Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah bergeliat meredam gejolak nilai tukar rupiah dengan cara intervensi di pasar obligasi. Seberapa efektif cara tersebut memperbaiki mata uang Garuda saat ini?

Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah melakukan langkah-langkah dalam meredam pelemahan rupiah. Sebab, nilai tukar rupiah saat ini tengah ambrol.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS memang telah terdepresiasi sekitar 6% sejak awal tahun ini atau secara year to date (ytd). Berdasarkan data TradingView, rupiah pun ditutup melemah sebesar 0,22% ke level Rp17.700 per dolar AS pada perdagangan Selasa (19/5/2026).

Langkah yang dilakukan pemerintah yakni masuk ke pasar obligasi secara bertahap.

"Saya minta masuk [pasar obligasi] Rp2 triliun setiap hari," kata Purbaya seusai rapat terbatas dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara pada Senin (18/5/2026).

Sebelumnya, Purbaya menjelaskan bahwa langkah intervensi yang dilakukan pemerintah menyerupai mekanisme bond stabilization fund. Meskipun belum sepenuhnya terbentuk sebagai sebuah dana khusus, Kementerian Keuangan akan mengaktifkan instrumen yang sudah ada melalui skema yang menyerupai buyback atau pembelian kembali Surat Berharga Negara (SBN).

Adapun, fokus utama dari langkah ini adalah untuk menekan tingkat imbal hasil (yield) obligasi agar tidak melonjak tajam. Dalam mekanisme pasar, jika yield SBN turun maka harganya akan meningkat sehingga diharapkan dapat mencegah keluarnya aliran modal asing (capital outflow) atau bahkan memancing aliran modal masuk (inflow), yang pada gilirannya akan mendorong penguatan rupiah.

Dia menjelaskan bahwa apabila terdapat sentimen positif di pasar obligasi, dana asing pun turut masuk. Dengan begitu, rupiah cenderung terkendali.

"Yang asing enggak jual bond dan kabur keluar. Karena bond-nya stabil harganya, artinya kalau stabil kan kalau memang yield-nya turun kita targetkannya bisa turun, kalau yield-nya turun kan berarti harga bond-nya naik. Nanti ada potensi capital gain, jadi harusnya sih pasar bond kita menarik," tuturnya.

Terkait sumber dana, Purbaya menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia memiliki Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp420 triliun yang bisa dipakai berkesinambungan. Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah hanya melakukan cash management, terkait sumber dana intervensi di pasar obligasi tersebut.

"Jadi enggak masalah. Kan uangnya enggak hilang. Cuman diputar saja supaya ada sedikit sentimen positif di pasar obligasi," ujarnya.

Seiring dengan langkah intervensi di pasar obligasi itu, Purbaya mengaku optimistis tekanan terhadap nilai tukar rupiah akan mulai mereda pada pekan ini.

"Saya pikir pertengahan minggu ini juga sudah mulai berkurang [sentimen yang menekan rupiah]. Pemerintah sudah masuk ke bond market sedikit-sedikit, asing juga sudah mulai masuk, sehingga tekanan di bond mestinya berkurang," kata Purbaya.

Dia menjelaskan bahwa biasanya apabila tekanan di pasar obligasi atau bond market berkurang, sentimen negatif terhadap nilai tukar rupiah pun berkurang.

Seberapa Efektif?

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menjelaskan bahwa langkah pemerintah yang mengaktifkan dana stabilisasi obligasi memang dapat membantu meredam tekanan rupiah dalam jangka pendek. Akan tetapi, efektivitasnya bersifat tidak langsung dan tidak bisa menjadi solusi utama.

Dia menjelaskan bahwa ketika pemerintah membeli SBN di pasar sekunder, harga SBN terdorong naik dan imbal hasilnya turun, sehingga kerugian nilai pasar investor dapat ditekan, kepanikan jual bisa berkurang, dan minat terhadap SBN dapat kembali terbentuk.

Dalam situasi rupiah melemah dan imbal hasil SBN 10 tahun naik ke kisaran 6,86%, intervensi seperti itu dapat berfungsi sebagai penyangga psikologis agar pasar tidak bergerak terlalu liar.

"Namun, dampaknya ke rupiah tetap bergantung pada apakah investor melihat langkah ini sebagai penguatan kepercayaan atau justru sebagai tanda bahwa permintaan pasar terhadap SBN sedang melemah," ujarnya kepada Bisnis pada Selasa (19/5/2026).

Menurutnya, intervensi di pasar obligasi berbeda dengan intervensi langsung di pasar valuta asing. Dana stabilisasi obligasi dapat menahan kenaikan imbal hasil SBN, tetapi rupiah tetap dipengaruhi oleh kebutuhan dolar, harga minyak, arah suku bunga AS, arus modal asing, dan persepsi terhadap defisit fiskal.

"Tekanan rupiah saat ini tidak hanya berasal dari pasar obligasi, tetapi juga dari harga minyak yang tinggi, dolar AS yang kuat, pelemahan pasar saham, kekhawatiran terhadap fiskal, serta gejolak global akibat konflik Timur Tengah," jelasnya.

Dia menjelaskan bahwa rupiah melemah ke rekor baru ketika harga minyak naik dan imbal hasil global meningkat. Sementara, pasar obligasi tertekan oleh kekhawatiran inflasi dan fiskal.

"Jadi, jika sumber tekanan utamanya berasal dari minyak, dolar, dan kepercayaan fiskal, pembelian SBN hanya meredam salah satu jalur tekanan, bukan seluruh sumber pelemahan rupiah," tuturnya.

Menurutnya, efektivitas langkah pemerintah itu juga sangat bergantung pada skala, waktu, dan cara komunikasi. Jika dana Rp2 triliun per hari digunakan secara terukur, sementara, dan diarahkan pada saat pasar benar-benar tidak seimbang, maka langkah ini dapat membantu menjaga likuiditas pasar SBN dan mengurangi kepanikan.

Namun, jika pasar melihat pemerintah berusaha menahan imbal hasil pada level tertentu secara terus-menerus, maka risiko persepsinya justru meningkat. Investor bisa menilai bahwa harga SBN tidak lagi sepenuhnya mencerminkan risiko pasar, sehingga investor meminta imbal hasil lebih tinggi ketika membeli di lelang berikutnya.

Dalam jangka pendek, langkah pemerintah bisa menahan arus modal keluar jika investor domestik dan asing melihat pemerintah memiliki komitmen kuat menjaga pasar SBN. Namun, efeknya terhadap arus modal masuk baru belum tentu besar. Investor asing tidak hanya melihat harga SBN, tetapi juga selisih imbal hasil dengan surat utang AS, risiko kurs rupiah, arah BI Rate, harga minyak, cadangan devisa, dan kredibilitas fiskal.

Jika imbal hasil SBN ditekan terlalu rendah sementara rupiah masih berisiko melemah, daya tarik SBN bagi investor asing justru bisa berkurang karena kompensasi risikonya dianggap tidak cukup. Jadi, menurutnya intervensi harus menjaga keseimbangan; cukup untuk mencegah kepanikan, tetapi tidak terlalu agresif sampai menghilangkan insentif pasar untuk masuk kembali.

"Risiko jangka panjangnya adalah distorsi harga pasar dan ketergantungan investor pada kehadiran pemerintah. Jika pelaku pasar terbiasa bahwa pemerintah akan selalu membeli SBN saat harga turun, maka disiplin pasar melemah dan risiko moral hazard meningkat," ujarnya.

Investor dapat mengambil posisi lebih agresif karena merasa ada penyangga pemerintah. Di sisi lain, bila pemerintah berhenti membeli, pasar bisa kembali bergejolak karena harga selama ini terlalu banyak ditopang oleh intervensi. Ini dapat membuat volatilitas justru berpindah ke masa depan.

Efek Jangka Pendek

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai bahwa dalam jangka pendek, intervensi melalui bond stabilization fund memang bisa bekerja cukup efektif untuk menahan gejolak di pasar obligasi.

"Dengan injeksi sekitar Rp2 triliun per hari, pemerintah pada dasarnya menciptakan permintaan tambahan yang cukup besar untuk menjaga harga SBN tetap stabil dan menahan kenaikan yield agar tidak bergerak terlalu agresif," ujarnya.

Dalam kondisi pasar yang sedang tertekan, langkah seperti itu secara teknis memang mampu menjadi semacam jangkar harga, terutama untuk seri-seri obligasi acuan yang menjadi benchmark pasar.

Karena itu, jika yield obligasi pemerintah terlihat relatif stabil di tengah tekanan global dan pelemahan rupiah, bukan berarti pasar sepenuhnya tenang. Bisa jadi stabilitas itu memang sedang dijaga secara aktif melalui intervensi.

"Namun efektivitasnya terhadap nilai tukar rupiah jauh lebih kompleks dan sebenarnya tidak sekuat yang sering diasumsikan," kata Yusuf.

Menurutnya, saat yield obligasi stabil, arus keluar investor asing memang diharapkan berkurang sehingga tekanan terhadap rupiah ikut mereda. Akan tetapi, asumsi tersebut hanya bekerja dalam situasi normal ketika investor asing masih fokus mengejar selisih imbal hasil atau carry trade.

Dalam situasi saat ini, tekanan pasar lebih banyak dipengaruhi faktor persepsi risiko. Investor global bukan hanya melihat tingkat yield, tetapi juga membaca arah fiskal, ketahanan eksternal, stabilitas politik ekonomi, dan prospek pertumbuhan.

Apabila kekhawatiran utamanya adalah risiko, maka menahan yield saja belum tentu cukup membuat investor bertahan. Bahkan, dalam beberapa kasus, intervensi besar justru bisa dibaca pasar sebagai tanda bahwa tekanan sebenarnya sedang cukup serius.

"Karena itu, kalau kepemilikan asing di SBN terus turun meskipun yield berhasil dijaga stabil, artinya fungsi utama intervensi tersebut belum sepenuhnya tercapai. Yang terjadi lebih menyerupai perpindahan kepemilikan obligasi dari investor asing ke institusi domestik seperti perbankan, BUMN keuangan, atau Bank Indonesia," katanya.

Dia menjelaskan bahwa yang lebih perlu diperhatikan pemerintah saat ini justru risiko jangka panjang jika intervensi di pasar obligasi dilakukan terlalu lama.

Risiko pertama adalah distorsi harga di pasar obligasi. Apabila yield terlalu lama dijaga melalui intervensi, maka harga risiko yang terbentuk di pasar menjadi kurang mencerminkan kondisi fundamental sebenarnya.

Risiko kedua berkaitan dengan hubungan antara fiskal dan moneter. Ketika negara secara tidak langsung menjadi pembeli utama utangnya sendiri melalui berbagai instrumen dan lembaga domestik, batas antara kebijakan fiskal dan moneter mulai menjadi kabur.

Risiko ketiga adalah munculnya contingent liability tersembunyi. Obligasi yang diserap institusi domestik tetap berada dalam ekosistem keuangan negara. Jika di masa depan yield naik cukup tinggi, maka nilai pasar obligasi yang dipegang akan turun dan berpotensi menekan neraca lembaga-lembaga tersebut.

Risiko keempat, munculnya kecenderungan menunda reformasi struktural. Ketika tekanan pasar berhasil diredam sementara lewat intervensi, pemerintah mendapat ruang bernapas lebih panjang sehingga dorongan melakukan konsolidasi fiskal atau reformasi penerimaan negara menjadi berkurang.

"Padahal akar persoalannya tetap ada, mulai dari defisit transaksi berjalan, ketergantungan impor, hingga basis penerimaan negara yang masih relatif sempit," jelasnya.

Oleh karena itu, dia menjelaskan bahwa bond stabilization fund tetap bisa dipahami sebagai instrumen taktis yang sah dalam menghadapi volatilitas jangka pendek.

"Masalahnya muncul kalau instrumen ini berubah menjadi mekanisme permanen. Intervensi seperti obat penahan nyeri. Berguna untuk menahan gejolak akut, tetapi tidak menyelesaikan akar penyakitnya," ujarnya.

Menurutnya, akar masalah ekonomi Indonesia tetap berada pada ketergantungan impor yang tinggi, struktur devisa yang belum kuat, tekanan transaksi berjalan, serta kebutuhan reformasi fiskal dan industri yang sudah lama tertunda. Tanpa pembenahan di sisi struktural, intervensi pasar hanya membeli waktu, bukan menyelesaikan masalah.

IDXChannel – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai intervensi pemerintah di pasar obligasi melalui pembelian kembali (buyback) Surat Berharga Negara (SBN) mulai membuahkan hasil positif. Langkah ini terbukti ampuh memulihkan kepercayaan investor global, yang ditandai dengan derasnya aliran modal asing (inflow) yang kembali masuk ke pasar keuangan domestik.

Purbaya memproyeksikan tambahan pasokan valuta asing (valas) yang masuk ke pasar SBN saat ini nilainya sudah setara dengan USD2 miliar hingga USD3 miliar.

Dengan melimpahnya likuiditas tersebut, Purbaya optimistis nilai tukar rupiah terhadap dolar AS segera menguat dalam waktu dekat.

"USD2-USD3miliar dolar itu tambahan supply dolar," kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa, Selasa (19/5/2026).

Atas dasar kalkulasi tersebut, dia bahkan memberikan peringatan terbuka bagi para spekulan atau masyarakat yang saat ini masih menimbun mata uang Negeri Paman Sam untuk segera melepasnya ke pasar.

"Kalau Anda pegang dolar sekarang ya jual ajalah," ujar Purbaya.

Purbaya memaparkan operasional senyap yang dilakukan kementeriannya sejak akhir pekan lalu untuk membentengi pasar keuangan dari risiko global (risk-off global). Pemerintah tercatat melakukan intervensi masif selama tiga hari berturut-turut, yakni sejak Jumat, Senin, hingga Selasa ini.

Khusus pada hari ini, Selasa (19/5/2026), Kemenkeu menggelontorkan dana manajemen kas APBN sebesar Rp1,3 triliun untuk melakukan aksi beli di pasar surat utang.

Dampaknya, tingkat imbal hasil (yield) obligasi negara berhasil ditekan turun (yang berarti harga obligasi naik dan menguat), sehingga memicu investor asing untuk ikut berbalik arah memborong SBN.

Berdasarkan data rincian transaksi harian yang dikonfirmasi Purbaya bersama jajarannya, pada hari ini investor asing resmi masuk ke pasar sekunder sebesar Rp500 miliar, sementara di pasar perdana atau primer mencatatkan angka masuk yang jauh lebih gemuk, yakni mencapai Rp1,68 triliun.

"Jadi tindakan kita menjaga stabilitas bond market itu sudah bisa mengembalikan kepercayaan investor asing terhadap bond kita, mereka mulai masuk, dolar mulai masuk kan ya harusnya. Mungkin nggak semuanya instan. Settlement-nya 2 hari lagi, tapi yang jelas di tengah gonjang-ganjing seperti itu, asing mulai masuk ke sini," kata Purbaya.

Purbaya menegaskan bahwa manajemen pengawasan pasar keuangan ini dilakukannya secara ketat dan proaktif dari jam ke jam, guna memastikan pergerakan dana asing tidak keluar lagi dari Indonesia.

"Saya monitor dari waktu ke waktu. Pagi jam 11 Pak Minto saya telepon, Pak Minto sudah masuk berapa. Nanti jam 4 saya telpon lagi, jam 6 saya telepon lagi. Tapi kita melakukan tindakan nyata kembalikan kepercayaan ke pasar finansial, karena saya bisanya di bond saya masuk di bond. Saya sudah masuk sebesar itu," kata Purbaya.

Purbaya menegaskan bahwa seluruh kebijakan ekonomi dirancang berbasis riset data yang matang oleh tim internal kementeriannya secara profesional, yang dibuktikan dengan capaian pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 yang mampu meroket di level 5,6 persen.

Sambil berkelakar namun tegas, Purbaya menyatakan tidak akan segan-segan menjatuhkan sanksi internal jika kalkulasi tim risetnya meleset dalam memitigasi risiko makroekonomi ini.

"Saya punya tadi 400-500 orang, saya cari yang melototin ini terus, kalau mereka kalah ya, nanti kita pecat lah gampang lah. Ya kalau salah awas aja," kata Purbaya.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Sinyal gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) sektor formal di Tanah Air sejak awal 2026 mulai tecermin dari lonjakan pengajuan klaim jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan, seperti Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Jaminan Hari Tua (JHT). Pemerintah dinilai perlu melakukan intervensi terhadap gelombang PHK, baik dari sisi pencegahan maupun penyerapan kembali tenaga kerja yang terdampak.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kenaikan klaim dua program tersebut sejak awal 2026. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono menilai hal ini sejalan dengan meningkatnya frekuensi pekerja yang kehilangan pekerjaan, serta dapat berdampak langsung terhadap peningkatan pembayaran manfaat BPJS Ketenagakerjaan.

“Secara tahunan [YoY] pada Maret 2026, tercatat klaim JHT meningkat sebesar Rp1,85 triliun atau 14,1%, yang didorong oleh kenaikan frekuensi klaim terkait PHK,” kata Ogi dalam jawaban tertulis, dikutip pada Senin (18/5/2026).

Pada saat yang sama, klaim JKP melonjak lebih tinggi dengan pertumbuhan mencapai 91% secara tahunan hingga kuartal I/2026.

Menurut Ogi, kenaikan klaim JKP dipengaruhi relaksasi persyaratan pencairan manfaat serta peningkatan manfaat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 6/2025. Kebijakan itu membuat akses peserta terhadap manfaat JKP menjadi lebih longgar dibandingkan sebelumnya.

Meski begitu, OJK menilai pengelolaan program secara pruden tetap mampu menjaga keberlanjutan dana jaminan sosial ketenagakerjaan. Ogi mengatakan evaluasi berkala terhadap desain program dan manfaat terus dilakukan agar sesuai dengan kondisi ekonomi dan profil risiko peserta.

“Dengan pendekatan tersebut, diharapkan keseimbangan antara kecukupan manfaat bagi peserta dan keberlanjutan dana jaminan sosial tetap dapat terjaga dalam jangka panjang,” ujarnya.

Terkait hal ini, Pengamat Ketenagakerjaan sekaligus Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar menilai lonjakan klaim tersebut mencerminkan meningkatnya PHK di sektor formal. Hal ini juga dinilai menguak masalah struktural penanganan PHK di Tanah Air.

Menurutnya, pekerja yang terkena PHK dapat mengakses dua manfaat sekaligus, yakni JKP dan pencairan JHT. Sementara itu, pekerja yang mengundurkan diri atau kontrak kerjanya berakhir hanya dapat mencairkan JHT dan tidak berhak atas JKP.

“Dari sisi logika jaminan sosialnya bahwa kenaikan itu memang menggambarkan kenaikannya PHK, betul. Karena dengan PHK dia dapat JKP dan boleh mengambil JHT,” kata Timboel kepada Bisnis, Senin (18/5/2026).

Menurut Timboel, ketahanan dana JKP di BPJS Ketenagakerjaan saat ini terbilang aman. Dia memperkirakan rasio klaim JKP masih berada di bawah 50%, sehingga iuran yang masuk masih cukup untuk membiayai pembayaran manfaat sekaligus menopang hasil investasi dana.

Dia menjelaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan pada dasarnya hanya menjalankan fungsi pembayaran manfaat setelah PHK terjadi. Lembaga tersebut tidak memiliki kewenangan untuk menahan laju pemutusan hubungan kerja.

Oleh karenanya, Timboel menilai peran pemerintah menjadi jauh lebih penting. Tidak hanya memastikan pembayaran manfaat jaminan sosial berjalan lancar, pemerintah disebutnya juga perlu menekan laju PHK dan membuka lapangan kerja formal baru.

Timboel lantas menyinggung pembentukan satuan tugas (Satgas) Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh pada awal Mei baru sebagai instrumen pencegahan sekaligus penyelesaian PHK. Menurutnya, satgas tersebut dapat berperan untuk mengidentifikasi indikasi PHK di level perusahaan dan memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada pemerintah di hulu, sekaligus mendorong penyerapan kembali tenaga kerja ter-PHK di hilir.

“Yang lebih utama adalah untuk menjamin hak bekerja masyarakat kita, adalah membuka lapangan kerja dan mempertahankan pekerjaan, yaitu menghambat laju PHK,” tegasnya.

Pencegahan PHK

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melaporkan bahwa jumlah buruh yang terdampak PHK sepanjang periode Januari-April 2026 mencapai 15.425 orang.

Berdasarkan tabulasi Satu Data Ketenagakerjaan, jumlah tersebut terdiri dari PHK pada Januari 2026 yang sebanyak 5.424 orang, Februari 2026 sejumlah 6.610 orang, Maret 2026 sebanyak 2.863 orang, serta pada April 2026 sejumlah 528 orang.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pemerintah terus memantau dampak situasi global terhadap ketenagakerjaan nasional, termasuk risiko tekanan PHK akibat perang di Timur Tengah. Menurut dia, pemerintah melihat potensi PHK tidak dipicu oleh satu faktor tunggal, sehingga langkah mitigasi dilakukan secara lintas kementerian dan lembaga.

“[PHK] tidak hanya gara-gara satu hal. Dalam rapat-rapat kan kita selalu melihat, ini bagaimana sampai 3 bulan ke depan, apa yang harus disiapkan,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, belum lama ini.

Yassierli menjelaskan koordinasi dilakukan bersama Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) untuk mengurai hambatan investasi dan dunia usaha yang berpotensi menekan penyerapan tenaga kerja. Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan mulai menjalankan mekanisme peringatan dini atau early warning system PHK di level perusahaan guna mendeteksi potensi pemutusan kerja lebih awal.

Dia juga mengatakan pemerintah tengah mengoptimalkan peran Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas) bersama unsur pengusaha dan serikat pekerja. Langkah itu dilakukan tidak hanya untuk mengantisipasi PHK, tetapi juga mempercepat penyusunan regulasi ketenagakerjaan dan mendorong peningkatan produktivitas nasional.

Di sisi lain, pemerintah mulai memperbaiki program pelatihan yang menjadi bagian dari manfaat JKP. Perbaikan difokuskan pada kemudahan akses pelatihan dan distribusi informasi kepada pekerja yang terdampak PHK.

“Ini akan semakin kita perbaiki, dan kita berharap ini memang menjadi salah satu solusi bagi teman-teman yang terkena PHK, sehingga mereka mendapatkan upskilling dan reskilling sebelum mereka kemudian bekerja di tempat yang baru,” ujar Yassierli.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pelemahan nilai tukar rupiah saat ini tidak dapat disamakan dengan kondisi krisis moneter 1998. Pasalnya, fondasi ekonomi nasional saat ini dinilai masih kuat.

“Kalau rupiah melemah, seolah-olah kita akan bergerak seperti 1998 lagi. Kondisinya berbeda. Pada 1998, kebijakan ekonomi saat itu bermasalah dan ketidakstabilan sosial-politik terjadi setelah Indonesia mengalami resesi cukup panjang,” kata Purbaya usai acara penyerahan sejumlah pesawat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (18/5/2026).

Purbaya menjelaskan pada pertengahan 1997 Indonesia telah mengalami resesi ekonomi yang kemudian diikuti ketidakstabilan sosial-politik hingga memicu krisis moneter 1998.

Menurut dia, kondisi domestik saat ini berbeda karena pertumbuhan ekonomi nasional masih terjaga sehingga pemerintah memiliki ruang yang cukup untuk memperbaiki berbagai indikator makroekonomi yang terdampak gejolak pasar global.

Terkait penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang menyentuh level 6.628 pada pembukaan perdagangan Senin pagi, Purbaya menilai fluktuasi tersebut lebih dipengaruhi sentimen pasar jangka pendek.

Pemerintah, kata dia, akan tetap fokus menjaga fondasi perekonomian nasional agar target pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di tengah dinamika pasar keuangan global.

Sebagai langkah intervensi pasar, Purbaya mengatakan pemerintah mulai meningkatkan pembelian di pasar obligasi guna menjaga stabilitas pasar surat utang negara dan mengurangi tekanan jual dari investor asing.

Langkah tersebut diambil untuk meminimalkan potensi kerugian modal (capital loss) akibat penurunan harga obligasi.

Ia juga mengimbau pelaku pasar modal dan investor domestik agar tidak panik menghadapi koreksi pasar saham yang terjadi dalam jangka pendek.

“Pemerintah terus memantau kondisi pasar dan menjaga stabilitas ekonomi. Karena itu, investor diharapkan tetap tenang dalam menghadapi dinamika pasar saat ini,” ujar Purbaya.

Berdasarkan data pasar uang pada Senin pagi, nilai tukar rupiah melemah 33 poin atau 0,19 persen menjadi Rp 17.630 per dolar AS. Posisi tersebut turun dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya di level Rp 17.597 per dolar AS.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) mengonfirmasi langkah strategis pemerintah yang telah masuk ke dalam struktur kepemilikan saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO).

Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan P. Roeslani membenarkan bahwa institusi yang dipimpinnya telah merealisasikan proses akuisisi sebagian saham dari aplikator ojek online tersebut. Dia pun menegaskan bahwa langkah masuknya pemerintah ke dalam struktur kepemilikan aplikator tidak akan berhenti sampai di sini.

"Kita [Danantara] sudah masuk dan terus akan kita tingkatkan [porsi sahamnya] secara bertahap," ungkap Rosan singkat di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Langkah korporasi dari lembaga pengelola dana abadi (sovereign wealth fund) ini sejalan dengan pernyataan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Sebelumnya, dalam audiensi peringatan Hari Buruh pada Jumat (1/5/2026) lalu, Dasco mengungkapkan bahwa pemerintah melalui Danantara sengaja mengambil bagian saham aplikator ojol sebagai upaya intervensi langsung untuk merestrukturisasi model bisnis yang lebih menguntungkan para pengemudi.

Intervensi tersebut secara spesifik ditujukan untuk memangkas potongan biaya atau komisi yang ditarik oleh aplikator dari semula di kisaran 10% hingga 20% menjadi single digit, yakni hanya 8%.

"Paling pertama, kemudian menurunkan biaya yang diambil oleh aplikator, tadinya 20 atau 10 ini sehingga aplikator hanya akan mengambil 8% dari yang dikumpulkan," jelas Ketua Harian Partai Gerindra tersebut di Kompleks Parlemen.

Dia menjelaskan manuver Danantara ini merupakan eksekusi langsung dari instruksi Presiden Prabowo Subianto. Pada momen May Day, kepala pemerintahan menegaskan bahwa porsi pendapatan bersih bagi pengemudi ojol harus dikerek menjadi minimal 92%.

Jika aplikator tidak bersedia memangkas potongan komisi di bawah 10% maka Prabowo dengan tegas mempersilakan mereka untuk angkat kaki dari Tanah Air.

"Ojol kerja keras mempertaruhkan jiwa setiap hari. Ojol diminta disetorkan 20%. Saya mau di bawah 10%. Kalau tidak bersedia, tidak usah berusaha di Indonesia," tegas Prabowo di hadapan puluhan ribu massa buruh dan pengemudi ojol.

Sebagai payung hukum, Prabowo juga telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) No. 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Transportasi Online. Regulasi teranyar ini mewajibkan aplikator untuk menjamin keselamatan kerja para pengemudi, termasuk kewajiban pemberian fasilitas BPJS Kesehatan dan asuransi kesehatan.

Sementara itu, terkait tuntutan fundamental dari serikat pekerja mengenai perubahan status pengemudi ojol dari sekadar 'mitra' menjadi 'pekerja' formal, Dasco menyatakan bahwa pemerintah bersama DPR masih terus melakukan pembahasan. Opsi kebijakan tersebut saat ini masih dalam tahap simulasi guna menghasilkan keputusan yang paling tepat bagi industri dan kesejahteraan pengemudi.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) mengonfirmasi langkah strategis pemerintah yang telah masuk ke dalam struktur kepemilikan saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO).

Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan P. Roeslani membenarkan bahwa institusi yang dipimpinnya telah merealisasikan proses akuisisi sebagian saham dari aplikator ojek online tersebut. Dia pun menegaskan bahwa langkah masuknya pemerintah ke dalam struktur kepemilikan aplikator tidak akan berhenti sampai di sini.

"Kita [Danantara] sudah masuk dan terus akan kita tingkatkan [porsi sahamnya] secara bertahap," ungkap Rosan singkat di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Langkah korporasi dari lembaga pengelola dana abadi (sovereign wealth fund) ini sejalan dengan pernyataan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Sebelumnya, dalam audiensi peringatan Hari Buruh pada Jumat (1/5/2026) lalu, Dasco mengungkapkan bahwa pemerintah melalui Danantara sengaja mengambil bagian saham aplikator ojol sebagai upaya intervensi langsung untuk merestrukturisasi model bisnis yang lebih menguntungkan para pengemudi.

Intervensi tersebut secara spesifik ditujukan untuk memangkas potongan biaya atau komisi yang ditarik oleh aplikator dari semula di kisaran 10% hingga 20% menjadi single digit, yakni hanya 8%.

"Paling pertama, kemudian menurunkan biaya yang diambil oleh aplikator, tadinya 20 atau 10 ini sehingga aplikator hanya akan mengambil 8% dari yang dikumpulkan," jelas Ketua Harian Partai Gerindra tersebut di Kompleks Parlemen.

Dia menjelaskan manuver Danantara ini merupakan eksekusi langsung dari instruksi Presiden Prabowo Subianto. Pada momen May Day, kepala pemerintahan menegaskan bahwa porsi pendapatan bersih bagi pengemudi ojol harus dikerek menjadi minimal 92%.

Jika aplikator tidak bersedia memangkas potongan komisi di bawah 10% maka Prabowo dengan tegas mempersilakan mereka untuk angkat kaki dari Tanah Air.

"Ojol kerja keras mempertaruhkan jiwa setiap hari. Ojol diminta disetorkan 20%. Saya mau di bawah 10%. Kalau tidak bersedia, tidak usah berusaha di Indonesia," tegas Prabowo di hadapan puluhan ribu massa buruh dan pengemudi ojol.

Sebagai payung hukum, Prabowo juga telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) No. 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Transportasi Online. Regulasi teranyar ini mewajibkan aplikator untuk menjamin keselamatan kerja para pengemudi, termasuk kewajiban pemberian fasilitas BPJS Kesehatan dan asuransi kesehatan.

Sementara itu, terkait tuntutan fundamental dari serikat pekerja mengenai perubahan status pengemudi ojol dari sekadar 'mitra' menjadi 'pekerja' formal, Dasco menyatakan bahwa pemerintah bersama DPR masih terus melakukan pembahasan. Opsi kebijakan tersebut saat ini masih dalam tahap simulasi guna menghasilkan keputusan yang paling tepat bagi industri dan kesejahteraan pengemudi.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga kebutuhan pokok di pasar tradisional relatif terkendali menjelang Iduladha, tetapi lonjakan harga minyak goreng yang belum menyentuh harga eceran tertinggi (HET) memaksa perlunya intervensi pemerintah.

Sekretaris Jenderal Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Reynaldi Sarijowan mengatakan mayoritas komoditas pangan masih berada dalam kondisi stabil seiring dengan permintaan yang belum meningkat signifikan.

Beras, misalnya, masih bergerak di sekitar harga eceran tertinggi (HET). Sementara itu, sejumlah komoditas hortikultura justru mulai mengalami penurunan harga di wilayah Jabodetabek.

Harga cabai rawit merah tercatat di kisaran Rp71.000—Rp72.000 per kilogram, sedangkan cabai merah besar berada di level Rp59.000. Bawang merah dijual sekitar Rp51.000 dan bawang putih Rp42.000 per kilogram.

Di sisi protein, harga ayam menurun ke kisaran Rp42.000 per ekor, telur stabil di Rp29.000 per kilogram, sementara daging sapi masih relatif tinggi di kisaran Rp142.000—Rp143.000 per kilogram.

Reynaldi menilai kondisi harga tersebut masih wajar karena permintaan masyarakat belum memasuki fase puncak menjelang hari besar keagamaan.

“Permintaannya masih normal. Belum berlipat seperti biasanya mendekati satu minggu sebelum Idul Adha,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip Rabu (29/4/2026).

Namun demikian, minyak goreng bersubsidi Minyakita masih menjadi anomali di tengah stabilitas komoditas lain. Harga minyak goreng curah tercatat di kisaran Rp22.000—Rp22.500 per liter, belum mendekati HET yang ditetapkan pemerintah.

“Minyakita ini masih relatif tinggi dan tidak menuju HET maka harus ada solusi alternatif,” kata Reynaldi.

Menurutnya, tingginya harga minyak goreng turut dipengaruhi oleh biaya produksi, terutama akibat bahan baku kemasan yang masih bergantung pada impor. Kondisi ini berpotensi menekan harga di tingkat konsumen.

Di sisi lain, perilaku belanja masyarakat dinilai masih cenderung konservatif. Konsumen memilih membeli dalam jumlah terbatas sesuai kebutuhan harian, sehingga tekanan permintaan belum signifikan.

Meski kondisi pasar masih terkendali, Ikappi mengingatkan pemerintah untuk segera mengantisipasi potensi lonjakan harga menjelang puncak permintaan Idul Adha.

Distribusi pasokan, terutama untuk komoditas krusial seperti minyak goreng, dinilai perlu diperkuat di wilayah dengan tingkat konsumsi tinggi seperti Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

“Minyakita perlu dilakukan suplai yang cukup masif di beberapa titik yang rawan,” ujarnya.

Ikappi menyatakan siap mendukung distribusi pemerintah untuk memastikan pasokan merata di pasar tradisional seluruh Indonesia guna menjaga stabilitas harga menjelang periode permintaan tinggi.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga kebutuhan pokok di pasar tradisional relatif terkendali menjelang Iduladha, tetapi lonjakan harga minyak goreng yang belum menyentuh harga eceran tertinggi (HET) memaksa perlunya intervensi pemerintah.

Sekretaris Jenderal Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Reynaldi Sarijowan mengatakan mayoritas komoditas pangan masih berada dalam kondisi stabil seiring dengan permintaan yang belum meningkat signifikan.

Beras, misalnya, masih bergerak di sekitar harga eceran tertinggi (HET). Sementara itu, sejumlah komoditas hortikultura justru mulai mengalami penurunan harga di wilayah Jabodetabek.

Harga cabai rawit merah tercatat di kisaran Rp71.000—Rp72.000 per kilogram, sedangkan cabai merah besar berada di level Rp59.000. Bawang merah dijual sekitar Rp51.000 dan bawang putih Rp42.000 per kilogram.

Di sisi protein, harga ayam menurun ke kisaran Rp42.000 per ekor, telur stabil di Rp29.000 per kilogram, sementara daging sapi masih relatif tinggi di kisaran Rp142.000—Rp143.000 per kilogram.

Reynaldi menilai kondisi harga tersebut masih wajar karena permintaan masyarakat belum memasuki fase puncak menjelang hari besar keagamaan.

“Permintaannya masih normal. Belum berlipat seperti biasanya mendekati satu minggu sebelum Idul Adha,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip Rabu (29/4/2026).

Namun demikian, minyak goreng bersubsidi Minyakita masih menjadi anomali di tengah stabilitas komoditas lain. Harga minyak goreng curah tercatat di kisaran Rp22.000—Rp22.500 per liter, belum mendekati HET yang ditetapkan pemerintah.

“Minyakita ini masih relatif tinggi dan tidak menuju HET maka harus ada solusi alternatif,” kata Reynaldi.

Menurutnya, tingginya harga minyak goreng turut dipengaruhi oleh biaya produksi, terutama akibat bahan baku kemasan yang masih bergantung pada impor. Kondisi ini berpotensi menekan harga di tingkat konsumen.

Di sisi lain, perilaku belanja masyarakat dinilai masih cenderung konservatif. Konsumen memilih membeli dalam jumlah terbatas sesuai kebutuhan harian, sehingga tekanan permintaan belum signifikan.

Meski kondisi pasar masih terkendali, Ikappi mengingatkan pemerintah untuk segera mengantisipasi potensi lonjakan harga menjelang puncak permintaan Idul Adha.

Distribusi pasokan, terutama untuk komoditas krusial seperti minyak goreng, dinilai perlu diperkuat di wilayah dengan tingkat konsumsi tinggi seperti Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

“Minyakita perlu dilakukan suplai yang cukup masif di beberapa titik yang rawan,” ujarnya.

Ikappi menyatakan siap mendukung distribusi pemerintah untuk memastikan pasokan merata di pasar tradisional seluruh Indonesia guna menjaga stabilitas harga menjelang periode permintaan tinggi.

Bisnis.com, JAKARTA — Dunia usaha semakin tertekan pada tiga bulan pertama 2026. Pada saat yang sama, industri manufaktur yang ekspansi justru tak serap tenaga kerja. Pelaku usaha pun mengharapkan intervensi nyata dari pemerintah.

Tekanan dunia usaha tercermin dari Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) terbaru dari Bank Indonesia. SKDU Bank Indonesia menunjukkan nilai saldo bersih tertimbang (SBT) kegiatan usaha sebesar 10,11% pada kuartal I/2026, lebih rendah dari 10,61% pada kuartal IV/2025.

Bahkan, apabila dilihat data historis lebih jauh, ini menjadi perlambatan ketiga beruntun dalam tiga kuartal terakhir.

*Data prakiraan
Sumber: Bank Indonesia

Kabar baiknya, industri manufaktur masih mengalami ekspansi (>50%). Prompt Manufacturing Index (PMI) dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa kinerja manufaktur ekspansi di level 52,03% pada kuartal I/2026, bahkan naik dari periode sebelumnya sebesar 51,86%.

Hanya saja, peningkatan produksi ternyata tidak diikuti oleh penyerapan tenaga kerja. PMI Bank Indonesia menunjukkan indeks jumlah tenaga kerja masih berada di zona kontraksi dengan indeks 48,76% pada kuartal I/2026.

Bahkan, jika ditarik ke belakang maka tampak indeks jumlah tenaga kerja selalu berada di zona kontraksi (<50%) sejak kuartal II/2025.

*Data prakiraan
Sumber: Bank Indonesia

Fenomena tersebut sejalan dengan hasil SKDU Bank Indonesia, yang menunjukkan kegiatan usaha industri pengolahan terindikasi meningkat: SBT kegiatan usaha industri pengolahan mencapai 1,46% pada atau lebih tinggi dari 1,18% pada kuartal I/2026, lebih tinggi dari 1,18% pada kuartal IV/2025.

Hanya saja dari sisi ketenagakerjaan, tingkat penggunaan tenaga kerja industri pengolahan pada justru memburuk dan berada di fase kontraksi, dengan SBT sebesar -0,47% (lebih rendah dari periode sebelumnya di -0,34%).

Kombinasi Tekanan

Pelaku usaha hingga ekonom melihat fenomena tekanan dunia usaha pada kuartal I/2026 ini merupakan kombinasi sejumlah faktor, antara lain daya beli masyarakat yang belum pulih hingga tekanan eksternal dari ketidakpastian global.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menyoroti pelemahan kegiatan usaha pada kuartal I/2026, padahal ada momen perayaan hari besar keagamaan seperti Imlek hingga Lebaran serta musim panen. Apalagi, pelemahan tersebut melanjutkan tren yang terjadi dalam dua kuartal sebelumnya.

“Ini memberi sinyal bahwa mesin pertumbuhan di level usaha memang masih hidup tetapi, tenaganya tidak sekuat sebelumnya,” jelas Josua kepada Bisnis, Jumat (17/4/2026).

Menurutnya, pelemahan tersebut merupakan kombinasi dari empat perkembangan.Pertama, kualitas permintaan domestik belum merata: meski konsumsi awal tahun masih cukup baik, namun daya beli rumah tangga kelas menengah bawah masih tertahan sehingga tidak semua sektor menikmati permintaan yang kuat.

Kedua, korporasi masih sangat berhati-hati dalam ekspansi. Pelaku usaha cenderung menahan ekspansi ketika tingkat penjualan relatif stagnan dan lebih banyak memanfaatkan dana internal daripada menambah pembiayaan baru.

Ketiga, ketidakpastian global masih tinggi, baik dari sisi geopolitik, perang dagang, maupun tekanan rantai pasok. Akibatnya, keyakinan usaha cenderung menurun dan perusahaan lebih defensif dalam mengambil keputusan.

Keempat, yang menurut Josua menjadi poin penting, yaitu perlambatan kegiatan usaha bukan terutama karena akses pembiayaan yang macet. Dia mencontohkan, SKDU memperlihatkan pelaku usaha menilai akses kredit perbankan lebih mudah pada kuartal I/2026, sementara kapasitas produksi terpakai juga meningkat.

“Jadi masalah utamanya lebih pada kehati-hatian dunia usaha, penjualan yang tidak sekuat harapan, penurunan likuiditas dan rentabilitas dibanding kuartal sebelumnya, serta kenaikan biaya bahan baku dan biaya operasional yang menekan margin,” jelasnya.

Sejalan dengan itu, dia pun tidak heran apabila kinerja manufaktur masih ekspansi namun tidak menyerap tenaga kerja. Dalam konteks ini, sambungnya, dunia usaha masih ekspansi, tetapi ekspansinya makin selektif, makin hati-hati, dan makin sensitif terhadap tekanan biaya serta ketidakpastian eksternal.

Dia mengambil contoh PMI manufaktur edisi Maret 2026 dari S&P yang menunjukkan bahwa justru terjadi penurunanoutputdan pesanan baru, disertai tekanan harga bahan baku dan gangguan pasokan akibat perang di Timur Tengah.

“Dalam situasi seperti itu, perusahaan cenderung memilih menahan rekrutmen dan memperketat biaya, meski secara triwulanan aktivitas produksi masih berada di zona ekspansi,” ungkapnya.

Dia pun menyimpulkan bahwa masalahnya tidak satu namun merupakan gabungan antara efisiensi perusahaan, kehati-hatian ekspansi, daya beli yang belum sepenuhnya pulih, dan ketidakpastian eksternal yang kembali menekan kepercayaan pelaku usaha.

“Pesannya, ekonomi usaha Indonesia pada awal 2026 belum masuk fase kontraksi, tetapi kualitas ekspansinya sedang melemah. Produksi masih bisa tumbuh, namun tidak otomatis menciptakan pekerjaan. Kegiatan usaha masih meningkat, tetapi lajunya melambat karena permintaan belum merata, dunia usaha masih defensif, dan tekanan global kembali naik,” ungkap Josua.

Senada, Strategic Research Manager Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet juga menekankan permasalahan dunia usaha ada banyak.

Dari sisi permintaan misalnya, daya beli belum benar-benar pulih. Dia melihat bahwa kelas menengah jumlahnya berkurang sekitar 10 juta orang sejak 2019 mulai terasa dampaknya ke permintaan.

Laporan Mandiri Institute memang menunjukkan bahwa kontribusi nilai konsumsi kelas menengah dan kelas menengah rentan terus menurun: dari 84% pada 2019 menjadi 81,2% pada 2025 alias turun 2,8 poin persentase.

Dari eksternal, sambungnya, tekanan juga belum reda: permintaan ekspor tidak sekuat sebelumnya, sementara biaya, terutama energi, mulai naik lagi sehingga pelaku usaha cenderung menahan diri.

Akibatnya, meski likuiditas di perbankan melimpah namun permintaan kredit justru melemah, pada Februari 2026, pertumbuhan kredit perbankan ke sektor riil mencapai 9,37% atau melambat dari bulan sebelumnya (9,96%).

Pada akhirnya, menurut Yusuf, ketidakpastian permintaan dari konsumen ke depannya belum membuat pelaku usaha yakin melakukan ekspansi dengan membuka lowongan baru. Ekspansi PMI, sambungnya, sekadar cerminan dari peningkatan produktivitas lewat efisiensi bukan ekspansi.

“Kalau dua rilis ini dibaca bareng, kesimpulannya cukup terang: ekonomi masih tumbuh, tapi dorongannya sempit. Produksi naik, tapi tidak menciptakan banyak pekerjaan. Dunia usaha tetap ekspansi, tapi dengan kehati-hatian tinggi,” ungkap Yusuf kepada Bisnis, Jumat (17/4/2026).

Perlu Intervensi Pemerintah

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Sarman Simanjorang mengamini bahwa kombinasi lemahnya daya beli hingga tekanan eksternal membuat pelaku usaha mengambil sikapwait and seealias ragu-ragu melakukan ekspansi.

Sarman mengungkapkan bahwa Kadin selalu mendorong pemerintah agar mampu menjaga daya beli masyarakat. Dia pun berharap otoritas memperluas kebijakan yang selama ini dinilai sudah cukup mendorong daya beli masyarakat.

Dia mencontohkan program padat karya di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perhubungan turut mendongkrak daya beli masyarakat di desa karena ikut terserap dalam proyek-proyek pembangunan seperti drainase hingga irigasi.

“Mungkin lebih diperluas lagi [program padat karya], tidak hanya di Kementerian PU atau Kementerian Perhubungan tapi juga kementerian lain,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (17/4/2026).

Sarman turut mendorong pemberian program bantuan sosial yang lebih tepat sasaran dan tetap waktu. Dia juga mengusulkan keberlanjutan program magang nasional.

Di samping itu, Kadin menilai tekanan eksternal dari ketidakpastian geopolitik global justru membuat mengubah pola konsumsi masyarakat. Menurut Sarman, kelas menengah akan cenderung menahan investasi seperti pembelian properti atau mobil di tengah ketidakpastian ekonomi.

Perilaku konsumen tersebut akhirnya juga mempengaruhi pelaku usaha: jika permintaan melemah maka dunia usaha juga cenderung ragu-ragu melakukan ekspansi.

Belum lagi perang di Timur Tengah mengganggu jalur logistik perdagangan global hingga menekan nilai tukar rupiah. Sarman mengungkapkan serangan rudal Israel-AS ke Iran pada akhir Februari lalu telah menyebabkan gangguan suplai bahan baku pelaku usaha di Indonesia.

Masalahnya, gangguan rantai pasok dan pelemahan kurs rupiah pada akhirnya membuat harga produk semakin naik. Dunia usaha pun akan melakukan penyesuaian harga operasional, yang menyebabkan harga produk akhir di tingkat konsumen juga naik.

“Tentu ini juga menjadi psikologi bagi dunia usaha kita apakah nantinya dengan kenaikan itu akan mampu meningkatkan penjualan kan. Lagi-lagi ini berhubungan juga dengan daya beli masyarakat,” papar Sarman.

Oleh sebab itu, Kadin berharap pemerintah melakukan intervensi nyata lewat kebijakan agar produktivitas dunia usaha bisa tetap bertahan tanpa melakukan pemutusan hubungan kerja sehingga pertumbuhan ekonomi bisa tetap optimal.

Bisnis.com, MALANG—Lonjakan harga kemasan plastik hingga 100% akibat imbas memanasnya konflik geopolitik global yang juga membuat melambungnya harga bahan baku plastik serta naiknya harga minyak mentah dunia kini mencekik operasional UMKM, namun juga momentum menerapkan kebijakan melarang penggunaan plastik sekali pakai.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), M. Sri Wahyudi Suliswanto, mengatakan kondisi tersebut perlu disikapi UMKM untuk segera menjadikan situasi darurat ini sebagai momentum menyetop plastik sekali pakai lewat diskon khusus bagi pelanggan yang membawa wadah sendiri, sementara pemerintah secara paralel dituntut mencari pemasok alternatif dari negara non-konflik.

“UMKM kuliner sebagai sektor yang paling rentan akibat ketergantungan absolut mereka pada wadah makanan, gelas minuman, dan tas kresek,” katanya, Kamis (9/4/2026).

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMM menilai, biaya produksi yang membengkak tajam memaksa pelaku usaha masuk ke jurang dilema. Jika mereka nekat menaikkan harga jual produk harian, risikonya para pembeli setia akan berlari mencari alternatif lain mengingat kemampuan daya beli masyarakat saat ini tergolong masih lesu.

Namun, jika mereka menahan harga demi mempertahankan pelanggan, keberlangsungan usaha justru terancam gulung tikar.

Wahyudi memaparkan, akar dari krisis ini secara telanjang membongkar rapuhnya kemandirian industri dalam negeri.

"Negara kita sangat bergantung pada impor bahan baku plastik. Ketika gejolak geopolitik mengganggu jalur distribusi internasional dan memicu lonjakan harga minyak mentah, harga domestik langsung tercekik," tegasnya.

Kondisi memprihatinkan ini semakin diperparah oleh rantai distribusi domestik yang terlampau panjang.

Namun, dia menilai, hal justru menjadi peluang mengubah musibah menjadi berkah melalui perubahan perilaku konsumsi di tengah masyarakat. "Ini adalah saat yang paling tepat untuk memukul mundur kebiasaan penggunaan plastik," ujarnya.

Dia menyarankan UMKM menerapkan strategi diferensiasi harga. Konsumen yang sadar membawa wadah sendiri berhak mendapat harga lebih murah. Langkah taktis ini diyakini tidak hanya menyelamatkan fondasi finansial UMKM, tetapi juga ampuh membangun budaya pro-lingkungan jangka panjang. Namun, dia mengingatkan, beban ini tidak bisa dipikul sendirian, mengingat komponen plastik digunakan secara masif di berbagai sektor industri di Indonesia, mulai dari kuliner rumahan, manufaktur skala besar, hingga otomotif. Intervensi negara adalah kebijakan mutlak yang tidak bisa ditawar.

"Pemerintah tidak boleh tutup mata melihat penderitaan UMKM. Harus ada intervensi tegas mengamankan stabilitas harga plastik di pasaran karena daya rusaknya sangat luas," katanya.

Dia menyarankan, langkah paling konkret saat ini adalah pemerintah aktif memfasilitasi pencarian penyuplai bahan baku dari negara yang aman dari konflik.

Kolaborasi komprehensif antara pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen diharapkan tak sekadar menyelamatkan bisnis UMKM hari ini, tetapi sukses menjadi titik balik masyarakat menuju pola konsumsi cerdas yang sepenuhnya bebas dari jerat ketergantungan limbah plastic.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini tren perekonomian nasional akan terus berakselerasi pascaLebaran. Dia menepis lonjakan konsumsi masyarakat pada awal tahun ini semata-mata merupakan siklus musiman hari raya.

Purbaya memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2026 mencapai minimal 5,5%. Menurutnya, capaian tersebut bakal menjadi indikator bahwa perekonomian telah berbalik arah menuju perbaikan.

"Harusnya akselerasinya akan berjalan terus. Cuma saya mesti lihat dulu pertumbuhan triwulan pertama seperti apa. Kalau saya lihat sih dari data-data yang ada, sepertinya cukup baik," ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Bendahara negara meyakini, jika pertumbuhan di atas 5,5% benar-benar terealisasi maka tersebut akan mengubah sentimen para pelaku bisnis menjadi jauh lebih positif.

Purbaya juga membantah geliat ekonomi kuartal pertama hanya ditopang oleh efek musiman Idulfitri. Dia membandingkan momentum Lebaran tahun ini dengan periode tahun lalu yang dinilainya kurang bertenaga.

"Tahun lalu Lebaran memble. Jadi bukan musiman saja. Tahun lalu sepi kan dibandingkan sekarang. Di mana-mana macet semua, pada belanja. Jadi memang ada desain ekonomi yang membuat ekonominya tumbuh lebih cepat," klaimnya.

Dia mencontohkan, pemerintah telah melakukan intervensi langsung dalam mengatur likuiditas pasar seperti menempatkan saldo anggaran lebih (SAL) ke sistem perbankan, mempercepat realisasi belanja negara awal tahun, hingga efisiensi program.

"Kita gebrak sana-sini. Artinya, aktivitas ekonomi memang betul-betul membaik," tutupnya.

Normalisasi Konsumsi

Di samping optimisme Purbaya itu, pemerintah dan pelaku usaha justru diimbau untuk mewaspadai tren pelemahan konsumsi masyarakat pasca-Lebaran yang turun lebih dalam pada tahun ini dibandingkan tahun lalu.

Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) Andry Asmoro mewanti-wanti pola normalisasi setelah siklus perayaan keagamaan tahun ini perlu mendapat perhatian khusus.

Berdasarkan data Mandiri Spending Index (MSI), Asmo menjelaskan bahwa secara historis konsumsi di Indonesia selalu ditopang oleh dua siklus utama, yakni siklus Ramadan dan siklus libur Natal serta Tahun Baru (Nataru). Konsumsi biasanya akan memuncak pada jelang perayaan hari raya keagamaan dan kembali turun setelahnya.

“Di Ramadan kemarin itu kita lihat memang sedikit lebih baik [kenaikan konsumsinya]. Tapi begitu turun, ini sudah mulai masuk normalisasi setelah Ramadan [2026], itu turunnya lebih tinggi, lebih drastis dibandingkan dengan tahun 2025,” ujar Asmo dalam Seminar Pusdiklat Pajak, Rabu (8/4/2026).

Lebih rinci, data MSI menunjukkan rata-rata pertumbuhan belanja pada kuartal I/2026 memang mencapai 6,4%, sedikit lebih tinggi dibandingkan dorongan musiman pada kuartal I/2025 yang berada di level 6,2%.

Kendati demikian, pertumbuhan belanja pada akhir Maret 2026 tercatat sebesar 6,2% secara tahunan (year on year/YoY), lebih moderat apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada 2025 yang mampu menembus 7,5% YoY.

JAKARTA, KOMPAS.com - Harga ayam hidup di tingkat peternak dilaporkan anjlok hingga kisaran Rp 18.000–Rp 18.500 per kilogram.

Kondisi ini dikeluhkan para peternak mandiri yang menilai penurunan terjadi akibat kelebihan pasokan yang tidak terserap, termasuk belum optimalnya penyerapan dalam program MBG.

Seorang peternak yang tergabung dalam Persatuan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (Permindo), Asep Saepudin, mengatakan bahwa penumpukan ayam terjadi setelah momentum Idul Fitri karena permintaan pasar melemah.

“Penyebabnya sebagian besar ayam yang tidak terserap setelah Idul Fitri dan program MBG belum berjalan sehingga terjadi penumpukan di ayam besar,” ujar Asep kepada Kompas.com, Minggu (5/3/2026).

Ia menjelaskan, penurunan harga terjadi secara bertahap dan diawali dari wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, sebelum akhirnya merembet ke daerah lain seperti Jawa Barat dan Banten.

“Informasi yang saya dapat harga turun karena stok ayam besar tidak terserap, terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur yang turun duluan, diikuti Jawa Barat dan Banten,” katanya.

Menurut Asep, harga ayam sempat berada di level Rp24.000 per kilogram sebelum Lebaran.

Namun, dalam sepekan setelah Idul Fitri, harga terus merosot hingga saat ini. “Setelah seminggu Idul Fitri harga ayam terus turun dari Rp24.000 per kg sampai sekarang di Rp18.500 per kg,” jelasnya.

Di tengah penurunan harga jual, biaya produksi justru meningkat. Harga bibit ayam (Day Old Chick) masih tinggi di kisaran Rp 6.800 hingga Rp 7.500 per ekor di tingkat peternak.

Selain itu, harga pakan juga mengalami kenaikan sekitar Rp200 per kilogram sejak 1 April 2026, sehingga mendorong naiknya harga pokok produksi (HPP). Dengan HPP yang sudah mencapai sekitar Rp 22.000 per kilogram, harga jual saat ini dinilai merugikan peternak.

Asep pun meminta agar harga ayam dapat kembali ke level normal di atas biaya produksi. “Kami minta harga kembali normal di atas HPP produksi Rp 23.000 sampai Rp 24.000 per kg karena HPP produksi sudah Rp 22.000 per kg,” tegasnya.

Lebih lanjut, peternak juga mendesak adanya intervensi pemerintah untuk mengendalikan harga, khususnya melalui pengawasan terhadap perusahaan integrator besar sebagai pengendali pasar agar tetap mengacu pada harga acuan penjualan (HAP).

“Kami minta ada pengendali harga dan mengontrol harga jual ayam pada perusahaan besar integrasi sebagai market leader. Kalau tidak dimonitor dan dikendalikan, peternak mandiri yang kecil dengan modal terbatas akan hancur,” pungkasnya.