JAKARTA - Penerapan prinsip Business Judgment Rule menjadi pilar krusial dalam memperkuat sistem tata kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara ( BPI Danantara ). Doktrin hukum itu memberikan ruang inovasi yang aman bagi direksi untuk mengambil keputusan bisnis strategis tanpa rasa takut.

Isu tersebut dikupas tuntas dalam Round Table Discussion (RTD) Nagara InstituteAkbar Faizal Uncenroed (AFU) bertajuk ‘Re-design BUMN Via Danantara dan Jebakan Hukum: Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris?’. Peneliti Nagara Institute, Satya Arinanto menjelaskan, aturan perlindungan hukum tersebut bertujuan untuk memitigasi risiko kriminalisasi keputusan manajemen. Langkah proteksi berdasarkan tiga payung hukum utama, yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Payung hukum yang kedua adalah UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT). Ketiga, UU Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“Sebenarnya, tujuan utama konsep Business Judgment Rule adalah melindungi direksi dari pertanggungjawaban atas keputusan bisnis yang diambil. Direksi tidak dapat disalahkan selama keputusannya tidak melibatkan unsur kecurangan, benturan kepentingan, ataupun tindakan melawan hukum,” ungkap Satya Arinanto.

Keputusan Bisnis Dikriminalisasi, Direksi BUMN Tak Akan Berani Ambil Risiko



Regulasi teranyar dalam UU Nomor 16 Tahun 2025 memperkuat paradigma pengelolaan aset berdasarkan prinsip perseroan terbatas murni. Kepastian itu menegaskan posisi kekayaan perusahaan sebagai aset yang terpisah secara resmi dari domain keuangan negara Indonesia.

“Meskipun kekayaan dipisahkan, pengawasan serta pemeriksaan terhadap perusahaan tetap dilakukan sebagai bagian dari pengelolaan aset milik negara. Direksi yang salah memang harus dikriminalisasi karena triliunan rupiah uang sudah menguap akibat korupsi, tapi justru tidak ada tindakan apa-apa,” tutur Satya Arinanto.

Urgensi Pemisahan Rezim Hukum Keuangan Negara

Eks Direktur Utama (Dirut) PT Merpati Nusantara Airlines, Hotasi Nababan menyoroti adanya benturan nyata antara dua rezim hukum berbeda. Ketakutan aturan seringkali membuat para pengelola merasa bimbang ketika hendak melahirkan berbagai inisiatif pengembangan usaha komersial.

“Kita hidup di dua rezim berbeda dan tidak bisa bercampur seperti halnya minyak dengan air dalam satu wadah. Satu perak saja uang dari APBN masuk, otomatis menjadi domain keuangan negara yang berhak diaudit oleh pihak BPK,” ujarnya.

Dilema Danantara di Tengah Pemberantasan Korupsi



Oleh karenanya, Hotasi Nababan meminta BPI Danantara harus memberikan payung hukum kokoh demi mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional 8%. Perlindungan itu sangat mendesak agar para profesional mempunyai keberanian tinggi dalam mengeksekusi berbagai rencana investasi strategis secara optimal.

“Selama konstruksi hukum masih seperti sekarang, maka setengah kaki pengelola perusahaan negara memang sudah berada di dalam penjara. Jadi, bedakan antara tindakan korupsi dan tidak perform agar para direksi mau mengambil risiko demi menggerakkan ekonomi secara riil,” paparnya.

Kawal Akuntabilitas Lembaga Superholding Nasional

Pada kesempatan yang sama, Lalola Easter Kaban selaku Program Manager Indonesia Corruption Watch (ICW) mengingatkan bahwa pembentukan BPI Danantara sebagai lembaga superholding baru wajib mengedepankan prinsip akuntabilitas publik. Transformasi tata kelola investasi modern berkelas dunia harus mampu mengeliminasi segala bentuk praktik buruk manajemen masa lalu.

“Kita sedang bicara tentang entitas baru, sebuah superholding yang mau meniru Temasek Holding milik negara tetangga Singapura. Kita harus berhati-hati dan mengawal ketat proses ini agar lembaga baru tersebut tidak berubah menjadi kasus seperti 1MDB milik Malaysia,” ucapnya.

Lalola Easter Kaban menyampaikan, penerapan Business Judgment Rule hanya dapat berjalan efektif apabila seluruh potensi konflik kepentingan terkelola secara transparan. Sinkronisasi regulasi material mutlak adanya, sehingga instrumen hukum tak disalahgunakan untuk mengkriminalisasi keputusan murni manajemen perusahaan.

“Kita semua harus memahami secara jernih bahwa terjadinya suatu kerugian negara itu tidak sama dengan sebuah tindakan korupsi. Business Judgment Rule tentu menjadi cara terbaik meminimalisir agresivitas dari penerapan UU Tipikor di lapangan,” katanya.

Membangun Optimisme Tata Kelola Ekonomi Masa Depan

Sementara itu, Akbar Faizal selaku Direktur Eksekutif Nagara Institute menegaskan, restrukturisasi ribuan BUMN merupakan langkah berani Presiden Prabowo Subianto demi kemakmuran bersama. Penataan ulang sistem korporasi negara itu menjadi momentum krusial untuk menempatkan figur profesional terbaik pada struktur kepemimpinan baru.

“Mari kita mengkritisi rencana besar BPI Danantara ini, tetapi pada saat bersamaan tetap bertanggung jawab mencari tahu keuntungannya. Maka, kami coba memberikan pesan keras kepada pengelola agar memilih orang yang tepat demi mengelola aset negara,” ungkapnya.

Akbar Faizal meyakini, kolaborasi yang solid antara pengawas independen dan institusi pemerintah mampu melahirkan sistem investasi nasional yang sangat kredibel. Sehingga, keberhasilan jangka panjang BPI Danantara akan membawa lompatan besar bagi kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat di masa depan.

“Forum diskusi ilmiah ini sengaja kami bangun untuk menghadirkan kapasitas terbaik dalam merekam pemikiran objektif dari seluruh masyarakat. Kita berharap penegakan hukum berjalan adil tanpa nuansa politis agar transformasi ekonomi ini berhasil memakmurkan kita semua bersama,” pungkasnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan hibah lahan seluas 30 hektare dari PT Lippo Cikarang Tbk untuk pembangunan rumah susun (rusun) Program 3 Juta Rumah tidak akan dikenai pajak.

Purbaya mengatakan pembebasan pajak diperlukan agar proses hibah tidak menghambat partisipasi swasta dalam mendukung penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Tadi saya ditanya, 'bisa nggak kasih insentif kepada Lippo?' Saya bingung, insentif apa? Pajak tanah yang diserahkan. Tanah yang diserahkan jangan dipajakin. Masa orang mau kasih, dipajakin," ujar Purbaya dalam acara Penandatanganan Komitmen Hibah Lahan PT Lippo Cikarang Tbk untuk mendukung Program 3 Juta Rumah di Jakarta, Senin (29/6).

Ia mengakui usulan tersebut sempat berbenturan dengan pandangan birokrasi yang menilai aset hibah tetap harus dikenakan pajak. Namun, menurutnya, kebijakan itu justru akan mengurangi minat perusahaan menyerahkan aset kepada negara.

"Kalau saya tanya anak buah saya, 'enggak bisa Pak, harus dipajakin'. Ya kalau begitu enggak ada yang mau kasih ke kita dong," katanya.

Purbaya bahkan berkelakar akan memangkas hambatan birokrasi agar proses hibah berjalan cepat.

[Gambas:Youtube]

"Saya akan bypass semua aturan-aturan yang ada di Kementerian Keuangan supaya ini bisa berjalan. Nanti kalau ada pejabat-pejabat yang melawan, saya pecat aja," ujarnya disambut tawa hadirin.

Menurut Purbaya, lahan hibah tersebut nantinya akan menjadi penyertaan modal negara yang dikelola Danantara sehingga pembangunan hunian tidak membebani APBN.

"Pemerintah menyambut baik inisiatif tersebut. Aset ini rencananya diserahkan kepada Badan Pengelola Investasi Danantara sebagai penyertaan modal negara untuk dikelola melalui proses bisnis yang sehat tanpa membebani APBN," katanya.

Ia menilai skema tersebut menguntungkan pemerintah karena negara dapat menyediakan lebih banyak rumah dengan biaya yang lebih rendah.

"Untuk saya juga untung. Dengan biaya yang lebih sedikit saya bisa dapat rumah yang lebih banyak. Jadi ini suatu kerja sama yang amat baik sekali," ujarnya.

Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan akan mempercepat seluruh proses administrasi bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) agar status lahan segera bersih dan siap dimanfaatkan.

"Setiap ada proyek yang menguntungkan masyarakat dan negara, pasti akan kami percepat," katanya.

Sebelumnya, PT Lippo Cikarang Tbk berkomitmen menghibahkan lahan sekitar 30 hektare di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, kepada pemerintah. Lahan tersebut akan dimanfaatkan untuk pembangunan rumah susun bersubsidi sebagai bagian dari Program 3 Juta Rumah.

Penandatanganan komitmen hibah dilakukan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, CEO BPI Danantara Rosan Roeslani, serta jajaran PT Lippo Cikarang. Menurut pemerintah, kawasan tersebut diproyeksikan mampu menampung sekitar 141 ribu unit rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar aset negara Dikelola secara lebih optimal guna menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Hal ini disampaikan Prabowo saat menerima Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani, di kediaman pribadinya di Kertanegara, Jakarta, pada Minggu (21/6/2026).

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan Presiden Prabowo menaruh perhatian besar terhadap upaya penguatan pengelolaan aset nasional melalui percepatan transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pengembangan sektor-sektor ekonomi baru yang berpotensi menjadi penggerak pertumbuhan nasional.

“Mengelola aset bangsa dengan lebih baik untuk menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi rakyat,” ujar Seskab Teddy dalam keterangan tertulisnya.

Dalam pertemuan tersebut, Seskab Teddy menyebut Presiden Prabowo dan Menteri Rosan membahas berbagai peluang pertumbuhan ekonomi baru yang dapat didorong oleh Danantara. Salah satunya melalui penguatan sektor pariwisata yang terintegrasi dengan penyelenggaraan berbagai kegiatan berskala nasional maupun internasional.

“Peluang pertumbuhan ekonomi baru yang dapat didorong oleh Danantara, termasuk penguatan sektor pariwisata melalui penyelenggaraan event olahraga, konser musik, hingga industri kreatif yang mampu menciptakan lapangan kerja, menarik investasi, dan meningkatkan perputaran ekonomi nasional,” kata Seskab Teddy.

Lihat video: Bos Danantara Beber Alasan Prabowo Kumpulkan Bos-bos Bank BUMN



Selain pengembangan sektor ekonomi baru, Presiden Prabowo juga memberikan perhatian terhadap proses konsolidasi dan transformasi BUMN yang terus berlangsung. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi dan memperkuat tata kelola perusahaan negara.

Menurut Seskab Teddy, dari total sekitar 1.077 entitas BUMN, sebanyak 258 entitas telah berhasil dikonsolidasikan. “Proses konsolidasi dan transformasi BUMN terus berjalan. Dari total sekitar 1.077 entitas BUMN, sebanyak 258 telah berhasil dikonsolidasikan, dan dilanjutkan dengan target sekitar 300 entitas dalam waktu dekat. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, memperkuat tata kelola, serta mengurangi beban biaya yang selama ini ditanggung negara,” ungkap Seskab Teddy.

Transformasi BUMN dan optimalisasi aset negara merupakan bagian dari agenda besar Presiden Prabowo untuk menjadikan kekayaan bangsa sebagai mesin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan daya saing Indonesia, serta memastikan setiap aset negara memberikan nilai tambah sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menyatakan akan mendukung kebijakan pemerintah dan otoritas moneter menyusul kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate).

Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir mengatakan lembaganya menghormati keputusan yang diambil para pembuat kebijakan, baik di bidang fiskal maupun moneter, karena diyakini telah melalui proses perhitungan dan pertimbangan yang matang.

"Kita kan dari Danantara ikut saja apa yang dilakukan policymaker, baik dari fiskal dan moneter. Kita akan support, pasti mereka sudah ada hitungannya," ujar Pandu usai menghadiri rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Menurut dia, sebagai pelaku investasi, Danantara akan berupaya menjalankan perannya secara optimal untuk mendukung arah kebijakan ekonomi yang telah ditetapkan pemerintah.

"Buat kami Danantara sebagai pelaku, kami akan lakukan yang terbaik," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Pandu juga menepis anggapan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus kepada bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk menahan kenaikan suku bunga kredit setelah BI Rate meningkat.

Menurutnya, pembahasan dalam pertemuan antara Presiden, Danantara, serta jajaran direksi dan komisaris bank-bank Himbara lebih banyak berisi arahan strategis mengenai visi pembangunan dan arah perekonomian nasional.

"Nggak ada. Itu tadi arahan filosofis saja, pembicaraan tentang Indonesia, arah kita ke mana," ujarnya saat ditanya mengenai kemungkinan instruksi Presiden terkait suku bunga perbankan.

Pandu menilai paparan Presiden dalam pertemuan tersebut sarat dengan optimisme terhadap prospek ekonomi nasional dan peran lembaga-lembaga keuangan negara dalam mendukung agenda pembangunan.

"Saya rasa positif paparannya," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara berkomitmen untuk mengawal stabilitas pasar modal nasional di tengah dinamika pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Strategi komunikasi yang solid dan kebijakan yang terukur kini menjadi fokus utama demi mempertahankan kepercayaan investor global maupun domestik.

Langkah Danantara untuk bergerak menenangkan pelaku pasar bergulir setelah rencana implementasi eksportir tunggal komoditas melalui DSI sempat memicu tekanan besar pada saham-saham sektor tambang dan komoditas.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) hingga perdagangan Selasa (26/5/2026), IDX Energy yang mencerminkan kinerja saham emiten pertambangan mencatatkan penurunan paling dalam sepanjang tahun berjalan 2026 dengan kontraksi mencapai 35,86% secara year to date (YtD).

Pelaku pasar sebelumnya mengkhawatirkan kebijakan ini dapat mengarah pada kontrol harga dan pemangkasan margin produsen, jika pemerintah menerapkan skema harga tetap seperti model Domestic Market Obligation (DMO).

Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara, Pandu Sjahrir, menjelaskan bahwa pergerakan instrumen di pasar modal memang sangat sensitif dan berkaitan erat dengan fluktuasi nilai tukar mata uang.

Oleh karena itu, dia menyatakan pembentukan sentimen positif menjadi faktor penting agar tidak memicu gejolak lanjutan di pasar keuangan.

“Sekarang kita juga harus juga membangun confidence yang ada. Nah itu dari sisi komunikasi menjadi penting, dari sisi policy juga lebih penting,” ujar Pandu dalam sebuah diskusi, dikutip Kamis (28/5/2026).

Pandu menilai, kecemasan pasar atau risiko koreksi yang sempat membayangi awal mula pengumuman DSI merupakan hal wajar dalam mekanisme pasar.

Berkaca dari sentimen indeks global seperti MSCI yang volatilitasnya kini sudah mereda, Danantara Indonesia optimistis pasar akan segera memberikan respons positif seiring dengan kejelasan fungsi lembaga.

Untuk memastikan ekosistem investasi tetap kondusif, Danantara terus mengintensifkan koordinasi dengan regulator dan jajaran pemerintah.

Langkah tersebut dilakukan agar seluruh aktivitas komersial para pelaku usaha di lapangan tetap berjalan normal tanpa hambatan (business as usual) menjelang implementasi tenggat per 1 Juni mendatang.

Untuk membangun kepastian di tengah pelaku pasar, Pandu menuturkan bahwa Danantara telah merancang garis waktu kerja DSI secara ketat.

Adapun, fase awal eksekusi dan review atas ekosistem perdagangan komoditas dijadwalkan berjalan mulai 1 Juni sampai dengan September 2026.

Setelah melewati masa transisi tersebut, DSI ditargetkan untuk memulai aksi operasional penuh atau full action untuk aktivitas membeli dan menjual komoditas ke pasar global per 1 Januari 2027.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara menyebut modus under invoicing diduga menggunakan perusahaan cangkang hingga memarkirkan uang di luar negeri.

Adapun under invoicing merupakan kecurangan dalam kegiatan ekspor impor dengan memanipulasi data sehingga penerimaan negara lebih kecil.

Managing Director, Stakeholders Management & Communications Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rohan Nafas, mengatakan dalam penjualan itu, eksportir dan pembeli di luar negeri sepakat seolah-olah komoditas terkait berharga murah.

“Pembelinya sama penjualnya kanunder-invoicing itu artinya sepakat harganya ditaruh di angka bawah, jauh di bawah pasaran,” kata Rohan dalam konferensi pers di Gedung Danantara, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Rohan mengatakan, pembelian dengan harga murah itu tidak melanggar hukum karena berdasar pada kesepakatan kedua pihak.

Namun, transaksi ekspor yang tercatat di Indonesia itu terungkap tidak sesuai dengan sebenarnya karena data di negara lain berbeda.

Tidak hanya itu, pemerintah juga menduga praktik under invoicing itu menggunakan perusahaan cangkang milik eksportir sendiri sebagai pembeli di negara lain.

“Tapi yang ditengarai yang di luar negeri itu bayarnya adalah shell (cangkang) company-nya mereka-mereka juga,” ujar Rohan.

Setelah itu, komoditas yang diekspor dari Indonesia itu dijual di pasar bebas di various negara.

Namun, uang hasil penjualan tersebut tidak kembali ke tanah air melainkan disimpan di luar negeri.

“Dapat uang penjualan kan? Parkir uangnya di luar negeri enggak pernah masuk, padahal itu devisa yang diharapkan oleh negara,” tutur Rohan.

Merujuk pada data yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto, dugaan praktik under invoicing yang dilakukan selama 34 tahun dengan kerugian negara Rp 15.400 triliun.

Akibatnya, devisa dan jumlah mata uang asing di dalam negeri terbatas, membuat negara sulit mengintervensi supply and demand.

“Itu baru under-pricing-nya yang enggak kembali. Dana utamanya pokok penjualannya ya diparkir saja di luar negeri,” kata Rohan.

Untuk mengatasi persoalan itu, pemerintah membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

Pada periode 1 Juni hingga 31 Desember 2026 perusahaan ini akan menjadi perantara eksportir dengan pembeli di luar negeri.

PT DSI memeriksa dokumen apakah data ekspor sesuai dengan kondisi sebenarnya dan harga di pasar dunia.

“Jadi dia akan lebih fokus di tahap satu ya, PT DSI ini akan lebih fokus, is it apakah ini transaksi yang sudah normal, perdagangan normal? Artinya harganya sudah mencerminkan harga pasar,” ucap Rohan.

Berikutnya, PT DSI bakal berperan sebagai trader atau eksportir tunggal sejumlah komoditas sumber daya alam (SDA) strategis.

Perusahaan ini akan membeli komoditas dari para eksportir dan menjualnya ke pembeli di pasar internasional.

“Uang dari luar negeri itu diterima dongsama DSI karena dia sudah beli putus sama penjualnya. Kan kalau DSI kan punya Danantara, punya negara. Kembali dong uang devisanya, masuk dong ke dalam negeri,” tutur Rohan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa ekonomi terjadi pada Senin (11/5/2026), mulai dari penundaan penerapan royalti tambang hingga tidak ada pemeriksaan ulang terhadap harta yang diungkapkan oleh peserta Tax Amnesty Jilid II.

Berikut sejumlah berita ekonomi kemarin yang menarik dibaca kembali pada pagi hari ini.

1. Menteri Bahlil tunda penerapan royalti tambang

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menunda penerapan royalti tambang untuk komoditas tembaga, timah, nikel, emas dan perak untuk membangun formulasi yang lebih baik.

“Setelah mendengar masukan dari publik dan teman-teman pengusaha, maka ini saya akan pending untuk membangun formulasi yang baik, yang saling menguntungkan,” ujar Bahlil ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Senin.

Baca berita selengkapnya di sini.

2. Danantara dan Pemda teken MoU percepat pembangunan PSEL di enam lokasi

Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) melalui PT Danantara Investment Management menandatangani kesepakatan (MoU) dengan pemerintah daerah guna mempercepat pembangunan pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan menjadi energi listrik (PSEL) di enam lokasi.

“Baru saja telah ditandatangani MoU antara Danantara dengan pemda untuk percepatan pembangunan PSEL di enam lokasi, yaitu Lampung, Serang, Medan, Semarang, Bogor-Depok, dan Kabupaten Bekasi,” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Graha Mandiri, Jakarta, Senin.

Baca berita selengkapnya di sini.

3. Purbaya pastikan pembayaran gaji KDMP tak menambah defisit APBN

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pembayaran gaji untuk manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tak akan menambah defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Purbaya dalam taklimat media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, menjelaskan skema pembayaran gaji manajer KDMP akan dilakukan secara bertahap, di mana sumber anggaran pada dua tahun pertama akan berasal dari APBN.

Baca berita selengkapnya di sini.

4. Menteri Bahlil usulkan ASEAN bangun storage hub minyak di Indonesia

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengusulkan agar Indonesia menjadi lokasi pembangunan storage hub cadangan minyak untuk negara-negara ASEAN.

“Kita akan membangun storage di mana saja, tetapi kemarin saya tawarkan untuk di Indonesia,” ujar Bahlil ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin.

Baca berita selengkapnya di sini.

5. Menkeu Purbaya pastikan tak akan periksa ulang peserta tax amnesty

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tak akan memeriksa ulang harta yang telah diungkapkan oleh wajib pajak peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau Tax Amnesty Jilid II.

Pernyataannya itu untuk meluruskan informasi mengenai pemeriksaan terhadap peserta PPS yang sebelumnya disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto.

“Pada dasarnya, yang sudah tax amnesty tidak akan digali-gali yang sudah didaftarkan itu. Ke depan, mereka harus bayar sesuai dengan bisnisnya saja, perkembangan bisnis seperti biasa,” kata Purbaya dalam taklimat media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin.

Baca berita selengkapnya di sini.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia Pandu Sjahrir menegaskan langkah investasi Danantara Indonesia terhadap saham platform ojek online (ojol) murni didasarkan pada pertimbangan bisnis dan potensi keuntungan jangka panjang. Pandu mengatakan Danantara belum mengkaji peluang investasi lanjutan pada platformride hailing tersebut.

“Ya, kemarin melanjutkan perkataan Pak Rosan ya kita lihat aja, itu kan hanya investasi aja yang kita lihat yang memang seharusnya bisa menghasilkan profit yang baik,” ujar Pandu usai konferensi pers penandatanganan memorandum of understanding (MoU) PSEL antara Danantara dengan pemerintah daerah di Ballroom Graha Mandiri, Jakarta, Senin (11/5/2026).

Menurut Pandu, hingga saat ini belum ada keputusan tambahan di luar rencana investasi tersebut. Danantara, lanjut dia, akan tetap fokus pada peluang yang mampu memberikan imbal hasil optimal.

“Ya kita lihat juga ke sana, nggak ada tambahan yang lain,” sambungnya.

Terkait kemungkinan penambahan kepemilikan saham Danantara hingga persentase tertentu di masa mendatang, Pandu menyebut pihaknya belum membahas target spesifik. “Belum mikirin sampai sejauh mana. Kita nanti lihat aja, kalau sudah ada game plan nanti kita komunikasikan ke publik,” kata Pandu.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Danantara Indonesia telah membeli sebagian saham aplikator ojek online (ojol). Salah satu tujuannya ialah menurunkan potongan komisi kepada pengendara ojol dari 10-20 persen menjadi delapan persen.

Dengan diambilnya sebagian saham sejumlah aplikator ojol oleh pemerintah, menurut dia, sistem hingga kebijakan aplikator tersebut akan disesuaikan secara perlahan.

Namun demikian, yang paling utama, pemerintah akan berupaya menurunkan angka potongan komisi tersebut. “Paling pertama adalah menurunkan biaya yang diambil oleh aplikator. Tadinya 20 atau 10 persen, sehingga aplikator hanya akan mengambil delapan persen dari yang dikumpulkan,” kata Dasco.

Bisnis.com, JAKARTA – Danantara berencana membawa PT Daya Energi Bersih Nusantara (PT Denera) untuk melantai di bursa lewat penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) pada 2028.

Chief Investment Officer (CIO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Pandu Sjahrir menyampaikan potensi IPO PT Denera sebagai perusahaan yang dibentuk PT Danantara Investment Management (DIM) untuk menjadi perusahaan holding atas seluruh entitas pelaksana proyek Waste-to-Energy atau Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di Indonesia.

"Saya rasa ini akan menjadi salah satu perusahaan waste to energy terbesar yang akan ada di dunia. Saya rasa ini bisa jadi katalis yang baik. Kalau kita bisa masuk, nanti kalau diperbolehkan ya Pak, di Bursa Efek Indonesia nanti kita akan apply," kata Pandu saat di Kantor BEI Jakarta, Senin (11/5/2026).

IPO pada 2028 tersebut direncanakan dengan harapan PT Denera sudah mencatat cash flow yang baik dan bisa menjadi perusahaan publik.

Adapun, Danantara akan membuka tender gelombang kedua proyek PSEL pekan depan. Targetnya, tahun ini akan ada 33 proyek PSEL di Indonesia telah selesai dilelang.

Pandu mengatakan 33 proyek tersebut akan menelan biaya investasi hampir US$5 miliar dan Danantara akan mengambil minimal 51% kepemilikan. Danantara akan menggandeng mitra dalam maupun luar negeri untuk mengembangkan proyek WTE di Indonesia.

"Yang mau kami lakukan adalah, jika kami bisa menyelesaikan ini semua, Insyaallah akhir 2028 kami bisa bawa ke publik, " kata Pandu.

Adapun, Danantara telah menetapkan operator yang terpilih di lelang tahap pertama proyek PSEL, mereka adalah Wangneng Environment Co., Ltd. sebagai operator untuk pembangkit di Bekasi dan Zhejiang Weiming Environment Protection Co., Ltd. sebagai operator untuk pembangkit di Denpasar.

Selanjutnya, mitra operator diwajibkan membentuk konsorsium guna mendorong transfer teknologi, termasuk dengan badan usaha milik pemerintah daerah dan perusahaan lokal Indonesia.

Sebagai informasi, PT Denera akan menjadi holding dari setiap Badan Usaha Pengembang dan Pengelola (BUPP) PSEL, di mana masing-masing BUPP merupakan gabungan antara PT Denera dan konsorsium mitra terpilih.

Melalui struktur ini, Danantara Indonesia bertujuan untuk memperkuat efisiensi pengelolaan proyek, menarik partisipasi investor domestik dan global, serta mendorong transfer teknologi dalam pengolahan sampah secara menyeluruh.

Pendirian PT Denera sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 mengenai penanganan sampah perkotaan melalui pengelolaan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan, serta visi Pemerintah Indonesia untuk membangun kota-kota yang lebih bersih, tangguh, dan berkelanjutan.

Program PSEL Danantara Indonesia menargetkan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik di sejumlah kota di seluruh Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA – CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengonfirmasi pihaknya telah mulai masuk sebagai investor di GoTo.

Pernyataan tersebut disampaikan usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Selasa (5/5/2026).

Saat ditanya terkait arah investasi Danantara di sektor platform digital, Rosan memastikan pilihan jatuh pada GoTo.

“GoTo,” ujarnya singkat ketika menjawab pertanyaan wartawan mengenai platform yang diakuisisi.

Dia juga mengungkapkan bahwa langkah investasi tersebut sebenarnya telah berjalan, meski belum merinci besaran kepemilikan saham.

“Ya, kita sudah masuk kok sebetulnya,” kata Rosan.

Namun, ketika ditanya lebih jauh mengenai porsi saham dan waktu pasti masuknya investasi, ia belum memberikan detail.

Dia hanya menegaskan bahwa proses investasi masih berlangsung bertahap.

Rosan menekankan bahwa tujuan utama keterlibatan Danantara bukan semata investasi bisnis, melainkan mendorong peningkatan kesejahteraan pengemudi ojek online (ojol).

Menurutnya, sejumlah kebijakan yang belakangan muncul merupakan bagian dari dorongan tersebut.

“Yang penting kan buat kita ini adalah kesejahteraan ojol. Bagaimana kita bisa meningkatkan kesejahteraan ojol termasuk adanya BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan. Itu kan tadinya sebelumnya nggak ada. Kemudian pada saat BHR kemarin, itu kan juga sebetulnya dari kami yang bicara kepada agar THR-nya itu dilipatgandakan, didouble-kan,” tuturnya.

Dia menjelaskan bahwa pendekatan yang dilakukan adalah mengalihkan praktik kompetisi agresif antarplatform, seperti strategi “bakar uang” untuk pemasaran, menjadi upaya bersama yang lebih produktif bagi para mitra pengemudi.

“Iya, karena kan gini. Tadinya kan perusahaan ojol ini mereka saling marketing, saling mohon maaf apa istilah kita mungkin burning cash ya, sampai ratusan juta dolar hanya untuk marketing. Ya udah, kita ajak ngomong aja yang lain, 'udah nggak usah kita burning cash seperti ini, mendingan dana ini kita pakai, sepakat untuk kepentingan ojol,” imbuhnya.

Rosan juga memberi sinyal bahwa perubahan mulai terlihat sejak awal tahun ini, meskipun enggan menyebutkan secara spesifik waktu masuknya investasi.

Selain itu, dia menyebut bahwa arahan Presiden turut menjadi landasan dalam memperkuat kebijakan yang berpihak pada pengemudi, termasuk pembatasan biaya tertentu agar pendapatan ojol dapat meningkat.

Meskipun belum merinci besaran saham maupun potensi aksi korporasi lanjutan, Rosan memastikan langkah Danantara masih akan berlanjut.

“Nanti ya, masih berlanjut. Masih berlanjut,” tandas Rosan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) menyambut positif mengenai masuknya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) ke dalam jajaran pemegang saham perusahaan. Manajemen menilai investasi tersebut sebagai sinyal keyakinan terhadap kinerja perusahaan.

Corporate Secretary GoTo, R. A. Koesoemohadiani menjelaskan manajemen mencatat Danantara melakukan pembelian sejumlah saham melalui mekanisme pasar di Bursa Efek Indonesia. Porsi kepemilikan tersebut tercatat kurang dari 1 persen dari total saham yang diterbitkan oleh perseroan.

“Perseroan menyambut baik investasi tersebut, sebagai cerminan kepercayaan yang berkelanjutan terhadap fundamental usaha, kinerja, serta prospek jangka panjang Perseroan,” ujar Koesoemohadiani dalam keterbukaan informasi, Selasa (5/5/2026).

Koesoemohadiani mengatakan kepercayaan ini menjadi dorongan bagi manajemen untuk terus menjalankan kegiatan usaha secara berkelanjutan dan profesional. Selain itu, perusahaan berkomitmen untuk menjaga tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) sebagai landasan utama operasional bisnis di masa depan.

Terkait mekanisme pelaporan dan keterbukaan informasi, GoTo berkomitmen mematuhi ketentuan yang berlaku di pasar modal. Perseroan secara konsisten menyampaikan laporan mengenai kepemilikan saham kepada otoritas bursa. Sejak Maret 2026, perseroan telah menyampaikan Laporan Kepemilikan Saham yang memuat informasi pemegang saham dengan porsi kepemilikan 1 persen hingga 5 persen kepada Bursa Efek Indonesia (BEI).

Namun, manajemen menjelaskan terdapat batasan dalam penyampaian informasi tersebut. Sesuai ketentuan yang diterapkan oleh BEI, informasi mengenai kepemilikan saham dalam rentang tersebut bersifat privat dan disampaikan secara terbatas kepada otoritas bursa. Hal ini menjawab pertanyaan publik mengenai status kepemilikan saham yang tidak mencapai ambang batas pelaporan terbuka secara masif kepada publik.

Investasi oleh Danantara ini menambah daftar pemangku kepentingan yang menaruh kepercayaan pada GoTo. Di tengah dinamika sektor teknologi, langkah ini memperkuat posisi perseroan dalam menjaga stabilitas fundamental bisnis.

Manajemen terus fokus pada upaya pencapaian profitabilitas dan efisiensi operasional untuk memberikan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) mengonfirmasi langkah strategis pemerintah yang telah masuk ke dalam struktur kepemilikan saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO).

Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan P. Roeslani membenarkan bahwa institusi yang dipimpinnya telah merealisasikan proses akuisisi sebagian saham dari aplikator ojek online tersebut. Dia pun menegaskan bahwa langkah masuknya pemerintah ke dalam struktur kepemilikan aplikator tidak akan berhenti sampai di sini.

"Kita [Danantara] sudah masuk dan terus akan kita tingkatkan [porsi sahamnya] secara bertahap," ungkap Rosan singkat di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Langkah korporasi dari lembaga pengelola dana abadi (sovereign wealth fund) ini sejalan dengan pernyataan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Sebelumnya, dalam audiensi peringatan Hari Buruh pada Jumat (1/5/2026) lalu, Dasco mengungkapkan bahwa pemerintah melalui Danantara sengaja mengambil bagian saham aplikator ojol sebagai upaya intervensi langsung untuk merestrukturisasi model bisnis yang lebih menguntungkan para pengemudi.

Intervensi tersebut secara spesifik ditujukan untuk memangkas potongan biaya atau komisi yang ditarik oleh aplikator dari semula di kisaran 10% hingga 20% menjadi single digit, yakni hanya 8%.

"Paling pertama, kemudian menurunkan biaya yang diambil oleh aplikator, tadinya 20 atau 10 ini sehingga aplikator hanya akan mengambil 8% dari yang dikumpulkan," jelas Ketua Harian Partai Gerindra tersebut di Kompleks Parlemen.

Dia menjelaskan manuver Danantara ini merupakan eksekusi langsung dari instruksi Presiden Prabowo Subianto. Pada momen May Day, kepala pemerintahan menegaskan bahwa porsi pendapatan bersih bagi pengemudi ojol harus dikerek menjadi minimal 92%.

Jika aplikator tidak bersedia memangkas potongan komisi di bawah 10% maka Prabowo dengan tegas mempersilakan mereka untuk angkat kaki dari Tanah Air.

"Ojol kerja keras mempertaruhkan jiwa setiap hari. Ojol diminta disetorkan 20%. Saya mau di bawah 10%. Kalau tidak bersedia, tidak usah berusaha di Indonesia," tegas Prabowo di hadapan puluhan ribu massa buruh dan pengemudi ojol.

Sebagai payung hukum, Prabowo juga telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) No. 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Transportasi Online. Regulasi teranyar ini mewajibkan aplikator untuk menjamin keselamatan kerja para pengemudi, termasuk kewajiban pemberian fasilitas BPJS Kesehatan dan asuransi kesehatan.

Sementara itu, terkait tuntutan fundamental dari serikat pekerja mengenai perubahan status pengemudi ojol dari sekadar 'mitra' menjadi 'pekerja' formal, Dasco menyatakan bahwa pemerintah bersama DPR masih terus melakukan pembahasan. Opsi kebijakan tersebut saat ini masih dalam tahap simulasi guna menghasilkan keputusan yang paling tepat bagi industri dan kesejahteraan pengemudi.