REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyiapkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) sebagai salah satu langkah menekan konsumsi energi, terutama bahan bakar minyak (BBM). Keputusan final disebut sudah ada dan akan segera diumumkan ke publik.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pengumuman resmi nantinya disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. “Keputusannya sudah ada, tapi nanti diumumkan. Bukan saya yang menyampaikan,” ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu (25/3/2026) lalu.

Ia menjelaskan pembatasan mobilitas melalui skema WFH secara teoritis mampu menurunkan konsumsi energi secara signifikan. Bahkan, penghematan BBM hingga 20 persen dinilai memungkinkan jika pergerakan masyarakat berkurang.

“Kalau mobilitas dibatasi, masyarakat diminta di rumah saja, konsumsi BBM bisa turun,” kata dia.

Namun, Purbaya mengingatkan kebijakan ini tidak bisa dilihat semata dari sisi penghematan. Dalam praktiknya, WFH juga berpotensi menggerakkan aktivitas ekonomi di sektor lain, terutama konsumsi rumah tangga dan usaha berbasis digital.

“Kalau WFH, ekonomi bisa tetap bergerak, bahkan lebih kencang di sektor tertentu. Konsumsi naik, bisnis naik. Kalau penerimaan pajak meningkat, itu juga positif,” ujarnya.

Menurut dia, pemerintah perlu melihat dampak kebijakan secara menyeluruh, bukan parsial. Keseimbangan antara efisiensi anggaran dan pertumbuhan ekonomi menjadi kunci agar kebijakan tetap memberi manfaat luas bagi masyarakat.

Dalam pengaturannya, pemerintah juga mempertimbangkan aspek produktivitas. Opsi WFH atau peliburan akan diarahkan pada hari dengan potensi gangguan paling kecil terhadap kinerja.

“Kalau diliburkan, dipilih yang dampaknya paling kecil ke produktivitas. Jumat, misalnya, jam kerjanya lebih pendek,” kata Purbaya.

Bagi masyarakat, kebijakan ini berpotensi mengubah pola aktivitas harian menjadi lebih banyak bekerja dari rumah, sekaligus menggeser pola belanja ke kebutuhan domestik. Pemerintah berharap efisiensi energi tetap tercapai tanpa menghambat laju ekonomi.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah sektor usaha bakal terdampak akibat kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) satu hari sepekan untuk aparatur sipil negara (ASN).

Center of Reform on Economics (CORE) memprediksi bahwa dampak dari kebijakan itu terhadap ekonomi cenderung terbatas dan tidak merata. Penghematan BBM dari berkurangnya mobilitas harian, terutama di kota-kota besar, juga diperkirakan hanya berkontribusi kecil apabila dibandingkan dengan total konsumsi energi nasional yang lebih banyak dari sektor industri, logistik, dan pembangkit listrik.

"Dari sisi sektoral, yang paling terdampak justru sektor transportasi dan aktivitas penunjangnya, seperti angkutan umum, ride-hailing, hingga sebagian UMKM yang bergantung pada mobilitas harian pekerja," ujar ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet kepada Bisnis, Rabu (25/3/2026).

Selain itu, Yusuf turut memperkirakan sektor ritel serta makanan dan minuman di kawasan perkantoran berpotensi mengalami penurunan permintaan karena berkurangnya lalu lintas pekerja.

Di sisi lain, sektor digital dan jasa berbasis online justru bisa sedikit diuntungkan karena ada pergeseran aktivitas ke rumah. "Jadi efeknya lebih ke redistribusi aktivitas ekonomi, bukan penurunan konsumsi energi secara signifikan," ujarnya.

Dampak Minim ke APBN

Adapun dampak penghematan dari skema WFH kepada disiplin fiskal diperkirakan terbatas. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga batas defisit APBN tahun ini di bawah 3% terhadap PDB.

Menurut Lembaga Penyilidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI), kebijakan WFH satu hari selama sepekan menggarisbawahi perlunya pemerintah untuk turut memotong anggaran belanja jumbo seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

"Untuk menjaga defisit rasanya [WFH satu hari] tidak akan terlalu besar dampaknya karena anggaran yang direalokasikan tidak terlalu signifikan. Akan cukup berdampak apabila pemerintah memotong anggaran yang memakan anggaran fiskal cukup besar, seperti MBG dan KDMP," terang ekonom LPEM UI Teuku Riefky kepada Bisnis, Rabu (25/3/2026).

Senada, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Josua Pardede menilai pengaruh kebijakan WFH sehari kepada komitmen menjaga defisit APBN di bawah 3% cenderung kecil apabila tanpa dibarengi dengan memotong anggaran jumbo.

"Tanpa rincian teknis mengenai cakupan pegawai, keterlibatan swasta, dan lama penerapan, belum tepat memberi angka pasti. Alasannya, penghematan dari kerja dari rumah terutama hanya menyasar sebagian belanja operasional dan sedikit menahan laju konsumsi BBM," terang Josua kepada Bisnis, Rabu (25/3/2026).

Selain anggaran belanja jumbo, Josua turut menyinggung besarnya bunga utang yang merupakan belanja wajib pemerintah setiap tahunnya. Berdasarkan catatan Bisnis, estimasi anggaran yang sudah dipakai pemerintah untuk membayar bunga utang mencapai Rp99,8 triliun atau 28,% dari total belanja pemerintah sampai dengan 28 Februari 2026 (Rp346,1 triliun).

Oleh sebab itu, Josua memandang bahwa skema kerja dari rumah ini hanya alat bantu untuk menahan pelebaran tekanan fiskal. Penentu utamanya tetap tiga hal, yaitu berapa lama harga minyak bertahan tinggi, seberapa besar tekanan rupiah, dan seberapa kuat pemerintah menambah penerimaan.

"Bila harga minyak bertahan sangat tinggi lebih lama, kerja dari rumah saja jelas tidak cukup dan harus ditopang oleh efisiensi belanja yang lebih luas, tambahan penerimaan komoditas, serta pengelolaan pembiayaan yang sangat disiplin," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pasar modal Indonesia diproyeksikan memasuki fase akselerasi pada 2026. Riset Kiwoom Sekuritas Indonesia dalam laporan bertajuk 2026 Year of Fire Horse Outlook menilai tahun depan sebagai periode percepatan pertumbuhan, bukan sekadar bertahan atau konsolidasi.

Menurut riset tersebut, 2026 menjadi titik balik reformasi struktural di pasar modal. Volatilitas dan friksi regulasi yang sempat terjadi sebelumnya justru dinilai dapat menjadi katalis penguatan integritas dan kredibilitas pasar.

“Bukan saatnya konsolidasi pasif; pasar akan didominasi entitas yang berani mengambil ruang,” demikian kutipan dalam laporan tersebut yang diterima Republika, Rabu (18/2/2026).

Dalam konteks ekonomi global, Indonesia masih memiliki ruang ekspansi. Proyeksi produk domestik bruto (PDB) dunia mencapai 123,6 triliun dolar AS, dengan Amerika Serikat sekitar 31,8 triliun dolar AS dan China 20,7 triliun dolar AS.

Sementara itu, PDB Indonesia diperkirakan berada di kisaran 1,6 triliun dolar AS. Riset Kiwoom menekankan, strategi beli dan tahan jangka panjang berpotensi kurang efektif di tengah volatilitas tinggi.

Rotasi sektor diprediksi berlangsung cepat, sehingga pendekatan active rebalancing serta pemanfaatan momentum dinilai lebih relevan bagi investor. Sektor digital menjadi penggerak utama akselerasi, meliputi ekosistem teknologi, infrastruktur data, hingga kecerdasan buatan. Lonjakan permintaan kapasitas data dipandang sebagai pendorong pertumbuhan berulang.

Selain itu, sektor energi hilir, komoditas yang terpengaruh dinamika geopolitik, industri padat belanja modal, serta emiten terkait agenda strategis nasional memiliki visibilitas kinerja tinggi. Dukungan kebijakan pemerintah dan narasi makroekonomi menjadi faktor penguat valuasi.

Meski demikian, riset tersebut mengingatkan adanya risiko jenuh beli dan koreksi tajam. Disiplin mengambil untung serta pengelolaan volatilitas menjadi krusial. “Di Tahun Kuda Api, berdiam diri adalah risiko terbesar. Bergerak cepat atau tersapu oleh laju pasar,” demikian tertulis dalam laporan tersebut.

Kiwoom merekomendasikan sejumlah saham dengan target harga sebagai berikut:

BMRI Rp 5.950
BTPS Rp 1.635
INKP Rp 10.800
ERAL Rp 540
JPFA Rp 3.110
INET Rp 630
TRIN Rp 1.650
ENRG Rp 2.000
TLKM Rp 4.000
RMKE Rp 13.100

Strategi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergeser ke pemilihan saham agresif. Emiten dengan narasi pertumbuhan kuat dan likuiditas tinggi diprediksi lebih unggul, sementara sektor defensif berperan sebagai peredam risiko.

Bagi investor ritel, momentum ini menawarkan peluang sekaligus peringatan. Pergerakan cepat berpotensi meningkatkan imbal hasil, tetapi tanpa disiplin, volatilitas dapat menggerus aset.

“Keberuntungan berpihak kepada yang berani,” demikian penutup riset Kiwoom Sekuritas Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah emiten merancang aksi rights issue pada 2025 seperti PT Cakra Buana Resources Energi Tbk. (CBRE), PT Folago Global Nusantara Tbk. (IRSX), hingga PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. (INET). Di tengah geliat rights issue, saham deretan emiten itu pun melonjak hingga puluhan kali lipat.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), harga saham CBRE telah melonjak 5.718,79% atau lebih dari 50 kali lipat sepanjang tahun berjalan (year to date/ytd). Lonjakan saham CBRE itu terjadi di tengah rancangan aksi rights issue. Emiten jasa pelayaran ini memang berencana menggelar rights issue sebanyak-banyaknya 48 miliar saham.

Kemudian, harga saham IRSX terbang 2.125,81% atau lebih dari 20 kali lipat ytd. IRSX pun merancang rights issue sebanyak 12,39 miliar saham.

Kemudian, saham INET terbang 1.356,9% ytd. INET pun rights issue jumbo senilai maksimal Rp3,2 triliun. Dalam aksi rights issue tersebut, INET menerbitkan sebanyak-banyaknya 12,8 miliar saham baru dengan harga pelaksanaan Rp250 per saham.

Kemudian, saham PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) melonjak 782,93% ytd. WIFI melakukan rights issue dengan menerbitkan 2,95 miliar saham baru dan mengumpulkan dana senilai Rp5,9 triliun.

Saham lainnya yang juga melonjak di tengah aksi rights issue di antaranya PT Sanurhasta Mitra Tbk. (MINA) naik 938,30%, PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk. (GMFI) naik 175,51%, dan PT MD Entertainment Tbk. (FILM) naik 201,37%.

Mengacu data BEI, sepanjang 2025, telah terdapat 12 emiten yang menerbitkan rights issue pada 2025, dengan total nilai hasil rights issue mencapai Rp17,5 triliun.

Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT), David Kurniawan mengatakan secara umum rights issue memang dipakai untuk ekspansi bisnis, bukan sekadar aksi korporasi.

"Rights issue bisa memperkuat neraca keuangan. Ekspektasi publik dan narasi pertumbuhan pun memicu re-rating saham," kata David kepada Bisnis pada Jumat (12/12/2025).

Pada 2026, menurutnya terdapat dorongan aksi rights issue yang akan lebih semarak. Sentimen yang akan memengaruhi di antaranya suku bunga global dan arah The Fed.

Selain itu, terdapat dorongan semaraknya aksi rights issue dari stabilitas indeks harga saham gabungan (IHSG) dan arus modal asing. Kinerja emiten dan narasi pertumbuhan ekonomi pun akan menjadi perhatian.

Menurutnya, terdapat sejumlah sektor yang berpotensi ramai menggelar rights issue pada 2026, di antaranya sektor digital dan telekomunikasi. Hal ini seiring dengan kebutuhan belanja modal (capital expenditure/capex) yang besar.

Sektor transportasi dan aviasi pun diproyeksikan ramai menggelar aksi rights issue pada 2026 seiring dengan aksi konsolidasi, recovery, dan restrukturisasi.

Kemudian, sektor energi dan infrastruktur didorong oleh proyek jangka panjang. Lalu, sektor properti yang sebelumnya delay karena pasar belum kondusif, kemungkinan akan kembali mempertimbangkan aksi korporasi pada 2026.

Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia Abdul Azis Setyo Wibowo pun mengatakan aksi korporasi berupa rights issue dilakukan karena memang adanya ekspansi yang dilakukan oleh emiten. Dengan begitu, aksi korporasi akan berdampak ke kinerja ke depannya.

"Aksi korporasi ini bisa jadi katalis positif dan pelaku pasar sudah melakukan priced in," ujar Azis pada Jumat (12/12/2025).

Dia mengatakan aksi korporasi berupa rights issue pada 2026 berpotensi semarak mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan tumbuh yang kemudian mendorong aksi ekspansi.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Aksi penghimpunan dana melalui penamabahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue diproyeksikan semakin semarak pada 2026 terdorong oleh sejumlah sentimen seperti tren penurunan suku bunga acuan.

Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat hingga 12 Desember 2025, terdapat 12 emiten yang menerbitkan rights issue pada 2025, dengan total nilai hasil rights issue mencapai Rp17,5 triliun.

Terdapat sejumlah emiten yang telah menggelar rights issue pada tahun ini. Emiten afiliasi Hashim Djojohadikusumo, PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) misalnya melakukan rights issue dengan menerbitkan 2,95 miliar saham baru dan mengumpulkan dana senilai Rp5,9 triliun.

Emiten Grup Djarum PT Sarana Menara Nusantara Tbk. (TOWR) juga menggelar rights issue dengan menawarkan 8,08 miliar lembar saham baru dan menghimpun total dana Rp5,49 triliun.

Namun, aksi rights issue sepanjang 2025 berjalan tergolong masih sepi, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada 2024, nilai fundraising melalui rights issue mencapai Rp34,41 triliun. Adapun, pada 2023 rights issue mencapai Rp51,37 triliun.

Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT) David Kurniawan mengatakan sepinya penghimpunan dana melalui rights issue pada 2025 disebabkan oleh kondisi pasar yang lebih selektif dan ketatnya likuiditas.

Selain itu, terdapat risiko eksternal yang tinggi, banyak ketidakpastian global, dan banyaknya emiten yang sudah melakukan rights issue besar di 2023–2024. Pada 2026, menurutnya terdapat dorongan aksi rights issue akan lebih semarak.

"Sentimen yang akan memengaruhi di antaranya suku bunga global dan arah The Fed," kata David kepada Bisnis pada Jumat (12/12/2025).

Selain itu, terdapat dorongan semaraknya aksi rights issue dari stabilitas indeks harga saham gabungan (IHSG) dan arus modal asing. Kinerja emiten dan narasi pertumbuhan ekonomi pun akan menjadi perhatian.

Menurutnya, terdapat sejumlah sektor yang berpotensi ramai menggelar rights issue pada 2026, di antaranya sektor digital dan telekomunikasi. Hal ini seiring dengan kebutuhan belanja modal (capital expenditure/capex) yang besar.

Sektor transportasi dan aviasi pun diproyeksikan ramai menggelar aksi rights issue pada 2026 seiring dengan aksi konsolidasi, recovery, dan restrukturisasi.

Kemudian, sektor energi dan infrastruktur didorong oleh proyek jangka panjang. Lalu, sektor properti yang sebelumnya delay karena pasar belum kondusif, kemungkinan akan kembali mempertimbangkan aksi korporasi pada 2026.

Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia Abdul Azis Setyo Wibowo pun mengatakan aksi korporasi berupa rights issue pada 2026 berpotensi semarak.

"Ke depannya aksi korporasi seperti right issue masih berpotensi meningkat mengingat target pertumbuhan ekonomi indonesia yang ditargetkan tumbuh akan mendorong aksi ekpansi," kata Azis.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Penawaran umum perdana saham alias initial public offering (IPO) digadang-gadang akan mendominasi aksi korporasi perusahaan pada 2026.

Laporan Tren IPO Global EY menyebut indeks-indeks utama di Amerika Serikat (AS), Asia, dan Eropa mencapai level tertinggi baru setelah dihantam tekanan berbulan-bulan oleh tarif, ketidakpastian suku bunga, hingga kekhawatiran uang.