Sudah banyak negara-negara memperketat konsumsi energi di tengah krisis bahan bakar minyak (BBM) akibat konflik di Timur Tengah yang belum berakhir. Kenaikan harga BBM jadi hal tak terhindarkan.

Ancaman kini bukan lagi soal harga minyak, namun lebih pada pasokan energi. Semua negara saat ini berlomba-lomba mengamankan cadangan minyaknya.

Gangguan distribusi energi global, terutama di jalur Selat Hormuz, membuat banyak negara juga menerapkan langkah penghematan mulai dari work from home (WFH), pembatasan mobilitas, pelepasan cadangan minyak, hingga subsidi tunai bagi masyarakat.

Sejumlah negara bahkan telah menjalankan kebijakan penghematan energi secara agresif. Korea Selatan mulai membatasi penggunaan kendaraan operasional pemerintah dan mengampanyekan hemat energi nasional.

Jepang melepas cadangan minyak strategis untuk menjaga stabilitas pasokan energi, sementara Pakistan dan Filipina menerapkan kebijakan pekan kerja empat hari serta WFH untuk menekan konsumsi BBM.

Di Thailand, pemerintah mengurangi penggunaan pendingin ruangan dan mendorong carpooling, sedangkan Myanmar menerapkan sistem kendaraan ganjil-genap untuk menekan konsumsi bahan bakar.

Bangladesh menutup lebih awal aktivitas kampus untuk mengurangi konsumsi listrik, sementara India mulai mendorong penggunaan energi alternatif.

Apa yang terjadi pada negara-negara lain ini membuat Indonesia juga harus mengubah kebiasaan dalam konsumsi energi: jangan boros BBM.

Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai Indonesia memang belum berada pada situasi seketat negara-negara yang hampir sepenuhnya bergantung pada impor minyak. Namun, ia mengingatkan kondisi tersebut tidak akan bertahan lama apabila konflik di Timur Tengah terus berlangsung.

"Kalau dibanding Filipina, India, atau Jepang memang berbeda karena mereka hampir 100 persen BBM-nya impor. Sedangkan Indonesia masih memiliki produksi minyak mentah sekitar 600 ribu barel per hari, sehingga masih ada kecukupan dan tidak terjadi kelangkaan," kata Fahmy.

Namun, Fahmy mengingatkan kondisi tersebut tidak bisa bertahan dalam jangka panjang apabila konflik geopolitik terus berlanjut. Perang berkepanjangan akan membuat kenaikan harga minyak dunia semakin sulit dihindari karena mengikuti mekanisme pasar global.

Di sisi lain, RI juga masih bergantung pada impor minyak, yakni sekitar 1,2 juta barel per hari sehingga tetap rentan terhadap gangguan pasokan dan lonjakan harga energi internasional.

Fahmy mengatakan ancaman terbesar bukan hanya kenaikan harga energi, tetapi juga pada pasokan BBM. Ia mengatakan kondisi itu bisa memicu gejolak ekonomi dan sosial apabila tidak diantisipasi.

"Kalau tidak diperketat, potensi kelangkaan itu akan terjadi. Kalau pasokan dari Afrika dan Rusia terganggu, maka kelangkaan pasti terjadi," ujarnya.

Fahmy mengakui bukan langkah mudah untuk menerapkan pembatasan konsumsi secara masif. Karena itu efisiensi dan pengawasan perlu dilakukann.

"Membatasi penggunaan BBM subsidi yang selama ini salah sasaran. Ada sekitar Rp150 triliun per tahun subsidi yang salah sasaran," kata Fahmy.

Ia mengusulkan kendaraan pribadi tak lagi menggunakan BBM subsidi agar subsidi energi lebih fokus untuk transportasi publik dan kelompok rentan.

Hal senada disampaikan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengatakan naiknya harga minyak mentah berimplikasi pada naiknya harga BBM mau tak mau harus mengubah perilaku penggunaan energi.

Ia menyebutnya sebagai sebuah kenormalan yang baru (new normal).

"New normal-nya seperti apa? Orang akan menimbulkan perilaku yang lebih efisien. Jadi penghematan itu bukan karena kita mau melakukan penghematan, tetapi karena ada situasi baru di mana orang mulai merasa harus mengurangi biaya," kata Bambang kepada CNNIndonesia.com, Senin (18/5).

Menurutnya perubahan pola konsumsi itu nantinya juga bisa mempercepat transisi energi secara alami di masyarakat. Masyarakat akan mulai meninggalkan kendaraan dengan konsumsi BBM besar dan beralih ke kendaraan yang lebih hemat.

Bambang mengatakan perubahan tersebut tak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terlihat di banyak negara lain yang mulai menyesuaikan pola konsumsi akibat tekanan harga energi global.

Bambang menilai hal yang tak kalah penting yakni dengan memastikan distribusi energi tetap berjalan dan subsidi BBM tepat sasaran.

Menurut dia, digitalisasi distribusi yang dijalankan PT Pertamina Patra Niaga melalui barcode dan pengawasan digital diSPBU menjadi salah satu langkah untuk memastikan subsidi energi tidak salah sasaran.

Meski begitu Bambang mengatakan distribusi energi nasional sejauh ini masih relatif terkendali meski tekanan geopolitik global meningkat.

Kondisi tersebut menunjukkan distribusi energi nasional masih berjalan cukup baik di tengah tekanan global. Bambang juga menilai kinerja PT Pertamina (Persero) dalam menjaga penyaluran BBM subsidi sejauh ini cukup stabil.

"Situasi geopolitik di luar memang membuat tekanan, tetapi ini membuat kinerja Pertamina menurut saya lebih baik. Masyarakat juga tidak terlalu kaget sekarang. Memang sempat ada panic buying di awal, tetapi sudah bisa dijelaskan dan diedukasi dengan baik," ujarnya.

Sementara PT Pertamina (Persero) berkomitmen menjaga pasokan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global dan konflik Timur Tengah. Pertamina mendorong optimalisasi produksi dalam negeri sekaligus diversifikasi sumber energi dari berbagai wilayah. Dengan begitu kecukupan energi bagi masyarakat bisa terpenuhi.

Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan global dan melakukan berbagai upaya untuk menjaga pasokan energi di Tanah Air.

"Melalui strategi optimalisasi produksi serta diversifikasi, saat ini pasokan energi secara nasional berada dalam kondisi aman, dan operasional berjalan lancar," kata Baron.

Kelancaran distribusi salah satunya melalui pengelolaan BBM dan LPG di Integrated Terminal Jakarta (ITJ) yang jadi penyangga utama distribusi BBM dan LPG di wilayah Jakarta, sebagian Jawa Barat dan Jawa Tengah. ITJ terdiri dari Fuel Terminal Plumpang, Fuel Terminal Tanjung Priok dan LPG Terminal Tanjung Priok. Selain itu, dilengkapi dengan Jetty PMG, atau dermaga khusus untuk kapal pengangkut bahan cair atau petrokimia.

Pertamina juga berupaya mendukung kestabilan ekonomi dengan menjaga harga BBM di dalam negeri. Seluruh infrastruktur logistik dan rantai pasok dipastikan dalam kondisi optimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sebelumnya Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia juga menjamin harga BBM bersubsidi yakni pertalite dan solar dijamin tidak akan naik hingga akhir tahun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah resmi memberlakukan kebijakan kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat mulai 1 April 2026.

Di sisi lain, pemerintah juga mendorong sektor swasta ikut menerapkan WFH di luar layanan esensial melalui Surat Edaran M/6/HK.04/III/2026.

Bedanya, penerapan WFH di sektor swasta merupakan imbauan dan bersifat tidak wajib.

DOK. PT KAI Commuter Volume penumpang Commuter Line Jabodetabek terpantau menurun pada hari pertama kebijakan bekerja dari rumah (work from home) berlaku, Jumat (10/4/2026).

Pemerintah menargetkan WFH setiap Jumat bagi ASN, di luar sektor kesehatan dan keamanan, dan memperkirakan kebijakan itu dapat menghemat Rp 6,2 triliun subsidi BBM.

Ekonomi sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Padang, Syafruddin Karimi mengatakan, penghematan terbesar dari kebijakan WFH tetap datang dari energi, terutama BBM, lalu disusul biaya operasional kantor.

Menurut dia, negara memandang WFH pertama-tama sebagai instrumen pengurangan mobilitas harian, sebab perjalanan rumah-kantor menyedot bensin, solar, parkir, dan biaya transportasi lain dalam skala besar.

Syafruddin menjelaskan, WFH satu hari per minggu sebagai bagian dari optimalisasi pemakaian energi di tempat kerja.

"Jadi, penghematan yang paling cepat terasa bukan pengurangan emisi karbon, melainkan turunnya konsumsi BBM, listrik kantor, penggunaan AC, lift, lampu, dan biaya fasilitas harian," ujar dia kepada Kompas.com.

Ia menambahkan, penurunan emisi tetap penting, tetapi manfaat itu lebih bersifat lanjutan.

"Dalam situasi harga minyak melonjak dan subsidi energi tertekan, manfaat fiskal dan energi jauh lebih menentukan dibanding manfaat lingkungan yang efeknya muncul lebih bertahap," imbuh dia,

DOK. PRIBADI Ilustrasi Work From Home

Kebijakan WFH bantu kurangi beban APBN

Syafruddin menjabarkan, penghematan BBM dari WFH tetap lebih masuk akal dibaca sebagai bantuan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bukan sebagai sumber beban baru yang lebih besar melalui subsidi listrik rumah tangga.

Ia menjelaskan, anggaran subsidi energi 2026 diproyeksikan sebesar Rp 381,3 triliun dihitung dengan asumsi harga minyak rata-rata 70 dollar AS per barrel dan kurs Rp 16.500 per dolar AS. Padahal saat ini harga minyak naik tajam dan rupiah sudah lebih lemah.

Dalam kondisi seperti itu, pemerintah perlu menekan konsumsi BBM bersubsidi secepat mungkin. Tambahan pemakaian listrik di rumah memang ada, terutama untuk laptop, modem, lampu, dan kipas atau AC.

"Tetapi nilainya biasanya jauh lebih kecil dibanding bensin atau solar yang terbakar setiap hari dalam perjalanan komuter massal," ungkap dia.

Oleh karena itu, Syaffrudin beranggapan, arah kebijakan WFH ini tetap logis yakni dengan memindahkan sebagian konsumsi energi dari transportasi berbasis BBM ke rumah tangga yang kenaikannya lebih kecil.

Secara umum, ia berpandangan, WFH dirancang untuk mengurangi konsumsi energi di tempat kerja, bukan sekadar memindahkan aktivitas kerja.

Jadi, selama jumlah perjalanan turun signifikan, penghematan subsidi BBM sangat mungkin tetap lebih besar daripada tambahan subsidi listrik rumah tangga.

Cara hitung penghematan energi dari kebijakan WFH

Syafruddin menjabarkan, cara paling sederhana menghitung penghematan bagi perusahaan ialah memakai rumus praktis yakni penghematan WFH = biaya kantor yang turun + biaya transport yang hilang - biaya dukungan kerja jarak jauh.

Sebagai ilustrasi, sebuah perusahaan memiliki 100 pegawai, lalu 60 pegawai administratif menjalankan WFH satu hari per minggu. ketika perusahaan biasanya menanggung uang transport dan makan Rp 50.000 per orang per hari, maka penghematan langsung sudah Rp 3 juta per hari.

KOMPAS.com/Ridho Danu Prasetyo Arus lalu lintas di Jalan Letjen S. Parman, Slipi, Palmerah, Jakarta Barat ramai lancar pada Jumat (10/4/2026) sore

Tambahkan penghematan listrik kantor, AC, air, kebersihan, pantry, dan parkir, misalnya Rp 1,5 juta per hari, maka totalnya menjadi Rp 4,5 juta per hari.

Secara umum, dalam sebulan dengan empat hari WFH, perusahaan bisa menghemat sekitar Rp 18 juta.

Angka ini dapat naik pada kantor yang menanggung shuttle, lembur operasional, atau sewa ruang berbasis pemakaian.

"Kebijakan WFH satu hari per minggu ditujukan untuk menekan konsumsi energi di tempat kerja. Itu berarti biaya yang paling relevan untuk dihitung memang biaya operasional harian kantor," ungkap dia.

Menurut dia, perusahaan tidak perlu menunggu model rumit. Cukup bandingkan biaya per hari saat kantor penuh dengan biaya per hari saat sebagian besar pegawai bekerja dari rumah.

Biaya tersembunyi dari kebijakan WFH

Syafruddin berujar, WFH memang menghemat biaya institusi, tetapi ia juga menyimpan biaya tersembunyi yang sering luput dari narasi resmi.

Biaya tersembunyi tersebut meliputi beban listrik, internet, ruang kerja, pendinginan ruangan, bahkan keausan perangkat berpindah dari kantor ke rumah tangga pekerja.

Bagi ASN, negara bisa menghemat subsidi BBM, tetapi pegawai rumah tangga menanggung tagihan listrik dan koneksi yang lebih tinggi.

Bagi sektor swasta, perusahaan bisa mengurangi biaya kantor, sedangkan pekerja menanggung biaya kerja yang sebelumnya dipikul perusahaan.

"Karena itu, efisiensi WFH sering kali bukan penghapusan biaya, melainkan pergeseran biaya dari lembaga ke individu," ucap dia.

PEXELS/VLADA KARPOVICH Mencari pekerjaan sampingan via Clickworker.

Syafruddin menekankan, upah dan hak pekerja tidak boleh berubah dalam skema WFH, termasuk hak cuti tahunan, dan ketentuan itu penting agar perusahaan tidak menyalahgunakan WFH sebagai cara memindahkan ongkos tanpa kompensasi.

Dari sudut pandang kebijakan publik, WFH tetap berguna sebagai bantalan jangka pendek saat harga energi melonjak.

"Meski begitu, pembacaan yang jujur harus mengakui manfaat fiskal di level negara atau perusahaan bisa muncul bersamaan dengan tambahan beban rutin di level rumah tangga pekerja," ungkap dia.

Efek penghematan dari kebijakan WFH ASN masih kecil

Senada, Pengamat ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak menjelaskan, dampak sistem kerja WFH adalah pertama, penghematan tenaga listrik dan biaya operasional di tempat kerja.

"Untuk perkantoran biasa, mungkin tidak terlalu besar, akan tatapi untuk tempat seperti ruangan-ruangan belajar di perguruan tinggi, relatif besar," kata dia ketika dihubungi Kompas.com.

Ia menjelaskan, penghematan yang terbesar adalah dari pemborosan perjalanan dan transportasi terutama di daerah macet seperti di Jakarta.

Di kota besar seperti jakarta, banyak orang yang pergi ke tempat kerja menempuh 1,5 jam lebih.

Menurut dia, biaya bensin yang dihabiskan cukup besar dan nilai waktu percuma dalam perjalanan, menjadi sia-sia.

"WFH akan nengurangi pemborosan itu. Polusi udara juga akan berkurang," ungkap dia.

Sementara itu, ia berujar, cara menghitung dampak WFH ini memang tidak mudah, tetapi bisa dilakukan dengan beberapa asumsi dan pengamatan yang jelas.

Namun demikian, ia melihat, saat ini belum banyak instansi pemerintah dan perusahaan yang menerapkan sistem kerja WFH.

KOMPAS.com/Ridho Danu Prasetyo Kantor Kelurahan Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat tetap beroperasi dan melayani masyarakat secara normal di hari pertama penerapan kebijakan work from home bagi ASN, Jumat (10/4/2026)

Sementara itu, beberapa perguruan tinggi melanjutkan sistem belajar melalui sambungan konferensi video sejak pandemi Covid-19.

"Jadi secara keseluruhan, dampaknya masih kecil," ucap Payaman.

Efek WFH untuk pengematan energi di kantor

Peneliti Pusat Riset Kependudukan, Sumber Daya Manusia, dan Ketenagakerjaan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Triyono mengatakan, dalam kacamata pemerintahan, anjuran WFH ini bertujuan untuk menghemat energi.

"Misalnya dalam satu gedung itu yang menyala hanya beberapa lantai, itu terasa ya penghematan energinya, dan jelas juga mengurangi karbon" ungkap dia.

Ia menambahkan, penghematan tersebut sebenarnya memiliki dampak yang signifikan. Dari jumlah hari kerja, WFH ini telah mencakup 20 persen dari total hari kerja atau satu dari lima hari.

"Misalkan di kantor sini saja ya, dari lantai satu sampai sebelas itu paling yang hidup waktu WFH hanya dua lantai, itu kan sudah pengehematan yang sangat luar biasa gitu ya," urai dia.

Secara kasat mata, penghematan dari kebijakan WFH ini sudah dapat terlihat. Meskipun demikian, tetap diperlukan penghitungan yang rinci untuk mengetahui dampak riil yang ditimbulkan.

WFH bukan kebijakan baru, produktivitas jadi kunci

Triyono menjelaskan, adanya kebijakan WFH bukan hal yang baru di Indonesia. pada waktu pandem Covid-19, masyarakat telah akrab dengan istilah WFH.

Beberapa sektor pekerjaan juga telah menerapkan dan melanjutkan sistem WFH sejak saat itu.

"Intinya kan produktivitas yang dihitung," ujar dia.

Oleh karena itu, ia menyarankan, perlu adanya indikator kualitas kerja yang dapat mengukur kinerja karyawan meskipun melakukan WFH.

ANTARA FOTO/Salma Talita Sejumlah pekerja berjalan di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di kawasan Sudirman, Jakarta, Kamis (2/4/2026). Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengimbau perusahaan swasta, BUMN, dan BUMD menerapkan Work From Home (WFH) satu hari dalam seminggu sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional.

Ia berharap, WFH ini, terutama di pemerintahan tidak mengurangi produktivitas ASN.

Sementara itu, di sektor swasta, WFH sangat bergantung pada tipologi jenis pekerjaannya. Banyak pekerjaan di sektor swasta terutama yang bersangkutan dengan digital yang tidak tepengaruh dari WFH ini.

"Jadi kita tidak bisa memukul rata soal WFH ini di sektor swasta," ungkap dia.

Peralihan beban ke individu pekerja

Triyono bilang, kebijakan ini memang membawa efek tdak terlihat karena adanya perpindahan beban pengeluaran yang semula berada di kantor menjadi tanggungan pribadi.

"Kalau secara umum ya itu memang beralih ke individu ya, kembali ke beban rumah masing-masing," jelas dia.

Namun demikian, penghematan yang dilakukan masih lebih besar dibandingkan dengan saat pekerja tetap harus pergi ke kantor.

Hal tersebut lebih jelas terlihat pada pekerja yang tinggal di kota besar, seperti Jakarta. Ongkos dan waktu yang digunakan untuk berangkat kerja dinilai tetap lebih hemat dari total energi yang digunakan saat WFH.

"Secara umum, kalau ada pengalian memang ada pengalihan beban itu pada pekerja di level rumah tangga. Itu sudah hal yang pasti, tapi kalau melihat dari beban kerja, beban listrik dan sebagainya dibandingkan dengan harus ke kantor sebenarnya tidak terlalu efek," tutup dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa pemerintah memangkas perjalanan dinas luar negeri pejabat kecuali penting.

Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto demi menghemat anggaran negara atau efisiensi.

Sekaligus dilakukan di tengah gejolak geopolitik dunia dan lonjakan harga minyak dunia.

“Kalau perintah Presiden, perjalanan luar negeri dikurangi, yang lebih lanjut adalah perjalanan luar negeri pejabat-pejabat dihilangkan kecuali kepepet banget,” ujar Purbaya kepada awak media pada Selasa (7/4/2026).

Namun Purbaya mengaku dalam waktu dekat ia harus tetap berangkat untuk menghadiri Pertemuan IMF-Bank Dunia. Purbaya mengaku sudah mendapatkan izin untuk berangkat meski di tengah efisiensi.

Tak hanya perjalanan dinas, Purbaya mengatakan bahwa ia tengah berencana melakukan pemangkasan ke sejumlah kementerian dan lembaga demi melakukan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut perjalanan dinas dalam negeri dipangkas hingga 50 persen.

Perjalanan luar negeri ditekan hingga 70 persen.

“Perlu ditekankan kepada masyarakat bahwa kondisi perekonomian nasional tetap stabil dengan fundamental yang kokoh. Stabilitas fiskal tetap terjaga,” ujar Airlangga dalam konferensi pers daring, Selasa (31/3/2026).

Kebijakan ini diambil untuk merespons dinamika global sekaligus menjaga stabilitas ekonomi.

Efisiensi juga dilakukan Pemerintah melalui perubahan pola kerja melalui kebijakan work from home (WFH) satu hari setiap pekan, tepatnya setiap Jumat.

Kebijakan WFH berlaku untuk instansi pusat dan daerah. Pengaturan teknis akan dituangkan melalui surat edaran kementerian terkait.

Tujuan utamanya meningkatkan efisiensi dan produktivitas berbasis digital.

Pembatasan juga diterapkan pada penggunaan kendaraan dinas hingga 50 persen, kecuali untuk kebutuhan operasional.

ASN didorong beralih ke transportasi publik guna menekan konsumsi energi.

Airlangga menyebut efisiensi mobilitas dan WFH berpotensi menghemat anggaran negara hingga Rp 6,2 triliun.

Penghematan berasal dari penurunan konsumsi bahan bakar minyak. Penghematan konsumsi BBM di masyarakat diperkirakan mencapai Rp 59 triliun.

Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan mematuhi dan melaksanakan instruksi yang dikeluarkan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai kebijakan efisiensi anggaran imbas eskalasi konflik bersenjata yang meningkat di Timur Tengah.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menjelaskan pihaknya telah melaksanakan kebijakan tersebut jauh-jauh hari sebelum Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan surat edaran kepada seluruh pemerintah daerah di Tanah Air.

Emil menyebut pelaksanaan efisiensi anggaran tersebut salah satunya melalui perubahan porsi pembagian penerimaan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur. Kebijakan tersebut, lanjut dia, berhasil mewujudkan efisiensi senilai Rp4,2 triliun–Rp4,5 triliun.

"Setelah itu, ini bukan dari nol lagi ya, ditambah lagi. Jadi, kurangi sekian, dikurangi lagi. Jadi, tambah sampai Rp2,8 triliun dari penyesuaian anggaran 2026. Nah, sehingga memang kita sekarang harus betul-betul cermat untuk melihat ruang-ruang mana lagi yang harus diefisienkan," ungkap Emil kepada Bisnis.

Lebih lanjut, kebijakan efisiensi tersebut juga diwujudkan melalui penerapan skema kerja dari rumah atau work from home (WFH) setiap hari Rabu bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Jawa Timur, kecuali pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti sektor pendidikan, kesehatan, hingga kedaruratan.

Emil menjelaskan bahwa terdapat 81.700 ASN di lingkungan Pemprov Jawa Timur. Secara rinci, terdapat 40.000 ASN yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan dan pendidikan yang secara tidak terkecuali tidak terdampak kebijakan WFH.

"81.700 ASN kalau asumsinya pulang-pergi 15 km itu memang tingkat penghematannya bisa sampai 108.000 liter [BBM]," ungkap Emil.

Dirinya berasumsi apabila tiap-tiap ASN menggunakan sepeda motor dari tempat tinggal menuju kantor sejauh 40-50 kilometer per liter, maka didapat angka konsumsi BBM sekitar kurang lebih 12.150 kiloliter dalam sehari.

"Kalau asumsinya beda, saya tidak bisa meng-capture seluruhnya dari jenis-jenis kendaraan dan konsumsi BBM. Mohon disesuaikan lagi angkanya, tapi angka perhitungan kasar [akan hemat] sekitar 108.000 liter," ucapnya.

Lebih lanjut, Emil juga menyampaikan mengenai evaluasi penerapan perdana WFH oleh ASN Pemprov Jawa Timur pada Rabu (1/4/2026). Ia menyebut masih menemukan sejumlah fasilitas, seperti pendingin ruangan hingga perangkat elektronik, yang masih menyala di sejumlah kantor organisasi perangkat daerah (OPD).

"Jangan cuma pegawainya kerja dari rumah, tapi AC, lampu, komputer di kantor masih nyala semua, ya percuma listriknya enggak ada penghematan. Nah, ini salah satu contoh yang sederhana, tapi juga tidak boleh kita abaikan dalam upaya untuk mengurangi biaya," ungkapnya.

Selanjutnya, ia menegaskan bahwa arahan dari kementerian yang menginstruksikan pembatasan pelaksanaan perjalanan dinas maksimal 50-70% juga akan dilakukan pihaknya.

“Saya rasa semua kan pasti kita ini kan harus linier dengan kebijakan pemerintah pusat,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, Emil akan berkoordinasi dengan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan penyesuaian sesuai bidang kerja masing-masing.

“Tinggal kita pastikan bahwa penerapan yang ini memang sesuai dengan masing-masing OPD-nya karena ada OPD yang memang harus mobile. Ada fungsi-fungsi yang harus mobile, harus banyak berkeliling,” ucapnya

Pemprov Jatim akan memetakan bidang kerja dari seluruh OPD yang pelaksanaan perjalanan dinasnya dapat dipangkas. Sebab, terhadap OPD tertentu yang tetap bekerja di lapangan secara fleksibel.

“Ada yang memang bisa dimaksimalkan. Mungkin artinya pengurangannya itu secara global atau harus per masing-masing OPD atau jauh-jauhnya per masing-masing bidang. Nah, ini nanti masalah teknis, tapi kita pasti menghormati apa yang menjadi arahan pusat,” ucapnya.

Lebih lanjut, Emil menyatakan kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah daerah tersebut tidak akan mereduksi kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Pemprov Jawa Timur kepada masyarakat luas.

"Kita juga memastikan, di saat yang sama, bahwa kita jangan kemudian salah menentukan titik efisiensi di tingkat provinsi, tapi kemudian layanan kepada publik terganggu. Layanan rumah sakit, layanan pendidikan, layanan perizinan itu tidak boleh sampai mandek ya," tegasnya.

Selain itu, mantan Bupati Trenggalek juga berharap kebijakan efisiensi anggaran yang dijalankan pemerintah pusat hingga daerah tidak berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi perekonomian di Provinsi Jawa Timur.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan data pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sepanjang tahun 2025 mencapai 5,33%, di mana capaian tersebut mampu melebihi angka pertumbuhan ekonomi secara nasional pada tahun yang sama, yaitu sebesar 5,11%.

Sementara untuk triwulan IV/2025, ekonomi Jawa Timur tumbuh sebesar 5,89%, di mana angka tersebut jauh di atas pertumbuhan ekonomi nasional pada periode yang sama, sebesar 5,39%.

"Kalau kita berbicara soal pertumbuhan ekonomi, memang kita perlu memastikan bahwa roda perekonomian tetap berjalan lancar di tengah efisiensi. Ya ini contohnya, kita pastikan bahwa penyaluran energi bagi masyarakat luas lancar, transportasi lancar," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) satu kali dalam sepekan mulai April 2026. Meskipun demikian, pengamat menyebutkan bahwa sebenarnya ada suatu langkah yang harus diambil terlebih dahulu sebelum kebijakan berlaku.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Roy Valiant Salomo, mengatakan bahwa sebelum memutuskan untuk mengimplementasikan kebijakan WFH sehari setiap pekan, pemerintah seharusnya membuat studi kelayakan atau feasibility study terlebih dahulu. Menurutnya, hal itu diperlukan untuk menjawab berbagai pertanyaan dan keraguan dari masyarakat mengenai kebijakan itu.

“Studi kelayakannya harus dilakukan dengan baik dengan mengumpulkan data riil di lapangan dan tidak hanya berdasarkan asumsi,” ujar Roy kepada Bisnis, dikutip pada Jumat (3/4/2026).

Dia pun mempertanyakan keberadaan dari studi kelayakan yang baik dengan menggunakan data yang nyata dari pemerintah untuk membuat kebijakan WFH ini. Tanpa studi kelayakan, menurutnya, kebijakan WFH untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah instabilitas harga energi global itu menjadi suatu kebijakan spekulatif.

Selain studi kelayakan, ada hal lain pula yang sebetulnya harus dipersiapkan pemerintah sebelum penerapan kebijakan ini, yaitu sistem kerja dari rumah. Dia menyebut pemerintah perlu memperhatikan proses, target keluaran/output, dan sistem kontrol dari sistem WFH yang ada.

Lagi-lagi, jika hal itu belum dipersiapkan, maka kebijakan spekulatif tersebut dapat dikategorikan sebagai kebijakan coba-coba alias trial and error dari pemerintah.

“Hasil [dari kebijakannya] bisa bagus/berhasil, tetapi bisa juga gagal. Jadi, kebijakan publik itu tidak boleh dibuat asal-asalan,” ungkap Roy.

Meskipun demikian, Roy tetap berharap bahwa kebijakan WFH ini sudah dipersiapkan dengan baik oleh pemerintah.

Sebelumnya, pemerintah mengatakan bahwa kebijakan WFH ini dapat menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga angka triliunan rupiah.

“Potensi penghematan dari kebijakan work from home ini yang langsung ke APBN Rp6,2 triliun, berupa penghematan kompensasi BBM,” tutur Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada konferensi pers daring, Selasa (31/3/2026).

Kemudian, kebijakan WFH sekali dalam sepekan itu juga dia klaim berpotensi menghemat total pembelanjaan masyarakat untuk BBM sebesar Rp59 triliun. Hal tersebut, salah satunya, dilakukan dengan pembelian BBM menggunakan kode bar di aplikasi MyPertamina dengan batas wajar 50 liter per kendaraan.

Di lain sisi, sebelum kebijakan ini diumumkan secara resmi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa kebijakan ini bisa menghemat hingga 20% BBM dalam satu hari.

“Ada hitungan kasar sekali. Bukan saya yang hitung, kira-kira 20%,” ujar Purbaya ketika ditemui pasca-Salat Id di Jakarta, Sabtu (21/3/2026).

Dia pun mengakui adanya efektivitas kerja yang mungkin terganggu dalam sistem kerja dari rumah, yang menjadi salah satu alasan dari program ini hanya dilakukan sekali dalam sepekan. Menurutnya, tidak semua pekerjaan dapat dilakukan secara optimal melalui skema WFH. (Laurensius Katon Kandela)

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XI DPR RI Wihadi Wiyanto menilai keputusan pemerintah untuk tetap mempertahankan harga BBM subsidi merupakan bentuk keberpihakan kepada rakyat di tengah tekanan ekonomi dan kebutuhan energi yang masih tinggi di masyarakat.

“Ini kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Kenapa? Karena dalam situasi sekarang ini, BBM menjadi sangat penting. Jika ada kenaikan, maka yang terjadi adalah daya beli akan turun, inflasi akan naik, dan situasi ekonomi masyarakat yang tidak akan sehat,” kata Wihadi dalam diskusi publik di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan bahwa dalam kondisi saat ini, peran BBM masih sangat dominan dalam menunjang aktivitas sehari-hari masyarakat, mulai dari transportasi hingga distribusi barang dan jasa. Oleh karena itu, setiap perubahan harga akan langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat luas.

Mengenai ketersediaan pasokan, ia turut memastikan bahwa stok BBM dalam kondisi aman dan tidak perlu dikhawatirkan. Menurutnya, pasokan tetap berjalan lancar dan tidak terdampak oleh dinamika jalur distribusi di Selat Hormuz, karena Indonesia juga memiliki sumber pasokan dari wilayah lain.

Adapun terkait dengan kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) untuk penghematan BBM, Wihadi memandang langkah yang diambil pemerintah merupakan keputusan yang tepat dalam rangka mendorong efisiensi, khususnya dalam penggunaan energi dan anggaran.

Pengalaman penerapan WFH pada masa pandemi COVID-19 sebelumnya, ujar Wihadi, menunjukkan bahwa pelayanan publik tetap dapat berjalan dengan baik. Aktivitas di sektor-sektor vital seperti keamanan dan kesehatan juga tetap berlangsung tanpa hambatan berarti.

Ia menambahkan, kebijakan WFH juga tidak hanya berkaitan dengan penghematan BBM, tetapi juga berhubungan dengan penggunaan energi lain seperti listrik yang selama ini juga mendapatkan dukungan dari pemerintah.

Perkembangan teknologi dan digitalisasi saat ini juga memungkinkan berbagai aktivitas kerja dan koordinasi dilakukan secara jarak jauh. Hal tersebut dinilai dapat mengurangi kebutuhan mobilitas tanpa mengganggu efektivitas kerja.

Wihadi pun menegaskan bahwa DPR bersama pemerintah akan terus mendorong dan menjalankan kebijakan dengan optimal sekaligus menjaga stabilitas domestik di tengah situasi yang masih diliputi ketidakpastian global seperti saat ini.

“DPR maupun pemerintah berkomitmen untuk tetap bekerja dengan maksimal. Dalam situasi sekarang ini, bagaimana kita bersama-sama menangani krisis energi dan kita hapatkan untuk tetap exist dan survive,” kata Wihadi.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PADANG — Pengamat ekonomi dari Universitas Andalas Prof. Syafruddin Karimi memiliki pandangan yang realistis terkait kebijakan pemerintah untuk menerapkan work from home (WFH) bagi ASN dan pihak swasta setiap hari Jumat setiap pekannya yang akan dimulai pada 10 April 2026 mendatang.

Dia menilai kendati langkah ini dapat menghemat kompensasi BBM APBN sekitar Rp6,2 triliun serta belanja BBM masyarakat sekitar Rp59 triliun. Namun, dari sudut ekonomi perilaku, pilihan itu mengandung risiko memperpanjang pola libur, apalagi pekerja Muslim tetap keluar untuk salat Jumat, sehingga penghematan mobilitas tidak akan penuh.

“Jadi klaim pengurangan konsumsi BBM 20% terasa terlalu ambisius bila dibaca sebagai penurunan konsumsi nasional,” katanya, Kamis (2/4/2026).

Syafruddin menjelaskan satu hari WFH hanya mengurangi satu bagian dari mobilitas, sedangkan konsumsi BBM nasional juga datang dari logistik, distribusi, industri, jasa, dan perjalanan non-kerja.

Secara teori, hari Rabu bisa memberi efek pengurangan komuter yang lebih murni karena tidak menempel pada akhir pekan dan tidak terganggu aktivitas ibadah Jumat. Namun, sekalipun dipindah ke Rabu, angka 20% tetap sulit tercapai untuk konsumsi BBM nasional, walau mungkin lebih masuk akal pada segmen perjalanan kerja perkotaan tertentu.

Menurutnya dalam kondisi perekonomian saat ini, WFH bukan kebijakan optimal, tetapi tetap berguna sebagai respons cepat jangka pendek. Indonesia sedang menghadapi inflasi tahunan 3,48% pada Maret 2026 setelah sebelumnya 4,76% pada Februari, sementara harga minyak global melonjak dan Brent sempat menembus US$100 per barel walau asumsi APBN 2026 masih memakai ICP US$70 per barel.

Dalam situasi seperti itu, lanjut dia, pemerintah membutuhkan instrumen yang murah, cepat, dan mudah dijalankan untuk menekan permintaan energi.

Dikatakannya WFH memenuhi tiga syarat itu. Masalahnya, WFH tidak menyentuh akar persoalan, yaitu ketergantungan pada energi fosil, lemahnya transportasi publik, dan struktur subsidi yang masih luas.

“Jadi, kebijakan ini layak dipakai sebagai bantalan awal, tetapi tidak cukup kuat bila pemerintah ingin menjaga stabilitas energi dan fiskal dalam horizon yang lebih panjang. Kebijakan optimal tetap harus bergerak ke reformasi transportasi, penajaman subsidi, efisiensi belanja, dan diversifikasi energi,” sebutnya.

Kemudian Syafruddin bilang WFH mempengaruhi roda perekonomian dengan cara yang campuran. Di satu sisi, WFH menekan permintaan BBM, parkir, transportasi harian, dan konsumsi di kawasan perkantoran. Efek itu membuat sektor transportasi, UMKM kantin, ritel harian, dan jasa informal di area kantor cenderung melemah.

Di sisi lain, WFH dapat membantu menahan imported inflation, mengurangi tekanan kompensasi BBM, dan menjaga daya beli agregat bila pemerintah berhasil meredam kenaikan biaya energi. Karena itu, WFH cenderung kontraktif secara mikro pada beberapa sektor yang hidup dari mobilitas kantor, tetapi bisa stabilisator secara makro bila dipakai pada saat harga energi melonjak akibat guncangan geopolitik

“Jadi WFH bukan resep ekspansi ekonomi, melainkan alat pengendalian tekanan biaya dalam masa risiko tinggi. Efek akhirnya akan sangat bergantung pada durasi kebijakan, kepatuhan pelaksanaan, dan apakah pengeluaran rumah tangga yang berkurang di transportasi pindah ke konsumsi lain di rumah,” tegas dia.

Syafruddin menyarankan pemerintah punya pilihan kebijakan ekonomi yang lebih kuat untuk menghemat energi dan anggaran negara selain WFH. Pemerintah dapat memperketat sasaran subsidi energi berbasis data rumah tangga, membatasi penggunaan kendaraan dinas, menerapkan jam kerja bergelombang, mempercepat transportasi massal, memperbesar bauran biodiesel, mempercepat konversi energi di bangunan pemerintah, dan memotong belanja birokrasi yang tidak produktif.

Langkah-langkah itu memberi dampak yang lebih struktural karena menurunkan konsumsi energi tanpa terlalu mengganggu ritme produksi. APBN 2026 juga sudah menempatkan ketahanan energi sebagai agenda penting, sehingga efisiensi semestinya tidak berhenti pada perubahan lokasi kerja ASN.

“Pemerintah perlu menggeser kebijakan dari simbol penghematan menuju reformasi konsumsi energi yang lebih tepat sasaran, terukur, dan tahan lama. WFH bisa tetap dipakai, tetapi hanya sebagai lapisan awal dari paket kebijakan yang lebih lengkap,” ujarnya.

Pertimbangan ekonomi yang rasional terhadap WFH bagi pekerja dan belanja program seperti MBG harus berangkat dari perbedaan yang tegas antara stabilisasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Di mana, WFH memberi manfaat cepat melalui penurunan mobilitas dan biaya energi, tetapi efeknya terbatas dan sementara.

Program MBG berbeda karena pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp335 triliun untuk 2026 guna memperbaiki gizi, kualitas sumber daya manusia, dan permintaan domestik.

Dalam ancaman krisis global akibat guncangan geopolitik, negara perlu menjaga keseimbangan, negara harus hemat pada belanja yang tidak produktif, tetapi tetap berani membiayai program yang memperkuat produktivitas masa depan.

Oleh karena itu, WFH layak dipakai untuk menahan tekanan energi sesaat, sedangkan MBG tetap layak dipertahankan bila tata kelolanya efisien, tepat sasaran, dan mampu menciptakan efek pengganda di daerah.

“Pilihan ekonomi yang sehat bukan memotong program pembangunan manusia, melainkan memperbaiki prioritas agar fiskal tetap kuat saat dunia menghadapi harga energi tinggi, tekanan inflasi, dan ketidakpastian global,” tutupnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah telah menerbitkan imbauan penerapan bekerja dari rumah (work from home/WFH) sehari dalam sepekan bagi sektor swasta, badan usaha milik negara (BUMN), dan badan usaha milik daerah (BUMD).

Imbauan ini diatur dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/III/2026 tentang work from home dan program optimasi pemanfaatan energi di tempat kerja.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, kebijakan WFH (work from home) diberlakukan sebagai bagian dari upaya penghematan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) nasional di tengah meningkatnya volatilitas harga minyak dunia akibat konflik Iran dan Israel.

"Kami diminta untuk menindaklanjuti sesuai dengan arahan Pak Presiden. Dalam rangka memperkuat ketahanan energi nasional, sekaligus mendorong pola kerja yang produktif, adaptif, dan berkelanjutan perlu dilakukan langkah-langkah sistematis dalam pemanfaatan energi di tempat kerja," ujarnya dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Berikut beberapa ketentuan penerapan WFH (work from home) sehari dalam sepekan bagi sektor swasta, BUMN, dan BUMD yang diatur dalam Surat Edaran Menaker tersebut:

Berlaku Mulai 1 April 2026

Yassierli menyatakan, imbauan WFH (work from home) sehari sepekan bagi sektor usaha ini mulai berlaku per 1 April 2026.

"Sebagaimana yang disampaikan oleh Menko Perekonomian tadi malam, kita ingin tanggal 1 April ini menjadi momentum nasional bersama. Jadi imbauan ini untuk bisa dipedomani untuk dilaksanakan efektif mulai hari ini," kata dia.

Penentuan Hari WFHDiserahkan ke Pelaku Usaha

Dalam surat edaran tersebut, perusahaan diimbau menerapkan WFH (work from home) selama satu hari kerja dalam satu minggu.

Artinya, kebijakan ini tidak diwajibkan untuk diterapkan.

Terkait hari pelaksanaan WFH (work from home), pemerintah tidak menetapkan secara khusus.

Perusahaan dapat menentukan sendiri hari yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan operasional.

"Jadi sifatnya adalah imbauan. Masing-masing perusahaan tentu memiliki kekhasan tersendiri sehingga teknis terkait dengan work from home itu kita serahkan kepada perusahaan," ucap Yassierli.

Namun demikian, Yassierli menyebutkan bahwa perusahaan dapat memilih hari Jumat apabila ingin selaras dengan kebijakan aparatur sipil negara (ASN).

"Tapi masing-masing perusahaan tentu memiliki karakteristik kekhasan masing-masing sehingga teknisnya kita kembalikan kepada perusahaan masing-masing," imbuhnya.

Tidak Boleh Potong Gaji dan Cuti Tahunan Pekerja

Menaker juga menegaskan, penerapan WFH (work from home) tidak boleh mengurangi hak-hak pekerja.

Upah, gaji, dan hak lainnya tetap harus dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku.

"(WFH (work from home) dilaksanakan) dengan ketentuan upah atau gaji dan hak lainnya tetap dibayarkan sesuai ketentuan. Pelaksanaan WFH (work from home) tidak mengurangi cuti tahunan," tegasnya.

Untuk memastikan hal tersebut tidak dilanggar, Kemenaker membuka kanal pengaduan bagi pekerja yang mengalami pelanggaran, termasuk praktik pemotongan upah saat WFH (work from home).

Laporan dapat disampaikan melalui layanan Lapor Menaker di laman resmi https://lapormenaker.kemnaker.go.id/.

Laporan tersebut akan ditindaklanjuti oleh tim pengawas terkait.

Namun terkait sanksi yang akan diberikan kepada perusahaan yang melanggar, Yassierli mengaku pemerintah belum dapat memastikannya.

"Nanti kalau ada terjadi (pelanggaran) silakan dilaporkan kepada kami, kita punya kanal Lapor Menaker dan nanti para pengawas kita yang akan menindaklanjuti," ungkapnya.

GENERATED BY GEMINI AI (Ilustrasi) Pemerintah telah menetapkan kebijakan Work From Home (WFH) satu hari dalam sepekan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada hari Jumat. Tapi diimbau ASN tidak bekerja dari kafe.

Sektor Usaha yang Dikecualikan

Dalam Surat Edaran yang sama juga disebutkan sektor-sektor yang dikecualikan untuk diberlakukan WFH (work from home) karena membutuhkan kehadiran fisik pekerja.

Berikut rinciannya:

• Sektor kesehatan seperti rumah sakit, klinik, tenaga medis, dan farmasi.
• Sektor energi seperti penyedia BBM, gas, dan listrik.
• Sektor infrastruktur dan layanan publik seperti jalan tol, air bersih, dan pengangkutan sampah.
• Sektor ritel dan perdagangan seperti bahan pokok, pelayanan perdagangan langsung, pasar, dan tempat pembelanjaan.
• Sektor industri dan produksi seperti pabrik-pabrik.
• Sektor jasa seperti perhotelan, pariwisata, keamanan, serta hospitality.
• Sektor makanan dan minuman termasuk restoran, kafe, dan perusahaan kuliner.
• Sektor transportasi dan logistik termasuk angkutan penumpang, angkutan barang, pergudangan, dan jasa pengiriman.
• Sektor keuangan termasuk perbankan, lembaga keuangan non-bank, asuransi, pasar modal, dan perusahaan efek.

"Jadi bagi mereka WFH (work from home) itu dikecualikan," ucapnya.

Hemat Energi di Tempat Kerja

Selain WFH (work from home), surat edaran tersebut juga mewajibkan perusahaan menjalankan program optimasi pemanfaatan energi di tempat kerja.

Langkah ini meliputi penggunaan teknologi dan peralatan kerja yang lebih hemat energi;

pemanfaatan budaya penggunaan listrik, BBM, dan energi lainnya secara bijak;

serta pengendalian dan pemantauan konsumsi energi.

Dalam rangka optimasi pemanfaatan energi di tempat kerja ini, pemerintah mengimbau perusahaan melibatkan pekerja atau serikat pekerja untuk merancang dan melaksanakan program optimasi pemanfaatan energi.

"Lalu membangun kesadaran bersama penggunaan energi secara bijak dan mendorong inovasi bersama untuk menciptakan cara kerja produktif dan lebih adaptif dalam penggunaan energi," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengeklaim kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi ASN maupun swasta yang mulai berlaku besok, Rabu (1/4/2026), bakal menghemat APBN senilai Rp6,2 triliun.

Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, kebijakan yang disebut '8 Butir Transformasi Budaya Kerja Nasional' itu bakal ikut menghemat APBN melalui belanja kompensasi BBM.

"Potensi penghematan dari kebijakan work from home ini yang langsung ke APBN Rp6,2 triliun berupa penghematan kompensasi BBM," terang Airlangga pada konferensi pers secara daring, Selasa (31/3/2026).

Di sisi lain, Menko Perekonomian sejak 2019 itu mengeklaim total pembelanjaan masyarakat untuk BBM juga berpotensi dihemat sebesar Rp59 triliun dari WFH satu hari seminggu itu.

Penghematan BBM ini, lanjutnya, dilakukan salah satunya dengan memastikan distribusi BBM melalui aplikasi MyPertamina. Batas wajar pembelian BBM itu adalah 50 liter per kendaraan.

"Untuk memastikan distribusi BBM, pemerintah akan melakukan pengaturan pembelian dengan penggunaan barcode MyPertamina dengan batas wajar 50 liter per kendaraaan. Tetapi ini tidak berlaku untuk kendaraan umum," jelasnya.

Beberapa strategi lain untuk mengamankan energi di dalam negeri termasuk adopsi kebijakan B50 mulai 1 Juli 2026. Airlangga menyebut PT Pertamina (Persero) sudah siap untuk mengimplementasikan pencampuran (blending).

"Dan ini berpotensi mengurangi penggunaan BBM fosil sebanyak 4 juta kiloliter, dan ini dalam satu tahun tentu dalam enam bulan ada penghematan dari fosil dan subsidi biodiesel diperkirakan nilainya Rp48 triliun," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani mengimbau masyarakat agar tidak sering bepergian yang tidak produktif untuk efisiensi Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Kami minta dengan hormat kepada seluruh masyarakat yang dianggap melakukan perjalanan tidak perlu sebaiknya dihindari untuk melakukan penghematan energi, BBM, dan penghematan-penghematan lagi," katanya kepada jurnalis di Kompleks Parlemen, Selasa (31/3/2026).

Secara khusus, Muzani menyampaikan bahwa MPR akan melaksanakan penghematan energi dengan menerapkan WFH dan WFA sebagaimana aturan yang segera diterapkan oleh pemerintah.

"Kita banyak di rumah untuk melakukan kegiatan WFH. Mudah-mudahan dengan kegiatan itu bisa lebih produktif, lebih fokus, dan lebih bisa menghasilkan sesuatu yang lebih kreatif lagi," jelasnya.

Menurutnya, masyarakat perlu bersyukur di tengah-tengah kondisi geopolitik yang bergejolak. Pasalnya, kata dia, kondisi negara dinilai masih cukup baik.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah menyampaikan pemberlakuan WFA atau WFH bagi pegawai MPR mulai berlaku 1 April 2026, termasuk menghemat penggunaan listrik.

"WFH dan WFA itu dimulai pada 1 April besok, aturan itu sudah kita mulai dan penghematan listrik pun dilakukan dengan kita membatasi jam kerja. Jadi listrik ini akan dipadamkan juga di jam 18.00 WIB," katanya kepada jurnalis di Kompleks Parlemen, Selasa (31/3/2026).

Dia menjelaskan bahwa pemadaman listrik telah diterapkan sejak kemarin, tetapi pengumuman resmi dari MPR terkait pembagian sistem kerja WFA dan WFO baru disampaikan hari ini.

Pengaturan pembagian sistem kerja diatur oleh eselon II dan diupayakan tidak mengganggu efektivitas kinerja pimpinan, anggota, maupun sekretariat MPR.

"Jadi, ada pengaturan khusus di mana pengaturan itu kita akan melaksanakan pas hari kerja, di mana hari Jumat ada pembagian piket. Satu unit itu diwakili oleh hanya dua orang, yang lainnya WFA atau WFH," jelasnya.

Dia memastikan setiap pegawai tetap bekerja efektif dan tidak memanfaatkan momen WFA atau WFH untuk bekerja sembari jalan-jalan, karena setiap pegawai harus siap ke kantor jika dibutuhkan.

Bisnis.com, PALEMBANG— Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) tengah mengkaji penerapan sistemwork from anywhere(WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dari upaya penghematan bahan bakar minyak (BBM) di tengah meningkatnya eskalasi geopolitik global.

Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu arahan resmi dari pemerintah pusat terkait kewenangan daerah dalam menentukan hari pelaksanaan WFA.

“Kalau diberikan kewenangan ke provinsi untuk menentukan hari, jadi ini sudah bukan soal iya (setuju) atau tidak, kalau iya, iya sudah. Tapi kita kaji dulu harinya,” ujar Deru, Senin (30/3/2026).

Menurutnya, penentuan hari pelaksanaan WFA menjadi aspek penting agar implementasi kebijakan tersebut tetap proporsional.

Dia mencontohkan, apabila kebijakan itu diterapkan pada Selasa atau Kamis, dikhawatirkan pegawai yang tidak disiplin akan memanfaatkan Senin dan Jumat sebagaiharpitnas(hari kejepit nasional).

Sementara itu, jika diterapkan pada Senin, kebijakan tersebut dinilai berpotensi membuat masa libur pegawai menjadi terlalu panjang.

“Maka apa yang paling proporsional, sementara ini mungkin Rabu. Tapi belum tahu ini masih dikaji,” jelasnya.

Deru menambahkan, dari sisi efisiensi anggaran, kebijakan WFA dinilai cukup signifikan. Berdasarkan perhitungan sementara, penerapan WFA selama empat hari dalam satu bulan dapat menghemat sekitar 18% belanja operasional BBM.

“Lumayan itu, tapi ada dua yang tidak boleh berkurang, yaitu produk atau kinerja, dan juga ekosistem ekonomi di lapangan. Ini yang perlu dikaji lebih dalam,” tutupnya

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yakin penerapan sistem bekerja dari rumah (WFH) setiap Jumat dalam satu pekan dapat menghemat penggunaan BBM.

Ia menyampaikan pemerintah hingga kini masih terus membahas dan akan mencermati hari apa yang tepat jika kebijakan itu diterapkan.

"Itu kan harusnya pasti ada penghematan... Jumat. Jadi pasti ada penghematan BBM beberapa persen lah," kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (27/3).

Namun, Purbaya mengaku tak mengetahui pasti seberapa besar penghematan yang dapat dicapai. Ia menyebut hal itu masih bersifat fluktuatif, mengikuti perkembangan harga minyak dunia.

Ia juga menuturkan tidak semua dapat menerapkan skema WFH, salah satunya sektor bisnis manufaktur. Begitu juga sektor pelayanan publik.

"Tapi kalau untuk produktivitas kan kalau untuk pabrik-pabrik dan lain-lain yang memang memerlukan kerja terus-menerus, ya enggak harus kan. Terus untuk pelayanan publik ya tetap jalan. Jadi harusnya nggak masalah kalau cuman satu hari aja. Jadi produktivitas kita total nggak akan terlalu terganggu," ucap dia.

Pada saat yang sama, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan kebijakan WFH ini akan ditetapkan pada Maret 2026.

Wacana penerapan skema bekerja WFH mencuat bersamaan dengan perang di kawasan Timur Tengah buntut serangan AS-Israel ke Iran.

Penerapan WFH itu dilakukan guna melakukan penghematan energi, khususnya BBM yang mengalami lonjakan harga imbas ditutupnya Selat Hormuz. Jalur vital ini merupakan pintu perdagangan minyak mentah yang dilalui seperlima pasokan minyak global dari negara-negara di kawasan Teluk.