Bisnis.com, JAKARTA— Masyarakat yang hendak mengaktifkan nomor SIM card baru kini wajib melalui proses verifikasi biometrik berupa pengenalan wajah (face recognition). Ketentuan tersebut mulai berlaku penuh hari ini, Selasa (1/7/2026), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi melalui Jaringan Bergerak Seluler.

Melalui aturan tersebut, pemerintah mewajibkan seluruh penyelenggara jasa telekomunikasi menerapkan prinsip Know Your Customer (KYC) dalam registrasi pelanggan. Salah satu perubahan utama dibanding mekanisme sebelumnya ialah penambahan verifikasi biometrik wajah sebagai bagian dari proses aktivasi nomor baru.

“Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib menggunakan Prinsip Mengenal Pelanggan (Know Your Customer/KYC) untuk melakukan Registrasi,” demikian bunyi Pasal 2 ayat (1) Permen Komdigi Nomor 7 Tahun 2026.

Bagi warga negara Indonesia (WNI), registrasi dilakukan menggunakan nomor pelanggan yang didaftarkan, Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta data kependudukan biometrik berupa pengenalan wajah (face recognition). Sementara itu, warga negara asing (WNA) wajib menggunakan nomor pelanggan, paspor atau dokumen izin tinggal yang sah, serta verifikasi biometrik wajah.

Aturan tersebut juga mengakomodasi calon pelanggan berusia di bawah 17 tahun yang belum memiliki KTP elektronik dan belum melakukan perekaman biometrik. Dalam kondisi tersebut, registrasi dilakukan menggunakan NIK calon pelanggan, sedangkan pencocokan biometrik menggunakan data kepala keluarga yang tercantum dalam Kartu Keluarga.

Registrasi nomor baru dapat dilakukan melalui dua mekanisme, yakni di gerai penyelenggara jasa telekomunikasi atau secara mandiri melalui aplikasi maupun situs internet milik operator.

Pada registrasi mandiri, pelanggan terlebih dahulu memasukkan nomor yang akan didaftarkan, menerima kode otorisasi (one-time password/OTP), mengisi NIK, kemudian melakukan pemindaian wajah. Nomor baru akan aktif setelah seluruh data dinyatakan tervalidasi.

Selain mewajibkan penggunaan biometrik, Permen tersebut juga mengatur sistem pengenalan wajah yang digunakan operator harus memenuhi standar keamanan tertentu dan memiliki mekanisme pencegahan penipuan (fraud).

“Dalam pelaksanaan Registrasi menggunakan Data Kependudukan Biometrik berupa pengenalan wajah (face recognition), Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib memiliki dan/atau bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki sertifikat paling rendah ISO/IEC 30107-3 mengenai Presentation Attack Detection (PAD),” sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (5) Permen Komdigi Nomor 7 Tahun 2026.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun optimis proses verifikasi identitas investor Patriot Bond dan Merah Putih Bond melalui mekanisme Know Your Customer/KYC sudah berjalan dengan baik.

Ia mengungkapkan hal tersebut untuk menanggapi isu terkait pemanfaatan surat utang tersebut sebagai sarana pencucian uang (money laundering) karena dana yang digunakan oleh para pembeli surat berharga tersebut dijamin aman sehingga tidak perlu diusut asal-usulnya.

“Kami percaya kepada (mekanisme KYC pada) sistem keuangan yang ada di Indonesia dan berlaku secara global,” kata Mukhamad Misbakhun dalam acara “Mid-Year Economic Outlook 2026: The New Rules of Survival in Uncertain Times” di Jakarta, Jumat.

Ia menyatakan, para investor, terutama yang membeli surat utang dalam jumlah miliaran hingga triliunan, pasti memanfaatkan layanan dari lembaga penyedia jasa keuangan dalam menyelesaikan transaksi tersebut, misalnya melalui perbankan, perusahaan sekuritas, maupun perusahaan manajemen aset.

Proses KYC, lanjut dia, seharusnya sudah berjalan sejak investor membuat akun dan menjadi nasabah pada lembaga-lembaga penyedia jasa keuangan tersebut.

“Proses itu ada di masing-masing sektor dan saatnya kita mempercayai masing-masing sektor itu untuk menjalankan fungsinya sesuai kewenangan yang dimiliki,” ujar Misbakhun.

Ia pun meminta seluruh pihak agar tidak lagi mempersepsikan obligasi tersebut sebagai alat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.

Ia mengatakan, perlakuan khusus yang diberikan oleh pemerintah terhadap dana yang diinvestasikan pada Patriot Bond maupun Merah Putih Bond justru bertujuan untuk menarik semakin banyak orang berinvestasi di Indonesia.

Hal tersebut mengingat surat utang Indonesia perlu bersaing dengan surat utang negara-negara lainnya agar dapat menarik investor di tengah kecenderungan para pemilik dana untuk berinvestasi di Amerika Serikat yang memiliki suku bunga acuan yang tinggi.

“Nah inilah yang harus diberikan nilai-nilai insentif tambahan di sektor itu untuk menarik orang berinvestasi,” ucap Misbakhun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (23/6), menjelaskan perlakuan khusus terhadap investor Patriot Bond dan Merah Putih Bond hanya berlaku bagi dana yang ditempatkan pada instrumen tersebut, bukan seluruh aset maupun kegiatan usaha pemilik dana.

Pernyataan tersebut merespons sisipan Pasal 50A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang mengatur tentang pelindungan hukum kepada pembeli surat utang khusus yang diterbitkan oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

Penjaminan itu mencakup perlindungan dari tuntutan pidana umum, pidana khusus termasuk pidana perpajakan, serta gugatan perdata.

Purbaya menekankan, dana yang masuk ke instrumen Patriot Bond dan Merah Putih Bond akan dianggap berasal dari sumber pendanaan yang aman. Namun, perusahaan atau kegiatan usaha pemilik dana tidak mendapatkan imunitas apabila ditemukan persoalan perpajakan maupun pelanggaran lainnya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA— PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. (EXCL) merespons kebijakan pemerintah yang mewajibkan pendaftaran kartu SIM baru menggunakan biometrik. Mereka mengaku telah siap dari sisi teknologi dan sistem.

Group Head Corporate Communications & Sustainability XLSMART Reza Mirza mengatakan dalam implementasinya, proses validasi biometrik dilakukan langsung ke sistem kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Oleh sebab itu, Mirza menegaskan XLSMART tidak menyimpan data biometrik pelanggan.

“Perusahaan hanya meneruskan data secara aman untuk proses verifikasi dan validasi. Selain itu, pengelolaan keamanan informasi XLSMART telah tersertifikasi ISO 27001,” kata Mirza kepada Bisnis pada Selasa (27/1/2026).

Pada dasarnya, Mirza mengatakan XLSMART mendukung kebijakan registrasi pelanggan telekomunikasi menggunakan biometrik wajah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026.

Menurutnya, kebijakan tersebut dapat memperkuat akurasi identitas pelanggan sekaligus membantu memitigasi penyalahgunaan nomor seluler untuk spam, penipuan digital, serta aktivitas ilegal lainnya.

Dari sisi operasional, Mirza mengatakan XLSMART telah menyiapkan proses dan sistem untuk mendukung registrasi berbasis biometrik pada seluruh merek yang dikelola, yakni XL, AXIS, dan Smartfren.

Selain mendukung proses registrasi, XLSMART juga menyediakan fasilitas pengecekan nomor agar pelanggan dapat mengetahui seluruh nomor yang terdaftar atas identitasnya.

“Fasilitas ini hanya dapat oleh pelanggan XLSMART saat berada di dalam jaringan XLSMART, sebagai bentuk pengamanan,” kata Mirza.

XLSMART turut menyediakan mekanisme pemblokiran atau penutupan nomor yang tidak dikenal. Namun demikian, Mirza menegaskan pemblokiran hanya dapat diminta oleh pelanggan yang telah terverifikasi melalui proses know your customer (KYC).

Langkah tersebut bertujuan memastikan validitas permintaan dan mencegah potensi penyalahgunaan, di samping permintaan pemblokiran yang berasal dari regulator maupun aparat penegak hukum.

“Langkah ini menjadi bagian dari perlindungan kepada pelanggan terhadap potensi penyalahgunaan identitas,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mewajibkan registrasi kartu seluler baru menggunakan data biometrik. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi melalui Jaringan Bergerak Seluler.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi harus dilakukan berdasarkan prinsip mengenal pelanggan atau know your customer (KYC) yang akurat dan bertanggung jawab, termasuk melalui pemanfaatan teknologi biometrik pengenalan wajah untuk memastikan identitas pelanggan yang sah.

Meutya menjelaskan setiap Warga Negara Indonesia (WNI) wajib melakukan registrasi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan data biometrik berupa pengenalan wajah. Sementara itu, Warga Negara Asing (WNA) menggunakan paspor serta dokumen izin tinggal yang sah.

“Untuk pelanggan di bawah usia 17 tahun, registrasi dilakukan dengan melibatkan identitas dan biometrik kepala keluarga,” kata Meutya, dikutip dari laman resmi Komdigi, Senin (26/1/2026).

Komdigi juga membatasi kepemilikan nomor seluler. Masyarakat hanya diperbolehkan memiliki maksimal tiga kartu atau tiga nomor ponsel per operator. Meutya mengatakan pemerintah menetapkan batas maksimal tiga nomor prabayar untuk setiap identitas pelanggan pada masing-masing penyelenggara layanan seluler.

Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah membatasi praktik penyalahgunaan identitas dan kepemilikan nomor secara masif. Selain itu, pemerintah mewajibkan kartu perdana diedarkan dalam kondisi tidak aktif.

Dengan demikian, aktivasi hanya dapat dilakukan setelah proses registrasi yang tervalidasi. Kebijakan ini bertujuan mencegah peredaran nomor aktif tanpa identitas yang jelas.

Penyelenggara jasa telekomunikasi juga diwajibkan menyediakan fasilitas pengecekan nomor agar masyarakat dapat mengetahui seluruh nomor seluler yang terdaftar atas identitasnya. Masyarakat dapat mengajukan permintaan pemblokiran apabila ditemukan nomor yang digunakan tanpa sepengetahuan atau izin pemilik NIK yang sah.

“Kebijakan tersebut juga mencakup mekanisme pengaduan nomor seluler yang disalahgunakan untuk tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum. Nomor yang terbukti disalahgunakan wajib dinonaktifkan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi,” ungkapnya.

Dalam aspek pelindungan data, pemerintah menegaskan keamanan dan kerahasiaan data pelanggan menjadi kewajiban utama penyelenggara jasa telekomunikasi, termasuk penerapan standar internasional keamanan informasi dan sistem pencegahan penipuan (fraud prevention).

Pemerintah juga akan menyediakan fasilitas registrasi ulang, khususnya bagi pelanggan yang sebelumnya terdaftar menggunakan NIK dan Kartu Keluarga, agar dapat beralih ke sistem registrasi berbasis biometrik sesuai ketentuan terbaru.

Untuk menjamin kepatuhan, sanksi administratif akan diberikan kepada penyelenggara jasa telekomunikasi yang melanggar ketentuan registrasi, tanpa menghilangkan kewajiban untuk memperbaiki pelanggaran yang dilakukan.

“Registrasi berbasis biometrik, pembatasan kepemilikan nomor, serta hak masyarakat untuk mengecek dan mengendalikan nomor atas identitasnya menjadi fondasi penting dalam mempersempit ruang kejahatan digital di Indonesia,” kata Meutya.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (bank bjb) menjalin kerja sama dengan GoTo Financial melalui Midtrans Digital Identity, perusahaan penyedia solusi verifikasi identitas berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Kerja sama ini bertujuan memperkuat layanan digital perbankan bagi nasabah bank bjb.

Midtrans Digital Identity memiliki teknologi Know Your Customer (KYC) berbasis AI yang secara khusus dilatih untuk kebutuhan atau use case di Indonesia. Teknologi ini mendukung bank bjb dalam memperkuat aspek keamanan finansial dan mempercepat proses layanan bagi nasabah, khususnya mencakup layanan pemindaian eKTP, pemindaian wajah, dan layanan penunjang lainnya.

Kerja sama ini merupakan bagian dari langkah strategis bank bjb dalam memperkuat penerapan prinsip kehati-hatian (prudential banking), manajemen risiko, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan penerapan Know Your Customer (KYC), Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT), serta perlindungan konsumen.

Direktur Konsumer dan Retail bank bjb, Nunung Suhartini,mengatakan, “Kolaborasi strategis antara bank bjb dan GoTo Financial, melalui Midtrans Digital Identity menunjukkan komitmen kami untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada para nasabah kami. Ke depan, kami terbuka untuk berkolaborasi lebih luas dengan GoTo Financial, dan GoTo pada umumnya, guna menghadirkan pengalaman perbankan yang lebih handal, cepat dan akurat.”

Sudhanshu Raheja, Presiden Direktur GoTo Financialmengatakan, “Kami berkomitmen penuh untuk mendukung bank bjb dalam menghadirkan pengalaman digital nasabah tanpa hambatan. Di era digital, proses KYC yang handal sangat penting bagi industri layanan keuangan untuk dapat memastikan kepatuhan, menghindari penyalahgunaan, serta memastikan keamanan transaksi. Sebagai perusahaan teknologi anak bangsa, kami berkomitmen untuk membangun ekosistem layanan keuangan digital yang aman, terpercaya, dan inklusif di Indonesia.”

Melalui kerja sama strategis ini, bank bjb menegaskan komitmennya untuk terus berinovasi dalam menghadirkan layanan perbankan yang handal, efisien, dan mudah dengan kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah Jawa Barat dan Banten. Kolaborasi ini menunjukkan bagaimana teknologi finansial dan perbankan dapat berjalan beriringan, menjadi fondasi dalam membangun ekosistem layanan keuangan yang lebih inklusif, efisien, dan inovatif, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (bank bjb) menjalin kerja sama dengan PT Identitas Anak Bangsa, perusahaan penyedia solusi verifikasi identitas berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang merupakan bagian dari GoTo Financial. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka mendukung penguatan layanan digital perbankan.

PT Identitas Anak Bangsa merupakan perusahaan teknologi yang mengembangkan solusi Know Your Customer (KYC) berbasis AI yang dirancang dengan memperhatikan karakteristik dan kebutuhan di Indonesia. Teknologi ini ditujukan untuk mendukung kepatuhan terhadap regulasi, membantu memitigasi potensi penyalahgunaan, serta memperkuat aspek keamanan transaksi, tanpa mengurangi hak dan perlindungan konsumen.

Kerja sama ini merupakan bagian dari langkah strategis bank bjb dalam memperkuat penerapan prinsip kehati-hatian (prudential banking), manajemen risiko, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan penerapan Know Your Customer (KYC), Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT), serta perlindungan konsumen.

Dengan pemanfaatan teknologi verifikasi identitas, bank bjb meningkatkan dukungan terhadap proses verifikasi dan validasi data nasabah. Penerapan teknologi ini ditujukan untuk memperkuat akurasi proses identifikasi, memitigasi potensi risiko penyalahgunaan, serta mendukung efektivitas pengendalian internal tanpa mengurangi hak dan kepentingan nasabah.

Direktur Konsumer dan Retail bank bjb, Nunung Suhartini, mengatakan kolaborasi ini menunjukkan komitmen bank bjb untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada para nasabah kami. "Ke depan, kami terbuka untuk berkolaborasi lebih luas dengan GoTo Financial, dan GoTo pada umumnya, guna menghadirkan pengalaman perbankan yang lebih handal, cepat dan akurat," kata Nunung.

Sudhanshu Raheja, Presiden Direktur GoTo Financial mengatakan pihaknya berkomitmen untuk mendukung bank bjb dalam menghadirkan pengalaman digital nasabah yang lancar dan tanpa hambatan. "Kolaborasi ini menunjukkan bagaimana teknologi finansial dan perbankan dapat berjalan beriringan untuk menghadirkan layanan keuangan digital yang handal dan modern bagi seluruh lapisan masyarakat,” kata dia.

Melalui kerja sama ini, bank bjb menegaskan komitmennya untuk terus berinovasi dalam menghadirkan layanan perbankan yang handal, efisien, dan mudah dengan kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah Jawa Barat dan Banten.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan crash program dengan memeriksa sejumlah Bank Pembangunan Daerah (BPD) seluruh Indonesia dengan fokus keamanan siber usai insiden pembobolan BI FAST yang menimpa sejumlah bank.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan, pihaknya telah meminta bank terkait untuk memastikan dilaksanakannya langkah-langkah peningkatan ketahanan dan keamanan siber bank.

“OJK juga telah melakukan kerjasama lebih intens dengan regulator sistem pembayaran untuk mencegah terjadinya insiden serupa,” kata Dian dalam keterangannya, dikutip pada Minggu (21/12/2025).

Adapun OJK sendiri telah menerbitkan sejumlah ketentuan yang mengatur penerapan teknologi informasi di bank. Di antaranya, Peraturan OJK (POJK) No.11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum (POJK PTI) dan SEOJK Nomor 29/SEOJK.03/2022 tentang Ketahanan Dan Keamanan Siber Bagi Bank Umum (SEOJK Siber).

Dian menuturkan, OJK sesuai dengan kapasitasnya telah mengingatkan kembali dan meminta bank untuk melakukan penguatan manajemen risiko dalam rangka pencegahan penyalahgunaan sistem perbankan dalam tindak pidana fraud.

Di antaranya, dengan melakukan penyempurnaan fraud detection system; memperkuat pelaksanaan know your customer; melakukan analisis dan evaluasi berkala atas profil dan limit transaksi nasabah; dan melakukan penguatan manajemen risiko pihak ketiga.

Kejahatan Terorganisasi

Selain itu, OJK juga meminta bank untuk memperkuat tim tanggap insiden siber; dan melakukan pelatihan dan sosialisasi rutin terkait peningkatan security awareness.

Lebih lanjut, Dian menyebut bahwa pihaknya telah mengirimkan surat pembinaan mengenai langkah-langkah yang harus segera dilakukan oleh bank khususnya mengenai transaksi-transaksi anomali yang terjadi. OJK juga telah meminta bank untuk melakukan penghentian transaksi untuk melakukan klarifikasi sebelum melaksanakan perintah transaksi.

Dalam catatan Bisnis, OJK sebelumnya telah mendorong lembaga-lembaga internasional agar menjadikan kejahatan siber sebagai isu global. Menurutnya, kasus ini tidak hanya menjadi persoalan domestik, tetapi juga mancanegara.

Dian menyampaikan, selain berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI), pihaknya juga aktif mendorong lembaga internasional untuk menyikapi isu ini secara global.

“Sekarang itu kita akan sedang mendorong lembaga-lembaga internasional untuk betul-betul mengangkat persoalan ini menjadi persoalan global,” kata Dian usai menghadiri Peluncuran Buku Khutbah Syariah Muamalah PPDP dan Penandatanganan Nota Kesepahaman Industri PPDP Syariah dengan Dewan Masjid Indonesia di Jakarta, Senin (15/12/2025).

Dian menduga, kejahatan siber, termasuk pembobolan melalui BI Fast, bukan kejahatan individual, melainkan organized crime atau kejahatan terorganisir. Selain itu, OJK juga khawatir dana yang diambil tersebut dilarikan ke aset kripto internasional.

“Jadi begitu ditransfer ke kripto internasional, ke kripto global, ini kemudian kita seperti kehilangan track,” ungkapnya.

Untuk itu, Dian menilai sangat penting menjadikan kejahatan siber sebagai isu global. Sebab, pemberantasan kejahatan siber tidak bisa dilakukan oleh satu negara saja.

Menurut Dian, perlu kerja sama seluruh negara terkait untuk bisa memberantas kejahatan siber. Oleh karena itu, OJK bersama dengan BI tengah mendorong lembaga internasional agar mengangkat persoalan ini menjadi isu global.

Pernyataan Bank Indonesia

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) angkat bicara mengenai kasus pembobolan melalui BI Fast, infrastruktur Sistem Pembayaran Ritel Nasional yang dikembangkan oleh otoritas moneter itu. Kerugian dari kasus tersebut diperkirakan mencapai Rp200 miliar.

Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyampaikan bahwa pihaknya telah meminta perbankan yang terkait dalam kasus fraud, berupa aktivitas transfer ilegal atas dana di beberapa bank, untuk memperkuat prosedur pengamanan transaksi.

“Proses ini penting dalam menjaga agar fraud ini tidak mengganggu stabilitas sistem pembayaran dan pelindungan konsumen terpenuhi,” kata Denny dalam keterangan tertulis, dikutip pada Rabu (10/12/2025).

Denny menuturkan BI terus mencermati perkembangan penanganan kasus fraud tersebut. Saat ini, kasus tersebut tengah ditangani pihak berwajib.

BI juga terus berkoordinasi dengan OJK dan penegak hukum untuk memastikan langkah pemulihan dan penguatan keamanan terus berjalan secara konsisten.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa BI dan industri sistem pembayaran senantiasa terus berupaya memperkuat keamanan dan keandalan sistem pembayaran nasional dan keberlanjutan transformasi digital di sektor keuangan.

“Hal ini dilakukan dengan terus memperkuat tata kelola TI, keandalan teknologi, asesmen keamanan, implementasi fraud detection system, kesiapan respons dalam hal terjadi insiden, mekanisme audit, serta peningkatan pelindungan konsumen,” tuturnya.

Selain itu, otoritas moneter juga telah menerbitkan ketentuan mengenai ketahanan dan keamanan siber di bulan April 2024 sebagai pedoman bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran di Indonesia untuk menghadapi risiko serangan siber dan fraud.

Dia menambahkan, layanan BI Fast sendiri dikembangkan dan dioperasikan sesuai standar operasional dan keamanan yang berlaku. Denny juga memastikan pengiriman instruksi transaksi dari bank ke BI telah dilengkapi dengan pengamanan yang memadai melalui jaringan komunikasi yang aman.

Kendati begitu, peserta BI-Fast perlu memerhatikan pengamanan yang dilakukan di sisi internal termasuk dalam penggunaan penyelenggara penunjang.

“Sesuai dengan prinsip keamanan teknologi informasi, ketahanan suatu sistem dilihat dari titik terlemah dari komponen-komponen yang membentuk sistem tersebut,” ujarnya.