PT Indobuildco menjadi sorotan imbas dari eksekusi lahan Hotel Sultan, Jakarta Pusat yang berujung ricuh pada Kamis (18/6). Perseroan Terbatas ini bergerak di bidang pengembangan properti yang diketahui sebagai pengelola Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) tersebut.

Indobuildco adalah perusahaan tertutup sehingga profil lengkap terkait visi-misi, struktur organisasi, dan informasi lainnya tidak disajikan secara umum. Bahkan, perusahaan ini tidak memiliki situs korporat khusus. Dengan begitu, CNNIndonesia.com merangkum dari berbagai sumber yang dapat diakses oleh umum.

Perusahaan ini dibentuk oleh Ibnu Sutowo yang dikenal sebagai salah satu tokoh berpengaruh pada era Orde Baru karena mempunyai banyak aset dan jaringan aset. Kini, Indobuildco dilanjutkan anaknya Pontjo Sutowo sebagai Direktur Utama.

Perusahaan didirikan pada 8 Februari 1970 saat pemerintah membuka peluang pembangunan hotel internasional di kawasan Senayan. Hotel ini dibangun untuk mendukung penyelenggaraan konferensi pariwisata internasional se-Asia Pasifik yang rencananya dihadiri sekitar 3.000 orang.

Mengutip arsip Gatra (2005), Hotel Sultan selama ini dikuasai oleh keluarga konglomerat Sutowo yang pembangunannya menggunakan uang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dilansir dari CNBCIndonesia.

Saat itu, Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah, tetapi tidak memiliki banyak hotel berskala internasional untuk menampung para tamu. Dengan demikian, Ali Sadikin yang saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta mengajukan surat izin pembangunan hotel kepada Pertamina untuk menjamu para tamu. Kala itu, Direktur Utama Pertamina dijabat oleh Ibnu Sutowo (1968-1978).

[Gambas:Youtube]

Ali mengajukan pembangunan hotel kepada Pertamina karena perusahaan negara tersebut sedang berada di masa kejayaan dan bergelimang uang. Apalagi, pihak swasta memang tidak diperbolehkan membangun hotel di lahan milik negara.

Permintaan Ali pun disetujui oleh Ibnu dan pada 1973 pembangunan hotel tersebut dimulai di bawah bendera PT Indobuildco.

Dalam kesaksian Ali Sadikin berdasarkan arsip Detik (2007), dia awalnya percaya kalau PT Indobuildco milik Pertamina. Namun, saat hotel tersebut berdiri pada 1976 dia merasa ditipu Sutowo karena ternyata PT Indobuildco bukan milik BUMN tersebut.

Saat itu, pemerintah memperbolehkan pihak swasta membangun dan mengelola bangunan di lahan negara. Akhirnya, PT Indobuildco diberi Hak Guna Bangunan (HGB) Hotel Sultan selama 30 tahun.

Awalnya, hotel tersebut bekerja sama dengan jaringan hotel internasional, Hilton Hotels Corporation, yang membuat hotel di Senayan itu awalnya diberi nama Hotel Hilton.

Namun, kontroversi bermula ketika kontrak pengelolaan dengan Hilton International berakhir pada 2006. Setelah itu, hotel tidak lagi menggunakan merek Hilton dan berganti nama menjadi Hotel Sultan Jakarta.

Setelah kontroversi berlangsung puluhan tahun, akhirnya pemerintah berhasil memenangkan hak kelola hotel bintang lima tersebut.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman mengatakan pasokan pangan di Pasar Induk Kramat Jati dan Pasar Induk Beras Cipinang dalam kondisi aman setelah melakukan sidak di kedua pasar di Jakarta Timur tersebut, Selasa (9/6).

"Yang paling menonjol kalau menurut saya, pasokan di daerah ini cukup berlimpah. Artinya, kita memastikan bahwa di daerah ini para petani-petani juga maksimal di dalam peningkatan produksinya sehingga untuk pangan kita tidak terlalu khawatir," ucap Dudung dikutip dari detik.

Dudung mengecek sejumlah harga pangan di Pasar Kramat Jati. Dudung mengatakan harga beras di pasar tersebut murah.

"Tadi saya lihat harga beras murah ya, kalau Rp 13.200 itu harga beras medium. Karena HET-nya kan sebetulnya Rp 13.900 kalau itu," ucap Dudung.

Terkait harga MinyaKita, Dudung mengatakan meski terjadi kenaikan harga, namun kenaikan yang terjadi masih terbilang standar.

"Tadi harga minyak goreng ada kenaikan sedikit, MinyaKita. Nah, masih standar ya, harga HET Rp 15.700, HET-nya Rp 15.700. Harganya 15.879," ujar Dudung saat meninjau Pasar Induk Beras Cipinang.

Lebih lanjut, Dudung mengatakan para pedagang tidak mengetahui apakah naiknya harga dolar berpengaruh pada harga pangan di pasar atau tidak. Namun dia menyatakan kenaikan tersebut disebabkan oleh iklim yang sedang panas.

"Ya, kalau saya lihat, mereka kan tadi tidak tahu ya tentang kenaikan (harga dolar AS). Tadi kalau saya lihat kenaikan itu karena memang bisa jadi beberapa hal, karena memang iklimnya, kan sekarang sudah musim panas," katanya.

Lengkapnya baca di sini.

[Gambas:Youtube]

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) muda Kementerian PU tidak menghina program prioritas Presiden Prabowo Subianto seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

Arahan itu berkaitan dengan Dody yang beberapa hari lalu memanggil dua ASN Kementerian PU yang tengah menempuh pendidikan di luar negeri karena diduga bermasalah.

Salah satu ASN diduga terlibat kasus suap saat menjalani pendidikan di Jepang. Sementara ASN lainnya yang berkuliah di London diduga melakukan pelanggaran etik, termasuk kerap memamerkan gaya hidup atau flexing hingga menghina program prioritas pemerintah, yaitu MBG.

Dody sejatinya tidak melarang mereka yang ingin flexing, tetapi jangan menjadi ASN bila ingin melakukannya. Ia mengingatkan kalau mereka digaji menggunakan pajak dari masyarakat.

"Kalau mau flexing boleh, tapi jangan jadi ASN," katanya dalam konferensi pers di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (22/5) lalu.

Satu hal yang ditekankan Dody, ASN muda ini jangan menghina program prioritas Prabowo seperti MBG.

Menurut Dody, para ASN muda ini tidak berhak menghina MBG jika mereka tidak mengerti secara detail dari program tersebut yang tujuannya pengentasan stunting.

"Tolong jangan menghina program prioritas pemerintah kecuali adik-adik mengerti dengan detail, apa sih maksudnya Pak Presiden bikin makan bergizi gratis? Mengerti dengan detail loh ya, bukan hanya sekadar ngerti-ngertian," ujar Dody.

"Pernah tahu enggak itu (MBG) ada upaya untuk pengetasan stunting? Ujung-ujungnya cuma satu, bagaimana Indonesia Emas 2045 bisa benar-benar terwujud," jelasnya.

Ketika ditemui di Desa Candiyasan, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Jumat (15/5), Dody pernah menjelaskan ASN yang diduga menerima suap telah dipanggil aparat penegak hukum (APH) untuk menjalani pemeriksaan. Namun, ia mengaku belum mengetahui perkembangan lebih lanjut dari proses tersebut.

"Yang satu dipanggil karena masalah suap. Kemudian dipanggil oleh APH. Kita menjembatani doang. Saya enggak tahu seperti apa hasilnya," ujarnya dikutip dari Detik.

Sementara itu, ASN yang sedang menempuh pendidikan di London disebut masih dalam proses pemanggilan pulang ke Indonesia. Dody memperkirakan ASN tersebut akan tiba di Tanah Air dalam waktu dekat untuk menjalani pemeriksaan internal.

"Itu dulu kita panggil pulang. Mungkin nanti kayaknya Minggu datang, nanti Senin selesai kita proses," tuturnya.

Menurut Dody, kedua ASN tersebut memperoleh beasiswa yang dibiayai negara. Karena itu, ia menilai dugaan pelanggaran yang dilakukan dapat melukai kepercayaan masyarakat.

"ASN itu kan dikasih makan oleh masyarakat. Masyarakat ini kan berbagai macam kategori. Ada yang punya, ada yang enggak punya. Kalau begitu tuh pasti akan melukai hati masyarakat yang mungkin menengah ke bawah," katanya.

Kementerian PU, lanjut Dody, masih menunggu hasil pemeriksaan dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM). Setelah proses pemeriksaan rampung, kementerian akan menentukan sanksi terhadap kedua ASN tersebut.

"Biar diperiksa dulu sama teman-teman dari BPSDM. Nanti kemudian kita akan ada sanksinya," ujar dia.

Program Career Corner pada acara Jogja Financial Festival (JFF) 2026 mendapat sambutan luar biasa pada hari pertama yang berlangsung di Jogja Expo Center (JEC), Jumat (22/5).

Program rekrutmen yang digelar CT Corp itu diserbu pelamar dari berbagai latar belakang yang ingin berkarier di industri media, perbankan, hingga finansial.

Career Corner menjadi salah satu agenda yang ramai diserbu pengunjung dalam Jogja Financial Festival 2026. Banyak peserta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mencoba peruntungan berkarier di perusahaan media dan sektor keuangan milik CT Corp.

Human Capital Transmedia, Nanang Supriatna, mengatakan antusiasme peserta pada Career Corner tahun ini cukup tinggi. Total pelamar yang masuk mencapai sekitar 1.600 orang.

"Harapannya makin banyak yang apply sehingga kita mendapatkan kandidat yang terbaiklah, talent-talent terbaik di Kota Jogja ini. Total pelamar ada sekitar 1.600 an. Kita ada dua sesi Jumat dan Sabtu," ujar Nanang dikutip dari detik.

Nanang menjelaskan, Career Corner menjadi bagian dari rangkaian JFF 2026 untuk menjaring talenta muda potensial di Jogja. Dalam kegiatan tersebut tersedia 64 posisi dari berbagai perusahaan di bawah naungan CT Corp.

Beberapa perusahaan yang terlibat antara lain Trans TV, CNN Indonesia, CNBC Indonesia, detikcom, hingga Trans Media Sosial. Selain itu, unit bisnis keuangan seperti Bank Mega, Bank Mega Syariah, Allo Bank, dan Mega Finance juga membuka lowongan.

"Ada 64 posisi dengan beberapa anak perusahaan CT Corp yang terlibat. Besok itu yang kita invite ada sekitar 1.000 orang. Mudah-mudahan semuanya datang," ujar Nanang.

Lengkapnya baca di sini.

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menilai respons Presiden RI Prabowo Subianto soal melemahnya nilai tukar rupiah atas dolar Amerika Serikat (AS) bertujuan untuk menenangkan warga.

Menurut Misbakhun penggunaan dolar AS sebagai alat transaksi keuangan lebih berpengaruh terhadap orang kaya.

"Beliau (Prabowo) benar bahwa masyarakat diminta tenang, terutama masyarakat pedesaan, karena memang mereka tidak terkait langsung dengan transaksi yang menggunakan dolar. Yang terpengaruh adalah transaksi-transaksi yang menggunakan impor, orang-orang kaya yang bepergian ke luar negeri," kata Misbakhun mengutip Detik, Minggu (17/5).

Misbakhun menyebut arahan Prabowo menjadi pengingat ke Bank Indonesia (BI) untuk memperhatikan rupiah harus dikendalikan.

Ia berpendapat bahwa rupiah harus dikendalikan nilainya dan harus dikembalikan ke nilai yang ideal karena akan banyak memberikan pengaruh kepada masyarakat yang selama ini menggunakan dolar dalam bertransaksi.

"Masyarakat yang menggunakan dolar dalam transaksi itu apa? Yang selama ini bahan bakunya impor. Dan salah satu yang impor yang kita khawatirkan adalah impor dari komoditas-komoditas yang selama ini menjadi penopang pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Meski begitu, Misbakhun menyebut ada makna tersirat dari Prabowo bahwa menjadikan isu pelemahan rupiah ini sebagai isu yang menjadi bahan pembicaraan di masyarakat.

Dengan begitu, ia mengatakan BI diminta segera melakukan upaya stabilisasi, melakukan upaya konkret guna mengembalikan rupiah pada penguatan yang memadai, karena BI menyampaikan rupiah saat ini under value.

"Dan Bapak Presiden juga menyampaikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia sangat kuat. Ketika fundamental ekonomi sangat kuat, kenapa sampai terjadi pelemahan terhadap rupiah? Dan rupiah termasuk mata uang yang secara regional mengalami pelemahan sangat signifikan," ucap dia.

"Dan tentunya kami di Komisi XI memberikan kesempatan kepada Bank Indonesia untuk melakukan langkah-langkah yang strategis bagaimana bisa melakukan upaya penguatan kembali nilai rupiah kepada angka pada harga atau pada nilai yang menurut saya sepantasnya," imbuhnya.

Nilai tukar rupiah tengah menunjukkan tren menurun belakangan. Pada Sabtu (16/5), nilai tukar rupiah berada di level Rp17.592 per dolar AS. Sementara nilai tukar rupiah ada di level Rp17.614 per dolar AS pada perdagangan Jumat (15/5).

Dalam pidatonya dalam peresmian Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5), Prabowo menyebut anjloknya nilai tukar rupiah tidak berdampak langsung bagi kehidupan masyarakat di pedesaan yang lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan pokok.

Prabowo menyinggung pihak yang kerap menyebut kondisi ekonomi Indonesia berada dalam bahaya, karena rupiah terus melemah.

Prabowo pun meminta publik tak terlalu mengkhawatirkan pergerakan rupiah terhadap dolar. Ia menyatakan masyarakat di daerah pedesaan tidak menggunakan mata uang asing tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

"Jadi, saya yakin sekarang ada yang selalu entah apa saya enggak mengerti. Sebentar-sebentar Indonesia akan collapse, akan chaos, akan apa, ya kan?," ujar Prabowo.

Pada saat yang sama, Prabowo mengklaim ketahanan ekonomi Indonesia terjaga dengan baik bahkan relatif stabil, terutama pada sektor pangan dan energi di tengah kepanikan global.

Ia pun menyayangkan sikap segelintir pimpinan yang dinilai hanya memanfaatkan narasi nasionalisme tanpa adanya tindakan nyata yang berpihak pada rakyat kecil setelah menduduki kursi kekuasaan.

"Rupiah begini, rupiah begini, apa? Eh, dolar begini. Orang rakyat di desa enggak pakai dolar kok, iya kan? Pangan aman, energi aman, ya. Banyak negara panik, Indonesia masih oke," ujarnya.

Komisaris Utama (Komut) Pt Kereta Api Indonesia (KAI) Said Aqil Siradj menekankan bahwa pembuatan palang pintu adalah tanggung jawab pemerintah setempat. Ia menilai palang pintu menjadi salah satu faktor penyebab kecelakaan kereta di Bekasi Timur.

"(Kewajiban) Pemerintah daerah, pemerintah setempat. Ya perbatasan Kemenhub, berkoordinasi dengan kepala daerah, Kemendagri juga. Itu bukan kewajiban KAI," ujar Said Aqil seusai menjenguk korban di RSUD Bekasi, Selasa (28/4) dilansir dari Detik.

Ia juga menegaskan bahwa tugas KAI hanya sebatas menjalankan kereta dan menarik tiket penumpang.

"Jadi banyak orang enggak paham, saya sendiri sebelum jadi Komut enggak paham. Saya kira palang itu kewajiban KAI, (ternyata) bukan," imbuh dia.

Said menjelaskan pihaknya kerap mengingatkan dan mengajak pemerintah daerah untuk membuat palang pintu sesuai prosedur. Namun, hal itu belum terlaksana.

"Ya kita sudah sering sekali mengimbau, malah waktu di Jawa Timur semua kumpul bupati-bupati yang ada sebidang itu. Waktunya, oke, kolaborasi, ya tapi belum ada pelaksanaannya," ungkapnya.

[Gambas:Youtube]

Said juga tak menampik bahwa untuk membuat palang pintu kereta api membutuhkan anggaran yang besar. Namun, ia menekankan hal itu demi keselamatan nyawa.

"Bikin palang yang bagus itu Rp3 miliar, satu. Bukan barang murah," katanya.

Dia menuturkan, insiden kecelakaan kereta (KA) Argo Bromo Anggrek dan KRL di Stasiun Bekasi Timur akan menjadi perhatian. Besok pihaknya akan melakukan evaluasi.

"Pasti kita akan ada rapat besok, jam 9, dievaluasi. Alhamdulillah Presiden sudah cepat sekali nengok ke sini," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA— PT Global Digital Niaga Tbk (Blibli) mengungkap 10 pola perilaku impulsif warganet melalui eksperimen sosial bertajuk Jangan Reaktif, Evaluasi, Double-check, Ambil keputusan dengan tenang (JEDA).

Program yang berlangsung pada 19 Februari hingga 31 Maret 2026 ini melibatkan lebih dari 158.000 partisipan di Indonesia.

Inisiatif JEDA hadir di tengah tingginya intensitas interaksi digital, ketika masyarakat kian terbiasa bereaksi cepat tanpa jeda. Kondisi ini tercermin dari meningkatnya kasus penipuan digital. Data Indonesia Anti Scam Center mencatat 432.637 aduan dengan total kerugian Rp9,1 triliun sepanjang 22 November 2024 hingga 14 Januari 2026. Sementara itu, Survei APJII 2025 menunjukkan 22,12% pengguna internet Indonesia pernah mengalami penipuan online.

Head of PR Blibli Nazrya Octora menilai kondisi tersebut membutuhkan upaya berkelanjutan dan kolaboratif untuk memperkuat literasi digital serta mendorong konsumen yang lebih kritis dan tangguh. Menurutnya, kualitas keputusan tidak hanya ditentukan oleh kecepatan, tetapi juga kejernihan berpikir.

“Hal ini sejalan dengan upaya perlindungan konsumen yang terus digaungkan berbagai pemangku kepentingan untuk menghadirkan rasa aman bagi masyarakat,” kata Nazrya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Dari eksperimen tersebut, Blibli menemukan sejumlah pola perilaku impulsif. Konten clickbait masih menjadi pemicu utama rasa penasaran pengguna, yang mendorong mereka tetap mengklik meski kontennya terlihat tidak masuk akal.

Dari sisi demografi, kelompok usia lanjut atau Baby Boomers tercatat paling responsif terhadap clickbait dengan tingkat klik 7,06%, lebih tinggi dibandingkan Gen Z usia 18–24 tahun sebesar 3,43%. Temuan ini menunjukkan kerentanan terhadap impulsivitas tidak hanya terjadi pada kelompok usia muda.

Eksperimen juga menunjukkan perilaku impulsif bersifat universal, baik pada perempuan (52%) maupun laki-laki (48%). Artinya, siapa pun berpotensi terjebak dalam dorongan impulsif saat berinteraksi di ruang digital.

Dari sisi geografis, tingkat klik tertinggi berasal dari kota-kota besar. Jakarta mencatat tingkat respons tertinggi sekitar 7,81%, diikuti sejumlah kota lain seperti Surabaya, Medan, dan Bandung. Sementara itu, Depok dan Surakarta juga menunjukkan tingkat respons yang cukup signifikan.

Menariknya, perilaku impulsif justru banyak terjadi pada jam-jam sibuk, yakni pukul 09.00, 11.00, 13.00, dan 15.00 WIB. Selain itu, lonjakan trafik juga teridentifikasi pada periode tertentu seperti awal Ramadan, long weekend, dan libur Lebaran.

Blibli juga menemukan pendekatan sederhana seperti gamifikasi efektif membantu pengguna mengambil jeda. Aktivitas yang ringan dan berulang dinilai mampu mengalihkan dorongan impulsif menjadi kegiatan yang lebih terkendali.

Psikolog Irma Gustiana menjelaskan pendekatan tersebut dapat melatih kendali diri secara kognitif. “Dengan mengalihkan energi impulsif menjadi aktivitas yang memuaskan secara kognitif, kita sebenarnya sedang melatih kendali diri dengan cara yang menyenangkan,” ujarnya.

Eksperimen ini juga menunjukkan aktivitas mindful cenderung memberikan dampak lebih dalam meski dilakukan singkat. “Ketenangan itu bukan soal berapa lama, tapi seberapa terasa. Kalau sekali main sudah membuat ‘lega’, artinya tujuan mindful-nya berhasil,” tambah Irma.

Lebih lanjut, mayoritas partisipan mengaku mengalami perubahan emosi setelah melakukan jeda 10 detik. Sekitar 7 dari 10 responden menyatakan merasa lebih tenang dibandingkan sebelumnya.

Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan keputusan yang lebih sadar membutuhkan jeda singkat. Kebiasaan sederhana seperti berhenti sejenak sebelum bereaksi dinilai dapat menjadi langkah preventif untuk mengurangi risiko, termasuk dalam transaksi digital.

Inisiatif JEDA 10 detik sendiri mendorong konsumen agar tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, melainkan mengevaluasi informasi dan memastikan keamanan sebelum bertransaksi. Nazrya menegaskan ekosistem digital yang aman tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga kebiasaan pengguna.

“Di tengah arus informasi yang serba cepat, kita selalu punya pilihan untuk berhenti sejenak, karena keputusan yang lebih baik dimulai dari ruang jeda. Mari mulai dengan jeda10detik.com–Jangan reaktif, Evaluasi, Double-check, Ambil keputusan dengan tenang,” tutupnya.

Dari sisi pemerintah, Kepala Badan Pengembangan SDM Komunikasi dan Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Bonifasius Wahyu Pudjianto, menilai temuan ini relevan dengan upaya penguatan literasi digital. Ia menyebut tantangan utama saat ini bukan hanya akses informasi, tetapi cara masyarakat meresponsnya.

“Di tengah arus yang begitu cepat, kemampuan untuk berhenti sejenak sebelum bereaksi menjadi bagian penting dari literasi digital. Pendekatan seperti JEDA menjadi contoh konkret bagaimana edukasi bisa dikemas secara sederhana, relevan, dan mudah diterapkan dalam keseharian,” ujarnya.

Sementara itu, data Direktorat Pemberdayaan Konsumen menunjukkan mayoritas pengaduan berasal dari transaksi online. Hingga Desember 2025, tercatat 7.836 aduan (99,35%) berasal dari transaksi daring, sedangkan transaksi offline hanya 32 aduan (0,40%). Sisanya, sebanyak 19 aduan (0,24%), terkait isu lain seperti label, K3L, MKG, dan laporan tanpa kronologi jelas.

Direktur Pemberdayaan Konsumen Ditjen PKTN Kementerian Perdagangan, Immanuel Sibero Tarigan, menekankan pentingnya perubahan perilaku konsumen dalam memperkuat perlindungan. Ia mengaitkan inisiatif JEDA dengan kampanye BIJAK dalam momentum Hari Konsumen Nasional 2026.

Menurutnya, prinsip “Kritis sebelum membeli” dalam konsep BIJAK sejalan dengan semangat JEDA, yakni mendorong konsumen untuk lebih berhati-hati dan tidak reaktif dalam mengambil keputusan.

PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyayangkan perilaku penumpang kereta yang menyolokkan kompor listrik dan viral di media sosial. Hal itu juga dianggap berbahaya.

Aksi tersebut dilakukan oleh penumpang kereta jarak jauh yang menggunakan stop kontak di kereta untuk memasak mi instan. 

Manager Humas KAI Daop 4 Semarang Luqman Arif mengatakan fasilitas stop kontak atau colokan listrik di setiap kursi kereta hanya digunakan untuk mengisi daya gadget seperti handphone, tablet, atau laptop ataupun ear phone.

"Selain gadget, penumpang tidak diperbolehkan menggunakan stop kontak di kereta api untuk keperluan lainnya seperti alat elektronik rumah tangga. Hal ini dikarenakan dapat mengganggu penumpang lainnya dan berpotensi membahayakan keselamatan serta kenyamanan perjalanan kereta api," ujar Luqman sebagaimana dilansir dari Detik, Kamis (23/4).

Adapun secara aturan, penumpang kereta dilarang mencolokkan perangkat berdaya tinggi (catokan, hair dryer, rice cooker, kompor listrik) untuk mencegah kelebihan beban listrik dan potensi korsleting. Serta dilarang mengecas powerbank langsung di stop kontak.

"Penggunaan alat elektronik dengan daya listrik besar secara berlebihan dan bersamaan, dikhawatirkan dapat mengganggu fungsi kelistrikan kereta api secara keseluruhan dan bisa mengganggu kenyamanan serta perjalanan kereta api," jelasnya.

[Gambas:Youtube]

Ia menyampaikan jika penumpang mengalami kendala saat perjalanan, seperti AC kurang berfungsi optimal, penumpang bisa menghubungi kondektur yang berdinas. Nomor handphone petugas Kondektur tertera di masing-masing dinding kereta.

"KAI mengimbau kepada pelanggan untuk saling menghormati dan menghargai di antara sesama pelanggan agar perjalanan kereta api tetap aman dan nyaman. Kami juga berpesan kepada pelanggan untuk selalu mematuhi aturan, menjaga ketertiban, menjaga fasilitas kereta api dan stasiun karena layanan kereta api merupakan fasilitas umum," ucap Luqman.

Sebelumnya, dalam unggahan viral dilihat Rabu (22/4), penumpang menyolokkan kompor listrik pada stop kontak yang tersedia dalam gerbong. Penumpang tersebut pun memamerkan aktivitasnya sedang memasak mi instan.

Berikut panduan bijak menggunakan stop kontak di kereta api berdasarkan aturan KAI:

- Perangkat yang Diperbolehkan: Hanya untuk gadget pribadi berdaya rendah seperti handphone, tablet, dan laptop.

- Perangkat yang Dilarang: Alat elektronik berdaya tinggi yang menghasilkan panas atau membutuhkan arus besar: hair dryer, catokan rambut, rice cooker mini, teko listrik, dan kipas angin.

- Larangan Powerbank: Penumpang dilarang keras mengisi daya powerbank langsung di stopkontak gerbong karena berisiko membebani daya.

- Keamanan: Pastikan kepala charger tidak panas dan segera cabut setelah gadget terisi penuh untuk menghindari risiko korsleting.

- Berbagi: Jika stop kontak terbatas, gunakan secara bergantian atau bijak jika berdekatan dengan penumpang lain.

Rencana pembukaan ratusan lowongan bagi lulusan sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan dilakukan melalui rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Kasubdit Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan DJBC Budi Prasetiyo mengatakan lulusan SMA ini dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di berbagai jenjang.

"Usulan tersebut ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DJBC, khususnya guna mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas di lapangan," ujar Budi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (14/3).

Saat ini, proses rekrutmen tersebut masih menunggu persetujuan secara formal dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) sebagai dasar pelaksanaan tahapan teknis rekrutmen selanjutnya.

Setelah persetujuan dikantongi, rekrutmen akan dilakukan melalui seleksi CPNS pada umumnya sesuai ketentuan KemenPANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Apabila telah memperoleh persetujuan, pelaksanaan rekrutmen nantinya akan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh KemenPANRB dan BKN sebagaimana mekanisme seleksi CPNS pada umumnya," ujar Budi.

Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat selalu memverifikasi informasi rekrutmen CPNS melalui kanal resmi pemerintah guna menghindari potensi penipuan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan lowongan ini dibuka untuk memenuhi kebutuhan tenaga operasional di lapangan yang dinilai mendesak.

Menurut Purbaya, posisi teknis membutuhkan sumber daya manusia yang siap bekerja langsung di lapangan.

"Kalau di Keuangan (Kemenkeu) sendiri, seperti saya bilang dulu, kita buka di Bea Cukai sekitar 380 lulusan SMA. Karena saya perlu orang juga yang betul-betul di level teknis di lapangan. Mungkin bulan depan dibuka," ujar Purbaya di kantornya, Selasa (7/4) lalu.

Purbaya mendorong pelaksanaan perekrutan kali bisa segera dieksekusi.

Sang Bendahara Negara menilai proses rekrutmen sebelumnya berjalan cukup lama.

Lebih lanjut, terkait rekrutmen CPNS secara umum tahun ini, Purbaya menegaskan tidak ada kendala anggaran.

Namun, Purbaya mengingatkan kewenangan rekrutmen ada di tangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

"CPNS ada di MenpanRB. Anggaran harusnya ada," ujarnya.

Pada Februari lalu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Rini Widyantini mengisyaratkan akan ada tes CPNS pada 2026 untuk mengisi posisi kosong yang ditinggalkan PNS yang pensiun tahun lalu.

Rini mengungkapkan menyebut jumlah ASN yang pensiun pada 2025 mencapai 160 ribu dan harus segera digantikan. Tes CPNS 2026 akan difokuskan pada rekrutmen lulusan baru (fresh graduate).

"Kami juga kan sudah menyediakan sekitar 160 ribu pensiun yang memang harus diisi," ujar Rini di kantornya, Jakarta, Selasa (24/2) dikutip Detik.

Sebelum membuka tes CPNS 2026, Rini akan melihat lebih lanjut kebutuhan dari segi kompetensi. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pemda terkait kebutuhan di daerah.

[Gambas:Youtube]

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan pihaknya sudah membentuk Tim Klasifikasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) internal.

Satuan khusus tersebut bertugas memantau pelaksanaan sertifikasi di seluruh SPPG alias unit dapur pusat bentukan BGN tersebut.

Adapun Dadan menyampaikan hal ini sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto agar BGN memastikan kualitas seluruh pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Pesan khusus Presiden di Hari Raya Idulfitri agar BGN meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan layanan SPPG. SPPG yang kurang memadai agar ditutup sementara dan segera dilakukan peningkatan kualitas," kata Dadan pada Senin (23/3), melansir Detik.

Dadan menjelaskan, pada tahap awal, tim klasifikasi SPPG akan fokus pada pengawasan yang mencakup tiga sertifikasi utama, yaitu Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS), Sertifikat Halal, serta sertifikasi HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point).

"Setelah ketiga sertifikasi terpenuhi, akan meningkat ke sertifikasi terkait kualitas SDM SPPG, baik chef, penjamah makanan, dan analisis lingkungan," kata Dadan.

Ketiga sertifikasi utama tersebut, menurut Dadan, merupakan fondasi utama untuk menjamin keamanan, kebersihan, dan kualitas makanan yang disajikan kepada masyarakat.

Adapun kelengkapan sertifikasi akan menjadi acuan dalam menentukan klasifikasi atau gradasi SPPG.

Dadan berharap, sistem ini mampu menciptakan standar mutu yang terukur. Selain itu, sistem ini diharapkan bisa mendorong peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan.

Selain membentuk Tim Klasifikasi SPPG, kata Dadan, pihaknya juga sedang menunggu pemerintah membentuk institusi atau lembaga akreditasi SPPG secara nasional.

Tim tersebut nantinya akan bertugas melakukan penilaian awal sekaligus mempersiapkan sistem akreditasi yang lebih terstruktur dan terintegrasi pada masa mendatang.

Menurut Dadan, langkah ini merupakan bagian dari upaya BGN dalam memastikan program pemenuhan gizi berjalan optimal, aman, dan sesuai dengan standar nasional juga internasional.

"Sebelum lembaga/institusi Akreditasi SPPG terbentuk, BGN akan membentuk secara khusus Tim Klasifikasi SPPG internal sekaligus mempersiapkan secara sistematis menghadapi lembaga/institusi akreditasi eksternal," tutur Dadan.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mulai memacu pengembangan infrastruktur perangkat keras untuk menyambut era jaringan komunikasi nirkabel generasi keenam (6G).

Riset tersebut berfokus pada perancangan antena mikrostrip berdimensi ekstra kecil serta pemanfaatan satelit orbit rendah. Persiapan teknologi secara mandiri ini dinilai esensial agar Indonesia siap menghadapi komersialisasi jaringan 6G yang diproyeksikan hadir pada 2030.

Peneliti Ahli Muda Pusat Riset Telekomunikasi BRIN Yohanes Galih Adhiyoga mengatakan perancangan antena single layer dan multilayer sangat dibutuhkan mengingat keterbatasan ruang pada perangkat masa depan.

Desain tersebut harus diperhitungkan secara matang karena satu telepon seluler akan memuat berbagai macam antena sekaligus.

“Kita tidak mungkin memiliki antena yang dimensinya melebihi ukuran telepon seluler itu sendiri. Oleh karena itu, antena harus dirancang sekecil mungkin agar dapat ditempatkan di dalam perangkat,” kata Yohanes dikutip dari siaran resmi, Sabtu (7/3/2026).

Selain perangkat seluler, tim periset turut mengadopsi konsep teknologi Starlink melalui pengembangan sistem phased array untuk komunikasi satelit. Sistem mutakhir ini memungkinkan arah pancaran sinyal bergerak mengikuti lintasan satelit secara elektronik, tanpa memerlukan pergerakan komponen mekanis.

Seluruh proses fabrikasi dan pengujian komponen dilakukan di laboratorium BRIN menggunakan perangkat yang mampu mengukur frekuensi hingga 110 gigahertz.

Inisiatif riset domestik tersebut merespons langsung dinamika kompetisi global yang bergerak cepat menuju era 6G. Berbeda dengan jaringan generasi kelima (5G) yang menggunakan spektrum millimeter-wave, 6G akan beroperasi pada pita frekuensi sub-terahertz hingga terahertz.

Lompatan frekuensi ini memaksa pelaku industri global mengembangkan material canggih jenis metakomposit guna menghasilkan transmisi sinyal dan bandwidth yang optimal.

Secara teknis, jaringan 6G ditargetkan mencapai tingkat latensi mikrodetik, atau seribu kali lipat lebih cepat dibandingkan batas latensi 5G. Berdasarkan proyeksi para pakar industri, kecepatan transfer data 6G berpotensi menembus hingga satu terabit per detik pada kondisi ideal.

Kemampuan transmisi ekstrem tersebut membuka peluang bagi layanan baru bernilai tinggi, seperti video holografik dan sistem kontrol jarak jauh industri yang presisi secara real-time.

Dari sisi operasional dan ekonomi, era 6G diprediksi akan mengubah orientasi bisnis para operator telekomunikasi global. Ke depan, arsitektur 6G akan dirancang ulang untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan korporasi dan kawasan industri.

Fokus baru tersebut menitikberatkan pada peningkatan keandalan, otomatisasi tingkat tinggi, serta integrasi bawaan dengan teknologi kecerdasan artifisial (AI) dan komputasi tepi (edge computing).

Model layanan yang menggabungkan fungsi komunikasi murni dengan komputasi ini diyakini memiliki nilai jual komersial yang jauh lebih kuat.

Saat ini, teknologi 6G masih murni berada dalam fase penelitian tanpa adanya standar global yang mengikat. Kendati demikian, persaingan ekonomi dan geopolitik antarnegara telah memanas, tecermin dari tingginya investasi untuk mengamankan paten dan mendominasi pasar.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Rini Widyantini mengisyaratkan akan ada tes CPNS pada 2026 untuk mengisi posisi kosong yang ditinggalkan PNS yang pensiun tahun lalu.

Ia menyebut jumlah ASN yang pensiun pada 2025 mencapai 160 ribu dan harus segera digantikan. Tes CPNS 2026 akan difokuskan pada rekrutmen lulusan baru (fresh graduate).

"Dan kami juga kan sudah menyediakan sekitar 160 ribu pensiun yang memang harus diisi," kata Rini di kantornya, Jakarta, Selasa (24/2) dikutip Detik.

Kementerian PANRB juga tengah mempersiapkan kebutuhan formasi pegawai negeri sipil (PNS). Namun, hal tersebut diajukan terlebih dahulu kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

"Kita sudah mengajukan kepada Menteri Keuangan mengenai kesiapan anggarannya. Nggak bisa ujug-ujug kita umumkan, nggak bisa. Harus tahu kompetensinya," ujarnya.

"Mudah-mudahan, mudah-mudahan (2026 dibuka tes CPNS)," imbuhnya.

Rini akan melihat lebih lanjut kebutuhan dari segi kompetensi sebelum membuka tes CPNS 2026. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pemda terkait kebutuhan di daerah.

"Nah, dari situ kita akan lihat lagi kompetensinya apa yang dibutuhkan. Dan nanti ini saya nggak bisa ngarang kan, saya nggak bisa ngarang kompetensi apa yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah daerah. Dan kami sudah bersurat kepada Menteri Keuangan untuk segera dihitung, begitu ya," pungkasnya.