REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso mengatakan program bantuan hewan qurban presiden yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan hal baru. Menurut dia, penggunaan anggaran negara untuk kegiatan sosial kemasyarakatan merupakan hal yang lazim dilakukan kepala negara.

"Ini hal yang biasa dalam persoalan kenegaraan. Presiden sebagai kepala negara memang memiliki anggaran yang diperuntukkan membantu masyarakat," kata Sugiat di Jakarta, Kamis (28/5/2026).

Ia mengatakan program bantuan qurban presiden telah berlangsung sejak era pemerintahan sebelumnya, bukan hanya pada masa presiden kali ini.

Dengan adanya bantuan hewan qurban tersebut, kata dia, ribuan masyarakat dapat terbantu pada momen Idul Adha.

Sugiat juga menekankan bantuan kepala negara kepada masyarakat tidak hanya diberikan dalam bentuk hewan qurban.

Selama ini, ujar dia, anggaran bantuan Presiden juga digunakan untuk mendukung berbagai sektor lain yang menyentuh kepentingan publik.

"Bukan hanya qurban. Bantuan Presiden juga banyak untuk pendidikan, kesehatan, sampai fasilitas publik. Jadi, jangan melihat ini seolah sesuatu yang baru," ujar Sugiat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) menyampaikan posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Februari 2026 tercatat sebesar 437,9 miliar dolar AS. Angka tersebut meningkat dibandingkan dengan posisi ULN pada bulan sebelumnya sebesar 434,9 miliar dolar AS.

Secara tahunan, ULN Indonesia pada Februari 2026 tumbuh sebesar 2,5 persen (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 1,7 persen (yoy).

“Peningkatan posisi ULN tersebut terutama didorong oleh ULN sektor publik, khususnya bank sentral, seiring dengan aliran masuk modal asing ke instrumen moneter, yakni Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Sementara itu, posisi ULN swasta mengalami penurunan,” kata Direktur Departemen Komunikasi BI, Anton Pitono, dalam keterangan resmi, Rabu (15/4/2026).

Anton memerinci, dari ULN publik, posisi ULN pemerintah pada Februari 2026 tercatat sebesar 215,9 miliar dolar AS, atau secara tahunan tumbuh sebesar 5,5 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 5,6 persen (yoy).

“Perkembangan posisi ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh penurunan posisi surat utang,” ujarnya.

Berdasarkan sektor ekonomi, penggunaan ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22 persen dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (20,3 persen), jasa pendidikan (16,2 persen), konstruksi (11,6 persen), serta transportasi dan pergudangan (8,5 persen).

Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen dari total ULN pemerintah. Sementara itu, peningkatan ULN BI didorong oleh kenaikan kepemilikan nonresiden terhadap instrumen moneter yang diterbitkan oleh BI, sejalan dengan operasi moneter pro-market dan upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak meningkatnya ketidakpastian global.

Bisnis.com, MALANG — Kebijakan Work From Home (WFH) guna menghemat BBM dinilai tidaklah signifikan karena tidak menyentuh pada akar masalahnya.

Pengamat Kebijakan Publik dari Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Brawijaya Andhyka Muttaqin mengatakan jika kebijakan WFH diterapkan, maka perlu skema pengawasan yang ketat, serta tidak boleh berlaku pada semua sektor.

“Kebijakan WFH ini memang akan diterapkan untuk ASN, meskipun belum terdistribusi ke seluruh instansi. Untuk penghematan BBM, kebijakan ini tidak signifikan. namun akan menghemat energi lain (listrik/internet) dan mengarah pada efisiensi anggaran,” katanya, Jumat (10/4/2026).

Dia menilai, kebijakan WFH tidaklah menyentuh akar permasalahan. Jika cadangan BBM menipis sebaiknya dibatasi penggunaannya (kuota), serta perbaikan transportasi umum agar masyarakat mengurangi frekuensi penggunaan kendaraan pribadi.

“Karena takutnya, WFH hari Jumat dijadikan long weekend (libur panjang). Sekalipun di hari Rabu seperti yang diterapkan pemerintah Jawa Timur, ini nanggung karena sebagai pekerja semangat kita di puncaknya dan permintaan pelayanan oleh masyarakat tinggi,” tambahnya.

Sekalipun kebijakan WFH ini diterapkan, Andhyka menegaskan, perlu adanya skema pengawasan yang ketat misalnya dengan pemastian titik koordinat absen di rumah. Kemudian, bagi ASN yang mendapat jadwal kerja di kantor perlu diberikan kompensasi agar semangat bertugas.

“Sistem yang baik perlu dibangun, karena kondisi ini tidak hanya sehari-dua hari, pasti akan ada culture shock (kejutan budaya), kebingungan pimpinan dalam mengontrol anak buahnya. Jadi bukan melihat hal ini secara parsial (sebagian) tapi secara sistemik,” jelasnya.

Dia juga berpendapat, kebijakan WFH tidak boleh diterapkan pada sektor kesehatan, pendidikan, dan layanan langsung masyarakat.

Sektor finansial dan layanan publik menjadi target utama serangan siber, karena dinilai paling menguntungkan dan berdampak besar, baik dari sisi ekonomi maupun eksposur.

Menurut Country Manager Indonesia Kaspersky Defi Nofitra, motif utama pelaku serangan siber selalu berkaitan dengan keuntungan.

“Jadi pertama adalah sektor bisnis."

"Itu kan karena dia punya economic benefit,” ujar Defi dalam acara jumpa awak media di Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Ia menegaskan, sektor finansial menjadi sasaran utama karena menyimpan potensi keuntungan langsung bagi pelaku.

“Artinya dia bisa melakukan ransom (tebusan)."

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi mengumumkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH), baik untuk ASN dan swasta hingga pembatasan perjalanan dinas dalam dan luar negeri.

Hal itu disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada konferensi pers secara daring, Selasa (31/3/2026). Langkah kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Presiden Prabowo Subianto yang disebut '8 Butir Transformasi Budaya Kerja Nasional' sekaligus kebijakan yang mencakup sektor energi.

"Situasi ini bukanlah hambatan melainkan momentum bagi kita untuk melakukan akselerasi untuk melakukan perubahan perilaku yang modern dan efisien. Perlu ditekankan bahwa kondisi perekonomian nasional tetap stabil dengan fundamental kokoh. Stok BBM nasional dalam kondisi aman dan stabilitas fiskal tetap terjaga," terangnya.

Adapun berikut poin-poin kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah, yakni penerapan WFH bagi ASN pusat dan daerah selama satu hari dalam seminggu yakni hari Jumat. Kebijakan ini akan berlandaskan Surat Edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kemudian, efisiensi mobilitas termasuk pembatasan penggunaan kendaraan dinas sebesar 50%, kecuali operasional dan kendaraan listrik dan mendorong penggunaan transportasi publik. Selanjutnya, efisiensi perjalanan dinas dalam negeri 50% dan luar negeri hingga 70%.

"Khusus untuk daerah ada himbauan untuk penambahan jumlah hari, durasi waktu dan cakupan ruas dan jalan car free day sesuai karakter masing-masing daerah dan akan diatur SE Menteri Dalam Negeri," terang Airlangga.

Kemudian, WFH untuk swasta akan disesuaikan dengan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan. Ini akan disesuaikan merujuk pada karakteristik masing-masing sektor usaha. "Pengaturan melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan juga mencakup efisiensi penggunaan energi di tempat kerja," terang Airlangga.

Menurut Airlangga, sektor-sektor yang dikecualikan dari WFH yakni sektor publik, kesehatan, keamanan, kebersihan dan sektor strategis, seperti industri/produksi, energi, air, bahan pokok, makanan minuman, transportasi/logistik, perdagangan dan keuangan.

Bisnis.com, JAKARTA -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus mendorong akuntabilitas sektor publik untuk mendukung proses aksesi Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Terkait hal itu lembaga auditor keuangan negara dan State Secretariat for Economic Affairs of the Swiss Confederation (SECO) atau Sekretariat Negara Urusan Ekonomi Konfederasi Swiss telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) tentang penguatan akuntabilitas sektor publik di Indonesia.

Adapun kerja sama ini bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola sektor publik, memperkuat lembaga pemeriksa, serta mendorong akuntabilitas dan integritas pengelolaan keuangan negara untuk 5 tahun ke depan.

“Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia BPK, sekaligus memperkuat peran BPK dalam ekosistem akuntabilitas fiskal nasional dan internasional termasuk mendukung aksesi Indonesia sebagai anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam mendorong transformasi ekonomi, sosial dan tata kelola,” jelas Ketua BPK Isma Yatun dalam siaran resminya, Senin (2/2/2026).

Isma Yatun menuturkan bahwa ruang lingkup kerja sama meliputi pengembangan kapasitas dengan fokus pada manajemen strategis dan penguatan kelembagaan BPK, penguatan akuntabilitas sektor publik melalui pelibatan masyarakat, serta pertukaran pengetahuan di bidang pemeriksaan sektor publik antara Indonesia dan Swiss.

Dalam pelaksanaannya, kerja sama BPK dan SECO akan didukung oleh implementing agency yang relevan, antara lain International Development Initiative (IDI) dan International Budget Partnership (IBP).

Penandatanganan MoU ini merupakan bagian dari upaya BPK dalam memperkuat kerja sama internasional guna mendukung reformasi tata kelola sektor publik. Melalui kemitraan ini, BPK terus berkomitmen mendorong pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menjalin kerja sama dengan State Secretariat for Economic Affairs of the Swiss Confederation (SECO) untuk memperkuat akuntabilitas sektor publik. Kemitraan yang akan berlangsung selama lima tahun ini difokuskan pada peningkatan tata kelola, penguatan lembaga pemeriksa, serta integritas pengelolaan keuangan negara.

Ketua BPK Isma Yatun mengatakan,kerja sama tersebut bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola sektor publik sekaligus memperkuat peran BPK dalam ekosistem akuntabilitas fiskal.

“Kerja sama ini bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola sektor publik, memperkuat lembaga pemeriksa, serta mendorong akuntabilitas dan integritas pengelolaan keuangan negara untuk lima tahun ke depan,” ujar Ketua BPK Isma Yatun dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (2/2/2026).

Ruang lingkup kerja sama meliputi pengembangan kapasitas dengan fokus pada manajemen strategis dan penguatan kelembagaan BPK, penguatan akuntabilitas sektor publik melalui pelibatan masyarakat, serta pertukaran pengetahuan di bidang pemeriksaan sektor publik antara Indonesia dan Swiss.

Kerja sama tersebut juga mencakup area lain yang disepakati sesuai kebutuhan dan prioritas kedua pihak. Dalam pelaksanaannya, program akan didukung sejumlah implementing agency, antara lain International Development Initiative (IDI) dan International Budget Partnership (IBP).

Isma mengapresiasi dukungan SECO terhadap penguatan peran BPK. Isma berharap kemitraan ini dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia BPK, sekaligus memperkuat peran BPK dalam ekosistem akuntabilitas fiskal nasional dan internasional, termasuk mendukung proses aksesi Indonesia sebagai anggota Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).

“Penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) ini merupakan bagian dari upaya BPK dalam memperkuat kerja sama internasional guna mendukung reformasi tata kelola sektor publik. Melalui kemitraan ini, BPK mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan,” katanya.

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Ketua BPK bersama Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Timor-Leste, dan ASEAN Olivier Zehnder di kantor pusat BPK, Jakarta, Senin (2/2/2026). Sebelumnya, pada Selasa (6/1), BPK dan SECO telah membahas rencana kerja sama untuk mendukung penguatan akuntabilitas sektor publik yang kemudian dituangkan dalam kesepakatan tersebut.

Isma Yatun juga mengapresiasi kerja sama yang telah terjalin dengan Swiss, termasuk dukungan dalam pelaksanaan peer review BPK pada 2024 yang melibatkan Supreme Audit Institution Swiss, Jerman, dan Austria. Dalam peer review tersebut, SAI Swiss mendorong peningkatan kapasitas BPK, khususnya di bidang teknologi informasi, guna mendukung penguatan tata kelola dan transformasi digital.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) menyampaikan update utang luar negeri (ULN) Indonesia tercatat mencapai 423,8 miliar dolar AS per November 2025. Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan posisi ULN Indonesia pada Oktober 2025 sebesar 424,9 miliar dolar AS atau sekitar Rp7.144 triliun.

Jakarta, CNBC Indonesia - Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia per Kuartal III-2025 atau sampai dengan September 2025 senilai US$ 424,4 miliar, turun dibanding catatan per Kuartal II-2025 yang sebesar US$ 432,3 miliar.

Berdasarkan catatan Bank Indonesia, ULN Indonesia pada periode itu terkontraksi 0,6% secara tahunan, jauh lebih rendah dari pertumbuhan ULN pada kuartal II-2025 yang sebesar 6,4% secara tahunan atau year on year (yoy).

"Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan ULN sektor publik dan kontraksi pada ULN sektor swasta," dikutip dari siaran pers BI, Senin (17/11/2025).

Kondisi ULN pada periode itu sebagian besar dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan ULN pemerintah. Pada Kuartal III-2025, ULN pemerintah tercatat sebesar US$ 210,1 miliar atau tumbuh 2,9%. Lebih lambat dibanding pertumbuhan Kuartal II-2025 sebesar 10% yoy.

Perkembangan ini terutama dipengaruhi oleh kontraksi pertumbuhan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik seiring ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (23,1% dari total ULN Pemerintah), Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (20,7%), Jasa Pendidikan (17,0%), Konstruksi (10,7%), Transportasi dan Pergudangan (8,2%), serta Jasa Keuangan dan Asuransi (7,5%).

Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah.

Sementara itu, untuk posisi ULN swasta tercatat sebesar US$ 191,3 miliar pada Kuartal III-2025, lebih rendah dibandingkan dengan posisi pada Kuartal II-2025 sebesar US$ 193,9 miliar.

Secara tahunan, ULN swasta melanjutkan kontraksi pertumbuhan dari kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 0,2% (yoy) menjadi sebesar 1,9% (yoy). Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh ULN lembaga keuangan (financial corporations) yang terkontraksi sebesar 3,0% (yoy) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang terkontraksi sebesar 1,7% (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan & Penggalian, dengan pangsa mencapai sekitar 81% terhadap total ULN swasta.

Dengan catatan itu, rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) turun menjadi 29,5% pada Kuartal III-2025, dari 30,4% pada Kuartal II-2025, serta dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 86,1% dari total ULN.

"Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN," tulis BI dalam siaran pers ULN terbarunya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) ingin memangkas jumlah Badan Usaha Pelat Merah (BUMN) dari sekitar 1.000 perusahaan menjadi 200 perusahaan saja atau mengurangi sebanyak 800 perusahaan. Managing Director Danantara, Febriany Eddy mengungkapkan dari sekitar 1.000 perusahaan pelat merah, hampir setengahnya merugi.

"Kalau anda lihat semua sekarang, 1.000 lebih direct, indirect BUMN yang kita miliki, hampir setengah itu rugi. Dan dulu dibuatnya itu, perusahaan-perusahaan itu dibuat dengan konteks yang sudah sangat berbeda hari ini," kata Febriany saat Coffee Morning Session Danantara di Wisma Danantara, dikutip Senin (17/11/2025).

Ia melanjutkan, banyak entitas anak BUMN yang sebenarnya tidak diperlukan dan kinerjanya dapat diselesaikan melalui perusahaan induk. Hal ini menyebabkan berkurangnya margin keuntungan perusahaan induk BUMN.

"Saya ambil contoh tuh di telekomunikasi. Kerjaan yang gampang bisa lewat 4-5 perusahaan. Jadi marginnya hilang di situ all the way. Kalau di total itu udah habis berapa persen di situ aja? Nah itu kan hal-hal yang menurut saya menurut kita hari ini ya udah lah, yang kayak gitu-kayak gitu kita harus eliminate," terang Febriany.

Maka demikian, Danantara berniat untuk menutup entitas-entitas BUMN yang sudah tidak memiliki manfaat. Febriany merincikan, pemangkasan dapat ditempuh melalui konsolidasi, penyederhanaan, atau likuidasi.

Selanjutnya, ia mengungkapkan banyak perusahaan BUMN bersaing keras. Febriany mencontohkan BUMN karya yang kerap berkompetisi membanting harga dalam sebuah tender proyek.

"Nah hal seperti itu sangat tidak sehat. Nggak make sense. Kita saling membunuh di dalam," ungkapnya.

Oleh karena itu, Febriany mengatakan Danantara berniat untuk melakukan penyederhanaan jumlah entitas anak BUMN, kemudian mengonsolidasikan perusahaan-perusahaan yang berkompetisi ketat. Barulah setelah itu melakukan transformasi yang mencakup privatisasi.

"Nah dengan 1.000 ke 200, harapan kita dalam waktu beberapa tahun ke depan ini yang kita keep 200 itu adalah perusahaan-perusahaan yang memang the right sector, the right size, dan juga give a lot of benefit and value ke Indonesia," imbuh Febriany.

Sebelumnya, Chief Operation Officer Danantara, Dony Oskaria mengatakan bahwa saat ini ada 1.046 BUMN, termasuk anak hingga cucu usaha. Akan tetapi 97% dari total dividen perusahaan pelat merah berasal hanya dari delapan perusahaan.

Ditambah lagi, 52% BUMN dalam kondisi rugi dengan total kerugian lebih kurang Rp 50 triliun setiap tahun. "Ini PR yang kita lakukan, kita lakukan reviews," katanya dalam Special Talkshow - Nota Keuangan & RAPBN 2026 di CNBC Indonesia TV, Jumat (15/8/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Korea Selatan memasang kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) sebagai inti dari visi ekonomi. Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung berjanji untuk mentransformasi sektor industri, layanan publik, dan pertahanan melalui investasi besar-besaran dan dukungan kebijakan di bidang AI.

Dalam pidato anggaran tahunan pertamanya di hadapan parlemen sejak menjabat pada Juni, Lee menyebut rencana anggaran 2026 sebagai “anggaran nasional pertama untuk era AI”.

Hal itu pun menandai pergeseran kebijakan besar setelah gejolak politik berbulan-bulan yang dipicu oleh kegagalan upaya pendahulunya, Yoon Suk Yeol, untuk memberlakukan darurat militer.

“Di era AI, keterlambatan satu hari saja berarti tertinggal satu generasi,” ujar Lee kepada para anggota parlemen, dikutip Bloomberg pada Selasa (4/11/2025).

Lee menyebut negaranya memulai dengan langkah yang terlambat, maka kini diperlukan gerak yang lebih cepat dan bekerja lebih keras untuk mengejar peluang.

Adapun, Pemerintahan Korsel akan meningkatkan investasi AI lebih dari tiga kali lipat menjadi 10,1 triliun won (setara dengan US$7 miliar) tahun depan sebagai bagian dari usulan anggaran sebesar 728 triliun won. Anggaran itu ditujukan untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi, mengatasi penurunan demografis, serta mempersiapkan diri menghadapi gelombang disrupsi perdagangan dan teknologi global.

Lee menyatakan AI akan menjadi fondasi daya saing masa depan di sektor-sektor utama seperti robotika, otomotif, semikonduktor, dan logistik.

Dia berjanji akan mengembangkan kemampuan “AI fisik” dengan menggabungkan basis manufaktur Korea dan data waktu nyata, serta mendorong penerapan luas AI di bidang bioteknologi, kesehatan masyarakat, pendidikan, dan perpajakan.

Dia juga berencana untuk memperkuat kapasitas komputasi nasional dan melatih lebih banyak tenaga kerja terampil, dengan mempercepat pembelian chip komputer berperforma tinggi serta menyediakan pendidikan AI tingkat lanjut.

Pekan lalu, Nvidia Corp. menandatangani kesepakatan untuk memasok teknologinya kepada perusahaan-perusahaan terbesar di Korea Selatan. Berdasarkan perjanjian yang diumumkan selama kunjungan CEO Jensen Huang ke Korea untuk KTT CEO APEC, Nvidia akan memasok lebih dari 260.000 chip akselerator guna mendorong proyek-proyek AI di Korea.

Dalam sektor keamanan, Seoul berencana meningkatkan anggaran pertahanan sebesar 8,2% menjadi 66,3 triliun won, dengan fokus pada peningkatan senjata konvensional dan penerapan AI. Sehingga, total pengeluaran pertahanan mencapai 2,4% dari produk domestik bruto (PDB).

Meskipun para anggota parlemen oposisi tetap berhati-hati terhadap agenda ambisiusnya, Lee menyerukan kerja sama lintas partai, menyebut tahun 2026 sebagai “titik balik bersejarah.”

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia melaporkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia mencapai US$431,9 miliar atau sekitar Rp7.160 triliun (asumsi kurs JISDOR 14 Oktober 2025 Rp16.577 per dolar AS). Posisi ULN Indonesia pada bulan kedelapan 2025 itu lebih rendah dari bulan sebelumnya yakni US$432,5 miliar.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Ramdan Denny Prakoso melaporkan bahwa secara tahunan, posisi utang eksternal itu tumbuh 2% secara tahunan atau year on year (YoY). Pertumbuhannya lebih rendah dari bulan lalu yang mencapai 6,3% YoY.

"Perkembangan ini terutama bersumber dari melambatnya pertumbuhan ULN sektor publik dan kontraksi pertumbuhan ULN sektor swasta," terang Denny dalam keterangannya, Senin (15/10/2025).

Adapun, ULN terbagi ke utang pemerintah dan swasta. ULN pemerintah tercatat sebesar US$213,9 miliar atau tumbuh 6,7% YoY pada Agustus 2025. Pertumbuhannya juga melambat dari bulan sebelumnya yang mencapai 9%.

Perkembangan ULN pemerintah itu dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) seiring ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi.

Lebih lanjut, Denny menyebut ULN diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas yang mendorong keberlanjutan dan penguatan perekonomian nasional.

Berdasarkan sektornya, ULN pemerintah dimanfaatkan untuk Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (23,4% dari total ULN pemerintah); Jasa Pendidikan (17,2%); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (15,7%); Konstruksi (12,3%); Transportasi dan Pergudangan (9,0%); Jasa Keuangan dan Asuransi (8,0%); serta Pergudangan (8,9%).

"Posisi ULN pemerintah tersebut tetap terjaga karena didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah," paparnya.

Sementara itu, ULN swasta sebesar US$194,2 miliar. Angka itu mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,1% YoY pada Agustus 2025, lebih besar dibandingkan kontraksi bulan sebelumnya sebesar 0,2% YoY.

Perinciannya, kontraksi pertumbuhan terjadi kepada ULN bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yakni 1,6% YoY pada Agustus 2025. Sementara itu, ULN lembaga keuangan (financial corporations) tumbuh melambat menjadi 0,8% YoY.

Berdasarkan sektor ekonomi, pangsa ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 81,2% terhadap total ULN swasta.

Sejalan dengan itu, rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) turun menjadi 30% pada Agustus 2025, relatif stabil dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 29,9%.

Dominasi ULN jangka panjang juga sebesar 85,9% terhadap total ULN, sedikit meningkat dari bulan sebelumnya sebesar 85,5%.

"Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," tutup Denny.