Bisnis.com,JAKARTA — PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) atau PGN merespons langkah pemerintah yang memutuskan menurunkan harga gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) untuk industri ke level US$13 per MMBtu.
Kebijakan itu diambil demi menjaga keseimbangan antara keterjangkauan harga gas bagi industri, kepastian pasokan, keberlanjutan pengelolaan gas bumi nasional.
Direktur Utama PGN Arief K. Risdianto menuturkan pihaknya siap menjalankan keputusan yang telah ditetapkan pemerintah guna memastikan pasokan gas bumi bagi sektor industri tetap terjaga.
"PGN menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), atas penetapan kebijakan tata kelola harga gas bumi nasional yang telah mempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan secara berkeadilan," jelas Arief dalam keterangannya, Senin (29/6/2026).
Dia menekankan bahwa PGN mendukung penuh kebijakan tersebut dan siap mengimplementasikan seluruh ketentuan yang telah ditetapkan Kementerian ESDM.
"Kami akan terus memastikan pasokan gas bumi tetap andal, aman, dan berkelanjutan guna mendukung daya saing industri, memperkuat ketahanan energi nasional, serta memberikan manfaat bagi perekonomian dan masyarakat," ungkap Arief.
Sebelumnya, pemerintah resmi menurunkan harga LNG untuk industri ke level US$13 per MMBtu. Hal ini dilakukan tak lepas dari kenaikan harga gas untuk industri. Kenaikan harga gas itu memunculkan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK).
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan penurunan harga LPG merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Apalagi, penurunan harga cukup signifikan, yakni dari US$23 menjadi US$13 per MMBtu.
"Diturunkan menjadi US$13 per MMBtu. Jadi dari [sebelumnya] US$20 sampai US$23 per MMBtu, sekarang diturunkan menjadi US$13," ucap Bahlil dalam konferensi pers di Kompleks DPR RI, Senin (29/6/2026).
Dia menjelaskan, saat ini harga gas yang melonjak memang menyasar LNG. Sementara, harga Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) tetap berada di level US$6,5 hingga US$7 per MMBtu.

Namun, dia mengamini bahwa saat ini pasokan gas pipa untuk HGBT di wilayah Jawa bagian barat menurun. Oleh karena itu, pelaku industri bersaing menggunakan LNG.
Di satu sisi, LNG harus dikirim dari Papua, Sulawesi, maupun Kalimantan. Konsekuensinya, biaya logistik dan regasifikasi membuat harga LNG di tingkat konsumen melonjak jauh di atas harga HGBT.
"Itulah yang menjadi penyebab kenapa teman-teman dari sektor industri meminta pemerintah harus turun tangan," ucap Bahlil.
Dia lantas mengungkapkan skema pembiayaan yang digunakan pemerintah untuk menurunkan LNG bagi industri. Menurut Bahlil, penurunan harga tersebut tidak sepenuhnya ditanggung oleh satu pihak.
Pemerintah membagi beban penyesuaian biaya mulai dari sisi hulu hingga hilir, termasuk memangkas porsi penerimaan negara dan meminta badan usaha mengefisienkan biaya operasional.
Bahlil menjelaskan, penurunan harga dilakukan melalui kontribusi seluruh pihak dalam rantai pasok gas. Dari sisi hulu, pemerintah mengurangi porsi bagi hasil yang menjadi hak negara, sementara kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) juga diminta ikut menyesuaikan margin.
Di sisi hilir, pemerintah meminta PGN dan Pertamina melakukan efisiensi biaya agar harga jual LNG kepada industri dapat ditekan.
"Semuanya kena. Jadi bagian pemerintah dari hulunya itu kan ada bagian pemerintah. Kemudian di hilir juga kita minta mereka untuk turunkan cost. Pertamina juga kita turunkan. Jadi baik dari KKKS-nya, pemerintahnya maupun dari PGN-nya juga kena pemotongan," kata Bahlil.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan tidak ada kenaikan harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk sektor industri maupun pembangkit listrik di tengah kekhawatiran pelaku usaha terkait biaya energi yang dinilai dapat menggerus daya saing.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menegaskan harga gas untuk program HGBT tetap dipertahankan sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk sektor kelistrikan, harga gas dipatok sebesar US$7 per MMBTU, sedangkan untuk industri rata-rata berada di kisaran US$6,5 per MMBTU.

“HGBT ini sudah kita tetapkan. Untuk listrik, harganya tetap US$7 per MMBTU, jadi tidak ada kenaikan untuk HGBT kelistrikan. Untuk industri, HGBT ini ditujukan untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Rata-rata harganya sekitar US$6,5 per MMBTU,” kata Yuliot, dikutip Kamis (25/6/2026).

Dia menjelaskan kebijakan harga gas murah bagi industri mengacu pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 282.K/MG.01/MEM.M/2025 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2022.

Menurut Yuliot, pemerintah justru telah memberikan insentif tambahan kepada sejumlah sektor industri tertentu melalui penurunan harga gas. Kebijakan tersebut menyasar industri yang memiliki nilai tambah tinggi, termasuk sektor yang berorientasi ekspor dan mendukung program hilirisasi nasional.

“Ada beberapa industri yang kita turunkan. Harga gasnya kita turunkan dari US$8,7 per MMBTU menjadi US$8 per MMBTU,” ujarnya.

Dia menuturkan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga daya saing industri nasional di tengah tantangan ekonomi global. Dukungan harga gas yang lebih kompetitif juga ditopang oleh ketersediaan pasokan gas domestik yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional.

“Dari domestik, kita tidak ada impor. Jadi gas yang dihasilkan dalam negeri dimanfaatkan secara maksimal untuk kebutuhan energi nasional, baik untuk listrik maupun bahan baku industri,” kata Yuliot.

Pernyataan pemerintah itu disampaikan menyusul keluhan sejumlah pelaku industri yang menilai harga gas masih menjadi tantangan bagi daya saing usaha. Bahkan, sebagian industri sebelumnya mengungkapkan risiko efisiensi tenaga kerja apabila beban biaya produksi terus meningkat.

Yuliot menegaskan pemerintah akan terus berupaya memenuhi kebutuhan energi sektor industri melalui kebijakan yang mendukung keberlanjutan usaha dan investasi.

Sementara itu, Corporate Secretary PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGN) Fajriyah Usman mengatakan perseroan tetap menjalankan program HGBT sesuai regulasi yang ditetapkan pemerintah.

Menurutnya, pelaksanaan program HGBT saat ini mengacu pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 250 Tahun 2026 yang mengatur penerima manfaat, volume, harga, sumber pasokan, hingga mekanisme penyesuaian apabila terjadi penurunan alokasi gas dari hulu.

“PGN sepenuhnya mengacu pada regulasi yang berlaku. Apabila volume alokasi dari hulu turun, maka penerimaan volume HGBT di industri juga mengalami penurunan,” ujar Fajriyah.

Pemerintah berharap keberlanjutan program HGBT dapat menjaga efisiensi biaya energi industri sekaligus memperkuat daya saing produk nasional di pasar domestik maupun ekspor.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan, penguatan industri petrokimia nasional menjadi kunci untuk menjaga ketersediaan bahan baku bagi berbagai sektor hilir. Industri petrokimia memegang peran vital sebagai pemasok utama untuk plastik, serat sintetis, karet sintetis, bahan kimia fungsional, hingga bahan baku penting bagi industri tekstil dan farmasi.

"Kebutuhan industri petrokimia nasional terus meningkat pesat, namun kapasitas produksi dalam negeri belum mampu mengimbanginya. Ini menyebabkan ketergantungan yang sangat besar terhadap impor. Karena itu, penguatan struktur industri hulu menjadi urgensi nasional," ujar Direktur Industri Kimia Hulu, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Wiwik Pudjiastuti dalam diskusi Forwin di Sentul, Bogor, Jumat (14/11/2025).

Pada Triwulan III-2025, pertumbuhan sektor IKFT mencapai 5,92%, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional. Adapun subsektor Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional mencatat pertumbuhan signifikan sebesar 11,65%, menunjukkan permintaan bahan baku kimia yang terus meningkat.

Namun di balik tren pertumbuhan tersebut, Indonesia masih menghadapi kesenjangan besar antara kapasitas produksi dan kebutuhan petrokimia domestik. Pada produk olefin seperti etilen dan propilen, utilisasi pabrik sudah mencapai 75%, tetapi pasokan tetap belum mencukupi. Kekurangan etilen diperkirakan mencapai 800 ribu ton sehingga impor harus dilakukan.

Kondisi serupa terjadi pada produk aromatik seperti p-xylene yang hanya memiliki utilisasi 44%. Kekurangan p-xylene tercatat sekitar 500 ribu ton, padahal bahan ini sangat penting untuk produksi PTA sebagai bahan baku polyester dan PET.

Pada kelompok bahan kimia fungsional berbasis minyak, Mono Ethylene Glycol (MEG) menjadi komoditas dengan defisit terbesar, yakni mencapai 400 ribu ton. MEG bersama p-xylene menjadi komponen kritis bagi keberlangsungan industri tekstil berbasis polyester.

Sementara itu, sektor bahan baku plastik menjadi salah satu yang paling terdampak. Kebutuhan nasional mencapai 4.879 KTA, tetapi pasokan dalam negeri baru 2.957 KTA, menyisakan gap sebesar 1.922 KTA. Tingginya permintaan terhadap polimer seperti Polyethylene (PE) dan Polypropylene (PP) membuat impor terus membengkak hingga mencapai US$2,9 miliar pada 2024.

"Selama gap supply-demand masih selebar ini, kita tidak punya pilihan selain mengimpor. Namun ke depan, kondisi ini harus ditekan melalui pembangunan kapasitas baru dan integrasi industri dari hulu ke hilir," tegasnya.

Sejumlah tantangan besar masih menghambat pengembangan industri petrokimia nasional. Mulai dari ketergantungan bahan baku nafta dan LPG impor, belum optimalnya integrasi kilang minyak dan pabrik petrokimia, hingga kebijakan harga gas yang membatasi pelaku industri tertentu dalam mengakses gas bumi.

Selain itu, ketiadaan kawasan industri kimia terintegrasi serta tekanan dari produk petrokimia berbiaya rendah akibat perjanjian perdagangan bebas seperti UAE-CEPA menambah beban kompetisi bagi industri dalam negeri.

"Di tengah persaingan global yang sangat ketat, industri petrokimia kita hanya bisa bertahan bila memiliki pasokan bahan baku yang kuat, terintegrasi, dan biaya produksi yang efisien," ujar Wiwik.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (INAPLAS) Fajar Budiono mengungkapkan, kenaikan defisit bahan baku petrokimia bukan hanya menjadi beban bagi industri hulu, tetapi juga menghambat pertumbuhan industri hilir yang membutuhkan pasokan stabil dengan harga kompetitif.

"Kondisi defisit yang kita hadapi setiap tahun menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap impor sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Industri hilir kita tumbuh pesat, sementara kapasitas hulu belum mengikuti. Karena itu, roadmap 2025-2045 menjadi sangat penting sebagai panduan akselerasi pembangunan industri petrokimia nasional," jelas Fajar.

Ia juga menekankan bahwa roadmap tersebut tidak semata fokus pada peningkatan kapasitas produksi, tetapi juga pada penguatan integrasi antara refinery dan cracker sehingga Indonesia mampu menghadirkan produk petrokimia yang lebih kompetitif, menghemat devisa, dan memperkuat struktur industri secara menyeluruh.

"Integrasi refinery dan petrokimia akan memberikan keuntungan besar bagi negara. Biaya logistik turun, produk lebih kompetitif, dan kita bisa mengurangi devisa impor yang selama ini membebani neraca perdagangan. Itu sebabnya pembangunan GRR dan cracker baru menjadi prioritas dalam roadmap," sebut Fajar.