Bisnis.com, JAKARTA – Belasan emiten tengah mengambil ancang-ancang untuk melakukan rights issue pada tahun ini. Terdesak aturan anyar, kebutuhan untuk bertumbuh dan gejolak pasar, aksi korporasi ini tidak dapat dielakkan oleh para perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Melansir keterbukaan informasi BEI, sedikitnya terdapat 19 emiten yang berencana melakukan aksi korporasi rights issue atau Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD). Tidak tanggung-tanggung, di tengah seretnya likuiditas dalam negeri, sejumlah emiten tampil percaya diri dengan menerbitkan miliaran lembar saham baru.

Data yang dihimpun Bisnis dari laman resmi BEI, menemukan bahwa PT Bakrie & Brothers Tbk. (BNBR) menjadi salah satu emiten yang jor-joran menerbitkan saham baru. Dalam aksi rights issue ini, BNBR bahkan berencana menerbitkan 86,70 miliar saham biasa seri E.

Dengan tujuan membayar utang dan menyuntikkan modal kepada anak usaha, BNBR membanderol harga per saham mencapai Rp12 per lembar.

Selain BNBR, aksi serupa juga diumumkan oleh emiten milik Happy Hapsoro, PT Bukit Uluwatu Villa Tbk. (BUVA) yang berencana melakukan rights issue dengan total saham mencapai 50 miliar lembar saham baru.

Dengan nominal Rp50 per saham, BUVA berencana menggelontorkan dana hasil rights issue untuk belanja modal, yang mencakup pembelian lahan, pengembangan aset serta usaha, pengambilalihan perusahaan, hingga mewujudkan pertumbuhan anorganik perseroan.

Termungil, aksi rights issue juga dilakukan oleh PT Multitrend Indo Tbk. (BABY) dengan mengeluarkan 238,59 juta lembar saham baru pada harga pelaksanaan Rp590 per saham. Aksi ini dilakukan dalam rangka aksi akuisisi dan belanja modal.

Namun, di baliksederet rencana emiten dalam menerbitkan saham baru, terdapat kebutuhan emiten untuk memenuhi aturan anyar free float, yang oleh BEI dikerek pada akhir Maret lalu menjadi 15%. Rights issue sebagai sebuah aksi korporasi kini tidak dapat dipandang hanya pada rencana penggunaan dana, tetapi merinci pada daya serap pasar terhadap penerbitan saham baru tersebut.

Seretnya likuiditas dalam negeri tampak dari lesunya IHSG sepanjang tahun berjalan 2026 sebesar 13,26%. Sejalan dengan itu, data BEI per 10 April 2026, menunjukkan net sell asing masih menghantui pasar saham Tanah Air senilai Rp37,14 triliun year-to-date (YtD).

Equity Analyst Indo Premier Sekuritas David Kurniawan menilai kondisi likuiditas dalam negeri saat ini tengah menghadapi tekanan ganda. Di satu sisi, net sell asing tercatat masif lantara ketidakpastian global, sementara di sisi lain suku bunga BI yang berada pada level 4,75% dinilai membuat biaya modal relatif tinggi.

Dengan begitu, daya serap investor terhadap penerbitan saham baru akan sangat terfragmentasi. Artinya, saham dengan rencana ekspansi yang matang memiliki kemungkinan besar untuk terserap, tetapi tidak untuk emiten dengan rencana penggunaan dana refinancing.

”Penyerapan saham baru akan sangat terfragmentasi. Saham dengan story ekspansi yang jelas kemungkinan besar tetap terserap. Namun, emiten yang melakukan rights issue untuk membayar utang, pasar akan cenderung skeptis dan selektif,” katanya kepada Bisnis, Senin (13/4/2026).

Senada, Equity Research Analyst Phintraco Sekuritas Alrich Paskalis menilai lesunya likuiditas dapat tercermin dari aksi net foreignsell yang masih menghantui pasar saham Tanah Air. Likuiditas dinilai lebih terkonsentrasi pada saham-saham berkapitalisasi jumbo, sehingga minat terhadap saham second liner cenderung terbatas.

Dalam kondisi ini, investor dinilai akan lebih memilih untuk menyerap rights issue berdasarkan fundamental emiten itu sendiri.

”Dalam kondisi seperti ini, kemampuan pasar untuk menyerap rights issue akan sangat bergantung pada dua faktor utama, yaitu kualitas fundamental emiten dan kejelasan penggunaan dana. Jika kedua faktor tersebut dipandang positif oleh mayoritas pelaku pasar, masih berpotensi terserap dengan baik,” katanya, Senin (13/4/2026).

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Sederet emiten bergeliat menggelar penambahan modal melalui rights issue pada 2025, seperti emiten Grup Djarum, PT Sarana Menara Nusantara Tbk. (TOWR) hingga emiten besutan Hashim Djojohadikusumo, PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI).

Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI) I Gede Nyoman Yetna menjelaskan sampai jelang akhir tahun, 24 Desember 2025 telah terdapat 14 perusahaan tercatat yang telah menerbitkan rights issue. Adapun, total nilai raupan dana hasil rights issue mencapai Rp34,47 triliun.

"Masih terdapat 1 perusahaan tercatat dalam pipeline rights issue BEI," kata Nyoman dalam keterangan tertulis pada Rabu (24/12/2025).

Catatan rights issue pada 2025 itu menyamai capaian rights issue pada tahun sebelumnya. Pada 2024, nilai fundraising melalui rights issue mencapai Rp34,41 triliun.

Sejumlah emiten memang telah menjajal aksi rights issue pada 2025. TOWR misalnya menggelar rights issue dengan menawarkan 8,08 miliar lembar saham baru dan menghimpun total dana Rp5,49 triliun.

WIFI melakukan rights issue dengan menerbitkan 2,95 miliar saham baru dan mengumpulkan dana senilai Rp5,9 triliun. Adapun, PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI) menggelar rights issue dan berhasil menghimpun dana segar hingga Rp16,7 triliun.

Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT), David Kurniawan menilai terdapat sejumlah sentimen yang menyertai aksi rights issue pada 2025, di antaranya kondisi pasar yang lebih selektif dan ketatnya likuiditas.

Selain itu, terdapat risiko eksternal yang tinggi dan banyak ketidakpastian global. Pada 2026, menurutnya terdapat dorongan aksi rights issue akan lebih semarak.

"Sentimen yang akan memengaruhi di antaranya suku bunga global dan arah The Fed," kata David kepada Bisnis pada beberapa waktu lalu.

Selain itu, terdapat dorongan semaraknya aksi rights issue dari stabilitas indeks harga saham gabungan (IHSG) dan arus modal asing. Kinerja emiten dan narasi pertumbuhan ekonomi pun akan menjadi perhatian.

Menurutnya, terdapat sejumlah sektor yang berpotensi ramai menggelar rights issue pada 2026, di antaranya sektor digital dan telekomunikasi. Hal ini seiring dengan kebutuhan belanja modal (capital expenditure/capex) yang besar.

Sektor transportasi dan aviasi pun diproyeksikan ramai menggelar aksi rights issue pada 2026 seiring dengan aksi konsolidasi, recovery, dan restrukturisasi.

Kemudian, sektor energi dan infrastruktur didorong oleh proyek jangka panjang. Lalu, sektor properti yang sebelumnya delay karena pasar belum kondusif, kemungkinan akan kembali mempertimbangkan aksi korporasi pada 2026.

Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia Abdul Azis Setyo Wibowo pun mengatakan aksi korporasi berupa rights issue pada 2026 berpotensi semarak.

"Ke depannya aksi korporasi seperti rights issue masih berpotensi meningkat mengingat target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditargetkan tumbuh akan mendorong aksi ekspansi," kata Azis.

_________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah emiten yang merancang rights issue pada akhir 2025 diperkirakan akan berlanjut pada 2026. Aksi serupa juga tengah dirancang sejumlah perusahaan dengan investor yang lebih selektif.

Customer Engagement & Market Analyst Department Head BRI Danareksa Sekuritas Chory Agung Ramdhani menjelaskan, aktivitas penghimpunan dana melalui skema rights issue masih akan berlanjut, namun dengan pendekatan yang lebih selektif dan berorientasi pada kualitas.

“Jika pada 2024-2025 cukup banyak rights issue berukuran jumbo, ke depan pasar akan semakin menekankan pada tujuan penggunaan dana, fundamental emiten, serta kredibilitas eksekusi bisnis pasca-rights issue,” kata Chory, Selasa (23/12/2025).

Menurut Chory, pada 2026 rights issue akan lebih menarik bagi emiten yang memiliki proyek ekspansi yang jelas dan terukur, menunjukkan rekam jejak kinerja dan tata kelola yang baik, serta mampu menjaga dilusi earnings per share (EPS) dan return on equity (ROE) dalam batas yang dapat diterima investor.

Ia menambahkan, di tengah era suku bunga yang cenderung lebih rendah, rights issue masih menjadi alternatif pendanaan yang relevan. Meski suku bunga rendah biasanya membuat pinjaman bank atau penerbitan obligasi menjadi lebih murah, rights issue tetap memiliki daya tarik tersendiri.

Salah satunya karena rights issue dapat memperbaiki struktur permodalan. Emiten dengan rasio utang yang relatif tinggi cenderung memilih rights issue untuk memperkuat ekuitas tanpa menambah beban bunga, meskipun tingkat suku bunga sedang rendah. Selain itu, dana hasil rights issue bersifat lebih fleksibel karena tidak memiliki kewajiban jatuh tempo maupun biaya bunga tetap, sehingga menjadi modal permanen.

“Ini sangat krusial bagi perusahaan yang fokus pada ekspansi jangka panjang atau restrukturisasi,” ucap Chory.

Ia juga menyoroti skema injeksi aset atau inbreng yang dapat dilakukan dalam rights issue. Menurutnya, rights issue tidak selalu berupa dana tunai, tetapi dapat dilakukan melalui penyertaan aset, seperti yang dilakukan oleh GMFI. Skema tersebut dinilai masih akan menarik pada 2026 karena dapat memperkuat neraca perusahaan secara instan.

Dari sisi investor, kondisi ini mendorong pergeseran alokasi dana ke aset berisiko seperti saham. Namun, minat investor tidak bersifat otomatis karena valuasi, prospek pertumbuhan, serta komunikasi manajemen tetap menjadi faktor penentu.

“Ke depan, kami menilai pasar akan memberikan apresiasi lebih besar kepada rights issue yang bersifat value-accretive, bukan sekadar penambahan modal. Dengan kata lain, kualitas story dan eksekusi akan jauh lebih menentukan dibandingkan sekadar besaran dana yang dihimpun,” tutur Chory.

Adapun berdasarkan catatan Bisnis, sejumlah emiten yang melakukan rights issue pada 2025 merancang aksi dengan nilai emisi jumbo. Salah satunya PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) yang menargetkan penghimpunan dana sebesar Rp5,9 triliun.

Sementara itu, rencana rights issue terbaru diumumkan oleh PT Cakra Buana Resources Energi Tbk. (CBRE) yang akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 48 miliar saham baru. Juga terdapat INET yang mengincar Rp3,2 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah saham dari emiten yang akan melakukan aksi korporasi penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issueterpantau melonjak.

Beberapa di antaranya seperti saham PT Cakra Buana Resources Energi Tbk. (CBRE), PT Folago Global Nusantara Tbk. (IRSX), hingga PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. (INET) terpantau melesat hingga puluhan kali lipat.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), harga saham CBRE telah melambung 5.718,79% atau lebih dari 50 kali lipat sepanjang tahun berjalan (year to date/ytd). Lonjakan saham CBRE itu terjadi menyusul aksi rights issue yang akan dieksekusi emiten jasa pelayaran tersebut sebanyak-banyaknya 48 miliar saham.

Selanjutnya, harga saham IRSX terbang 2.125,81% atau lebih dari 20 kali lipat ytd. IRSX akan melakukan rights issue dengan menerbitkan sebanyak 12,39 miliar saham.

Saham INET juga meroket 1.356,9% ytd seiring dengan rencana perseroan rights issue jumbo senilai maksimal Rp3,2 triliun. Dalam aksi rights issue tersebut, INET menerbitkan sebanyak-banyaknya 12,8 miliar saham baru dengan harga pelaksanaan Rp250 per saham.

Kemudian, saham PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) melonjak 782,93% ytd. WIFI melakukan rights issue dengan menerbitkan 2,95 miliar saham baru dan mengumpulkan dana senilai Rp5,9 triliun.

Saham lainnya yang juga melonjak di tengah aksi rights issue yaitu PT Sanurhasta Mitra Tbk. (MINA) naik 938,30%, PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk. (GMFI) naik 175,51%, dan PT MD Entertainment Tbk. (FILM) naik 201,37%.

Mengacu data BEI, sepanjang 2025, telah terdapat 12 emiten yang menerbitkan rights issue pada 2025 dengan total nilai yang dihimpun mencapai Rp17,5 triliun.

Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT) David Kurniawan mengatakan secara umum rights issue digunakan untuk ekspansi bisnis, bukan sekadar aksi korporasi. Dengan demikian, terdapat optimisme dari para pemegang saham terhadap emiten yang melakukan aksi korporasi tersebut.

"Rights issue bisa memperkuat neraca keuangan. Ekspektasi publik dan narasi pertumbuhan pun memicu re-rating saham," kata David kepada Bisnis pada Jumat (12/12/2025).

Pada 2026, diperkirakan terdapat dorongan aksi rights issue yang akan lebih semarak. Sentimen yang akan memengaruhi di antaranya suku bunga global dan arah The Fed.

Selain itu, terdapat dorongan semaraknya aksi rights issue dari stabilitas indeks harga saham gabungan (IHSG) dan arus modal asing. Kinerja emiten dan narasi pertumbuhan ekonomi pun akan menjadi perhatian.

Menurutnya, terdapat sejumlah sektor yang berpotensi ramai menggelar rights issue pada 2026, di antaranya sektor digital dan telekomunikasi. Hal ini seiring dengan kebutuhan belanja modal (capital expenditure/capex) yang besar.

Sektor transportasi dan aviasi pun diproyeksikan ramai menggelar aksi rights issue pada 2026 seiring dengan aksi konsolidasi, pemulihan, dan restrukturisasi.

Kemudian, sektor energi dan infrastruktur didorong oleh proyek jangka panjang. Lalu, sektor properti yang sebelumnya delay karena pasar belum kondusif, kemungkinan akan kembali mempertimbangkan aksi korporasi pada 2026.

Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia Abdul Azis Setyo Wibowo pun mengatakan aksi korporasi berupa rights issue dilakukan karena memang adanya ekspansi yang dilakukan oleh emiten. Dengan begitu, aksi korporasi akan berdampak ke kinerja ke depannya.

"Aksi korporasi ini bisa jadi katalis positif dan pelaku pasar sudah melakukan priced in," ujar Azis pada Jumat (12/12/2025).

Dia mengatakan aksi korporasi berupa rights issue pada 2026 berpotensi semarak mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan tumbuh yang kemudian mendorong aksi ekspansi.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah emiten merancang aksi rights issue pada 2025 seperti PT Cakra Buana Resources Energi Tbk. (CBRE), PT Folago Global Nusantara Tbk. (IRSX), hingga PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. (INET). Di tengah geliat rights issue, saham deretan emiten itu pun melonjak hingga puluhan kali lipat.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), harga saham CBRE telah melonjak 5.718,79% atau lebih dari 50 kali lipat sepanjang tahun berjalan (year to date/ytd). Lonjakan saham CBRE itu terjadi di tengah rancangan aksi rights issue. Emiten jasa pelayaran ini memang berencana menggelar rights issue sebanyak-banyaknya 48 miliar saham.

Kemudian, harga saham IRSX terbang 2.125,81% atau lebih dari 20 kali lipat ytd. IRSX pun merancang rights issue sebanyak 12,39 miliar saham.

Kemudian, saham INET terbang 1.356,9% ytd. INET pun rights issue jumbo senilai maksimal Rp3,2 triliun. Dalam aksi rights issue tersebut, INET menerbitkan sebanyak-banyaknya 12,8 miliar saham baru dengan harga pelaksanaan Rp250 per saham.

Kemudian, saham PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) melonjak 782,93% ytd. WIFI melakukan rights issue dengan menerbitkan 2,95 miliar saham baru dan mengumpulkan dana senilai Rp5,9 triliun.

Saham lainnya yang juga melonjak di tengah aksi rights issue di antaranya PT Sanurhasta Mitra Tbk. (MINA) naik 938,30%, PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk. (GMFI) naik 175,51%, dan PT MD Entertainment Tbk. (FILM) naik 201,37%.

Mengacu data BEI, sepanjang 2025, telah terdapat 12 emiten yang menerbitkan rights issue pada 2025, dengan total nilai hasil rights issue mencapai Rp17,5 triliun.

Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT), David Kurniawan mengatakan secara umum rights issue memang dipakai untuk ekspansi bisnis, bukan sekadar aksi korporasi.

"Rights issue bisa memperkuat neraca keuangan. Ekspektasi publik dan narasi pertumbuhan pun memicu re-rating saham," kata David kepada Bisnis pada Jumat (12/12/2025).

Pada 2026, menurutnya terdapat dorongan aksi rights issue yang akan lebih semarak. Sentimen yang akan memengaruhi di antaranya suku bunga global dan arah The Fed.

Selain itu, terdapat dorongan semaraknya aksi rights issue dari stabilitas indeks harga saham gabungan (IHSG) dan arus modal asing. Kinerja emiten dan narasi pertumbuhan ekonomi pun akan menjadi perhatian.

Menurutnya, terdapat sejumlah sektor yang berpotensi ramai menggelar rights issue pada 2026, di antaranya sektor digital dan telekomunikasi. Hal ini seiring dengan kebutuhan belanja modal (capital expenditure/capex) yang besar.

Sektor transportasi dan aviasi pun diproyeksikan ramai menggelar aksi rights issue pada 2026 seiring dengan aksi konsolidasi, recovery, dan restrukturisasi.

Kemudian, sektor energi dan infrastruktur didorong oleh proyek jangka panjang. Lalu, sektor properti yang sebelumnya delay karena pasar belum kondusif, kemungkinan akan kembali mempertimbangkan aksi korporasi pada 2026.

Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia Abdul Azis Setyo Wibowo pun mengatakan aksi korporasi berupa rights issue dilakukan karena memang adanya ekspansi yang dilakukan oleh emiten. Dengan begitu, aksi korporasi akan berdampak ke kinerja ke depannya.

"Aksi korporasi ini bisa jadi katalis positif dan pelaku pasar sudah melakukan priced in," ujar Azis pada Jumat (12/12/2025).

Dia mengatakan aksi korporasi berupa rights issue pada 2026 berpotensi semarak mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan tumbuh yang kemudian mendorong aksi ekspansi.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Aksi penambahan modal sejumlah emiten melalui skema rights issue mulai ramai pada akhir tahun ini, seperti INET, GMFI, CBRE, dan TECH. Meski begitu, tak semua aksi korporasi itu berjalan dengan mulus.

PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. (INET), misalnya, menggelar Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I) atau rights issue jumbo senilai maksimal Rp3,2 triliun. Dalam aksi rights issue tersebut, INET menerbitkan sebanyak-banyaknya 12,8 miliar saham baru dengan harga pelaksanaan Rp250 per saham.

Selanjutnya, anak usaha PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA), yakni PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk. (GMFI) juga telah mendapatkan persetujuan rights issue dari pemegang sahamnya melalui rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) bulan lalu.

GMFI akan menawarkan sebanyak-banyaknya 90,05 miliar saham baru Seri B. PT Angkasa Pura Indonesia (API) akan berpartisipasi dengan menyetorkan aset berupa lahan atau inbreng kepada GMFI seluas 972.123 meter persegi di kompleks GMF, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang senilai Rp5,6 triliun.

Aksi korporasi serupa tengah dirancang sejumlah emiten lainnya. Emiten properti milik konglomerat Hermanto Tanoko, PT Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk. (RISE) mengumumkan akan melakukan rights issue dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 1,33 miliar saham baru.

Emiten jasa pelayaran PT Cakra Buana Resources Energi Tbk. (CBRE) berencana menggelar rights issue sebanyak-banyaknya 48 miliar saham. Aksi korporasi ini akan dimintakan persetujuan pemegang saham dalam RUPSLB yang dijadwalkan 18 Desember 2025.

PT Indosterling Technomedia Tbk. (TECH) pun berencana menggelar rights issue sebanyak 502,52 juta saham baru dengan terlebih dahulu meminta restu di RUPSLB pada 18 Desember 2025.

Kemudian, PT Panca Global Kapital Tbk. (PEGE) berencana menggelar rights issuesebanyak 944, 47 juta saham. Aksi korporasi ini akan dibahas dalam RUPSLB yang dijadwalkan digelar pada 24 Desember 2025.

Dari emiten konglomerasi, emiten properti kongsi Agung Sedayu dan Grup Salim, PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI) juga bakal menghimpun dana segar maksimal Rp16,7 triliun dari rights issue sebanyak-banyaknya 1,21 miliar saham baru.

Jadwal Rights Issue Meleset

Meski demikian, pada Senin (24/11/2025), PANI mengumumkan pengunduran jadwal terhadap pelaksanaan aksi Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) atau rights issue.

Dalam keterbukaan informasi, Corporate Secretary PANI Christy Grasella menjelaskan bahwa pengunduran rencana rights issue dilakukan perseroan lantaran masih menunggu surat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dengan begitu, seluruh rencana yang telah terjadwal sebelumnya bakal disesuaikan kembali setelah PANI mendapatkan surat efektif dari OJK. Christy menegaskan bahwa nantinya perseroan bakal mengumumkan jadwal terbaru kepada publik jika surat tersebut telah terbit.

“Dengan demikian, seluruh tahapan dan tanggal pelaksanaan PMHMETD III yang sebelumnya direncanakan akan disesuaikan kembali setelah perseroan menerima surat pernyataan efektif dimaksud,” kata Christy dikutip Selasa (25/11/2025).

Selain PANI, PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk. (CSIS) juga mengabarkan bahwa pihaknya melakukan pengunduran jadwal pelaksanaan rights issue. Alasannya adalah CSIS masih menunggu diterbitkannya surat pernyataan efektif dari OJK, persis seperti PANI.

Direktur Utama CSIS Tjoea Aubintoro menerangkan bahwa jadwal terbaru dari tahapan rights issue akan disampaikan kepada publik setelah OJK mengeluarkan surat efektif. Dan oleh sebab itu, jadwal yang telah disiapkan di awal akan dirombak oleh manajemen dengan menyesuaikan terhadap surat OJK.

Begitu juga dengan aksi rights issue PT Sanurhasta Mitra Tbk. (MINA) pada Juli lalu. MINA semula menjadwalkan cum date pada 8 dan 10 Juli 2025. Namun, publikasi atas rencana tersebut telah tersiar di laman resmi KSEI pada 3 Juli 2025. Artinya, KSEI biasa memberikan pengumuman dengan jarak 6–7 hari sebelum tanggal cum date pertama terlaksana.

Senior Equity Analyst Kiwoom Sekuritas Indonesia Sukarno Alatas mengatakan aksi rights issue kembali marak menjelang akhir 2025 karena kombinasi sentimen makro yang membaik, likuiditas pasar yang pulih, serta ekspektasi ekonomi 2026 yang lebih solid.

"Pemangkasan suku bunga global dan kebijakan BI [Bank Indonesia] yang mulai longgar membuat biaya modal turun, sehingga emiten lebih berani mengeksekusi ekspansi dan memilih rights issue sebagai opsi pendanaan yang relatif lebih murah dibanding utang," ujar Sukarno kepada Bisnis pada Selasa (25/11/2025).

Sementara itu, potensi pemulihan ekonomi tahun depan juga membuat banyak emiten mengambil langkah antisipatif untuk mengamankan modal lebih awal agar siap mengeksekusi proyek atau mengurangi tekanan leverage ketika permintaan mulai pulih.

"Pada akhirnya, tren suku bunga global atau domestik yang menurun menjadikan rights issue semakin menarik," kata Sukarno.

Dia menjelaskan bahwa cost of debt menyempit, valuasi pasar membaik, dan investor lebih responsif terhadap aksi penguatan modal selama emiten mampu menunjukkan roadmap ekspansi yang kredibel.

Community and Retail Equity Analyst Lead PT Indo Premier Sekuritas (IPOT) Angga Septianus mengatakan rights issue mulai kembali bergairah karena pulihnya selera risiko. Dia mencontohkan penguatan IHSG yang menembus rekor tertinggi sepanjang masa, serta derasnya aliran dana asing pada paruh kedua 2025.

“Momentum ini dimanfaatkan emiten untuk menggalang modal, apalagi prospek ekonomi 2026 diproyeksikan membaik dan banyak perusahaan mulai menyiapkan ekspansi,” tegasnya.

Menurut Angga, pelonggaran suku bunga global dan domestik turut memperbaiki biaya pendanaan, sementara investor kembali mencari imbal hasil lebih tinggi.

“Secara keseluruhan, momentum pasar plus prospek pemulihan ekonomi tahun depan membuat aksi rights issue kembali relevan sebagai sumber pendanaan ekspansi,” ujarnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah emiten yang sebelumnya telah menetapkan jadwal pelaksanaan rights issue pada November–Desember 2025 kini melakukan penyesuaian terhadap rencana tersebut. Perubahan dilakukan karena proses penerbitan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum diterima oleh masing-masing perseroan.

PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI) dalam keterbukaan informasi pada Senin (24/11/2025) menyampaikan bahwa seluruh tahapan dan jadwal rights issue perlu disesuaikan ulang. Corporate Secretary PANI Christy Grasella menjelaskan penjadwalan kembali dilakukan menunggu diterbitkannya surat pernyataan efektif dari OJK.

“Dengan demikian, seluruh tahapan dan tanggal pelaksanaan PMHMETD III yang sebelumnya direncanakan akan disesuaikan kembali setelah perseroan menerima surat pernyataan efektif dimaksud,” ujar Christy, Selasa (25/11/2025).

PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk. (CSIS) juga melakukan langkah serupa. Direktur Utama CSIS Tjoea Aubintoro menerangkan bahwa jadwal terbaru dari tahapan rights issue akan disampaikan kepada publik setelah OJK mengeluarkan surat efektif. Dan oleh sebab itu, jadwal yang telah disiapkan di awal akan dirombak oleh manajemen dengan menyesuaikan terhadap surat OJK.

Dalam laman resmi KSEI, per November 2025, tidak terdapat publikasi rencana rights issue dari emiten mana pun. Kondisi ini berbeda dengan periode sebelumnya. Pada Oktober 2025, PT Bukit Uluwatu Villa Tbk. (BUVA) telah mengumumkan rencana rights issue dengan publikasi KSEI sekitar sepekan sebelum cum date. Hal yang sama terjadi pada PT Sanurhasta Mitra Tbk. (MINA) pada Juli 2025.

Per November 2025, tiga emiten—PANI, CSIS, dan PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. (INET), telah memiliki jadwal internal rights issue, termasuk INET dengan rencana penghimpunan dana sebesar Rp3,2 triliun. Namun, rencana tersebut belum muncul dalam pengumuman resmi KSEI.

Direktur Utama KSEI Samsul Hidayat menjelaskan bahwa publikasi belum dilakukan karena pernyataan efektif dari OJK belum diterbitkan.

“Untuk efek INET konfirmasi dari penerbit, efek tersebut belum mendapatkan izin dari OJK sehingga KSEI belum dapat merilis pengumuman terkait HMETD. [PANI dan CSIS] sama, belum ada izin dari OJK,” ujarnya, Selasa (25/11/2025).

Bisnis telah berupaya menghubungi Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi untuk meminta keterangan ihwal alasan belum diterbitkannya surat bagi sejumlah emiten. Namun hingga berita ini naik, belum ada respons dari OJK terhadap hal ini.

Dihubungi terpisah, Direktur Utama INET Muhammad Arif menerangkan bahwa pihaknya belum mengubah jadwal terkait pelaksanaan rights issue tersebut. Namun belum terang apakah pernyataan tersebut berarti bahwa INET tidak akan mengubah jadwal lantaran telah sesuai aturan OJK.

“Kita belum ubah jadwal. Suspensi [saham] hal yang beda. Kami sudah coba komunikasi dengan BEI karena tidak ada aktivitas yang salah di kami,” katanya kepada Bisnis, Selasa (25/11/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Aksi penambahan modal sejumlah emiten melalui skema rights issue mulai ramai pada akhir tahun ini. Terdapat sejumlah faktor pendorong ramainya aksi rights issue seperti kondisi makro yang dinilai membaik seiring dengan tren penurunan suku bunga acuan.

Di antara emiten yang tengah menjajal aksi rights issue adalah PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. (INET). Emiten teknologi informasi ini menggelar Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I) atau rights issue jumbo senilai maksimal Rp3,2 triliun. Dalam aksi rights issue tersebut, INET menerbitkan sebanyak-banyaknya 12,8 miliar saham baru dengan harga pelaksanaan Rp250 per saham.

Adapun, tanggal terakhir perdagangan saham dengan HMETD alias cum-right di pasar reguler dan negosiasi adalah hari ini, Selasa, 25 November 2025. Sementara, cum-right di pasar tunai jatuh pada 27 November 2025.

Anak usaha PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA), yakni PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk. (GMFI) juga telah mendapatkan persetujuan rights issue dari pemegang sahamnya melalui rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) bulan lalu.

GMFI akan menawarkan sebanyak-banyaknya 90,05 miliar saham baru Seri B. PT Angkasa Pura Indonesia (API) akan berpartisipasi dengan menyetorkan aset berupa lahan atau inbreng kepada GMFI seluas 972.123 meter persegi di kompleks GMF, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang senilai Rp5,6 triliun.

Tanggal efektif pernyataan pendaftaran HMETD GMFI jatuh pada 8 Desember 2025. Kemudian, periode pelaksanaan HMETD GMFI pada 22 Desember 2025 - 6 Januari 2026.

Sejumlah emiten lainnya telah merancang aksi tambah modal melalui rights issue. Emiten properti milik konglomerat Hermanto Tanoko, PT Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk. (RISE) mengumumkan akan melakukan rights issue dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 1,33 miliar saham baru.

Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan kepada para pemegang saham Perseroan atas rencana PMHMETD I dalam RUPSLB yang akan diselenggarakan pada pekan ini, 27 November 2025.

Emiten jasa pelayaran PT Cakra Buana Resources Energi Tbk. (CBRE) berencana menggelar rights issue sebanyak-banyaknya 48 miliar saham. Aksi korporasi ini akan dimintakan persetujuan pemegang saham dalam RUPSLB yang dijadwalkan 18 Desember 2025.

PT Indosterling Technomedia Tbk. (TECH) pun berencana menggelar rights issue sebanyak 502,52 juta saham baru dengan terlebih dahulu meminta restu di RUPSLB pada 18 Desember 2025.

Kemudian, PT Panca Global Kapital Tbk. (PEGE) berencana menggelar rights issue sebanyak 944, 47 juta saham. Aksi korporasi ini akan dibahas dalam RUPSLB yang dijadwalkan digelar pada 24 Desember 2025.

Emiten kongsi Agung Sedayu dan Grup Salim, PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI) juga bakal menghimpun dana segar maksimal Rp16,7 triliun dari rights issue sebanyak-banyaknya 1,21 miliar saham baru.

Sebelumnya, PANI menjadwalkan tanggal efektif pelaksanaan aksi rights issue pada 17 November 2025. Sementara, tanggal pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 1 Desember 2025. Namun, melalui keterbukaan informasi, PANI menyampaikan perubahan rencana jadwal rights issue-nya itu yang akan diumumkan kemudian.

Aksi rights issue emiten mulai ramai pada akhir tahun ini setelah sebelumnya tercatat sepi. BEI sendiri mencatat bahwa sampai awal November 2025, telah terdapat 10 emiten yang menerbitkan rights issue pada 2025, dengan total nilai hasil rights issue mencapai Rp16,63 triliun.

Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, aksi rights issue sepanjang 2025 berjalan memang tergolong sepi. Pada 2024, nilai fundraising melalui rights issue mencapai Rp34,41 triliun. Adapun, pada 2023 rights issue mencapai Rp51,37 triliun.

Senior Equity Analyst Kiwoom Sekuritas Indonesia Sukarno Alatas mengatakan aksi rights issue kembali marak menjelang akhir 2025 karena kombinasi sentimen makro yang membaik, likuiditas pasar yang pulih, serta ekspektasi ekonomi 2026 yang lebih solid.

"Pemangkasan suku bunga global dan kebijakan BI [Bank Indonesia] yang mulai longgar membuat biaya modal turun, sehingga emiten lebih berani mengeksekusi ekspansi dan memilih rights issue sebagai opsi pendanaan yang relatif lebih murah dibanding utang," ujar Sukarno kepada Bisnis pada Selasa (25/11/2025).

Sementara itu, potensi pemulihan ekonomi tahun depan juga membuat banyak emiten mengambil langkah antisipatif untuk mengamankan modal lebih awal agar siap mengeksekusi proyek atau mengurangi tekanan leverage ketika permintaan mulai pulih.

"Pada akhirnya, tren suku bunga global atau domestik yang menurun menjadikan rights issue semakin menarik," kata Sukarno.

Dia menjelaskan bahwa cost of debt menyempit, valuasi pasar membaik, dan investor lebih responsif terhadap aksi penguatan modal selama emiten mampu menunjukkan roadmap ekspansi yang kredibel.

Associate Director Pilarmas Investindo Maximilianus Nicodemus mengatakan sejauh ini memang, situasi dan kondisi sedang dalam volatilitas tinggi, terutama dari adanya kebijakan tarif AS, inflasi, dan ketenagakerjaan di AS. Kebijakan The Fed pun membuat pelaku pasar dan investor cenderung wait and see hingga semua menemukan titik terang.

Saat ini tarif di AS mulai tenang, karena hampir semua negara sudah mendapatkan tarif yang pasti dari AS. Tinggal kebijakan The Fed yang memang maju dan mundur. Penurunan BI Rate sebanyak 100 basis poin di tahun ini juga diharapkan dapat mendorong perekonomian untuk bisa kembali bangkit melalui kebijakan moneter.

"Hal ini yang membuat para emiten bersiap untuk memasuki fase ekspansi sekaligus tetap hati hati mencermati setiap situasi dan kondisi yang ada, yang cenderung berubah," ujar Nicodemus, Selasa (25/11/2025).

Meskipun bersiap untuk memasuki fase ekspansi, dia menilai emiten juga cenderung untuk memilih pendanaan yang efisien, efektif, dan murah, sehingga tidak membebani keuangan perusahaan.

Ditambah, dengan RAPBN 2026 yang cenderung ekspansif, dia menilai ada kemungkinan yang jauh lebih besar bagi ekonomi untuk bisa pulih meskipun tidak mulus pada tahun depan. Hal ini juga yang membuat pelaku pasar dan investor cenderung berhati hati, namun juga mempersiapkan diri untuk menatap tahun depan di masa pemulihan ekonomi.

"Dengan pemangkasan tingkat suku bunga BI Rate yang sudah 150 basis poin, sejak tahun lalu hingga saat ini, rendahnya imbal hasil obligasi, membuat pelaku pasar dan investor memiliki banyak pilihan," ujar Nicodemus.

Menurutnya, semua opsi pendanaan termasuk rights issue bisa menjadi pilihan, namun akan disesuaikan dengan keadaan dari keuangan dan strategi dari masing masing perusahaan.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah emiten tercatat bergeliat menjalankan aksi penambahan modal melalui rights issue pada akhir tahun ini. Geliat aksi rights issue ini dilakukan di tengah tren suku bunga acuan yang longgar.

Berdasarkan keterbukaan informasi, anak usaha milik PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) yakni PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk. (GMFI) akan menggelar penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) atau rights issue dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 124,26 miliar saham Seri B dengan nilai nominal Rp25 per lembar.