Jakarta: Seiring berkembangnya remaja pada fase puncak dari proses tumbuh kembang, kemampuan berkomunikasi kini tidak lagi sekadar tentang menghafal kata-kata, melainkan tentang membangun rasa percaya diri, membuka peluang baru, dan pengembangan karakter diri. Menjawab kebutuhan tersebut, Cakap, institusi edukasi terkemuka di Indonesia, resmi meluncurkan inovasi terbaru mereka, Cakap Next.

Cakap Next hadir sebagai program pembelajaran Bahasa Inggris dan Mandarin yang dirancang khusus untuk mengajak anak belajar bahasa asing sejak dini, sekaligus mempersiapkan mereka menghadapi persaingan global yang ketat saat memasuki jenjang SMP hingga SMA. Melalui pengalaman belajar yang fleksibel, interaktif dan berorientasi pada pertumbuhan (growth-oriented), Cakap Next berkomitmen untuk mengubah cara pandang remaja terhadap pembelajaran bahasa asing.

"Kami percaya bahwa bahasa bukan sekadar mata pelajaran yang harus dipelajari di sekolah, melainkan sebuah keterampilan krusial yang terbentuk dari kebiasaan yang akan membantu remaja untuk lebih ekspresif, percaya diri dan membuka peluang untuk bersaing di kancah global.," ujar Cecillia Ong, COO Cakap.

Memperkuat Fondasi Sejak Dini untuk Masa Depan

Di era digital dan perkembangan Artificial Intelligence (AI) menuntut generasi muda untuk tidak hanya aktif dan adaptif, tetapi juga memaksa generasi muda untuk menguasai bahasa secara kreatif. Cakap Next menjawab tantangan tersebut dengan menghadirkan kurikulum standar Internasional Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) komprehensif yang dirancang sesuai usia anak. Program ini berfokus pada keseluruhan aspek guna membangun fondasi kemampuan komunikasi berbahasa Inggris dan Mandarin yang kokoh di mata dunia Internasional.

Lebih dari itu, Cakap Next juga menyediakan program persiapan khusus tes Internasional seperti TOEFL dan IELTS Preparation untuk remaja. Program ini dihadirkan secara strategis untuk membantu para siswa mempersiapkan diri sejak dini dalam memenuhi persyaratan akademis demi melanjutkan studi ke luar negeri.

Memahami padatnya aktivitas sekolah, Cakap Next menghadirkan pengalaman belajar yang fleksibel agar dapat disesuaikan dengan rutinitas harian remaja. Fleksibilitas ini juga didukung oleh kebebasan dalam memilih pengajar lokal maupun internasional, sesuai dengan kenyamanan dan kebutuhan belajar mereka dalam pantauan orang tua melalui aplikasi Cakap.

"Kami percaya setiap anak memiliki cara belajar yang berbeda. Karena itu, Cakap Next dirancang agar proses belajar menjadi lebih personal, mulai dari pilihan guru, jadwal yang fleksibel, kurikulum berstandar internasional, hingga laporan perkembangan yang dapat dipantau orang tua. Harapannya, anak tidak hanya menguasai bahasa asing, tetapi juga tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri dan siap menghadapi masa depan global," tambah Cecillia Ong.

Lebih dari sekadar menghafal tata bahasa (grammar), program berfokus untuk membangun keberanian berbicara (speaking confidence) sejak dini, sehingga anak memiliki rasa percaya diri yang tinggi sekaligus kesiapan akademis yang matang saat memasuki usia remaja.

Melalui peluncuran Cakap Next, Cakap menegaskan kembali posisinya sebagai market leader dalam penyedia akses terhadap kursus Bahasa Inggris dan Mandarin berkualitas, yang juga adaptif terhadap perkembangan zaman, sekaligus menjadi mitra terpercaya bagi para orang tua dalam mempersiapkan masa depan anak-anak mereka.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(SAW)

GELOMBANG pemutusan hubungan kerja (PHK) kembali memenuhi ruang pemberitaan dalam beberapa pekan terakhir.

Industri tekstil, garmen, alas kaki, hingga sejumlah sektor manufaktur lainnya menghadapi tekanan yang berujung pada pengurangan tenaga kerja.

Di balik setiap angka PHK terdapat cerita tentang keluarga yang kehilangan sumber penghasilan, pekerja yang harus memulai kembali pencarian kerja, dan pelaku usaha kecil di sekitar kawasan industri yang ikut merasakan turunnya aktivitas ekonomi.

Di mata publik, rangkaian peristiwa ini mudah dibaca sebagai pertanda bahwa perekonomian nasional sedang tidak baik-baik saja.

Namun, pada saat yang hampir bersamaan, berbagai indikator makroekonomi justru menyampaikan narasi yang berbeda.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada pada jalur positif, inflasi relatif terkendali, dan sejumlah proyek investasi terus berjalan.

Secara statistik, ekonomi Indonesia masih bertumbuh.

Di sinilah muncul sebuah pertanyaan yang layak diajukan: jika ekonomi masih tumbuh, mengapa semakin banyak pekerja justru kehilangan pekerjaan?

Pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab hanya dengan menyalahkan perlambatan permintaan, pelemahan ekspor, atau kesalahan strategi perusahaan tertentu.

Penjelasan semacam itu mungkin benar untuk beberapa kasus, tetapi tidak cukup untuk memahami fenomena yang kini semakin sering berulang.

Ketika PHK terjadi di berbagai sektor dalam waktu yang hampir bersamaan, persoalannya tidak lagi semata-mata berada pada tingkat perusahaan.

Ada gejala yang lebih mendasar, yakni perubahan dalam struktur ekonomi yang mengubah cara pertumbuhan diciptakan sekaligus mengubah cara pasar kerja bekerja.

Selama bertahun-tahun, masyarakat terbiasa menganggap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja berjalan seiring.

Ketika investasi meningkat, pabrik dibangun, produksi bertambah, maka kesempatan kerja pun meluas.

Logika tersebut pernah menjadi ciri pembangunan Indonesia, terutama ketika sektor manufaktur padat karya menjadi motor utama pertumbuhan.

Pada masa itu, kenaikan produk domestik bruto (PDB) relatif cepat diterjemahkan menjadi bertambahnya kesempatan kerja dan meningkatnya kesejahteraan rumah tangga.

Kini hubungan tersebut tidak lagi sesederhana itu.

Pertumbuhan ekonomi tetap berlangsung, tetapi sumber pertumbuhan mulai bergeser ke sektor-sektor yang lebih padat modal, lebih berbasis teknologi, dan lebih mengandalkan peningkatan produktivitas daripada penambahan jumlah pekerja.

Digitalisasi, otomatisasi, kecerdasan buatan, serta perubahan rantai pasok global mendorong perusahaan menghasilkan output yang lebih besar dengan tenaga kerja yang lebih sedikit.

Dalam kondisi seperti ini, pertumbuhan ekonomi tidak otomatis berarti perluasan kesempatan kerja sebagaimana yang terjadi pada dekade-dekade sebelumnya.

Paradoks inilah yang sesungguhnya sedang dihadapi Indonesia. Angka pertumbuhan ekonomi masih memberi kesan optimistis, tetapi sebagian masyarakat justru merasakan meningkatnya ketidakpastian dalam dunia kerja.

Di satu sisi, indikator makro menunjukkan stabilitas; di sisi lain, pekerja menghadapi risiko kehilangan mata pencaharian, sementara lulusan baru memasuki pasar kerja yang semakin kompetitif.

Jurang antara capaian statistik dan pengalaman sehari-hari masyarakat menjadi semakin lebar.

Karena itu, gelombang PHK yang terjadi saat ini sebaiknya tidak dipandang semata sebagai persoalan siklus bisnis yang akan selesai ketika permintaan kembali pulih.

Fenomena tersebut lebih tepat dibaca sebagai sinyal, struktur ekonomi Indonesia sedang mengalami transformasi yang membawa konsekuensi baru bagi pasar tenaga kerja.

Jika diagnosisnya keliru, maka kebijakan yang diambil pun berisiko hanya bersifat jangka pendek dan reaktif.

Di titik itu, tantangan terbesar Indonesia bukanlah mempertahankan pertumbuhan ekonomi semata, melainkan memastikan pertumbuhan tersebut tetap mampu menciptakan pekerjaan yang layak, memperkuat kelas menengah, dan memperluas kesempatan bagi mereka yang memasuki dunia kerja.

Sebab, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari seberapa cepat ekonomi bertumbuh, tetapi juga dari seberapa luas manfaat pertumbuhan itu dirasakan oleh masyarakat.

Angka Pertumbuhan Tidak Selalu Menceritakan Kondisi Nyata

Selama ini pertumbuhan ekonomi sering dijadikan tolok ukur utama untuk menilai kesehatan suatu negara.

Ketika produk domestik bruto (PDB) meningkat, muncul anggapan dunia usaha sedang berkembang, pendapatan masyarakat membaik, dan kesempatan kerja akan semakin luas.

Cara pandang ini tidak sepenuhnya keliru, tetapi juga tidak lagi memadai untuk menjelaskan dinamika ekonomi Indonesia saat ini.

Angka pertumbuhan ekonomi pada dasarnya adalah indikator agregat yang menggambarkan besarnya aktivitas ekonomi secara keseluruhan, bukan bagaimana manfaat pertumbuhan tersebut tersebar di antara sektor-sektor usaha maupun kelompok masyarakat.

Dalam praktiknya, pertumbuhan ekonomi dapat ditopang oleh hanya beberapa sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap PDB, tetapi relatif sedikit menyerap tenaga kerja.

Industri pertambangan, pengolahan mineral, energi, maupun sektor-sektor berbasis teknologi merupakan contoh kegiatan ekonomi yang menghasilkan nilai tambah tinggi dengan penggunaan modal dan teknologi yang jauh lebih besar dibandingkan tenaga kerja.

Ketika sektor-sektor tersebut tumbuh pesat, angka pertumbuhan ekonomi nasional memang terdongkrak.

Namun, peningkatan tersebut belum tentu diikuti oleh bertambahnya lapangan pekerjaan dalam jumlah yang sebanding.

Sebaliknya, sektor-sektor yang selama ini menjadi tulang punggung penyerapan tenaga kerja, seperti tekstil, garmen, alas kaki, furnitur, dan berbagai industri manufaktur padat karya, justru menghadapi tekanan yang tidak ringan.

Persaingan global yang semakin ketat, perubahan rantai pasok internasional, kenaikan biaya produksi, hingga perlambatan permintaan ekspor memaksa banyak perusahaan melakukan efisiensi.

Akibatnya, sebagian perusahaan memilih mengurangi kapasitas produksi, menunda ekspansi, bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja.

Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam statistik nasional tidak selalu mampu mengimbangi pelemahan yang terjadi di sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kehidupan jutaan pekerja.

Fenomena ini menunjukkan, kualitas pertumbuhan ekonomi menjadi sama pentingnya dengan besarnya pertumbuhan itu sendiri.

Pertumbuhan yang terkonsentrasi pada sektor-sektor padat modal memang dapat meningkatkan output nasional, tetapi belum tentu memperluas kesempatan kerja atau memperkuat daya beli masyarakat.

Oleh karena itu, membaca kondisi ekonomi hanya melalui angka pertumbuhan berisiko melahirkan kesimpulan yang terlalu optimistis.

Di balik angka yang tampak positif, bisa saja terdapat tekanan yang semakin besar terhadap pasar tenaga kerja, pendapatan rumah tangga, dan keberlangsungan kelas menengah.

Di sinilah paradoks pertumbuhan Indonesia mulai menemukan relevansinya: ekonomi terus bertambah besar, tetapi manfaatnya tidak selalu dirasakan secara merata oleh mereka yang menggantungkan hidup pada pekerjaan formal.

Pertanyaan yang Harus Dijawab

Gelombang PHK yang terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi kembali orientasi pembangunan nasional.

Ketika pertumbuhan ekonomi tidak lagi diikuti oleh perluasan kesempatan kerja, maka tantangan kebijakan tidak lagi sekadar mengejar pertumbuhan yang lebih tinggi, melainkan memastikan pertumbuhan tersebut bersifat inklusif dan mampu menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat.

Dalam konteks ini, kita perlu melihat PHK bukan hanya sebagai persoalan hubungan industrial atau kesulitan yang dialami perusahaan tertentu.

Fenomena tersebut merupakan sinyal bahwa struktur pasar kerja sedang berubah lebih cepat daripada kemampuan sistem pendidikan, pelatihan, dan kebijakan ketenagakerjaan untuk beradaptasi.

Oleh karena itu, respons yang hanya berfokus pada bantuan sosial atau insentif jangka pendek memang penting untuk meredam dampak langsung terhadap pekerja yang kehilangan mata pencaharian, tetapi tidak akan menyelesaikan akar persoalan.

Yang lebih mendesak adalah menyiapkan tenaga kerja agar mampu memasuki jenis-jenis pekerjaan yang tumbuh dalam struktur ekonomi baru.

Salah satu agenda yang perlu dipercepat adalah reformasi pendidikan vokasi dan pelatihan kerja.

Dunia usaha saat ini membutuhkan tenaga kerja yang tidak hanya memiliki ijazah, tetapi juga kompetensi yang sesuai dengan perkembangan teknologi, digitalisasi, dan otomatisasi.

Kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki pencari kerja dengan kebutuhan industri (skills mismatch) menjadi salah satu penyebab mengapa perusahaan kesulitan memperoleh tenaga kerja yang sesuai, sementara di sisi lain jumlah pengangguran tetap tinggi.

Pendidikan vokasi tidak lagi cukup berorientasi pada kebutuhan industri masa lalu, melainkan harus mampu mengantisipasi kebutuhan ekonomi masa depan melalui kemitraan yang lebih erat antara dunia pendidikan, industri, dan pemerintah.

Pada saat yang sama, kebijakan investasi juga perlu diarahkan secara lebih selektif.

Selama ini, keberhasilan sering diukur dari besarnya nilai investasi yang masuk.

Ke depan, ukuran tersebut perlu dilengkapi dengan pertanyaan yang lebih mendasar: seberapa besar investasi tersebut menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas tenaga kerja lokal, serta membangun rantai nilai domestik.

Indonesia tentu tetap membutuhkan investasi di sektor-sektor berbasis teknologi dan bernilai tambah tinggi.

Namun, di saat yang bersamaan, sektor manufaktur padat karya yang selama puluhan tahun menjadi penyerap tenaga kerja terbesar tidak boleh kehilangan daya saing.

Tantangannya bukan memilih antara industri padat karya atau padat teknologi, melainkan membangun keduanya secara saling melengkapi agar transformasi ekonomi tidak meninggalkan jutaan pekerja.

Lebih jauh, peningkatan produktivitas tenaga kerja harus menjadi agenda utama pembangunan.

Dalam ekonomi modern, daya saing suatu negara tidak lagi ditentukan oleh murahnya upah, tetapi oleh kemampuan sumber daya manusianya menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi.

Investasi pada pendidikan, riset, inovasi, penguasaan teknologi, dan peningkatan keterampilan akan menjadi faktor penentu apakah Indonesia mampu memanfaatkan bonus demografi atau justru menghadapi meningkatnya pengangguran terdidik.

Di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan dan otomatisasi, tujuan kebijakan bukanlah melawan teknologi, melainkan memastikan tenaga kerja Indonesia memiliki kemampuan untuk bekerja berdampingan dengan teknologi tersebut.

Pada akhirnya, paradoks pertumbuhan Indonesia mengajarkan kualitas pembangunan tidak dapat lagi diukur hanya dari seberapa cepat ekonomi bertumbuh, tetapi juga dari seberapa luas kesempatan yang diciptakan bagi masyarakat untuk ikut menikmati hasil pertumbuhan itu.

Pekerjaan rumah pemerintah bukan sekadar mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi, melainkan memastikan bahwa transformasi ekonomi berjalan secara inklusif, adaptif, dan berkeadilan.

Sebab, pertumbuhan yang tidak mampu menghadirkan pekerjaan, memperkuat kelas menengah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada akhirnya akan kehilangan makna sebagai tujuan pembangunan itu sendiri.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan dunia mengungkap efisiensi hingga penguatan daya saing menjadi strategi dalam menjaga kinerja di tengah perlambatan ekonomi dan ketidakpastian global.

Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kadin Indonesia Saleh Husin mengatakan dunia usaha saat ini memilih langkah yang lebih hati-hati dalam menjalankan bisnis. Menurutnya, efisiensi menjadi strategi utama agar perusahaan tetap mampu bertahan di tengah tekanan permintaan global.

“Dunia usaha saat ini lebih mengutamakan efisiensi, menjaga likuiditas, dan diversifikasi pasar dibanding ekspansi agresif. Perusahaan juga mempercepat digitalisasi, memperkuat rantai pasok, serta meningkatkan produktivitas untuk menjaga daya saing,” kata Saleh kepadaBisnis, dikutip pada Selasa (30/6/2026).

Hal ini dia sampaikan menyusul dengan data PMI manufaktur yang kembali berada di level 50,0 (zona ekspansi). Angka tersebut menunjukkan industri masih mampu bertahan meski permintaan global belum sepenuhnya pulih.

Di sisi lain, Saleh menilai prospek dunia usaha hingga akhir tahun masih cukup positif, meski pelaku usaha tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam mengambil keputusan bisnis. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi domestik masih menjadi penopang utama bagi aktivitas usaha.

“Pertumbuhan ekonomi domestik masih menjadi penopang utama, didukung konsumsi dan investasi, meskipun dunia usaha tetap mewaspadai ketidakpastian global. Kinerja ekonomi Indonesia yang masih tumbuh di atas 5% menjadi modal penting untuk menjaga optimisme pelaku usaha,” ujarnya.

Lebih lanjut, Saleh mengatakan keputusan perusahaan untuk kembali melakukan ekspansi investasi akan sangat bergantung pada kepastian berusaha. Dia menyebut stabilitas makroekonomi, kepastian regulasi, biaya pendanaan yang kompetitif, serta prospek peningkatan permintaan menjadi faktor utama yang dipertimbangkan pelaku usaha.

Selain itu, pelaku usaha juga akan mencermati sejumlah indikator ekonomi dalam beberapa bulan ke depan sebagai acuan untuk menentukan langkah bisnis selanjutnya.

“Pelaku usaha akan mencermati empat indikator utama, yaitu PMI manufaktur, pertumbuhan konsumsi rumah tangga, realisasi investasi, dan stabilitas nilai tukar serta suku bunga. Keempat indikator tersebut akan menjadi sinyal apakah momentum pemulihan industri dapat berlanjut hingga akhir tahun atau masih tertahan oleh tekanan global,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis dunia usaha masih melanjutkan ekspansi di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Airlangga mengatakan realisasi investasi pada kuartal I/2026 telah melampaui target pemerintah. Selain itu, berbagai sektor dinilai masih terus melakukan ekspansi.

“Pertama dari segi investasi kita ketahui di kuartal I itu di atas daripada target investasi. Dan kami masih melihat berbagai sektor itu tetap melakukan ekspansi,” ucap Airlangga dalam konferensi Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di Smesco Indonesia, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026).

Dia menilai dunia usaha pada dasarnya akan tetap melakukan ekspansi apabila terdapat peluang untuk meningkatkan produksi. Menurutnya, perusahaan pada dasarnya akan berupaya mengoptimalkan biaya pendanaan (cost of fund) yang telah dikeluarkan sehingga peningkatan penjualan menjadi tujuan utama dalam menjalankan ekspansi usaha.

Sebagai contoh, kata dia, sejumlah kawasan ekonomi khusus (KEK) dan kawasan industri yang masih mengalami ekspansi. Di Jawa Timur, pemerintah tengah mengurus perluasan kawasan ekonomi khusus. Sementara itu, kawasan industri di Kendal, Batang, dan Bintan disebut telah memiliki tingkat keterisian yang hampir penuh.

Selain manufaktur, Airlangga menilai sektor pusat data (data center) masih menjadi salah satu magnet investasi baru di Indonesia. Pemerintah mencatat adanya tambahan permintaan kapasitas pusat data yang siap direalisasikan dalam waktu dekat.

“Dan juga saya melihat minat dari sektor data center misalnya, itu ada demand tambahan sebesar 1,32 GW atau 1,2 GW yang sedang siap untuk masuk ke Indonesia,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Gadai Mas Nusantara melihat persaingan industri pergadaian ke depan akan semakin kompetitif, seiring bertambahnya pelaku usaha yang berkembang secara nasional.

Coporate Secretary & Legal Gadai Mas Nusantara, Evi Mayanti Situmorang menilai kondisi itu menjadi momentum positif bagi industri untuk terus mendorong inovasi, meningkatkan kualitas layanan, serta memperluas akses pembiayaan kepada masyarakat.

Untuk terus dapat memperkuat daya saing, lanjut Evi, perusahaan fokus pada peningkatan kualitas layanan, penguatan tata kelola perusahaan, dan pemanfaatan teknologi guna meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan pengalaman terbaik bagi nasabah.

“Selain itu, perusahaan juga terus memperluas jaringan layanan secara bertahap dan memperkuat manajemen risiko agar pertumbuhan usaha dapat berjalan sehat, berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan pasar,” katanya, Senin (29/6/2026).

Kendati begitu, Gadai Mas Nusantara memperkirakan pada tahun ini industri pergadaian menghadapi sejumlah tantangan seperti persaingan usaha yang semakin kompetitif, fluktuasi harga emas yang dipengaruhi kondisi ekonomi global, serta perubahan kebutuhan dan perilaku nasabah yang semakin mengutamakan kemudahan layanan.

“Untuk menghadapinya, perusahaan terus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan usaha, kualitas pembiayaan, penerapan prinsip kehati-hatian serta peningkatan kualitas layanan agar tetap tumbuh secara sehat dan berkelanjutan,” tegas Evi.

Oleh karena itu, dia berpendapat ke depannya daya saing perusahaan tidak hanya ditentukan oleh skala usaha, tetapi juga oleh kualitas layanan, tata kelola yang baik dan kemampuan memahami kebutuhan nasabah.

Untuk diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan persetujuan perubahan lingkup wilayah usaha dari tingkat provinsi menjadi tingkat nasional kepada dua perusahaan pergadaian, yaitu PT Gadai Sakti Jakarta dan PT Gadai Mas Nusantara.

Perluasan lingkup wilayah usaha ini dapat meningkatkan kapasitas usaha kedua perusahaan, memperluas jangkauan layanan pergadaian yang legal dan terdaftar, serta memberikan akses pembiayaan yang lebih luas kepada masyarakat di berbagai daerah.

Sebagai informasi, OJK mencatat penyaluran pinjaman industri pergadaian meningkat sebesar 56,80% (year on year/YoY) menjadi Rp157,20 triliun pada April 2026. Proporsi penyaluran pinjaman terbesar adalah PT Pegadaian konvensional yaitu Rp130,24 triliun atau 82,85% dari total penyaluran pinjaman industri Pergadaian.

Bisnis.com, JAKARTA - Memperingati delapan dekade pengabdian kepada negeri, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI terus memperkuat perannya sebagai bank nasional pertama milik negara melalui transformasi berkelanjutan. Sejalan dengan tema HUT ke-80 "Swadharma Bhakti Nagara", langkah tersebut menjadi fondasi bagi kinerja perseroan yang tetap solid.

Direktur Finance & Strategy BNI Hussein Paolo Kartadjoemena mengatakan, transformasi BNI diarahkan untuk memperkuat kinerja dan daya saing perseroan dalam menangkap peluang pertumbuhan baru, sejalan dengan penguatan tata kelola BUMN oleh Danantara Indonesia yang berfokus pada penciptaan nilai jangka panjang.

"Transformasi yang kami jalankan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kinerja bisnis, tetapi juga memperkuat kemampuan perusahaan dalam menghadapi perubahan dan menangkap peluang pertumbuhan. Dengan fundamental yang semakin kuat, BNI dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi nasabah, masyarakat, dan perekonomian nasional," ujar Paolo dalam keterangan tertulis.

BNI menjalankan transformasi secara menyeluruh di berbagai lini bisnis, mulai dari penguatan kapabilitas digital, peningkatan produktivitas organisasi, optimalisasi jaringan layanan, hingga penguatan manajemen risiko. Strategi tersebut diarahkan untuk menciptakan pertumbuhan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Pada sisi digitalisasi, BNI terus mengembangkan wondr by BNI sebagai platform layanan digital ritel. Hingga akhir 2025, platform tersebut telah digunakan oleh lebih dari 12 juta nasabah. Peningkatan aktivitas transaksi pada wondr by BNI turut mendukung pertumbuhan tabungan ritel dan penguatan dana murah perseroan.

Sementara itu, pada segmen wholesale banking, BNI memperkuat BNIdirect yang menyediakan layanan cash management, trade finance, bank guarantee, dan supply chain financing bagi nasabah bisnis. Sepanjang 2025, jumlah pengguna dan nilai transaksi BNIdirect tumbuh lebih dari 25% secara tahunan, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan giro korporasi dan kualitas layanan transaksi bisnis.

Hasil transformasi tersebut tercermin pada kinerja keuangan perseroan sepanjang 2025. BNI membukukan laba bersih sebesar Rp20 triliun. Pada saat yang sama, kualitas aset terus membaik, dengan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) bruto turun menjadi 1,9% dan loan at risk (LaR) membaik menjadi 8,5%.

Momentum positif berlanjut pada 2026. Hingga akhir Mei 2026, BNI mencatatkan total aset sebesar Rp1.365,36 triliun dan dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp1.063,92 triliun. Perseroan juga membukukan laba bersih Rp9,05 triliun dengan posisi permodalan yang tetap kuat, tercermin dari total ekuitas sebesar Rp160,99 triliun.

Paolo mengatakan, fondasi bisnis yang semakin kuat menjadi modal penting bagi BNI untuk terus menciptakan nilai bagi pemegang saham, nasabah, masyarakat, maupun perekonomian nasional.

"Kami meyakini bahwa perusahaan yang sehat dan bertumbuh akan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi pemegang saham, mendukung agenda pembangunan nasional, serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang," kata Paolo.

Kehadiran Danantara diharapkan dapat semakin memperkuat upaya BUMN, termasuk BNI, dalam menciptakan nilai jangka panjang melalui pengelolaan investasi yang terintegrasi, peningkatan produktivitas, serta penguatan daya saing perusahaan.

Ke depan, BNI akan terus melanjutkan agenda transformasi untuk memperkuat daya saing dan meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional sejalan dengan semangat "Terus Mengabdi untuk Terus Melayani". Selaras dengan arah penguatan tata kelola dan penciptaan nilai BUMN melalui Danantara, perseroan optimistis dapat terus memperkuat kinerja, memperluas kontribusi bagi pembangunan nasional, serta menciptakan manfaat yang berkelanjutan bagi pemegang saham, masyarakat, dan negara. (*)

Bisnis.com, JAKARTA — Penurunan komisi aplikator menjadi 8% akan berlaku besok tanpa uji coba terlebih dahulu. Kebijakan ini diperkirakan akan berdampak bagi bisnis Maxim Indonesia dan InDrive yang selama ini telah menerapkan kebijakan tarif aplikasi rendah.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai persaingan industri tidak akan banyak berubah meski dua pemain terbesar, Gojek dan Grab, mengalami penurunan pendapatan akibat kebijakan tersebut.

Menurutnya, platform seperti Maxim yang selama ini unggul karena menawarkan komisi lebih rendah akan kehilangan salah satu keunggulan kompetitifnya. Di sisi lain, penurunan komisi akan berdampak langsung terhadap pendapatan platform.

“Baik Gojek maupun Grab pasti mengalami penurunan pendapatan yang cukup signifikan. Kekuatan untuk bakar uang pun akan berkurang secara signifikan,” kata Huda kepada Bisnis, Senin (29/6/2026).

Huda memperkirakan perusahaan akan mulai mengurangi berbagai benefit non-tunai yang selama ini diberikan kepada mitra pengemudi. Menurutnya, langkah tersebut merupakan konsekuensi yang wajar ketika pendapatan perusahaan menurun.

Dia juga menilai apabila perusahaan justru membebankan penurunan pendapatan melalui kenaikan tarif kepada konsumen, permintaan layanan berpotensi ikut menurun. “Maka, secara logis, menurunkan benefit non pendapatan ke mitra itu lebih masuk akal dilakukan oleh platform,” katanya.

Meski demikian, Huda memperkirakan tarif layanan tidak akan mengalami kenaikan karena Grab dan Gojek masih harus menjaga daya saing di tengah persaingan dengan platform lain.

“Penurunan komisi tidak akan diteruskan sebagai beban ke konsumen menurut saya karena berat untuk bersaing dengan tarif yang lebih rendah misalkan Maxim. Mereka tetap berkepentingan untuk menjaga pasarnya,” ungkapnya.

Pandangan serupa disampaikan Ketua Umum Indonesian Digital Empowering Community (Idiec) Tesar Sandikapura. Menurutnya, kebijakan komisi 8% memang mengurangi salah satu keunggulan utama Maxim dan inDrive, tetapi persaingan tidak hanya ditentukan oleh besaran komisi.

Volume order, jumlah pengguna, kualitas layanan, hingga program insentif dinilai tetap menjadi faktor yang lebih menentukan.

“Jika Grab dan Gojek mampu menggabungkan komisi rendah dengan ekosistem yang besar, maka posisi mereka berpotensi semakin kuat,” kata Tesar saat dihubungi Bisnis, Senin (29/6/2026).

Tesar mengatakan pengemudi pada akhirnya akan mengejar pendapatan bersih, bukan sekadar besaran komisi. Karena itu, apabila komisi turun tetapi volume order tetap tinggi, Grab dan Gojek berpotensi kembali menjadi pilihan utama para mitra.

Di sisi lain, dia mengingatkan bahwa penurunan komisi akan menekan pendapatan platform sehingga kemungkinan diimbangi melalui efisiensi, penyesuaian insentif, maupun strategi tarif.

“Kenaikan tarif dalam waktu dekat saya nilai kecil kemungkinannya, karena persaingan masih sangat ketat dan konsumen sensitif terhadap harga,” katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah diminta lebih cermat dalam mengambil kebijakan terkait harga gas industri di tengah meningkatnya tekanan geopolitik global.

Menurut ekonom, biaya energi memang menjadi salah satu komponen penting dalam struktur biaya produksi, tetapi bukan satu-satunya faktor yang menentukan daya saing industri maupun pemutusan hubungan kerja (PHK).

Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengatakan pemerintah perlu berhati-hati apabila memberikan insentif harga gas kepada industri.

Sebab, persoalan yang dihadapi dunia usaha saat ini jauh lebih kompleks dibanding sekadar kenaikan biaya energi.

"Komponen yang membuat perusahaan berat saat ini bukan hanya energi. Nilai tukar juga salah satunya. Juga potensi pasar yang semakin lemah. Banyak faktor," ujar Achmad kepada wartawan, Senin (29/6/2026).

Ia menjelaskan, banyak industri nasional masih bergantung pada bahan baku impor. Kondisi tersebut membuat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ikut meningkatkan biaya produksi secara signifikan.

"Saya kira pemerintah harus cermat ya. Dilihat lagi jenis industrinya dan apakah sedang bertumbuh atau tidak. Sebab kalau bicara biaya operasional, kenaikan harga energi memang akan menaikkan biaya operasional. Tapi kan nilai tukar Rupiah juga melemah. Belum konsekuensi biaya logistik naik, biaya kemasan terutama plastik juga naik," katanya.

Achmad menilai, di tengah kenaikan harga energi dunia sepanjang tahun ini, harga energi non-subsidi pada prinsipnya mengikuti mekanisme pasar.

Namun demikian, pemerintah tetap perlu menghitung secara cermat setiap kebijakan subsidi maupun insentif yang akan diberikan kepada sektor industri.

"Sekali lagi pemerintah harus cermat. Kalau kenaikan harga gas masih dalam tahap wajar, memang perlu ada kenaikan harga gas tapi perlu juga ada stimulasi-stimulasi lain untuk perusahaan yang dalam kondisi survival mode," ujarnya.

Menurut dia, kebijakan pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan antara kepentingan industri pengguna energi dan perusahaan penyedia energi.

Achmad mengingatkan penyedia energi tidak boleh mengalami tekanan keuangan akibat kebijakan yang diterapkan.

"Kalau penyedia energi mengalami suffering, neraca keuangan yang nggak kuat, nanti bisa berdampak tidak bisa menyediakan energi lagi. Ini kan juga enggak boleh," tegasnya.

Selain itu, ia menilai kenaikan harga energi, termasuk gas, seharusnya menjadi momentum bagi pelaku industri untuk meningkatkan efisiensi operasional.

"Melakukan efisiensi. Perusahaan harus menjadi lebih efisien di tengah situasi ini. Ini poin yang perlu disebutkan juga," katanya.

Isu harga gas dan PHK

Dalam beberapa hari terakhir, isu harga gas industri kembali menjadi sorotan publik dan kerap dikaitkan dengan melemahnya daya saing industri serta potensi PHK yang disebut mencapai 55.000 pekerja.

Menanggapi hal tersebut, Penasihat Khusus Presiden Said Iqbal menegaskan angka tersebut bukan merupakan jumlah PHK yang benar-benar terjadi.

"Jadi, tidak benar juga kalau disebut 55 ribu karyawan akan terkena PHK. Memang ada ribuan yang terdampak. Kalau ada perusahaan granit yang melakukan PHK, jumlahnya ratusan orang dan itu terjadi akibat dampak perang serta kenaikan harga BBM yang tinggi," jelas Said.

Menurut Said, kenaikan harga energi bagi industri, termasuk gas yang tidak disubsidi, merupakan salah satu konsekuensi dari situasi geopolitik global. Namun, ia menilai harga gas bukan satu-satunya penyebab meningkatnya tekanan terhadap sektor industri.

"Faktor lainnya adalah melemahnya daya beli masyarakat. Akibatnya pembelian barang menurun, produksi ikut turun, dan penurunan produksi mengakibatkan efisiensi yang ujung-ujungnya PHK," ujarnya.

Ia juga menyoroti fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang meningkatkan biaya produksi bagi industri yang mengandalkan bahan baku impor.

"Mereka membeli bahan baku menggunakan dolar, sementara hasil produksinya dijual dalam rupiah. Ini sangat merugikan perusahaan," kata Said.

Daya saing dipengaruhi banyak faktor

Pandangan serupa juga disampaikan Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro. Dalam kajiannya, ia menyebut daya saing industri nasional tidak hanya ditentukan oleh harga gas.

Menurut Komaidi, terdapat berbagai faktor lain yang memengaruhi daya saing, antara lain strategi industri, permintaan pasar, ketersediaan bahan baku, produktivitas, efisiensi, nilai tukar, teknologi, logistik, hingga akses pasar.

"Harga gas adalah salah satu komponen dalam cost competitiveness, tetapi bukan satu-satunya penentu daya saing," tegasnya.

Kajian ReforMiner Institute yang mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan bahwa porsi biaya energi dalam struktur biaya industri relatif kecil dibandingkan komponen lainnya.

Data tersebut memperlihatkan bahwa porsi bahan bakar, termasuk gas, pelumas, dan listrik dalam biaya input sektor industri berada di kisaran 6,35 persen.

Sebaliknya, komponen bahan baku dan bahan penolong mencapai 64,60 persen hingga 96,76 persen, bergantung pada karakteristik masing-masing industri.

"Artinya, jika persoalan bahan baku, permintaan pasar, kurs, produktivitas, teknologi, dan strategi industri tidak ikut dibenahi, maka tekanan terhadap daya saing akan tetap muncul meskipun beban energi telah dimitigasi," ujar Komaidi.

Meski demikian, ia menegaskan harga gas tetap merupakan komponen strategis yang perlu dikelola, terutama bagi industri yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap pasokan gas.

Namun, menurutnya, menjadikan harga gas sebagai satu-satunya penyebab melemahnya daya saing industri maupun meningkatnya PHK justru berisiko mengabaikan berbagai persoalan struktural lain yang juga membutuhkan solusi.

"Menjadikan gas sebagai kambing hitam tunggal atas seluruh tekanan industri justru berisiko menutup ruang bagi solusi yang lebih komprehensif dan tepat sasaran," kata Komaidi.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA - Rentetan pemadaman listrik dalam dua bulan terakhir—mulai dari blackout besar di Sumatera (22 Mei 2026) hingga pemadaman bergilir di Pulau Jawa—sepantasnya tidak lagi dipandang sebagai gangguan teknis semata. Peristiwa ini merupakan alarm keras bahwa fondasi ketahanan energi Indonesia sedang menghadapi kerentanan struktural. Ketika listrik padam di kawasan industri dan pusat bisnis seperti Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, yang terganggu bukan hanya aktivitas harian, melainkan denyut utama perekonomian nasional.

Dalam ekonomi modern yang makin bergantung pada digitalisasi dan industrialisasi, listrik bukan lagi sekadar utilitas. Ia adalah infrastruktur strategis yang menentukan kelangsungan produksi, distribusi, dan layanan. Ketika listrik berhenti, mesin industri bungkam, sistem logistik terputus, dan aktivitas bisnis lumpuh.

Setiap detik pemadaman berarti kehilangan nilai ekonomi yang nyata. Studi global dari International Energy Agency (IEA) menunjukkan bahwa biaya pemadaman listrik— dikenal sebagai Value of Lost Load (VoLL)—jauh melampaui harga listrik itu sendiri karena efek berantai terhadap seluruh aktivitas ekonomi.

Indonesia pernah membayar mahal harga listrik yang tidak andal. Dalam peristiwa blackout Jawa (4 Agustus 2019), PLN memperkirakan kerugian langsung sekitar Rp90 miliar dari kehilangan penjualan listrik, sementara kompensasi kepada pelanggan mencapai Rp865 miliar. Namun, angka tersebut hanyalah bagian kecil dari total kerugian ekonomi yang sebenarnya. Sektor industri mengalami downtime, logistik terganggu, dan layanan publik terhambat.

Bagi UMKM, misalnya, dampaknya bahkan lebih terasa secara langsung. Pemadaman listrik selama beberapa jam saja dapat menghilangkan omzet harian sebesar Rp1 juta—Rp10 juta, terutama di sektor makanan, ritel, dan jasa. Sementara itu, industri besar menghadapi risiko yang jauh lebih besar. Dalam sektor manufaktur berbasis proses kontinu—seperti tekstil, kimia, atau logam—downtime produksi dapat menyebabkan kerugian ratusan juta hingga miliaran rupiah per jam, ditambah risiko kerusakan bahan baku dan mesin.

Skala kerugian ini makin jelas bila dilihat secara global. Merujuk pada laporan Bank Dunia (World Bank Vietnam Economic Update), pemadaman Listrik di Vietnam pada Mei—Juni 2023 menyebabkan kerugian ekonomi sekitar US$1,4 miliar atau setara 0,3% dari PDB nasional. Sektor industri di negara tersebut bahkan mengalami penurunan pendapatan hingga 10%. Ini menegaskan bahwa ketidakandalan listrik bukan sekadar masalah operasional, melainkan ancaman nyata terhadap kinerja ekonomi nasional.

Studi lintas negara memperkuat kesimpulan tersebut. Analisis makroekonomi yang mencakup 152 negara menunjukkan bahwa peningkatan frekuensi dan durasi pemadaman listrik secara langsung menurunkan produktivitas dan efisiensi modal nasional (Chen et al., 2023). Di tingkat perusahaan, data World Bank Enterprise Survei di 28 negara berkembang menunjukkan bahwa setiap peningkatan gangguan listrik berdampak pada penurunan penjualan tahunan rata-rata perusahaan sebesar US$114,9, sementara usaha kecil menjadi yang paling rentan dengan kerugian hingga US$408,89. Dengan kata lain, listrik yang tidak stabil secara langsung melemahkan daya saing industri dan minat investasi.

Ironinya, krisis ini terjadi di tengah klaim bahwa Indonesia tidak kekurangan listrik. Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025—2034, pemerintah menargetkan penambahan kapasitas sebesar 69,5 GW hingga 2034, dengan lebih dari 60% berasal dari energi terbarukan. Reserve margin pasokan listrik juga dirancang berada di atas 34% untuk memastikan kecukupan daya nasional. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kapasitas yang besar tidak otomatis menjamin keandalan sistem. Gangguan tetap terjadi, menegaskan bahwa persoalan utama terletak pada kelemahan dalam reliability dan resilience jaringan listrik.

AMBISI & RISIKO BARU

Lebih kompleks lagi, semua ini terjadi di tengah fase transisi energi yang ambisius. Indonesia sedang bergerak menuju dominasi energi baru terbarukan dengan target lebih dari 60% kapasitas baru berasal dari sumber hijau, didukung oleh sistem penyimpanan energi. Namun, energi terbarukan memiliki sifat intermiten, sebagaimana kajian IEA—bergantung pada cuaca dan waktu—yang membutuhkan sistem jaringan yang jauh lebih fleksibel.

Tanpa kesiapan infrastruktur seperti smart grid, storage, dan sistem balancing, penetrasi energi terbarukan justru dapat meningkatkan volatilitas sistem dan memperbesar risiko blackout. Dengan kata lain, transisi energi tidak hanya membutuhkan investasi pada pembangkit, tetapi juga transformasi menyeluruh pada jaringan dan sistem operasi.

Bagi dunia usaha, kebutuhan utamanya tetap sederhana: kepastian. Kepastian bahwa listrik tersedia setiap saat, dengan kualitas yang stabil, dan risiko gangguan yang minimal. Tanpa kepastian tersebut, pelaku usaha akan mengambil langkah defensif—mulai dari investasi pada pembangkit sendiri, peningkatan biaya operasional, hingga relokasi ke negara lain. Dalam konteks ini, listrik menjadi faktor kunci dalam kompetisi antarnegara. Keandalan listrik menjadi nilai jual yang jauh lebih penting dibandingkan sekadar insentif fiskal. Sebaliknya, ketidakstabilan listrik (di Indonesia) berpotensi mengurangi daya tarik investasi. Investor global tidak hanya mempertimbangkan biaya produksi, tetapi juga risiko operasional. Dalam kondisi listrik yang tidak andal, biaya investasi meningkat, risiko kegagalan proyek membesar, dan pada akhirnya keputusan investasi dapat bergeser ke negara lain yang lebih stabil. Dalam jangka panjang, kondisi ini akan menekan pertumbuhan ekonomi dan melemahkan daya saing nasional.

Di titik inilah Indonesia menghadapi pilihan strategis yang krusial. Pertama, menggeser paradigma dari sekadar penambahan kapasitas menuju penguatan keandalan sistem. Kedua, mempercepat investasi pada jaringan transmisi dan distribusi untuk menghilangkan bottleneck dan single point of failure. Ketiga, mengembangkan fleksibilitas sistem melalui storage, demand-side management, dan digitalisasi jaringan. Keempat, mempercepat penerapan smart grid yang memungkinkan respons real-time terhadap gangguan. Kelima, memastikan bahwa transisi energi dilakukan secara realistis dengan menyeimbangkan ambisi dekarbonisasi dan kebutuhan stabilitas.

Pada akhirnya, listrik bukan sekadar sektor energi—ia adalah fondasi daya saing ekonomi nasional. Negara yang mampu menjamin listrik stabil dan andal akan memenangkan kompetisi investasi. Sebaliknya, negara yang gagal akan terus membayar harga mahal dalam bentuk kerugian ekonomi, hilangnya investasi, dan melemahnya posisi dalam persaingan global.

Indonesia kini berada di persimpangan jalan. Pilihan yang diambil hari ini—antara memperkuat ketahanan sistem atau mempertahankan pendekatan lama—akan menentukan arah ekonomi di masa depan. Tanpa listrik yang andal, mimpi industrialisasi dan transformasi ekonomi berisiko tinggal menjadi narasi.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mendukung transformasi BUMN logistik dalam memperkuat efisiensi, meningkatkan daya saing global, serta memperlancar ekosistem logistik nasional.

"Berkaitan dengan BUMN holding logistik, kami sebagai regulator yang berkaitan dengan transportasi tentunya akan mendukung segala upaya yang dilakukan oleh BUMN maupun Danantara," kata Dudy dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.

Dia menyampaikan hal itu menanggapi terkait rencana pembentukan holding BUMN logistik yang dinahkodai PT Pos Indonesia (Persero). Yang mana terdapat sembilan BUMN logistik akan tergabung ke dalam PT Multi Terminal Indonesia (MTI) sebagai tahap awal pembentukan holding logistik di bawah Pos Indonesia.

Dudy menyatakan Kementerian Perhubungan akan mendukung penuh setiap langkah restrukturisasi BUMN logistik yang dijalankan Danantara sebagai bagian transformasi perusahaan milik negara.

Menurutnya, Kementerian Perhubungan menjalankan fungsi sebagai regulator sehingga siap memfasilitasi berbagai kebijakan yang dibutuhkan guna mendukung kelancaran proses transformasi sektor logistik nasional.

"Jadi kita fully support apa yang menjadi agenda atau apa yang menjadi harapan dari Bapak Presiden (Prabowo Subianto) maupun dari Danantara kita akan mendukung sepenuhnya," ucapnya.

Dia menilai seluruh keputusan bisnis, termasuk merger, konsolidasi, maupun langkah strategis lainnya, merupakan bagian dari upaya meningkatkan efisiensi dan memperkuat kinerja perusahaan BUMN.

"Dan harapan kita BUMN tidak hanya sebagai pemain lokal tapi juga akan menjadi sebagai pemain dunia dengan dengan kondisi yang terbarunya nanti," ucap Menhub.

Kementerian Perhubungan, lanjutnya, siap terus berkoordinasi dengan Danantara maupun BUMN apabila diperlukan guna memastikan seluruh proses restrukturisasi berjalan efektif, terarah, dan memberikan manfaat optimal.

Ia menegaskan dukungan penuh Kementerian Perhubungan merupakan bagian dari komitmen pemerintah menyukseskan agenda transformasi BUMN agar tercipta ekosistem logistik nasional yang semakin efisien dan kompetitif.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Daud Joseph mengatakan rencana konsolidasi sejumlah BUMN logistik ke dalam satu entitas terintegrasi.

Daud menjelaskan per 1 Juli 2026, terdapat tujuh perusahaan logistik pelat merah akan bergabung ke dalam PT Multi Terminal Indonesia (MTI) sebagai tahap awal pembentukan holding logistik di bawah Pos Indonesia.

Ketujuh perusahaan tersebut terdiri dari PT Multi Terminal Indonesia (MTI) dan PT Prima Indonesia Logistik (PIL) yang sat berada di bawah Pelindo, PT Pos Logistik Indonesia (Poslog) milik Pos Indonesia, PT Sarana Bandar Logistik (SBL) milik PT Pelni, PT KBN Prima Logistik (KPL) milik Danareksa.

Kemudian PT Varia Usaha Dharma Segara (VUDS) dari SIG, serta PT Krakatau Jasa Logistik (KJL) yang merupakan bagian dari Krakatau Steel.

Pada tahap awal tersebut, kepemilikan sahamnya yakni 73 persen Pelindo, 9 persen Pos Indonesia, dan 17 persen dimiliki lima perusahaan lainnya. Nantinya pada 2027, seluruh saham perusahaan akan berada di bawah Pos Indonesia.

"Nah ini adalah tujuh perusahaan yang di awal Juli nanti, 1 Juli, akan bergabung dalam satu perusahaan yang namanya adalah PT MTI atau Multi Terminal Indonesia," ujar Daud dalam RDP dengan Komisi VI DPR, Senin (22/6).

Selanjutnya pada fase berikutnya berdasarkan surat dari Danantara Aset Manajemen konsolidasi, lanjut Daud, holding itu akan diperluas dengan masuknya PT Semen Indonesia Logistik (Silog) dan PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog).

"Nantinya, berarti sudah ada sembilan BUMN logistik yang bergabung di bawah perusahaan Pos Indonesia," kata Daud.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten Grup Telkom PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. (MTEL) atau Mitratel akan segera mengeksekusi penggabungan dua anak usaha ke tubuh perseroan. Aksi itu dijalankan dalam rangka perluasan portofolio bisnis oleh Mitratel.

Melansir keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), kedua anak usaha tersebut adalah PT Ultra Mandiri Telekomunikasi (UMT) dan PT Persada Sokka Tama (PST).

Selain memiliki kegiatan usaha yang sama dengan MTEL, PST juga menjalankan kegiatan usaha berupa konsultasi dan perancangan IoT, penyediaan tenaga kerja waktu tertentu, hingga perdagangan besar peralatan telekomunikasi.

Sementara itu, UMT menjalankan kegiatan usaha utama pada instalasi telekomunikasi, perdagangan besar peralatan telekomunikasi, aktivitas telekomunikasi dengan kabel dan internet service provider.

Terdapat sedikitnya 6 alasan utama MTEL melebur dua anak usahanya, dengan salah satunya dalam rangka peningkatan skala dan portofolio infrastruktur perseroan. Manajemen berharap, penggabungan usaha ini dapat memperkuat daya saing MTEL di Indonesia.

”Penggabungan usaha ini akan memperluas portofolio menara telekomunikasi dan infrastruktur pendukung MTEL secara substansial, sehingga memperkuat skala dan kualitas aset MTEL. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan posisi kompetitif MTEL sebagai penyedia infrastruktur telekomunikasi terkemuka di Indonesia, serta memperkuat kemampuan MTEL dalam mengamankan peluang penyewaan dari operator telekomunikasi,” tulis manajemen, dikutip Minggu (28/6/2026).

Selain itu, terdapat alasan lain seperti optimalisasi rasio kolokasi, efisiensi biaya operasional, penguatan struktur permodalan, perluasan jangkauan, hingga peningkatan nilai bagi pemegang saham.

Adapun nantinya, MTEL selaku perusahaan penerima penggabungan usaha, akan menambah sedikitnya 4 kegiatan usaha, antara lain aktivitas jasa akses internet, konsultasi dan perancangan IoT, penyediaan tenaga kerja waktu tertentu, hingga aktivitas telekomunikasi lainnya.

Penggabungan ini juga tidak membuat MTEL mengalami perubahan kegiatan usaha lantaran seluruh saham anak usaha digenggam oleh MTEL. Dengan begitu, aksi ini disebut tidak menimbulkan dilusi kepemilikan maupun perubahan komposisi pemegang saham MTEL.

Kondisi ini juga sejalan dengan tujuan penggabungan anak usaha MTEL, guna memberikan peluang bagi MTEL untuk memperluas jangkauan infrastruktur ke wilayah dengan potensi pertumbuhan yang tinggi.

”Sehingga meningkatkan akses pasar, memperkuat pipeline permintaan, serta mendukung pengembangan konektivitas digital nasional, termasuk jaringan 4G dan 5G,” tegas manajemen.

Dalam rencana ini, MTEL, PST, dan UMT bakal menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Senin (30/6/2026). Tanggal efektif penggabungan usaha akan jatuh pada 1 Juli 2026.

Rancangan penggabungan usaha ini telah disetujui oleh dewan komisaris setiap perusahaan dan telah mendapatkan pernyataan efektif dari OJK. Pemegang saham yang tidak menyetujui aksi korporasi ini, nantinya berhak atas aksi pembelian kembali saham dengan harga yang wajar.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala BP BUMN dan COO Danantara Dony Oskaria mengatakan hotel-hotel BUMN resmi disatukan di bawah InJourney. Dony menyampaikan integrasi seluruh hotel BUMN ini merupakan bagian dari transformasi BUMN yang diorkestrasi Danantara.

"Dengan proyeksi 120 hotel, InJourney akan menjadi operator hotel kedua terbesar di Indonesia," ujar Dony dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (27/6/2026).

Dony mengatakan 45 hotel yang tersebar di beberapa BUMN telah melakukan penandatanganan Conditional Sale and Purchase Agreement (CSPA) sebagai bagian dari penyatuan aset hotel di bawah payung InJourney pada Jumat (26/6/2026). Ia mengatakan penandatanganan CSPA oleh 45 hotel ini merupakan bagian dari transformasi BUMN di sektor hospitality.

"Penyatuan seluruh hotel BUMN di bawah payung InJourney adalah lompatan besar dalam menata ulang dan memperkuat nilai aset hospitality kita agar lebih berdaya saing," ucap Dony.

Dony memastikan terus menjaga momentum positif. Dia memproyeksikan adanya penambahan penandatanganan dari beberapa hotel lainnya pada awal pekan depan sebagai langkah konkret menuju optimalisasi nilai aset dan struktur manajemen yang lebih tangguh.

"Skema CSPA ini memastikan proses konsolidasi aset berjalan prudent dan mengedepankan tata kelola yang baik," kata Dony.

Dony mengatakan konsolidasi seluruh hotel BUMN menjadi fondasi yang solid untuk melakukan value creation. Dia menilai transformasi ini pada akhirnya akan menciptakan portofolio industri pariwisata yang lebih efisien, kompetitif, dan terintegrasi.

JAKARTA - Posisi Indonesia dalam pemeringkatan daya saing global turun pada 2026. Berdasarkan IMD World Competitiveness Ranking (WCR) 2026 yang dirilis IMD World Competitiveness Center, Swiss, Indonesia turun ke peringkat 48 dunia dari total 70 negara yang dinilai.

"Banyak negara di peringkat atas bukan ekonomi paling maju, eksportir terbesar atau pasar terbesar, melainkan negara yang paling konsisten menegakkan supremasi hukum," ujar Direktur IMD World Competitiveness Center Arturo Bris dalam laporan IMD World Competitiveness Ranking 2026 seperti dikutip pada Sabtu (27/6/2026).

Adapun posisi Indonesia di kawasan Asia Tenggara berada di bawah Singapura menempati peringkat pertama dunia, Malaysia di posisi ke-15, Vietnam di urutan ke-27, dan Thailand di posisi ke-30. Indonesia tercatat berada di posisi kelima di kawasan, sekaligus menjadi salah satu negara dengan penurunan peringkat paling tajam dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada 2024, Indonesia sempat berada di posisi ke-27 dunia. Namun dalam dua tahun terakhir, posisi daya saing terus menurun seiring melemahnya sejumlah indikator utama terutama efisiensi bisnis, efisiensi pemerintah, dan kualitas infrastruktur.

Laporan IMD menunjukkan Indonesia masih memiliki kekuatan pada aspek economic performance dengan peringkat ke-24 dunia. Selain itu, indikator daya saing harga berada di posisi ke-10 dunia dan daya saing pajak di peringkat ke-12.

Meski demikian, sejumlah indikator lain masih tertinggal. Efisiensi bisnis Indonesia berada di posisi ke-50 dunia, sementara efisiensi pemerintah turun ke peringkat ke-38. Infrastruktur menjadi tantangan terbesar dengan posisi ke-58 dunia.

Sejumlah indikator strategis Indonesia juga berada di kelompok bawah, antara lain produktivitas dan efisiensi di posisi ke-53, praktik manajemen ke-55, sektor keuangan ke-51, serta pendidikan di peringkat ke-63 dunia. Infrastruktur ilmiah dan teknologi masing-masing berada di posisi ke-48 dan ke-47.

Menurut Bris, penurunan daya saing Indonesia dipengaruhi meningkatnya fragmentasi ekonomi global, keterbatasan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, serta akses pembiayaan yang belum optimal. Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga dinilai relatif stagnan meskipun masih tumbuh sekitar 5,1% secara tahunan pada 2025.

"Kondisi geopolitik terus memburuk, sementara fragmentasi global semakin meningkat. Dalam konteks tersebut, negara-negara yang memiliki institusi yang telah teruji dan kredibel akan berada pada posisi yang lebih unggul," ujar Bris.

IMD menilai kualitas institusi kini menjadi faktor utama penentu daya saing global, tidak lagi semata ditentukan ukuran ekonomi atau biaya produksi. Kredibilitas regulasi, kepastian hukum, dan konsistensi kebijakan dinilai menjadi modal penting dalam menarik investasi dan menjaga ketahanan ekonomi nasional.

Penurunan peringkat tersebut juga menambah sentimen negatif terhadap pasar domestik setelah sebelumnya muncul kekhawatiran terkait potensi penurunan status pasar modal Indonesia oleh MSCI dari emerging market menjadi frontier market. Kondisi itu dinilai dapat memengaruhi persepsi investor terhadap prospek investasi dan iklim usaha di Indonesia.

Di kawasan Asia Pasifik, posisi Indonesia kini berada di kelompok bawah dan hanya sedikit lebih baik dibandingkan beberapa negara berkembang lainnya. Sebaliknya, negara-negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, dan Filipina justru mencatat perbaikan peringkat di tengah persaingan ekonomi global yang semakin ketat.