Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Toto Dirgantoro menilai dampak kebijakan ekspor komoditas strategis melalui satu pintu belum dapat diukur, mengingat saat ini masih memasuki tahap pencatatan dan evaluasi.

Toto menjelaskan, meski PT DSI mulai beroperasi pada 1 Juni 2026, namun operasional pada tahap awal masih difokuskan pada proses pencatatan dan persiapan transisi sebelum implementasi penuh pada 1 Januari 2027.

Menurut Toto, pembentukan DSI tidak terlepas dari upaya pemerintah menutup potensi kebocoran penerimaan negara akibat praktik underpricing maupun ketidaksesuaian volume transaksi ekspor yang selama ini ditengarai menguntungkan trader di luar negeri.

“Hal ini adalah karena adanya underpricing maupun volumenya sehingga negara dirugikan dalam penerimaan pajak dan memang diuntungkan trader yang di luar negeri, dan trader itu sendiri kadang milik perusahaan itu juga. Nah ini yang ditengarai oleh pemerintah,” kata Toto kepada Bisnis, Senin (1/6/2026).

Namun, dia menilai mekanisme pungutan yang selama ini dibayarkan eksportir kepada pemerintah pada dasarnya telah mengacu pada harga pasar atau harga patokan yang diperbarui secara berkala.

Menurutnya, potensi perbedaan lebih banyak terjadi pada aspek pajak penghasilan karena keuntungan dapat tercatat lebih kecil di dalam negeri dan berpindah ke entitas di luar negeri.

“Jadi walaupun dibikin underpricing tapi tetap saja yang dibayar kepada pemerintah sesuai harga patokan. Hanya dalam hal pajak penghasilan mungkin akan terjadi selisih karena di dalam negeri keuntungan itu jadi mepet tapi keuntungan yang lain adalah di luar negeri yang lebih besar,” ujarnya.

Meski demikian, dia menegaskan dampak implementasi DSI belum dapat diukur karena skema tersebut masih berada pada tahap awal transisi.

Lebih lanjut, Toto menyampaikan pelaku usaha pada prinsipnya mendukung reformasi tata kelola ekspor yang tengah dijalankan pemerintah. Akan tetapi, terdapat sejumlah perhatian strategis yang perlu menjadi fokus dalam implementasi kebijakan tersebut.

Menurutnya, kesiapan kelembagaan DSI menjadi faktor yang sangat krusial. Karena itu, pendekatan pengawasan sebaiknya dilakukan berbasis risiko atau risk-based supervision, bukan pengendalian menyeluruh terhadap seluruh pelaku usaha.

Toto menilai efektivitas DSI setidaknya ditentukan oleh tiga faktor utama. Pertama, kualitas benchmark pricing yang digunakan sebagai acuan transaksi. Dalam hal ini, DSI harus memiliki metodologi harga acuan yang kredibel, transparan, dan mengikuti dinamika pasar global.

Kedua, independensi tata kelola lembaga. Menurut dia, tata kelola yang lemah justru berpotensi menimbulkan ruang diskresi baru dalam proses perdagangan. Ketiga, integrasi data lintas instansi.

GPEI menilai tanpa dukungan sistem data yang terhubung dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, hingga kementerian dan lembaga terkait, DSI berisiko hanya menjadi lapisan birokrasi tambahan.

“Jadi, skema ini berpotensi efektif, tetapi keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh desain eksekusi, transparansi, dan akuntabilitas kelembagaan,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Fase transisi implementasi PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dinilai menjadi faktor penting untuk bisa menggaet kepercayaan investor.

Ketua Umum Perkumpulan Analis Efek Indonesia (PAEI), David Sutyanto, mengatakan pembentukan DSI merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis nasional.

Menurutnya, keberadaan DSI berpotensi memperbaiki transparansi ekspor, meningkatkan kualitas pencatatan devisa hasil ekspor, sekaligus memperkuat kepercayaan investor terhadap tata kelola perdagangan Indonesia.

Dia mengingatkan bahwa fase implementasi menjadi faktor penting agar kebijakan berjalan efektif dan tetap menjaga kepastian bagi pelaku usaha maupun investor.

“Masa transisi menjadi kunci. Pemerintah perlu memastikan implementasi berjalan smooth, tetap business as usual, kontrak ekspor existing dihormati, dan aturan main disampaikan secara jelas kepada pelaku usaha maupun investor. Dengan demikian, DSI tidak dipersepsikan sebagai tambahan birokrasi, tetapi sebagai reformasi tata kelola yang pro-market dan pro-growth,” kata David dalam keterangannya, Selasa (2/6/2026).

Pemerintah, lanjutnya, perlu memastikan masa transisi berlangsung secara baik, menghormati kontrak ekspor yang telah berjalan, serta menyampaikan aturan main secara jelas sehingga DSI dipersepsikan sebagai reformasi tata kelola yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

David menjelaskan bahwa komoditas seperti batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy memiliki kontribusi signifikan terhadap ekspor nasional sehingga diperlukan sistem pengelolaan yang mampu memastikan nilai ekonomi dari komoditas tersebut tercatat secara lebih transparan dan manfaatnya kembali optimal bagi perekonomian nasional.

Dalam konteks tersebut, DSI dipandang dapat menjadi instrumen untuk memperkuat pengawasan serta menciptakan tata kelola ekspor yang lebih akuntabel.

Dari perspektif ekonomi, David menilai DSI berpotensi memperkuat monitoring ekspor, memperbaiki pencatatan devisa hasil ekspor (DHE), serta menekan praktik under invoicing dan transfer pricing yang selama ini kerap menjadi perhatian dalam tata kelola perdagangan komoditas.

Apabila diimplementasikan secara optimal, kebijakan ini dinilai dapat memberikan dampak positif terhadap penguatan cadangan devisa, peningkatan penerimaan negara, stabilitas nilai tukar, hingga menciptakan pencatatan pendapatan emiten ekspor yang lebih wajar dan transparan.

“Karena itu, DSI tidak boleh gagal. DSI harus dibangun sebagai institusi yang kredibel, profesional, dipercaya pasar, dan mampu memberikan dampak signifikan bagi negara,” ujarnya.

Lebih lanjut, David melihat pembentukan DSI sebagai momentum transformasi tata kelola ekspor nasional menuju sistem yang lebih berbasis data, transparansi, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, ia menilai penguatan governance menjadi prasyarat utama agar manfaat kebijakan dapat dirasakan oleh negara, pelaku usaha, emiten, hingga investor publik.

Bisnis.com, JAKARTA — Perubahan konstituen atau rebalancing indeks MSCI baru-baru ini menjadi pengingat untuk mendorong perbaikan tata kelola di tubuh emiten pelat merah BUMN.

Dalam rebalancing terbarunya, MSCI mengeluarkan saham perusahaan tambang BUMN PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. (ANTM) dari MSCI Global Small Cap. Tata kelola BUMN pun menjadi perhatian dalam perubahan ini yang bertepatan dengan transisi pengelolaan aset negara ke Danantara Indonesia.

Berdasarkan laporan BUMN Research Group (BRG) dari Lembaga Management FEB UI yang diterbitkan pekan ini, ANTM diketahui menjadi salah satu dari 13 emiten Indonesia yang dihapus dari indeks MSCI Global Small Cap.

Associate Director BUMN Research Group LM FEB UI Toto Pranoto menuturkan bahwa keluarnya ANTM dari indeks MSCI berisiko mengurangi visibilitas saham pelat merah di radar investor institusional global. Padahal, perseroan selama ini disebut telah menjadi proxy investasi asing, khususnya di sektor mineral.

Hal tersebut, lanjutnya, juga diperkirakan bakal mempersempit basis permintaan dan menekan valuasi saham perseroan dalam jangka panjang.

“Bagi ekosistem BUMN yang lebih luas, perombakan ini memperkuat urgensi reformasi tata kelola dan transparansi,” pungkas Toto melalui laporan yang diterbitkan BRG LM FEB UI, dikutip pada Sabtu (16/5/2026).

Adapun, penghapusan saham ANTM terjadi di tengah peringatan keras MSCI terkait dengan transparansi dan kepemilikan saham di pasar modal domestik.

Sejak Januari 2026, MSCI menyoroti tiga isu utama yakni struktur kepemilikan yang tidak transparan, konsentrasi kepemilikan tinggi (High Shareholding Concentration/HSC), serta risiko perdagangan terkoordinasi.

Meski regulator merespons dengan peta jalan kenaikan batas minimum free float dari 7,5% menjadi 15%, MSCI disebut masih tetap bersikap konservatif.

Toto menyatakan bahwa emiten BUMN yang masih bertahan di MSCI, seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), harus menjaga standar transparansi secara ketat.

Menurutnya, jika representasi Indonesia terus menurun, biaya modal atau cost of capital agregat bagi perusahaan negara akan membengkak, yang pada akhirnya mengurangi daya tarik investasi portofolio asing di tanah air.

“Setiap penurunan lebih lanjut dalam representasi Indonesia di indeks global akan memperbesar cost of capital agregat,” ucap Toto.

Di luar perubahan konstituen, pasar modal Indonesia kini menanti evaluasi status klasifikasi negara dalam Market Accessibility Review pada Juni 2026. Pasalnya, MSCI tengah mempertimbangkan apakah mempertahankan Indonesia sebagai Emerging Market atau menurunkannya ke Frontier Market.

Toto menilai, jika penurunan kelas terjadi, dana kelolaan global yang mengacu pada indeks Emerging Markets secara mekanis wajib menjual seluruh kepemilikan saham Indonesia. Hal ini pun menjadi tantangan besar bagi Danantara dalam menjaga stabilitas dan daya saing aset-aset strategis negara.

“Reformasi yang diinisiasi OJK, BEI, dan KSEI adalah langkah tepat, namun keberhasilannya akan diukur oleh implementasi yang konsisten dan terverifikasi oleh komunitas investor internasional,” ucap Toto.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meluncurkan pendekatan baru dalam menarik investasi global dengan menekankan model “berbasis hasil” (result-oriented investment), yang menuntut setiap proyek memberikan keuntungan nyata dan terukur.

Dalam pidato kunci di Forum Bisnis Indonesia–Jepang di Tokyo, Senin (30/3/2026), Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak lagi sekadar menawarkan peluang, melainkan kemitraan konkret yang siap dieksekusi.

“Pendekatan kami sangat praktis dan pragmatis. Semua proyek harus layak, bankable, dan memberikan pengembalian investasi yang nyata,” ujar Prabowo.

Salah satu sorotan utama adalah kinerja awal sovereign wealth fund (SWF) yakni BPI Danantara yang disebut mencatat lonjakan signifikan. Prabowo mengungkapkan bahwa sejumlah aset yang dikelola mencatat peningkatan pengembalian hingga hampir 300 persen pada tahun pertama.

“Beberapa aset menunjukkan peningkatan hampir 300%. Ini sangat menggembirakan, meskipun kita masih punya perjalanan panjang,” katanya.

Pemerintah, lanjut Prabowo, tengah mengonsolidasikan berbagai aset dan perusahaan negara dalam satu manajemen terpadu guna meningkatkan efisiensi, transparansi, serta daya tarik investasi. Langkah ini juga menjadi bagian dari reformasi tata kelola untuk menekan praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

“Kami ingin manajemen yang rasional dan berbasis praktik terbaik. Kami juga berkomitmen memberantas korupsi, dan hasil awalnya cukup menjanjikan,” tegasnya.

Dalam forum tersebut, Presiden juga secara terbuka mengundang Jepang untuk mengambil peran lebih besar dalam pembangunan industri Indonesia. Dia menilai Jepang memiliki keunggulan dalam teknologi, metode produksi, dan pengalaman industri yang dapat dikombinasikan dengan sumber daya serta pasar Indonesia.

“Kami sangat terbuka terhadap teknologi, pengalaman, dan metode Jepang. Dikombinasikan dengan potensi kami, ini akan menjadi kemitraan yang saling menguntungkan,” ujarnya.

Lebih jauh, Prabowo menegaskan bahwa arah baru investasi Indonesia tidak lagi berfokus pada eksploitasi sumber daya semata, melainkan pada pembangunan industri, transfer teknologi, dan pertumbuhan bersama.

Pendekatan ini menandai pergeseran strategi investasi Indonesia dari sekadar market-driven menjadi value-driven, dengan penekanan pada keberlanjutan, transparansi, dan hasil konkret bagi investor.

Dengan strategi tersebut, pemerintah optimistis Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai destinasi investasi yang kredibel dan kompetitif, sekaligus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan.

“Kami tidak hanya menawarkan peluang, tetapi kemitraan nyata untuk membangun industri dan tumbuh bersama,” tandas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Universitas Paramadina menilai pasar modal Indonesia tengah berada pada fase krusial menyusul evaluasi lembaga internasional MSCI dan Moody’s. Penilaian tersebut mengemuka dalam diskusi panel daring bertajuk “Prospek dan Arah Pasar Modal Indonesia Pasca MSCI dan Moody’s” yang digelar Selasa (18/2/2026).

Rektor Universitas Paramadina Didik J. Rachbini menyatakan pasar modal merupakan sektor paling sensitif dalam perekonomian karena menjadi pintu masuk arus modal keuangan, terutama dari pasar global. Ia mengibaratkan pasar modal sebagai bendungan besar yang mengairi dunia usaha, sebagaimana peran modal publik dalam membesarkan perusahaan seperti First Media hingga Gojek.

“Pasar modal adalah koneksi modal keuangan terutama dengan pasar keuangan global. Dia seperti bendungan, begitu juga dengan APBN dan Dana Pensiun, maka pasar modal juga sebuah bendungan yang amat besar yang bisa mengairi banyak bisnis," ujar Didik dalam keterangan tertulisnya, Kamis (19/2/2026).

Namun, Didik mengingatkan kondisi terkini mengindikasikan tekanan serius. Menurut dia, dinamika pasca-evaluasi MSCI menjadi sinyal bahwa pasar modal Indonesia sedang tidak sehat. Ia menambahkan, gejolak pasar juga mencerminkan problem ekosistem ekonomi yang lebih luas, terutama bila pengelolaan fiskal dipersepsikan tidak kredibel sehingga memicu keluarnya dana.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menambahkan, rilis MSCI muncul pada saat yang kritis ketika portofolio investasi Indonesia mencatat angka negatif sekitar 14 miliar dolar AS pada periode 2025 hingga kuartal III-2026. Kondisi itu membuat investor asing menahan masuk, sementara arus keluar modal domestik justru meningkat.

“Keriuhan di pasar modal sebetulnya hanya puncak gunung es dari masalah yang lebih besar. Jika pasar modal bermasalah, sektor lain hampir pasti lebih bermasalah,” ujarnya.

Wijayanto juga menyinggung penurunan outlook dari Moody’s pada 5 Februari lalu yang dipicu sovereign selling. Ia menilai fokus lembaga pemeringkat dan penyusun indeks tersebut tertuju pada kualitas tata kelola, risiko fiskal, serta kebijakan yang sulit diprediksi.

Diskusi yang dipandu M. Rosyid Jazuli tersebut menyimpulkan bahwa konsistensi penegakan hukum dan stabilitas makroekonomi menjadi kunci pemulihan kepercayaan investor di tengah tekanan global.

Bisnis.com, JAKARTA -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus mendorong akuntabilitas sektor publik untuk mendukung proses aksesi Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Terkait hal itu lembaga auditor keuangan negara dan State Secretariat for Economic Affairs of the Swiss Confederation (SECO) atau Sekretariat Negara Urusan Ekonomi Konfederasi Swiss telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) tentang penguatan akuntabilitas sektor publik di Indonesia.

Adapun kerja sama ini bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola sektor publik, memperkuat lembaga pemeriksa, serta mendorong akuntabilitas dan integritas pengelolaan keuangan negara untuk 5 tahun ke depan.

“Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia BPK, sekaligus memperkuat peran BPK dalam ekosistem akuntabilitas fiskal nasional dan internasional termasuk mendukung aksesi Indonesia sebagai anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam mendorong transformasi ekonomi, sosial dan tata kelola,” jelas Ketua BPK Isma Yatun dalam siaran resminya, Senin (2/2/2026).

Isma Yatun menuturkan bahwa ruang lingkup kerja sama meliputi pengembangan kapasitas dengan fokus pada manajemen strategis dan penguatan kelembagaan BPK, penguatan akuntabilitas sektor publik melalui pelibatan masyarakat, serta pertukaran pengetahuan di bidang pemeriksaan sektor publik antara Indonesia dan Swiss.

Dalam pelaksanaannya, kerja sama BPK dan SECO akan didukung oleh implementing agency yang relevan, antara lain International Development Initiative (IDI) dan International Budget Partnership (IBP).

Penandatanganan MoU ini merupakan bagian dari upaya BPK dalam memperkuat kerja sama internasional guna mendukung reformasi tata kelola sektor publik. Melalui kemitraan ini, BPK terus berkomitmen mendorong pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengalihan kepemilikan sebagian saham Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia kepada Badan Pengaturan (BP) BUMN dinilai menjadi katalis positif bagi prospek emiten pelat merah di pasar modal.

Langkah tersebut dipandang mampu memperbaiki tata kelola sekaligus meningkatkan kepercayaan investor terhadap BUMN ke depan.

Analis BRI Danareksa Sekuritas Abida Massi Armand menilai struktur baru ini menciptakan batasan peran yang lebih jelas antara regulator dan operator, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025.

Dalam skema ini, BP BUMN akan mengemban mandat untuk fokus pada pengawasan kinerja dan tata kelola. Sementara itu, Danantara sebagai pengelola investasi yang lebih fleksibel dan berorientasi pada dinamika pasar.

“Kehadiran struktur baru ini memberikan sentimen positif bagi investor karena meningkatkan profesionalisme manajemen serta memberikan perlindungan hukum bagi direksi melalui prinsip business judgment rule yang ditegaskan dalam regulasi terbaru,” ucap Abida saat dihubungi baru-baru ini.

Atas dasar penguatan fundamental dan reformasi tata kelola, BRI Danareksa menjagokan sejumlah saham BUMN sebagai pilihan utama di 2026.

Di sektor perbankan, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) direkomendasikan dengan target harga Rp5.500 per saham seiring dominasinya di segmen korporasi, sementara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) dipatok pada target Rp4.700 berkat valuasi yang atraktif dan dividen kompetitif.

Untuk sektor infrastruktur dan telekomunikasi, PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) masuk dalam daftar pilihan dengan target harga Rp4.750 yang didukung oleh optimalisasi ruas tol baru dan efisiensi beban bunga.

Di sisi lain, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) diproyeksikan menuju level Rp4.000 per saham. Pertumbuhan TLKM diyakini akan ditopang oleh ekspansi masif di bisnis pusat data atau data center serta pengembangan unit infrastruktur digital atau InfraCo yang kian matang.

--

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengambil langkah progresif dalam transisi kendaraan ramah lingkungan. Mulai 1 Januari 2026, seluruh kendaraan dinas Pemprov NTB akan beralih ke mobil listrik dengan skema sewa, menggantikan sistem kepemilikan kendaraan berbahan bakar fosil yang selama ini digunakan.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan kebijakan ini merupakan bagian dari reformasi menyeluruh tata kelola aset daerah sekaligus upaya mendorong efisiensi dan modernisasi layanan publik. Menurutnya, pengelolaan kendaraan bukanlah bisnis utama pemerintah daerah.

“Mulai 1 Januari nanti, insya Allah, kita sudah sewa mobil listrik. Bisnis inti pemerintah daerah itu bukan mengurus mobil, tetapi pelayanan publik,” ujar Iqbal usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2025 dari BPK Perwakilan NTB di Mataram, Sabtu.

Langkah tersebut sekaligus menandai komitmen Pemprov NTB dalam mendukung agenda nasional percepatan adopsi kendaraan listrik. Dengan beralih ke sistem sewa mobil listrik, pemerintah daerah tidak hanya menekan biaya operasional, tetapi juga berkontribusi pada pengurangan emisi dan penguatan ekosistem kendaraan listrik di daerah.

Dari perspektif otomotif, kebijakan ini berpotensi mendorong permintaan mobil listrik di luar pasar ritel. Segmen fleet atau armada dinas selama ini dipandang sebagai salah satu katalis penting percepatan adopsi kendaraan listrik karena volume pembelian yang besar dan penggunaan harian yang terukur.

Skema sewa juga dinilai lebih ramah bagi ekosistem kendaraan listrik. Pemerintah daerah tidak dibebani risiko depresiasi nilai kendaraan, biaya perawatan baterai, maupun pembaruan teknologi. Seluruh aspek tersebut ditangani oleh perusahaan penyedia layanan.

Iqbal mengungkapkan, selama ini pengelolaan kendaraan dinas menyimpan persoalan serius, terutama dari sisi efisiensi anggaran. Biaya pemeliharaan kendaraan dinas Pemprov NTB sebelumnya mencapai sekitar Rp19 miliar per tahun.

Ia menilai tingginya biaya tersebut membuka ruang terjadinya pemborosan hingga potensi moral hazard. Oleh karena itu, perubahan skema dari kepemilikan menjadi sewa dinilai lebih rasional, transparan, dan akuntabel, sekaligus memberi fleksibilitas dalam pemilihan armada yang lebih modern dan ramah lingkungan.

Kebijakan ini juga dinilai dapat menjadi stimulus bagi pasar kendaraan listrik di Indonesia, khususnya di luar Pulau Jawa. Permintaan dari sektor pemerintah berpotensi mendorong kehadiran lebih banyak penyedia jasa sewa mobil listrik, sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung seperti stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) di wilayah NTB.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Dalam skema demutualisasi, struktur kelembagaan BEI akan berubah dari bursa yang sepenuhnya dimiliki anggota bursa menjadi perseroan yang kepemilikannya dapat dibuka lebih luas.

Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Masyita Crystallin menjelaskan pemisahan antara keanggotaan dan kepemilikan akan mengurangi benturan kepentingan sekaligus mendorong profesionalisme.

“Ini merupakan langkah strategis untuk mengurangi potensi benturan kepentingan, memperkuat tata kelola, meningkatkan profesionalisme, dan mendorong daya saing global pasar modal Indonesia,” ujar Masyita dalam keterangannya, Jumat (21/11/2025).

Dia memaparkan bahwa BEI saat ini termasuk salah satu dari sedikit bursa besar di dunia yang masih memiliki struktur mutual. Negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan India telah lebih dahulu bertransformasi, sehingga bursa dapat lebih lincah merespons dinamika pasar global dan mempercepat pengembangan produk.

Oleh sebab itu, transformasi serupa ingin dilakukan di Indonesia. Pemerintah berharap langkah itu bisa mendorong inovasi instrumen, mulai dari derivatif, Exchange-Traded Fund (ETF), hingga pembiayaan transisi energi.

Kemenkeu juga menegaskan bahwa demutualisasi tidak dapat berdiri sendiri. Rencananya, kebijakan itu akan diikuti dengan peningkatan free float agar likuiditas meningkat.

“Agar dampaknya terhadap kedalaman dan likuiditas pasar modal benar-benar optimal,” kata Masyita.

Dari sisi permintaan, partisipasi investor domestik—baik ritel maupun institusi—menjadi fokus utama. Pemerintah menyiapkan kebijakan pendukung untuk mendorong peran lembaga dana pensiun sebagai anchor investors, termasuk melalui penyempurnaan aturan cut loss agar mereka memiliki kepastian dalam berinvestasi di pasar modal.

Kemenkeu juga melakukan benchmark ke India, yang kapitalisasi pasarnya naik dari US$1,56 triliun (72,86% PDB) pada 2014 menjadi US$5,17 triliun (133,5% PDB) pada 2024. Disebutkan, kenaikan itu didorong reformasi tata kelola, peningkatan partisipasi investor domestik, dan pemanfaatan teknologi.

Lebih lanjut, Masyita mengklaim bahawa RPP demutualisasi saat ini disusun melalui kajian teknis mendalam dan konsultasi dengan regulator, BEI sebagai SRO, pelaku industri, serta DPR.

“Kami memastikan proses penyusunan RPP dilakukan secara cermat, transparan, dan partisipatif. Tujuannya strategis, yaitu memperkuat pasar modal sebagai sumber pembiayaan jangka panjang yang mampu mendorong transformasi ekonomi Indonesia menuju negara maju,” tutup Masyita.

Bisnis.com, JAKARTA — Korupsi dianggap masih menjadi akar permasalahan di Indonesia yang mengakibatkan tata kelola pemerintahan dari pusat ke daerah tidak berjalan maksimal. Masyarakatpun turut terdampak atas keegoisan segelintir pihak.

Persoalan itu diakui oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa korupsi merupakan biang kerok masalah di Tanah Air. Uang yang digelontorkan pemerintah seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat justru disalahgunakan

"Ya, sepakat dengan hal tersebut, karena memang korupsi sampai dengan saat ini masih menjadi salah satu PR utama bangsa Indonesia. Dengan adanya korupsi yang masih terus terjadi, maka anggaran-anggaran yang disiapkan menjadi tidak optimal digunakan, diserap untuk pembangunan. Dengan adanya korupsi, sebagian anggaran tersebut bocor," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, dikutip Jumat (24/10/2025).

Budi menyampaikan bahwa korupsi menjadi hal yang ironi karena kualitas layanan masyarakat berada di bawah standar.

Dia mencontohkan kasus penyelewengan dana hibah untuk Kelompok Kerja (Pokja) di Jawa Timur hanya terserap 50%-60% ke masyarakat. Sebab beberapa pihak melakukan pengkondisian pembagian dana tersebut.

"Misalnya berangkat dari perkara yang ditangani oleh KPK, salah satunya hibah di Jawa Timur terkait dengan hibah untuk Kelompok Masyarakat. Dalam fakta-fakta yang ditemukan penyidik pada perkara itu, misalnya dari 100% anggaran ternyata hanya sekitar 50%-60%," ungkap Budi.

Budi menuturkan bahwa KPK akan memperketat supervisi ke lembaga maupun kementerian serta pihak terkait dari tingkat pusat hingga daerah guna menekan angka korupsi. KPK, katanya, juga akan bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam menangani hal tersebut.

Kegelisahan itu juga disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya. Sebagai bendahara negara, dia mengungkapkan kasus korupsi mengakibatkan anggaran pemerintah tidak terserap secara optimal.

Purbaya menyinggung data Survei Penilaian Integritas 2024 berada di level 71,53% atau masih di bawah target 74%. Terlebih dia mengatakan sejumlah Pemerintah Daerah (Pemda) yang masuk dalam zona merah atau zona rawan kasus korupsi, di mana rata-rata kasus terjadi di 67 provinsi dan 69 kabupaten.

"Data KPK juga mengingatkan kita dalam 3 tahun terakhir masih banyak kasus di daerah dari suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual beli jabatan di Bekasi sampai proyek BUMD di Sumatera Selatan. Artinya reformasi tata kelola ini belum selesai," kata Purbaya pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Korupsi juga mengakibatkan bocornya anggaran pemerintah untuk program-program strategis. Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjelaskan sejumlah pihak kerap melakukan gratifikasi dan jual-beli jabatan untuk melancarkan aksinya yang merugikan keuangan negara.

"KPK bilang sumber risikonya yang masih itu-itu aja, jual-beli jabatan, gratifikasi, intervensi pengadaan. Padahal kalau itu kalau itu enggak diberesin semua program pembangunan bisa bocor di tengah jalan," ujarnya.

Dampak lainnya adalah anggaran ke daerah sulit untuk ditambahkan. Purbaya menjelaskan bahwa Presiden masih ragu menambah penyaluran dana ke daerah karena kerap disalahkan gunakan untuk kepentingan pribadi maupun pihak-pihak tertentu.

"Saya bisa hitung berapa uang yang saya bisa tambah untuk TKD [transfer ke daerah]. Tapi dengan cara tadi tata kelolanya sudah baik, kalau jelek saya enggak bisa ajukan ke atas. Presiden kurang suka rupa-rupanya kalau itu," ucap Purbaya.

Baginya uang rakyat harus digunakan dengan optimal agar manfaat dirasakan langsung ke rakyat. Dia meminta kepada seluruh pihak menggunakan anggaran sebaik mungkin dan menjunjung integritas guna kebocoran dana tidak terjadi.

Purbaya percaya jika anggaran digunakan sebagaimana mestinya mampu mendongkrak investasi di dalam negeri dan ekonomi daerah semakin tangguh.

"Saya percaya dengan kerja disiplin, dan niat yang bersih kita bisa menjaga stabilitas dan sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi di daerah maupun secara keseluruhan nasional," terangnya

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa blak-blakan mengungkap temuan kasus jual beli jabatan di Bekasi, Jawa Barat.

Purbaya juga mengendus praktik proyek fiktif di Sumatera Selatan. Ia menyebut hal ini sebagai tanda reformasi tata kelola pemerintahan belum sepenuhnya tuntas.

"Data KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) juga mengingatkan kita dalam tiga tahun terakhir, masih banyak kasus di daerah. Suap audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) di Sorong dan Meranti, jual-beli jabatan di Bekasi, sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan. Artinya, reformasi tata kelola ini belum selesai," ujar Purbaya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (20/10).

Purbaya meminta semua pemda untuk berbenah. Pemda diminta memperbaiki tata kelola dan disiplin anggaran dalam waktu dekat.

Ia mengutip hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 menunjukkan skor integritas nasional baru mencapai 71,53, di bawah target 74. Sebagian besar pemerintah daerah masih masuk kategori rentan atau zona merah, dengan skor rata-rata provinsi sebesar 67 dan kabupaten 69.

"Coba tolong perbaiki dua triwulan ke depan deh, jadi saya bisa ngomong ke atas. Kalau saya kan paling penting, untuk saya yang penting adalah ekonominya bergerak dan bergeraknya merata bukan di pusat saja," kata Purbaya.

Purbaya mendorong seluruh kepala daerah untuk lebih transparan dan bertanggung jawab dalam mengelola anggaran publik.

Menurutnya, tata kelola yang bersih dan efisien akan memperkuat kepercayaan publik, mendorong arus investasi, serta membuat ekonomi daerah lebih tangguh.

"Mari kita kelola uang publik dengan hati-hati, cepat, dan bertanggung jawab supaya ekonomi daerah makin kuat dan masyarakat makin sejahtera," ungkap Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya menyinggung masih maraknya tindak pidana korupsi yang menghambat realisasi program-program pemerintah. Dia mendesak agar Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) segera mengambil langkah konkret untuk menekan kasus korupsi.

Purbaya menyampaikan Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 berada di level 71,53% atau masih di bawah target 74%. Selain itu, dia menyebut dalam tiga tahun terakhir masih marak kasus korupsi seperti di Sorong dan Meranti.

Purbaya juga menyinggung masih banyaknya sejumlah Pemerintah Daerah (Pemda) yang masuk dalam zona merah atau zona rawan kasus korupsi, di mana rata-rata kasus terjadi di 67 provinsi dan 69 kabupaten.

"Data KPK juga mengingatkan kita dalam 3 tahun terakhir masih banyak kasus di daerah dari suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual beli jabatan di Bekasi sampai proyek BUMD di Sumatera Selatan. Artinya reformasi tata kelola ini belum selesai," kata Purbaya pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menjelaskan KPK harus segera membenahi persoalan tersebut agar penyaluran dana tidak mengalami masalah. Adapun menurutnya, kasus yang ditangani KPK banyak terkait gratifikasi dan jual-beli sehingga menghambat daya serap anggaran program-program pemerintah tidak maksimal.

"KPK bilang sumber risikonya yang masih itu-itu aja, jual-beli jabatan, gratifikasi, intervensi pengadaan. Padahal kalau itu kalau itu enggak diberesin semua program pembangunan bisa bocor di tengah jalan," ujarnya.

Purbaya menegaskan membuka peluang penambahan dana ke daerah jika dirasa tata kelola keuangan sudah baik. Sebab tata kelola yang buruk menyulitkan dirinya untuk mengajukan persetujuan penyaluran anggaran ke presiden.

Purbaya juga mengungkapkan bahwa Presiden masih ragu menambah penyaluran dana ke daerah karena kerap disalahkan gunakan untuk kepentingan pribadi maupun pihak-pihak tertentu.

"Saya bisa hitung berapa uang yang saya bisa tambah untuk TKD [transfer ke daerah]. Tapi dengan cara tadi tata kelolanya sudah baik, kalau jelek saya enggak bisa ajukan ke atas. Presiden kurang suka rupa-rupanya kalau itu," ucap Purbaya.

Baginya uang rakyat harus digunakan dengan optimal agar manfaat dirasakan langsung ke rakyat. Dia meminta kepada seluruh pihak menggunakan anggaran sebaik mungkin dan menjunjung integritas guna kebocoran dana tidak terjadi.

Purbaya percaya jika anggaran digunakan sebagaimana mestinya mampu mendongkrak investasi di dalam negeri dan ekonomi daerah semakin tangguh.

"Saya percaya dengan kerja disiplin, dan niat yang bersih kita bisa menjaga stabilitas dan sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi di daerah maupun secara keseluruhan nasional," terangnya.