Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) melaporkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada November 2025 mencapai US$423,8 miliar. Posisi ULN itu menurun atau lebih rendah dari posisi Oktober 2025 yakni US$424,9 miliar.

Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mencatat bahwa ULN Indonesia secara keseluruhan itu tumbuh 0,2% secara tahunan atau year-on-year (YoY) dari posisi November 2024 yakni US$423,1 miliar.

Pertumbuhan secara tahunan pada November 2025 juga melambat dari pertumbuhan pada Oktober 2025 sebesar 0,5% (YoY).

Menurut Ramdan, perkembangan ULN pada November 2025 itu dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan ULN sektor publik. Untuk menjaga struktur ULN tetap sehat, dia menyebut BI dan pemerintah akan terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.

"Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," terangnya melalui siaran pers, Kamis (15/1/2026).

Secara terperinci, porsi ULN pemerintah turun pada November 2025 menjadi US$209,8 miliar atau lebih rendah dari bulan sebelumnya US$210,5 miliar.

Jumlah ULN pemerintah pada November 2025 itu meningkat 3,3% (YoY) dari US$203 miliar pada November 2024, meski pertumbuhannya melambat dari 4,7% (YoY) pada Oktober 2025.

Ramdan menyebut penyebab perkembangan itu dipengaruhi oleh pergerakan kepemilikan surat berharga negara (SBN) seiring dengan tetap tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Posisi utang pemerintah juga didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99% dari total ULN.

"Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN tetap dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel, dengan pemanfaatan yang terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas guna menjaga keberlanjutan fiskal serta memperkuat perekonomian nasional," terang Ramdan.

Adapun berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah paling besar dimanfaatkan untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial atau 22,2% dari total utang.

Kemudian, ULN dimanfaatkan untuk administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 19,7%; jasa pendidikan 16,4%; konstruksi 11,7%; serta transportasi dan pergudangan 8,6%.

Sementara itu, ULN swasta kian menyusut. Posisi ULN swasta November 2025 tercatat sebesar US$191,2 miliar atau turun dari US$191,7 miliar pada Oktober 2025. Penyusutan juga terjadi secara tahunan atau terkontraksi 1,3% (YoY) dari November 2024 yakni US$193,6 miliar.

Perkembangan itu dipengaruhi oleh lebih rendahnya kontraksi ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations), yang tercatat sebesar 0,4% (YoY).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik dan gas; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 80,5% terhadap total ULN swasta.

Ramdan menyampaikan bahwa struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

"Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 29,3% pada November 2025, dari 29,4% pada Oktober 2025, serta dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 86,1% dari total ULN," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia melaporkan Utang Luar Negeri Indonesia mencapai US$423,9 miliar per akhir Oktober 2025 atau sekitar Rp7.059 triliun (asumsi kurs JISDOR 13 Desember 2025 sebesar Rp16.652 per dolar AS).

Dibandingkan bulan sebelumnya atau September 2025 sebesar US$425,6 miliar, posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia itu turun 0,4%. Sementara secara tahunan (year on year/YoY), posisi utang eksternal itu meningkat 0,3%.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Ramdan Denny Prakoso menjelaskan ULN terbagi ke utang pemerintah dan swasta. Perinciannya, ULN pemerintah tercatat sebesar US$210,5 miliar atau tumbuh 4,7 YoY.

"Perkembangan ULN [pemerintah] tersebut dipengaruhi oleh aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara [SBN] internasional," jelas Denny dalam keterangannya, Senin (15/12/2025).

Dia menyebut ULN pemerintah diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas yang mendorong keberlanjutan dan penguatan perekonomian nasional.

Berdasarkan sektornya, ULN pemerintah dimanfaatkan untuk Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,2% dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (19,6%); Jasa Pendidikan (16,4%); Konstruksi (11,7%); hingga Transportasi dan Pergudangan (8,6%).

"Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah," paparnya.

Swasta Tahan Ekspansi Utang Luar Negeri

Meski ULN pemerintah meningkat, ULN swasta justru terus menurun dari US$192,5 miliar pada September 2025 menjadi sebesar US$190,7 miliar per akhir Oktober 2025.

Perkembangan itu melanjutkan tren penurunan ULN swasta pada bulan sebelumnya: dari US$194,2 miliar pada Agustus 2025 menjadi US$192,5 miliar per September 2025

"Secara tahunan, ULN swasta [juga] mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,9%," ungkap Denny.

Perinciannya, kontraksi pertumbuhan terjadi kepada ULN lembaga keuangan atau financial corporations yakni 4,7% YoY. Sementara itu, ULN bukan lembaga keuangan atau nonfinancial corporations terkontraksi 1,2% YoY.

Berdasarkan sektor ekonomi, pangsa ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 80,9% terhadap total ULN swasta.

Sejalan dengan itu, rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) turun menjadi 29,3% per akhir Oktober 2025, relatif stabil dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 29,5%. Dominasi ULN jangka panjang juga sebesar 86,2% terhadap total ULN, sedikit meningkat dari bulan sebelumnya sebesar 86,1%.

"Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," tutup Denny.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia melaporkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia mencapai US$431,9 miliar atau sekitar Rp7.160 triliun (asumsi kurs JISDOR 14 Oktober 2025 Rp16.577 per dolar AS). Posisi ULN Indonesia pada bulan kedelapan 2025 itu lebih rendah dari bulan sebelumnya yakni US$432,5 miliar.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Ramdan Denny Prakoso melaporkan bahwa secara tahunan, posisi utang eksternal itu tumbuh 2% secara tahunan atau year on year (YoY). Pertumbuhannya lebih rendah dari bulan lalu yang mencapai 6,3% YoY.

"Perkembangan ini terutama bersumber dari melambatnya pertumbuhan ULN sektor publik dan kontraksi pertumbuhan ULN sektor swasta," terang Denny dalam keterangannya, Senin (15/10/2025).

Adapun, ULN terbagi ke utang pemerintah dan swasta. ULN pemerintah tercatat sebesar US$213,9 miliar atau tumbuh 6,7% YoY pada Agustus 2025. Pertumbuhannya juga melambat dari bulan sebelumnya yang mencapai 9%.

Perkembangan ULN pemerintah itu dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) seiring ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi.

Lebih lanjut, Denny menyebut ULN diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas yang mendorong keberlanjutan dan penguatan perekonomian nasional.

Berdasarkan sektornya, ULN pemerintah dimanfaatkan untuk Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (23,4% dari total ULN pemerintah); Jasa Pendidikan (17,2%); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (15,7%); Konstruksi (12,3%); Transportasi dan Pergudangan (9,0%); Jasa Keuangan dan Asuransi (8,0%); serta Pergudangan (8,9%).

"Posisi ULN pemerintah tersebut tetap terjaga karena didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah," paparnya.

Sementara itu, ULN swasta sebesar US$194,2 miliar. Angka itu mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,1% YoY pada Agustus 2025, lebih besar dibandingkan kontraksi bulan sebelumnya sebesar 0,2% YoY.

Perinciannya, kontraksi pertumbuhan terjadi kepada ULN bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yakni 1,6% YoY pada Agustus 2025. Sementara itu, ULN lembaga keuangan (financial corporations) tumbuh melambat menjadi 0,8% YoY.

Berdasarkan sektor ekonomi, pangsa ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 81,2% terhadap total ULN swasta.

Sejalan dengan itu, rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) turun menjadi 30% pada Agustus 2025, relatif stabil dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 29,9%.

Dominasi ULN jangka panjang juga sebesar 85,9% terhadap total ULN, sedikit meningkat dari bulan sebelumnya sebesar 85,5%.

"Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," tutup Denny.