Hampir setiap konflik atau perang besar menemukan jalan menuju Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kebuntuan politik, krisis pangan, pengungsian massal, perubahan iklim, dan pelanggaran hukum internasional, juga kerap berakhir di ruang sidang organisasi itu. Akan tetapi, semakin sering dunia mengetuk pintu PBB, semakin terang pula keterbatasannya. PBB menjadi tempat semua pihak mencari legitimasi, tetapi tidak selalu menjadi tempat kekuasaan bersedia dibatasi.

Di situlah ironi multilateralisme hari ini. PBB diminta menanggung beban dunia, sementara negara-negara besar tetap mempertahankan hak istimewa untuk menentukan kapan aturan internasional berlaku dan kapan aturan itu boleh diabaikan. PBB tidak kekurangan agenda. PBB kekurangan otoritas politik untuk membuat kekuatan besar tunduk pada prinsip bersama.

Peringatan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres bahwa status quo tidak dapat dipertahankan perlu dibaca dari ironi tersebut. UN80 bukan sekadar proyek merapikan birokrasi internasional.

PBB memang menghadapi mandat menumpuk, pendanaan menyusut, struktur kelembagaan rumit, dan tuntutan publik global yang terus meningkat. Persoalan lebih dalam terletak pada kepercayaan. Dunia masih membutuhkan PBB, tetapi tidak lagi sepenuhnya yakin bahwa PBB mampu bertindak adil saat kepentingan negara besar terlibat langsung.

Bagi Indonesia, persoalan ini bukan kabar jauh dari New York. PBB yang melemah berarti menyempitnya ruang negara menengah untuk memperjuangkan kepentingan melalui hukum, diplomasi, dan forum bersama. Dunia tanpa multilateralisme yang dipercaya akan lebih mudah berubah menjadi arena tekanan kekuasaan. Dalam dunia seperti itu, negara berkembang dan negara menengah paling cepat kehilangan ruang tawar.

Bulan Pancasila ini memberi alasan untuk membaca krisis ini melalui ingatan politik luar negeri Indonesia. Pada 1960, Presiden Sukarno menyampaikan pidato “To Build the World Anew” di Sidang Umum PBB. Pidato itu penting karena Sukarno membawa Pancasila ke forum dunia. Nilai utamanya terletak pada keberanian membaca ketimpangan struktur internasional dan menolak anggapan bahwa perdamaian dapat dibangun oleh segelintir pemenang sejarah.

Krisis Otoritas

Krisis PBB sering disebut krisis efektivitas. Sebutan itu tidak salah, tetapi belum menyentuh akar persoalan. Masalah yang lebih serius adalah krisis otoritas. PBB tetap dapat menggelar sidang, menyusun resolusi, mengirim laporan, dan menjalankan operasi kemanusiaan. Namun kewibawaan politiknya justru sering berhenti ketika berhadapan dengan kepentingan negara kuat.

Hukum internasional masih dipakai sebagai bahasa bersama. Pelaksanaannya sering bergantung pada siapa pelaku pelanggaran, siapa korban, dan negara mana yang menjadi pelindung politiknya. Dalam beberapa krisis, istilah kemanusiaan, perdamaian, dan perlindungan sipil tetap terdengar di ruang diplomasi. Tapi daya paksanya melemah saat menyentuh kepentingan kekuatan besar atau sekutunya.

Dewan Keamanan PBB memperlihatkan masalah itu secara paling jelas. Badan ini memegang mandat utama menjaga perdamaian dan keamanan internasional, tetapi struktur keanggotaan tetapnya masih mewakili keseimbangan kekuasaan sesudah Perang Dunia II. Dunia sekarang telah berubah jauh. Afrika belum memiliki kursi tetap. Banyak negara berkembang tetap berada di pinggir proses pengambilan keputusan, meski sering menjadi kawasan paling terdampak konflik, krisis pangan, perpindahan penduduk, dan operasi perdamaian.

Reformasi PBB perlu membenahi birokrasi, tetapi tidak boleh berhenti hanya sebagai agenda efisiensi. Mandat yang tumpang tindih, laporan berlapis, badan yang bekerja sendiri-sendiri, dan koordinasi lapangan yang lemah memang perlu ditata kembali. PBB tidak boleh menjadi mesin administrasi yang lebih sibuk merawat dirinya sendiri daripada menjawab krisis dunia.

Masalahnya, PBB yang lebih ramping tidak otomatis menjadi PBB yang lebih adil. Penghematan anggaran, pemindahan fungsi ke lokasi berbiaya lebih rendah, penyederhanaan layanan, dan penggabungan badan tertentu hanya berguna apabila disertai pembaruan politik. Dunia tidak membutuhkan PBB yang sekadar lebih murah. Dunia membutuhkan PBB yang lebih dipercaya.

Pancasila dan Dunia

Indonesia memiliki alasan kuat untuk tidak menjadi penonton. Indonesia bukan kekuatan militer global, tetapi juga bukan negara kecil yang cukup bersembunyi di balik pagar nasional. Indonesia adalah negara kepulauan besar, anggota G20, jangkar utama ASEAN, bagian penting dunia Islam, dan salah satu suara historis negara berkembang. Kepentingan nasional Indonesia bertumpu pada tata internasional yang tidak sepenuhnya dikendalikan oleh kekuatan besar.

Pengalaman Indonesia dalam isu Laut Cina Selatan, Palestina, Myanmar, perlindungan warga negara, keamanan maritim, perubahan iklim, dan kerja sama pembangunan, memperlihatkan bahwa multilateralisme bukan hiasan diplomatik. Multilateralisme adalah kebutuhan strategis. Indonesia membutuhkan PBB bukan karena organisasi itu sempurna, melainkan karena dunia tanpa PBB akan jauh lebih keras bagi negara-negara di luar lingkaran kekuatan utama.

Di titik inilah Pancasila memiliki makna global. Sukarno berbicara di PBB dari posisi bangsa yang baru merdeka, dalam dunia yang masih dibayangi kolonialisme, Perang Dingin, dan perebutan pengaruh blok besar. Pesannya bukan romantisme ideologis. Perdamaian tidak akan kokoh bila sebagian bangsa diperlakukan sebagai objek. Kemerdekaan politik tidak cukup bila struktur ekonomi dan keamanan global tetap menempatkan mayoritas dunia sebagai penonton.

Pancasila dalam kerangka itu bukan sekadar dasar negara. Pancasila menjadi cara Indonesia memandang martabat manusia, kedaulatan bangsa, musyawarah antarnegara, dan keadilan sosial dalam hubungan internasional. Sukarno tidak membawa Pancasila ke PBB sebagai simbol domestik. Pancasila diajukan sebagai kritik terhadap tata dunia yang timpang dan sebagai tawaran agar hubungan antarbangsa tidak sepenuhnya ditentukan oleh kekuatan.

Relevansi itu kembali terasa hari ini. Dunia tidak lagi dibelah oleh Perang Dingin lama, tetapi persaingan kekuatan besar kembali mengunci banyak lembaga internasional. Negara berkembang diminta mematuhi aturan, sementara negara besar kerap menafsirkan aturan sesuai kepentingannya sendiri. Pancasila tidak cukup dipakai hanya sebagai bahasa moral. Pancasila perlu diterjemahkan menjadi posisi diplomatik yang konkret.

Agenda Diplomasi

Reformasi PBB perlu diarahkan pada tiga sasaran. Pertama, efektivitas kerja agar PBB tidak tenggelam dalam tumpukan mandat dan prosedur. Kedua, representasi yang lebih adil agar keputusan global tidak terus didominasi struktur lama. Ketiga, perlindungan agenda pembangunan dan kemanusiaan agar reformasi tidak menjadi dalih pengurangan tanggung jawab negara kaya terhadap negara miskin dan rentan.

Kementerian Luar Negeri perlu menyusun posisi nasional yang lebih terperinci mengenai UN80 dan reformasi PBB. Sekadar dukungan umum terhadap reformasi tidak cukup. Pemerintah perlu menjelaskan jenis reformasi yang didukung, bagian yang perlu dikritisi, serta koalisi yang hendak dibangun. Diplomasi yang tidak hanya hadir di ruang sidang. Diplomasi menyiapkan peta jalan, membaca keseimbangan kepentingan, dan membangun dukungan sebelum keputusan diambil.

Dalam isu Dewan Keamanan, Indonesia perlu terus mendorong perluasan representasi negara berkembang, termasuk dukungan bagi kursi tetap Afrika. Ini bukan sekadar solidaritas Selatan Global. Ini adalah soal legitimasi sistem internasional. Dewan Keamanan sulit mengklaim mandat menjaga perdamaian dunia bila kawasan besar dengan beban konflik berat tetap berada di luar keanggotaan tetap.

Pembatasan veto juga perlu terus dibicarakan, terutama dalam kasus genosida, kejahatan perang, agresi, dan pelanggaran berat hukum kemanusiaan. Hak istimewa tidak boleh berubah menjadi izin untuk membekukan nurani dunia. Reformasi Dewan Keamanan memang sulit, tetapi kesulitan bukan alasan membiarkan struktur yang semakin jauh dari kenyataan global.

Agenda pembangunan juga tidak boleh menjadi korban reformasi berbasis penghematan. Bantuan pembangunan global menurun saat belanja pertahanan meningkat. Dunia lebih mudah membiayai persiapan perang daripada memenuhi janji pembangunan. Padahal konflik, kemiskinan, pangan, iklim, dan lemahnya layanan publik saling berhubungan. PBB yang terlalu lemah dalam pembangunan akan kehilangan salah satu fondasi perdamaian jangka panjang.

Di dalam negeri, DPR memiliki ruang untuk memastikan politik luar negeri tetap aktif dan terukur. Komisi I DPR RI dapat mendorong pemerintah agar reformasi PBB tidak diperlakukan sebagai isu rutin diplomatik. Pemerintah perlu menyampaikan prioritas Indonesia, mulai dari Dewan Keamanan, operasi perdamaian, pendanaan pembangunan, reformasi badan PBB, sampai peran negara berkembang dalam tata kelola global. Ambisi besar tanpa konsolidasi lintas kementerian, data yang kuat, dan koalisi internasional yang rapi akan berhenti sebagai pernyataan normatif.

Bulan Pancasila

Sukarno membawa Pancasila ke PBB bukan agar Indonesia tampil sebagai pengamat bermoral, melainkan agar Indonesia ikut mengajukan arah bagi tata dunia. Semangat itu masih relevan bila diterjemahkan dengan bahasa dan kerja diplomasi masa kini. Indonesia tidak perlu berbicara paling keras. Indonesia perlu berbicara paling jelas.

PBB mungkin tidak pernah menjadi lembaga sempurna. Sejak awal, organisasi ini lahir dari kompromi kekuatan. Kelemahannya tetap tidak boleh membuat dunia menyerah pada hukum rimba. Bagi Indonesia dan banyak negara menengah lain, PBB masih menjadi ruang penting untuk menjaga agar kedaulatan, hukum, dan kemanusiaan tidak sepenuhnya dikalahkan oleh kekuatan.

Juni adalah bulan Pancasila, yang semestinya membawa Indonesia keluar dari perayaan simbolik menuju keberanian substantif. Reformasi PBB adalah salah satu ujian, apakah Pancasila hanya dikenang sebagai pidato besar masa lalu, atau diteruskan menjadi agenda diplomasi yang konkret, terukur, dan berpihak pada tata dunia yang lebih adil.

NEW YORK - Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, mengumumkan penangguhan hubungan dengan Sekretaris Jenderal PBB António Guterres setelah Israel dimasukkan ke dalam daftar hitam PBB yang berisi pihak-pihak yang dituduh melakukan kekerasan seksual di zona konflik. Israel terkenal dengan tindakan kejam terhadap warga sipil Palestina di Gaza dan Tepi Barat.

Dalam unggahan di X pada hari Kamis, Danon menggambarkan keputusan PBB tersebut sebagai “keputusan politik! Terlepas dari fakta dan kenyataan!” dan mengumumkan penghentian kerja sama dengan Guterres, dengan mengatakan, “Israel telah memutuskan untuk memutuskan semua hubungan dengan Kantor Sekretaris Jenderal.”

Ia menambahkan, Israel akan berupaya untuk “memperbaiki kesalahan ini” setelah sekretaris jenderal PBB yang baru terpilih dalam beberapa bulan mendatang. “Israel akan menunggu sampai Sekretaris Jenderal PBB yang baru diangkat,” katanya.

Surat kabar Israel, Israel Hayom, melaporkan Israel dimasukkan ke dalam daftar hitam meskipun upaya Israel terus berlanjut dalam beberapa bulan terakhir untuk mencegah langkah tersebut.

Keputusan PBB ini muncul di tengah meningkatnya laporan hak asasi manusia internasional yang mendokumentasikan dugaan pelecehan seksual dan pelanggaran terhadap tahanan Palestina di pusat-pusat penahanan Israel, khususnya di fasilitas penahanan Sde Teiman dan penjara-penjara lainnya.

Laporan dan kesaksian warga Palestina dan dunia internasional juga telah mendokumentasikan kasus-kasus pelecehan dan serangan seksual selama penggerebekan dan penangkapan Israel di Tepi Barat dan Jalur Gaza yang diduduki, yang memengaruhi perempuan dan laki-laki.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran kini mulai memukul sektor energi di benua Afrika. Sejumlah negara dilaporkan mengalami kelangkaan pasokan bahan bakar minyak (BBM) yang akut, memicu lonjakan harga yang gila-gilaan serta ancaman kelumpuhan aktivitas ekonomi.

Blokade di Selat Hormuz menjadi biang kerok utama yang memutus rantai pasok global. Zambia, misalnya, kini berada dalam kondisi siaga setelah cadangan bensinnya tercatat hanya cukup untuk 23 hari ke depan.

Kondisi lebih kritis terjadi pada pasokan minyak tanah yang hanya bertahan 9,3 hari, serta bahan bakar penerbangan (Jet A-1) yang tersisa untuk 10 hari saja.

Di Afrika Selatan, fenomena kekosongan stok solar di SPBU semakin sering terjadi. Pemerintah setempat kini berencana melakukan diversifikasi pasokan dan mempercepat proyek infrastruktur penyimpanan minyak guna mengantisipasi krisis yang lebih dalam.

Kondisi paling ekstrem terpantau di Somalia, di mana harga bensin dan solar melonjak hingga lebih dari dua kali lipat. Pemerintah terpaksa memberlakukan aturan ketat terkait batas keuntungan penjual dan denda bagi pelanggar guna meredam spekulasi harga di pasar gelap.

Sementara itu, Zimbabwe baru saja mengumumkan kenaikan harga bensin sebesar 27 persen menjadi 2,17 dolar AS atau setara Rp 37.000 per liter. Harga solar pun ikut terkerek 15 persen ke level 2,05 dolar AS per liter. Meski harga melambung, otoritas Zimbabwe mengeklaim cadangan energi nasional mereka masih aman untuk tiga bulan ke depan.

Abu Dhabi (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyatakan investasi energi bersih global terus menunjukkan peningkatan signifikan dan diperkirakan menembus 2,2 triliun dolar AS atau sekitar Rp37 kuadriliun pada 2025.

Dalam Sidang Majelis Umum Ke-16 Badan Energi Terbarukan Internasional (IRENA) di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Minggu, Guterres menegaskan bahwa nilai tersebut mencapai dua kali lipat dari total belanja energi berbasis bahan bakar fosil.

Ia menilai lonjakan investasi tersebut mencerminkan percepatan transisi energi global yang semakin menguat seiring komitmen negara-negara dalam menekan emisi gas rumah kaca.

Guterres mengingatkan bahwa konferensi iklim COP30 di Belém telah mengakui dunia akan menghadapi overshoot sementara di atas batas kenaikan suhu 1,5 derajat Celsius.

“Tugas kita jelas: membuat overshoot itu sekecil dan sesingkat mungkin,” ujarnya.

Menurut dia, upaya tersebut menuntut pemangkasan emisi “lebih cepat, lebih dalam, dan di semua sektor,” termasuk melalui pengurangan penggunaan bahan bakar fosil, percepatan besar-besaran energi terbarukan, serta peningkatan efisiensi energi.

“Kabar baiknya, dunia tidak pernah berada dalam posisi sebaik sekarang untuk mewujudkannya,” kata Guterres.

Ia menambahkan bahwa teknologi energi terbarukan, khususnya tenaga surya dan angin terus mencetak rekor baru. Ia menegaskan bahwa transisi menuju energi bersih kini bersifat “tak terhentikan dan tidak dapat dibalikkan”.

Meski demikian, Guterres mengingatkan bahwa percepatan teknologi dan investasi pembangkit belum sepenuhnya diimbangi kesiapan infrastruktur pendukung.

Pada tahun lalu, ia menyebut dunia mengalokasikan sekitar 1 triliun dolar AS untuk pembangunan pembangkit energi bersih, tetapi investasi untuk jaringan listrik dan infrastruktur penunjang jumlahnya masih kurang dari separuhnya.

Ia menyoroti sejumlah hambatan yang masih dihadapi, mulai dari lambatnya proses perizinan, keterbatasan kapasitas jaringan listrik, hingga tekanan pada rantai pasok global.

Selain itu, banyak negara berkembang, khususnya di kawasan Afrika, dinilai masih kesulitan memperoleh akses pembiayaan terjangkau meskipun memiliki potensi energi terbarukan yang besar.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Guterres mendorong investasi besar-besaran pada jaringan listrik modern dan fleksibel, penguatan interkoneksi regional, serta pengembangan sistem penyimpanan energi seperti baterai guna menjaga keandalan pasokan listrik.

Ia juga menekankan pentingnya perluasan infrastruktur pengisian kendaraan listrik untuk mendukung elektrifikasi sektor transportasi.

Lebih lanjut, Guterres menyerukan reformasi kebijakan dan regulasi yang jelas agar pasar energi menjadi lebih efisien dan transparan.

Menurutnya, pemerintah juga harus memberikan kepastian aturan, jadwal yang dapat diprediksi, serta proses perizinan yang lebih cepat untuk meningkatkan kepercayaan investor.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Wali Kota New York City Zohran Mamdani mengecam langkah Amerika Serikat (AS) yang melakukan penangkapan terhadap Presiden Venezuela Nicolás Maduro.

Dalam sebuah konferensi pers, Mamdani menyebut dirinya telah menghubungi Presiden AS, Donald Trump untuk menyampaikan penolakannya terhadap tindakan penangkapan Maduro.

"Saya telah menelepon (Presiden AS) Donald Trump dan berbicara langsung dengannya untuk menyampaikan penolakan saya terhadap tindakan tersebut. Saya menentang upaya pergantian rezim, yang melanggar hukum internasional dan federal," ujarnya dikutip dari New York Times, Senin (5/1/2026).

Adapun, Mamdani tidak mengungkapkan bagaimana respons Trump terkait penolakannya saat ditanya lebih lanjut. Para ajudannya menyebutkan bahwa Mamdani yang lebih dulu menginisiasi panggilan telepon itu pada Sabtu (3/1/2026) sore waktu setempat, dan percakapan itu berlangsung singkat.

Sementara itu, melalui akun X resminya, Mamdani juga menyebut telah menerima pengarahan terkait penangkapan Maduro dan istrinya oleh militer Amerika Serikat, serta rencana penahanan mereka dalam tahanan federal di New York City.

Dalam unggahan itu, dia mengecam langkah yang dilakukan Trump, sebagai pelanggaran hukum baik di tingkat federal maupun internasional.

"Menyerang secara sepihak sebuah negara berdaulat merupakan tindakan perang serta pelanggaran terhadap hukum federal dan hukum internasional," jelas Mamdani.

Mamdani melanjutkan, upaya pergantian rezim yang terang-terangan tersebut tidak hanya berdampak bagi pihak-pihak di luar negeri. Dia menuturkan, hal tersebut juga secara langsung memengaruhi warga New York, termasuk puluhan ribu warga Venezuela yang tinggal di kota tersebut.

Mamdani melanjutkan, fokusnya saat ini adalah menjaga keselamatan seluruh warga New York.

"Pemerintahan kami juga akan terus memantau perkembangan situasi dan menyampaikan panduan yang relevan," kata Mamdani.

Sebelumnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyayangkan sikap Presiden Amerika Serikat, Donald Trump yang menginstruksikan operasi militer di Venezuela untuk menangkap Nicolas Maduro.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres melalui Juru Bicara PBB Stéphane Dujarric. Dia mengatakan kondisi ini menjadi preseden berbahaya dan menekankan pentingnya penghormatan terhadap semua pihak, khususnya hukum internasional dan piagam PBB.

"Sekretaris Jenderal sangat prihatin dengan peningkatan ketegangan baru-baru ini di Venezuela, yang berpuncak pada aksi militer Amerika Serikat di negara itu hari ini, yang berpotensi menimbulkan implikasi yang mengkhawatirkan bagi kawasan tersebut,” kata Dujarric, dikutip dari laman resmi PBB.

Dujarric menyampaikan bahwa Sekjen PBB Guterres menyerukan ke semua pihak untuk melakukan dialog sesuai dengan hak asasi manusia.

Bisnis.com, JAKARTA — Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyayangkan sikap Presiden Amerika Serikat, Donald Trump yang mengintruksikan operasi militer di Venezuela untuk menangkap Nicolas Maduro.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres melalui Juru Bicara PBB Stéphane Dujarric. Stéphane mengatakan kondisi ini menjadi preseden berbahaya dan menekankan pentingnya penghormatan terhadap semua pihak, khusunya hukum internasional dan piagam PBB.

"Sekretaris Jenderal sangat prihatin dengan peningkatan ketegangan baru-baru ini di Venezuela, yang berpuncak pada aksi militer Amerika Serikat di negara itu hari ini, yang berpotensi menimbulkan implikasi yang mengkhawatirkan bagi kawasan tersebut,” kata Stéphane, dikutip dari laman resmi PBB pada Minggu (4/1/2026).

Stéphane menyampaikan bahwa Antonio menyerukan ke semua pihak untuk melakukan dialog sesuai dengan hak asasi manusia.

"Dia [Antonio] sangat prihatin bahwa aturan hukum internasional belum dihormati," ujarnya Stéphane.

Senanda, Kepala Hak Asasi Manusia PBB Volker Turk menyatakan hukum internasional perlu dijunjung tinggi, serta memastikan keamanan dan keselamatan warga Venezuela.

"Perlindungan rakyat Venezuela adalah yang terpenting dan harus menjadi panduan bagi setiap tindakan selanjutnya," ucap Volker.

Selanjutnya, Presiden Majelis Umum PBB, Annalena Baerbock menekankan Piagam PBB harus menjadi kerangka panduan dan tidak dianggap sebagai "dokumen opsional".

Annalena menerangkan dalam Pasal 2 dijelaskan semua negara anggota PBB perlu mencegah konflik antar negara dengan tidak menyalahgunakan kekuasaan.

“ Dunia yang damai, aman, dan adil bagi semua orang hanya mungkin terwujud jika supremasi hukum ditegakkan, bukan jika kekuasaan yang menentukan kebenaran," ucap Annalena.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemanasan global sedang mendorong planet bumi ke ambang kehancuran.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres mengatakan pihaknya mendesak negara-negara untuk menerapkan sistem peringatan bencana guna melindungi masyarakat dari cuaca ekstrem.

"Setiap tahun dalam sepuluh tahun terakhir merupakan tahun terpanas dalam sejarah. Panas laut memecahkan rekor sekaligus menghancurkan ekosistem. Dan tidak ada negara yang aman dari kebakaran, banjir, badai, dan gelombang panas," ujarnya dilansir Reuters, Rabu (22/10/2025)

Guterres mendesak negara-negara untuk memobilisasi dana guna mewujudkan sistem pengawasan global, yang dikenal sebagai Sistem Peringatan Dini, guna melindungi masyarakat dari cuaca ekstrem.

"Sistem ini memberi petani kekuatan untuk melindungi tanaman dan ternak mereka. Memungkinkan keluarga untuk mengungsi dengan aman. Dan melindungi seluruh masyarakat dari kehancuran/ Mendapatkan pemberitahuan 24 jam sebelum kejadian berbahaya dapat mengurangi kerusakan hingga 30%," katanya.

Adapun lebih dari 60% negara telah menerapkan sistem peringatan dini multi-bahaya sejak Guterres meluncurkan inisiatif pada tahun 2022 agar semua negara menerapkannya pada 2027.

Dalam 5 dekade terakhir, bencana yang berkaitan dengan cuaca, air, dan iklim telah menewaskan lebih dari 2 juta orang, dengan 90% kematian tersebut terjadi di negara-negara berkembang.