Jakarta, CNBC Indonesia - Tanda 'kiamat' kenaikan suhu di Bumi sudah sering terasa di beberapa wilayah. Bahkan para ahli mengingatkan suhu bisa melampaui kesepakatan dalam konferensi iklim tahun 2015.

Salah satu prediksi diungkapkan Organisasi Meteorologi Dunia (WMO). Lembaga itu mengungkapkan suhu global rata-rata pada 2024 hingga 2028 akan melebihi batas 1,5 derajat celcius dari kesepakatan dan sejak pre-industrial.

Sementara, Copernicus yang merupakan lembaga pengawas iklan Uni Eropa mencatat bulan Mei 2024 jadi yang terpanas sepanjang sejarah. Fenomena suhu panas itu sudah dirasakan selama 12 bulan sebelumnya dengan catatan rekor tertinggi.

Suhu Bumi juga tercatat kian panas dari waktu ke waktu. Jurnal Earth System Science Data dari 57 ilmuwan menuliskan peningkatan suhu tahun 2023 terjadi lebih signifikan dari tahun sebelumnya.

Fenomena ini sebenarnya tak begitu mengejutkan. Pada 2023, Lembaga Kelautan dan Atmosfer Nasional (NOAA) menyebutkan level gas panas dalam atmosfer tercatat jadi yang tertinggi.

Tahun yang sama juga tercatat jumlah karbon dioksida jadi yang tertinggi ketiga selama 65 tahun terakhir.

Semua tren ini membuat perubahan iklim yang cukup signifikan. Dari cuaca yang berubah dan sulit diprediksi, bencana alam hingga gelombang panas terus terjadi.

Di sejumlah wilayah juga terlihat tanda-tanda tersebut. Misalnya sejumlah sekolah di Fillipina sempat tutup setelah terjadi gelombang panas beberapa waktu, serta rekor cuaca panas juga terjadi di Indonesia, Malaysia, Maldives dan Myanmar.

Sementara India merasakan gelombang panas dalam waktu yang cukup banyak. Mengakibatkan sekolah ditutup dan banyak orang meninggal.

Saat suhu rata-rata Bumi melampaui 1,5 derajat, ilmuwan mengingatkan situasi yang bertambah parah. Salah satunya terumbu karang akan punah.

Akibat lainnya adalah melelehnya gunung es dan musnahnya sejumlah tumbuhan dan hewan. Selain itu cuaca ekstrem bisa sampai membunuh manusia dan menghancurkan infrastruktur.

Sebenarnya sejumlah ilmuwan telah melontarkan beberapa idenya untuk memperkecil dampak perubahan iklim. Termasuk menyetop penggunaan bahan bakar fosil dan penggunaan energi terbarukan, yang seharusnya bisa lebih digencarkan lain.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Meteorologi Dunia (WMO) berencana memangkas beberapa jabatan dan sedang meninjau prioritasnya karena puluhan negara termasuk Amerika Serikat, terlambat membayar iuran mereka.

Organisasi Meteorologi Dunia (WMO), yang dibentuk pada tahun 1951 untuk mengoordinasikan data global prakiraan cuaca membentuk satuan tugas peninjauan yang bertujuan untuk meningkatkan sistem peringatan dini bencana iklim yang mematikan.

WMO, yang anggarannya terpisah dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, mulai melakukan restrukturisasi pada bulan Agustus untuk memangkas biaya di tengah reformasi PBB yang lebih luas, meskipun percepatan perubahan iklim akibat manusia meningkatkan risiko kematian akibat cuaca, terutama di negara-negara berkembang yang sistem peringatan dininya kurang memadai.

Juru Bicara WMO Clare Nullis mengatakan pihaknya berencana memangkas 26 posisi dan mengurangi perjalanan, menurut dokumen anggaran yang dilihat oleh Reuters.

"Kita perlu memastikan bahwa kita siap untuk tujuan tersebut dan bahwa kita dapat menghadapi masa depan," ujarnya dilansir Reuters, Sabtu (25/10/2025).

Gugus tugas akan mulai dibentuk pada bulan Januari untuk "menyesuaikan" pekerjaan WMO berdasarkan kendala pendanaan saat ini serta peluang-peluang baru seperti penggunaan kecerdasan buatan dalam prediksi cuaca.

Pembayaran terlambat yang belum dibayar kepada WMO berjumlah sekitar 48 juta franc Swiss atau sekitar US$60 juta hingga akhir Agustus yang setara dengan dua pertiga anggaran tahunannya. AS berutang lebih dari 30 juta franc.

Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa pemerintah berfokus untuk memastikan bahwa setiap uang pajak AS yang disumbangkan ke PBB memajukan kepentingan AS. Delegasi AS berpartisipasi dalam kongres tersebut.

Di bawah Presiden AS Donald Trump, Washington telah mengumumkan akan keluar dari beberapa badan PBB, dan Perjanjian Iklim Paris yang didukung PBB untuk memperlambat perubahan iklim, dan terlambat membayar badan-badan lainnya.

Trump telah berulang kali mempertanyakan efektivitas, biaya, dan akuntabilitas badan-badan internasional, dengan alasan bahwa mereka seringkali gagal melayani kepentingan AS.