REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai persepsi negatif terhadap ekonomi Indonesia menjadi kendala utama yang menekan pasar keuangan domestik. Menurut dia, persepsi tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi fundamental ekonomi nasional saat ini.

“Kendala utama adalah persepsi negatif terhadap ekonomi kita yang enggak terlalu benar,” kata Purbaya di Gedung DPR RI, Sabtu (6/6/2026).

Purbaya mengatakan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih terjaga. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi juga masih berjalan cukup baik dan aktivitas ekonomi masyarakat tetap meningkat.

“APBN kita bagus, ekonominya tumbuh cukup bagus. Sampai sekarang kalau kita ke mana-mana semuanya aktivitas ekonomi meningkat,” ujarnya.

Menurut dia, sebagian pihak terpengaruh oleh anggapan bahwa ekonomi Indonesia sedang menghadapi kondisi yang buruk. Karena itu, pemerintah akan memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) untuk menghilangkan sentimen negatif yang berkembang di pasar.

“Itu yang akan kita hilangkan dengan kerja sama yang lebih erat dengan bank sentral. Sebelumnya juga erat, cuman kita lebih eratin lagi,” kata Purbaya.

Purbaya juga menanggapi pandangan sejumlah analis yang menilai program pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program lainnya, berpotensi menekan kondisi fiskal. Menurut dia, program-program tersebut bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan apabila diperlukan.

Ia menegaskan pemerintah tetap dapat menjaga defisit anggaran pada kisaran 2-3 persen meski menjalankan berbagai program prioritas.

“Dengan program itu pun, defisit bisa kita pertahankan di 2-3 persen,” ujarnya.

Purbaya menambahkan pemerintah memiliki ruang untuk melakukan penyesuaian terhadap sejumlah program sesuai kebutuhan. “Semuanya kita bisa lihat, kita bisa atur, kita bisa kendalikan,” katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan Indonesia tidak sedang menuju kondisi krisis ekonomi, keuangan, dan moneter seperti keadaan pada 1997-1998.

"Kita tidak sedang menuju keadaan seperti 1997-1998 lagi. Fiskal kita baik, ekonominya bagus, hanya ada sentimen negatif di sana-sini yang sedikit mengganggu nilai tukar, tapi itu seharusnya bisa diperbaiki dengan kombinasi yang lebih baik antara pemerintah, Kementerian Keuangan, dan bank sentral," ujarnya dalam agenda kunjungan kerja ke Kantor Bea dan Cukai Tanjung Priok, Jakarta, Sabtu (6/6/2026).

Pada perdagangan Kamis (4/6/2026), nilai tukar rupiah untuk pertama kalinya menembus Rp 18 ribu per dolar AS. Pelemahan rupiah ini menimbulkan kekhawatiran dari sebagian pihak akan potensi terulangnya krisis ekonomi di Indonesia.

Namun, Purbaya memastikan penguatan sinkronisasi antara kebijakan fiskal dan moneter dapat kembali mendorong penguatan rupiah.

Sinkronisasi yang dimaksud adalah peningkatan daya tarik imbal hasil instrumen keuangan domestik guna mendorong kembali masuknya aliran modal asing (inflow), serta menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan melalui pengelolaan kas pemerintah yang tetap ditempatkan di Bank Indonesia (BI), disertai peningkatan remunerasi yang dibayarkan BI kepada pemerintah.

Adanya sinkronisasi antara pemangku kepentingan terkait dinilai dapat menurunkan biaya produksi yang dialami oleh pelaku usaha yang bergantung pada bahan baku impor.

"Kita akan pastikan terjadi dalam beberapa waktu ke depan," ucap Menkeu.

"Yang saya bisa katakan sekarang adalah fiskal bagus, ekonominya bagus, kepemimpinan Bapak Presiden masih cukup kuat untuk memastikan semua berjalan sesuai dengan strategi pembangunan Bapak Presiden," ungkap dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan, realisasi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Mei 2026 mencapai Rp88,15 triliun. Jumlah itu naik 17,53 persen dibandingkan posisi April 2026 yang sebesar Rp75 triliun.

”Realisasi anggaran Makan Bergizi Gratis sampai sekarang sudah mencapai Rp88,15 triliun untuk 63,13 juta penerima dan 29.679 SPPG,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2026 di Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Secara rinci dari total jumlah penerima, 48,9 juta di antaranya merupakan siswa, sementara 14,3 juta di antaranya merupakan non-siswa yang mencakup ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah memangkas pagu program MBG pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2026 dari semula senilai Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun.

Menkeu menjelaskan keputusan itu merupakan instruksi Presiden Prabowo Subianto guna memastikan dana program MBG bisa dikelola dengan lebih efisien.

Ia juga sempat memberikan sinyal akan ada penghematan anggaran program MBG lanjutan, meski ia belum merinci detail rencana ke depan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Mei 2026 mencatatkan defisit sebesar Rp180,4 triliun atau setara 0,70 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Meski kantong negara tekor akibat belanja yang melonjak agresif, pemerintah mengklaim kondisi fiskal masih aman berkat setoran pajak yang tumbuh subur.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, angka defisit ini masih berada dalam radar yang terkendali. Lonjakan belanja negara yang mencapai 34,4 persen (yoy) atau sebesar Rp1.365,4 triliun, mampu diimbangi oleh performa pendapatan negara yang mulai pulih.

“Defisitnya 0,7 (persen dari PDB). Lima bulan pertama tahun ini 0,7," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Sinyal positif penopang fiskal kali ini datang dari moncernya penerimaan pajak yang meroket 22,1 persen dengan nilai mencapai Rp834,4 triliun. Rapor ini berbanding terbalik dengan kondisi periode yang sama tahun lalu saat penerimaan pajak sempat tiarap di zona negatif.

“Yang paling menarik adalah pendapatan pajak naiknya 22,1 persen. Anda bandingkan tahun lalu di bulan yang sama, pajak negatif 11,3 persen. Sekarang ada perbaikan yang signifikan," kata Purbaya.

Secara total, pendapatan negara hingga akhir Mei terkumpul Rp1.185 triliun, tumbuh 19,1 persen secara tahunan. Pundi-pundi ini disumbang oleh sektor perpajakan sebesar Rp958,2 triliun (termasuk pajak, bea, dan cukai sebesar Rp123,8 triliun). Sektor kepabeanan dan cukai pun mulai merangkak naik dengan pertumbuhan tipis 0,7 persen setelah sempat tertekan.

Meski APBN mengalami defisit karena belanja pemerintah pusat menyedot Rp1.059,3 triliun dan transfer ke daerah (TKD) menembus Rp306,1 triliun, struktur anggaran dinilai lebih sehat.

Hal ini tecermin dari posisi keseimbangan primer yang masih kokoh mencetak surplus sebesar Rp58,6 triliun. “Artinya anggaran kita sekarang lebih berkesinambungan dibanding bulan-bulan sebelumnya," tutur Purbaya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan nilai tukar rupiah yang menembus level Rp 18.000 belum mengganggu kemampuan pemerintah membayar utang. Purbaya saat dikonfirmasi wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/6/2026), menjelaskan kupon surat utang pemerintah bersifat tetap atau fixed rate, sehingga perubahan nilai tukar tidak banyak berpengaruh.

Namun, dia mengakui pelemahan nilai tukar rupiah berdampak pada pembayaran bunga utang pemerintah berdenominasi valuta asing (valas). Hanya saja, kata Purbaya, pergerakan rupiah saat ini masih dalam kisaran perhitungan pemerintah.

"Kuponnya sih konstan. Kalau pembayaran utang kan lewat kuponnya. Cuma pada waktu rupiah melemah ya meningkatkan dalam rupiah pembayarannya," kata Purbaya.

Pemerintah menetapkan asumsi nilai tukar rupiah sebesar Rp 16.500 per dolar AS dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada saat harga bahan bakar minyak (BBM) melonjak akibat konflik geopolitik, pihaknya telah melakukan simulasi terhadap nilai tukar rupiah.

Ia tidak merinci skema simulasi yang telah dilakukan. Purbaya hanya menuturkan bahwa fundamental rupiah masih di bawah level Rp 18.000 per dolar AS yang terjadi saat ini. "Pada dasarnya, fundamental rupiah berada di bawah level yang sekarang. Lebih kuat dari yang sekarang," ujarnya.

Terpisah, Bank Indonesia (BI) memastikan terus melakukan intervensi di pasar valas dengan intensitas yang lebih tinggi di tengah pelemahan nilai tukar rupiah yang masih berlanjut hingga ke level Rp 18.000-an per dolar AS.

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengatakan bank sentral juga memperkuat struktur suku bunga instrumen moneter pro-market untuk tetap menarik aliran modal masuk ke instrumen aset domestik.

"Intervensi yang berkesinambungan akan terus dilakukan secara konsisten melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar offshore, transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik, disertai dengan pembelian SBN di pasar sekunder," tegas Destry.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyebut minat investor global terhadap surat utang Indonesia masih tetap tinggi di tengah gejolak ekonomi dan pasar keuangan dunia. Kondisi tersebut dinilai menjadi sinyal kuat bahwa pelaku pasar internasional masih percaya terhadap fundamental ekonomi Indonesia.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan hal itu dalam Jogja Financial Festival (JFF) 2026 di Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta, Jumat (22/5/2026).

Menurut Purbaya, penerbitan global bond Indonesia tetap memperoleh respons positif dari investor meski kondisi pasar global sedang bergejolak akibat tingginya ketidakpastian ekonomi dan geopolitik.

“Global bond kita tetap diminati karena investor melihat fondasi ekonomi Indonesia kuat dan kredibel,” ujar Menteri Keuangan.

Ia mengatakan fundamental ekonomi nasional masih terjaga dengan baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 tercatat mencapai 5,61 persen yang ditopang konsumsi rumah tangga, investasi, serta akselerasi belanja pemerintah.

“Sekarang mesin ekonomi kita sudah mulai bergerak dua-duanya, mesin pemerintah dan mesin sektor swasta. Dan ini akan kita jalankan terus ke depan,” katanya.

Pemerintah juga memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap dikelola secara hati-hati dan efektif untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kesehatan fiskal.

Hingga April 2026, defisit APBN tercatat tetap terkendali di level 0,64 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

“Defisit tidak bertambah, tetapi pertumbuhan ekonomi kita lebih cepat dari desain. Jadi kita bisa mengelola anggaran lebih efisien dan memastikan sektor swasta lebih hidup lagi,” ujar Purbaya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan belanja untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan dengan lebih cermat dan efisien. Belanja yang lebih efisien tersebut, lanjut dia, adalah dengan mencermati kebutuhan belanja yang tepat, agar salah satu program strategis pemerintah tersebut dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.

“Ini program yang terus berjalan. Kita pastikan lagi belanjanya lebih efisien,” kata Menkeu Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Lebih lanjut, Menkeu Purbaya menyampaikan bahwa realisasi anggaran untuk program MBG hingga 31 Maret 2026 adalah sebesar Rp55,34 triliun atau 16,5 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 untuk program ini yakni sebesar Rp335 triliun.

Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat MBG turut memberikan andil terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tercatat 5,61 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada kuartal I 2026.

Berdasarkan laporan kontribusi MBG antara lain tercermin dari komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), seiring pembangunan infrastruktur penunjang bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menurut BPS, penambahan jumlah SPPG juga turut memberikan dampak positif terhadap PMTB karena adanya aktivitas konstruksi fisik.

Selain itu, investasi SPPG pun dicatat sebagai bagian dari belanja modal, baik untuk pembangunan dapur maupun penyediaan peralatan pendukung.

Secara keseluruhan, BPS mencatat PMTB menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar kedua setelah konsumsi rumah tangga dengan kontribusi sebesar 1,79 persen.

Komponen ini juga tercatat tumbuh 5,96 persen, didorong oleh investasi pemerintah, termasuk pembangunan program prioritas nasional, serta investasi swasta. Adapun kontribusi PMTB terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 28,29 persen.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Center of Macroeconomics and Finance INDEF, Abdul Manap Pulungan, menilai tekanan terhadap nilai tukar rupiah tidak hanya berasal dari faktor moneter, tetapi juga mencerminkan persoalan struktural yang lebih luas. Manap mengatakan kondisi saat ini menunjukkan menurunnya kepercayaan investor terhadap perekonomian domestik.

“Masalah rupiah ini bukan hanya dari sisi moneter. Banyak hal, misalnya masalah fiskal yang berat, masalah ketahanan energi, yang pada akhirnya membuat investor menilai ini bukan waktu yang tepat untuk mengoleksi portofolio di dalam negeri Indonesia," ujar Manap dalam diskusi bertajuk "2 Bulan Perang Israel-AS vs Iran: Waspada Dampak ke Perekonomian!" di Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Manap menjelaskan pelemahan rupiah diperparah oleh arus keluar modal asing yang terus terjadi. Ia menyebut investor mulai melepas portofolionya di pasar domestik sehingga tekanan terhadap rupiah semakin dalam.

“Ini juga menjadi sinyal bagi pemerintah, persoalan tingkat kepercayaan investor global terhadap Indonesia sedang menurun, yang terlihat dari bagaimana investor melepas portofolio di dalam negeri yang menyebabkan rupiah semakin terpuruk,” sambungnya.

Menurut Manap, kondisi sektor keuangan saat ini juga tidak mendukung masuknya aliran modal. Jika sebelumnya terdapat tiga sumber utama capital inflow, yakni saham, SRBI, dan SBN, kini hanya SBN yang masih relatif bertahan.

"Sekarang yang masih positif SBN, SRBI dan saham justru sedang melemah, jadi tidak menentu," ucap Manap.

Dalam situasi tersebut, Manap menekankan pentingnya langkah koordinatif lintas sektor. Ia menyebut intervensi pasar saja tidak cukup untuk menahan tekanan rupiah.

“Salah satunya yang perlu dilakukan setelah intervensi di pasar memang bagaimana nanti BI, Kementerian Keuangan, atau KSSK itu bisa memberikan sinyal positif, tetapi positif yang benar-benar konkret, bukan hanya narasi,” tegas Manap.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tak pernah menerima instruksi dari Presiden Prabowo Subianto agar menyiapkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar iuran Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP).

“Saya tidak pernah menerima instruksi dari Presiden untuk menyediakan uang untuk BoP,” kata Purbaya kepada wartawan dalam taklimat media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa.

Menurut Purbaya, Indonesia tidak terikat komitmen membayar iuran meski tergabung dalam BoP, sebagaimana yang disampaikan oleh Prabowo.

Dalam keanggotaan itu, komitmen yang disampaikan Indonesia lebih menyoal penyediaan pasukan perdamaian. “Tapi nggak ada komitmen bayar, apalagi kalau misalnya dipakai untuk Israel,” ujar Purbaya.

“Jadi, Presiden posisinya jelas. Dia masuk situ ingin menjaga kepentingan rakyat Palestina sedekat mungkin,” katanya menambahkan.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tidak pernah berjanji maupun berkomitmen untuk menyumbang sebesar 1 miliar dolar AS (sekitar Rp 17 triliun) kepada Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) yang diusung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Presiden juga menegaskan tidak ada komitmen keuangan apa pun yang pernah dijanjikan kepada Amerika Serikat terkait keikutsertaan Indonesia dalam BoP. Hal ini, lanjutnya, terlihat dari absennya Indonesia dalam pertemuan founding donors sebelumnya.

“Tidak, tidak pernah. Dalam pertemuan di Washington pada 19 Februari lalu, itu adalah pertemuan founding donors. Mereka masing-masing menyumbang, mungkin ada yang lebih besar, tetapi Indonesia tidak ada di situ. Karena sejak awal, saat ditanya, saya tidak berkomitmen soal uang sama sekali,” tegas Prabowo.

Presiden menyampaikan Indonesia siap menjadi bagian dari dewan perdamaian tersebut, namun hanya melalui kontribusi pasukan perdamaian untuk menjaga warga Gaza, bukan dana. “Kita menyatakan siap mengirim pasukan perdamaian sesuai kebutuhan,” katanya.

Meski demikian, Prabowo menyampaikan pemerintah akan tetap mengikuti perkembangan ke depan. Ketika pembangunan kembali Gaza dapat dimulai, kemungkinan kontribusi Indonesia akan dipertimbangkan.

REPUBLIKA.CO.ID, MAGELANG -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis nonsubsidi seperti Pertamax Turbo dinilai mengikuti mekanisme pasar sesuai regulasi yang berlaku.

Ia menuturkan di Magelang, Sabtu (18/4/2026), pemerintah menegaskan pengaturan harga hanya diberlakukan pada BBM bersubsidi, sementara BBM untuk kebutuhan industri dan kalangan mampu menyesuaikan harga pasar.

Pertamax Turbo dari Rp 13.100 per liter menjadi Rp 19.400 per liter, Dexlite dari Rp 14.200 per liter menjadi Rp 23.600 per liter, dan Pertamina Dex dari Rp 14.500 per liter menjadi Rp 23.900 per liter.

Bahlil menuturkan, sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2022, BBM dengan nilai oktan tinggi seperti RON 98 atau Pertamax Turbo tidak termasuk dalam kategori subsidi. Menurut dia, jenis BBM ini umumnya digunakan oleh konsumen dari kalangan mampu, sehingga pergerakan harganya mengikuti dinamika pasar global.

Selain Pertamax Turbo, bahan bakar jenis solar dengan cetane number (CN) 51 juga dikategorikan sebagai BBM nonsubsidi yang diperuntukkan bagi sektor industri dan pengguna dengan kemampuan ekonomi lebih tinggi.

Ia menuturkan, terkait potensi eksplorasi migas, prosesnya tetap mengikuti mekanisme yang berlaku. Kegiatan eksplorasi diawali melalui proses tender wilayah kerja atau blok migas. Setelah perusahaan memenangkan tender, barulah dapat melanjutkan ke tahap eksplorasi untuk mengetahui potensi sumber daya yang tersedia. Pemerintah memastikan seluruh proses tersebut dilakukan secara transparan dan sesuai regulasi guna menjaga keberlanjutan sektor energi nasional.

Perubahan harga BBM ini juga dapat dilihat di aplikasi MyPertamina. Dalam laman resminya, Pertamina menyebut penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) umum itu dilakukan sesuai formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran jenis bahan bakar minyak umum jenis bensin dan minyak solar yang disalurkan melalui stasiun pengisian bahan bakar umum.

Formula tersebut selaras dengan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai Perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020.

REPUBLIKA.CO.ID, MAGELANG -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis nonsubsidi seperti Pertamax Turbo dinilai mengikuti mekanisme pasar sesuai regulasi yang berlaku.

Ia menuturkan di Magelang, Sabtu (18/4/2026), pemerintah menegaskan pengaturan harga hanya diberlakukan pada BBM bersubsidi, sementara BBM untuk kebutuhan industri dan kalangan mampu menyesuaikan harga pasar.

Pertamax Turbo dari Rp 13.100 per liter menjadi Rp 19.400 per liter, Dexlite dari Rp 14.200 per liter menjadi Rp 23.600 per liter, dan Pertamina Dex dari Rp 14.500 per liter menjadi Rp 23.900 per liter.

Bahlil menuturkan, sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2022, BBM dengan nilai oktan tinggi seperti RON 98 atau Pertamax Turbo tidak termasuk dalam kategori subsidi. Menurut dia, jenis BBM ini umumnya digunakan oleh konsumen dari kalangan mampu, sehingga pergerakan harganya mengikuti dinamika pasar global.

Selain Pertamax Turbo, bahan bakar jenis solar dengan cetane number (CN) 51 juga dikategorikan sebagai BBM nonsubsidi yang diperuntukkan bagi sektor industri dan pengguna dengan kemampuan ekonomi lebih tinggi.

Ia menuturkan, terkait potensi eksplorasi migas, prosesnya tetap mengikuti mekanisme yang berlaku. Kegiatan eksplorasi diawali melalui proses tender wilayah kerja atau blok migas. Setelah perusahaan memenangkan tender, barulah dapat melanjutkan ke tahap eksplorasi untuk mengetahui potensi sumber daya yang tersedia. Pemerintah memastikan seluruh proses tersebut dilakukan secara transparan dan sesuai regulasi guna menjaga keberlanjutan sektor energi nasional.

Perubahan harga BBM ini juga dapat dilihat di aplikasi MyPertamina. Dalam laman resminya, Pertamina menyebut penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) umum itu dilakukan sesuai formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran jenis bahan bakar minyak umum jenis bensin dan minyak solar yang disalurkan melalui stasiun pengisian bahan bakar umum.

Formula tersebut selaras dengan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai Perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nilai tukar rupiah mengalami koreksi hingga menembus level Rp 17.000 per dolar AS. Pelemahan rupiah terjadi seiring pasar mewaspadai potensi meningkatnya tensi peperangan di Timur Tengah, setelah kelompok Houthi bergabung mendukung Iran melawan AS-Israel.

Mengutip Bloomberg, rupiah melemah 22 poin atau 0,13 persen menuju posisi Rp 17.002 per dolar AS pada penutupan perdagangan Senin (30/3/2026). Pada perdagangan sebelumnya, mata uang Garuda berada di level Rp 16.979 per dolar AS.

“Pasar tetap waspada terhadap potensi eskalasi perang Iran setelah kelompok Houthi yang berbasis di Yaman dan didukung Iran menyerang Israel pada akhir pekan lalu. Kelompok Houthi dapat membuka front baru dalam perang, mengingat mereka memiliki kemampuan untuk melancarkan serangan di Laut Merah,” kata Pengamat Mata Uang dan Komoditas Ibrahim Assuaibi dalam keterangannya, Senin (30/3/2026).

Ibrahim menjelaskan, Iran diketahui telah menyampaikan kesiapan menghadapi invasi darat oleh AS, terutama setelah laporan akhir pekan lalu menunjukkan Washington mengerahkan ribuan pasukan ke Timur Tengah.

Presiden AS Donald Trump mengatakan kepada wartawan bahwa negosiasi dengan Iran berjalan dengan baik dan kesepakatan mungkin akan segera tercapai. Namun, ia tidak menyebutkan tenggat waktu yang jelas, sambil juga memperingatkan adanya serangan lebih lanjut terhadap Teheran.

“Trump pekan lalu telah memperpanjang tenggat waktu untuk serangan terhadap infrastruktur energi Iran hingga awal April. Iran sebagian besar menolak gagasan pembicaraan langsung dengan AS sejak dimulainya perang pada akhir Februari,” terangnya.

Ibrahim melanjutkan, kondisi ekonomi AS dan ekspektasi kebijakan suku bunga bank sentral AS, The Federal Reserve, juga turut menjadi sentimen eksternal pelemahan rupiah.

Dari segi data ekonomi, Universitas Michigan mengungkapkan rumah tangga Amerika mulai pesimis tentang kondisi ekonomi. Sentimen konsumen pada bulan Maret turun dari 55,5 menjadi 53,3, di bawah perkiraan 54. Ekspektasi inflasi untuk 12 bulan ke depan melonjak dari 3,4 persen pada Februari menjadi 3,8 persen, sementara untuk lima tahun tetap tidak berubah di 3,2 persen.

“Pasar saat ini memperkirakan langkah selanjutnya dari The Federal Reserve adalah kenaikan suku bunga, mengingat skenario harga energi yang tinggi. Menurut CME FedWatch Tool, pasar memperkirakan tidak akan ada penurunan suku bunga tahun ini dan bertaruh pada peluang 50 persen akan ada kenaikan suku bunga di akhir tahun 2026, dibandingkan dengan proyeksi dua kali penurunan suku bunga sebelum perang AS-Iran dimulai,” terangnya.