengiriman lebih banyak senjata akan menyelesaikan konflik. Selama serangkaian skandal korupsi tingkat tinggi yang mengguncang Ukraina tahun lalu, Salvini menyatakan bahwa pendanaan tambahan dapat "memicu korupsi lebih lanjut" di negara tersebut.

Angka €70 miliar bukanlah hasil dari penilaian kebutuhan militer baru, dengan sekitar €30 miliar berasal dari pinjaman Uni Eropa yang sudah ada untuk Ukraina dan sisanya €40 miliar bergantung pada kontribusi dari masing-masing negara. Politico melaporkan pekan lalu bahwa AS tidak akan berpartisipasi dalam upaya tersebut.

Beberapa anggota NATO juga telah menyampaikan kekhawatiran tentang pembagian beban di dalam blok tersebut. Menteri Luar Negeri Swedia Maria Malmer Stenergard tahun lalu mengeluh bahwa negara-negara Nordik, dengan jumlah penduduk gabungan kurang dari 30 juta jiwa, menanggung sepertiga dari dukungan militer NATO untuk Ukraina. “Ini tidak berkelanjutan. Ini sama sekali tidak masuk akal. Dan ini banyak mengungkapkan tentang apa yang dilakukan negara-negara Nordik – tetapi lebih banyak lagi mengungkapkan tentang apa yang tidak dilakukan negara-negara lain,” katanya saat itu.

Rusia secara konsisten mengecam pengiriman senjata Barat ke Ukraina, dengan mengatakan bahwa hal itu hanya memperpanjang konflik tanpa mengubah hasilnya. Rusia juga bersikeras bahwa bantuan tersebut merupakan bukti bahwa NATO sudah menjadi pihak yang terlibat langsung dalam konflik tersebut.

ANKARA - Ketika para pemimpin NATO berkumpul di Ankara pada 7-8 Juli, mereka akan melakukannya saat aliansi tersebut menghadapi salah satu transisi strategis terbesarnya sejak berakhirnya Perang Dingin.

Perang Rusia di Ukraina, tuntutan Presiden Donald Trump agar Eropa memikul tanggung jawab yang lebih besar untuk keamanannya sendiri, dan fokus Washington yang semakin meningkat pada persaingan dengan China sedang membentuk kembali masa depan NATO.

Alih-alih menggantikan Amerika Serikat, sekutu-sekutu Eropa semakin bersiap untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar atas pertahanan konvensional benua tersebut, sementara Washington mengalihkan perhatiannya ke arah pencegahan strategis dan prioritas di luar Eropa.

Para analis mengatakan KTT Ankara dapat memberikan gambaran awal tentang apa yang sebagian orang sebut sebagai "NATO 3.0" – sebuah model yang berupaya mempertahankan aliansi transatlantik sambil mendefinisikan kembali keseimbangan tanggung jawab militer antara Eropa dan Amerika Serikat.

Kurangi Ketergantungan Eropa dari AS, Mampukah Turki Ingin Memperkuat NATO 3.0?

1. Terbangun setelah 40 Tahun?

Meskipun pemerintahan AS berturut-turut telah lama mendesak sekutu-sekutu Eropa untuk berinvestasi lebih banyak dalam pertahanan, para analis mengatakan masa jabatan kedua Trump telah secara fundamental mengubah perhitungan Eropa.

Karl-Heinz Kamp, rekan peneliti di Pusat Dewan Hubungan Luar Negeri Jerman, mengatakan pemerintah Eropa menghabiskan waktu puluhan tahun membahas pembagian beban tanpa mengambil tindakan yang berarti.

"Untuk pertama kalinya dalam 40 tahun, Eropa terbangun," katanya kepada Anadolu. "Eropa berjanji untuk berbuat lebih banyak dan melakukan pembagian beban yang adil untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade."

Pada KTT NATO tahun lalu di Den Haag, para anggota sepakat untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan dan keamanan menjadi 5% dari PDB pada tahun 2035.

Bagi banyak pemerintah Eropa, peningkatan ini juga merupakan sinyal politik kepada Washington bahwa Eropa akhirnya siap untuk memikul beban yang lebih besar untuk pertahanan kolektif.

Pada saat yang sama, beberapa negara tetap enggan, sebagian karena mereka memandang target tersebut sebagai prioritas pemerintahan Trump daripada konsensus di seluruh NATO, kata Dimitris Tsarouhas, peneliti senior Washington di ELIAMEP, kepada Anadolu.

Menurut Jason Davidson, peneliti senior di Transatlantic Security Initiative dari Atlantic Council, persepsi negara-negara terhadap Rusia sebagian besar menjelaskan laju kemajuan yang tidak merata.

"Sejauh ini kita telah melihat kemajuan yang beragam," kata Davidson.

Meskipun setiap anggota Uni Eropa di NATO memenuhi target pengeluaran pertahanan 2% sebelumnya untuk pertama kalinya pada tahun 2025, tingkat pengeluaran masih sangat bervariasi di seluruh aliansi. Negara-negara di sayap timur NATO terus menginvestasikan sebagian besar ekonomi mereka untuk pertahanan, dengan Polandia memimpin dengan 4,48% dari PDB.

"Sekutu seperti Polandia yang merasakan ancaman intens dari Rusia dan sepenuhnya berkomitmen pada peran AS yang berkelanjutan di Eropa telah melampaui target atau sedang menuju ke sana," kata Davidson. "Yang lain, seperti Italia, yang merasakan ancaman yang lebih kecil dari Rusia, hanya membuat sedikit atau tidak ada kemajuan."

2. Mewujudkan NATO 3.0

Bagi para analis, peningkatan pengeluaran pertahanan hanyalah satu bagian dari transformasi yang jauh lebih luas.

Semakin sering, mereka menggambarkan aliansi tersebut bergerak menuju apa yang dikenal sebagai "NATO 3.0" – redistribusi tanggung jawab yang terkelola daripada pelemahan hubungan transatlantik.

Di bawah model itu, sekutu Eropa akan menyediakan sebagian besar kekuatan militer konvensional yang dibutuhkan untuk mempertahankan benua, sementara Amerika Serikat akan mempertahankan tanggung jawab untuk pencegahan nuklir dan kemampuan strategis yang belum dapat ditiru oleh Eropa.

Paul Taylor, peneliti tamu senior di Pusat Kebijakan Eropa, mengatakan ini tidak boleh dilihat sebagai Eropa menggantikan Amerika Serikat.

"Eropa terutama bertanggung jawab atas pertahanan konvensional Eropa. Amerika Serikat terus menyediakan payung nuklir dan beberapa kemampuan konvensional yang tidak ditentukan," katanya.

Kemampuan tersebut kemungkinan akan mencakup intelijen, pengawasan dan pengintaian, pengangkutan udara strategis, kemampuan serangan jarak jauh, infrastruktur satelit, logistik, dan sistem komando dan kendali.

Kekhawatiran, kata Taylor, bukanlah tujuan akhirnya, tetapi kecepatan transisinya.

Pembatalan rencana pengerahan brigade lapis baja AS ke Polandia, pengabaian rencana pengerahan rudal jarak jauh di Jerman, dan pengurangan kontribusi AS terhadap perencanaan kekuatan NATO telah memperkuat kekhawatiran bahwa Washington dapat mengurangi peran militernya lebih cepat daripada yang dapat dikompensasi oleh sekutu Eropa.

Otonomi strategis atau kematangan strategis?

Transisi telah juga menghidupkan kembali perdebatan panjang mengenai arsitektur keamanan masa depan Eropa.

Selama bertahun-tahun, sebagian besar diskusi tersebut berpusat pada konsep otonomi strategis.

Kamp berpendapat bahwa bahkan frasa tersebut sarat dengan muatan politik.

Menurut pandangannya, hal itu secara tradisional dikaitkan dengan ambisi Prancis untuk kemerdekaan yang lebih besar dari Washington, sekaligus menyiratkan kepemimpinan Eropa di bawah Paris daripada pembagian beban yang sebenarnya.

"Prancis tidak pernah menyediakan dana untuk mencapai otonomi strategis ini," katanya.

Riho Terras, wakil ketua Komite Keamanan dan Pertahanan Parlemen Eropa dan mantan komandan Angkatan Pertahanan Estonia, percaya bahwa Eropa seharusnya fokus untuk menjadi "matang secara strategis."

"Tidak mungkin lagi untuk hanya mengandalkan Amerika Serikat untuk keamanan kita, seperti yang telah kita lakukan selama beberapa dekade," katanya kepada Anadolu.

Namun ia menolak saran bahwa Eropa harus berupaya menggantikan NATO atau membentuk militernya sendiri.

"Tentara Eropa adalah ide yang buruk," katanya. "Ini adalah proyek yang berisiko memecah belah NATO daripada memperkuat keamanan Eropa."

Kamp juga menentang pembentukan struktur politik baru.

"Kita tidak membutuhkan struktur baru untuk pengambilan keputusan di Eropa," katanya. "Kita sudah memilikinya, dan itu adalah NATO."

Tsarouhas juga menolak gagasan pemutusan hubungan sepenuhnya dengan Washington.

"Ini akan menjadi proses yang panjang dan sulit, dan dilema yang sulit harus dihadapi," katanya. "Masalah terbesar Eropa bukanlah kurangnya sumber daya, tetapi kurangnya kepemimpinan politik yang berani."

Pemutusan hubungan sepenuhnya dari Amerika Serikat, tambahnya, "bukanlah hal yang mungkin karena secara praktis tidak mungkin dan akan merugikan Eropa secara permanen."

3. Turki Memainkan Peranan Penting

Para analis mengatakan bahwa Turki, negara tuan rumah, kemungkinan juga akan memainkan peran yang semakin penting dalam arsitektur pertahanan yang berkembang.

Taylor mengatakan bahwa Uni Eropa sendiri tidak dapat menyediakan kerangka kerja pengambilan keputusan yang efektif karena aturan konsensus dan karena beberapa aktor keamanan terpenting Eropa berada di luar blok tersebut.

Ia berpendapat bahwa Eropa membutuhkan struktur pertahanan permanen yang beroperasi bersama NATO dan Uni Eropa.

Kerangka kerja tersebut, katanya, harus mencakup Inggris, Prancis, Jerman, dan Polandia, bekerja sama dengan Turki, yang telah menjadi pusat manufaktur senjata utama.

"Apa yang terjadi, misalnya, jika Washington memutuskan bahwa serangan terbatas Rusia ke wilayah Baltik bukanlah 'perang Amerika'?" kata Taylor, dengan alasan Eropa harus mampu mengambil keputusan politik yang cepat dalam skenario seperti itu.

"Turki adalah mitra penting, maka jelas kita perlu menempatkan mereka di inti," tambah Taylor, juga menyoroti peran Ankara di wilayah Laut Hitam dan pentingnya bagi Ukraina.

4. AS Masih Mendominasi Militer Turki

Meskipun anggaran pertahanan dan momentum politik meningkat, para analis memperingatkan bahwa Eropa masih membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyamai kemampuan militer utama Amerika.

Pengangkutan udara strategis, pengumpulan intelijen, komunikasi satelit, pengisian bahan bakar udara, logistik, dan komando dan kendali tetap menjadi area di mana militer Eropa terus sangat bergantung pada Amerika Serikat.

“Bisakah kita menggantikan kemampuan militer AS satu lawan satu? Tidak, kita tidak bisa, atau setidaknya tidak sekarang, karena akan membutuhkan biaya yang sangat besar,” kata Kamp.

Terras setuju.

“Amerika Serikat tetap menjadi pemimpin global dalam komunikasi satelit, intelijen, dan beberapa kemampuan militer strategis. Eropa akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mencapai tingkat yang sebanding,” katanya.

Taylor juga berpendapat bahwa otonomi strategis harus dipahami sebagai proses bertahap daripada tujuan tetap.

“Itu bukan sesuatu yang Anda capai setelah beberapa tahun peningkatan pengeluaran militer, dan saat ini – tidak, Eropa belum mencapai apa pun yang mendekati otonomi strategis,” katanya.

Terlepas dari kesenjangan kemampuan tersebut, Taylor berpendapat bahwa Eropa tidak lagi memiliki kemewahan untuk menunda upaya tersebut.

“Kita tidak punya pilihan,” katanya. “Bahkan jika itu tidak realistis, kita harus melakukannya, karena Tuan Trump telah memaksa kita.”

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keamanan aset kripto tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga kesadaran pengguna dalam menjaga informasi pribadi dan mengenali berbagai bentuk penipuan digital. Indodax mendorong peningkatan literasi keamanan digital agar pengguna dapat bertransaksi dengan lebih aman dan percaya diri.

Chief Information Security Officer (CISO) Indodax Ledy mengatakan, pola ancaman di ekosistem aset kripto telah bergeser. Jika sebelumnya pelaku lebih banyak berupaya menembus sistem keamanan platform, kini mereka cenderung memanfaatkan rekayasa sosial untuk memengaruhi pengguna.

"Banyak orang masih menganggap ancaman terbesar berasal dari peretasan sistem pada exchange. Padahal, dalam beberapa kasus yang terjadi belakangan, pelaku justru memperoleh akses karena korban secara tidak sadar memberikan informasi penting atau mengklik tautan berbahaya yang menyerupai layanan resmi," kata Ledy dalam siaran pers, Rabu (1/7/2026).

Laporan NordStellar mencatat pembahasan layanan Deepfake-as-a-Service (DFaaS) di forum dark web meningkat sekitar 39 persen sepanjang Januari-Mei 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kewaspadaan pengguna seiring berkembangnya teknologi digital.

Selain itu, perkembangan AI voice cloning memungkinkan pembuatan tiruan suara yang semakin menyerupai pemilik aslinya. Karena itu, pengguna diimbau membiasakan diri melakukan verifikasi sebelum mempercayai permintaan yang berkaitan dengan akun maupun aset digital.

Ledy mengatakan, pelaku juga mulai memanfaatkan iklan palsu di media sosial, manipulasi hasil pencarian internet, hingga menyamar sebagai layanan pelanggan melalui aplikasi pesan instan.

"Di Indodax sendiri kami tidak memiliki nomor WhatsApp Customer Support resmi. Seluruh layanan hanya dapat diakses melalui nomor telepon, email, maupun kanal resmi perusahaan. Karena itu, masyarakat perlu membiasakan diri melakukan verifikasi bahkan riset mandiri (DYOR) dalam mencerna informasi sebelum mengambil keputusan," ujar Ledy.

Menurut Ledy, teknologi keamanan perlu diimbangi dengan kebiasaan pengguna yang baik, seperti menjaga kerahasiaan data pribadi, melakukan verifikasi informasi, serta tidak terburu-buru mengambil keputusan.

"Platform dapat menyediakan berbagai sistem lapisan keamanan. Namun pada akhirnya, setiap keputusan tetap berada di tangan pengguna. Karena itu, kami selalu mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah percaya dan selalu melakukan verifikasi sebelum memberikan informasi ataupun mengambil keputusan terkait aset digital," kata Ledy.

Indodax menilai edukasi mengenai social engineering, phishing, deepfake, hingga penyalahgunaan identitas digital perlu terus diperkuat agar masyarakat semakin siap menghadapi perkembangan teknologi dan dapat memanfaatkan aset kripto secara lebih aman.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang mengevaluasi ketentuan pajak atas pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) di tengah usulan kalangan buruh untuk menghapus pungutan tersebut.

Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih mengkaji usulan tersebut sebelum memutuskan apakah tarif pajak JHT perlu disesuaikan.

"Jadi kita lihat dulu kondisinya seperti apa, lagi kita assessment dulu. Nanti kita lihat yang sekian persen itu perlu dilakukan pengurangan tarif atau tidak," kata Purbaya usai pelantikan tiga direktur jenderal baru Kementerian Keuangan, Rabu (1/7).

Ia menegaskan pemerintah akan mengambil keputusan berdasarkan hasil kajian yang sedang dilakukan.

"Kita akan ambil langkah yang diperlukan sesuai dengan assessment nanti," ujarnya.

Meski membuka ruang evaluasi, Purbaya menekankan kebijakan tersebut tidak ditujukan untuk memberikan keringanan kepada peserta dengan saldo JHT bernilai besar.

"Tapi kalau hanya kita belain yang ternyata nilai pensiunnya gede-gede banget, yang bisa Rp1 miliar sampai Rp2 miliar, ya enggak usah," ujarnya.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto sebelumnya memastikan kajian mengenai pajak JHT dilakukan sesuai arahan Menteri Keuangan.

Ia menjelaskan ketentuan yang berlaku saat ini membebaskan pajak bagi pencairan JHT hingga Rp50 juta, sedangkan saldo di atas Rp50 juta dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 5 persen.

"Kalau memang dirasakan ada dinamika yang harus di-review ulang, kami tergantung arah dari pimpinan. Kami ini kan hanya melaksanakan kebijakan. Jadi kebijakan itu nanti ranahnya Pak Menteri Keuangan," ujar Bimo.

JAKARTA, KOMPAS.com – Serangan siber terhadap industri aset kripto terus meningkat dengan pola yang semakin kompleks.

Sepanjang semester I 2026, nilai aset kripto yang hilang akibat peretasan hampir mencapai 1 miliar dollar AS atau sekitar Rp 17,05 triliun (asumsi kurs Rp 18.000 per dollar AS).

Berdasarkan data DeFiLlama, terdapat sedikitnya 127 insiden keamanan yang menyebabkan kerugian sekitar 947 juta dollar AS pada periode Januari hingga Juni 2026.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ancaman terhadap ekosistem blockchain terus berkembang sehingga sistem keamanan dinilai perlu beradaptasi untuk menghadapi pola serangan yang semakin canggih.

CEO Indodax William Sutanto mengatakan, perubahan yang terjadi saat ini tidak hanya terlihat dari meningkatnya jumlah serangan, tetapi juga dari kompleksitas metode yang digunakan pelaku kejahatan siber.

"Yang berubah saat ini bukan hanya jumlah serangan yang terjadi, tetapi juga tingkat kompleksitasnya. Pelaku kejahatan siber semakin terorganisir dan memanfaatkan berbagai metode yang sulit dideteksi dengan pendekatan konvensional," ujar William dalam keterangan resmi, Rabu (1/7/2026).

"Karena itu, sistem keamanan juga harus mampu beradaptasi lebih cepat, dan AI menjadi salah satu teknologi yang memiliki potensi besar untuk mendukung upaya tersebut," imbuh dia.

Peretasan tak lagi hanya menyasar celah kode

Kompleksitas ancaman siber tersebut tercermin dari dua insiden peretasan yang terjadi pada April 2026, yakni terhadap Drift Protocol dan KelpDAO. Kedua kasus tersebut menyebabkan total kerugian sekitar 577 juta dollar AS.

Laporan TRM Labs mencatat, dua insiden tersebut berkontribusi sekitar 76 persen terhadap total nilai aset kripto yang dicuri hingga April 2026.

Meski menggunakan metode yang berbeda, kedua serangan memperlihatkan bahwa pelaku tidak lagi hanya mengeksploitasi kelemahan pada kode (smart contract).

Serangan juga mulai menyasar infrastruktur blockchain serta memanfaatkan kelengahan manusia melalui praktik social engineering.

Perkembangan tersebut mendorong industri mencari pendekatan baru dalam memperkuat sistem keamanan, salah satunya melalui pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan alias artificial intelligence (AI).

AI dinilai mampu mempercepat deteksi ancaman

William mengatakan, perkembangan AI membuka peluang bagi industri blockchain dan aset kripto untuk membangun sistem keamanan yang lebih proaktif.

Berbeda dengan proses audit tradisional yang dilakukan secara berkala, AI memungkinkan analisis smart contract dan pemantauan risiko (continuous monitoring) dilakukan secara lebih cepat sehingga potensi kerentanan dapat dikenali sebelum berkembang menjadi insiden yang lebih besar.

Pemanfaatan teknologi tersebut mulai diterapkan oleh sejumlah perusahaan teknologi, seperti Frosty yang dikembangkan Coinbase serta Mythos milik Anthropic.

Selain mempercepat audit internal dan analisis smart contract, teknologi AI juga disebut mampu melakukan on-chain analysis, memantau perubahan perilaku protokol, hingga mengidentifikasi aktivitas transaksi yang tidak wajar secara real time. Dengan demikian, potensi ancaman dapat dideteksi lebih dini.

AI bukan solusi tunggal

Meski memiliki berbagai keunggulan, William menegaskan AI bukan satu-satunya jawaban dalam menghadapi ancaman keamanan di industri aset digital.

Menurut dia, keamanan blockchain tetap membutuhkan pendekatan berlapis yang melibatkan teknologi, tata kelola, hingga sumber daya manusia.

William menyebut, AI bertindak sebagai resource multiplier yang mempercepat deteksi teknis. Namun, keamanan blockchain tetaplah ekosistem dengan perlindungan berlapis.

Fondasinya terletak pada tata kelola yang teregulasi, audit independen, manajemen akses yang ketat, peningkatan kesadaran di tingkat pengguna, termasuk KYC dan security hygiene, serta sumber daya manusia yang kompeten dalam mengambil keputusan yang tepat.

"Karena, teknologi secanggih apa pun tetap membutuhkan kompetensi, integritas, dan human judgement di belakangnya," kata William.

Ia menambahkan, nilai tambah AI saat ini tidak hanya terletak pada kemampuannya mempercepat proses analisis, tetapi juga pada kemampuannya melakukan pemantauan risiko secara berkelanjutan.

Pendekatan tersebut dinilai memungkinkan pelaku industri mendeteksi potensi ancaman lebih awal sekaligus mempercepat proses mitigasi sebelum berkembang menjadi insiden yang lebih besar.

"Ke depan, ukuran keamanan blockchain tidak lagi hanya ditentukan oleh seberapa sering sebuah sistem diaudit, tetapi juga oleh seberapa cepat sistem tersebut mampu mendeteksi, menganalisis, dan merespons ancaman yang terus berkembang. Di sinilah AI mulai mengambil peran yang semakin penting sebagai pendukung sistem keamanan yang lebih adaptif," tutur William.

Sebagai bursa kripto berlisensi di Indonesia, Indodax menyatakan terus memperkuat standar keamanan melalui penerapan teknologi, tata kelola, serta edukasi keamanan kepada masyarakat.

Salah satu langkah yang dilakukan ialah menjalin kerja sama dengan Chainalysis untuk memperkuat kemampuan pemantauan aktivitas on-chain, manajemen risiko, serta sistem kepatuhan.

Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan standar keamanan industri aset kripto nasional sekaligus memperkuat perlindungan bagi para pengguna.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Republik Belarus Alexander Lukashenko telah tiba di Indonesia pada hari ini, Rabu (1/7/2026) untuk menjalankan kunjungan kenegaraannya ke Indonesia. Kedatangan Lukashenko disambut oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

Dalam unggahan di akun Instagram-nya @sjafrie.sjamsoeddin, Sjafrie mewakili Presiden RI Prabowo Subianto menyambut kehadiran Presiden Lukashenko di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta hari ini.

"Kehadiran Presiden Belarus menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan persahabatan Indonesia-Belarus, sekaligus membuka ruang penguatan kerja sama strategis yang saling menghormati dan saling berkontribusi bagi kemajuan kedua bangsa," tulis Sjafrie.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Sugiono telah terlebih dahulu menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Republik Belarus Maxim Ryzhenko, pada Selasa (30/6/2026) di Jakarta. Kunjungan kehormatan itu menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden Lukashenko.

Dalam pertemuan kedua Menteri Luar Negeri itu, dibahas pula rencana pertemuan antara Presiden Prabowo dan Presiden Lukashenko yang akan berlangsung pada esok hari, Kamis (2/7/2026).

Kedua Menteri juga membahas persiapan penyelengaraan kunjungan kenegaraan, termasuk beberapa kerja sama yang akan menjadi deliverables kunjungan.

Selain itu, dibahas pula upaya penguatan hubungan bilateral Indonesia-Belarus di berbagai bidang, antara lain ekonomi, pertanian, ketahanan pangan, kebudayaan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

Indonesia pun akan menyambut baik rencana peluncuran Road Map for Bilateral Cooperation 2026-2030 yang diharapkan dapat menjadi kerangka kerja untuk mendorong kerja sama yang konkret dan saling menguntungkan di antara kedua negara.

Belarus sendiri merupakan mitra penting bagi Indonesia di kawasan Eurasia dan menjadi salah satu anggota kunci dari Uni Ekonomi Eurasia (Eurasian Economic Union/EAEU). Indonesia dan EAEU telah menandatangani persetujuan perdagangan bebas (Indonesia – EAEU Free Trade Agreement) pada Desember 2025.