Bisnis.com, JAKARTA — Sederet emiten bergeliat menggelar penambahan modal melalui rights issue pada 2025, seperti emiten Grup Djarum, PT Sarana Menara Nusantara Tbk. (TOWR) hingga emiten besutan Hashim Djojohadikusumo, PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI).

Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI) I Gede Nyoman Yetna menjelaskan sampai jelang akhir tahun, 24 Desember 2025 telah terdapat 14 perusahaan tercatat yang telah menerbitkan rights issue. Adapun, total nilai raupan dana hasil rights issue mencapai Rp34,47 triliun.

"Masih terdapat 1 perusahaan tercatat dalam pipeline rights issue BEI," kata Nyoman dalam keterangan tertulis pada Rabu (24/12/2025).

Catatan rights issue pada 2025 itu menyamai capaian rights issue pada tahun sebelumnya. Pada 2024, nilai fundraising melalui rights issue mencapai Rp34,41 triliun.

Sejumlah emiten memang telah menjajal aksi rights issue pada 2025. TOWR misalnya menggelar rights issue dengan menawarkan 8,08 miliar lembar saham baru dan menghimpun total dana Rp5,49 triliun.

WIFI melakukan rights issue dengan menerbitkan 2,95 miliar saham baru dan mengumpulkan dana senilai Rp5,9 triliun. Adapun, PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI) menggelar rights issue dan berhasil menghimpun dana segar hingga Rp16,7 triliun.

Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT), David Kurniawan menilai terdapat sejumlah sentimen yang menyertai aksi rights issue pada 2025, di antaranya kondisi pasar yang lebih selektif dan ketatnya likuiditas.

Selain itu, terdapat risiko eksternal yang tinggi dan banyak ketidakpastian global. Pada 2026, menurutnya terdapat dorongan aksi rights issue akan lebih semarak.

"Sentimen yang akan memengaruhi di antaranya suku bunga global dan arah The Fed," kata David kepada Bisnis pada beberapa waktu lalu.

Selain itu, terdapat dorongan semaraknya aksi rights issue dari stabilitas indeks harga saham gabungan (IHSG) dan arus modal asing. Kinerja emiten dan narasi pertumbuhan ekonomi pun akan menjadi perhatian.

Menurutnya, terdapat sejumlah sektor yang berpotensi ramai menggelar rights issue pada 2026, di antaranya sektor digital dan telekomunikasi. Hal ini seiring dengan kebutuhan belanja modal (capital expenditure/capex) yang besar.

Sektor transportasi dan aviasi pun diproyeksikan ramai menggelar aksi rights issue pada 2026 seiring dengan aksi konsolidasi, recovery, dan restrukturisasi.

Kemudian, sektor energi dan infrastruktur didorong oleh proyek jangka panjang. Lalu, sektor properti yang sebelumnya delay karena pasar belum kondusif, kemungkinan akan kembali mempertimbangkan aksi korporasi pada 2026.

Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia Abdul Azis Setyo Wibowo pun mengatakan aksi korporasi berupa rights issue pada 2026 berpotensi semarak.

"Ke depannya aksi korporasi seperti rights issue masih berpotensi meningkat mengingat target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditargetkan tumbuh akan mendorong aksi ekspansi," kata Azis.

_________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Aksi penghimpunan dana melalui penamabahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue diproyeksikan semakin semarak pada 2026 terdorong oleh sejumlah sentimen seperti tren penurunan suku bunga acuan.

Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat hingga 12 Desember 2025, terdapat 12 emiten yang menerbitkan rights issue pada 2025, dengan total nilai hasil rights issue mencapai Rp17,5 triliun.

Terdapat sejumlah emiten yang telah menggelar rights issue pada tahun ini. Emiten afiliasi Hashim Djojohadikusumo, PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) misalnya melakukan rights issue dengan menerbitkan 2,95 miliar saham baru dan mengumpulkan dana senilai Rp5,9 triliun.

Emiten Grup Djarum PT Sarana Menara Nusantara Tbk. (TOWR) juga menggelar rights issue dengan menawarkan 8,08 miliar lembar saham baru dan menghimpun total dana Rp5,49 triliun.

Namun, aksi rights issue sepanjang 2025 berjalan tergolong masih sepi, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada 2024, nilai fundraising melalui rights issue mencapai Rp34,41 triliun. Adapun, pada 2023 rights issue mencapai Rp51,37 triliun.

Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT) David Kurniawan mengatakan sepinya penghimpunan dana melalui rights issue pada 2025 disebabkan oleh kondisi pasar yang lebih selektif dan ketatnya likuiditas.

Selain itu, terdapat risiko eksternal yang tinggi, banyak ketidakpastian global, dan banyaknya emiten yang sudah melakukan rights issue besar di 2023–2024. Pada 2026, menurutnya terdapat dorongan aksi rights issue akan lebih semarak.

"Sentimen yang akan memengaruhi di antaranya suku bunga global dan arah The Fed," kata David kepada Bisnis pada Jumat (12/12/2025).

Selain itu, terdapat dorongan semaraknya aksi rights issue dari stabilitas indeks harga saham gabungan (IHSG) dan arus modal asing. Kinerja emiten dan narasi pertumbuhan ekonomi pun akan menjadi perhatian.

Menurutnya, terdapat sejumlah sektor yang berpotensi ramai menggelar rights issue pada 2026, di antaranya sektor digital dan telekomunikasi. Hal ini seiring dengan kebutuhan belanja modal (capital expenditure/capex) yang besar.

Sektor transportasi dan aviasi pun diproyeksikan ramai menggelar aksi rights issue pada 2026 seiring dengan aksi konsolidasi, recovery, dan restrukturisasi.

Kemudian, sektor energi dan infrastruktur didorong oleh proyek jangka panjang. Lalu, sektor properti yang sebelumnya delay karena pasar belum kondusif, kemungkinan akan kembali mempertimbangkan aksi korporasi pada 2026.

Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia Abdul Azis Setyo Wibowo pun mengatakan aksi korporasi berupa rights issue pada 2026 berpotensi semarak.

"Ke depannya aksi korporasi seperti right issue masih berpotensi meningkat mengingat target pertumbuhan ekonomi indonesia yang ditargetkan tumbuh akan mendorong aksi ekpansi," kata Azis.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.