Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membeberkan sederet upaya pemerintah meraup kepercayaan pasar di tengah tantangan geopolitik. Di antara upaya itu adalah deregulasi hingga stabilitas.

Prasetyo menyatakan bahwa dalam dua pekan terakhir pemerintah tengah berupaya memperkuat koordinasi maupun memperkuat kerja sama, terutama mengambil kebijakan-kebijakan yang diharapkan dapat memperkuat iklim investasi, persepsi pasar, hingga persepsi publik.

"Bapak Presiden [Presiden RI Prabowo Subianto] kembali menekankan beberapa hal yang itu menurut pendapat kami juga bagian dari upaya untuk memberikan kepercayaan kepada pelaku-pelaku ekonomi yang nanti ujungnya memberikan kepercayaan kepada masyarakat," kata Prasetyo saat konferensi pers di Kantor Presiden pada Senin (15/6/2026).

Sejumlah langkah dilakukan pemerintah, di antaranya terkait deregulasi. Menurut Prasetyo, berkali-kali Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan. Tujuannya adalah supaya iklim investasi dapat berkembang. Kemudian, ekosistem ekonomi juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif.

Prasetyo juga mengatakan bahwa Presiden Prabowo meminta CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani untuk mendongkrak performa ekspor Indonesia. Sebab, penguatan mata uang rupiah tidak bisa lepas dari kinerja ekspor dan impor.

Sebagai upaya mendongkrak ekspor, pemerintah terus menggenjot hilirisasi dan industrialisasi. Menurut Prasetyo, kebijakan tersebut bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap barang impor sekaligus menciptakan nilai tambah dari hasil pengolahan di dalam negeri.

Dia berharap produk yang dihasilkan melalui proses hilirisasi dan industrialisasi dapat meningkatkan kekayaan bangsa dan negara. Di samping itu, dia menilai stabilitas menjadi faktor paling penting dalam menjaga iklim usaha.

"Oleh karena itulah kami selaku pemerintah mari kita semua kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh pelaku pasar, kepada seluruh pelaku ekonomi untuk mari bergandengan tangan kita bekerja sama kita bekerja keras untuk mengembalikan atau memulihkan dan memperkuat ekonomi kita," ujar Prasetyo.

Bisnis.com, JAKARTA – Tekanan terhadap perekonomian global kembali menjadi tantangan bagi Indonesia dalam menjaga stabilitas pasar keuangan dan keyakinan investor.

Gejolak nilai tukar, fluktuasi pasar saham, serta ketidakpastian arah ekonomi dunia mendorong pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga daya tahan ekonomi domestik sekaligus mempertahankan momentum pertumbuhan.

Berbagai kebijakan ditempuh untuk merespons situasi tersebut. Pemerintah melakukan penyesuaian ruang fiskal, menjaga stabilitas rupiah, memperkuat pengelolaan aset negara, hingga melanjutkan proyek-proyek strategis nasional.

Pada saat yang sama, insentif bagi sektor industri padat karya dan upaya menjaga daya beli masyarakat juga menjadi fokus agar aktivitas ekonomi tetap berjalan.

Pelaku pasar turut mencermati konsistensi kebijakan pemerintah dalam menjaga disiplin fiskal dan arah pembangunan jangka panjang.

Kepastian regulasi, keberlanjutan proyek infrastruktur, serta komitmen terhadap hilirisasi industri dinilai menjadi faktor penting untuk menjaga minat investasi dan mendukung arus modal masuk ke dalam negeri.

Bisnis merangkum berbagai langkah pemerintah, tantangan ekonomi, serta respons pelaku usaha dan otoritas dalam menjaga kepercayaan investor terhadap Indonesia.

Baca selengkapnya melaluiepaper.bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah meyakini bahwa perekonomian Indonesia saat ini tidak menunjukkan krisis, karena tiga tanda-tanda masih belum terlihat.

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyatakan bahwa tidak ada satu pun dari tiga indikator pemicu krisis yang tampak di Indonesia, terutama apabila merujuk pada data-data pengamatan terkini.

"Tiga sumber krisis itu tidak ada di dalam data-data yang kita amati saat ini," jelas Juda dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah di Balai Kartini, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Dia memaparkan tiga tanda-tanda krisis ekonomi berdasarkan pengalaman historis. Pertama, krisis yang bersumber dari pelebaran defisit fiskal atau debt crisis.

Juda mengambil contoh krisis fiskal yang melanda kawasan Amerika Latin pada dekade 1980-an. Pada masa itu, defisit fiskal negara-negara tersebut membengkak hingga pemerintah kehilangan kepercayaan dari investor, yang berujung pada gagalnya penerbitan obligasi untuk menutup pembiayaan.

Menurutnya, kondisi tersebut bertolak belakang dengan situasi Indonesia saat ini. Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih terkelola di bawah batas yang ditetap undang-undang yaitu 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

"Pembiayaan fiskal kita masih sangat dipercaya oleh investor, baik domestik maupun asing. Ini kelihatan dari yield-nya [imbal hasilnya]. Kalau investor tidak percaya pada fiskal kita, maka yield akan melonjak. Sekarang ini [yield] berada di sekitar 6,5% hingga 6,7%, tidak jauh beda dengan sebelum terjadinya [tekanan], tidak ada peningkatan signifikan," katanya.

Sebagai catatan, yield sempat berada di level 5,9% pada lahir tahun lalu. Pada akhir April 2026, yield SBN tenor 10 tahun sudah menembus 6,7%.

Kedua, krisis yang dipicu oleh pelebaran defisit neraca pembayaran (BoP), seperti yang dialami Indonesia pada krisis finansial Asia 1997-1998. Pada periode tersebut, banyak perusahaan domestik menarik pinjaman luar negeri secara masif melalui berbagai instrumen tanpa pengawasan yang memadai.

Kondisi itu diperparah oleh terjadinya sudden stop atau penghentian aliran modal asing secara tiba-tiba yang disusul oleh pelemahan nilai tukar Rupiah. Akibatnya, banyak korporasi kolaps akibat gagal bayar utang valas.

"Saat ini, kalau kita lihat angka-angka neraca pembayaran kita, posisinya relatif sehat dan balance [seimbang]. Jadi, dari sisi krisis neraca pembayaran, tidak ada tanda-tanda itu," kata Juda.

Adapun, Bank Indonesia mencatat neraca pembayaran Indonesia defisit US$9,1 miliar pada kuartal I/2026. Realisasi tersebut memburuk apabila dibandingkan periode sebelumnya (kuartal IV/2025), yang masih mencatat surplus neraca pembayaran di level US$6,1 miliar.

Bahkan, jika coba ditarik data historis lebih lama, maka defisit neraca pembayaran sebesar US$9,1 miliar itu menjadi yang terburuk dalam catatan BI yang dipublikasikan untuk publik sejak kuartal IV/2005.

Ketiga, krisis dari sistem keuangan akibat penyaluran kredit yang terlampau agresif (massive lending) sehingga memicu penggelembungan nilai aset atau bubble, seperti di sektor properti. Pecahnya gelembung ini (bubble burst) pernah memicu krisis sistem perbankan berskala global pada 2008 yang bermula dari Amerika Serikat.

Juda melihat bahwa indikasi ke arah overheating maupun pembentukan bubble di berbagai sektor di Indonesia sama sekali tidak terlihat. Stabilitas sistem keuangan dan perbankan domestik tetap berada pada jalur yang pruden dan terukur.

Oleh sebab itu, pemerintah meyakini ketahanan ekonomi nasional masih memiliki ruang yang cukup aman untuk menghadapi dinamika global ke depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Langkah PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menyesuaikan kriteria evaluasi indeks IDX30, LQ45, dan IDX80 dengan memasukkan aspek High Shareholding Concentration (HSC) saham dinilai membawa dampak positif bagi kualitas pasar modal Indonesia

Senior Equity Research Analyst Simpan Asset Management Genandy Miharja mengatakan secara jangka pendek hal ini akan meningkatkan kualitas dari index acuan tersebut dengan saham yang likuid sesuai pasar dan berfundamental baik.

Dalam jangka menengah, kebijakan ini diyakini akan mendorong emiten untuk berbenah, terutama dalam meningkatkan porsi saham beredar di publik (free float) agar tetap memenuhi kriteria indeks. Keberadaan saham dalam indeks dinilai penting karena berpotensi menarik passive inflow sekaligus meningkatkan kepercayaan investor.

“Tentunya dengan penyesuaian indeks ini berdampak baik bagi emiten karena akan mendapatkan passive inflow dan mendapatkan kepercayaan dari investor,” ujarnya, Rabu (22/4/2026).

Genandy juga menyoroti sejumlah perkembangan positif sinkronisasi kebijakan BEI dan MSCI seperti peningkatan batas kepemilikan saham, penambahan kategori investor hingga puluhan sub kategori, serta dorongan kenaikan free float secara bertahap hingga minimal 15%.

Meski demikian, ia menilai masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan, termasuk isu demutualisasi bursa dan penguatan tata kelola. Menurutnya, momentum penyesuaian ini dapat menjadi titik balik untuk menarik lebih banyak investor asing dan memperkuat nilai tukar rupiah, seperti yang pernah terjadi di Hong Kong.

“Sebagai Manajer Investasi, kami melihat ini sebagai short term pain, tetapi untuk long term gain. Peningkatan kredibilitas pasar adalah hal yang sangat dibutuhkan,” tambahnya.

Senada, Direktur Panin Asset Management, Rudiyanto, menilai penyesuaian indeks dari BEI merupakan langkah yang tepat untuk menjaga konsistensi antara indeks global dan domestik.

Menurutnya, saham yang tidak masuk dalam indeks global sebaiknya juga tidak dimasukkan dalam indeks lokal agar tercipta keselarasan. Ia juga mengingatkan bahwa perubahan komposisi indeks umumnya akan diikuti oleh penyesuaian portofolio oleh reksa dana indeks.

“Secara umum ini baik, supaya selaras. Biasanya memang akan ada penyesuaian dari reksa dana indeks mengikuti perubahan tersebut,” jelasnya.

Sementara itu, Head of Research Mirae Asset Sekuritas memperkirakan potensi outflow dari dana pasif pada dasarnya sebanding dengan bobot saham tersebut di dalam indeks dan seberapa besar aset yang dikelola (AUM) oleh produk yang menjadikannya acuan.

Dalam jangka pendek, lanjutnya, implementasi kebijakan HSC dan penyesuaian indeks bisa meningkatkan volatilitas dan menekan likuiditas pada saham‑saham yang terdampak langsung.

“Kebijakan sinkronisasi antara kriteria BEI termasuk penerapan HSC dan penyesuaian free float dengan metodologi indeks global seperti MSCI sangat penting untuk memperbaiki persepsi investor asing terhadap investabilitas pasar Indonesia,” ujarnya.

Dalam pengumuman terbarunya, BEI menegaskan bahwa saham yang masuk dalam daftar HSC akan dikeluarkan dari universe seleksi indeks LQ30, LQ-45, dan IDX-80. Artinya, emiten dengan struktur kepemilikan yang terlalu terkonsentrasi tidak lagi memenuhi syarat untuk masuk ke indeks-indeks utama tersebut.

Tak hanya itu, BEI juga memperketat aturan free float dengan menetapkan ambang minimal sebesar 10% atau mengikuti ketentuan Peraturan I-A, menyesuaikan mana yang lebih tinggi. Di sisi lain, aturan terkait suspensi justru dilonggarkan, dari sebelumnya tidak boleh pernah disuspensi menjadi masih ditoleransi jika hanya satu hari tidak ditransaksikan dalam enam bulan terakhir.

Adapun, Kebijakan ini akan mulai berlaku pada evaluasi mayor April 2026 dan efektif pada hari pertama perdagangan Mei 2026.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) tengah memproses penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama menyusul pengunduran diri Iman Rachman dari jabatannya pada Jumat (30/1/2026).

Sekretaris Perusahaan BEI, Kautsar Primadi Nurahmad, menyampaikan bahwa saat ini otoritas bursa sedang berkoordinasi dengan regulator untuk mengisi kekosongan kursi kepemimpinan tersebut. Penunjukan ini sementara waktu harus melalui mekanisme perizinan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Penunjukan pejabat sementara Dirut akan dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan dari OJK. Sedang dalam proses,” ujar Kautsar, Jumat (30/1/2026).

Iman Rachman, yang menjabat sebagai orang nomor satu di BEI sejak Juni 2022, memutuskan mundur tepat setelah IHSG dihantam badai aksi jual besar-besaran. Sentimen negatif tersebut dipicu oleh keputusan MSCI yang menangguhkan rebalancing saham asal Indonesia akibat isu transparansi struktur kepemilikan.

Meskipun kondisi pasar mulai menunjukkan tanda-tanda stabilisasi pada sesi perdagangan Jumat, Iman memilih untuk tetap meletakkan jabatannya.

Dia berharap keputusannya itu dapat menjaga kredibilitas institusi dan memulihkan kepercayaan investor terhadap integritas pasar modal Indonesia.

"Sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap apa yang terjadi dua hari kemarin, saya menyatakan mengundurkan diri dari Dirut BEI. Saya berharap ini yang terbaik bagi pasar modal,” pungkas Iman.

Pengunduran diri ini mengakhiri masa jabatan Iman yang sebelumnya dikenal memiliki karier panjang di pasar modal dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sebelum menakhodai BEI, dia sempat menduduki posisi strategis di Mandiri Sekuritas, PT Pelindo II dan III, PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), hingga menjabat Direktur Strategi di PT Pertamina (Persero).

Sementara itu, keputusan pengunduran diri ini ditanggapi dengan perspektif berbeda oleh para analis. Head of Research Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Rully Arya Wisnubroto, memperingatkan adanya potensi volatilitas tinggi dalam jangka pendek sebagai reaksi atas kekosongan kepemimpinan definitif di bursa.

“Kami melihat ini sebagai respons lanjutan dari volatilitas beberapa hari ini. Meredanya tekanan hanya dapat diantisipasi oleh respons cepat dari BEI dan SRO [Self-Regulatory Organization] dalam menanggapi hal ini," tutur Rully.

Sebaliknya, Head of Equity Research Kiwoom Sekuritas, Liza Camelia, melihat perubahan manajemen ini sebagai sinyal positif. Dia menyamakan budaya tanggung jawab ini dengan standar negara maju seperti Jepang.

"Perubahan manajemen bisa dipandang market sebagai sentimen positif karena ada harapan kinerja yang lebih baik. Kami berharap manajemen baru nanti melakukan penyaringan emiten (listing) secara lebih prudent," kata Liza.

Kini, pasar menanti keputusan OJK terkait siapa sosok Plt Dirut BEI yang akan memimpin upaya pembenahan sistem pelaporan dan transparansi sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan MSCI hingga Mei 2026.

________

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Bisnis startup di Indonesia memasuki fase pengetatan yang lebih dalam setelah mencuatnya skandal di perusahaan agritech eFishery dan sejumlah fintech raksasa. Kasus tersebut tidak hanya mengguncang satu entitas, tetapi juga meninggalkan lebam pada kepercayaan investor, memperlambat arus pendanaan, dan mengubah cara pengusaha serta pemodal memandang pertumbuhan.

Vincent Tjendra dan Marcella Moniaga menghabiskan sebagian besar tahun ini mencoba untuk mengumpulkan modal baru bagi Astro, startup mereka di Indonesia. Pertemuan demi pertemuan dilewati dengan kegagalan. Keduanya merasakan semakin meningkatnya penolakan dari para investor atas peluang di Indonesia. Krisis pendanaan yang berkepanjangan dan skandal besar awal tahun ini mulai dari eFishery hingga startup lainnya membuat semakin sempitnya peluang bagi para pengusaha baru menawarkan terobosan untuk pasar Indonesia.

Meski demikian, situasi tersebut sedikit mencair menjelang September, ketika Amazon.com Inc. menyuntikkan investasi sebesar US$51,9 juta ke Astro. Meski pendanaan ini menetapkan valuasi perusahaan turun sekitar 30% dibandingkan putaran pendanaan sebelumnya, pendanaan itu menjadi cek ekuitas tunggal terbesar yang diterima startup Indonesia sepanjang tahun ini.

“Kami membangun untuk jangka panjang,” kata Tjendra kepada Bloomberg, Jumat (19/12/2025).

Menurut pelaku industri modal ventura, sikap ketat diambil bagi banyak pendiri startup lain setelah skandal eFishery mencuat. Rama Mamuaya, mitra di DSX Ventures sekaligus wakil ketua Asosiasi Modal Ventura Indonesia untuk Startup mengatakan saat yang sama para pendiri perusahaan rintisan kini lebih menahan diri, memprioritaskan pendapatan, dan mengurangi ketergantungan pada pendanaan baru.

“Setelah berita tentang eFishery tersebar, banyak putaran pendanaan ditunda,” kata Mamuaya.

Dia menyebut rusaknya kepercayaan adalah salah satu faktor kunci yang membentuk keputusan banyak investor untuk memperlambat proses agar dapat melakukan uji tuntas dan pengecekan yang lebih menyeluruh bagi startup Indonesia.

Di atas kertas, eFishery sempat menjadi simbol sukses startup Indonesia dengan valuasi US$1,4 miliar dan dukungan investor global seperti SoftBank Group Corp. dan Temasek Holdings Pte. Namun, fakta terungkap kemudian salah satu pendirinya Gibran Huzaifah memalsukan laporan pendapatan dan keuntungan. Sekitar US$300 juta dana investor hingga kini tidak diketahui kejelasannya.

Dalam wawancara dengan Bloomberg pada Maret 2025, Gibran mengakui lemahnya manajemen dan nyaris tidak adanya kontrol keuangan. Polisi menahan Gibran dan dua mantan eksekutifnya pada Mei. Kepolisian menyatakan penyelidikan telah rampung dan diserahkan kepada jaksa.

Dampak kasus tersebut menjalar ke ekosistem yang lebih luas. Pada awal September, pejabat senior di MDI dan BRI Ventures ditahan dalam penyelidikan terkait investasi di startup agritech lain, TaniHub. Rangkaian kasus ini mendorong sejumlah unit ventura, termasuk yang terafiliasi dengan Telkom, BRI, dan Bank Central Asia, untuk mencoba melepas saham startup dengan harga diskon.

Tekanan juga terasa di sisi investor global. Temasek menarik diri dari sejumlah kesepakatan tahap awal, sementara Northstar Group menjual sebagian portofolionya dengan nilai sekitar US$6 juta . Di sisi lain, auditor eFishery, Grant Thornton Indonesia, keluar dari jaringan globalnya setelah kasus tersebut mencuat.

Menurut Sang Han, mitra di East Ventures, standar investasi kini berubah drastis. Investor memperluas uji tuntas hukum dan keuangan, melakukan pengecekan referensi yang lebih dalam, serta menuntut valuasi yang lebih realistis dan metrik operasional yang jelas.

Tekanan tersebut tercermin pada data pendanaan. Startup Indonesia hanya menghimpun sekitar US$80 juta pada paruh pertama 2025, turun tajam dari US$200 juta pada periode yang sama tahun sebelumnya dan jauh di bawah puncak US$9,44 miliar pada 2021.

Standar Baru

Merespons situasi ini, asosiasi modal ventura di Asia Tenggara menyusun kerangka 'peta jalan' untuk mendorong disiplin uji tuntas, menyiapkan startup menuju IPO, serta membantu perusahaan yang kesulitan keluar dari pasar secara terhormat.

“Valuasi sekarang rasional dan, alih-alih mengejar metrik yang dangkal dan valuasi yang semakin tinggi, para pendiri membangun dengan disiplin yang lebih besar,” kata Joel Shen, mitra firma hukum Withers.

Pemerintah turut mengambil langkah penyesuaian. Kementerian Penanaman Modal menurunkan modal disetor minimum bagi perusahaan investasi asing dari Rp10 miliar menjadi Rp2,5 miliar per kegiatan usaha. Kebijakan ini dinilai membuka ruang bagi startup tahap awal untuk mengakses modal asing.

Di tingkat operasional, perubahan juga terlihat pada model bisnis. Sejumlah startup beralih menyasar konsumen berpenghasilan rendah, seiring menyusutnya kelas menengah. Sekitar 9,5 juta orang tercatat keluar dari kelas menengah dalam 5 tahun terakhir.

Bagi pelaku industri, runtuhnya eFishery menjadi titik baru. Pertumbuhan agresif berbasis janji besar digantikan oleh fokus pada fundamental, transparansi, dan pemahaman mendalam atas pasar.

“Tidak menguntungkan bagi perusahaan mana pun untuk mengumpulkan dana dengan valuasi yang sangat tinggi. Perusahaan harus bekerja lebih keras untuk menciptakan nilai,” kata Abraham Viktor, CEO Hangry.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai imbal hasil atau yield Surat Utang Negara (SUN) tenor 10 tahun mencapai titik terendah pada level 5,93%. Yield rendah ini diperkirakan disebabkan oleh beberapa faktor.

Head of Fixed Income Anugerah Sekuritas Indonesia Ramdhan Ario Maruto menjelaskan rendahnya yield SUN tenor 10 tahun ini disebabkan oleh kombinasi berbagai macam faktor internal maupun eksternal.

“Dari sisi eksternal, memang suku bunga sedang turun kan, The Fed menurunkan suku bunganya. Sementara dari internal, BI mengikuti penurunan suku bunga Fed,” kata Ramdhan, Senin (20/10/2025).

Di sisi lain, kata Ramdhan, perbankan cukup aktif masuk ke pasar surat utang, terutama sejak Covid-19 dan terus berlanjut. Bahkan, kata dia, bank-bank besar aktif memasukkan instrumen surat utang ke dalam portofolio mereka.

Adapun, saat ini risiko dari Indonesia juga relatif rendah, dengan pemerintah yang cukup cakap mengelola utang, baik untuk pembayaran pokok utang maupun bunga.

“Ini menjadikan kepercayaan investor pada pasar utang kita cukup baik. Kondisi ini akhirnya menekan yield, jadi harga relatif naik, akhirnya yield turun,” ujarnya.

Ramdhan mencermati, yield SUN di bawah 6% di tahun-tahun sebelumnya biasanya tidak bertahan lama. Dia juga mengamati sejumlah riset sekuritas asing memprediksi yield SUN dengan tenor 10 tahun akan mencapai 5,85%.

“Masih ada potensi penguatan [yield] , karena perbankan yang masuk ke instrumen ini kelihatannya masih banyak. Dan mereka melihat SUN instrumen yang relatif aman dan punya ketahanan, dan juga likuiditasnya tinggi,” ucap Ramdhan.

Ramdhan menambahkan likuiditas ini ibarat napas bagi perdagangan SUN. Selama likuiditas tetap terjaga, maka bank akan merasa cukup aman bertransaksi di seri-seri utama tersebut.

Lebih lanjut, Ramdhan menuturkan kondisi yield yang rendah membuat instrumen ritel seperti Obligasi Ritel Indonesia (ORI) kurang menarik bagi masyarakat umum.

“Kemarin pemerintah menawarkan ORI dengan yield di kisaran 5,35%—5,65%. Untuk masyarakat awam yang tidak mengikuti pasar secara harian, angka itu kurang menarik karena mereka mengharapkan imbal hasil yang lebih optimal,” tuturnya.