Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengusulkan penambahan anggaran 2027 ke DPR RI sebesar Rp578 miliar.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan usulan penambahan anggaran itu untuk mendukung pencapaian target realisasi investasi dari Penyertaan Modal Asing (PMA) dan Penyertaan Modal Dalam Negeri (PMDN) pada 2027 sebesar Rp2.322 triliun, naik 13,8 persen dari 2026 sebesar Rp2.041,3 triliun.

Rosan mengungkap pihaknya sudah mengusulkan pagu anggaran 2027 dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2027 sebesar Rp2,19 triliun.

Berdasarkan Surat Bersama Pagu indikatif Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor B-385/D.9/PP.04.03/05/2026 dan Menteri Keuangan Nomor S-228/MK.03/2026 tanggal 7 Mei 2026, pagu indikatif yang tercantum sebesar Rp625,14 miliar.

"Pagu indikatif tahun anggaran 2027 yang kami terima adalah sebesar Rp625,14 miliar atau turun 37,6 persen dari alokasi anggaran tahun 2026. Angka ini baru memenuhi 52 persen kebutuhan kementerian sebesar Rp1,2 triliun secara minimal," ujar Rosan.

Oleh karena itu, ia mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp578,93 miliar agar bisa mencapai kebutuhan minimal anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun 2027 dapat terpenuhi sebesar Rp1,2 triliun.

[Gambas:Youtube]

Dengan rincian, program dukungan manajemen sebesar Rp579,94 miliar serta program penanaman modal dan hilirisasi sebsar Rp624,12 miliar.

Ada enam program strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada 2027. Salah satu programnya adalah pengembangan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS).

BKPM berencana mengembangkan OSS V2.0 yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), big data, dan blockchain. Pengembangan ini ditujukan untuk meningkatkan akurasi, transparansi, serta keandalan sistem perizinan investasi.

Isu pembentukan badan khusus ekspor muncul jelang pidato Presiden Prabowo Subianto di sidang paripurna DPR RI pada hari ini, Rabu (20/5).

Dalam pesan berantai di media sosial, pemerintah disebut akan membentuk badan baru untuk menangani aktivitas ekspor. Pembentukan badan itu bakal diumumkan Prabowo dalam pidatonya.

Merespons kabar itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku tidak tahu mengenai pembentukan badan khusus ekspor tersebut. Urusan itu akan diumumkan langsung presiden.

"Wah, saya enggak tahu. Nanti Presiden yang umumin itu," katanya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (19/5).

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Investasi sekaligus CEO Danantara Rosan P Roeslani turut buka suara terkait isu pembentukan badan khusus ekspor.

Bahlil tidak menampik dan tidak membenarkan adanya badan baru tersebut. Ia menjawab dengan singkat untuk menanti kabar pastinya.

"Kita lihat nanti. Tunggu saja ya," kata Bahlil ditemui di Kantornya, Selasa (19/5).

Senada, Rosan juga enggan berkomentar banyak. Ia menyarankan untuk menunggu esok hari untuk melihat kebenaran isu yang beredar. Menurut Rosan, besok akan ada penjelasan lebih lengkap dari pemerintah.

"Ya sudah tunggu besok. Entar ada penjelasan besok semua. Tunggu besok semua ya," ucapnya.

Sebelumnya, santer kabar di antara pelaku pasar bahwa pemerintah akan membentuk badan baru yang mengurus ekspor sejumlah komoditas pilihan, termasuk batu bara, CPO, dan mineral.

Dalam skema yang diusulkan, eksportir kemungkinan diwajibkan menjual produknya kepada badan baru tersebut, yang kemudian akan menangani ekspor secara langsung.

Chief Executive Officer (CEO) BPI Danantara Rosan P Roeslani menilai saham-saham BUMN yang tercatat di pasar modal masih menarik untuk investasi jangka panjang.

Menurutnya, sejumlah emiten pelat merah bahkan mampu memberikan keuntungan (yield) di atas 10 persen.

Hal ini disampaikan Rosan saat menyambangi Bursa Efek Indonesia bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Kepala BP BUMN Dony Oskaria pada Selasa (19/5).

"Kalau kita lihat bahwa BUMN yang ada di bursa, kalau kita lihat secara satu persatu, contohnya Himbara ataupun mineral kita, itu yield-nya juga sangat baik di atas 10-11 persen," ujar Rosan dalam konferensi pers.

Rosan mengatakan pendekatan investasi yang dilakukan Danantara tidak berorientasi jangka pendek. Ia menegaskan pihaknya lebih fokus melihat fundamental perusahaan dan prospek jangka panjang pasar modal Indonesia.

"Kalau kita lihat investasi di bursa buat kami di Danantara ini adalah investasi jangka panjang," katanya.

Ia juga mengapresiasi langkah Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia dalam memperbaiki kualitas pasar modal nasional. Menurut Rosan, berbagai penyempurnaan regulasi dan tata kelola akan memperkuat kepercayaan investor terhadap bursa Indonesia.

"Saya mesti kasih apresiasi ke OJK dan juga ke bursa dengan beberapa alternative action-nya dalam rangka terus menyempurnakan bursa kita menjadi lebih baik, lebih transparan, lebih governance," jelasnya.

Rosan menilai proses perbaikan tersebut menunjukkan pasar modal Indonesia bergerak ke arah yang benar. Karena itu, ia optimistis minat investor domestik maupun asing akan terus meningkat ke depan.

"Nah, tentunya memang dari investor dalam maupun luar negeri, proses ini kan sudah we are heading on the right direction," katanya.

Menurutnya, secara fundamental dan valuasi harga, saham-saham BUMN saat ini masih memiliki prospek yang menarik. Hal itu terutama berlaku untuk investasi jangka menengah hingga panjang.

"Baik secara fundamental maupun pricing dari saham-saham terutama saham BUMN kita yang ada di bursa itu akan membuat yield jangka menengah panjang yang baik, yang above 10-11 persen," terang Rosan.

Ia menyebut tingkat imbal hasil tersebut sangat kompetitif dibandingkan instrumen investasi lainnya. Rosan pun yakin pasar modal Indonesia akan terus berkembang dalam beberapa tahun mendatang.

"Which is menurut kami itu sangat-sangat baik. Nah, tentunya kalau kembali lagi kita punya keyakinan bahwa Inilah proses untuk kita menjadi lebih baik" katanya.

Rosan menambahkan Danantara tidak melihat pergerakan pasar secara harian maupun bulanan. Ia percaya pertumbuhan pasar modal Indonesia akan terlihat dalam horizon jangka panjang.

"Approach kita itu bukan harian, bukan bulanan, approach kita itu jangka panjang. Saya sangat meyakini bahwa ke depannya dalam jangka panjang, bursa kita ini akan terus bertumbuh baik dari segi market kapitalisasinya, emitennya, dan juga investornya," pungkasnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia buka suara terkait kabar yang menyebut pemerintah akan membentuk badan baru untuk menangani aktivitas ekspor.

Purbaya mengatakan Presiden Prabowo Subianto rencananya akan mengumumkan pembentukan badan tersebut.

"Wah, saya enggak tahu, nanti Presiden yang umumin itu," katanya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (19/5).

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Investasi sekaligus CEO Danantara Rosan P Roeslani turut buka suara terkait isu rencana pemerintah membentuk Badan Khusus Ekspor. 

Rencananya lembaga baru itu akan diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (20/5).

Bahlil tidak menampik dan tidak membenarkan adanya badan baru tersebut. Ia menjawab dengan singkat untuk menanti kabar pastinya.

[Gambas:Youtube]

"Kita lihat nanti. Tunggu saja ya," kata Bahlil ditemui di Kantornya, Selasa (19/5).

Senada, Rosan juga enggan berkomentar banyak. Ia menyebutkan untuk menunggu esok hari untuk melihat kebenaran isu yang beredar.

"Sudah, nunggu besok saja ya," katanya.

Menurut Rosan, besok akan ada penjelasan lebih lengkap dari pemerintah. Hanya saja ia tidak merinci kapan akan tepatnya akan disampaikan.

"Ya sudah tunggu besok. Entar ada penjelasan besok semua. Tunggu besok semua ya," ucapnya.

Sebelumnya, santer kabar di antara pelaku pasar bahwa pemerintah akan membentuk badan baru yang mengurus ekspor sejumlah komoditas pilihan, termasuk batu bara, CPO, dan mineral.

Dalam skema yang diusulkan, eksportir kemungkinan diwajibkan menjual produknya kepada badan baru tersebut, yang kemudian akan menangani ekspor secara langsung.

Kabar pembentukan badan ini disambut negatif oleh pasar. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tergelincir pada sesi I perdagangan Selasa (19/5) ini.

Berdasarkan data RTI Business IHSG hari ini dibuka di level 6.599, lalu terperosok dan menyentuh level terendah harian di 6.376. Sementara level tertinggi pada perdagangan sesi I berada di posisi 6.635.

Dari total saham yang diperdagangkan, hanya 96 saham menguat, sedangkan 611 saham melemah dan 107 saham bergerak stagnan.

Nilai kapitalisasi pasar tercatat turun menjadi sekitar Rp11.160 triliun. Adapun volume perdagangan mencapai 27,96 miliar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp15,13 triliun dan frekuensi perdagangan sebanyak 1,73 juta kali transaksi.

CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan P Roeslani mengatakan bahwa pemerintah bakal membentuk badan otorita baru untuk mengurus Pusat Keuangan Indonesia (Indonesia Financial Center/ IFC).

Hal ini disampaikan Rosan sekaligus menekankan bahwa pusat keuangan internasional yang dibangun di Bali itu tidak dikelola oleh Danantara.

"Nanti itu ada badan otoritas center sendiri," ujarnya ditemui di Kemenko Perekonomian, Selasa (5/5).

Namun, Danantara sebagai penggagas pengembangan International Financial Center dinilai akan turut membantu dalam pembangunannya, baik dari sisi membuat kebijakan hingga pendanaan.

"Dalam hal ini kita akan sebagai pemrakarsa juga untuk mungkin untuk pembangunan dari kawasan financial center itu sendiri," jelasnya.

Rosan sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi dinilai akan bertugas untuk menyusun apa saja yang harus disiapkan dalam penyusunan regulasi. Misalnya dari sisi hukum maupun insentifnya.

"Pembahasannya seperti itu dan kurang lebih PR-nya apa saja yang kita mesti tindak lanjuti," tegasnya.

Rosan bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional KEK Airlangga Hartarto dan Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria sebelumnya telah meninjau pengembangan KEK Kura Kura Bali dan KEK Sanur, Jumat (1/5), yang rencananya akan menjadi lokasi Indonesia Financial Centre.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan P Roeslani mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berhasil terealisasi 5,61 persen sepanjang kuartal I 2026 membuktikan kondisi perekonomian dalam negeri terus berjalan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan kuartal I 2026 ini lebih tinggi jika dibandingkan kuartal I 2025 yang tumbuh sebesar 4,87 persen.

"Alhamdulillah kan pertumbuhan ekonomi 5,61, kembali lagi ini kan menunjukkan bahwa memang growth kita, ekonomi kita ini berjalan sangat baik, sangat positif," ujar Rosan ditemui di Kemenko Perekonomian, Selasa (5/5).

Rosan mengatakan untuk pertumbuhan kuartal ini, dari segi investasi menyumbang cukup besar, yakni 32 persen dengan andil 1,8 persen. Porsi kontribusi investasi ini meningkat dibandingkan sebelumnya.

"Selama ini investasi itu menyumbangkan kurang lebih biasanya 28-29 persen. Ya Alhamdulillah ini 32 persen, sehingga pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama ini Alhamdulillah mencapai hasil yang sangat-sangat baik," jelasnya.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 tumbuh 5,61 persen bila dibandingkan kuartal I 2025 atau secara tahunan (year-on-year/yoy).

Namun, secara kuartalan (quarter to quarter/qtq) ekonomi Indonesia mengalami kontraksi 0,77 persen dibandingkan kuartal IV 2025.

"Secara triwulanan ekonomi Indonesia triwulan 1 2026 mengalami kontraksi sebesar 0,77 persen secara year on year. Ekonomi triwulan 1 2026 tumbuh 5,61 persen dibandingkan triwulan (kuartal) yang sama di tahun sebelumnya," katanya dalam konferensi pers di kantor BPS, Jakarta Pusat, Selasa (5/5).

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) mengonfirmasi langkah strategis pemerintah yang telah masuk ke dalam struktur kepemilikan saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO).

Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan P. Roeslani membenarkan bahwa institusi yang dipimpinnya telah merealisasikan proses akuisisi sebagian saham dari aplikator ojek online tersebut. Dia pun menegaskan bahwa langkah masuknya pemerintah ke dalam struktur kepemilikan aplikator tidak akan berhenti sampai di sini.

"Kita [Danantara] sudah masuk dan terus akan kita tingkatkan [porsi sahamnya] secara bertahap," ungkap Rosan singkat di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Langkah korporasi dari lembaga pengelola dana abadi (sovereign wealth fund) ini sejalan dengan pernyataan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Sebelumnya, dalam audiensi peringatan Hari Buruh pada Jumat (1/5/2026) lalu, Dasco mengungkapkan bahwa pemerintah melalui Danantara sengaja mengambil bagian saham aplikator ojol sebagai upaya intervensi langsung untuk merestrukturisasi model bisnis yang lebih menguntungkan para pengemudi.

Intervensi tersebut secara spesifik ditujukan untuk memangkas potongan biaya atau komisi yang ditarik oleh aplikator dari semula di kisaran 10% hingga 20% menjadi single digit, yakni hanya 8%.

"Paling pertama, kemudian menurunkan biaya yang diambil oleh aplikator, tadinya 20 atau 10 ini sehingga aplikator hanya akan mengambil 8% dari yang dikumpulkan," jelas Ketua Harian Partai Gerindra tersebut di Kompleks Parlemen.

Dia menjelaskan manuver Danantara ini merupakan eksekusi langsung dari instruksi Presiden Prabowo Subianto. Pada momen May Day, kepala pemerintahan menegaskan bahwa porsi pendapatan bersih bagi pengemudi ojol harus dikerek menjadi minimal 92%.

Jika aplikator tidak bersedia memangkas potongan komisi di bawah 10% maka Prabowo dengan tegas mempersilakan mereka untuk angkat kaki dari Tanah Air.

"Ojol kerja keras mempertaruhkan jiwa setiap hari. Ojol diminta disetorkan 20%. Saya mau di bawah 10%. Kalau tidak bersedia, tidak usah berusaha di Indonesia," tegas Prabowo di hadapan puluhan ribu massa buruh dan pengemudi ojol.

Sebagai payung hukum, Prabowo juga telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) No. 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Transportasi Online. Regulasi teranyar ini mewajibkan aplikator untuk menjamin keselamatan kerja para pengemudi, termasuk kewajiban pemberian fasilitas BPJS Kesehatan dan asuransi kesehatan.

Sementara itu, terkait tuntutan fundamental dari serikat pekerja mengenai perubahan status pengemudi ojol dari sekadar 'mitra' menjadi 'pekerja' formal, Dasco menyatakan bahwa pemerintah bersama DPR masih terus melakukan pembahasan. Opsi kebijakan tersebut saat ini masih dalam tahap simulasi guna menghasilkan keputusan yang paling tepat bagi industri dan kesejahteraan pengemudi.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) mengonfirmasi langkah strategis pemerintah yang telah masuk ke dalam struktur kepemilikan saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO).

Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan P. Roeslani membenarkan bahwa institusi yang dipimpinnya telah merealisasikan proses akuisisi sebagian saham dari aplikator ojek online tersebut. Dia pun menegaskan bahwa langkah masuknya pemerintah ke dalam struktur kepemilikan aplikator tidak akan berhenti sampai di sini.

"Kita [Danantara] sudah masuk dan terus akan kita tingkatkan [porsi sahamnya] secara bertahap," ungkap Rosan singkat di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Langkah korporasi dari lembaga pengelola dana abadi (sovereign wealth fund) ini sejalan dengan pernyataan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Sebelumnya, dalam audiensi peringatan Hari Buruh pada Jumat (1/5/2026) lalu, Dasco mengungkapkan bahwa pemerintah melalui Danantara sengaja mengambil bagian saham aplikator ojol sebagai upaya intervensi langsung untuk merestrukturisasi model bisnis yang lebih menguntungkan para pengemudi.

Intervensi tersebut secara spesifik ditujukan untuk memangkas potongan biaya atau komisi yang ditarik oleh aplikator dari semula di kisaran 10% hingga 20% menjadi single digit, yakni hanya 8%.

"Paling pertama, kemudian menurunkan biaya yang diambil oleh aplikator, tadinya 20 atau 10 ini sehingga aplikator hanya akan mengambil 8% dari yang dikumpulkan," jelas Ketua Harian Partai Gerindra tersebut di Kompleks Parlemen.

Dia menjelaskan manuver Danantara ini merupakan eksekusi langsung dari instruksi Presiden Prabowo Subianto. Pada momen May Day, kepala pemerintahan menegaskan bahwa porsi pendapatan bersih bagi pengemudi ojol harus dikerek menjadi minimal 92%.

Jika aplikator tidak bersedia memangkas potongan komisi di bawah 10% maka Prabowo dengan tegas mempersilakan mereka untuk angkat kaki dari Tanah Air.

"Ojol kerja keras mempertaruhkan jiwa setiap hari. Ojol diminta disetorkan 20%. Saya mau di bawah 10%. Kalau tidak bersedia, tidak usah berusaha di Indonesia," tegas Prabowo di hadapan puluhan ribu massa buruh dan pengemudi ojol.

Sebagai payung hukum, Prabowo juga telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) No. 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Transportasi Online. Regulasi teranyar ini mewajibkan aplikator untuk menjamin keselamatan kerja para pengemudi, termasuk kewajiban pemberian fasilitas BPJS Kesehatan dan asuransi kesehatan.

Sementara itu, terkait tuntutan fundamental dari serikat pekerja mengenai perubahan status pengemudi ojol dari sekadar 'mitra' menjadi 'pekerja' formal, Dasco menyatakan bahwa pemerintah bersama DPR masih terus melakukan pembahasan. Opsi kebijakan tersebut saat ini masih dalam tahap simulasi guna menghasilkan keputusan yang paling tepat bagi industri dan kesejahteraan pengemudi.

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat capaian investasi hingga kuartal I 2026 sudah terealisasi Rp498,8 triliun atau 24,4 persen dari target Rp2.041,3 triliun sepanjang tahun ini.

Secara tahunan, capaian investasi ini tumbuh 7,2 persen (yoy) dan secara bulanan meningkat tipis 0,04 persen (qtq) dari sebelumnya Rp496,9 triliun.

"Target investasi pada triwulan (kuartal) pertama 2026, Alhamdulilah tercapai Rp498,8 triliun," ujar Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan P Roeslani dalam konferensi pers, Kamis (23/4).

Adapun investasi kuartal I ini didominasi oleh Penanaman Modal Asing (PMA), yakni sebesar Rp250 triliun atau 50,1 persen dari total investasi. Capaian ini tumbuh 8,5 persen dibandingkan kuartal I 2025.

Sementara, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDM) tercatat hanya 49,9 persen atau Rp248,8 triliun atau tumbuh 6 persen secara tahunan (yoy).

Lima wilayah dengan realisasi investasi terbesar adalah Jakarta sebesar Rp78,7 triliun (15,8 persen), disusul oleh Jawa Barat sebesar Rp76,8 triliun (15,4 persen) dan Banten sebesar Rp34,4 triliun (6,9 persen).

Kemudian, investasi terbesar selanjutnya berada di Jawa Timur sebesar Rp32,6 triliun (6,5 persen) dan Sulawesi Tengah sebesar Rp32,1 persen (6,4 persen).

Realisasi investasi sepanjang kuartal I ini juga berhasil menyerap 706.569 tenaga kerja dalam negeri. Capaian ini tumbuh 18,9 persen dibandingkan kuartal I 2025.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Danantara Indonesia mengungkapkan rencana besar pengembangan 20 proyek hilirisasi lintas sektor dengan total nilai investasi sekitar US$26 miliar atau setara dengan Rp437,65 triliun.

CEO Danantara Rosan P Roeslani mengatakan proyek-proyek tersebut diproyeksikan mampu menciptakan lebih dari 600.000 lapangan kerja baru di berbagai wilayah Indonesia.

“Total proyeknya US$26 miliar, kurang lebih ini akan memperkerjakan 600.000 lapangan pekerjaan. Ini yang dari 20 [proyek hilirisasi] ini sudah 7 yang sudah dilakukan groundbreaking dan inshaallah berikutnya akan disusul 14 [proyek] lagi,” kata Rosan dalam agenda Indonesia Economic Outlook 2026 di Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Dalam paparannya, Rosan menyebutkan bahwa enam proyek telah memasuki tahap groundbreaking pada 6 Februari 2026 dengan nilai investasi sekitar US$7 miliar. Sementara itu, 14 proyek hilirisasi lainnya akan menyusul dengan total investasi sekitar US$19 miliar.

Di sektor mineral, hilirisasi difokuskan pada penguatan rantai pasok industri logam strategis. Proyek tersebut mencakup pengolahan alumina menjadi aluminium, pengembangan bauksit menjadi smelter-grade alumina.

Selain itu, hilirisasi batubara menjadi Dimethyl Ether (DME), produksi copper rod, wire, dan tube, pengolahan aspal Buton (asbuton), produksi besi baja dari pasir besi, produksi stainless steel slab berbasis nikel, hingga pengolahan manganese sulfate.

Lebih lanjut, akan dikembangkan manufaktur modul surya terintegrasi berbasis bauksit dan silika. Di sektor energi, proyek yang didorong meliputi pengembangan bioavtur berbahan baku used cooking oil (UCO) di Cilacap dan bioetanol di Banyuwangi.

Tak hanya energi baru terbarukan, penguatan ketahanan energi juga dilakukan melalui pengembangan kilang minyak (oil refinery) domestik serta peningkatan kapasitas penyimpanan minyak bumi nasional.

Sementara pada sektor pangan dan agrikultur, hilirisasi diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas dalam negeri. Program tersebut mencakup bisnis ayam terintegrasi, pengolahan garam industri, hilirisasi rumput laut menjadi karagenan, pengembangan produk turunan minyak sawit (oleofood), hilirisasi pala menjadi oleoresin, pengembangan ekosistem produksi ikan tilapia, serta hilirisasi kelapa terintegrasi.

“Jadi kalau kita lihat memang hilirisasi akan memberikan kontribusi yang sangat besar karena kita ingin meng-capture all the value added yang ada di Indonesia dengan mengoptimalkan productivity and efficiency dengan selalu mengutamakan tentunya good governance, tata kelola perusahaan yang baik dan benar, transparency, accountability and also integrity,” tuturnya.

Rosan menegaskan bahwa proyek-proyek ini tersebar di berbagai wilayah seperti Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga sejumlah provinsi di Indonesia timur.

Menurutnya, pendekatan lintas sektor ini dirancang untuk memperkuat struktur industri nasional, memperdalam rantai nilai dalam negeri, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah.

CEO Badan Pembiayaan Negara Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan P Roeslani menegaskan komitmen untuk merampingkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari seribu lebih menjadi kisaran 300 perusahaan.

Dia juga mengungkapkan dalam waktu tiga bulan pihaknya telah menutup 100 perusahaan sebagai upaya konsilidasi.

Pernyataan tersebut Rosan tekankan saat berbicara di CNA Summit di Jakarta, dilansir dari Instagram Channel News Asia, Jumat (6/2).

"Jika anda melihat 90-92 persen dividen hanya datang dari 12 perusahaan, dari ribuan (BUMN) yang ada. Jadi ini (alasan) kenapa kami ingin (merampingkan) jadi 300-an," jelas Rosan dalam acara tersebut.

Dia menjelaskan, perampingan BUMN bertujuan untuk menciptakan produktivitas yang lebih baik. Selain itu juga untuk efisiensi, serta sumber daya manusia yang lebih baik.

"Ketika kami melakukan ini, kami punya 137 hotel, ada 75 rumah sakit, dan semuanya secara umum berjalan dengan buruk," paparnya.

Rosan memandang kondisi tersebut sebagai isu yang harus dibenahi, namun di satu sisi itu bisa menjadi kesempatan.

"Jadi kami ingin konsolidasi, kami terbuka untuk privatisasi, Kami juga tutup beberapa. Sebenarnya, dalam tiga bulan kami sudah tutup 100 perusahaan," ungkap Rosan.

Di samping itu, Bos Danantara juga menegaskan target ambisiusnya untuk pertumbuhan aset tiga kali lipat pada 2030.

Rencana Danantara untuk merampingkan jumlah BUMN beserta anak usahanya sudah lama digaungkan. Konsolidasi akan dilakukan dari berbagai sektor bisnis.

"Kita melakukan pengkonsolidasian daripada bisnis kita, yang tadinya tadi logistiknya ada 18, nanti menjadi satu perusahaan logistik yang size-nya cukup besar, kompetitif, yang mampu bersaing. Kemudian juga memberikan nilai tambah yang signifikan buat Danantara," kata COO Danantara Dony Oskaria beberpa waktu lalu.Konsolidasi juga dilakukan pada sektor asuransi, yang saat ini mencakup 16 BUMN. Menurut Dony, skala bisnis perusahaan-perusahaan asuransi BUMN tersebut masih terlalu kecil untuk bersaing dengan perusahaan swasta.

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara secara terbuka mengungkapkan rencana untuk menjadi pemegang saham PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Tak hanya itu, sovereign wealth fund (SWF) Tanah Air itu menyebut ada kepentingan besar Danantara di pasar modal.

CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, kontribusi perusahaan terbuka Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada di bawah Danantara kini mencapai hampir 30% dari total kapitalisasi pasar di bursa. Ia menilai Danantara memiliki kepentingan yang sangat besar untuk bersama-sama menjaga pasar modal secara serius.

“Kami di Danantara juga punya kepentingan yang sangat besar terhadap pasar modal RI,” kata Rosan dalam Dialog Pelaku Pasar Modal di Main Hall Gedung BEI, Jakarta, Minggu (1/2).

Selain itu Rosan juga menyebut, Danantara akan bekerja sama dengan self-regulatory organizations (SROs) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar pasar modal Indonesia mencerminkan valuasi dan kondisi fundamental perusahaan secara akurat dan sehat. Hal itu diharapkan dapat mampu membangun persepsi positif terhadap pasar modal.

Sinyal Danantara Mau Genggam Saham BEI

Di sisi lain, Danantara memberikan sinyal terkait porsi SWF Indonesia itu untuk menggenggam saham BEI. Hal itu seiring dengan rencana pemerintah yang tengah mengebut aturan demutualisasi pasar modal.

Melalui skema demutualisasi, struktur kepemilikan BEI nanti tidak lagi hanya dimiliki oleh perusahaan efek sebagai anggota bursa (AB). Melainkan akan terbuka untuk dikuasai melalui kepemilikan saham oleh banyak pihak, termasuk negara hingga asing.

Rosan mengatakan, Danantara tengah mempelajari terlebih dulu berapa porsi saham BEI pascademutualisasi. “Mengenai demutualisasi kami tentunya akan mempelajari terlebih dahulu berapa persen yang kami ingin masuk dan kriteria-kriterianya, pada saat kami masuk dan berinvestasi,” ujarnya

Dia mengatakan, Danantara juga melihat praktik di hampir semua bursa dunia, sovereign wealth fund memang ikut masuk menjadi pemegang saham. Porsinya beragam mulai dari 15%, 25%, 30%, bahkan bisa lebih.

“Ada yang lebih dari itu ya. Tapi tentunya kami akan lihat, bukan hanya Danantara, tapi bisa sovereign wealth fund lainnya juga,” tuturnya.

Soal kemungkinan asing menjadi pemegang saham BEI, Rosan mengatakan itu memang menjadi tujuan. Apalagi setelah demutualisasi, kepemilikan dipisahkan dari keanggotaan bursa. Pasalnya, selama ini kepemilikan dan keanggotaan BEI masih tergabung dan dimiliki oleh sebagian besar perusahaan sekuritas.

Sebelumnya Rosan juga menyatakan bahwa Danantara akan masuk sendiri sebagai pemegang saham BEI, tidak melalui sekuritas ataupun perusahaan BUMN. Meski begitu, dia menyebut badan pengelola investasi negara itu akan menunggu dulu aturan selesai.

4 Petinggi OJK dan Dirut BEI Mundur

Sinyal negara mau mengintervensi pasar modal Indonesia kian menguat seiring mundurnya empat petinggi OJK secara "berjamaah" pada pekan ini.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, mengundurkan diri dari jabatannya pada Jumat (30/1) malam. Tak hanya Mahendra, tiga pejabat OJK lainnya juga mengambil langkah yang sama. Mereka adalah Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi, serta; Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Aditya Jayaantara.

Selanjutnya, Mirza Adityaswara juga mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil ketua Dewan Komisioner OJK.

Pengunduran diri jajaran pimpinan OJK ini menyusul langkah Direktur Utama BEI, Iman Rachman, yang lebih dulu mundur pada Jumat pagi. Rentetan pengunduran diri tersebut di tengah sorotan terhadap kinerja otoritas pasar modal, setelah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok hingga trading halt selama dua hari berturut-turut.

Mundurnya jajaran pimpinan OJK dan direktur utama Bursa Efek Indonesia (BEI) dinilai bukan sekadar keputusan internal. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, melihat pengunduran diri jajaran pimpinan OJK tidak terlepas dari tekanan eksekutif, termasuk dari kepala negara.

Tekanan tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab karena adanya perubahan porsi besar-besaran dana asuransi dan jasa keuangan ke investasi saham. Menurut Bhima, langkah itu seolah menempatkan sektor jasa keuangan sebagai tameng untuk menahan keluarnya modal asing dari pasar modal. Padahal, kebijakan tersebut menurutnya menyimpan risiko besar, termasuk potensi terulangnya Kasus Asabri Jilid II yang masuk ke saham-saham spekulatif di bursa.

“Mundurnya ketua OJK dan anggota Dekom OJK membuat shock semua pihak. Apa yang dilakukan Mahendra dan Inarno adalah kritik langsung dan vulgar terhadap tekanan dari presiden,” ujar Bhima ketika dihubungi wartawan, Jumat (30/1).

Bhima memperkirakan ekonomi berptotensi terguncang sekaligus menunjukkan kerapuhan dan hilangnya independensi lembaga otoritas keuangan. Ia menilai situasi ini sebagai persoalan besar.