Jakarta (ANTARA) - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (kode saham: BBTN) mengkaji pembelian kembali saham (buyback) karena harga saham BBTN dinilai undervalued, yang hasilnya akan dialokasikan untuk program kepemilikan saham bagi karyawan

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, metode tersebut dipertimbangkan mengingat saat ini porsi saham publik di BBTN telah berada pada batas ketentuan minimum.

“Saat ini harga saham BBTN sudah cukup undervalued, sehingga kemungkinan yang bisa kami kaji adalah pembelian saham untuk kebutuhan program karyawan seperti bonus atau stock option,” kata Nixon dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Nixon mengatakan bahwa saat ini rencana buyback tersebut belum masuk dalam Rencana Bisnis Bank (RBB). Menurut dia, perseroan juga akan mengkaji lebih lanjut untuk memasukkan rencana tersebut dalam revisi RBB.

Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria menilai buyback merupakan aksi korporasi yang wajar, khususnya ketika harga saham dinilai belum mencerminkan fundamental perusahaan.

“Buyback itu sebenarnya proses yang normal. Kalau kita melihat saham kita terlalu rendah, tentu bisa menjadi pilihan. Daripada investasi di tempat lain, lebih baik kita investasi pada saham perusahaan sendiri apabila memang fundamentalnya kuat,” ujar Dony.

Menurut Dony, sejumlah perusahaan BUMN memiliki fundamental bisnis yang solid, termasuk sektor perbankan, pertambangan, infrastruktur, hingga pengembangan usaha lainnya. Karena itu, perusahaan dengan fundamental baik memiliki potensi untuk terus menciptakan nilai bagi pemegang saham.

BTN sendiri saat ini tengah memperkuat fundamental bisnis melalui strategi pertumbuhan organik dan anorganik.

Terbaru, perseroan tengah memproses pembelian portofolio aset dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

Dalam keterbukaan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan, Senin (25/5), BTN telah menandatangani dua perjanjian pengalihan atas kredit pensiunan, kredit pra-pensiunan, dan kredit karyawan aktif pegawai BUMN atau lembaga pemerintahan milik Bank SMBC Indonesia.

Penandatanganan dilakukan pada 22 Mei 2026 melalui skema Conditional Portfolio Transfer Agreement (CPTA) dan Conditional Loan Asset Transfer Agreement (CLATA).

Dalam transaksi CPTA, BTN akan mengakuisisi portofolio pinjaman pensiunan dan pra-pensiunan dengan manfaat pensiun yang dikelola TASPEN dengan estimasi nilai sebesar Rp12,58 triliun.

Sementara melalui transaksi CLATA, BTN akan mengakuisisi aset pinjaman terkait pensiunan ASABRI, dana pensiun lainnya, serta pinjaman karyawan aktif baik BUMN maupun lembaga pemerintahan dengan estimasi nilai sebesar Rp7,34 triliun.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI (kode saham BBRI) mengumumkan rencana pembelian kembali saham dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan (buyback fluktuatif) dengan nilai sebesar-besarnya Rp500 miliar.

Periode buyback fluktuatif akan dilaksanakan pada 12 Juni 2026 hingga 11 September 2026.

Corporate Secretary BRI Dhanny, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi perseroan untuk meningkatkan nilai pemegang saham.

Langkah ini juga sekaligus mencerminkan keyakinan manajemen terhadap kekuatan fundamental kinerja perseroan serta prospek pertumbuhan jangka panjang yang tetap solid.

"Kami menilai valuasi BBRI saat ini masih berada di bawah nilai wajarnya atau belum sepenuhnya merefleksikan kinerja dan potensi bisnis perseroan," imbuh Dhanny.

Pelaksanaan buyback fluktuatif ini mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal pada Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan.

Buyback juga merujuk pada Surat OJK Nomor S-10/D.04/2026 tanggal 13 Maret 2026 mengenai kebijakan pelaksanaan pembelian kembali saham oleh perusahaan terbuka dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan.

Adapun pendanaan buyback fluktuatif akan berpedoman pada POJK 13/2023 dan POJK 29/2023.

Buyback fluktuatif akan dilaksanakan pada harga yang dinilai wajar, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku.

Dhanny menambahkan bahwa langkah buyback yang dilakukan BRI juga telah mempertimbangkan kondisi pasar yang masih dipengaruhi berbagai tantangan global.

Tantangan ini mulai dari ketidakpastian ekonomi dunia, meningkatnya tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah, kenaikan harga minyak dunia, hingga arus keluar modal dari pasar negara berkembang.

Kondisi tersebut turut memberikan tekanan terhadap pasar keuangan, termasuk pasar modal Indonesia.

"Melalui aksi korporasi ini, BRI telah mempertimbangkan dengan cermat kondisi likuiditas dan posisi keuangan saat ini, sehingga pelaksanaan buyback fluktuatif tidak akan memberikan dampak material terhadap kondisi keuangan maupun operasional perusahaan," kata dia.

Per 31 Maret 2026, rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) perseroan berada pada level yang kuat sebesar 22,86 persen, sementara return on equity (ROE) tercatat 18,37 persen.

Menurut perseroan, indikator tersebut mencerminkan kapasitas permodalan yang kuat guna mendukung ekspansi usaha dan mitigasi risiko pengelolaan bisnis bank.

Di sisi lain, saham hasil buyback fluktuatif nantinya akan dialihkan melalui program kepemilikan saham pekerja dan/atau direksi dan dewan komisaris yang dapat dilakukan pengalihan setelah mendapatkan persetujuan RUPS.

Sebagai bagian dari Danantara, Dhanny menegaskan bahwa BRI akan terus berfokus pada penguatan fundamental bisnis dan penciptaan nilai jangka panjang bagi pemegang saham, nasabah, dan seluruh pemangku kepentingan.

"Di sisi lain, implementasi kebijakan ini tetap mengacu pada regulasi yang berlaku dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG)," tutup Dhanny.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI (BBRI) mengumumkan rencana pembelian kembali saham dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan (buyback fluktuatif) dengan nilai sebesar-besarnya Rp500 miliar. Corporate Secretary BRI Dhanny mengungkapkan langkah ini merupakan bagian dari strategi perseroan untuk meningkatkan nilai pemegang saham sekaligus mencerminkan keyakinan manajemen terhadap kekuatan fundamental kinerja perseroan serta prospek pertumbuhan jangka panjang yang tetap solid.

“Kami menilai valuasi BBRI saat ini masih berada di bawah nilai wajarnya atau belum sepenuhnya merefleksikan kinerja dan potensi bisnis perseroan,” imbuh Dhanny. Periode buyback fluktuatif akan dilaksanakan pada 12 Juni 2026 hingga 11 September 2026.

Pelaksanaan buyback fluktuatif ini mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal pada Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan, serta Surat OJK Nomor S-10/D.04/2026 tanggal 13 Maret 2026 mengenai kebijakan pelaksanaan pembelian kembali saham oleh perusahaan terbuka dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan.

Adapun pendanaan buyback fluktuatif akan berpedoman pada POJK 13/2023 dan POJK 29/2023. Buyback fluktuatif akan dilaksanakan pada harga yang dinilai wajar, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku.

Dhanny menambahkan bahwa langkah buyback yang dilakukan BRI juga telah mempertimbangkan kondisi pasar yang masih dipengaruhi berbagai tantangan global, mulai dari ketidakpastian ekonomi dunia, meningkatnya tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah, kenaikan harga minyak dunia, hingga arus keluar modal dari pasar negara berkembang. Kondisi tersebut turut memberikan tekanan terhadap pasar keuangan, termasuk pasar modal Indonesia.

“Melalui aksi korporasi ini, BRI telah mempertimbangkan dengan cermat kondisi likuiditas dan posisi keuangan saat ini, sehingga pelaksanaan buyback fluktuatif tidak akan memberikan dampak material terhadap kondisi keuangan maupun operasional perusahaan,” tegasnya.

Setelah dilakukan buyback, proforma indikator keuangan BRI (konsolidasi) per 31 Maret 2026, tercatat rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) tetap berada pada level yang kuat sebesar 22,86%, sementara Return on Equity (ROE) tercatat 18,37%. Hal tersebut mencerminkan bahwa perseroan tetap memiliki kapasitas permodalan yang kuat guna mendukung ekspansi usaha dan mitigasi risiko pengelolaan bisnis bank.

Di sisi lain, saham hasil buyback fluktuatif nantinya akan dialihkan melalui program kepemilikan saham Pekerja dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris yang dapat dilakukan pengalihan setelah mendapatkan persetujuan RUPS.

“Sebagai bagian dari Danantara, BRI akan terus berfokus pada penguatan fundamental bisnis dan penciptaan nilai jangka panjang bagi pemegang saham, nasabah, dan seluruh pemangku kepentingan. Di sisi lain, implementasi kebijakan ini tetap mengacu pada regulasi yang berlaku dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG),” pungkas Dhanny.

Saat ini fokus utama kami tetap pada penguatan fundamental perusahaan dan penciptaan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI akan mengkaji secara cermat mengenai wacana buyback saham, menyusul pertemuan antara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dengan para pimpinan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) pada Selasa (9/6).

“Terkait wacana buyback, setiap aksi korporasi tentu akan dikaji secara cermat dan dilaksanakan sesuai ketentuan regulator yang berlaku,” kata Direktur Utama BRI Hery Gunardi dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat.

Bagi BRI, penguatan kepercayaan pasar terutama dibangun melalui kinerja yang konsisten. Perseroan terus fokus menjaga kualitas aset, memperkuat permodalan dan likuiditas, serta menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi para pemegang saham.

“Saat ini fokus utama kami tetap pada penguatan fundamental perusahaan dan penciptaan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan,” kata Hery.

Hery menilai, perhatian berbagai pemangku kepentingan tersebut mencerminkan keyakinan terhadap prospek jangka panjang perusahaan-perusahaan BUMN, khususnya sektor perbankan yang tetap menunjukkan kinerja dan fundamental yang solid.

Menurutnya, stabilitas pasar yang terjaga merupakan faktor penting dalam mendukung iklim investasi yang sehat.

“Kepercayaan investor terhadap saham-saham perbankan nasional ditopang oleh kinerja industri yang tetap resilien di tengah dinamika ekonomi global. Industri perbankan masih mencatatkan pertumbuhan kredit yang positif, kualitas aset yang terjaga, serta kondisi likuiditas dan permodalan yang kuat,” ujar Hery.

Hery, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas), menambahkan bahwa fundamental industri perbankan nasional hingga saat ini tetap kuat.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga April 2026 kredit perbankan tumbuh 9,98 persen secara tahunan (year on year/yoy), sementara dana pihak ketiga (DPK) meningkat 11,40 persen (yoy).

“Pertumbuhan kredit dan penghimpunan dana masyarakat yang tetap kuat menunjukkan kepercayaan publik terhadap industri perbankan masih terjaga dengan baik, sekaligus mencerminkan fungsi intermediasi yang berjalan efektif,” kata Hery.

Sebelumnya pada Selasa (9/6) di Gedung DPR RI, Jakarta, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengadakan pertemuan dengan para direktur utama Himbara.

Dalam pertemuan itu, hadir Direktur Utama BRI Hery Gunardi, Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan, serta Direktur Utama Bank Mandiri Riduan. Kemudian hadir pula Chief Executive Officer Indonesia Investment Authority (INA) Oki Ramadhana, Direktur Utama PT Taspen (Persero) Rony Hanityo Aprianto, dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito.

Saat rapat, Dasco didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan COO BPI Danantara Dony Oskaria.

Pertemuan tersebut membahas berbagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas pasar modal dan memperkuat kepercayaan investor, termasuk wacana buyback saham emiten BUMN.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Pelaksanaan buyback merupakan sinyal optimisme kami di pasar modal Indonesia. Aksi korporasi ini juga sudah mempertimbangkan kondisi fundamental Perseroan

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Central Asia Tbk atau BCA (kode saham: BBCA) melanjutkan realisasi program pembelian kembali (buyback) saham Perseroan senilai maksimal Rp5 triliun pada 11 Juni 2026.

Nilai buyback itu termasuk biaya perantara pedagang efek dan biaya lain.

Presiden Direktur BCA Hendra Lembong dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, menyatakan aksi korporasi ini merupakan lanjutan dari realisasi program buyback saham yang sebelumnya dilaksanakan pada April 2026.

Dia menegaskan aksi korporasi ini bagian dari kepercayaan BCA terhadap kondisi pasar modal Indonesia.

“Pelaksanaan buyback merupakan sinyal optimisme kami di pasar modal Indonesia. Aksi korporasi ini juga sudah mempertimbangkan kondisi fundamental Perseroan,” ujar Hendra.

Dia memastikan Perseroan tetap mematuhi prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG) dan mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Periode pelaksanaan buyback adalah 12 bulan, yaitu sejak tanggal 12 Maret 2026 sampai dengan 11 Maret 2027, kecuali diakhiri lebih cepat oleh Perseroan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

Hendra pun menyatakan pelaksanaan buyback ini tidak memiliki dampak material bagi kinerja keuangan dan kegiatan usaha Perseroan.

Manajemen BCA, kata dia, akan senantiasa memperhatikan dinamika pasar dalam pelaksanaan buyback.

“Kami mengungkapkan apresiasi sebesar-besarnya atas kepercayaan dan dukungan dari segenap pemegang saham. BCA senantiasa berfokus pada fundamental bisnis perseroan, serta melangkah dengan pruden pada tahun 2026,” tutur Hendra.

Diberitakan sebelumnya, BCA akan membagikan dividen interim termin pertama sebesar Rp20 per saham pada kuartal II tahun buku 2026 atau tepatnya pada 26 Juni mendatang.

Perseroan menyampaikan, pembagian dividen interim tersebut mempertimbangkan soliditas kinerja perusahaan periode 1 Januari 2026 hingga 31 Maret 2026, serta komitmen untuk memberikan nilai tambah kepada segenap pemegang saham.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, iNews.id - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 secara daring, Senin (8/6/2026).

Dalam rapat tersebut, para pemegang saham menyetujui sejumlah agenda Perseroan, tiga di antaranya adalah penggunaan laba bersih tahun buku 2025, program pembelian kembali saham (buyback), serta perubahan susunan pengurus Perseroan guna memperkuat struktur kepemimpinan dan mendukung keberlanjutan transformasi TelkomGroup pada 2026.

Kemudian, untuk tahun buku 2025, pemegang saham pada agenda rapat menyetujui pembagian dividen tunai sebesar kurang lebih Rp21,9 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp17,8 triliun merupakan dari keseluruhan laba bersih yang diperoleh Perseroan pada tahun 2025.

Sementara itu, sisanya sekitar Rp4,2 triliun merupakan laba ditahan Perseroan tahun sebelumnya. Pembayaran dividen tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 10 Juli 2026. Adapun yang berhak menerima dividen adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 19 Juni 2026.

Direktur Utama Telkom Dian Siswarini menyampaikan bahwa, dalam memperhitungkan pembayaran dividen Perseroan tentu mempertimbangkan berbagai aspek, utamanya keseimbangan antara pengembalian kepada pemegang saham dan kebutuhan investasi jangka panjang.

“Meskipun menghadapi tekanan industri dan ketidakpastian sepanjang 2025, Perseroan telah berhasil membuktikan bahwa fundamental bisnis tetap terjaga dan arus kas juga kian menguat, sehingga keputusan pemegang saham atas persetujuan dividen hari ini mencerminkan kepercayaan terhadap transformasi dan arah pertumbuhan yang kami bangun,” katanya.

Selain pembagian dividen, RUPST tersebut juga menyetujui rencana program buyback saham Perseroan dengan nilai sebesar-besarnya Rp4 triliun. Buyback dilakukan melalui Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek, baik secara bertahap atau sekaligus dan diselesaikan dalam periode dua belas bulan setelah disetujui pada RUPST, yakni sejak 9 Juni 2026 hingga 8 Juni 2027.

Aksi korporasi ini dijalankan sebagai bagian dari strategi perusahaan untuk meningkatkan nilai pemegang saham sekaligus langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga saham Perseroan di tengah dinamika pasar.

RUPST juga menyetujui perubahan Susunan Pengurus Dewan Komisaris guna memperkuat fondasi kepemimpinan Telkom dalam mengawal dan mengawasi agenda transformasi serta menghadapi dinamika industri digital.

Adapun susunan Dewan Komisaris dan Jajaran Direksi hasil RUPST Tahun Buku 2025 adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama : Angga Raka Prabowo

Komisaris Independen : Deswandhy Agusman

Komisaris Independen : Anthony Leong

Komisaris Independen : Ira Noviarti

Komisaris Independen : Rofikoh Rokhim

Komisaris : Rizal Mallarangeng

Komisaris : Edwin Hidayat Abdullah

Komisaris : Ossy Dermawan

Direktur Utama : Dian Siswarini

Direktur Enterprise and Business Service : Veranita Yosephine

Direktur Human Capital Management : Willy Saelan

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : Arthur Angelo Syailendra

Direktur Network : Nanang Hendarno

Direktur Strategic Business Development and Portfolio : Seno Soemadji

Direktur Wholesale and International Service : Budi Satria Dharma PurbaDirektur IT Digital : Faizal R. Djoemadi

Direktur Legal and Compliance : Andy Kelana

Sepanjang 2025 hingga periode kuartal pertama 2026, Telkom menunjukkan progres eksekusi strategi transformasi TLKM 30 secara signifikan dengan fokus pada empat pilar utama.

Dari sisi Operational & Service Excellence, perusahaan berhasil meningkatkan efisiensi melalui program TOTEX, perbaikan arus kas operasional, serta implementasi program Pensiun Dini dan Governance Reset.

Upaya Perseroan dalam rangka merealisasikan transformasi menghasilkan pencapaian kinerja sepanjang 2025 yang antara lain ditunjukkan dengan pencapaian pendapatan sebesar Rp146,74 triliun, pencapaian EBITDA sebesar Rp72,24 triliun dan pencapaian net income sebesar Rp17,81 triliun.

Sebagai tindak lanjut agenda total governance reset, Perseroan melakukan percepatan depresiasi yang berdampak pada kontraksi net income. Namun demikian, dampak tersebut bersifat non-cash sehingga secara operasional fundamental bisnis tetap terjaga dan arus kas tetap kuat.

Pada aspek Streamlining, Telkom melakukan penyederhanaan portofolio bisnis, termasuk divestasi non-core dan fokus kembali ke bisnis inti telekomunikasi dan digital. Sebanyak enam entitas telah dirampingkan, dengan transaksi divestasi AdMedika Group berhasil diselesaikan pada Selasa (2/6/2026).

Di sisi Unlocking Value, Telkom telah memulai monetisasi aset infrastruktur melalui spin-off aset dan bisnis wholesale fiber connectivity ke InfraNexia dengan target penyelesaian pada kuartal ketiga serta membuka kembali inisiatif kemitraan strategis bisnis data center.

Sementara itu, dalam Modus-operandi shift, Telkom mulai bertransisi ke model HoldCo–OpCo dengan pelaporan berbasis segmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja. Secara keseluruhan, 2025 menjadi tahun fondasi untuk memperkuat struktur bisnis dan menyiapkan pertumbuhan yang lebih berkualitas ke depan, sejalan dengan upaya Perseroan dalam menciptakan nilai dan pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

“Keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPST ini mencerminkan komitmen Telkom untuk terus meningkatkan kinerja dan menciptakan nilai tambah. Tahun ini, kami melakukan percepatan dalam eksekusi strategi transformasi TLKM 30 secara disiplin dan terukur, serta memastikan setiap langkah yang diambil mampu berkontribusi dalam membangun ekosistem digital nasional yang semakin maju, inklusif, dan berdaya saing global,” tutur Dian.

Editor: Rizqa Leony Putri

Aksi korporasi ini merupakan wujud keyakinan kami atas fundamental bisnis perseroan

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) atau BCA menyatakan telah mulai merealisasikan program pembelian kembali (buyback) saham pada 28 April 2026.

Aksi buyback saham perseroan sebanyak-banyaknya akan senilai Rp5 triliun, sebagaimana disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 12 Maret 2026.

“Pelaksanaan buyback merupakan sinyal optimisme kami di pasar modal Indonesia. Aksi korporasi ini merupakan wujud keyakinan kami atas fundamental bisnis perseroan,” ujar Presiden Direktur BCA Hendra Lembong sebagaimana keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Hendra memastikan perseroan senantiasa mematuhi prinsip Good Corporate Governance (GCG), serta mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Adapun, periode pelaksanaan buyback saham yaitu selama 12 bulan, yaitu sejak tanggal 12 Maret 2026 sampai 11 Maret 2027, kecuali diakhiri lebih cepat oleh perseroan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

Hendra memastikan pelaksanaan buyback ini tidak memiliki dampak material bagi kinerja keuangan dan kegiatan usaha perseroan. Perseroan akan senantiasa memperhatikan dinamika pasar dalam pelaksanaan buyback.

“Kami mengungkapkan apresiasi sebesar-besarnya atas kepercayaan dan dukungan dari segenap pemegang saham. BCA senantiasa berfokus pada fundamental bisnis perseroan, serta melangkah dengan pruden pada tahun 2026,” ujar Hendra.

Sebelumnya, dalam RUPST, para pemegang saham telah menyetujui buyback saham perseroan sebanyak-banyaknya senilai Rp5 triliun.

Dalam RUPST, para pemegang saham juga menyetujui penetapan rasio dividen sebesar 72 persen dari laba bersih tahun buku 2025, dengan total dividen tunai sebesar Rp336 per saham.

Adapun, dividen tunai termasuk dividen interim sebesar Rp55 per saham yang telah dibayarkan perseroan pada 22 Desember 2025, dan sisanya sebesar Rp281 per saham merupakan dividen final yang akan segera dibayarkan oleh perseroan.

Sepanjang 2025, BCA membukukan laba bersih konsolidasi sebesar Rp57,5 triliun pada 2025, atau tumbuh 4,9 persen year on year (yoy).

Dari sisi intermediasi, total kredit perseroan tumbuh 7,7 persen yoy menjadi Rp993 triliun per Desember 2025. Sementara dari sisi penghimpunan dana, total dana pihak ketiga (DPK) BCA tumbuh 10,2 persen yoy mencapai Rp1.249 triliun per akhir Desember 2025.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) telah mengumumkan penghapusan pencatatan efek (delisting) terhadap 18 emiten yang efektif tanggal 10 November 2026, karena dinyatakan pailit ataupun telah disuspensi dari perdagangan selama lebih dari 50 bulan.

Sebelum memutuskan delisting, Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna kepada pers di Jakarta, Senin, memastikan BEI telah melakukan berbagai tahapan proses pembinaan, mendorong, dan memberikan kesempatan emiten untuk perbaikan kinerjanya sambil terus melakukan pemantauan,

“Dalam proses pembinaan tersebut, BEI juga berkoordinasi dengan regulator dan berbagai pihak terkait sejak awal emiten mengalami masalah going concern sehingga kemudian memenuhi kriteria delisting sampai nantinya pemenuhan kewajiban buy back saham emiten pasca-delisting,” ujar Nyoman.

Adapun, ketentuan tersebut sebagaimana ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik.

Sebagai bentuk perlindungan investor, Nyoman mengatakan BEI juga telah melakukan pengumuman potensi delisting bagi emiten yang telah di suspensi selama enam bulan dan melakukan reminder kembali setiap enam bulan.

“Hal kita harapkan menjadi reminder bagi emiten sekaligus sebagai early warning bagi investor atas potensi delisting,” ujar Nyoman.

Sesuai ketentuan Peraturan Bursa No I-N, Nyoman menjelaskan BEI melakukan delisting atas saham emiten yang mengalami kondisi atau peristiwa yang signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha, baik secara finansial atau secara hukum.

“Dan perusahaan tercatat tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai. Emiten juga telah mengalami Suspensi Efek, baik di Pasar Reguler dan Pasar Tunai paling kurang selama 24 bulan terakhir,” ujar Nyoman.

Pada 11 April 2026, BEI mengumumkan penghapusan pencatatan efek (delisting) terhadap 18 emiten yang efektif tanggal 10 November 2026 mendatang, karena dinyatakan pailit ataupun telah disuspensi dari perdagangan selama lebih dari 50 bulan.

Sebelum melakukan delisting, BEI telah mewajibkan emiten terkait untuk melakukan buy back saham dengan periode pelaksanaan 11 Mei hingga 9 November 2026, sebelum efektif delisting pada 10 November 2026.

Adapun tujuh emiten delisting akibat pailit, yaitu PT Cowell Development Tbk (COWL), PT Mitra Pemuda Tbk (MTRA), PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL), PT Sunindo Adipersada Tbk (TOYS), PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk (SBAT), PT Tianrong Chemicals Industry Tbk (TDPM), dan PT Omni Inovasi Indonesia Tbk (TELE).

Sementara itu, sebelas emiten dilakukan delisting akibat suspensi berkepanjangan lebih dari 50 bulan, yaitu PT Eureka Prima Jakarta Tbk (LCGP), PT Sugih Energy Tbk (SUGI), PT Marga Abhinaya Abadi Tbk (MABA), PT Limas Indonesia Makmur Tbk (LMAS), dan PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk (SKYB).

Kemudian, PT Envy Technologies Indonesia Tbk (ENVY), PT Golden Plantation Tbk (GOLL), PT Polaris Investama Tbk (PLAS), PT Triwira Insanlestari Tbk (TRIL), PT Nusantara Inti Corpora Tbk (UNIT), serta PT Jaya Bersama Indo Tbk (DUCK).

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pengusaha nasional Garibaldi "Boy" Thohir menyiapkan aksi pembelian kembali (buyback) saham PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO) sebagai bentuk keyakinan terhadap prospek jangka panjang perusahaan dan pasar modal Indonesia. Langkah ini juga diharapkan dapat memperkuat partisipasi investor domestik di tengah dinamika global.

Boy Thohir mengatakan rencana buyback tersebut mencerminkan optimisme terhadap fundamental perusahaan yang dinilai tetap solid. "Saya percaya bahwa ADRO serta pasar modal Indonesia memiliki prospek jangka panjang yang sangat baik," ujar Boy Thohir di Depok, Jawa Barat, dikutip Selasa (17/3/2026).

Ia menegaskan keputusan buyback diambil karena kinerja perusahaan menunjukkan fondasi bisnis yang kuat. "Kenapa kita buyback? Karena kita yakin bahwa fundamentalnya bagus. Dan kita bisa lihat itu," ujarnya.

Menurut Boy, ketidakpastian global justru menegaskan pentingnya kekuatan sumber daya yang dimiliki Indonesia. Ia menilai konflik geopolitik dan gangguan rantai pasok global kerap mendorong kenaikan harga komoditas energi.

Indonesia, lanjutnya, memiliki keunggulan komparatif berkat kekayaan sumber daya energi, mulai dari batu bara hingga energi baru terbarukan seperti panas bumi, air, dan tenaga surya.

"Kita bersyukur Indonesia punya batubara, geothermal, hydro, juga solar. Nah itulah yang menunjukkan kenapa negara kita memiliki comparative advantage yang negara lain tidak punya," kata Boy.

Untuk merealisasikan rencana buyback tersebut, perusahaan telah menyiapkan dana sekitar Rp4 triliun yang berasal dari kas internal. Sebagai bagian dari proses korporasi, ADRO akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 17 April 2026. Jika memperoleh persetujuan, program buyback akan mulai dilaksanakan pada 20 April 2026 secara bertahap melalui Bursa Efek Indonesia dengan jangka waktu maksimal 12 bulan.

JAKARTA - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) , Mahendra Siregar menilai presentasi porsi kepemilikan saham masyarakat atau free float menjadi 15% akan menekan aksi saham- saham gorengan yang sebelumnya menjadi perhatian Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Ia menjelaskan, dengan meningkatnya porsi kepemilikan saham publik ini akan menambah likuiditas di pasar saham .

Bandingkan dengan kondisi sebelumnya dengan aturan free float 5%, yang membuat beberapa pihak lebih mudah untuk mendominasi transaksi di pasar. Pakar Desak Benahi Struktur Free Float Saham Indonesia



"Keinginan untuk memperbesar jumlah minimum saham free float itu akan menambah likuiditas di pasar. Sehingga satu atau dua pihak, semata-mata masuk untuk membeli dan menjual saham dan bisa mempengaruhi karena likuiditas kecil itu bisa diminimalisir. Itu mungkin istilah yang dimaksudkan Menteri Keuangan," ujarnya dalam konferensi pers di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (29/1/2026).

Mahendra mengatakan, pelonggaran batas free float menjadi 15% ini juga menjadi salah satu rekomendasi dari lembaga penyedia indeks global MSCI (Morgan Stanley Capital International). Sehingga bursa saham di Indonesia mengikuti ketentuan yang berlaku di bursa saham dunia.

"Memang kalau kembali ke diskusi mengenai MSCI, hal ini sebelumnya diserahkan ke masing-masing bursa, tapi terkait penjelasan MSCI terakhir, ia ingin memastikan apa yang kita lakukan itu sesuai dengan standar internasional," tambahnya.

Mahendra mengatakan, free float 15% akan berlaku mulai bulan depan. Baik untuk perusahaan yang sudah melantai di bursa efek, maupun yang akan melaksanakan IPO. Self-Regulatory Organization (SRO) nantinya akan menyusun aturan yang lebih mendetail mengenai ketentuan baru tersebut.

Green Era Jual Saham, Free Float Barito Renewables Kembali Bertambah



Sekaligus Mahendra mendorong bagi para perusahaan tercatat untuk melakukan penyesuaian porsi kepemilikan saham publik. Ia menegaskan, bakal memberikan sanksi apabila perusahaan tidak menjalankan aturan terbaru.

"SRO, akan menerbitkan aturan untuk free flow, minimal 15 persen, yang akan dilakukan dalam waktu dekat, dan dengan transparansi yang baik," tambahnya.

Sebelumnya Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti trading halt Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akibat penurunan tajam 8% pada perdagangan Rabu 28 Januari 2026. Hal ini terjadi lantaran MSCI menilai bursa saham di Indonesia kurang transparan, sehingga membekukan sementara rebalancing saham-saham Indonesia pada Februari sampai Mei 2026.

"Kan saya bilang dari pertama itu, waktu saya di bursa kan. Dia minta insentif, saya bilang perbaiki pasar saham dari ulah para penggoreng saham. Sebetulnya arahnya ke situ. Cuman kemarin mereka geraknya agak pelan atau mungkin masih dalam plan mereka," kata Purbaya di Istana (28/1).

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) akan melakukan pembelian kembali saham perseroan (shares buyback) yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebesar-besarnya Rp5 triliun termasuk biaya perantara pedagang efek dan biaya lain.

Aksi korporasi ini dilakukan dalam rangka turut mendukung stabilitas pasar modal Indonesia, meningkatkan kepercayaan investor, serta memberikan tingkat pengembalian yang lebih optimal bagi para pemegang saham.

EVP Corporate Communication and Social Responsibility BCA Hera F Haryn, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan periode pelaksanaan shares buyback adalah selama 12 bulan sejak disetujuinya rencana shares buyback oleh rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) yang rencananya akan dilaksanakan pada 12 Maret 2026.

Pelaksanaan shares buyback tersebut dapat diakhiri lebih cepat oleh perseroan dengan tetap memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BCA menyampaikan jumlah saham yang dibeli kembali oleh perseroan tidak akan melebihi 10 persen dari modal disetor perseroan.

Pelaksanaan shares buyback juga tidak akan mengakibatkan penurunan modal di bawah batas minimum, sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan POJK No. 27 Tahun 2022 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

"Pelaksanaan shares buyback ini tidak memiliki dampak material bagi kinerja keuangan dan kegiatan usaha perseroan," kata Hera.

Ia pun menegaskan bahwa dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, BCA senantiasa mematuhi prinsip good corporate governance (GCG) dan mematuhi segala peraturan atau ketentuan yang berlaku.

Per akhir Desember 2025, BCA dan entitas anak membukukan laba bersih sebesar Rp57,5 triliun pada tahun 2025, tumbuh 4,9 persen secara tahunan (year on year/yoy) apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Dari sisi intermediasi, total kredit BCA tumbuh 7,7 persen yoy menjadi Rp993 triliun. Secara rata-rata, pertumbuhan kredit BCA mencapai 10,8 persen sepanjang 2025.

Sementara, dari sisi penghimpunan dana, total dana pihak ketiga (DPK) BCA tumbuh 10,2 persen yoy mencapai Rp1.249 triliun, di mana dana giro dan tabungan (CASA) naik 13,1 persen yoy hingga Rp1.045 triliun.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) berencana melakukan pembelian kembali saham (buyback) dengan nilai maksimal Rp5 triliun. Langkah tersebut guna menjaga stabilitas harga saham dan memperkuat kepercayaan investor di tengah tekanan pasar modal.

"Periode shares buyback akan dilaksanakan selama 12 bulan sejak disetujuinya rencana ini oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dijadwalkan pada 12 Maret 2026," ujar EVP Corporate Communication and Social Responsibility BCA Hera F. Haryn dalam keterangan resmi, Kamis (29/1/2026).

Hera mengatakan pelaksanaan buyback akan dilakukan selama 12 bulan setelah memperoleh persetujuan pemegang saham. Ia menjelaskan total dana yang disiapkan mencapai maksimal Rp5 triliun termasuk biaya perantara pedagang efek dan biaya lain yang berkaitan dengan pelaksanaan aksi korporasi tersebut. Adapun jumlah saham yang akan dibeli kembali tidak akan melebihi 10% dari total modal disetor perseroan, sesuai ketentuan yang berlaku di pasar modal.

BCA menegaskan rencana buyback telah diperhitungkan secara cermat agar tidak mengganggu rasio kecukupan modal. Perseroan memastikan tetap memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, termasuk POJK Nomor 11/POJK.03/2016 dan perubahan melalui POJK Nomor 27 Tahun 2022 tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.

Manajemen juga menyatakan kondisi likuiditas dan operasional perseroan berada dalam posisi yang sehat, sehingga pelaksanaan buyback tidak diperkirakan berdampak material terhadap kinerja keuangan maupun kegiatan usaha utama bank.

"Pelaksanaan shares buyback ini tidak memiliki dampak material bagi kinerja keuangan dan kegiatan usaha perseroan. BCA senantiasa menjalankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta mematuhi seluruh peraturan yang berlaku," kata Hera.

Sebagai informasi, saham BBCA mengalami tekanan dalam beberapa hari terakhir. Pada perdagangan Rabu (28/1/2026), saham BBCA sempat menyentuh level terendah di Rp6.950 per saham, seiring pemberlakuan penghentian sementara perdagangan (trading halt) oleh Bursa Efek Indonesia setelah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun hingga 8% dan menyeret saham-saham berkapitalisasi besar.