DSI dapat membantu menekan under invoicing melalui integrasi data dan analitik risiko, tanpa menambah layer perizinan

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dapat memperkuat tata kelola ekspor komoditas strategis tanpa menambah beban baru bagi dunia usaha.

Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik Apindo Chandra Wahjudi mengatakan DSI dapat membantu pengawasan ekspor melalui integrasi data dan analitik risiko, terutama untuk menekan praktik under invoicing.

​​​​​​​"DSI dapat membantu menekan under invoicing melalui integrasi data dan analitik risiko, tanpa menambah layer perizinan," kata Chandra dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, penguatan tata kelola ekspor perlu tetap disertai kepastian prosedur dan ruang klarifikasi bagi eksportir agar iklim investasi tetap terjaga.

Chandra menilai seluruh mandat operasional DSI harus berlandaskan hukum yang jelas, akuntabel dan dijalankan tanpa menambah beban administratif bagi pelaku usaha.

Ia juga memandang positif komitmen DSI merekrut talenta profesional dari pasar untuk memperkuat kapasitas teknis lembaga tersebut.

"Komitmen DSI untuk merekrut profesional terbaik yang ada di market adalah sinyal positif. Hal ini juga menunjukkan bahwa DSI ingin bekerja secara profesional serta responsif menghadapi dinamika geopolitik global," ujarnya.

Menurut Chandra, pelaku pasar masih menunggu realisasi proses rekrutmen tersebut, termasuk keterbukaan seleksi, profil manajemen yang kredibel, serta kebijakan benturan kepentingan yang jelas.

Ia menjelaskan DSI dapat mendukung penegakan tata kelola niaga apabila sistem pengawasannya terhubung dengan sektor perbankan, otoritas pelabuhan, bea cukai dan pihak terkait lainnya.

Integrasi data lintas sektor tersebut diharapkan mampu menutup celah yang kerap dimanfaatkan eksportir tidak patuh tanpa menambah proses manual bagi pelaku usaha yang patuh.

Apindo juga memandang positif masa transisi kebijakan hingga 1 Januari 2027 karena memberikan waktu adaptasi bagi pelaku usaha.

Chandra menambahkan kewajiban yang saat ini dinilai berfokus pada pelaporan ekspor tanpa mengubah jalur perdagangan dapat mengurangi risiko guncangan regulasi.

Namun demikian, ia menyebut konsultasi aktif dengan eksportir dan asosiasi perlu terus dilakukan agar masukan dunia usaha tercermin dalam pelaksanaan kebijakan.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan DSI akan berperan memperkuat pengawasan dan tata kelola ekspor.

"Tujuannya untuk mencegah praktik under invoicing, transfer pricing dan terkait dengan pelarian devisa hasil ekspor," kata Airlangga.

Pada tahap awal, terdapat tiga komoditas utama yang akan diatur DSI, yakni batu bara, kelapa sawit dan ferro alloy.

Ketiga komoditas tersebut pada 2025 memiliki nilai ekspor mencapai 66,13 miliar dolar AS atau sekitar Rp1.187 triliun, setara 23,4 persen dari total ekspor nasional.

Pemerintah memastikan implementasi DSI tetap mengedepankan kepastian berusaha, menjaga kelancaran arus barang, menghormati kontrak berjalan serta memperhatikan kepentingan mitra dagang.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Koperasi Produsen Syariah Gambir Anam Koto Mandiri asal Sumatera Barat menjalin kerja sama dengan Holding Pangan BUMN PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID FOOD untuk menjajaki ekspor produk gambir ke pasar internasional.

Kerja sama tersebut ditandai melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Kantor Kementerian Koperasi (Kemenkop), Jakarta, Selasa.

Kerja sama ini membidik potensi pasar di India dan Pakistan dengan estimasi nilai mencapai 732.831 dolar AS (sekitar Rp11,72 miliar) dan target pengiriman 20 ton gambir per bulan.

Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Kemenkop Destry Anna Sari menegaskan pemerintah mendorong kerja sama tersebut tidak berhenti pada tahap kesepakatan, tetapi segera masuk ke implementasi bisnis.

"Saya berharap sebelum tiga bulan langsung terjadi transaksi kontrak bisnis dan barang sudah dikirim dalam bentuk hilirisasi," ujar Destry dalam siaran pers Kemenkop.

Ia juga menyoroti tantangan utama dalam pengembangan ekspor koperasi, terutama terkait konsistensi pasokan dan kualitas produk ketika permintaan meningkat.

Menurut dia, pemerintah akan melibatkan berbagai pihak untuk memastikan standar mutu internasional dapat dipenuhi, termasuk standar keamanan pangan seperti HACCP.

Selain itu, pemerintah juga mendorong penguatan regulasi perdagangan luar negeri agar pembeli asing tidak dapat membeli bahan baku langsung dari tingkat desa, yang dinilai dapat mempengaruhi stabilitas harga di tingkat petani.

Direktur Komersial ID FOOD Dwi Sutoro menyatakan pihaknya berkomitmen memperkuat ekosistem ekspor komoditas unggulan daerah melalui jaringan distribusi dan perdagangan yang dimiliki perusahaan.

Ia menjelaskan terdapat tiga pilar utama dalam membangun ekosistem ekspor berkelanjutan, yakni keberlanjutan pasokan, konsistensi kualitas, dan daya saing harga di pasar global.

"Ke depan, ID FOOD akan mengoptimalkan kantor-kantor cabangnya di seluruh Indonesia untuk bertindak sebagai sourcing development dalam mengidentifikasi produk unggulan daerah yang siap dibawa ke pasar internasional," kata Dwi.

Sementara itu, Ketua Koperasi Produsen Syariah Gambir Anam Koto Mandiri Eriyanto menyebut kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk memberikan kepastian pasar dan harga bagi petani gambir di Sumatera Barat.

Koperasi yang berdiri sejak 2021 itu saat ini telah menghimpun sekitar 190 petani gambir dan delapan kelompok tani dengan total luas lahan mencapai 450 hektare. Dari konsolidasi tersebut, koperasi memiliki kapasitas produksi sekitar 30 hingga 50 ton gambir per bulan.

"MoU ini menjadi langkah penting untuk memperkuat hilirisasi gambir serta meningkatkan daya saing produk di pasar ekspor," ujarnya.

Ia menambahkan koperasinya berkomitmen menjaga kontinuitas pasokan serta meningkatkan tata kelola usaha agar lebih profesional dan transparan guna mendukung ekspor berkelanjutan.

Komoditas gambir memiliki beragam manfaat dan diversifikasi olahan produk, mulai dari bahan campuran industri makanan dan minuman, bahan baku industri kesehatan dan farmasi, hingga bahan baku industri kosmetik seperti produk antipenuaan dan antioksidan.

Pemerintah mencatat Indonesia merupakan pemasok sekitar 80 persen komoditas gambir di pasar dunia. Selain India dan Pakistan, pasar ekspor gambir Indonesia juga mencakup Jepang, Filipina, Bangladesh, dan Malaysia.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jika alam rusak, maka sumber penghidupan ini akan hilang selamanya

Samarinda (ANTARA) - Kalimantan Timur bukan hanya dikenal sebagai provinsi pemilik hutan luas dan penghasil energi, baik batu bara maupun migas, tetapi juga menyimpan kekayaan laut dan pesisir yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat.

Di antara berbagai hasil perairan, udang windu muncul sebagai bintang utama yang mampu menembus pasar internasional dan mendatangkan devisa.

Data ekspor periode Januari-Mei 2026 menunjukkan betapa pentingnya komoditas ini, sekaligus membuktikan bahwa potensi alam yang dikelola dengan baik dapat mengangkat kesejahteraan rakyat tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.

Menurut Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Timur (DKP Kaltim) Irma Listiawati, dalam lima bulan pertama 2026 saja, volume ekspor udang windu mencapai 769,9 ton dengan nilai ekonomi menembus Rp173,3 miliar.

Angka ini menempatkan udang windu sebagai komoditas dominan yang menyumbang lebih dari separuh total nilai ekspor perikanan provinsi.

Udang windu menjadi andalan karena kualitasnya yang diakui dunia. Dagingnya padat, rasa manis alami, dan dipelihara dengan standar kebersihan tinggi, sehingga sangat diminati pembeli dari berbagai negara.

Selain udang windu, terdapat empat komoditas lain yang turut memperkuat posisi Kaltim di pasar global, yakni udang pink tercatat terkirim sebanyak 239,2 ton senilai Rp31,6 miliar, disusul ikan kerapu segar 89,3 ton (Rp7,4 miliar), ikan bawal putih segar 59,7 ton (Rp6,7 miliar), serta udang putih 27,7 ton dengan nilai Rp4,7 miliar.

Secara keseluruhan, produk perikanan Kaltim kini didistribusikan ke 12 negara tujuan utama, dengan pasar paling stabil dan besar adalah empat negara; Jepang, Amerika Serikat, China, dan Malaysia.

Untuk memastikan produk tiba dalam kondisi segar dan berkualitas, pemerintah daerah bersama pelaku usaha menyediakan jalur distribusi cepat. Salah satu terobosannya adalah layanan penerbangan kargo langsung dari Balikpapan menuju Wenzhou, China, yang dioperasikan dua kali seminggu oleh armada pesawat Rimbun.

Menurut Irma, pengiriman cepat ini sangat penting untuk menjaga mutu produk segar seperti udang, ikan, dan kepiting, sehingga nilai jualnya tetap tinggi saat sampai ke tangan konsumen.

Kekayaan pesisir

Keberhasilan ekspor ini tidak terlepas dari dukungan kekayaan alam wilayah pesisir Kaltim yang luas dan subur. Udang windu yang dikirim ke luar negeri berasal dari sentra produksi hasil sebaran dari empat kabupaten, masing-masing memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri.

Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi penyumbang terbesar, dengan lokasi produksi utama di Kecamatan Muara Jawa, Samboja, dan Anggana. Di sini, udang dihasilkan dari tambak terpadu dan tradisional yang telah dikelola secara turun-temurun.

Rata-rata produksinya mencapai 45–55 ton per bulan, dengan total akumulasi hingga pertengahan Juni 2026 mencapai 290 ton. Kondisi perairan yang tenang dan tanah yang subur membuat wilayah ini menjadi tempat paling cocok untuk budidaya udang.

Kabupaten Berau menempati posisi kedua dengan sentra utama di Tanjung Batu, Suaran, Pegat Batumbuk, dan kawasan lain di sekitar Pulau Derawan.

Berbeda dengan daerah lain, sebagian besar udang di sini dihasilkan melalui sistem budidaya berkelanjutan dan hasil tangkapan alami yang terjaga kualitasnya. Rata-rata produksinya berkisar 28–35 ton per bulan, atau total 190 ton hampir enam bulan pertama 2026.

Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) adalah wilayah yang pertumbuhannya paling pesat. Berada di Kecamatan Waru, Sepaku, dan Babulu, sektor budidaya udang di PPU semakin berkembang seiring dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Selain memenuhi kebutuhan lokal, produksinya yang mencapai 18–24 ton per bulan atau 125 ton sejak Januari hingga pertengahan Juni, semakin memperkuat pasokan untuk ekspor.

Kontribusi juga datang dari Kabupaten Kutai Timur dengan produksi rata-rata 8–12 ton per bulan atau 60 ton hingga pertengahan Juni.

Kemudian Kota Balikpapan berperan sebagai pusat pengolahan dan penyortiran di kawasan Kariangau, sebelum barang dikirim ke pelabuhan atau bandara untuk diekspor.

Secara keseluruhan, rata-rata ekspor udang windu Kaltim berkisar 125–150 ton per bulan, dengan total akumulasi hingga pertengahan Juni 2026 mencapai 830 ton. Angka ini berfluktuasi mengikuti siklus musim hujan, kemarau, dan masa panen, namun tetap menunjukkan tren stabil dan meningkat.

Budidaya ramah lingkungan

Salah satu alasan mengapa udang windu Kaltim mampu bersaing di pasar internasional adalah penerapan sistem budidaya yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Di tengah kekhawatiran dunia akan dampak usaha budidaya terhadap kerusakan ekosistem pesisir, Kaltim menerapkan model baru, salah satunya dikenal dengan sebutan Shrimp Carbon Aquaculture (Secure), hasil pendampingan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) bersama Dinas Perikanan Kabupaten Berau.

Prinsip sistem itu sangat sederhana namun revolusioner, tidak perlu memperluas lahan dalam upaya mendongkrak hasil panen.

Dalam model ini, hanya sekitar 20 persen dari luas lahan yang dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya, sedangkan sisanya 80 persen dikembalikan dan dijaga sebagai kawasan hutan mangrove. Pendekatan ini diterapkan secara luas di wilayah Berau dan mulai diperkenalkan ke daerah lain seperti PPU dan Kutai Kartanegara.

Melalui pendampingan YKAN, para petambak diajarkan cara mengelola tambak agar tetap produktif sekaligus menjaga keseimbangan alam.

Mereka dilatih membuat kompos dan mikroorganisme lokal (MOL) dari bahan organik di sekitar tambak untuk menjaga kesuburan air dan mengurangi penggunaan pupuk kimia.

Selain itu, teknik pendederan benih atau nursery diperkenalkan agar bibit udang menjadi lebih kuat dan tingkat kelangsungan hidupnya meningkat.

“Sebelumnya kami berpikir, jika ingin hasil banyak, tambak harus dibuka seluas mungkin. Ternyata justru dengan menyisakan tempat untuk bakau, air menjadi lebih bersih, udang tumbuh lebih sehat, dan penyakit jarang muncul,” ujar Abdul Rahman, petambak di Kampung Pegat Batumbuk, Berau.

Buktinya, meski luas lahan budidaya menyusut, kualitas dan kuantitas panen justru meningkat. Di tambak Abdul Rahman, hasil udang windu naik sekitar 15 persen dibanding cara lama, bahkan disertai hasil tambahan seperti ikan bandeng dan kepiting bakau yang hidup alami di kawasan mangrove.

Mengangkat ekonomi kerakyatan

Keberhasilan ekspor udang windu bukan hanya soal angka devisa, melainkan berdampak langsung pada kehidupan ribuan keluarga di daerah pesisir.

Sektor ini menyerap tenaga kerja mulai dari petambak, pengangkut, pengolah, hingga tenaga administrasi dan pemasaran. Setiap ton udang yang terkirim ke luar negeri berarti rezeki yang mengalir dari hulu ke hilir.

Kepala Dinas Perikanan Berau Abdul Majid menegaskan bahwa sistem budidaya berkelanjutan ini menjadi kunci agar perekonomian rakyat tidak terhenti di tengah jalan.

"Jika alam rusak, maka sumber penghidupan ini akan hilang selamanya. Model Secure yang didukung YKAN membuktikan bahwa kita bisa memanen hasil laut tanpa merusak rumah tempat udang hidup," ujarnya.

Direktur Program Kelautan YKAN Muhammad Ilman menyatakan bahwa tujuan akhir dari pendampingan yang dilakukan adalah membangun kemandirian masyarakat.

"Kami tidak hanya datang untuk mengajari cara menanam udang, tapi juga membangun kesadaran bahwa alam adalah mitra usaha. Ketika mangrove terjaga, risiko abrasi berkurang, air tetap jernih, dan panen bisa terus berlangsung dari tahun ke tahun," katanya.

Dengan dukungan pemerintah daerah, lembaga konservasi, dan semangat petambak, udang windu Kaltim kini tidak hanya dikenal sebagai komoditas ekspor, tetapi juga sebagai simbol pembangunan yang adil dan lestari.

Setiap ekor udang yang dikirim ke luar negeri tentu membawa cerita tentang keseimbangan antara memajukan ekonomi dan menjaga warisan alam.

Di tengah gelombang persaingan pasar global, Kaltim telah menemukan jalannya sendiri: Membangun kesejahteraan rakyat dari hasil laut dengan tetap menjaga keasrian pesisir untuk anak cucu mendatang.

Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pemerintah Indonesia tengah menempuh langkah diplomasi sebagai respons kebijakan penyesuaian tarif dagang yang dikeluarkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) , Donald Trump. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, berupaya memastikan komoditas unggulan nasional mendapatkan pengecualian agar tetap kompetitif di pasar Negeri Paman Sam -julukan AS-.

Saat ini, proses investigasi Section 301 oleh Kantor Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat (USTR) masih berlangsung dengan fokus pada isu tenaga kerja paksa (forced labor) dan kelebihan kapasitas produksi. Indonesia dinilai berada dalam posisi tawar yang cukup menguntungkan setelah laporan awal menunjukkan hasil positif terkait kepatuhan regulasi domestik.

Otoritas perdagangan Amerika Serikat tengah melakukan investigasi mendalam terkait kebijakan Section 301 yang menyasar puluhan negara mitra dagang. Indonesia sejauh ini menunjukkan posisi yang cukup kuat karena dianggap telah memenuhi standar ketenagakerjaan internasional dan masuk dalam daftar negara yang direspons baik.

"Kemarin baru preliminary report-nya sudah keluar, dan alhamdulillah kita masuk ke good group karena dianggap sudah comply dengan masalah forced labor dan excess capacity," ujar Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, dalam keterangannya yang dikutip pada Selasa (9/6/2026).

Dalam laporan tersebut, Susiwijono menekankan bahwa Indonesia diproyeksikan terkena tarif sekitar 10%, lebih rendah dibandingkan 54 negara lain yang terancam bea masuk sebesar 12,5%. Namun, tarif ini bersifat tambahan di atas tarif dasar Most Favored Nation (MFN) yang rata-rata berada di angka 18%, sehingga total beban biaya ekspor berpotensi membengkak signifikan jika tidak ada pengecualian.

Besaran tarif final rencananya akan menggantikan tarif global sementara yang dijadwalkan berakhir pada 24 Juli 2026 mendatang. Pemerintah kini tengah mengintensifkan lobi untuk membebaskan belasan kelompok barang unggulan, termasuk sektor furnitur dan alas kaki, dari beban bea masuk tambahan tersebut.

Demi Gencatan Dagang Berlanjut, China Beri Sinyal Terima Kenaikan Tarif AS



"Kan yang sudah masuk di exemption mulai sawit, kopi, tekstil, alas kaki, hingga furniture, kemudian berbagai 18 kelompok produk nanti masih akan didiskusikan lagi," jelas Susiwijono.

Untuk memperkuat posisi negosiasi, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang secara tegas melarang impor barang yang diproduksi dengan tenaga kerja paksa. Langkah strategis ini dilakukan bersama sinergi antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI) untuk menjaga kepercayaan investor di tengah isu ekonomi global yang dinamis.

Tim diplomasi lintas kementerian terus bergerak aktif melakukan negosiasi, baik melalui pertemuan tatap muka seperti di Paris OECD maupun koordinasi rutin secara virtual. Fokus utama lobi ini diarahkan pada komoditas yang memiliki nilai strategis tinggi bagi neraca perdagangan nasional agar tetap memiliki nilai tambah.

"Makanya kita lebih berjuang juga untuk pengecualian untuk komoditas yang memang riil kita ekspor ke sana agar lebih bernilai untuk mendorong ekspor kita," tegasnya.

Pemerintah optimistis upaya ini akan membuahkan hasil sebelum keputusan inkrah ditetapkan pada akhir Juli 2026. Diplomasi yang kuat dipandang sebagai kunci utama agar produk-produk Indonesia tidak tergerus oleh bauran tarif global yang kian proteksionis.

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI) dapat diarahkan perannya sebagai lembaga pengawas dan monitoring transaksi ekspor sumber daya alam (SDA).

“Model yang lebih realistis adalah menjadikan DSI sebagai lembaga pengawas transaksi ekspor SDA. Dalam operasionalnya dapat dibantu oleh Surveyor Indonesia dan Sucofindo untuk melakukan verifikasi fisik di lapangan. Jika diperlukan, pemerintah juga dapat menggandeng lembaga inspeksi internasional seperti SGS dari Swiss,” ujar Wijayanto dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Menurut Wijayanto, pendekatan tersebut memungkinkan pemerintah memperoleh manfaat berupa peningkatan transparansi, pengawasan devisa hasil ekspor, serta pencegahan praktik underinvoicing dan transfer pricing tanpa harus mengganggu mekanisme pasar yang sudah berjalan.

“Ekosistem bisnis yang sudah ada sebaiknya dipertahankan. Yang perlu diperkuat adalah sistem pengawasan dan tata kelolanya. Dengan cara itu, tujuan meningkatkan penerimaan negara dapat dicapai tanpa mengorbankan iklim investasi dan daya saing ekspor Indonesia,” ujar dia.

Pemerintah sebelumnya menyampaikan rencana pembentukan PT DSI untuk memperkuat pengawasan ekspor komoditas strategis seperti minyak sawit mentah (CPO), batu bara, dan ferroalloy.

Kebijakan tersebut diarahkan untuk mengatasi praktik underinvoicing, misinvoicing, dan transfer pricing yang selama ini diduga menyebabkan berkurangnya penerimaan negara dan tertahannya devisa hasil ekspor di luar negeri.

Lebih lanjut, Wijayanto menegaskan bahwa tujuan pemerintah untuk menutup kebocoran devisa hasil ekspor SDA merupakan langkah yang patut didukung.

“Persoalan utamanya bukan pada struktur perdagangan ekspor, melainkan pada lemahnya pengawasan, baik dari sisi sistem maupun integritas sumber daya manusia yang menjalankannya,” katanya.

Namun, dari sisi ekonomi, Wijayanto juga mengingatkan kebijakan eksportir tunggal juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian yang dapat memengaruhi kepercayaan investor dan pelaku usaha.

“Importir global memiliki banyak pilihan pemasok. Jika proses ekspor Indonesia menjadi lebih rumit atau tidak memberikan kepastian, mereka akan beralih ke negara lain. Dampaknya bisa berupa penurunan investasi, penurunan volume ekspor, dan berkurangnya daya saing Indonesia,” ujar dia.

Ia menilai, dampak tersebut juga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama petani sawit rakyat yang jumlahnya diperkirakan mencapai 2,5–2,7 juta keluarga.

“Dalam tahap awal harga berpotensi turun. Jika kondisi itu berlanjut, pada tahap berikutnya volume perdagangan juga dapat menurun. Pada akhirnya, petani menjadi pihak yang paling rentan merasakan dampaknya,” kata Wijayanto.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mendorong pembuatan regulasi yang utuh dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Komoditas Strategis.

Sekretaris Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Puspita Suryaningtyas mengatakan hal ini sangat diperlukan untuk menjawab tiga tantangan utama dari komoditas strategis nasional saat ini.

"Beberapa permasalahan atau isu yang dihadapi oleh komoditas saat ini cukup bervariasi di sepanjang rantai nilai, mulai dari sisi produktivitas, kemudian industri, dan juga investasi," kata Puspita dalam rapat dengar pendapat (RDP) Badan Legislasi DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

Dari sisi produktivitas, Puspita menyebut Indonesia menghadapi tantangan rendahnya produktivitas, tingginya harga pupuk dan benih, sumber daya manusia (SDM) pertanian yang menua, perubahan iklim, manajemen pakan, teknologi yang belum optimal, dan kurangnya program pelatihan.

"Sehingga, ini berdampak pada rendahnya output yang dihasilkan, biaya produksi tinggi, dan ketergantungan terhadap impor," ujar dia.

Lebih lanjut, di sisi industri, Puspita menilai beberapa permasalahan yang dihadapi meliputi industrialisasi yang masih terbatas, penanganan pascapanen dan logistik yang masih mahal, nilai tambah yang rendah, dan persaingan impor.

Sementara itu, tantangan dari sisi investasi antara lain akses terhadap pembiayaan yang masih terbatas, kurangnya kapasitas lahan, regulasi yang masih tumpang-tindih, dan adanya resiko usaha.

"Ini mungkin yang menjadi tantangan besar di sana, karena berbagai komoditas yang ada tadi, juga sepertinya nampaknya saat ini belum ada regulasi yang utuh, atau rangka regulasi yang utuh yang mengatur dari hulu hingga hilir," kata Puspita.

Ia menilai beberapa regulasi masih bersifat kebijakan sektoral, sehingga diperlukan adanya sejumlah kriteria yang dapat dipertimbangkan di dalam menentukan komoditas strategis, salah satunya dilihat dari kontribusi nyata komoditas tersebut terhadap ketahanan atau kemandirian pangan.

"Kemudian, nanti mungkin bisa dilihat juga dari dampak komoditas tersebut terhadap ekonomi nasional, lalu dampaknya terhadap ekspor dan devisa, inflasi, penyerapan tenaga kerja, pengentasan kemiskinan, dan juga ketahanan dan kemandirian energi," ujar Puspita.

Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas juga mendukung transparansi data yang aktual berbasis digital untuk memudahkan pemetaan dan implementasi dari aturan komoditas strategis ini.

"Seperti disampaikan rekan-rekan dari Kementerian ATR/BPN, untuk dapat menerapkan sistem digitalisasi, sehingga meningkatkan efisiensi dan proses pertukaran data yang lebih akuntabel dengan dengan kerangka Satu Data Indonesia," kata dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menekankan pentingnya penguatan data dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Komoditas Strategis.

“Kami dari Kementerian ATR/BPN sangat mendukung RUU Komoditas Strategis ini. Namun, kalau diminta masukkan tadi, yang pertama kami usulkan adalah kita mulai dari penguatan data,” kata Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Dirjen SPPR) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Virgo Eresta Jaya dalam rapat bersama Badan Legislasi DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

Virgo menilai, kementerian/lembaga terkait harus diberikan kewajiban transparansi dan akurasi data yang aktual dan faktual, sehingga regulasi yang digodok saat ini dapat keluar sesuai dengan kepentingan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

“Kalau menurut pendapat kami, setiap instansi harusnya dikasih kewajiban untuk mem-publish datanya. Kami sendiri, kami sendiri sebetulnya sudah publish data ini, yang bisa akses sendiri di bhumi.atrbpn.go.id,” ujar dia.

Ia pun mendorong penguatan penyelenggaraan data dan informasi lahan berbasis spasial yang terintegrasi sebagai dasar perencanaan, penetapan lokasi, dan pengembangan komoditas strategis.

Untuk itu, Virgo mengusulkan model kebijakan atau instrumen RUU dapat difokuskan ke digitalisasi data pertanahan (land availability and land sustainability); identifikasi potensi lahan komoditas strategis; serta integrasi data pertanahan, tata ruang dan tematik komoditas strategis.

“Jadi identifikasi perlu. Dan, data kita tadi baru terbatas ke hak atas tanah, nilai tanah, tata ruangnya, dan development-nya. Jika ditambahkan dengan data aliran sungai, data curah hujan, data rawan bencana, data macam-macam, itu akan lebih bagus,” kata Virgo.

Lebih lanjut, ia juga merekomendasikan instrumen RUU berupa penguatan perlindungan lahan komoditas strategis (seperti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B); Zonasi Berbasis Komoditas Strategis; dan Integrasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), dan perizinan.

Hal ini, kata Virgo, diharapkan mampu memperkuat perlindungan dan penetapan peruntukan lahan untuk menjamin keberlanjutan komoditas strategis.

Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga mengusulkan model kebijakan lainnya berupa optimasi pemanfaatan tanah terlantar; konsolidasi pemanfaatan lahan; minimum luas kepemilikan dengan skema kepemilikan bersama; peninjauan kepemilikan absentee vs licensing; serta insentif dan disinsentif fiskal pertanahan.

Langkah-langkah ini diharapkan mampu memperkuat pemanfaatan lahan sesuai potensi dan daya dukung wilayah untuk mendukung pengembangan komoditas strategis.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

mengajak masyarakat untuk tetap tenang karena stok nasional dalam kondisi sangat mencukupi

Semarang (ANTARA) - Perum Bulog Wilayah Jawa Tengah terus memperkuat langkah stabilisasi pangan nasional melalui percepatan penyaluran Bantuan Pangan Beras, serta pendistribusian beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan Minyakita.

Pemimpin Perum Bulog Wilayah Jateng Sri Muniati, di Semarang, Minggu, menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen untuk mengantisipasi dinamika harga beras dan minyak goreng di sejumlah daerah.

Salah satu langkah utama yang saat ini dijalankan adalah percepatan distribusi bantuan pangan dan optimalisasi penyaluran beras SPHP dan Minyakita ke pasar-pasar rakyat.

"Hingga awal Juni 2026, stok beras yang dikelola Bulog Kanwil Jawa Tengah mencapai 366.846 ton," katanya.

Ia memastikan jumlah tersebut sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan program bantuan pangan, SPHP, serta berbagai intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di seluruh Indonesia.

Sampai dengan 6 Juni 2026, penyaluran bantuan pangan beras telah terealisasi 72,26 persen atau telah disalurkan sebanyak 49.103,58 ton beras dan 9.863.300 liter minyak goreng kepada 2.207.245 PBP dari total target 3.397.673 PBP.

"Pemerintah menargetkan seluruh bantuan pangan dapat tersalurkan hingga akhir Juni 2026," katanya.

Ia menjelaskan, percepatan penyaluran bantuan pangan tersebut diyakini akan memberikan dampak langsung terhadap penguatan daya beli masyarakat, sekaligus membantu meredam tekanan harga beras dan minyak goreng di tingkat konsumen.

Selain bantuan pangan, Perum Bulog Kanwil Jateng juga terus mengoptimalkan distribusi beras SPHP hingga mencapai sebanyak 35.149,43 ton dan 6.186.124 liter minyak goreng bersubsidi (Minyakita) ke berbagai saluran distribusi resmi.

Termasuk, pasar SP2KP, Pasar Rakyat, kios pangan, gerai binaan (RPK, SRC, KDKMP), Gerakan Pangan Murah (GPM), dan jaringan pengecer yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.

"Beras SPHP dan Minyakita merupakan instrumen strategis pemerintah untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh beras dan minyak goreng dengan harga yang terjangkau. Oleh karena itu, penyalurannya terus kami percepat dan perluas agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata," katanya.

Ia menilai bahwa kombinasi antara penyaluran bantuan pangan serta distribusi beras SPHP dan Minyakita merupakan langkah efektif dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga di pasar.

Dengan ketersediaan stok yang kuat dan jaringan distribusi yang luas, kata dia, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kecukupan pasokan beras dan minyak goreng nasional.

Bulog juga memastikan seluruh cadangan beras pemerintah yang dikelola saat ini berada dalam kondisi aman dan siap digunakan sewaktu-waktu untuk mendukung kebijakan stabilisasi pangan nasional.

"Kami mengajak masyarakat untuk tetap tenang karena stok nasional dalam kondisi sangat mencukupi. Bulog bersama Badan Pangan Nasional dan seluruh pemangku kepentingan akan terus bekerja memastikan harga beras dan minyak goreng tetap stabil dan kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi," katanya.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis. PP ini ditetapkan oleh Presiden Prabowo pada 20 Mei 2026.

Salinan PP Nomor 24 Tahun 2026 yang dilihat pada Jumat (5/6/2026), melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara ini diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan disahkan oleh Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara, Lydia Silvanna Djaman.

Diketahui, pemerintah sudah membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI) sebagai BUMN Khusus pelaksana ekspor tiga komoditas yaitu batu bara, minyak kelapa sawit, dan ferro alloy (paduan besi).

Berikut isi detil aturan PP Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis:

Ketentuan Umum

Pasal 1

1. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean Indonesia.

2. Komoditas Sumber Daya Alam Strategis yang selanjutnya disebut Komoditas SDA Strategis adalah komoditas sumber daya alam yang ditetapkan Pemerintah dengan mempertimbangkan kepentingan nasional, stabilitas ekonomi, kebutuhan dalam negeri, dan/ atau pengelolaan sumber daya alam strategis nasional.

3. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang memenuhi minimal salah satu ketentuan berikut: a. seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung; atau b. terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia.

4. Badan Usaha Milik Negara Ekspor yang selanjutnya disebut BUMN Ekspor adalah BUMN yang mendapatkan penugasan khusus oleh Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan Ekspor Komoditas SDA Strategis.

Penetapan Sumber Daya Alam Strategis

Pasal 2

(1) Pemerintah mengatur tata kelola Ekspor seluruh Komoditas SDA Strategis.

(2) Penetapan Komoditas SDA Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.

(3) Untuk tahap awal, Komoditas SDA Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. batubara; b. kelapa sawit; dan c. ferro alloy (paduan besi).

(4) Untuk tahap selanjutnya, Pemerintah menetapkan Komoditas SDA Strategis lainnya melalui rapat koordinasi yang dipimpin oleh: a. menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian, untuk Komoditas SDA Strategis nonpangan; atau b. menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian di bidang pangan, untuk Komoditas SDA Strategis pangan, dan dihadiri oleh menteri kepala lembaga pemerintah nonkementerian.

(5) Jenis Komoditas SDA Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

(6) Jenis Komoditas SDA Strategis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Tata Kelola Ekspor

Pasal 3

(1) Komoditas SDA Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diekspor oleh BUMN Ekspor baik sebagai pemilik atau sebagai perantara tunggal.

(2) Dalam pelaksanaan Ekspor Komoditas SDA Strategis oleh BUMN Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harga jual Komoditas SDA Strategis ditentukan oleh BUMN Ekspor.

3) BUMN Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang BUMN.

(4) BUMN Ekspor dalam rangka pelaksanaan Ekspor Komoditas SDA Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menentukan margin dalam tingkat kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Tata kelola Ekspor Komoditas SDA Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan melalui: a. pengendalian Ekspor, termasuk pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis; b. pengaturan pengangkutan dan asuransi Ekspor; dan/atau c. mekanisme lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan Ekspor Komoditas SDA Strategis oleh BUMN Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat dikecualikan untuk pelaku usaha yang memiliki kontrak atau perjanjian dengan Pemerintah yang memuat ketentuan paling sedikit: a. investasi; b. divestasi; dan c. pengolahan dan/atau pemurnian di dalam negeri.

(3) Pemberian pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh: a. menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian, untuk Komoditas SDA Strategis nonpangan; atau b. menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian di bidang pangan, untuk Komoditas SDA Strategis pangan, dan dihadiri oleh menteri kepala lembaga pemerintah nonkementerian.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola Ekspor Komoditas SDA Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diatur oleh masing-masing menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait sesuai dengan kewenangannya.

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 6

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tata kelola Ekspor Komoditas SDA Strategis dilakukan oleh masingmasing menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait sesuai dengan kewenangannya.

Ketentuan Peralihan

Pasal 7

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

a. Ekspor Komoditas SDA Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harrya dapat dilakukan melalui BUMN Ekspor paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

b. Pelaksanaan Ekspor Komoditas SDA Strategis melalui BUMN Ekspor sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan evaluasi melalui rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian dan dihadiri oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

c. Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian dapat menetapkan batas waktu yang baru Ekspor Komoditas SDA Strategis melalui BUMN Ekspor sebelum tanggal 31 Desember 2026.

d. Ekspor Komoditas SDA Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dilakukan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau huruf c, hanya dapat dilakukan oleh BUMN Ekspor. Dalam hal pelaksanaan Ekspor Komoditas SDA Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sudah dialihkan sepenuhnya kepada BUMN Ekspor sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau hunrf c, Ekspor Komoditas SDA Strategis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, kontrak penjualan yang ditandatangani sebelum tanggal 1 Juni 2026 dan masih berlaku, dilakukan evaluasi oleh BUMN Ekspor.

Ketentuan Penutup

Pasal 9

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan Ekspor Komoditas SDA Strategis, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 10

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2026.

Kami berkomitmen mengawal keamanan pangan sekaligus memberikan layanan karantina yang cepat

Ambon (ANTARA) - Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Maluku memeriksa sebanyak 14 ton daging ayam beku yang masuk ke Maluku dari Surabaya, Jawa Timur, guna memastikan komoditas aman dikonsumsi serta bebas dari Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK).

Kepala BKHIT Maluku Willy Indra Yunan di Ambon, Kamis, mengatakan pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh dokumen dan kondisi fisik komoditas sebelum diizinkan beredar di wilayah Maluku.

"Kami memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat melalui pemeriksaan fisik dan suhu yang ketat untuk menjaga keamanan pangan. Selain itu, pelayanan optimal terus kami hadirkan untuk mendukung kelancaran distribusi logistik pangan di wilayah Maluku," katanya.

Ia menjelaskan, pengawasan terhadap lalu lintas media pembawa produk hewan merupakan bagian dari tugas dan fungsi karantina untuk mencegah masuk, keluar, dan tersebarnya penyakit hewan yang dapat mengancam kesehatan masyarakat maupun sektor peternakan.

Menurut Willy, petugas karantina melakukan serangkaian tindakan mulai dari pemeriksaan dokumen kesehatan veteriner, pemeriksaan fisik produk, hingga verifikasi kondisi rantai dingin atau suhu penyimpanan selama proses pengiriman.

Setelah seluruh tahapan pemeriksaan selesai dan komoditas dinyatakan memenuhi persyaratan teknis karantina, sebanyak 14 ton daging ayam beku tersebut diberikan izin untuk didistribusikan guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Maluku.

Ia menambahkan, pelaksanaan pengawasan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Dalam aturan tersebut, karantina bertugas melakukan pencegahan masuk dan tersebarnya HPHK, organisme pengganggu tumbuhan karantina, serta penyakit ikan karantina melalui lalu lintas komoditas antarwilayah maupun dari luar negeri.

"Setiap pemasukan produk hewan wajib melalui tindakan karantina untuk memastikan keamanan, kesehatan, dan kelayakannya sebelum beredar di masyarakat. Hal ini penting untuk melindungi kesehatan masyarakat sekaligus menjaga ketahanan pangan," ujarnya.

Selain aspek kesehatan hewan, pengawasan karantina juga bertujuan menjaga mutu pangan asal hewan yang beredar di pasaran agar sesuai dengan standar keamanan pangan yang berlaku.

BKHIT Maluku, kata dia, akan terus memperkuat pengawasan terhadap lalu lintas komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan yang masuk ke wilayah Maluku sebagai bagian dari upaya menjaga biosekuriti daerah dan memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat sebagai konsumen.

"Kami berkomitmen mengawal keamanan pangan sekaligus memberikan layanan karantina yang cepat, profesional, dan akuntabel bagi seluruh pengguna jasa," katanya.

Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Aktivitas perdagangan di Bursa Berjangka Jakarta atau Jakarta Future Exchange (JFX) sepanjang Mei 2026 menunjukkan semakin beragamnya instrumen yang dimanfaatkan oleh pelaku pasar.

Direktur Utama JFX Yazid Kanca Surya mengatakan instrumen tersebut mulai dari komoditas domestik strategis, instrumen investasi digital, hingga akses ke pasar global.

"Perkembangan tersebut mencerminkan meningkatnya pemanfaatan bursa sebagai sarana transaksi, pembentukan harga, dan pengelolaan risiko bagi berbagai kebutuhan pasar," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Salah satu sorotan utama di JFX sepanjang Mei 2026 yakni aktivitas perdagangan olein setelah meningkat secara bertahap selama beberapa pekan, volume transaksi produk turunan sawit tersebut melonjak 267,75 persen pada pekan ketiga Mei dibandingkan pekan sebelumnya, menjadi 37.437 lot.

Pada periode yang sama, nilai transaksinya juga meningkat 338,73 persen menjadi Rp3,83 triliun.

Secara kumulatif sepanjang periode 26 April hingga 23 Mei 2026, volume transaksi olein mencapai 70.246 lot dengan nilai transaksi sebesar Rp6,48 triliun.

Pertumbuhan tersebut menjadikan olein sebagai salah satu komoditas dengan peningkatan aktivitas perdagangan paling menonjol di JFX selama bulan Mei.

Yazid mengatakan peningkatan aktivitas transaksi tersebut menunjukkan semakin besarnya perhatian pelaku pasar terhadap komoditas yang memiliki keterkaitan erat dengan aktivitas industri dan perdagangan.

Pasar minyak nabati, lanjutnya, merupakan salah satu pasar komoditas yang sangat dinamis karena dipengaruhi banyak faktor sekaligus, mulai dari perkembangan produksi di negara-negara produsen utama, perubahan permintaan industri, hingga pergerakan harga komoditas substitusi seperti soybean oil.

"Kondisi tersebut membuat pelaku pasar semakin aktif memanfaatkan perdagangan berjangka untuk memperoleh referensi harga dan mengelola risiko usaha," ujarnya

Menurut Yazid, peningkatan aktivitas perdagangan olein menunjukkan bahwa fungsi perdagangan berjangka semakin relevan dalam mendukung kebutuhan pelaku usaha yang berhubungan langsung dengan komoditas.

Di luar pertumbuhan transaksi olein, aktivitas perdagangan di JFX sepanjang Mei juga menunjukkan bahwa pelaku pasar memanfaatkan berbagai instrumen yang tersedia sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Sebagian pelaku pasar memanfaatkan instrumen berbasis komoditas untuk kebutuhan pengelolaan risiko, sementara sebagian lainnya memanfaatkan instrumen yang memberikan akses ke pasar internasional maupun instrumen investasi digital.

Instrumen Penyalur Amanat Luar Negeri (PALN) masih menjadi kontributor terbesar dalam aktivitas perdagangan JFX sepanjang periode 26 April hingga 23 Mei 2026, yang mana volume transaksi PALN mencapai 5,02 juta lot dengan nilai sebesar Rp229,35 triliun.

Besarnya aktivitas transaksi PALN, menurut Yazid menunjukkan tingginya minat pelaku pasar terhadap akses ke berbagai instrumen investasi global yang dapat diakses melalui mekanisme yang berada dalam pengawasan regulator di Indonesia.

"Kehadiran instrumen tersebut memberikan alternatif bagi pelaku pasar yang ingin memperoleh eksposur terhadap berbagai produk yang diperdagangkan di pasar internasional tanpa harus mengaksesnya secara langsung di luar negeri," katanya.

Di sisi lain, transaksi emas digital juga mencatatkan perkembangan positif. Sepanjang periode yang sama, volume transaksi mencapai 33.797 transaksi dengan nilai transaksi sebesar Rp87,45 miliar.

Aktivitas tersebut menunjukkan bahwa emas masih menjadi salah satu instrumen yang diminati masyarakat, terutama karena karakteristiknya yang mudah dipahami dan semakin mudah diakses melalui platform digital.

Perkembangan pada emas digital juga menunjukkan bahwa partisipasi investor ritel dalam ekosistem perdagangan semakin meningkat.

Kemudahan akses, fleksibilitas nominal transaksi, serta meningkatnya literasi masyarakat terhadap instrumen investasi berbasis digital menjadi faktor yang turut mendorong pertumbuhan aktivitas pada segmen ini.

Sementara itu, pada segmen perdagangan bilateral, volume transaksi tercatat mencapai 576.567 lot dengan nilai transaksi sebesar Rp3,78 triliun.

Menurut Yazid, aktivitas tersebut menunjukkan bahwa berbagai segmen perdagangan yang tersedia di JFX tetap dimanfaatkan oleh pelaku pasar sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan transaksinya masing-masing.

Pewarta: Subagyo
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) dapat memberikan dampak positif terhadap ekosistem pasar modal domestik, sehingga menguntungkan investor.

Ia menuturkan di Jakarta, Minggu, bahwa implementasi ekspor satu pintu melalui PT DSI nantinya akan menanamkan kedisiplinan terkait pelaporan hasil ekspor kepada para pelaku usaha.

Hal tersebut karena seluruh eksportir diwajibkan untuk melaporkan kegiatan ekspor mereka kepada DSI melalui platform Customs Excise Information System and Automation (CEISA) 4.0 milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Ditjen Bea Cukai Kemenkeu).

Pelaporan tersebut bertujuan untuk menekan praktik under-invoicing, transfer pricing, serta pelarian devisa hasil ekspor ke luar negeri.

Dengan begitu, diharapkan tidak ada lagi manipulasi harga komoditas yang selama ini memengaruhi pendataan pendapatan negara melalui bea dan pajak maupun pendapatan perusahaan ekspor itu sendiri.

Transparansi pendapatan perusahaan pun akan berdampak positif pada transparansi profitabilitas dan laba perusahaan.

“Untuk perusahaan, ya profitability (profitabilitas)-nya bisa naik cukup signifikan. Jadi itu berita positif ya ke pasar (modal) sebetulnya,” kata Purbaya.

Profitabilitas yang menguat diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan perseroan hingga menambah nilai dividen tunai yang dibagikan, mengingat banyak perusahaan ekspor merupakan emiten yang sudah melakukan initial public offering (IPO) atau go public.

“Jadi, investor akan diuntungkan,” tegas Purbaya.

Presiden Prabowo Subianto dalam Pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 pada 20 Mei lalu mengumumkan penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA, yang salah satunya terkait dengan aturan BUMN menjadi eksportir tunggal untuk sejumlah komoditas strategis.

Penugasan PT DSI yang menjadi BUMN khusus ekspor tersebut akan berjalan dalam dua tahap.

Tahap pertama berlangsung pada periode 1 Juni sampai 31 Desember 2026. Pada tahap awal, DSI hanya berperan untuk mengawasi pelaporan terkait ekspor komoditas batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy (paduan besi). Peran DSI nantinya akan diperluas sesuai kebutuhan pemerintah dan kesiapan lembaga tersebut.

Pada tahap kedua yang akan dimulai per 1 Januari 2027, DSI akan menjadi perusahaan trader. Artinya, DSI akan membeli langsung dari eksportir dan menjualnya ke pasar internasional. Dana hasil penjualan tersebut kemudian akan kembali sepenuhnya ke Indonesia.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026