Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membeberkan sederet upaya pemerintah meraup kepercayaan pasar di tengah tantangan geopolitik. Di antara upaya itu adalah deregulasi hingga stabilitas.

Prasetyo menyatakan bahwa dalam dua pekan terakhir pemerintah tengah berupaya memperkuat koordinasi maupun memperkuat kerja sama, terutama mengambil kebijakan-kebijakan yang diharapkan dapat memperkuat iklim investasi, persepsi pasar, hingga persepsi publik.

"Bapak Presiden [Presiden RI Prabowo Subianto] kembali menekankan beberapa hal yang itu menurut pendapat kami juga bagian dari upaya untuk memberikan kepercayaan kepada pelaku-pelaku ekonomi yang nanti ujungnya memberikan kepercayaan kepada masyarakat," kata Prasetyo saat konferensi pers di Kantor Presiden pada Senin (15/6/2026).

Sejumlah langkah dilakukan pemerintah, di antaranya terkait deregulasi. Menurut Prasetyo, berkali-kali Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan. Tujuannya adalah supaya iklim investasi dapat berkembang. Kemudian, ekosistem ekonomi juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif.

Prasetyo juga mengatakan bahwa Presiden Prabowo meminta CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani untuk mendongkrak performa ekspor Indonesia. Sebab, penguatan mata uang rupiah tidak bisa lepas dari kinerja ekspor dan impor.

Sebagai upaya mendongkrak ekspor, pemerintah terus menggenjot hilirisasi dan industrialisasi. Menurut Prasetyo, kebijakan tersebut bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap barang impor sekaligus menciptakan nilai tambah dari hasil pengolahan di dalam negeri.

Dia berharap produk yang dihasilkan melalui proses hilirisasi dan industrialisasi dapat meningkatkan kekayaan bangsa dan negara. Di samping itu, dia menilai stabilitas menjadi faktor paling penting dalam menjaga iklim usaha.

"Oleh karena itulah kami selaku pemerintah mari kita semua kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh pelaku pasar, kepada seluruh pelaku ekonomi untuk mari bergandengan tangan kita bekerja sama kita bekerja keras untuk mengembalikan atau memulihkan dan memperkuat ekonomi kita," ujar Prasetyo.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto kembali ingin membentuk satuan tugas (Satgas) untuk menyelesaikan satu permasalahan klasik yaitu hambatan usaha karena regulasi hingga birokrasi. Padahal, Satgas serupa sudah ada.

Prabowo menyadari betul fakta bahwa izin investasi di Indonesia yang berbelit-belit. Kepala pemerintahan ini mengaku kerap menerima keluhan dari para pengusaha.

Menurutnya, para pemilik modal rata-rata harus menunggu satu hingga dua tahun untuk mendapatkan izin usaha. Padahal, katanya, negara lain hanya butuh waktu sekitar dua pekan.

Prabowo juga tidak menampik bahwa banyak birokrat bawahannya yang meminta uang dari proses perizinan agar izinnya dipercepat keluar. Untuk itu, dia ingin pembentukan satgas khusus deregulasi.

"Mensesneg [Menteri Sekretaris Negara] saya minta nanti dikumpulkan pakar-pakar bikin satgas khusus untuk mempercepat deregulasi. Sederhanakan ya, jangan persulit. Para pengusaha harus dibantu, harus didukung; yang nakal kita tertibkan tapi yang baik, yang benar-benar mau bekerja ya harus dibantu," jelasnya di Kejagung RI, Rabu (13/5/2026).

Ini bukan pertama kali Prabowo menyoroti permasalahan serupa. Pada tahun lalu, Prabowo memerintahkan kementerian/lembaga terkait untuk melakukan deregulasi ekonomi.

Perintah tersebut menyusul laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 dari United States Trade Representative (USTR) yang menyoroti berbagai hambatan perdagangan di Indonesia

Prabowo memerintah bawahannya menghilangkan kuota impor terutama terkait dengan komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti yang disoroti USTR.

"Siapa mau impor daging silakan, siapa saja boleh impor. Silakan buka saja, rakyat juga pandai kok, enggak usah ada kuota [impor]," ujar Prabowo dalam forum Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI, Selasa (8/4/2025).

Selain itu, Prabowo memerintahkan kementerian yang mengatur terkait perhitungan TKDN untuk membuat aturan dengan lebih realistis—yang juga disoroti USTR. Dia pun menekankan bahwa TKDN tidak dapat menyelesaikan masalah kemampuan komponen lokal.

"Tapi kita harus realistis, TKDN dipaksakan akhirnya kita kalah kompetitif. TKDN fleksibel saja lah, mungkin diganti dengan insentif," katanya.

Menyusul perintah tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah akan membentuk Satgas Deregulasi Ekonomi untuk merelaksasi aturan TKDN hingga kuota impor.

Setahun berselang, Prabowo kembali memerintahkan pembentukan Satgas Deregulasi. Sama seperti sebelumnya, perintah ini datang usai adanya tekanan dari luar: Kamar Dagang China di Indonesia (China Chamber of Commerce in Indonesia) mengirimkan surat terbuka kepada Prabowo untuk memperbaiki iklim berusaha bagi para investor Negeri Panda tersebut.

Para pengusaha asal China yang berinvestasi di Indonesia itu merasa belakangan menghadapi kebijakan yang terlalu ketat, penegakan hukum yang berlebihan, bahkan korupsi maupun pemerasan oleh pihak berwenang.

"Masalah-masalah ini telah sangat mengganggu operasional bisnis normal, secara langsung merusak kepercayaan investasi jangka panjang, dan menyebabkan kekhawatiran yang meluas di kalangan perusahaan asal investasi China, mengenai lingkungan bisnis saat ini dan perkembangan masa depan mereka di Indonesia," demikian dikutipBisnisdari surat yang telah dikonfirmasi keabsahannya itu, Rabu (13/5/2026).

Tak heran apabila presiden langsung merespons keluhan dari AS dan China. Bagaimanapun, kedua negara ini merupakan mitra dagang utama Indonesia sekaligus kerap masuk lima besar penanam modal asing langsung terbesar ke Indonesia

Dari segi perdagangan, AS merupakan penyumbang surplus dagang terbesar untuk Indonesia. Pada 2025 misalnya, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan AS (US$18,11 miliar) memang menjadi negara dengan penyumbang neraca perdagangan total terbesar RI pada 2025, diikuti India (US$13,49 miliar) dan Filipina (US$8,42 miliar).

Sementara itu, China merupakan negara yang mendominasi rantai pasok bahan baku industri di Indonesia. Berdasarkan data BPS, nilai impor nonmigas Indonesia dari China mencapai US$86,99 miliar atau setara 41,6% dari keseluruhan nilai impor pada 2025.

Dari segi investasi, data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan China selalu masuk tiga besar negara penanam modal asing langsung ke Indonesia sejak 2020–2025 (bahkan selalu berada di urutan pertama apabila China daratan dan Hong Kong digabung).

Sementara AS dua kali masuk dalam lima besar negara penyumbang investasi langsung terbesar di Indonesia pada periode yang sama.

Ada Satgas Debottlenecking

Di samping itu, notabenenya pemerintah sudah mempunyai badanad hocyang coba mengatasi berbagai hambatan usaha yaitu Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (P3-MPPE).

Satgas P3-MPPE ditetapkan oleh Prabowo melalui Keputusan Presiden No. 4/2026. Badan ini terdiri dari setidaknya tiga kelompok kerja (Pokja).

Pokja I bertugas memonitor anggaran kementerian/lembaga. Pokja II bertugas menyelesaikan berbagai hambatan aliasdebottleneckingdalam dunia usaha berdasarkan laporan para pengusaha/investor yang masuk lewat kanallapor.satgasp2sp.go.id.

Sementara Pokja III menangani perihal regulasi dan penegakan hukum. Jika dalam Pokja II ditemukan regulasi yang hambat dunia usaha maka Pokja III akan turun tangan.

Wakil Ketua I Satgas P3-MPPE sekaligus Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, perombakan regulasi untuk memperbaiki iklim usaha akan memakan waktu lama dan berisiko tidak sejalan dengan kondisi riil di lapangan.

Oleh sebab itu, kanaldebottleneckingSatgas P3-MPPE diyakini bisa menjadi solusi yang lebih taktik mengatasi berbagai permasalahan klasik hambatan usaha.

Lewat kanal itu, Satgas P2SP menerima langsung permasalahan riil di lapangan dari komunitas bisnis. Satgas kemudian memanggil kementerian/lembaga (K/L) hingga pemerintah daerah (Pemda) yang dianggap menghambat kegiatan usaha berdasarkan laporan tersebut.

Nantinya, Purbaya akan memimpin sidang terbuka yang dihadiri pelaporan (pelaku usaha/investor) dan terlapor (K/L hingga Pemda) untuk memutuskan solusi dari permasalahan yang ada.

"Menurut saya, itu adalah pendekatan yang lebih baik dan akan memberikan hasil yang lebih cepat karena kita menangani masalah nyata yang dihadapi oleh komunitas bisnis di negara kita," ujar Purbaya dalamInternational Seminar on Debottlenecking Channel, Selasa (12/5/2025).

Berdasarkan data operasional terkini, kanaldebottleneckingtelah menerima 142 pengaduan. Dari jumlah itu, sebanyak 83 aduan telah disidangkan secara terbuka dan 45 kasus di antaranya telah sukses diselesaikan.

Reformasi Struktural

Kendati demikian, kalangan investor global hingga ekonom menilai berbagai Satgas tidak akan memberi pengaruh berarti terhadap perbaikan iklim usaha di Indonesia tanpa diikuti reformasi struktural.

Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia dan Asean Abdulla Salem AlDhaheri mengamati para investor internasional kerap dihadapkan pada rintangan regulasi yang luar biasa besar saat hendak menanamkan modalnya di Indonesia.

AlDhaheri memberi contoh, seorang calon investor kenalannya yang berkomitmen menanamkan modal langsung senilai US$5 miliar. Menurutnya, komitmen tersebut gagal terealisasi di Indonesia namun sukses di AS.

Dia menilai upaya mengurangi hambatan usaha sudah menjadi langkah awal yang bagus untuk memperbaiki iklim usaha di Indonesia. Kendati demikian, AlDhaheri menekankan pentingnya memastikan adanya nilai tambah dan manfaat bagi calon investor.

“Untuk menciptakan bahwa nilai tambah benar-benar tercipta dengan baik, menurut saya harus ada satu entitas khusus yang meninjau manfaatnya secara keseluruhan,” katanya juga dalamInternational Seminar on Debottlenecking Channel.

Senada, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Denis Chaibi turut menyuarakan urgensi kebijakan yang melampaui batas deregulasi semata.

Dia mencontohkan, pemerintah Indonesia sudah coba melakukan deregulasi lewat UU Omnibus Law Cipta Kerja. Hanya saja, sambungnya, yang terpenting adalah tindak lanjut alias implementasinya agar deregulasi itu mendorong reformasi struktural lebih lanjut.

“Akankah ada reformasi struktural yang diajukan? Itu akan menjadi insentif yang sangat kuat,” ujar Chaibi dalam kesempatan yang sama.

Sejalan, Strategic Research Manager Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai bahwa Indonesia bukan kekurangan instrumen deregulasi.

Dia mencontohkan, pemerintah mempunyai UU Cipta Kerja, Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA/sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik), hingga Satgas P3-MPPE.

“Persoalan utamanya justru ada pada implementasi. Banyak izin tetap lambat karena tumpang tindih aturan pusat-daerah, proses manual yang membuka ruang rente, serta perubahan kebijakan yang terlalu sering dan mendadak,” jelas Yusuf kepadaBisnis, Kamis (14/5/2026).

Dia mengingatkan investor jangka panjang cenderung ingin adanya kepastian seperti apakah aturan main yang bisa diprediksi dalam 10 hingga 20 tahun ke depan. Yusuf meyakini investor pada dasarnya masih bisa menerima aturan yang ketat, asalkan arah kebijakannya jelas dan tidak berubah mendadak.

Singkatnya, yang terpenting adalah konsistensi regulasi—bukan hanya deregulasi. Dia mendorong agar pemerintah melakukan reformasi struktural yang lebih substantif daripada terus-terusan membentuk badanad hocbaru seperti Satgas Deregulasi.

Yusuf mengusulkan otoritas fokus melakukan harmonisasi aturan pusat-daerah, digitalisasi izin yang benar-benarend-to-end, pengurangan ruang interaksi manual yang rawan pungli, hingga kepastian hukum yang lebih kuat.

“Tanpa itu, problem investasi kita kemungkinan tetap berulang meski nama satgasnya berganti-ganti,” tutupnya.

REPUBLIKA.CO.ID, KABUPATEN BOGOR -- Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan kedaulatan ekonomi Indonesia terancam akibat ulah pengusaha yang melakukan berbagai kegiatan ilegal.

“Saat ini kita mengalami ancaman kedaulatan ekonomi disebabkan karena banyak sekali pelaku usaha yang bersikap ilegal. Ada juga pelaku usaha yang tampak legal, tetapi menghindari kewajibannya,” kata Sjafrie saat memberikan materi kepada anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang mengikuti retreat di fasilitas Pusat Kompetensi Bela Negara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertahanan di Cibodas, Rumpiang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (31/1/2026).

Menurut dia, para pelaku usaha tersebut kerap melakukan tindakan ilegal, seperti memanfaatkan sumber daya alam tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku, menghindari kewajiban kepada negara, hingga melanggar ketentuan perizinan demi kelangsungan usaha. Salah satu dampaknya, lanjut Sjafrie, adalah bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera yang disebabkan pembalakan liar yang dilakukan oleh sejumlah pelaku usaha.

“Ada pengusaha-pengusaha yang tampil legal, tetapi berakting ilegal. Sudah kita ketahui, sudah kita cermati, sudah kita deteksi, dan sudah kita ambil tindakan,” ujarnya.

Ia menilai kondisi tersebut dapat terjadi karena para pengusaha melihat banyak celah dalam peraturan yang dapat dimanfaatkan. Sjafrie menjelaskan, pemerintahan akan selalu berganti setiap lima hingga 10 tahun sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Perubahan pemerintahan itu, kata dia, turut menyebabkan regulasi atau peraturan di berbagai lini usaha ikut berubah.

“Akan tetapi pengusaha tidak pernah berganti. Mereka ada sejak zaman Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi. Yang berganti hanya dari bapak ke anak, anak ke cucu,” kata dia.

Kondisi inilah yang membuat sebagian pengusaha dapat memanfaatkan celah dari perubahan regulasi yang kerap terjadi.

Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Pertahanan saat ini gencar menindak para pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Hal tersebut tercermin dari penutupan sejumlah perusahaan tambang ilegal oleh TNI serta penindakan terhadap beberapa perusahaan yang dianggap menjadi penyebab bencana di Sumatera.

Sjafrie meyakini satuan tugas khusus penindakan tersebut akan menjadi awal penertiban maraknya perusahaan ilegal yang selama ini merugikan negara.

KOMPAS.com – Kualitas persaingan usaha di Indonesia mengalami tantangan krusial di tengah dinamika ekonomi global yang menuntut adaptabilitas tinggi.

Adaptasi tersebut bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga penyusunan kerangka regulasi yang mampu mengatasi hambatan dan memperlancar investasi.

Kesimpulan itu menjadi fokus utama The Third Jakarta International Competition Forum (JICF) yang diselenggarakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Wakil Ketua KPPU Aru Armando mengatakan, peningkatan kualitas persaingan usaha nasional memerlukan dukungan perubahan regulasi.

“Perubahan regulasi perlu berorientasi pada pemberantasan hambatan masuk usaha atau bottleneck dan kemudahan investasi, serta membutuhkan collaborative efforts dan optimalisasi teknologi informasi lintas lembaga,” ujarnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Jumat (12/12/2025).

Forum internasional tersebut menegaskan, pendekatan pengawasan persaingan usaha yang bersifat konvensional tidak lagi relevan jika dilakukan secara terpisah.

JICF ke-3 menghasilkan konsensus strategis bahwa peningkatan kualitas persaingan usaha nasional mutlak membutuhkan reformasi regulasi, kolaborasi lintas lembaga, dan optimalisasi teknologi informasi untuk penguatan upaya pencegahan.

Regulasi bukan penghalang

Aru mengatakan, KPPU menyoroti tumpang tindih regulasi yang kerap menimbulkan “ekonomi biaya tinggi” bagi pelaku usaha.

Ke depan, regulasi di bidang ekonomi tidak boleh lagi menjadi penghalang (barrier to entry), tetapi harus berubah menjadi kerangka kerja yang menjamin kepastian hukum dan kemudahan berinvestasi.

Perubahan kebijakan juga dinilai perlu bergerak dari pendekatan yang rigid menuju model yang lebih adaptif terhadap dinamika bisnis baru.

Tujuannya adalah menciptakan lapangan bermain yang setara (level playing field) bagi pendatang baru maupun pemain lama sehingga inovasi dapat tumbuh tanpa terganjal aturan yang kedaluwarsa.

Meruntuhkan ego sektoral

Poin krusial berikutnya adalah urgensi collaborative efforts. KPPU menegaskan bahwa isu persaingan usaha bersifat multidimensi dan tidak dapat diselesaikan satu lembaga saja.

JICF ke-3 menekankan perlunya meruntuhkan ego sektoral dan menggantinya dengan sinergi antara otoritas persaingan, kementerian teknis, dan pemerintah daerah.

Kolaborasi tersebut dibutuhkan agar kebijakan ekonomi makro selaras dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.

Setiap kebijakan di satu sektor pun tidak boleh menimbulkan distorsi di sektor lainnya. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan publik benar-benar berorientasi pada kesejahteraan masyarakat luas, bukan pada kepentingan segelintir kelompok.

Optimalisasi teknologi digital

Forum tersebut juga menyoroti peran vital teknologi informasi dalam pengawasan persaingan usaha. Di era ekonomi digital, pengawasan manual dinilai tidak lagi memadai.

Optimalisasi teknologi lintas lembaga penting untuk memperkuat pencegahan kolusi dalam pengadaan publik, termasuk membangun sistem deteksi dini (early warning system).

Pemanfaatan teknologi tidak boleh berhenti pada digitalisasi dokumen, tetapi harus mencakup interoperabilitas data antar-instansi.

Transparansi data tersebut akan menutup celah terjadinya persekongkolan tender maupun praktik kartel yang selama ini merugikan konsumen dan menghambat efisiensi ekonomi nasional.

Melalui JICF ke-3, KPPU mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memandang persaingan usaha bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai mekanisme yang mampu menyehatkan struktur pasar.

Pasar yang sehat akan menghasilkan harga yang kompetitif, kualitas produk yang lebih baik, dan pilihan lebih beragam bagi konsumen.

Reformasi persaingan usaha merupakan langkah strategis untuk memastikan Indonesia tidak terjebak dalam ekonomi biaya tinggi dan mampu berkompetisi di tingkat global.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan kerangka regulasi terkait redenominasi dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029.

Rencana strategis itu ia tetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025. PMK 70/2025 ini ia tetapkan sejak 10 Oktober 2025 dan diundangkan pada 3 November 2025.

Penyiapan kerangka regulasi untuk menyederhanakan mata uang rupiah ini dilakukan dengan menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi).

"RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) merupakan RUU luncuran yang rencananya akan diselesaikan pada 2027," dikutip dari PMK 70/2025, Jumat (7/11/2025).

Dalam PMK 70/2025 disebutkan bahwa urgensi pembentukan RUU Redenominasi ialah untuk efisiensi perekonomian, yang dapat dicapai melalui peningkatan daya saing nasional.

Lalu, urgensinya untuk menjaga kesinambungan perkembangan perekonomian nasional, menjaga nilai rupiah yang stabil sebagai wujud terpeliharanya daya beli masyarakat, serta meningkatkan kredibilitas Rupiah.

Penyusunan RUU Redenominasi ini Purbaya tetapkan penanggung jawabnya ialah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, dengan target penuntasan kerangka regulasi pada 2026.

Selain RUU Redenominasi, Purbaya juga merancang pembentukan tiga RUU lainnya, yakni RUU tentang Perlelangan yang selesai 2026, RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara pada 2026, dan RUU tentang Penilai pada 2025.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan poin-poin hasil rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto soal perkembangan ekonomi nasional terkini.

Airlangga yang didampingi oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pihaknya melaporkan sejumlah indikator ekonomi ke Presiden. Dia memastikan indikator ekonomi Indonesia masih solid, seperti indeks kepercayaan konsumen di level 100-115, pertumbuhan ritel 5,8%, dan PMI manufaktur 50,4.

"Tadi disampaikan bahwa relatif perekonomian dari berbagai indeks angkanya cukup baik. Beberapa indikator-indikator terkait dengan konsumsi, misalnya indeks konsumen juga masih di atas 100-115. Retail juga baik, 5,8%," tegas Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu malam (29/10/2025).

Selain itu juga dari laporan Mandiri Spending Index juga naik menjadi 290,5 di bulan Oktober ini.

"Ini sejalan dengan indeks dari perbankan yang lain, kemudian dari segi produksi, utilisasi produksi juga meningkat," kata Airlangga.

Dalam kesempatan itu, Airlangga juga mengatakan presiden menanyakan terkait perkembangan dari program unggulan yang sudah dicanangkan. Sehingga disampaikan beberapa program yang dilanjutkan pada tahun depan. Dia memastikan regulasi dan payung hukum untuk program-program ini akan disiapkan.

"Ini relatif regulasinya sudah disiapkan seperti PPh Final untuk UMKM sampai 2027, kemudian PPh 21 untuk wisata dan padat karya, kemudian PPnDTP untuk sektor perumahan, dan juga diskon iuran JKK dan JKM," kata Airlangga.

Dalam rapat tersebut, Airlangga menyampaikan bahwa Prabowo juga meminta progres program-program di berbagai sektor, seperti hilirisasi, revitalisasi tambak pantura, pengembangan tambak udang terintegrasi di NTT, modernisasi kapal, hingga Makan Bergizi Gratis (MBG)

"Nah Bapak Presiden juga melihat dan mendengarkan program-program di berbagai sektor termasuk di sektor pertanian misalnya untuk program terkait dengan hilirisasi. Di KKP terkait dengan revitalisasi tambak Pantura yang 20 ribu hektare;pengembangan tambak undang terintegrasi di NTT; modernisasi kapal dan juga terkait dengan program MBG," kata Airlangga.