Bisnis.com, MALANG — Kebijakan Work From Home (WFH) guna menghemat BBM dinilai tidaklah signifikan karena tidak menyentuh pada akar masalahnya.

Pengamat Kebijakan Publik dari Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Brawijaya Andhyka Muttaqin mengatakan jika kebijakan WFH diterapkan, maka perlu skema pengawasan yang ketat, serta tidak boleh berlaku pada semua sektor.

“Kebijakan WFH ini memang akan diterapkan untuk ASN, meskipun belum terdistribusi ke seluruh instansi. Untuk penghematan BBM, kebijakan ini tidak signifikan. namun akan menghemat energi lain (listrik/internet) dan mengarah pada efisiensi anggaran,” katanya, Jumat (10/4/2026).

Dia menilai, kebijakan WFH tidaklah menyentuh akar permasalahan. Jika cadangan BBM menipis sebaiknya dibatasi penggunaannya (kuota), serta perbaikan transportasi umum agar masyarakat mengurangi frekuensi penggunaan kendaraan pribadi.

“Karena takutnya, WFH hari Jumat dijadikan long weekend (libur panjang). Sekalipun di hari Rabu seperti yang diterapkan pemerintah Jawa Timur, ini nanggung karena sebagai pekerja semangat kita di puncaknya dan permintaan pelayanan oleh masyarakat tinggi,” tambahnya.

Sekalipun kebijakan WFH ini diterapkan, Andhyka menegaskan, perlu adanya skema pengawasan yang ketat misalnya dengan pemastian titik koordinat absen di rumah. Kemudian, bagi ASN yang mendapat jadwal kerja di kantor perlu diberikan kompensasi agar semangat bertugas.

“Sistem yang baik perlu dibangun, karena kondisi ini tidak hanya sehari-dua hari, pasti akan ada culture shock (kejutan budaya), kebingungan pimpinan dalam mengontrol anak buahnya. Jadi bukan melihat hal ini secara parsial (sebagian) tapi secara sistemik,” jelasnya.

Dia juga berpendapat, kebijakan WFH tidak boleh diterapkan pada sektor kesehatan, pendidikan, dan layanan langsung masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut kepastian mengenai kebijakan bekerja dari rumah (WFH) dalam rangka penghematan energi di tengah dinamika global akan diumumkan pada Selasa (31/3).

“Sabar saja, itu saya dengar kemungkinan besar, kemungkinan, ya, akan disampaikan resmi besok. Jadi, saya enggak mau mendahului,” kata Tito saat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2026).

Meskipun demikian, Tito enggan memberikan bocoran terkait kebijakan WFH itu lebih lanjut. Namun, dia memastikan Kementerian Dalam Negeri nantinya akan mengeluarkan imbauan lebih rinci kepada pemerintah daerah (pemda).

“Iya, pasti ada [imbauan ke pemda],” ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, sebelumnya, memastikan pemerintah akan segera mengumumkan kebijakan WFH sebelum akhir Maret ini.

“Akan diumumkan [kebijakan WFH] sebelum akhir bulan [Maret],” kata Airlangga saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (27/3).

Kebijakan tersebut diinisiasi sebagai langkah untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah tekanan harga energi global.

Skema WFH, jelas Airlangga, direncanakan berlaku satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN), termasuk pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Sementara itu, untuk sektor swasta, kebijakan tersebut bakal bersifat imbauan.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai kebijakan ini tidak akan mengganggu produktivitas ekonomi nasional, bahkan berpotensi memberikan efisiensi penggunaan energi.

Menurut Purbaya, dari sisi fiskal maupun aktivitas ekonomi, kebijakan WFH tidak akan berdampak signifikan terhadap produktivitas nasional apabila diterapkan secara selektif.

"Enggak (mengganggu), kalau kita pilih dengan cermat. Kalau kita pilih Jumat, jadi pasti ada penghematan BBM berapa persen lah, saya nggak tahu detailnya karena bisa berubah-ubah tergantung harga minyak," ujarnya ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/3).

Menkeu menjelaskan sektor-sektor strategis seperti industri manufaktur dan pelayanan publik tetap akan berjalan normal karena tidak seluruh jenis pekerjaan dapat dilakukan secara jarak jauh.

Selain itu, penerapan WFH dinilai berpotensi menekan konsumsi bahan bakar minyak akibat berkurangnya mobilitas masyarakat, meskipun besaran penghematan masih bergantung pada harga minyak.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengungkapkan saat ini belum ada kebijakan khusus pada sektor transportasii di tengah ancaman kenaikan harga BBM.

Dudy menyebutkan, berdasarkan laporan dari Kementerian ESDM dalam Penutupan Pokso Pusat Angkutan Lebaran 2026, Senin (30/3/2026), bahwa sejauh ini stok BBM dalam kondisi yang aman.

“Sampai sejauh ini belum ada [kebijakan khusus], jadi kalau dari pihak ESDM maupun Pertamina mengatakan bahwa stok BBM aman, ya, berarti aman. Jadi kami harus mempercayai itu dan meyakini itu,” kata Dudy dalam konferensi pers, Senin (30/3/2026).

Pasalnya, harga BBM baru akan diumumkan oleh Kementerian ESDM dan Pertamina pada awal April mendatang. Untuk itu, pihaknya masih akan melakukan kegiatan transportasi sebagaimana mestinya.

Meski demikian, Dudy menegaskan tetap akan mengansitipasi sejumlah hal atas segala kemungkinan yang akan terjadi. Namun, dirinya tetap menunggu rilis dari Kementerian ESDM.

“Secara resmi kami harus menunggu apa yang akan dikeluarkan oleh Kementerian ESDM,” ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Koordinator bidang Perekonomian menyebutkan adanya rencana kebijakan work from home (WFH) sebagai langkah mitigasi untuk meminimalisir dampak dari konflik di Timur Tengah yang menyebabkan dinamika pasokan dan harga minyak.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa kebijakan ini dijadwalkan mulai berlaku setelah periode libur Idulfitri.

“Pascalebaran tapi nanti akan kita tentukan waktunya,” ungkapnya.

Rencana tersebut dipastikan akan mencakup Aparatur Sipil Negara (ASN), sektor swasta, hingga pemerintah daerah secara nasional. Pemerintah berupaya melindungi postur APBN dari tekanan fiskal yang semakin nyata akibat beban subsidi energi.

Selain itu, kebijakan tersebut juga dikaji dalam rangka menghemat penggunaan BBM, sebagaimana Filipina yang telah mengalami krisis energi.

Dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, sopir angkutan umum di Filipina melakukan mogok kerja selama dua hari sebagai bentuk protes usai pemerintah setempat mengumumkan krisis BBM imbas perang antara Amerika Serikat-Israel vs Iran.

Menurut Pemimpin Organisasi MANIBELA yang menaungi pengemudi angkutan umum, Mar Valbuena, dampak yang dirasakan para sopir adalah kerugian 1.500-1.600 peso (US$25-US$27) per hari atau sekitar Rp421.000 per hari.

Bisnis.com, MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) masih mengkaji wacana penerapan sistem kerja Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak satu hari dalam sepekan.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman mengungkapkan bahwa kebijakan ini merujuk pada ruang lingkup yang diberikan pemerintah pusat, di mana daerah rencananya diberikan fleksibilitas untuk menentukan hari kerja jarak jauh sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah masing-masing.

Jika aturan tersebut telah diberlakukan, WFH bagi ASN di lingkup Pemerintah Provinsi Sulsel kemungkinan akan diterapkan tiap Jumat.

"Mungkin kalau kita di Sulawesi Selatan, hari Jumat kita pilih untuk WFH supaya pegawai bisa lebih fokus beribadah," ujar Jufri kepada wartawan di Makassar, Kamis (26/3/2026).

Dia menekankan bahwa kebijakan WFH ini diproyeksikan menjadi solusi strategis dalam menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan mengurangi emisi gas buang. Langkah ini dinilai relevan sebagai mitigasi terhadap potensi kenaikan harga bahan bakar maupun gangguan distribusi energi global.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulsel Erwin Sodding menambahkan bahwa pihaknya masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat. Mengingat ketentuan mengenai hari dan jam kerja ASN diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres), Pemprov Sulsel memerlukan dasar hukum yang kuat sebelum melakukan implementasi penuh.

"Kami menunggu juknis penerapan WFH dari pusat. Jika peraturan tersebut keluar dan menjadi dasar hukum yang mengikat, tentu kami harus menyesuaikan," jelas Erwin.

Erwin menilai adaptasi sistem kerja jarak jauh saat ini tidak lagi menjadi kendala bagi kinerja birokrasi. Masifnya penggunaan platform digital dalam pelayanan publik di lingkup Pemprov Sulsel menjadi modal utama.

"Seluruh proses administrasi sekarang kan memang mulai beralih ke platform digital. Pengesahan dokumen penting secara digital, sehingga tidak memerlukan kehadiran fisik pejabat di kantor. Jadi sebenarnya WFH tidak akan mengganggu kinerja karena pegawai," ujar Erwin.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai Indonesia membutuhkan paket kebijakan energi yang kuat jika krisis geopolitik di Selat Hormuz berlangsung berkepanjangan. Opsi satu hari work from home (WFH) dinilai membantu menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), tetapi tidak cukup untuk menghadapi risiko gangguan energi global.

IESR mendukung langkah pemerintah mendorong pengaturan kerja fleksibel sebagai respons awal terhadap tekanan harga energi dunia. Kebijakan WFH dipandang dapat mengurangi perjalanan komuter di kota besar, menahan permintaan BBM perkotaan, sekaligus memberi ruang bagi pemerintah menjaga stabilitas pasokan dan ekspektasi publik.

Namun, lembaga tersebut menilai dampak WFH terhadap konsumsi energi nasional bersifat terbatas. Konsumsi BBM Indonesia tidak hanya berasal dari perjalanan kerja, tetapi juga sektor logistik, angkutan barang, perjalanan antarkota, serta aktivitas industri dan ekonomi non-perkantoran.

Karena itu, WFH dinilai harus menjadi bagian dari strategi yang lebih luas, bukan solusi tunggal menghadapi potensi krisis energi akibat konflik Amerika Serikat dan Israel dengan Iran. Risiko gangguan berkepanjangan di Selat Hormuz dinilai dapat memicu tekanan harga energi global bahkan setelah perang mereda.

Chief Executive Officer IESR, Fabby Tumiwa mengatakan, WFH 1 hari merupakan langkah darurat yang tepat untuk menahan permintaan BBM. “Krisis ini menunjukkan bahwa Indonesia harus bergerak lebih cepat menuju sistem energi yang lebih efisien, lebih terbarukan dan lebih tahan terhadap impor dan energi fosil lainnya yang harga dan pasokannya sangat dipengaruhi oleh risiko geopolitik,” kata Fabby, Rabu (25/3/2026).

Sebagai langkah jangka pendek, IESR mendesak pemerintah menetapkan protokol penghematan energi nasional. Rekomendasi tersebut mencakup pembatasan perjalanan dinas non-prioritas, pengurangan penggunaan kendaraan dinas, serta pengalihan pertemuan fisik ke ruang daring di instansi pemerintah, BUMN, dan sektor swasta.

IESR juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap stok dan distribusi BBM harian. Pasokan energi diminta diprioritaskan bagi sektor esensial seperti logistik pangan, layanan kesehatan, transportasi publik, dan layanan darurat, disertai komunikasi publik satu pintu untuk mencegah panic buying.