Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memulai proyek pembangunan rumah susun atau rusun subsidi di Kawasan Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada hari ini, Minggu (8/3/2026). Proyek ini merupakan bagian dari program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto.

CEO Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengatakan lokasi pembangunan mencakup 30 hektar tanah yang akan dibangun secara bertahap dengan total unit yang akan dibangun total mencapai 14.000 unit apartemen.

"Kan rencana dari 12,8 hektare ini, itu kita akan bangun totalnya menjadi 18 tower. Itu perhitungannya kalau jadi dengan 32 lantai, kurang lebih itu antara Rp14 [triliun] sampai Rp16 triliun," kata Rosan di lokasi, Minggu (8/3/2026).

Rosan mengatakan Danantara akan mengambil peran sebagai penyedia pendanaan sedangkan untuk eksekutor proyek Danantara bisa mengerahkan BUMN-BUMN Karya untuk berkolaborasi.

"Dari pembiayaan kita akan dukung secara full. Di kami, kan, ada BUMN-BUMN karya yang kami bekerja sama juga di dalam proyek ini. Tentunya bersama kontraktor swasta lainnya, kita akan berkolaborasi. Jadi, itu peran Danantara di proyek Meikarta ini," tandasnya.

Proyek Meikarta merupakan garapan dari PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), entitas bisnis PT Lippo Cikarang Tbk. (LPCK). Tanah seluas 30 hektare itu merupakan tanah hibah yang diberikan Lippo Grup kepada pemerintah.

Sebelumnya, Tenaga Ahli Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP, Pahala Nainggolan mengatakan bahwa LPCK berkomitmen untuk menghadirkan suplai unit rusun subsidi hingga 100.000 unit. Pahala menyebut perusahaan terafiliasi James Riady itu akan membangun masing-masing 18 tower lewat dua tahap pembangunan.

"18 tower [tahap pertama] plus 18 [tahap kedua] ya. Jadi, total 36 tower itu bisa sampai 100.000 unit," kata Pahala saat ditemui di Gedung KPK, Rabu (21/1/2026).

Saat dikonfirmasi mengenai berapa capex yang bakal digelontorkan, Pahala enggan merinci. Hanya saja dia memberikan gambaran bahwa rusun subsidi tersebut akan dijual mulai dari Rp350 juta.

"Kalau harga per unit akan diatur di Peraturan Menteri yang sebentar lagi [terbit], di situ disebut besarannya segini, mulai sekitar Rp350 juta kira-kira segitu," jelasnya.

Mengacu pada asumsi harga jual minimum tersebut, total penjualan 100.000 unit rusun subsidi di Meikarta bakal tembus di angka Rp3,5 triliun.

Sementara itu, ditemui Bisnis di lokasi groundbreaking pada Minggu (8/3/2026), pendiri Grup Lippo Mochtar Riady menjelaskan alasannya memberikan 30 hektare tanah hibah adalah ingin mendukung program Prabowo. Konglomerat dengan julukan 'Raja Mal' tersebut juga mengaku hibah ini juga bukan menyoal benefit bisnis, namun menjadi kepuasan tersendiri ketika perusahaan yang dia dirikan dapat berkontribusi mendukung salah satu program prioritas Prabowo itu.

"Mengikuti instruksi pemerintah, Bapak Presiden. Kita mendukung ide-ide dari pemerintah. Kita tidak melihat benefit kita sendiri, tapi kita akan sangat senang sekali kita bisa mendukung suatu program pemerintah," ujar Mochtar.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten properti PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) mengungkapkan alasan pengunduran diri Kartini Sjahrir sebagai Komisaris Independen dan Marlo Budiman sebagai Presiden Direktur perseroan.

Sekretaris Perusahaan LPKR Ratih Safitri menyebutkan bahwa pengunduran diri Kartini Sjahrir dari jabatan komisaris independen perseroan karena diangkat sebagai duta besar Indonesia (Dubes RI) untuk Jepang dan Federasi Mikronesia.

Sedangkan pengunduran Marlo Budiman dari kursi presiden direktur perseroan merupakan keputusan pribadi.

"Pengunduran diri tersebut telah dan akan diproses sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bursa," tulis Ratih lewat keterbukaan informasi, dikutip Kamis (5/2/2026).

Adapun, surat pengunduran diri telah diterima manajemen LPKR pada 30 Januari 2026. Selanjutnya, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terkait dengan pengunduran diri tersebut akan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ratih menegaskan seluruh fungsi pengawasan maupun operasional LPKR selama periode transisi sampai dengan penunjukan Komisaris Independen dan Presiden Direktur yang baru pada RUPS yang akan datang tetap berjalan secara normal.

Adapun, aksi kompak pengunduran diri Kartini dan Marlo dilakukan di tengah geliat Grup Lippo menggarap proyek rumah susun (rusun) subsidi di Kawasan Meikarta. Rencananya rusun tersebut akan dibangun di atas lahan seluas 30 hektare (ha).

Sekretariat Perusahaan Lippo Cikarang Peter Adrian mengatakan perseroan telah menerima surat pengunduran diri Marlo Budiman dari jabatannya sebagai Presiden Direktur perseroan pada 30 Januari 2026.

Merujuk laman resmi perseroan, Marlo menjabat sebagai Presiden Direktur LPCK berdasarkan keputusan RUPS Tahunan pada 21 Mei 2025 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada 2026.

Proyek Rusun Subsidi di Kawasan Meikarta

Diberitakan Bisnis sebelumnya, Head of Project Management LPKR Fritz Atmodjo menjelaskan bahwa pengembangan rusun subsidi tersebut akan dibangun di 3 area berbeda dengan masing-masing luas lahan tiap kawasan seluas 10 ha.

“Satu tower akan terdiri 2.600 unit, di dalam lahan 10 hektare ini,” kata Fritz dalam agenda Land Clearing Rumah Susun Subsidi Untuk Rakyat, di Meikarta, Jawa Barat, Kamis (29/1/2026).

Berdasarkan rencananya, LPKR bakal membangun 18 tower di setiap kawasan. Artinya, LPKR bakal membangun 54 tower rusun subsidi dengan total unit mencapai 141.000 unit di atas lahan 30 Ha.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait agar proses pengadaan barang dan jasa, serta perizinan pembangunan rumah susun di kawasan Meikarta, Cikarang, Jawa Barat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Upaya tersebut untuk menutup celah korupsi saat membangun rumah susun bersubsidi di kawasan Meikarta bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Mengingat Meikarta sempat diterpa perkara suap Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

"Maka tentu KPK juga mewanti bagaimana kita menciptakan ekosistem ini bisa betul-betul bersih. Maka pada aspek perizinannya ini harus betul-betul firm," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Rabu (21/1/2026) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Selanjutnya, katanya, pada tahapan pengadaan barang dan jasa perlu dipastikan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Yang ketiga bagaimana kemudian distribusinya termasuk soal subsidi itu juga harus clear sehingga nanti pada saat pertanggung jawabannya juga bisa disampaikan secara kredibel," jelas Budi.

Adapun di kawasan Meikarta, Budi memastikan sudah tidak ada perkara hukum yang dapat menghambat pembangunan rumah susun bersubsidi.

Dalam kesempatan itu, Menteri PKP Maruarar mengatakan pembangunan rumah susun itu untuk menjalankan program 3 juta rumah bagi Masyarakat berpenghasilan rendah

Menurutnya ada lebih dari 20 juta penduduk Indonesia yang memiliki rumah tidak layak huni. Targetnya di 2026 akan disediakan 400 ribu rumah.

"Tahun ini, 2026 menjadi 400 ribu rumah kenaikannya 800 persen. Ini untuk menjawab betul-betul negara hadir," katanya.

Rencananya rumah susun bersubsidi akan dibangun di kawasan Meikarta seluas 20 hektare.

Pembangunan Meikarta

Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara) mengatakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memastikan lahan seluas 20 hektare yang akan dibangun rumah susun (rusun) subsidi di meikarta tidak bermasalah hukum. Sebab, sebelumnya Meikarta sempat tersandung kasus suap pada 2018.

"Hari ini saya berani menyampaikan sesudah clearance dari KPK, dari Mas Budi [Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika] dan dari pimpinan KPK, bahwa tidak ada masalah secara hukum di Meikarta untuk dimulai pembangunan rumah susun subsidi," kata Maruarar dalam konferensi pers di Gedung KPK, Rabu (21/1/2026).

Dengan demikian, Ara menekankan bahwa lahan tersebut dipastikan clean and clear dan bakal didorong untuk segera eksekusi proses pembangunannya.

Asal tahu saja, rencana pembangunan rusun subsidi Meikarta akan berada di dua titik lokasi, yakni di Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, dan Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat. Masing-masing lokasi memiliki luas lahan sekitar 10 hektare.

Kementerian PKP menilai pemilihan lokasi di Meikarta sangat strategis bagi para pekerja karena letaknya yang berdekatan dengan kawasan industri. Berdasarkan kalkulasinya, jarak hunian ke pusat industri hanya berkisar antara 2 kilometer hingga 2,5 kilometer.

Meskipun berstatus hunian subsidi, Ara menekankan bahwa kualitas lingkungan tetap menjadi prioritas. Proyek ini diproyeksikan menjadi pilot project hunian MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) dengan fasilitas penunjang yang mumpuni.

Dalam rangka memastikan keberlanjutan ekosistem hunian, Kementerian PKP kini tengah melakukan pemetaan mendalam terkait aksesibilitas terhadap fasilitas publik utama.

Ara mengaku telah menginstruksikan jajaran Direktorat Jenderal terkait untuk memetakan jarak hunian terhadap empat fasilitas utama. Di antaranya tempat ibadah, fasilitas pendidikan (sekolah), pasar atau pusat perbelanjaan, serta fasilitas kesehatan (rumah sakit).

"Saya minta dipetakan berapa jauh ke tempat ibadah, sekolah, pasar, dan rumah sakit. Empat hal itu penting, termasuk akses transportasinya," tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memastikan lahan seluas 20 hektare yang akan dibangun rumah susun (rusun) subsidi di meikarta tidak bermasalah hukum.

Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara), menjelaskan kepastian tersebut dia dapatkan usai melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, sebelumnya Meikarta sendiri sempat tersandung kasus suap pada 2018.

"Hari ini saya berani menyampaikan sesudah clearance dari KPK, dari Mas Budi [Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika] dan dari pimpinan KPK, bahwa tidak ada masalah secara hukum di Meikarta untuk dimulai pembangunan rumah susun subsidi," kata Maruarar dalam konferensi pers di Gedung KPK, Rabu (21/1/2026).

Dengan demikian, Ara menekankan bahwa lahan tersebut dipastikan clean and clear dan bakal didorong untuk segera eksekusi proses pembangunannya.

Asal tahu saja, rencana pembangunan rusun subsidi Meikarta akan berada di dua titik lokasi, yakni di Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, dan Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat. Masing-masing lokasi memiliki luas lahan sekitar 10 hektare.

Kementerian PKP menilai pemilihan lokasi di Meikarta sangat strategis bagi para pekerja karena letaknya yang berdekatan dengan kawasan industri. Berdasarkan kalkulasinya, jarak hunian ke pusat industri hanya berkisar antara 2 kilometer hingga 2,5 kilometer.

Meskipun berstatus hunian subsidi, Ara menekankan bahwa kualitas lingkungan tetap menjadi prioritas. Proyek ini diproyeksikan menjadi pilot project hunian MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) dengan fasilitas penunjang yang mumpuni.

Dalam rangka memastikan keberlanjutan ekosistem hunian, Kementerian PKP kini tengah melakukan pemetaan mendalam terkait aksesibilitas terhadap fasilitas publik utama.

Ara mengaku telah menginstruksikan jajaran Direktorat Jenderal terkait untuk memetakan jarak hunian terhadap empat fasilitas utama. Di antaranya tempat ibadah, fasilitas pendidikan (sekolah), pasar atau pusat perbelanjaan, serta fasilitas kesehatan (rumah sakit).

"Saya minta dipetakan berapa jauh ke tempat ibadah, sekolah, pasar, dan rumah sakit. Empat hal itu penting, termasuk akses transportasinya," tambahnya.