REPUBLIKA.CO.ID, ISTANBUL -- Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) mengungkapkan sektor pertanian yang sangat rentan terhadap krisis iklim hanya mendapatkan 4 persen dari total pendanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Pernyataan ini disampaikan setelah Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) dan FAO mengeluarkan laporan tentang dampak pemanasan global terhadap sistem pangan, ekosistem, dan kehidupan manusia.

Laporan itu memperingatkan sejumlah kawasan mungkin akan mengalami 250 hari yang terlalu panas untuk bekerja di luar ruangan. WMO dan FAO menekankan perlunya peningkatan sistem peringatan dini dan praktik pertanian yang tahan terhadap pemanasan global.

Asisten Direktur Jenderal dan Direktur Kantor Perubahan Iklim, Keanekaragaman Hayati, dan Lingkungan FAO Kaveh Zahedi mengatakan setiap tahun dampak perubahan iklim pada sektor pertanian semakin buruk. Zahedi mengatakan setiap kenaikan 1 derajat Celsius akan mengurangi 6 persen hasil panen komoditas pertanian penting.

Ia mengatakan panen beras, jagung, gandum, dan kedelai sudah turun. Komoditas-komoditas itu merupakan makanan pokok yang menyediakan 60 persen kalori dunia. Zahedi mengatakan sangat penting mempersiapkan petani dalam menghadapi krisis iklim untuk menjaga ketahanan pangan dunia.

"Petani tidak bisa mempersiapkan diri dari apa yang tidak mereka ketahui akan terjadi. Karena itu, sistem peringatan dini multi-bahaya merupakan salah satu investasi tercerdas yang dapat kita lakukan untuk melindungi petani dan ketahanan pangan dari panas ekstrem," kata Zahedi seperti dikutip dari Anadolu Agency, Selasa (26/5/2026).

Meski terdapat kesenjangan dalam penggunaan internet dan ponsel, menurut Zahedi, sistem peringatan dini masih menjadi alat paling penting untuk melindungi kelompok paling rentan. Ia mengatakan hambatan itu dapat diatasi dengan menggunakan alat komunikasi lain seperti SMS, radio komunitas, atau pengumuman di tingkat pemerintahan daerah terkecil.

Ia menekankan hal paling penting adalah memastikan petani mendapatkan informasi yang tepat waktu dan efektif, apa pun cara penyampaian informasinya. Zahedi mengatakan dukungan untuk petani tidak boleh berhenti pada sistem peringatan dini, tetapi harus dipadukan dengan panduan agar petani dapat mengambil tindakan.

"Mereka perlu lebih dari sekadar informasi adanya panas ekstrem. Kita perlu melangkah lebih lanjut dan menyampaikan apa yang sebenarnya dapat mereka lakukan," katanya.

Zahedi mengatakan petani perlu mendapatkan pelatihan tentang cara melindungi kelembapan tanah melalui pemulsaan, cara menyimpan air, menggeser waktu penyiraman tanaman ke jam-jam yang lebih sejuk, atau menggunakan jaring peneduh untuk melindungi tanaman.

"Saran praktis dan dapat ditindaklanjuti harus berjalan seiring dengan sistem peringatan dini,” katanya.

Zahedi mengatakan pendanaan iklim yang tersedia masih jauh di bawah kebutuhan sektor pertanian.

“Ketika Anda melihat pendanaan iklim, analisis kami menunjukkan hanya sekitar 4 persen dari pendanaan iklim publik yang dialokasikan untuk pertanian dan membangun ketahanan di bidang pertanian,” katanya.

Yang jauh lebih penting adalah bagaimana negara mulai membangun sistem transportasi yang mampu mengantisipasi bahaya sebelum terlambat

Jakarta (ANTARA) - Kecelakaan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Bekasi Timur beberapa waktu lalu menjadi pengingat keras bahwa keselamatan perkeretaapian tidak lagi cukup mengandalkan sistem konvensional dan respons manual di lapangan.

Rangkaian peristiwa yang bermula dari gangguan di perlintasan sebidang hingga berujung tabrakan antarkereta menunjukkan betapa cepat situasi darurat dapat berkembang menjadi tragedi ketika informasi risiko tidak tersampaikan secara real time kepada seluruh sistem perjalanan kereta.

Maka di tengah lalu lintas kereta yang semakin padat dan mobilitas masyarakat yang terus meningkat, kebutuhan terhadap sistem peringatan dini terintegrasi menjadi semakin mendesak agar potensi bahaya dapat dideteksi lebih awal dan direspons dalam hitungan detik sebelum berubah menjadi kecelakaan besar.

Selama ini, banyak masyarakat memandang kecelakaan kereta api sebagai peristiwa yang muncul tiba-tiba akibat kelalaian manusia atau gangguan teknis sesaat.

Padahal dalam banyak kasus, kecelakaan sering kali diawali oleh rangkaian sinyal risiko yang sebenarnya dapat dikenali lebih awal apabila sistem deteksi dan komunikasi keselamatan bekerja lebih cepat.

Ketika kereta mendekati titik rawan, ketika ada kendaraan mogok di atas rel, ketika terjadi gangguan di emplasemen stasiun, atau ketika terdapat kereta berhenti luar biasa di petak jalan, waktu menjadi faktor yang sangat menentukan.

Selisih beberapa detik saja dapat mempengaruhi keputusan pengereman, pengurangan kecepatan, hingga penyelamatan penumpang.

Karena itu, gagasan mengenai Integrated Early Warning System atau sistem peringatan dini darurat yang terintegrasi harus segera dibicarakan lebih serius.

Sistem seperti ini pada dasarnya berupaya mengubah pendekatan keselamatan dari yang sebelumnya bersifat reaktif menjadi preventif.

Yang berarti bahwa fokus tidak lagi hanya pada penanganan setelah insiden terjadi, melainkan pada bagaimana risiko dapat dikenali lebih awal sehingga peluang kecelakaan bisa ditekan semaksimal mungkin.

Keselamatan perjalanan

Sejumlah pihak menyampaikan usulan dan rekomendasi untuk memperkuat jaminan keselamatan perjalanan kereta api.

Salah satunya Pengurus Pusat Ikatan Alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember (PP IKA ITS) yang menyampaikan rekomendasi kepada Kementerian Perhubungan dan PT Kereta Api Indonesia terkait upaya menempatkan teknologi komunikasi dan telemetri sebagai bagian penting dari keselamatan perjalanan kereta.

Sistem yang diusulkan mengadopsi filosofi Andon, sebuah konsep yang dikenal luas dalam dunia industri modern sebagai mekanisme pemberian sinyal cepat ketika terjadi gangguan operasional.

Dalam konteks perkeretaapian, pendekatan tersebut diterjemahkan ke dalam sistem peringatan yang dapat langsung dikirim ke kabin masinis melalui cabin signaling ketika kereta mendekati lokasi berbahaya.

Pendekatan ini penting karena dalam sistem transportasi modern, kecepatan informasi sering kali sama pentingnya dengan kualitas infrastruktur fisik.

Rel yang baik, lokomotif yang andal, dan persinyalan yang modern tetap membutuhkan sistem komunikasi yang mampu menjembatani kondisi darurat secara real time.

Ketika peringatan dapat diterima langsung oleh masinis sebelum memasuki area berisiko, maka ruang untuk mengambil keputusan menjadi lebih besar. Dalam situasi darurat, tambahan waktu reaksi sekecil apa pun memiliki nilai keselamatan yang sangat besar.

Peringatan dini yang terintegrasi langsung ke kabin masinis akan memberikan tambahan waktu reaksi dalam kondisi darurat sehingga potensi kecelakaan dapat ditekan.

Hal ini memperlihatkan inti utama dari pengembangan sistem bukan sekadar modernisasi teknologi, melainkan penyelamatan manusia.

Dalam sistem transportasi publik, keselamatan memang harus menjadi prioritas tertinggi karena menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap moda transportasi itu sendiri.

Hal lain yang patut dicermati adalah bagaimana usulan tersebut tidak hanya berbicara mengenai perangkat di kereta, tetapi juga mengenai integrasi antarsistem.

Sekretaris Jenderal PP IKA ITS, Herman Prasetyo, menyatakan, sistem ini dirancang terhubung dengan Pengatur Perjalanan Kereta Api di stasiun terdekat serta sistem deteksi rintangan di perlintasan sebidang.

Pendekatan terintegrasi seperti ini menunjukkan keselamatan modern tidak dapat berjalan secara parsial. Semua elemen harus saling terhubung dalam satu ekosistem informasi yang mampu bergerak cepat dan akurat.

Di Indonesia, tantangan keselamatan perlintasan sebidang memang masih menjadi pekerjaan besar. Banyak perlintasan yang beririsan langsung dengan jalan raya, kawasan padat penduduk, maupun jalur kendaraan berat.

Tidak sedikit kecelakaan terjadi akibat kendaraan mogok atau pelanggaran pengguna jalan yang memaksa melintas ketika kereta mendekat.

Dalam kondisi seperti ini, sistem peringatan otomatis yang langsung memberi sinyal kepada masinis berpotensi menjadi lapisan perlindungan tambahan yang sangat penting.

Teknologi keselamatan

Lebih jauh lagi, gagasan mengenai sistem peringatan dini sebenarnya mencerminkan perubahan cara pandang terhadap pembangunan transportasi nasional.

Selama bertahun-tahun, ukuran kemajuan perkeretaapian sering kali dilihat dari pembangunan jalur baru, peningkatan kecepatan kereta, atau modernisasi stasiun.

Semua itu memang penting, tetapi perkembangan teknologi keselamatan tidak boleh tertinggal. Sebab semakin cepat dan padat lalu lintas kereta, semakin tinggi pula kebutuhan terhadap sistem mitigasi risiko yang lebih canggih.

Dalam konteks global, banyak negara maju mulai mengembangkan sistem keselamatan berbasis komunikasi digital dan sensor otomatis untuk memperkuat pengawasan perjalanan kereta.

Teknologi semacam ini memungkinkan deteksi gangguan berlangsung lebih cepat dibandingkan mengandalkan laporan manual. Indonesia sebenarnya memiliki peluang besar untuk ikut bergerak ke arah tersebut, terlebih industri nasional juga memiliki kapasitas untuk terlibat dalam pengembangan teknologi transportasi.

Karena itu, usulan pelibatan PT INKA dan PT LEN Industri dalam pengembangan purwarupa sistem menjadi langkah yang menarik.

Selain mendukung penguatan keselamatan, keterlibatan industri dalam negeri juga membuka ruang pengembangan teknologi nasional yang lebih mandiri.

Di tengah persaingan global yang semakin ketat, kemampuan membangun sistem transportasi berbasis inovasi domestik akan menjadi nilai strategis tersendiri.

Yang juga penting, pembahasan mengenai keselamatan kereta api seharusnya tidak hanya muncul ketika terjadi kecelakaan besar. Keselamatan perlu ditempatkan sebagai budaya bersama yang terus diperkuat melalui evaluasi, inovasi, dan keberanian memperbaiki sistem sebelum terjadi tragedi.

Upaya menuju target zero accident di sektor perkeretaapian tidak mungkin tercapai hanya dengan mengandalkan prosedur lama. Dibutuhkan pembaruan cara berpikir yang menempatkan teknologi sebagai alat bantu utama dalam membaca risiko secara cepat dan presisi.

Substansi terpenting dari gagasan sistem peringatan dini terintegrasi bukan sekadar soal perangkat elektronik atau teknologi radio yang dipasang di kereta.

Yang jauh lebih penting adalah bagaimana negara mulai membangun sistem transportasi yang mampu mengantisipasi bahaya sebelum terlambat.

Keselamatan bukan hanya tentang bagaimana manusia bertindak setelah keadaan darurat muncul, tetapi bagaimana teknologi membantu manusia mencegah keadaan darurat itu berkembang menjadi bencana.

*) Heru Hermawan N, Wakil Ketua Umum PP IKA ITS

Copyright © ANTARA 2026

Para peneliti dari Universitas Telkom Indonesia dan Universitas Wollongong Australia mengembangkan aplikasi berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk sistem peringatan dini banjir rob. Inovasi yang didanai kemitraan Australia-Indonesia atau KONEKSI ini dikembangkan di Demak, Semarang, dan Pekalongan.

Ketiga wilayah di pesisir utara Jawa ini selama ini rentan terhadap bencana banjir rob, yang merupakan dampak dari perubahan iklim karena kenaikan muka air laut dan penurunan permukaan tanah. Aplikasi yang dirancang para peneliti dapat diakses publik melalui ponsel sehingga masyarakat dapat mengantisipasi potensi banjir lebih dini.

“Warning monitoring system bisa ditampilkan di sebuah dashboard dan bisa diakses secara publik melalui aplikasi di handphone,” kata Miftadi Sudjai, peneliti dari Universitas Telkom Indonesia, dalam diskusi Knowledge and Innovation Exchange (KIE) Jakarta Summit, Kamis (30/4).

Pengembangan aplikasi diawali dengan desain awal, survei lokasi, serta identifikasi persoalan yang dihadapi masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan pemanfaatan AI dan Internet of Things (IoT) menghasilkan solusi yang lebih tepat guna.

Melalui sistem tersebut, peneliti berharap risiko kerugian akibat banjir rob dapat ditekan. Masyarakat pun diharapkan lebih siaga dalam menghadapi dampaknya.

Kolaborasi ini juga melibatkan Balai Besar Wilayah Sungai Pemali-Juana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,serta PT Hilmy Anugerah Consulting Engineer Ltd.

Masalah Lain Warga Pesisir: Air Bersih

Persoalan di wilayah pesisir tidak berhenti pada banjir rob. Keterbatasan air bersih juga masih menjadi tantangan sehari-hari warga. Penelitian Universitas Diponegoro bersama Australian National University menemukan, sebagian warga pesisir Jepara masih harus mengantre air bersih hingga larut malam.

Merespons kondisi tersebut, para peneliti dengan dukungan KONEKSI mengembangkan mesin pengolah air kotor menjadi air bersih. Saat ini, mesin tersebut telah dibangun di 16 titik di Jepara.

“Harapannya menjadi benchmark, bisa menjadi tempat edukasi bagi banyak pihak, seperti pemerintah daerah, universitas, serta wilayah lainnya,” ujar peneliti Universitas Diponegoro, I Nyoman Widiasa.

Membangun Ketahanan Air

Upaya penguatan ketahanan air juga dilakukan di wilayah lain. Di Sumbawa, Malaka, dan Maluku Tengah, peneliti Universitas Gadjah Mada bersama Australian National University memperkuat praktik agroforestri—kombinasi tanaman pertanian dan kehutanan—yang telah lama dijalankan masyarakat.

Pendekatan ini didorong agar tidak hanya berfungsi secara tradisional, tetapi juga memenuhi prinsip climate smart, yakni mampu menjaga jasa lingkungan sekaligus meningkatkan ketahanan ekonomi dan penghidupan masyarakat.

“Yang jadi pertanyaan, apakah itu termasuk climate smart? Kami juga mendorong desa-desa untuk saling belajar apa saja tantangan yang dihadapi,” kata peneliti UGM Ahmad Maryudi.

Sementara itu, penelitian di Sleman, Garut, Sintang, Sumba Timur, dan Lampung Selatan menyoroti pentingnya penguatan kelembagaan, pendanaan, dan regulasi dalam membangun layanan air pedesaan yang tangguh terhadap perubahan iklim.

Untuk itu, para peneliti dari UGM, UI, Universitas Ibn Khaldun Bogor, dan University of Technology Sydney mengembangkan perangkat pemantauan dan penilaian ketahanan layanan air pedesaan terhadap risiko iklim.

Di tengah berbagai inovasi tersebut, pemerintah mulai mendorong agar hasil riset tidak berhenti di tahap pengembangan. Direktur Hilirisasi dan Kemitraan Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Yos Sunitiyoso, menyebut pentingnya model bisnis agar produk dapat berkelanjutan.

“Ujungnya tidak hanya produk berkelanjutan, tapi bisnis berkelanjutan yang memberi manfaat ekonomi maupun sosial bagi masyarakat,” kata Yos.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tengah menyiapkan peranti sistem peringatan dini atau early warning system (EWS) untuk mengantisipasi bencana banjir dan erosi. Kepala BRIN Arif Satria mengatakan sistem peringatan dini dalam banjir sangat dibutuhkan untuk mitigasi bencana agar tidak menimbulkan banyak korban di kemudian hari.

"Sekarang yang sedang kita siapkan adalah riset tentang bagaimana early warning system untuk banjir dan erosi," kata Arif seperti dikutip Antara, di Jakarta, Selasa (24/2).

BRIN memulai riset terkait peranti sistem peringatan dini dan erosi pada tahun ini. Arif berharap riset ini akan menghasilkan teknologi sistem peringatan dini untuk banjir dan erosi pada akhir tahun ini.

Peranti sistem peringatan dini ini merupakan proyek riset BRIN yang akan diserahkan kepada masyarakat di Sumatra. Sebelumnya, BRIN telah mengirimkan sejumlah unit mesin Arsinum, yang merupakan singkatan dari Air Siap Minum, untuk membantu masyarakat Sumatra mengakses air layak minum pascabencana banjir dan longsor di wilayah tersebut pada akhir 2025.

BRIN juga mengerahkan pesawat nirawak atau drone Ground Penetration Radar (GPR) untuk mendukung proses rekonstruksi dan evakuasi. Teknologi canggih ini mampu mendeteksi objek hingga kedalaman 100 meter di bawah permukaan tanah. Teknologi ini berguna untuk membantu pencarian korban serta pemetaan kondisi tanah di wilayah rawan longsor.

Bisnis.com, SURABAYA – Sebanyak dua alat early warning system (EWS) atau sistem peringatan dini yang terpasang di sekitar kawasan Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang, dikabarkan rusak setelah diterjang awan panas akibat erupsi bulan lalu.

Adapun, sebanyak dua EWS berupa sirine yang terdampak erupsi Semeru tersebut terpasang di Desa Sumberurip, Kecamatan Candipuro, serta Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang.

Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang, Isnugroho pun membenarkan mengenai ihwal atas informasi tersebut.

"Iya, benar [dua EWS di sekitar Gunung Semeru terdampak erupsi]," ucap Isnugroho saat dikonfirmasi awak media, Selasa (2/12/2025).

Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Lumajang, Sultan Syafaat menjelaskan, ketika erupsi Semeru terjadi, dua alat EWS tersebut masih berfungsi secara normal dan dapat memberikan peringatan kepada warga.

"Pada saat kejadian [erupsi], EWS berfungsi, kan tidak ada korban jiwa kita karena EWS berfungsi," beber Sultan.

Sultan pun menyampaikan, saat ini dua alat EWS tersebut sudah ditangani oleh petugas terkait.

Ia menyebutkan kedua EWS itu juga tidak perlu diganti unitnya, dan hanya diperlukan pemrograman ulang.

"[EWS yang terdampak di] Ponkesdes dan SDN 02 Supiturang. Walaupun di sekitar SDN 02 nantinya tidak ada [warga] yang tinggal karena masuk KRB, tapi kan masyarakat tetap beraktivitas untuk kegiatan ekonomi di sana," tambahnya.

Selain dua EWS, terdapat delapan unit kamera pengaman (CCTV) dan satu Remote Processing Unit (RPU) di pos pantau Gunung Semeru yang terdampak erupsi. Namun, Sultan menegaskan bahwa seluruh peralatan tersebut juga telah diperbaiki.

"Butuh re-sistem saja, beberapa masih pada tempatnya, dan penambahan titik baru, sudah diusulkan ke BNPB. Terkait EWS dan CCTV ini kerjasama berbagai pihak, tidak hanya dari pemerintah, NGO juga, seperti UT, IOF, dan APJII," bebernya.

Kemudian, mengenai rencana usulan ke BNPB mengenai tambahan EWS pada titik-titik sentral di sekitar kawasan Gunung Semeru, Sultan menyatakan bahwa petugas terkait masih melakukan tahapan survei lebih lanjut di lapangan.

"Masih proses survey, [EWS] harus [terpasang di] lokasi strategis, yang bisa dimanfaatkan banyak pihak, masyarakat, wisatawan, dan lain-lain," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Meteorologi Dunia (WMO) berencana memangkas beberapa jabatan dan sedang meninjau prioritasnya karena puluhan negara termasuk Amerika Serikat, terlambat membayar iuran mereka.

Organisasi Meteorologi Dunia (WMO), yang dibentuk pada tahun 1951 untuk mengoordinasikan data global prakiraan cuaca membentuk satuan tugas peninjauan yang bertujuan untuk meningkatkan sistem peringatan dini bencana iklim yang mematikan.

WMO, yang anggarannya terpisah dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, mulai melakukan restrukturisasi pada bulan Agustus untuk memangkas biaya di tengah reformasi PBB yang lebih luas, meskipun percepatan perubahan iklim akibat manusia meningkatkan risiko kematian akibat cuaca, terutama di negara-negara berkembang yang sistem peringatan dininya kurang memadai.

Juru Bicara WMO Clare Nullis mengatakan pihaknya berencana memangkas 26 posisi dan mengurangi perjalanan, menurut dokumen anggaran yang dilihat oleh Reuters.

"Kita perlu memastikan bahwa kita siap untuk tujuan tersebut dan bahwa kita dapat menghadapi masa depan," ujarnya dilansir Reuters, Sabtu (25/10/2025).

Gugus tugas akan mulai dibentuk pada bulan Januari untuk "menyesuaikan" pekerjaan WMO berdasarkan kendala pendanaan saat ini serta peluang-peluang baru seperti penggunaan kecerdasan buatan dalam prediksi cuaca.

Pembayaran terlambat yang belum dibayar kepada WMO berjumlah sekitar 48 juta franc Swiss atau sekitar US$60 juta hingga akhir Agustus yang setara dengan dua pertiga anggaran tahunannya. AS berutang lebih dari 30 juta franc.

Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa pemerintah berfokus untuk memastikan bahwa setiap uang pajak AS yang disumbangkan ke PBB memajukan kepentingan AS. Delegasi AS berpartisipasi dalam kongres tersebut.

Di bawah Presiden AS Donald Trump, Washington telah mengumumkan akan keluar dari beberapa badan PBB, dan Perjanjian Iklim Paris yang didukung PBB untuk memperlambat perubahan iklim, dan terlambat membayar badan-badan lainnya.

Trump telah berulang kali mempertanyakan efektivitas, biaya, dan akuntabilitas badan-badan internasional, dengan alasan bahwa mereka seringkali gagal melayani kepentingan AS.

Bisnis.com, JAKARTA — Analisis terbaru mengungkap bahwa kebutuhan pembiayaan adaptasi iklim petani kecil (smallholders) di kawasan Asia Tenggara menembus US$189,18 miliar per tahun atau sekitar Rp3.159,30 triliun (asumsi kurs Rp16.700 per US$). Investasi ini diperlukan untuk memastikan keamanan pangan bagi lebih dari 690 juta penduduk di kawasan.

Climate Focus untuk Family Farmers for Climate Action mengungkap bahwa pembiayaan publik terkait iklim yang menyasar petani keluarga skala kecil di Asia Tenggara hanya bernilai US$280 juta pada 2024, 0,15% dari kebutuhan aktual.

Dari total kebutuhan tersebut, dana sebesar US$151,31 miliar dibutuhkan untuk mendukung praktik pertanian berkelanjutan dan tangguh terhadap iklim seperti agroekologi. Sekitar US$34,87 miliar diperlukan untuk pengembangan sistem peringatan dini serta jaring pengaman adaptasi seperti asuransi pertanian, sementara US$3 miliar dialokasikan untuk layanan digital, termasuk penyediaan prakiraan cuaca lokal bagi petani.

Investasi dalam adaptasi petani kecil juga penting untuk melindungi komoditas ekspor bernilai ekonomi tinggi seperti kopi, kakao, karet, dan kelapa yang sebagian besar diproduksi oleh petani kecil. Di Vietnam, investasi tahunan sebesar US$5,46 miliar diperlukan untuk melindungi ekspor kopi senilai US$5,62 miliar pada 2024.

Di Indonesia, investasi sebesar US$13,69 miliar per tahun dibutuhkan untuk mendukung petani kecil yang menjadi tulang punggung produksi karet, kakao, dan kopi. Sementara itu, di Filipina, dana sebesar US$5,61 miliar per tahun akan membantu melindungi ekspor kelapa senilai US$2,66 miliar pada tahun yang sama.

Sementara di kawasan Asia Selatan, kebutuhan pendanaan mencapai US$150,3 miliar per tahun untuk membantu petani kecil dengan lahan maksimal 10 hektare agar mampu membangun ketahanan terhadap perubahan iklim, termasuk US$136,49 miliar untuk mendukung petani kecil di India.

Secara global, kebutuhan pembiayaan adaptasi iklim bagi petani kecil mencapai US$443 miliar per tahun, atau sekitar Rp7.385 triliun. Penelitian ini menemukan bahwa petani kecil dengan lahan hingga 10 hektare memerlukan investasi rata-rata US$952 per hektare per tahun, atau sekitar US$2,19 per hari, guna meningkatkan ketahanan dan kemampuan beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim.

Nilai tersebut bahkan lebih rendah dibandingkan US$470 miliar per tahun yang menurut estimasi PBB dihabiskan untuk subsidi pertanian yang merugikan manusia dan lingkungan, serta hanya sepertiga dari US$1,4 triliun yang dikeluarkan oleh negara-negara berkembang untuk pembayaran utang pada 2023.

Namun, meski kebutuhannya sangat besar, realisasi pendanaan global untuk adaptasi petani kecil pada 2021 hanya mencapai US$1,59 miliar, atau 0,36% dari kebutuhan riil. Secara rata-rata, petani kecil saat ini masih harus menanggung beban adaptasi secara mandiri, dengan mengalokasikan 20–40% pendapatan tahunan mereka, yang setara dengan sekitar US$368 miliar per tahun, untuk menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin intens.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemanasan global sedang mendorong planet bumi ke ambang kehancuran.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres mengatakan pihaknya mendesak negara-negara untuk menerapkan sistem peringatan bencana guna melindungi masyarakat dari cuaca ekstrem.

"Setiap tahun dalam sepuluh tahun terakhir merupakan tahun terpanas dalam sejarah. Panas laut memecahkan rekor sekaligus menghancurkan ekosistem. Dan tidak ada negara yang aman dari kebakaran, banjir, badai, dan gelombang panas," ujarnya dilansir Reuters, Rabu (22/10/2025)

Guterres mendesak negara-negara untuk memobilisasi dana guna mewujudkan sistem pengawasan global, yang dikenal sebagai Sistem Peringatan Dini, guna melindungi masyarakat dari cuaca ekstrem.

"Sistem ini memberi petani kekuatan untuk melindungi tanaman dan ternak mereka. Memungkinkan keluarga untuk mengungsi dengan aman. Dan melindungi seluruh masyarakat dari kehancuran/ Mendapatkan pemberitahuan 24 jam sebelum kejadian berbahaya dapat mengurangi kerusakan hingga 30%," katanya.

Adapun lebih dari 60% negara telah menerapkan sistem peringatan dini multi-bahaya sejak Guterres meluncurkan inisiatif pada tahun 2022 agar semua negara menerapkannya pada 2027.

Dalam 5 dekade terakhir, bencana yang berkaitan dengan cuaca, air, dan iklim telah menewaskan lebih dari 2 juta orang, dengan 90% kematian tersebut terjadi di negara-negara berkembang.