Bisnis.com, JAKARTA— Masyarakat yang hendak mengaktifkan nomor SIM card baru kini wajib melalui proses verifikasi biometrik berupa pengenalan wajah (face recognition). Ketentuan tersebut mulai berlaku penuh hari ini, Selasa (1/7/2026), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi melalui Jaringan Bergerak Seluler.

Melalui aturan tersebut, pemerintah mewajibkan seluruh penyelenggara jasa telekomunikasi menerapkan prinsip Know Your Customer (KYC) dalam registrasi pelanggan. Salah satu perubahan utama dibanding mekanisme sebelumnya ialah penambahan verifikasi biometrik wajah sebagai bagian dari proses aktivasi nomor baru.

“Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib menggunakan Prinsip Mengenal Pelanggan (Know Your Customer/KYC) untuk melakukan Registrasi,” demikian bunyi Pasal 2 ayat (1) Permen Komdigi Nomor 7 Tahun 2026.

Bagi warga negara Indonesia (WNI), registrasi dilakukan menggunakan nomor pelanggan yang didaftarkan, Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta data kependudukan biometrik berupa pengenalan wajah (face recognition). Sementara itu, warga negara asing (WNA) wajib menggunakan nomor pelanggan, paspor atau dokumen izin tinggal yang sah, serta verifikasi biometrik wajah.

Aturan tersebut juga mengakomodasi calon pelanggan berusia di bawah 17 tahun yang belum memiliki KTP elektronik dan belum melakukan perekaman biometrik. Dalam kondisi tersebut, registrasi dilakukan menggunakan NIK calon pelanggan, sedangkan pencocokan biometrik menggunakan data kepala keluarga yang tercantum dalam Kartu Keluarga.

Registrasi nomor baru dapat dilakukan melalui dua mekanisme, yakni di gerai penyelenggara jasa telekomunikasi atau secara mandiri melalui aplikasi maupun situs internet milik operator.

Pada registrasi mandiri, pelanggan terlebih dahulu memasukkan nomor yang akan didaftarkan, menerima kode otorisasi (one-time password/OTP), mengisi NIK, kemudian melakukan pemindaian wajah. Nomor baru akan aktif setelah seluruh data dinyatakan tervalidasi.

Selain mewajibkan penggunaan biometrik, Permen tersebut juga mengatur sistem pengenalan wajah yang digunakan operator harus memenuhi standar keamanan tertentu dan memiliki mekanisme pencegahan penipuan (fraud).

“Dalam pelaksanaan Registrasi menggunakan Data Kependudukan Biometrik berupa pengenalan wajah (face recognition), Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib memiliki dan/atau bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki sertifikat paling rendah ISO/IEC 30107-3 mengenai Presentation Attack Detection (PAD),” sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (5) Permen Komdigi Nomor 7 Tahun 2026.

Bisnis.com, JAKARTA— PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. (EXCL) merespons kebijakan pemerintah yang mewajibkan pendaftaran kartu SIM baru menggunakan biometrik. Mereka mengaku telah siap dari sisi teknologi dan sistem.

Group Head Corporate Communications & Sustainability XLSMART Reza Mirza mengatakan dalam implementasinya, proses validasi biometrik dilakukan langsung ke sistem kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Oleh sebab itu, Mirza menegaskan XLSMART tidak menyimpan data biometrik pelanggan.

“Perusahaan hanya meneruskan data secara aman untuk proses verifikasi dan validasi. Selain itu, pengelolaan keamanan informasi XLSMART telah tersertifikasi ISO 27001,” kata Mirza kepada Bisnis pada Selasa (27/1/2026).

Pada dasarnya, Mirza mengatakan XLSMART mendukung kebijakan registrasi pelanggan telekomunikasi menggunakan biometrik wajah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026.

Menurutnya, kebijakan tersebut dapat memperkuat akurasi identitas pelanggan sekaligus membantu memitigasi penyalahgunaan nomor seluler untuk spam, penipuan digital, serta aktivitas ilegal lainnya.

Dari sisi operasional, Mirza mengatakan XLSMART telah menyiapkan proses dan sistem untuk mendukung registrasi berbasis biometrik pada seluruh merek yang dikelola, yakni XL, AXIS, dan Smartfren.

Selain mendukung proses registrasi, XLSMART juga menyediakan fasilitas pengecekan nomor agar pelanggan dapat mengetahui seluruh nomor yang terdaftar atas identitasnya.

“Fasilitas ini hanya dapat oleh pelanggan XLSMART saat berada di dalam jaringan XLSMART, sebagai bentuk pengamanan,” kata Mirza.

XLSMART turut menyediakan mekanisme pemblokiran atau penutupan nomor yang tidak dikenal. Namun demikian, Mirza menegaskan pemblokiran hanya dapat diminta oleh pelanggan yang telah terverifikasi melalui proses know your customer (KYC).

Langkah tersebut bertujuan memastikan validitas permintaan dan mencegah potensi penyalahgunaan, di samping permintaan pemblokiran yang berasal dari regulator maupun aparat penegak hukum.

“Langkah ini menjadi bagian dari perlindungan kepada pelanggan terhadap potensi penyalahgunaan identitas,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mewajibkan registrasi kartu seluler baru menggunakan data biometrik. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi melalui Jaringan Bergerak Seluler.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi harus dilakukan berdasarkan prinsip mengenal pelanggan atau know your customer (KYC) yang akurat dan bertanggung jawab, termasuk melalui pemanfaatan teknologi biometrik pengenalan wajah untuk memastikan identitas pelanggan yang sah.

Meutya menjelaskan setiap Warga Negara Indonesia (WNI) wajib melakukan registrasi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan data biometrik berupa pengenalan wajah. Sementara itu, Warga Negara Asing (WNA) menggunakan paspor serta dokumen izin tinggal yang sah.

“Untuk pelanggan di bawah usia 17 tahun, registrasi dilakukan dengan melibatkan identitas dan biometrik kepala keluarga,” kata Meutya, dikutip dari laman resmi Komdigi, Senin (26/1/2026).

Komdigi juga membatasi kepemilikan nomor seluler. Masyarakat hanya diperbolehkan memiliki maksimal tiga kartu atau tiga nomor ponsel per operator. Meutya mengatakan pemerintah menetapkan batas maksimal tiga nomor prabayar untuk setiap identitas pelanggan pada masing-masing penyelenggara layanan seluler.

Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah membatasi praktik penyalahgunaan identitas dan kepemilikan nomor secara masif. Selain itu, pemerintah mewajibkan kartu perdana diedarkan dalam kondisi tidak aktif.

Dengan demikian, aktivasi hanya dapat dilakukan setelah proses registrasi yang tervalidasi. Kebijakan ini bertujuan mencegah peredaran nomor aktif tanpa identitas yang jelas.

Penyelenggara jasa telekomunikasi juga diwajibkan menyediakan fasilitas pengecekan nomor agar masyarakat dapat mengetahui seluruh nomor seluler yang terdaftar atas identitasnya. Masyarakat dapat mengajukan permintaan pemblokiran apabila ditemukan nomor yang digunakan tanpa sepengetahuan atau izin pemilik NIK yang sah.

“Kebijakan tersebut juga mencakup mekanisme pengaduan nomor seluler yang disalahgunakan untuk tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum. Nomor yang terbukti disalahgunakan wajib dinonaktifkan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi,” ungkapnya.

Dalam aspek pelindungan data, pemerintah menegaskan keamanan dan kerahasiaan data pelanggan menjadi kewajiban utama penyelenggara jasa telekomunikasi, termasuk penerapan standar internasional keamanan informasi dan sistem pencegahan penipuan (fraud prevention).

Pemerintah juga akan menyediakan fasilitas registrasi ulang, khususnya bagi pelanggan yang sebelumnya terdaftar menggunakan NIK dan Kartu Keluarga, agar dapat beralih ke sistem registrasi berbasis biometrik sesuai ketentuan terbaru.

Untuk menjamin kepatuhan, sanksi administratif akan diberikan kepada penyelenggara jasa telekomunikasi yang melanggar ketentuan registrasi, tanpa menghilangkan kewajiban untuk memperbaiki pelanggaran yang dilakukan.

“Registrasi berbasis biometrik, pembatasan kepemilikan nomor, serta hak masyarakat untuk mengecek dan mengendalikan nomor atas identitasnya menjadi fondasi penting dalam mempersempit ruang kejahatan digital di Indonesia,” kata Meutya.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) membuka konsultasi publik terkait Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Melalui Jaringan Bergerak Seluler. Regulasi disusun untuk mengurangi penipuan dan spam imbas lemahnya pendaftaran.

Regulasi baru ini disusun sebagai bagian dari program kerja Komdigi tahun anggaran 2025 dan ditujukan untuk memperbarui mekanisme registrasi pelanggan yang selama ini dinilai rawan penyalahgunaan identitas.

Selama bertahun-tahun, proses registrasi kartu seluler mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2021 yang mewajibkan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK).

“Dalam implementasinya, registrasi pelanggan jasa telekomunikasi yang menggunakan data NIK dan Nomor KK banyak disalahgunakan dengan menggunakan identitas milik orang lain tanpa hak untuk tujuan kejahatan antara lain penyebaran hoaks, judi online, SMS spamming, dan penipuan,” tulis Komdigi dikutip dari laman resminya pada Senin (17/11/2025).

Oleh sebab itu, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi agar mampu memastikan validitas data pelanggan jasa telekomunikasi dilakukan secara aman, efektif, dan efisien.

Nantinya RPM baru ini mengatur penggunaan data kependudukan biometrik, khususnya pengenalan wajah (face recognition), sebagai elemen wajib dalam proses registrasi pelanggan baru.

Komdigi menilai penerapan prinsip know your customer (KYC) melalui verifikasi biometrik diperlukan agar identitas yang digunakan untuk pendaftaran nomor seluler benar-benar valid. Meski dasar kewajiban KYC sudah tercantum dalam PM 5/2021, aturan teknis soal pemanfaatan biometrik sebelumnya belum diatur sehingga perlu dihadirkan regulasi yang lebih rinci.

Dalam rancangan aturan tersebut, registrasi pelanggan prabayar maupun pascabayar bagi Warga Negara Indonesia (WNI) diwajibkan mencantumkan nomor MSISDN atau nomor pelanggan, NIK, serta data biometrik pengenalan wajah.

Bagi calon pelanggan berusia di bawah 17 tahun yang belum memiliki KTP elektronik dan belum merekam biometrik, proses registrasi akan menggunakan NIK calon pelanggan serta data biometrik kepala keluarga sesuai Kartu Keluarga.

Aturan baru juga mencakup kewajiban registrasi untuk pengguna eSIM, yang tetap harus melewati verifikasi NIK dan face recognition. RPM ini turut memuat ketentuan mengenai keamanan data pelanggan, perlindungan nomor pelanggan, mekanisme pengawasan dan pengendalian, serta pengaturan masa transisi.

Komdigi menyiapkan penerapan bertahap: selama satu tahun sejak peraturan diundangkan, registrasi masih dapat memakai NIK dan KK, sementara penggunaan biometrik bersifat opsional. Setelah masa transisi berakhir, registrasi baru hanya bisa dilakukan dengan NIK dan biometrik wajah.

Pelanggan yang sudah terdaftar menggunakan NIK dan KK tidak diwajibkan melakukan registrasi ulang, meski dipersilakan jika ingin memperbarui datanya.

Dengan ditetapkannya regulasi baru ini nantinya, sejumlah pasal terkait registrasi pelanggan dalam PM 5/2021 akan dicabut.

Komdigi menegaskan penyusunan aturan dilakukan sejalan dengan amanat Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang mewajibkan pemerintah melakukan sosialisasi dan membuka ruang masukan sebelum menetapkan keputusan.

Kementerian kini mengundang pemangku kepentingan dan masyarakat umum untuk memberikan tanggapan terhadap RPM Registrasi Pelanggan mulai 17 hingga 26 November 2025. Masukan dapat disampaikan melalui email resmi Komdigi di kejasatel@mail.komdigi.go.id.